BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntuan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola – pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat saat ini, oleh karena itu tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai salah satu SKPD penyelenggara pemerintahan daerah dengan mengemban tugas perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan dan statistik. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Tahapan perencanaan terdiri dari 4 tahap yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan akan terbentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Kondisi ini menuntut suatu sistem perencanaan pembangunan yang cermat, transparan dan akuntabel, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BAPPEDA, antara lain dibutuhkan pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang disebut Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kabupaten Kudus Tahun 2013 -2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa RENSTRA merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui strategi dan kebijakan yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam kurun waktu 5 tahun, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018. Penyusunan Renstra digunakan untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, yang diperkirakan akan timbul pada 5 tahun ke depan sebagai akibat dari perubahan
1
lingkungan strategis yang dinamis baik lingkungan strategis di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. Proses Penyusunan RENSTRA BAPPEDA berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, orientasi mengenai renstra, penyusunan agenda kerja tim serta pengumpulan data dan informasi. Tim Penyusun Renstra SKPD dipersiapkan oleh Kepala SKPD dan diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Daerah. Orientasi mengenai renstra digunakan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang – undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam penyusunan Renstra SKPD. Penyusunan agenda kerja digunakan untuk membantu koordinasi dan integrasi antara proses penyusunan renstra SKPD dengan penyusunan RPJMD. Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan, oleh karena itu sangat diperlukan data dan informasi yang akurat, relevan serta akuntabel. Tahap penyusunan rancangan Renstra SKPD meliputi tahap perumusan rancangan Renstra SKPD dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD. Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra SKPD sangat menentukan kualitas dokumen Renstra SKPD yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra SKPD adalah rancangan awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPD selama 5 tahun, baik untuk mendukung visi, misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi SKPD. Hasil – hasil yang diperoleh dari kegiatan- kegiatan perumusan rancangan Renstra SKPD disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra SKPD dengan sistematika mengacu pada lampiran IV Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Tahapan penyusunan Rancangan Renstra digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :
SKPD
dapat
2
Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Bappeda Kabupaten Kudus
Keterkaitan Renstra BAPPEDA Kabupaten Kudus dengan dokumen perencanaan lain dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:
3
Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025 sebagaimana yang tercantum dalam RPJP yaitu “ Kudus yang Religius, Maju dan Adil”. RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013 - 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahap ke dua (2010 – 2014) dan tahap ke tiga (2015 – 2019). RPJMD tahap ke dua ditujukan untuk lebih mengembangkan penataan kembali dan melanjutkan pembangunan di segala bidang, dengan menekankan upaya terwujudnya peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia termasuk kemampuan pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian, sedangkan RPJMD tahap ke tiga ditujukan untuk mewujudkan peningkatan, pengembangan dan penguatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Renstra BAPPEDA Kabupaten Kudus tahun 2013 - 2018 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Kudus tahun 4
2013 - 2018 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setiap tahun mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. 1.2. Landasan Hukum Dalam menyusun Renstra Bappeda Kabupaten Kudus mengacu pada peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku yaitu : a. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; c. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah; d. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; e. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; f. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; j. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025; l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018; m. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus; n. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025; o. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah; p. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032; q. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018; 5
r.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus.
1.3. Maksud dan Tujuan a. Maksud Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus tahun 2013 - 2018 dimaksudkan untuk : 1) Menjamin berlangsungnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian , pelaporan dan pengawasan di BAPPEDA pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ; 2) Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun ke depan; 3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan; 4) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan; 5) Memberikan indikator pembangunan daerah.
untuk
melakukan
evaluasi
kinerja
b. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus bertujuan untuk :
Badan Perencanaan Tahun 2013 - 2018
1) Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi BAPPEDA Kabupaten Kudus untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang; 2) Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan BAPPEDA. 1.4. Sistematika Penulisan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sistematika penulisan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Kudus Tahun 2013–2018 adalah sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
6
1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan SKPD
BAB III
dan
Peluang
Pengembangan
Pelayanan
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra Bappeda Provinsi dengan Kabupaten 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis
BAB IV
VISI, MISI, KEBIJAKAN
TUJUAN
DAN
SASARAN
STRATEGI
DAN
4.1 Visi dan Misi BAPPEDA 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA 4.3 Strategi dan Kebijakan BAPPEDA BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Gambaran umum pelayanan memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian – capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD BAPPEDA Kabupaten Kudus berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah , Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kudus, merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, penelitian, pengembangan dan statistik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BAPPEDA mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan dan statistik. Untuk melaksanakan tugas pokok BAPPEDA menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis pengembangan dan statistik ;
perencanaan,
b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan penelitian, pengembangan dan statistik ;
penelitian,
pembangunan,
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi, fisik sarana dan prasarana, penelitian, pengembangan dan statistik; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik ; e. pelaksanaan kesekretariatan badan; f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan organisasi BAPPEDA terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretariat, membawahkan : 8
1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahkan : 1. Sub Bidang Pemerintahan 2. Sub Bidang Sosial Budaya d. Bidang Ekonomi , membawahkan : 1. Sub Bidang Industri, Koperasi, Perdagangan, Dunia Usaha dan Pariwisata 2. Sub Bidang Pertanian e. Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana, membawahkan : 1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 2. Sub Bidang Prasarana Daerah f. Bidang Penelitian, membawahkan:
Pengembangan
dan
Statistik,
1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Statistik. g. Kelompok Jabatan Fungsional
Di BAPPEDA Kabupaten Kudus, sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang - bidang masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sub Bagian – Sub Bagian masing – masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bidang – Sub Bidang masing – masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan dan kelompok jabatan fungsional di BAPPEDA Kabupaten Kudus sampai awal tahun 2013 belum terbentuk, sedangkan bagan organisasi BAPPEDA Kabupaten Kudus dapat digambarkan sebagai berikut :
9
Gambar : 2.1 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN KUDUS KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
BIDANG EKONOMI
BIDANG FISIK, SARANA DAN PRASARANA
SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK
SUBBIDANG PEMERINTAHAN
SUBBIDANG INDUSTRI, KOPERASI, PERDAGANGAN, DUNIA USAHA DAN PARIWISATA
SUBBIDANG TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP
SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUBBIDANG SOSIAL BUDAYA
SUBBIDANG PERTANIAN
SUBBIDANG PRASARANA DAERAH
SUBBIDANG PENGOLAHAN DATA DAN STATISTIK
10
untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangannya dapat dilihat dari tugas pokok masing – masing sebagai berikut : Kepala Badan (1) Kepala Badan merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, penelitian, pengembangan, dan statistik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, dan statistik. (3) Untuk melaksanakan menyelenggarakan fungsi:
tugas
pokok,
Kepala
a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan, dan statistik;
Badan
perencanaan,
b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, dan statistik; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi, fisik, sarana dan prasarana, penelitian, pengembangan, dan statistik; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, dan statistik; e. pelaksanaan kesekretariatan badan; dan f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Badan mempunyai tugas : a. merumuskan rencana, program dan kegiatan anggaran Badan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; b. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas; c. melaksanakan koordinasi dengan pimpinan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; d. mempersiapkan perumusan kebijakan Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, dan statistik berdasarkan wewenang yang diberikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11
e. merumuskan rancangan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan pembangunan tahunan, perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun, dan perencanaan pembangunan 20 (dua puluh) tahun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah; f.
mengkoordinasikan penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah, penelitian, pengembangan dan statistik di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
g. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta statsitik sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah; h. merumuskan rancangan rencana tata ruang wilayah dan pengembangan kawasan dalam rangka sinkronisasi pembangunan daerah; i.
menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, dan statistik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki ;
j.
membina, memfasilitasi dan melaksanakan tugas perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, dan statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
k. menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka merumuskan dan menyusun rancangan rencana pembangunan tahunan, 5 (lima) tahunan dan 20 (dua puluh) tahunan; l.
menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan dari bawah (bottom up) dan dari atas (top down) agar diperoleh perencanaan yang berkualitas;
m. memberi masukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun rencana, program dan kegiatan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; n. mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dari aspek manfaat dan dampak program agar realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan; o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, dan statistik dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan; p. menyajikan hasil kumpulan analisa data perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, dan statistik daerah agar diperoleh data yang valid; q. melaksanakan kesekretariatan badan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 12
r.
mengkoordinasikan kegiatan Sekretariat dan Bidang dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;
s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja; t.
melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati sebagai dasar pengambilan kebijakan;
u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan v. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Bupati.
Sekretaris (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Badan dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, membina dan mengendalikan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan serta umum dan kepegawaian. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat dan Badan; b. penginventarisasian, pengkoordinasian rencana pembangunan daerah;
dan
penyusunan
c. penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan daerah tahunan, 5 (lima) tahunan, dan 20 (duapuluh) tahun; d. pengelolaaan keuangan, administrasi umum, organisasi dan tata laksana, kepegawaian dan rumah tangga badan. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi , Sekretaris mempunyai tugas : a.
menyusun rencana, program dan kegiatan anggaran Sekretariat dan Badan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
13
b. menjabarkan perintah Kepala Badan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dengan memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; e. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan Kepala Badan di bidang kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; f.
menyusun rumusan rencana, program dan kegiatan anggaran berdasarkan hasil rangkuman rencana, program dan kegiatan anggaran seluruh Bidang dalam rangka penyusunan anggaran Badan;
g. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta statsitik sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah; h. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan pembangunan tahunan, perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun, dan perencanaan pembangunan 20 (dua puluh) tahun dengan merekap dari seluruh Bidang sebagai bahan dalam perumusan rancangan rencana pembangunan daerah; i.
mengkoordinasikan dan menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka merumuskan dan menyusun rancangan rencana pembangunan tahunan, lima tahunan dan dua puluh tahunan dari bawah;
j.
mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan perencanaan pembangunan dari bawah (bottom up) dan dari atas (top down) dengan merekap dari seluruh Bidang agar diperoleh perencanaan yang berkualitas;
k. mempersiapkan masukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dari seluruh Bidang sebagai bahan menyusun KUA dan PPAS;
14
l.
mengkoordinasikan evaluasi dan analisis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dari aspek manfaat dan dampak program dengan merekap dari masing-masing Bidang sebagai bahan perencanaan selanjutnya;
m. melaksanakan pengelolaan administrasi dan akuntansi keuangan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku; n. mengelola pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai agar berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas; o. menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas; p. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang, inventarisasi barang kekayaan Badan untuk tertib administrasi serta memelihara barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal; q. mengkoordinasikan penyusunan Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan; r.
melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
s. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan sebagai dasar pengambilan kebijakan; t.
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Badan.
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya (1) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
15
(2)
Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Badan dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasi kan, memfasilitasi, membina dan mengendalikan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan sosial budaya.
(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya; b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan sosial budaya; c. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan sosial budaya; d. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan sosial budaya; dan e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosial budaya. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas : a. menyusun rencana, program dan kegiatan anggaran Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; b. menjabarkan perintah Kepala Badan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; e. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan Kepala Badan dan naskah dinas di bidang perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosial budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; f.
menyusun perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan sosial budaya yang meliputi perencanaan pembangunan tahunan, perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun, dan perencanaan pembangunan 20 (dua puluh) tahun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah; 16
g. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan sosial budaya di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; h. membina, memfasilitasi dan melaksanakan tugas perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan sosial budaya; i.
menyusun bahan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang pemerintahan dan sosial budaya dalam rangka merumuskan dan menyusun perencanaan pembangunan tahunan, 5 (lima) tahunan dan 20 (dua puluh) tahunan dari bawah;
j.
menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan sosial budaya dari bawah (bottom up) dan dari atas (top down) agar diperoleh perencanaan yang berkualitas;
k. mempersiapkan bahan masukan untuk menyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di bidang pemerintahan dan sosial budaya sebagai acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun rencana, program dan kegiatan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; l.
mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan sosial budaya dari aspek manfaat dan dampak program agar realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan sosial budaya dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan; n. menyusun dan menganalisa data perencanaan pembangunan, di bidang pemerintahan dan sosial budaya agar diperoleh data yang valid; o. mengkaji usulan rencana, program dan kegiatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mengkompilasi seluruh rencana kegiatan untuk disusun menjadi rencana, program dan kegiatan bidang pemerintahan dan sosial budaya; p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi dan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja; q. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan sebagai dasar pengambilan kebijakan; r.
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Badan. 17
Bidang Ekonomi (1) Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Badan dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, membina dan mengendalikan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi. (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan, evaluasi dan pelaporan Bidang Ekonomi; b. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ekonomi;
perencanaan
pembangunan
c. pengkoordinasian penyusunan daerah di bidang ekonomi;
perencanaan
pembangunan
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi; dan e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas : a. menyusun rencana, program dan kegiatan anggaran Bidang Ekonomi berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; b. menjabarkan perintah Kepala Badan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; e. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan Kepala Badan dan naskah dinas di bidang perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
18
f.
menyusun perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi yang meliputi perencanaan pembangunan tahunan, perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun, dan perencanaan pembangunan 20 (dua puluh) tahun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
g. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; h. membina, memfasilitasi dan melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi;
tugas
i.
menyusun bahan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang ekonomi dalam rangka merumuskan dan menyusun perencanaan pembangunan tahunan, 5 (lima) tahunan dan 20 (dua puluh) tahunan dari bawah;
j.
menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dari bawah (bottom up) dan dari atas (top down) agar diperoleh perencanaan yang berkualitas;
k. mempersiapkan bahan masukan untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di bidang ekonomi sebagai acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun rencana, program dan kegiatan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; l.
mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dari aspek manfaat dan dampak program agar realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan; n. menyusun dan menganalisa data perencanaan pembangunan, di bidang ekonomi agar diperoleh data yang valid; o. mengkaji usulan rencana, program dan kegiatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mengkompilasi seluruh rencana kegiatan untuk disusun menjadi rencana, program dan kegiatan bidang ekonomi; p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi dan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja; q. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan sebagai dasar pengambilan kebijakan; r.
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Badan.
19
Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana (1) Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Kepala Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Badan dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasi kan, memfasilitasi, membina dan mengendalikan perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik, sarana dan prasarana. (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan, evaluasi dan pelaporan Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana; b. perumusan kebijakan teknis perencanaan daerah di bidang fisik, sarana dan prasarana;
pembangunan
c. pengkoordinasian penyusunan perencanaan daerah di bidang fisik, sarana dan prasarana;
pembangunan
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik, sarana dan prasarana; dan e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah bidang fisik, sarana dan prasarana. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas : a. menyusun rencana, program dan kegiatan anggaran Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; b. menjabarkan perintah Kepala Badan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; e. menyusun konsep kebijakan Kepala Badan dan naskah dinas di bidang perencanaan pembangunan daerah bidang fisik, sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 20
f.
menyusun perencanaan pengembangan kawasan pembangunan daerah;
tata ruang wilayah dan dalam rangka sinkronisasi
g. menyusun perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik, sarana dan prasarana yang meliputi perencanaan pembangunan tahunan, perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun, dan perencanaan pembangunan 20 (dua puluh) tahun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah; h. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik, sarana dan prasarana di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; i.
membina, memfasilitasi dan melaksanakan tugas perencanaan pembangunan di bidang fisik, sarana dan prasarana;
j.
menyusun bahan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang fisik, sarana dan prasarana dalam rangka merumuskan dan menyusun perencanaan pembangunan tahunan, 5 (lima) tahunan dan 20 (dua puluh) tahunan dari bawah;
k. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di bidang fisik, sarana dan prasarana dari bawah (bottom up) dan dari atas (top down) agar diperoleh perencanaan yang berkualitas; l.
mempersiapkan bahan masukan untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di bidang fisik, sarana dan prasarana sebagai acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun rencana, program dan kegiatan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
m. mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik, sarana dan prasarana dari aspek manfaat dan dampak program agar realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan; n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan di bidang fisik, sarana dan prasarana dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan; o. menyusun dan menganalisa data perencanaan pembangunan, di bidang fisik, sarana dan prasarana agar diperoleh data yang valid; p. mengkaji usulan rencana, program dan kegiatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mengkompilasi seluruh rencana kegiatan untuk disusun menjadi rencana, program dan kegiatan bidang fisik, sarana dan prasarana; q. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi dan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja; r.
melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 21
s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan t.
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Badan.
Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statistik (1) Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Badan dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, membina dan mengendalikan bidang penelitian, pengembangan, dan statistik. (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statistik menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan, evaluasi dan Pengembangan, dan Statistik;
pelaporan
b. perumusan kebijakan teknis pengembangan, dan statistik;
di
Bidang
bidang
c. pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan bidang penelitian, pengembangan, dan statistik;
Penelitian,
penelitian,
tugas
di
d. pengelolaan sistem informasi manajemen di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik; dan e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian, pengembangan, dan statistik. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi , Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statistik mempunyai tugas : a. menyusun rencana, program dan kegiatan anggaran Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statistik berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; b. menjabarkan perintah Kepala Badan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
22
d. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; e. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan Kepala Badan dan naskah dinas di bidang penelitian, pengembangan, dan statistik sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; f.
merumuskan kebijakan Bupati di bidang penelitian, pengembangan, dan statistik dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
g. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi di bidang penelitian, pengembangan, dan statistik agar diperoleh hasil kerja yang berkualitas; h. membina pelaksanaan kegiatan di bidang penelitian, pengembangan, dan statistik melalui pemantauan, kunjungan, dan laporan bawahan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna; i.
melaksanakan analisa data statistik sebagai bahan informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang dicapai;
j.
mengelola sistem informasi manajemen di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas Badan;
k. mengelola data statistik dan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah; l.
menginventarisasi potensi dan permasalahan di bidang penelitian, pengembangan dan statistik sebagai bahan laporan kepada pimpinan dalam rangka menyusun rencana tindak lanjutnya;
m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian, pengembangan, dan statistik dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan; n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi dan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja; o. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan sebagai dasar pengambilan kebijakan; p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Kepala Badan.
2.2. Sumber Daya SKPD a. Sumber Daya Manusia Aparatur 23
Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi, BAPPEDA didukung oleh sumberdaya manusia aparatur sebanyak 40 orang, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel : 2.1 Jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan NO.
JENJANG PENDIDIKAN
JUMLAH PEGAWAI
PNS 1.
S2
11
2.
S1
24
3.
Diploma
2
4.
SMA
1
5.
SMP
2
SD
1
Non PNS 1.
Jumlah
41
Tabel : 2.2 Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan NO.
KEPANGKATAN
JUMLAH PEGAWAI
1.
Pembina Utama Muda
1
2.
Pembina Tk.I
1
3.
Pembina
6
4.
Penata Tk. I
7
5.
Penata
11
6.
Penata Muda Tk.I
10
7.
Penata Muda
1
8.
Pengatur Tk.I
1
9.
Pengatur
1
Pengatur Muda Tk. I
1
10.
Jumlah
40
24
Tabel : 2.3 Jumlah pegawai berdasarkan golongan NO.
GOLONGAN
JUMLAH PEGAWAI
1.
IV
8
2.
III
29
3.
II
3
4.
I
-
Jumlah
40
Tabel : 2.4 Jumlah pegawai berdasarkan eselon NO.
ESELON
JUMLAH PEGAWAI
1.
II b
1
2.
III a
1
3.
III b
4
4.
IV a
11
Jumlah
17
Tabel : 2.5 Pendistribusian pegawai NO.
RINCIAN
JUMLAH PEGAWAI
1.
Kepala Bappeda
1
2.
Sekretariat
3.
Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana
7
4.
Bidang Ekonomi
6
5.
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
8
6.
Bidang Penelitian dan Pengembangan
6
13
25
b. Sarana dan Prasarana Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut : Tabel : 2.6 Sarana ruangan NO.
RINCIAN
JUMLAH RUANG
1.
Ruang Kepala
1 unit
2.
Ruang Sekretariat
1 unit
3.
Ruang Bidang
4 unit
4.
Ruang Pertemuan
2 unit
Jumlah
8 unit
Tabel : 2.7 Sarana mobilitas NO.
RINCIAN
JUMLAH
1.
Mobil
3 unit
2.
Motor
20 unit
Tabel : 2.8 Sarana Perkantoran NO.
RINCIAN
JUMLAH RUANG
1.
Komputer PC
11 unit
2.
Laptop
26 unit
3.
Ipad
1 unit
4.
Server
2 unit
5.
Printer
15 unit
6.
LCD proyektor
4 unit
7.
Kamera digital
3 unit
8.
Handycam
3 unit
9.
GPS
2 unit 26
Tabel : 2.9 Mebelair NO.
2.3
RINCIAN
JUMLAH
1.
Almari arsip kayu
21 unit
2.
Meja staf
30 unit
3.
Filling kabinet
48 unit
4.
Almari besi
21 unit
5.
Kursi rapat
62 unit
6.
Meja Eselon III
4 unit
7.
Meja Eselon IV
11 unit
8.
Meja komputer
10 unit
9.
Almari besi
21 unit
10.
Kursi eselon III
5 unit
11.
Kursi Eselon IV
10 unit
12.
Kursi staf
26 unit
13.
Rak
4 unit
14.
Meja eselon II
2 unit
15.
Meja bantu
1 unit
16.
Meja partikel
4 unit
17.
Meja komputer
10 unit
18.
Meja rapat
15 unit
19.
Meja kursi tamu
1 set
Kinerja Pelayanan SKPD BAPPEDA Kabupaten Kudus merupakan salah satu SKPD yang berperan penting dalam menghasilkan dokumen perencanaan baik jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD). Dokumen – dokumen ini akan dijadikan sebagai acuan SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan. Untuk melaksanakan tugasnya Bappeda menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian, pengembangan dan statistik ; 27
pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik ; pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi, fisik sarana dan prasarana, penelitian, pengembangan dan statistik; pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik. Sedangkan indikator kinerja pelayanan Bappeda Tahun 2008 2012 sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan SPM Penataan Ruang adalah sebagai berikut :
28
Tabel : 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD BAPPEDA Kabupaten Kudus
NO (1)
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (2)
Target Renstra SKPD Target Target Target Tahun keIndikator SPM IKK Lainnya 1 2 3 4 5 (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Realisasi Capaian Tahun ke1
2
3
4
(11) (12) (13) (14)
Rasio Capaian pada Tahun ke5
(15)
1
2
3
4
(16) (17) (18) (19)
5 (20)
1.
Perda tentang RPJPD
-
-
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
100
0
0
0
0
2.
Perda tentang RPJMD
-
-
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
100
0
0
0
0
3.
Perbup tentang RKPD
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100 100 100 100 100
4.
Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
-
-
1
18
18
19
19
18
13
13
13
15
14
5.
Buku kabupaten dalam angka
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100 100 100 100 100
6.
Buku PDRB Kabupaten
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100 100 100 100 100
7.
Informasi penataan ruang -
-
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
-
-
0%
-
-
-
-
0%
-
-
-
-
0%
-
-
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
-
-
50%
-
-
-
-
50%
-
-
-
-
100%
100 %
-
-
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
100%
-
-
-
-
100%
50%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.
- Tersedianya peta analog tingkat kabupaten
100 %
- Tersedianya peta analog tingkat kecamatan
50 %
- Tersedianya peta analog tingkat desa / kelurahan
50%
- Tersedianya informasi peta digital RTRW dan RDTR
50 %
72
68
79
78
Pelibatan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan RTR - Konsultasi publik penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah - Konsultasi publik penyusunan RDTR Kawasan
9.
72
100% 50%
Izin Pemanfaatan Ruang -Perda tentang RTRW Kabupaten - Perda tentang RDTR Kawasan
29
Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD BAPPEDA Kabupaten Kudus
Uraian ***)
Anggaran pada Tahun ke- (jt)
Realisasi Anggaran pada Tahun ke(jt)
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Rata-rata Pertumbuhan Anggar Reali an sasi (17) (18)
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Belanja Daerah
4,522.471
4,192.756
4,802.436
4,705.261
5,976.864
4,124.829
4,046.767
4,651.843
4,328.912
5,566.549
91.21
96.52
96.86
92.00
93.13
7.90
8.26
Belanja Tidak Langsung
1,502.761
1,811.904
1,749.969
2,020.025
2,181.721
1,515.032
1,758.253
1,759.242
1,925.948
2,163.523
100.82
97.04
100.53
95.34
99.17
6.79
5.59
1) Belanja Pegawai
1,502.761
1,811.904
1,749.969
2,020.025
2,181.721
1,515.032
1,758.253
1,759.242
1,925.948
2,163.523
100.82
97.04
100.53
95.34
99.17
6.79
5.59
Belanja Langsung
3,019.710
2,380.852
3,052.467
2,685.236
3,795.143
2,609.797
2,288.513
2,892.601
2,402.964
3,403.026
86.43
96.12
94.76
89.49
89.67
13.91
13.39
508.605
609.221
595.391
2,927.783
714.662
470.782
571.495
549.215
2,809.947
85.39
92.56
93.81
92.24
95.98
98.55
103.40
(1)
1) Bela nja Pegawai
836.937
2) Bela nja Barang dan Jasa
1,894.663
1,701.245
2,256.766
2,073.845
3,008.766
1,615.744
1,647.915
2,137.993
1,838.899
2,719.917
85.28
96.87
94.74
88.67
90.40
14.29
14.53
3) Bela nja Modal
288,.10
171.002
186.480
16.000
40.315
279.389
169.815
183.112
14.850
36.685
96.97
99.31
98.19
92.81
91.00
35.39
35.35
30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA a. Tantangan 1) Peraturan yang sering berubah – ubah. Peraturan/kebijakan pemerintah pusat yang sering berubah – ubah, bahkan kadang – kadang kurang sinkronisasi antara peraturan
yang
satu
dengan
yang
lain.
Selain
itu
belum
tersedianya petunjuk teknis operasional yang mendukung dari suatu peraturan, sehingga dapat menimbulkan multi tafsir.
2) Sumber Daya Manusia Jumlah SDM yang belum memadai dengan volume pekerjaan di Bappeda.
3) Latar belakang pendidikan dan pengalaman. Latar belakang pendidikan dan pengalaman aparatur Bappeda yang belum sesuai dengan tugas pekerjaan, sehingga memerlukan banyak koordinasi antar personil.
4) Masuknya kekuatan politik dalam pengambilan keputusan. Tekanan politik yang kuat masih mempengaruhi
pengambilan
keputusan bidang perencanaan dan penganggaran sehingga dapat mengganggu tahapan dan proses perencanaan pembangunan.
5) Ketidakpercayaan masyarakat terhadap tahapan perencanaan. Masih adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat berbagai
tahapan/proses
perencanaan
terhadap
pembangunan,
yang
dianggap hanya sebagai formalitas belaka.
6) Globalisasi yang cepat berubah Faktor
globalisasi
cenderung
yang
mempengaruhi
senantiasa secara
berubah
langsung
dengan tatanan
cepat sosial,
ekonomi dan budaya.
31
b. Peluang 1) Adanya kebijakan otonomi daerah Adanya
kebijakan
diterapkan
otonomi
sehingga
daerah
semakin
(desentralisasi)
leluasa
untuk
yang
meningkatkan
pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi publik. 2) Dukungan masyarakat, stakeholder dan lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan Adanya dukungan masyarakat, stakeholder dan lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program. 3) Stabilitas keamanan, ketertiban dan politik Kondisi stabilitas keamanan, ketertiban dan politik yang kondusif di Kabupaten Kudus, sehingga
memperbesar
kemungkinan
kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten lain, Swasta , LSM, dan lembaga-lembaga lainnya. 4) Peran strategis Bappeda Adanya
tuntutan
dan
kecenderungan
penyelenggaraan
tata
pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam
pelaksanaan
penyusunan
perencanaan
yang
lebih
formal
dan
partisipatif. 5) Adanya kesempatan peningkatan kualitas SDM Terbukanya
kesempatan
mengikuti
pendidikan
informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 6) Perkembangan teknologi dan informasi Perkembangan teknologi, informasi dan telekomunikasi sangat menunjang didalam penyusunan produk – produk perencanaan.
32
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Isu – isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas dalam prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan, oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan daerah harus memperhatian aspirasi masyarakat dan lingkungan. Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu keadaan yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi meliputi : 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, dapat kita identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut : a. Belum terintegrasinya perencanaan pembangunan daerah. Faktor yang mempengaruhi belum terintegrasinya perencanaan pembangunan daerah adalah belum optimalnya koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah. b. Belum optimalnya aparatur perencana. Faktor yang mempengaruhi belum optimalnya aparatur perencana adalah belum optimalnya sumberdaya aparatur baik kualitas maupun kuantitasnya jika dibandingkan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan oleh Bappeda.
3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Telaahan visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang 33
akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. a. Visi Visi Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018 dirumuskan dengan memperhatikan gambaran umum kondisi daerah, gambaran umum pengelolaan keuangan daerah dan analisis isu strategis. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal – hal tersebut , maka visi Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018 adalah : “TERWUJUDNYA KUDUS YANG SEMAKIN SEJAHTERA“. Visi tersebut mengandung kata kunci yang dapat diuraikan sebagai berikut : Semakin sejahtera mengandung makna lebih tercukupinya kebutuhan secara utuh / sempurna dan menyeluruh, merata dalam arti adil, baik secara lahir maupun batin, fisik dan non fisik, serta mengandung arti cukup sandang , pangan dan papan yang merupakan kebutuhan dasar manusia, aman, tenteram dan damai. Aman mengandung makna bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan, baik secara lokal, regional, nasional maupun internasional. Tenteram mengandung makna tidak ada rasa takut dan khawatir. Damai mengandung makna tidak terjadi konflik, tidak ada kerusuhan, keadaan tidak bermusuhan, rukun dalam sistem negara hukum. Selain itu sejahtera lahir batin juga dapat mengandung unsur – unsur religius, maju dan adil.
dijabarkan
Religius mengandung makna bahwa masyarakat diharapkan memiliki ketaatan pada agama dan melaksnakan pembangunan yang berorientasi pada kemajuan dan keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, religius dipakai sebagai dasar filosofi yang menjiwai pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan dalam segala bidang. Maju mengandung makna bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing yang tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju tercermin dari terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya maupun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas. Adil mengandung makna tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, kelompok, gender maupun wilayah. 34
Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus obyek pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksnakan maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah harus mendasar pada rasa keadilan. Keadilan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua orang mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dalam memperoleh lapangan pekerjaan, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksnakan hak politik, mengamankan daerah serta perlindungan dan memiliki rasa aman. Keseluruhan aspek tersebut di atas saling memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam rangka untuk mewujudkan Kudus yang semakin sejahtera. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini selaras dengan visi : 1. RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025 : Kudus yang Religius, Maju dan Adil. 2. RPJP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 : Jawa Tengah yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Lestari. 3. RPJM Nasional Tahun 2010 – 2014 : Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera. 4. RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025 : Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. b. Misi Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Bupati terpilih memperlihatkan pilar penting yang perlu diprioritaskan dalam proses pembangunan di Kabupaten Kudus, yang dikenal dengan “ Empat Pilar”. Adapun Empat Pilar Pembangunan tersebut meliputi : 1. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Mewujudkan berkualitas.
wajib
belajar
12
tahun
yang
terjangkau
dan
3. Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau. 4. Perlidungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh.
Keempat Pilar Pembangunan itu merupakan misi 1 – 4 dari 8 misi yang akan dilaksanakan. Adapun Misi yang akan dilaksanakan 35
dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018 adalah : 1. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif UMKM menjadi prioritas, mengingat peran yang sangat besar bagi penyerapan tenaga kerja, dengan sasaran peningkatan kapasitas kelembagaan, permodalan dan SDM UMKM serta akses pasar produk UMKM. Dengan pemberdayaan UMKM dan koperasi, maka perekonomian akan semakin tumbuh. Berbagai permasalahan dalam pemberdayaan UMKM adalah terbatasnya penguasaan dan pemilikan aset produksi, terutama permodalan, rendahnya kemampuan SDM, konsentrasi pekerjaan sumber daya yang bergerak pada usaha yang turun temurun, dan dari segi penguasaan teknologi dan informasi. Melalui optimalisasi peranan beberapa lembaga pendamping untuk memperkuat peranan UKM dan koperasi, penciptaan semangat kewirausahaan dan pengembangan pemasaran produk diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. 2. Mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas. Upaya peningkatan pelayanan pendidikan dimaksudkan guna memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu untuk seluruh masyarakat yang meliputi infrastruktur dan fasilitas pendidikan sehingga lebih meningkatkan kapasitas daya tampung pendidikan (formal dan non formal), dengan sasaran peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan, kualitas sarana dan prasarana pendidikan, penataan sistem pendidikan yang efektif serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Di samping itu, juga diupayakan terus menerus perbaikan kualitas pendidikan dengan daya jangkau yang luas tenaga kependidikan yang berkualitas, dan penataan sistem kependidikan yang efektif serta efisien. 3. Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, kualitas kesehatan masyarakat, 36
pengawasan obat – obatan dan makanan, serta keluarga kecil sejahtera dan berkualitas. Upaya ini ditempuh dengan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan serta meningkatkan upaya kesehatan berbasis masyarakat. Disamping itu, peningkatan derajad kesehatan masyarakat juga memasukkan unsur pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana, sehingga generasi yang akan datang lebih meningkat kualitasnya. 4. Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh. Unit usaha industri merupakan subyek ekonomi sekaligus organ masyarakat yang memiliki keterbatasan dan kelemahan. Perlindungan usaha ditujukan untuk membantu unit-unit usaha, khususnya dalam mempertahankan produknya untuk lebih menjamin kepastian hukum, baik dalam berproduksi maupun dalam pemasaran. Pesatnya perkembangan teknologi, dan kemampuan dana investasi langsung, telah mendorong persaingan. Investor senantiasa ingin mendapatkan kepastian dan ketepatan waktu dari berbagai proses yang berhubungan dengan penyelenggara pemerintahan di daerah. Untuk itu keterbukaan, kepastian, ketepatan tindak, ketepatan waktu dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan juga akan menjadi prasyarat utama datangnya investor ke daerah. Peningkatan investasi akan memperluas lapangan kerja, sehingga diharapkan mampu mengurangi jumlah penganggur maupun setengah penganggur. Perluasan lapangan kerja untuk menciptakan lapangan kerja dalam jumlah dan mutu yang makin meningkat, ditujukan untuk menyerap angkatan kerja baru yang terus bertambah setiap tahun. Perluasan lapangan kerja di berbagai sektor, terutama di sektor industri dan jasa, serta pertanian, diharapkan mampu mengurangi jumlah pengangguran. 5. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing. Dengan berbagai kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah, maka daerah diharapkan semakin berperan dalam menciptakan iklim yang menunjang tumbuh-kembangnya kegiatan perekonomian daerah. Prakarsa dan kreatifitas penyelenggara pemerintahan di daerah diharapkan semakin meningkat. Berbagai kegiatan perekonomian yang tidak perlu dilakukan oleh pemerintah segera diserahkan kepada swasta dan masyarakat. Pemerintah daerah juga harus menciptakan suasana 37
yang mendukung tumbuhnya jiwa wiraswasta dan wirausaha warganya. Iklim kompetisi yang sehat juga harus senantiasa dijaga dan dikembangkan melalui berbagai kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Kesempatan yang sama dan setara juga harus dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat yang akan terjun dalam kegiatan perekonomian. Pemerintah Daerah senantiasa mendukung investor dalam mendapatkan kepastian dan ketepatan waktu dari berbagai proses yang berhubungan dengan penyelenggara pemerintahan di daerah. Untuk itu keterbukaan, kepastian, ketepatan tindak, ketepatan waktu, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah juga akan menjadi prasyarat utama akan datangnya investor ke daerah.
6. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Pada hakikatnya keberadaan pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan khususnya penyediaan sarana prasarana berwawasan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Keberhasilan pemerintah bisa diukur dengan ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Kudus untuk 5 tahun ke depan 2013-2018 akan memprioritaskan penyediaan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan untuk membuka akses antar wilayah dan simpul-simpul perekonomian. Kuantitas dan kualitas infrastruktur yang memadai adalah modal bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat. Dalam penyediaan sarana prasarana tetap memperhatikan pendayagunaan rencana tata ruang, peningkatan pelestarian lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam. 7. Perwujudan tata Governance).
kelola
pemerintahan
yang
baik
(Good
Untuk mencapai pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa atau Good and Clean Governance, maka penyelengaraan pemerintahan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, bersih dan berwibawa bagi terwujudnya kemandirian daerah, antara lain dengan cara meningkatkan kualitas SDM aparatur sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka mencapai kondisi tersebut langkah- langkah yang perlu ditempuh adalah dengan melaksanakan pelatihan kepada aparatur daerah secara berkesinambungan dan terarah, pelaksanakan pengawasan secara efektif, peningkatan budaya kerja dan etika birokrasi, perencanaan yang terarah, penyusunan 38
sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel dan pemberian pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. 8. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang religius dan berbudaya serta memiliki kompetensi dan daya saing global. Peningkatan kualitas SDM yang religius merupakan syarat mutlak dalam rangka mendukung program pembangunan di Kabupaten Kudus. Untuk meningkatkan kualitas SDM yang religius antara lain adalah peningkatan keimanan umat beragama dengan pemenuhan sarana dan prasarana ibadah, serta pembinaan kehidupan beragama melalui masyarakat maupun terhadap lembaga keagamaan agar tercipta toleransi antar umat beragama. Tanpa adanya toleransi umat beragama yang baik maka niscaya tidak akan tercipta ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat yang akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan daerah. Generasi muda sebagai tulang punggung bangsa dan negara memiliki posisi strategis sebagai kader penerus pemimpin bangsa dan pelaku pembangunan masa depan. Untuk itu pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar memiliki kualitas dan daya saing guna menghadapi tuntutan, kebutuhan dan tantangan di era globalisasi. Dalam era globalisasi ini kita dihadapkan suatu masalah yang serius dimana generasi muda menganggap budaya asing lebih praktis dan unggul dibanding budaya sendiri yang kuno dan tradisional. Hal ini merupakan suatu ancaman dan tantangan yang berat untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya dan tradisi. Fakta terjadi di tengah masyarakat yang semakin mengglobal adalah lunturnya nilai moral, krisis jati diri dan kepribadian serta kurang menghargai adat istiadat dan tradisi. Untuk menangkal ancaman tersebut perlu menempatkan kebudayaan dalam posisi strategis dalam membangun bangsa. Untuk itu diperlukan langkah yang nyata dalam rangka pengembangan seni budaya sendiri di tengah arus globalisasi dengan mewujudkan pengembangan karakter pemuda yang mandiri, cakap, dan berjiwa kewirausahaan, peningkatan budaya dan prestasi olahraga serta penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan tradisi serta kearifan lokal, disamping itu juga dilaksanakan peningkatan kualitas bangunan bersejarah dan cagar budaya, peran generasi muda dalam pembangunan, percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, penanganan bencana dan peningkatan kualitas kehidupan perempuan dan perlindungan anak. 39
c. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah, sedangkan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun strategi dan arah pembangunan. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas yang dirumuskan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kudus tahun 2013 – 2018 yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda adalah sebagai berikut : Misi 6
: Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Tujuan : 1. penurunan kesenjangan antar wilayah Sasaran : 1. Peningkatan sarana dan prasarana 2. Peningkatan kualitas Lingkungan Strategi : 1. Pengembangan infrastruktur prasarana wilayah. 2. Optimalisasi upaya pengendalian dampak lingkungan. 3. Optimalisasi upaya pencegahan kerusakan lingkungan. 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan. Arah kebijakan : 1. Peningkatan kualitas sistem jaringan prasarana transportasi. 2. Peningkatan kualitas sistem jaringan prasarana sumber daya air dan pengembangan pengelolaan sistem irigasi partisipatif. 3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman. 4. Peningkatan kualitas sistem jaringan prasarana telekomunikasi. 5. Peningkatan kualitas sistem jaringan prasarana energi. 6. Peningkatan kualitas penataan ruang. 7. Peningkatan pengelolaan pertanahan. 8. Pengendalian pencemaran lingkungan. 9. Peningkatan tutupan lahan. 10. Pengelolaan sumber daya mineral dan batuan. 11. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi di bidang lingkungan hidup. 40
Program Prioritas : 1. Urusan Perumahan Rakyat Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 2. Urusan Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang;
Misi 7 : Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Tujuan : peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik Sasaran : 1. Peningkatan pelayanan prima 2. Peningkatan keamanan dan ketertiban 3. Penegakan hukum 4. Perwujudan kehidupan berpolitik dan demokrasi 5. Perwujudan reformasi birokrasi Strategi : 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Penciptaan iklim kondusif dalam bidang keamanan dan ketertiban. 3. Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum. 4. Penciptaan iklim kondusif berpolitik dan demokrasi. 5. Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaporan yang akuntabel dan transparan. Arah kebijakan : 1. Pengembangan pelayanan publik secara online. 2. Optimalisasi peran aparat keamanan dan ketertiban. 3. Optimalisasi peran aparat penegak hukum. 4. Perwujudan kehidupan berpolitik dan demokrasi. 5. Peningkatan kapasitas birokrasi serta efisiensi dan efektivitas pembangunan daerah. Program Prioritas : 1. Urusan Perencanaan Pembangunan a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ; c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur d) Program Pengembangan Penelitian Iptek dan Inovasi Daerah e) Program Pengembangan Data/Informasi ; 41
f) g) h) i) j) k) l) m)
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar ; Program Perencanaan Pembangunan Daerah ; Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi ; Program Kerjasama Pembangunan; Program Perencanaan Sosial dan Budaya ; Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam ; Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan Program pengembangan penelitian daerah.
2. Urusan Statistik Program daerah
pengembangan
Data/Informasi/Statistik
3. Urusan Komunikasi dan Informatika Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Misi 8 : Peningkatan Kualitas SDM Yang Religius Dan Berbudaya Serta Memiliki Kompetensi Dan Daya Saing Global Tujuan: 1. Menuju masyarakat religius dan berbudaya 2. Peningkatankepedulian sosial 3. Peningkatan kompetensi dan daya saing Sasaran : 1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya 2. Pelestarian budaya 3. Peningkatan kesejahteraan sosial 4. Pemberdayaan masyarakat 5. Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga Strategi : 1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana peribadatan. 2. Pemberdayaan tokoh agama dan tokoh masyarakat. 3. Pengembangan kesenian dan budaya. 4. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi pelayanan sosial. 5. Pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak. 6. Peningkatan sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dan olahraga.
42
Arah kebijakan : 1. Penyediaan bantuan sosial dan hibah pembangunan sarana dan prasarana peribadatan. 2. Fasilitasi kegiatan keagamaan dan sosial. 3. Pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan. 4. Peningkatan kelembagaan organisasi sosial. 5. Pencegahan dan penanganan bencana. 6. Penyediaan bantuan sosial dan hibah kemasyarakatan. 7. Pembinaan prestasi pemuda dan olahraga. Program Prioritas : 1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Untuk mencapai visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah , sangat diperlukan keberhasilan dalam pelayanan SKPD. Hasil identifikasi Bappeda tentang faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini akan menjadi masukan bagi perumusan strategis pelayanan Bappeda. Dengan demikian isu – isu yang dirumuskan tidak hanya berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor – faktor penghambat dan pendorong agar dapat memberikan kontribusi untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adpun faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda terhadap pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :
43
Tabel : 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi: Terwujudnya Kudus yang Semakin Sejahtera
No.
(1) 1.
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih
Permasalahan Pelayanan SKPD
(2)
Faktor Penghambat
Pendorong
(3)
(4)
(5)
Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan penataan permukiman
Kurangnya kesadaran masyarakat tentang penataan permukiman
Adanya pedoman penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas
Belum adanya perda tentang rencana rinci tata ruang
Belum tersedianya peta dasar rencana rinci tata ruang
Adanya pedoman penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang
Misi 6 Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan a. Urusan Perumahan Rakyat 1) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
b. Urusan Penataan Ruang 1) Program Perencanaan tata ruang
2.
Misi 7 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
a. Urusan Perencanaan Pembangunan
44
1) Program pelayanan administrasi perkantoran
Belum optimalnya pelayanan SKPD
2) Program Kondisi sarana peningkatan dan prasarana sarana dan yang belum prasarana optimal aparatur
Belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur
Kompetensi pegawai yang memadai
Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarpras aparatur
Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana
3) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Ketidaksesuai terbatasnya an beban kerja jumlah dengan aparatur kapasitas aparatur
Kualitas aparatur yang baik
4) Program Pengembangan data / informasi
Minimnya data/informasi yang dapat dijadikan bahan acuan perencanaan
Masih kurangnya pendukung pengolah data / informasi
Adanya jaringan internet dan sarana prasarana penunjang operasional
5) Program perencanaan pembangunan daerah
regulasi dari pusat untuk penyusunan dokumen perencanaan yang bersifat tahunan dan sering berubah
Adanya Kebijakan aturan pimpinan penyusunan dokumen perencanaan dengan jadual dan beberapa dokumen disusun dalam waktu yang berhimpitan
6) Program perencanaan pembangunan ekonomi
Adanya kesenjangan tingkat ekonomi
Belum adanya dokumen rencana pengembang an ekonomi wilayah
Banyaknya sektor ekonomi yang masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan
7) Program kerjasama pembangunan
Banyaknya DBHCHT yang tidak terserap sehingga outputnya tidak maksimal
Regulasi pemanfaatan DBHCHT yang cenderung kaku
Semua wilayah Kabupaten Kudus merupakan wilayah Industri Hasil Tembakau 45
8) Program perencanaan pembangunan sosial budaya
Belum optimalnya koordinasi perencanaan pembangunan social budaya
Kurang akuratnya data dan informasi perencanaan bidang sosial budaya
Komitmen dan kualitas SDM pegawai yang mendukung dan perlu ditingkatkan
9) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Belum adanya masterplan transportasi
Belum sinerginya antara pembangun an transportasi dengan pembangun an infrastruktur lainnya
Kondisi transportasi yang perlu segera diatasi
10) Program perencanaan pengembangan kota – kota menengah dan besar
Belum adanya masterplan penanganan perumahan dan kawasan kumuh
Kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak tinggal di permukiman kumuh
Pertumbuhan permukiman dan perumahan yang sangat cepat
11) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
Keterbatasan jumlah dan kualitas SDM perencana di SKPD
Ketimpangan kemampuan SDM perencana
Tersedianya anggaran untuk bintek perencanaan
12) Program Pengembangan Penelitian Iptek dan Inovasi Daerah
Belum Aturan yang adanya ada sering tindak lanjut berubah / sinergitas hasil penelitian dengan program / kegiatan pada SKPD
Kerjasama dengan pihak ketiga dan perguruan tinggi
b. Urusan Statistik 1) program pengembangan data/ informasi/statis tik daerah
Keterbatasan data / informasi statistik yang tersedia
Pengumpulan Kerjasama data yang dengan dilaksanakan Instansi kadang – kadang terlambat oleh birokrasi 46
c. Urusan Komunikasi Informatika
dan
1) Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
3.
Belum optimalnya penerapan kajian, penelitian dan pengembang an
Kurangnya perhatian tentang kajian, penelitian dan pengembang an
Jumlah kajian, penelitian dan pengembangan
Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program PNPM
Kurang kuatnya kelembagaan dan terlambatnya penyerapan PNPM
Adanya kebijakan penanggulang an kemiskinan
Misi : 8 Peningkatan Kualitas SDM yang Religius dan Berbudaya serta Memiliki Kompetensi dan Daya Saing Global a. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
3.3. Telaahan Renstra Provinsi dan Kabupaten Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran antara pelaksanaan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah terhadap sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Kudus sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Komparasi capaian sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Kudus terhadap sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada table berikut :
47
Tabel : 3.2 Komparasi capaian sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Kudus terhadap sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah No.
Indikator Kinerja Sasaran
Sasaran Renstra Bappeda Kab. Kudus
Sasaran Renstra Bappeda Prov Jateng
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Tingkat optimalisasi koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan
Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan sehingga tersedia dokumen yang berkualitas dan partisipatif
Tercapainya koordinasi dan sinergitas perencanaan
2.
Persentase kesesuaian pemanfatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah
Tercapainya koordinasi dan sinergitas perencanaan
3.
Tingkat ketersediaan data dan informasi statistik yang valid dan akurat
Meningkatnya sistem Tersedianya data dan pendataan dan informasi informasi yang akurat data statistik
4.
Jumlah hasil penelitian dan pengembangan
Meningkatnya penelitian dan pengembangan
Tersedianya data dan informasi yang akurat
5.
Jumlah pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis yang diikuti
Meningkatnya aparatur perencana yang profesional
Tercapainya peningkatan kinerja aparatur Bappeda
6.
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai
Meningkatnya peralatan Tersedianya sarana dan kerja dan perlengkapan prasarana yang memadai kantor
7.
Tingkat kelancaran pelayanan
Meningkatnya kualitas Tercapainya peningkatan pelayanan perkantoran kinerja aparatur Bappeda
48
Dengan telahaan terhadap Renstra Bappeda Provinsi, maka Bappeda Kabupaten Kudus mengidentifikasi faktor – faktor baik yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong dari pelayanan SKPD Bappeda yang akan mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Bappeda provinsi Jawa Tengah sebagai berikut : Tabel : 3.3 Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Kudus berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No
Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi
Permasalahan Pelayanan Bappeda Kudus
(1)
(2)
(3)
Sebagai Faktor Penghambat
Pendorong
(4)
(5)
Kebijakan pendistribusian pegawai bukan kewenangan Bappeda Sarana dan prasarana yang belum memadai
Kualitas SDM yang ada di Bappeda yang cukup memadai Mengajukan usulan sarana dan prasarana
1.
Tercapainya peningkatan kinerja aparatur Bappeda
Belum optimalnya kinerja aparatur perencana
2.
Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
Belum optimalnya sarana dan prasarana
3.
Tercapainya koordinasi dan sinergitas perencanaan
Belum terintegrasinya perencanaan pembangunan daerah
Persepsi yang masih berbeda
Koordinasi dan sosialisasi regulasi
4.
Tersedianya data dan informasi yang akurat
Belum tersedianya data dan informasi yang akurat
Perbedaan data antara BPS dengan SKPD karena Standar yang digunakan berbeda
disesuaikan regulasi
1.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dengan indikasi program 49
pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW maka SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah: 1. Rencana struktur ruang Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang wilayah di Kabupaten Kudus berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032 terbagi menjadi 2 (dua) yaitu rencana sistem pusat pelayanan dan rencana sistem jaringan prasarana. Rencana sistem pusat pelayanan di Kabupaten Kudus terdiri dari 2 (dua) sistem yaitu : a) Sistem perkotaan yang meliputi 6 kawasan perkotaan yaitu : - Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), - Pusat Kegiatan Lokasi Promosi (PKLp), - 4 (empat) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). b) Sistem perdesaan yang meliputi 8 (delapan) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu : 1) Desa Puyoh Kecamatan Dawe; 2) Desa Colo Kecamatan Dawe; 3) Desa Menawan Kecamatan Gebog; 4) 5) 6) 7) 8)
Desa Desa Desa Desa Desa
Bulungcangkring Kecamatan Jekulo; Kesambi Kecamatan Mejobo; Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu; Wates Kecamatan Undaan; Kalirejo Kecamatan Undaan.
Sedangkan rencana sistem jaringan prasarana di Kabupaten Kudus terdiri atas : a) Sistem jaringan prasarana transportasi; b) Sistem jaringan prasarana energi; c) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi; d) Sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan e) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.
50
2. Struktur ruang saat ini Struktur ruang wilayah di Kabupaten Kudus saat ini mulai dikembangkan sesuai dengan rencana struktur ruang wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032. Struktur ruang wilayah yang belum ada dan akan dikembangkan di Kabupaten Kudus adalah : a) Sistem jaringan prasarana transportasi yang berupa sistem jaringan transportasi perkeretaapian. b) Sistem jaringan prasarana energi yang berupa jaringan energi minyak dan gas bumi. c) Sistem jaringan prasarana sumber daya air berupa jaringan air baku yang akan dilaksanakan melalui pengembangan dan peningkatan kemampuan kapasitas tampung dan pemeliharaan konstruksi Waduk Logung. d) Sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan berupa sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan yang meliputi kawasan evakuasi bencana alam dan jalur evakuasi bencana alam. 3. Rencana pola ruang Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah di Kabupaten Kudus terdiri atas rencana pola ruang kawasan lindung dan rencana pola ruang kawasan budidaya. Rencana pola ruang kawasan lindung di Kabupaten Kudus meliputi 7 (tujuh) kawasan lindung, yaitu : a) kawasan hutan lindung; b) kawasan yang bawahannya;
memberikan
perlindungan
terhadap
kawasan
c) kawasan perlindungan setempat; d) kawasan cagar budaya; e) kawasan rawan bencana alam; f) kawasan lindung geologi; dan g) kawasan lindung lainnya Sedangkan rencana pola ruang kawasan budidaya di Kabupaten Kudus terdiri atas 9 (sembilan) kawasan, yaitu : a) kawasan peruntukan hutan produksi; b) kawasan peruntukan hutan rakyat; c) kawasan peruntukan pertanian; d) kawasan peruntukan perikanan; 51
e) kawasan peruntukan pertambangan; f) kawasan peruntukan industri; g) kawasan peruntukan pariwisata; h) kawasan peruntukan permukiman; dan i) kawasan peruntukan pertahanan.
4. Pola ruang saat ini Pola ruang wilayah eksisting di Kabupaten Kudus tidak jauh berbeda dengan arahan pengembangan rencana pola ruang wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032. Secara eksisting, terdapat sebagian lahan pertanian yang akan dikembangkan menjadi kawasan budidaya lainnya sebagaimana tertuang dalam rencana pola ruang wilayah.
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032 adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang. Dengan demikian indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018 maupun Renstra SKPD Tahun 2013 – 2018 berada dalam 2 (dua) tahapan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032, yaitu tahap PJM I ( 2013 – 2017 ) dan PJM II ( 2018 – 2022 ). Faktor penghambat dari pelayanan Bappeda yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda ditinjau dari implikasi RTRW adalah dari sisi perencanaan tata ruang belum tersedia peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang kawasan perkotaan dan rencana detail tata ruang kawasan strategis di Kabupaten Kudus sebagai penjabaran operasional dari peraturan daerah tentang RTRW di Kabupaten Kudus. Adapun faktor pendorong pelayanan Bappeda yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda ditinjau dari implikasi RTRW adalah pencapaian SPM Penataan Ruang di Kabupaten Kudus pada tahun 2014 akan tercapai 100% sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif 52
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain; 1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk
pembangunan 2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup 3. kinerja layanan/jasa ekosistem 4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam 5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim 6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka: 1. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan 2. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS. Pelayanan SKPD Bappeda adalah di bidang perencanaan pembangunan. Tidak terdapat implikasi negatif dari pelayanan SKPD Bappeda terhadap lingkungan hidup karena perencanaan pembangunan yang dilakukan mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Adapun ringkasan hasil analisis terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Kudus adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :
53
Tabel 3.4 Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Kudus SKPD BAPPEDA
No
Aspek Kajian
Ringkasan KLHS
Implikasi terhadap Pelayanan SKPD
Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2.
Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup
•
Ditinjau dari analisis kemampuan lahan, dari VIII kriteria kelas kemampuan lahan, Kabupaten Kudus berada dalam kelas kemampuan lahan mulai dari kelas II – VI yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dan non pertanian.
•
Ditinjau dari fungsi lahan, Kabupaten Kudus dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan dengan fungsi kawasan budidaya, kawan penyangga dan kawasan lindung.
Terdapat kegiatan / usaha yang mempunyai potensi dampak dan resiko terhadap lingkungan di Kabupaten Kudus.
Perencanaan pembangunan mempertimbangkan kemampuan lahan dan fungsi lahan agar pembangunan dapat disesuaikan dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Kudus.
Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perumusan program dan kegiatan.
Perencanaan pembangunan mempertimbangkan potensi dampak dan resiko terhadap lingkungan.
Perencanaan Pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan
54
No
Aspek Kajian
Ringkasan KLHS
Implikasi terhadap Pelayanan SKPD
Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3.
Kinerja layanan/jasa ekosistem
Meliputi 4 hal yaitu: 1. Layanan fungsional (provisioning services) 2. Layanan regulasi (regulating services) 3. Layanan kultural (cultural services) 4. Layanan pendukung kehidupan (supporting services)
Perencanaan pembangunan mempertimbangkan kinerja layanan / jasa ekosistem.
Pembangunan yang mendukung kehidupan
4.
Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
Pemanfaatan sumber daya alam dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian dalam rangka menjaga ketersediaan sumber daya alam untuk jangka panjang.
Penerapan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dalam perencanaan pembangunan.
Perencanaan Pembangunan harus memperhatikan kelestarian sumberdaya alam
5.
Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
Perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca dari kegiatan / usaha yang mempunyai potensi mengeluarkan emisi gas rumah kaca.
Perencanaan pembangunan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dalam rangka penurunan gas rumah kaca di Kabupaten Kudus.
Perencanaan Pembangunan harus memperhatikan kelestarian sumberdaya alam
55
No
Aspek Kajian
Ringkasan KLHS
Implikasi terhadap Pelayanan SKPD
Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
6.
Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragam an hayati
Perencanaan pembangunan mempertimbangkan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati untuk melindungi keanekaragaman hayati dari kepunahan.
Perencanaan Pembangunan yang memperhatikan kelestarian hayati
Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati dapat dipertahankan melalui upaya upaya : 1. Melakukan pengkajian; 2. Melindungi; dan 3. Memanfaatkan secara berkelanjutan.
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan, oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu – isu strategis merupakan kondisi atau hal – hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.
56
Identifikasi lingkungan strategis di Bappeda meliputi : A. Lingkungan Eksternal : 1). Peluang : • Adanya kebijakan otonomi daerah • Dukungan lembaga lain dalam peningkatan kelembagaan • Peningkatan peran serta masyarakat • Stabilitas keamanan, ketertiban dan politik • Peran strategis Bappeda • Adanya kesempatan peningkatan kualitas SDM • Perkembangan teknologi dan informasi
kapasitas
2). Tantangan : • Peraturan yang sering berubah – ubah • Beragam tingkat dan latar belakang pendidikan • Masuknya kekuatan politik dalam pengambilan keputusan • Ketidakpercayaan masyarakat terhadap tahapan perencanaan • Globalisasi yang cepat berubah B. Lingkungan Internal : 1).Kekuatan : • Dukungan pimpinan terhadap kinerja • Jumlah SDM yang menempati posisi yang dibutuhkan • Fasilitas yang dimiliki sekarang • Tersedia produk – produk perencanaan yang dihasilkan • Loyalitas pegawai • Tingkat pendidikan staf yang cukup memadai • Komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan 2). Kelemahan : • Jumlah aparatur belum sesuai dengan standar kebutuhan pekerjaan • Adanya penempatan aparatur belum sesuai dengan latar belakang pendidikan • Belum optimalnya prasarana dan sarana kerja • Terbatasnya data dan informasi yang akurat • Belum konsistennya perencanaan dan penganggaran
57
ANALISIS SWOT INTERN
BOBOT
RATING
SCORE
RANGKING
15
5
75
1
12 11
3 3
36 33
4 5
10 12
2 2
20 24
7 6
13
3
39
3
14
4
56
2
15
5
75
1
12
3
36
3
11 12
2 4
22 48
5 2
11
3
33
4
14
3
42
5
15 15 11 12
4 5 2 3
60 75 22 36
2 1 7 6
11 14
4 4
44 56
4 3
14
5
70
2
11
3
33
4
15
5
75
1
12 11
3 2
36 22
3 5
KEKUATAN / strengths
• Dukungan pimpinan terhadap kinerja • Jumlah SDM yang menempati posisi yang dibutuhkan • Fasilitas yang dimiliki sekarang • Tersedia produk – produk perencanaan yang dihasilkan • Loyalitas pegawai • Tingkat pendidikan staf yang cukup memadai • Komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan KELEMAHAN / weaknesses
• • • • •
Jumlah aparatur belum sesuai dengan standar kebutuhan pekerjaan Adanya penempatan aparatur belum sesuai dengan latar belakang pendidikan Belum optimalnya prasarana dan sarana kerja Terbatasnya data dan informasi yang akurat Belum konsistennya perencanaan dan penganggaran EKSTERN
PELUANG / opportunities
• Adanya kebijakan otonomi daerah • Dukungan lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan • Peningkatan peran serta masyarakat • Stabilitas keamanan, ketertiban dan politik • Peran strategis Bappeda • Adanya kesempatan peningkatan kualitas SDM • Perkembangan teknologi dan informasi
TANTANGAN / threats
• Peraturan yang sering berubah – ubah • Beragam tingkat dan latar belakang pendidikan • Masuknya kekuatan politik dalam pengambilan keputusan • Ketidakpercayaan masyarakat terhadap tahapan perencanaan • Globalisasi yang cepat berubah
58
Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus memperhatikan isu – isu yang berkembang saat ini dan 5 tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018 yang menuntut terjadinya peningkatan peran Bappeda dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi perencanaan pembangunan sebagai upaya untuk mendukung tercapainya visi Kabupaten Kudus yaitu Terwujudnya Kudus yang Semakin Sejahtera. Perumusan isu – isu strategis disamping berdasarkan peluang dan ancaman terkait dengan dinamika lingkungan strategis, juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencana pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti tertuang dalam Undang – Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penentuan isu – isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra Bappeda berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan Bappeda, hasil review Renstra Bappeda Propinsi, hasil penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan hasil analisis dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebagai berikut : a. Perencanaan pembangunan kewilayahan Dokumen - dokumen perencanaan yang telah dihasilkan oleh Bap`peda sampai saat ini merupakan produk perencanaan hasil gabungan dari rencana kerja SKPD yang didalamnya berisi usulan – usulan dari wilayah hasil musyawaran perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, sehingga konsep perencanaan pembangunan kewilayahan belum terbentuk. Perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan akan dapat lebih efisien dan efektif, karena melalui perencanaan pembangunan spesifik lokasi diharapkan dapat lebih mempercepat tujuan pembangunan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. b. Optimalisasi hasil kajian dan data statistik Hasil kajian, data dan informasi dapat lebih dimanfaatkan untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. c. Optimalisasi aparatur perencana Aparatur perencana baik secara kuantitas maupun kualitas sangat diperlukan untuk menunjang kinerja pelayanan Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. d. Optimalisasi pengendalian pembangunan
dan
evaluasi
perencanaan
59
Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka sistem pengendalian dan evaluasi harus dioptimalkan. Pengendalian dan evaluasi ini dimaksudkan antara lain untuk meningkatkan transparansi, penyelarasan antara perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya dan keuangan. e. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Bappeda adalah pada saat awal proses yaitu dalam bentuk penetapan pagu indikatif, sehingga perannya sangat terbatas. Proses penganggaran melibatkan banyak pihak seperti SKPD, DPRD, Stakeholder dan masyarakat. Ke depan diharapkan Bappeda dapat lebih berperan dalam sistem penganggaran sehingga akan lebih konsisten antara perencanaan dan penganggaran. f. Pemantapan peran Bappeda sebagai motivator, koordinator, fasilitator, komunikator, administrator. Bappeda diharapkan dapat menjadi motor penggerak untuk menggunakan sumber daya yang tersedia, mengkoordinasikan perencanaan pembangunan, menjalin kerjasama dengan stakeholder, aktif melakukan sosialisasi produk perencanaan, meningkatkan kualitas proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan untuk dapat menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan akuntabel.
60
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Perumusan visi dan misi jangka menengah Bappeda merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD , sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antar kondisi saat ini dengan masa depan yang ingin dicapai. Visi merupakan suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu visi didasarkan pada realita tetapi dengan fokus masa depan. Pernyatan visi dapat memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Visi dan misi SKPD menunjukkan apa yang menjadi cita – cita layanan terbaik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah baik pada aspek kesejahteraan, layanan maupun peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. 1.1. Visi dan Misi BAPPEDA Visi Bappeda merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Bappeda melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang. Visi dan misi jangka menengah Bappeda merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. a. Visi Visi Bappeda yang merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Bappeda melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2013 – 2018. Dalam menghadapi tuntutan masyarakat serta perubahan-perubahan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, BAPPEDA Kabupaten Kudus yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyusun dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) maupun jangka pendek (RKPD) dituntut harus mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) serta mampu mengantisipasi kondisi yang berkembang dan berubah setiap saat sehingga eksistensi organisasi dapat terjaga baik kredibilitas maupun akuntabilitasnya. Berkaitan dengan hal tersebut maka visi BAPPEDA Kabupaten Kudus Tahun 2013 - 2018 adalah “ TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS “. Perumusan dan penyusunan penjelasan visi adalah sebagai berikut : 61
Tabel : 4.1 Perumusan Visi
Perwujudan Visi Perencanaan pembangunan berkualitas
Pokok-pokok Visi Perencanaan Pembangunan berkualitas
Pernyataan Visi Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas
Tabel : 4.2 Penyusunan Penjelasan Visi
Visi Terwujudnya Perencanaan pembangunan yang berkualitas
Pokok-pokok Visi Perencanaan Pembangunan berkualitas
Penjelasan Visi a. Terwujudnya adalah upaya rencana kegiatan yang menjadi kenyataan. b. Perencanaan adalah proses kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari cara untuk menggunakan sumberdaya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang. c. Pembangunan adalah suatu proses yang berkaitan dengan mekanisme atau kinerja suatu sistem. d. Berkualitas adalah memiliki karakteristik yang baik, dapat terukur dengan parameter yang telah ditetapkan.
62
b.Misi Misi yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi Bappeda di atas adalah : a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan b. Meningkatkan kualitas aparatur perencana. Keterkaitan visi dan misi Bappeda Kabupaten Kudus dengan visi dan misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut : Tabel : 4.3 Keterkaitan Visi dan Misi Bappeda dengan Visi dan Misi KepalaDaerah
BAPPEDA
Kepala Daerah
Visi
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas
Terwujudnya Kudus yang Semakin Sejahtera
Misi
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
Misi 6 Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Misi 7 Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)
2. Meningkatkan kualitas aparatur perencana
Misi 8 Peningkatan Kualitas SDM Yang Religius Dan Berbudaya Serta Memiliki Kompetensi Dan Daya Saing Global
63
1.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Bappeda selama 5 tahun. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar : 4.1
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah
Dari gambar di atas, jelas bahwa tujuan dan sasaran mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan Bappeda secara keseluruhan. Selaras dengan penggunaan paradigm penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan SKPD menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan SKPD lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil maupun keluaran dari suatu kegiatan , program dan sasaran. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal- hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu – isu strategis dan 64
permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi Bappeda. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi SKPD dan memiliki keterkaitan dengan visi SKPD yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran – sasaran yang ingin dicapai. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan – pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Bappeda. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar : 4.2 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah
65
a. Tujuan Mengacu pada visi dan misi, tujuan yang akan dicapai Bappeda Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan 2. Meningkatkan sistem pendataan dan informasi 3. Meningkatkan sumberdaya aparatur perencana yang mendukung pelaksanaan tugas b. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten Kudus berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan sehingga tersedia dokumen yang berkualitas dan partisipatif 2. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah 3. Meningkatnya sistem pendataan dan informasi data statistik 4. Meningkatnya penelitian dan pengembangan 5. Meningkatnya aparatur perencana yang profesional 6. Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan kantor 7. Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran
66
Tabel : 4.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA
NO.
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Meningkat kan kualitas perencanaan pembangun an
Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan
1.
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 (6) (7) (8) (9) (10)
Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan sehingga tersedia dokumen yang berkualitas dan partisipatif
Tingkat optimalisasi 100 % koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan
100 %
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah
Persentase kesesuaian pemanfatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
67
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 (6) (7) (8) (9) (10)
NO.
MISI
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Meningkatnya sistem pendataan dan informasi data statistik
Tingkat ketersediaan data dan informasi statistik yang valid dan akurat
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Meningkatnya penelitian dan pengembangan
Jumlah hasil penelitian dan pengembangan
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Jumlah pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis yang diikuti
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Meningkatnya Jumlah peralatan peralatan kerja dan dan perlengkapan perlengkapan kantor kantor yang memadai
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Meningkatkan sistem pendataan dan informasi
2.
Meningkat kan kualitas aparatur perencana
Meningkatnya Meningkatkan sumberdaya aparatur perencana aparatur yang profesional perencana yang mendukung pelaksanaan tugas
Tingkat kelancaran pelayanan
68
1.3.
Strategi dan Kebijakan Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. a. Strategi Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran. Untuk mewujudkan visi dan misi BAPPEDA Kabupaten Kudus, Bappeda menempuh strategi sebagai berikut : 1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas SKPD untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan 2. Peningkatan konsistensi penerapan rencana tata ruang wilayah 3. Peningkatan dan pengembangan data statistik daerah 4. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan 5. Peningkatan dan Pengembangan kemampuan aparatur perencana 6. Peningkatan peralatan dan perlengkapan kantor yang mendukung pelaksanaan tugas 7. Peningkatan pemenuhan operasional perkantoran
69
b. Kebijakan Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Bappeda menetapkan kebijakan sebagai berikut : 1. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta kerjasama dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan yang berkualitas dan partisipatif 2. Melaksanakan sinergitas perencanaan pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah 3. Melaksanakan sistem pendataan dan informasi data statistik secara periodik dan berkelanjutan 4. Melaksanakan penerapan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan 5. Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis aparatur perencana 6. Melaksanakan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai 7. Melaksanakan penyediaan operasional perkantoran secara efektif dan efisien
70
Tabel : 4.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI
: ”Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas ”
Misi 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Tujuan
Sasaran
Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan
Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan sehingga tersedia dokumen yang berkualitas dan partisipatif
Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas SKPD untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan
Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta kerjasama dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan yang berkualitas dan partisipatif
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah
Peningkatan konsistensi penerapan rencana tata ruang wilayah
Meningkatnya sistem pendataan dan informasi data statistik
Peningkatan dan pengembangan data statistik daerah
Melaksanakan sinergitas perencanaan pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang wilayah Melaksanakan sistem pendataan dan informasi data statistik secara periodik dan berkelanjutan
Meningkatkan sistem pendataan dan informasi
Strategi
Kebijakan
71
Meningkatnya penelitian dan pengembangan
Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan
Melaksanakan penerapan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan
Misi 2 : Meningkatkan kualitas aparatur perencana Tujuan Meningkatkan sumberdaya aparatur perencana yang mendukung pelaksanaan tugas
Sasaran Meningkatnya aparatur perencana yang profesional
Strategi Peningkatan dan Pengembangan kemampuan aparatur perencana
Kebijakan Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis aparatur perencana
Meningkatnya peralatan kerja Peningkatan peralatan dan perlengkapan kantor yang dan perlengkapan kantor mendukung pelaksanaan tugas
Melaksanakan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai
Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran
Melaksanakan penyediaan operasional perkantoran secara efektif dan efisien
Peningkatan pemenuhan operasional perkantoran
72
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Kudus yang tertuang dalam Renstra Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2018 ini merupakan serangkaian langkah penjabaran dari kebijakan dan strategi yang akan dilakukan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang selanjutnya untuk mewujudkan misi dan visi Bappeda. Rencana program dan kegiatan Bappeda ini juga merupakan bagian dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kaupaten Kudus dalam rangka untuk mewujudkan visi Kabupaten Kudus yaitu Terwujudnya Kudus yang Semakin Sejahtera. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008, tugas Bappeda yaitu sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, penelitian, pengembangan dan statistik , maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dikelompokkan sebagai berikut :
1.
Urusan Penataan Ruang a.
Program Perencanaan Tata Ruang 1) Penetapan kebijakan tentang RDTRK,RTRK dan RTBL 2) Sosialisasi peraturan perundang – undangan tentang rencana tata ruang 3) Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 4) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW 5) Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 6) Revisi rencana tata ruang
2.
Urusan Perumahan Rakyat a.
Program pemberdayaan komunitas perumahan 1) Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat
3.
Urusan Perencanaan Pembangunan. a.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1)
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2)
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
3)
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
73
4)
Penyediaan jasa administrasi keuangan
5)
Penyediaan alat tulis kantor
6)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7)
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
8)
Penyediaan peralatan rumah tangga
9)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
10) Penyediaan makanan dan minuman 11) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah b.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 1)
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2)
Pengadaan peralatan gedung kantor
3) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional c.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 1)
d.
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 1) Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 2) Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 3) Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
d.
Program Pengembangan Data / Informasi. 1) pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program kegiatan 2) Penyusunan profil daerah
e.
Program Kerjasama Pembangunan. 1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
f.
Program perencanaan Pengembangan Kota – Kota Menengah dan Besar. 1)
Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
2)
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 74
g.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah. 1)
Penyusunan Rancangan RPJMD
2)
Penetapan RPJMD
3)
Penyusunan Rancangan RKPD
4) Penyelenggaraan musrenbang RKPD 5) Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 6) Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 7) Penyusunan KUA / PPAS dan KUA /PPAS Perubahan h.
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1) Penyusunan indikator ekonomi daerah 2) Penyusunan perencanan pengembangan ekonomi masyarakat 3) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
i.
Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1)
Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
2)
Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
3) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 4) Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS) j.
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1)
Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan
2) Pembinaan perkuatan kelembagaan sumber daya air WISMP 3) Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam l.
Program Pengembangan Penelitian Iptek dan Inovasi Daerah 1) Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan 2) Pengembangan kreatifitas dan inovasi teknologi 3) Sosialisasi dan pengembangan SIDAi 4) Penyusunan dan pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
75
4.
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a.
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1)
5.
Fasilitasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri
Urusan Statistik a.
Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah 1) Penyusunan dan pengumpulan data produk domestic regional bruto 2) Penyusunan dan pengumpulan data daerah dalam angka 3) Penyusunan dan pengumpulan data inflasi dan indeks harga konsumen 4) Penyusunan dan pengumpulan data analisis situasi pembangunan manusia
6.
Urusan Komunikasi dan Informatika a.
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 1) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 2) Pengkajian dan pengembangan system informasi
Rencana Program , kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Bappeda Tahun 2013 – 2018 dapat dilihat pada table berikut :
76
Tabel : 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD BAPPEDA Kabupaten Kudus
Tujuan
(1) Meningkatka n kualitas aparatur perencana yang terampil dan professional serta mendukung pelaksanaan tugas.
Sasaran
(2) Meningkat nya pelayanan kinerja Bappeda
Indikator Sasaran
(3) Tingkat kelancaran pelaksanaan kinerja
Kode
(4) 1.06 1.06.1 01
Program dan Kegiatan
(5) Program pelayanan administrasi perkantoran
Indikator Data Capaian Kinerja pada Tahun Program Awal (outcome) Perencanaan dan Kegiatan (2012) (output) (6)
(7)
Meningkatny 100% a kelancaran administrasi perkantoran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 2014 target Rp.(000) (8)
(9)
Tahun-2 2015 target
Rp.(000)
(10)
(11)
Tahun-3 2016
Tahun-4 2017
target Rp.(000) target Rp.(000) (12)
(13)
(14)
(15)
Unit Kondisi Kinerja Kerja Tahun-5 pada akhir SKPD 2018 periode Renstra PenangSKPD gungjawab target Rp.(000) target Rp.(000) (16)
(17)
(18)
(19)
(20)
Lokasi
(21)
12 350.763 bulan
12 464.555 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
Bappeda Demaan, kota
Kegiatan 1.06 1.06.1 01 02 Penyediaan jasa
100%
12 27.000 bulan
12 36.000 bulan
12 36.000 bulan
12 36.000 bulan
12 36.000 bulan
12 36.000 bulan
Bappeda Demaan, kota
1.06 1.06.1 01 03 Penyediaan jasa
Waktu 100% penyediaan jasa peralatan dan perlengkapa n kantor
12 15.000 bulan
12 15.000 bulan
12 15.000 bulan
12 15.000 bulan
12 15.000 bulan
12 15.000 bulan
Bappeda Demaan, kota
Waktu penyediaan
12 26.190 bulan
12 35.000 bulan
12 35.000 bulan
12 35.000 bulan
12 35.000 bulan
12 35.000 bulan
Bappeda Demaan, kota
Waktu komunikasi, penyediaan sumber daya air pelayanan dan listrik telepon
peralatan dan perlengkapan kantor
1.06 1.06.1 01 06 Penyediaan jasa
pemeliharaan
100%
77
dan perijinan jasa kendaraan dinas pemeliharaa / operasional n dan perijinan kendaraan dinas / operasional 1.06 1.06.1 01 07 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
1.06 1.06.1 01 10 Penyediaan alat
tulis kantor
1.06 1.06.1 01 11 Penyediaan
barang cetakan dan penggandaan
Waktu 100% penyediaan honorarium pengelola kegiatan, uang lembur
12 75.473 bulan
12 100.000 bulan
12 100.000 bulan
12 100.000 bulan
12 100.000 12 100.000 Bappeda Demaan, bulan bulan kota
Waktu penyediaan alat tulis kantor
100%
12 25.000 bulan
12 30.000 bulan
12 30.000 bulan
12 40.000 bulan
12 40.000 bulan
12 40.000 bulan
Bappeda Demaan, kota
Waktu 100% penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 20.000 bulan
12 30.000 bulan
12 30.000 bulan
12 30.000 bulan
12 30.000 bulan
12 30.000 bulan
Bappeda Demaan, kota
12 1.000 bulan
12 1.500 bulan
12 2.000 bulan
12 2.000 bulan
12 2.000 bulan
12 2.000 bulan
Bappeda Demaan, kota
1.06 1.06.1 01 12 Penyediaan
Waktu 100% komponen penyedediaa instalasi listrik / n komponen penerangan instalasi bangunan listrik / kantor penerangan bangunan kantor
1.06 1.06.1 01 14 Penyediaan
100%
12 2.500 bulan
12 17.055 bulan
12 17.055 bulan
12 17.055 bulan
12 17.055 bulan
12 17.055 bulan
Bappeda Demaan, kota
1.06 1.06.1 01 15 Penyediaan
Waktu 100% penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
12 3.600 bulan
12 15.000 bulan
12 15.000 bulan
12 15.000 bulan
12 15.000 bulan
12 15.000 bulan
Bappeda Demaan, kota
Waktu penyediaan makanan dan
12 30.000 bulan
12 35.000 bulan
12 35.000 bulan
12 40.000 bulan
12 40.000 bulan
12 40.000 bulan
Bappeda Demaan, kota
Waktu peralatan rumah penyediaan tangga peralatan rumah tangga bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
1.06 1.06.1 01 17 Penyediaan
makanan dan minuman
100%
78
minuman pegawai dan rapat 1.06 1.06.1 01 18 Rapat – rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.06 1.06.1 02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Waktu penyediaan biaya perjalanan dinas
100%
Presentase 75% terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
12 125.000 bulan
12 150.000 bulan
12 140.000 bulan
12 150.000 bulan
12 150.000 12 150.000 Bappeda Demaan, bulan bulan kota
80%
85%
90%
95%
100%
100%
Bappeda Demaan, kota
5 unit 50.000
Bappeda Demaan kota
192.000
Kegiatan 1.06 1.06.1 02 05
Pengadaan kendaraan dinas / operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional
1.06 1.06.1 02 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah 75% perlengkapa n gedung kantor
10 unit
24.000
3 unit 50.000
5 unit 50.000
5 unit 50.000
5 unit 50.000
1.06 1.06.1 02 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
75%
2 unit
8.000
10 unit
110.000
3 unit 110.000
3 unit 110.000
3 unit 110.000 3 unit 110.000 Bappeda Demaan, kota
1.06 1.06.1 02 10
Pengadaan mebelair
Jumlah mebelair
75%
-
25 unit
100.000
100.000
100.000
12 170.000 bulan
12 175.000 bulan
12 175.000 bulan
2 unit mobil,
1.06 1.06.1 02 24 Pemeliharaan
Waktu 25% rutin / berkala terpeliharany kendaraan dinas a kendaraan / operasional dinas / operasional
Tersediany a aparatur perencana yang terampil
1.06 1.06.1 05 Jumlah pendidikan, pelatihan dan bintek yang diikuti
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan 35 orang kemampuan SDM aparatur
-
12 160.000 bulan
5 unit 800.000 motor, 2 unit mobil
100.000
100.000 Bappeda Demaan, kota
12 180.000 12 180.000 Bappeda Demaan, bulan bulan kota
45.000
79
dan profession al.
Kegiatan 1.06 1.06.1 05 01
Pendidikan dan Jumlah 5 orang pelatihan aparatur formal Bappeda yang yang mengikuti diklat perencanaan
1.06 1.06.1 20
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
10 45.000 orang
Jumlah 350 orang aparat yang meningkat pemahaman nya tentang perencanaan pembanguna n sebanyak
-
10 50.000 orang
10 50.000 orang
10 50.000 orang
10 orang
50.000
30 50.000 orang
Bappeda
Kab. Kudus
Bappeda
Kab. Kudus
kegiatan 1.06 1.06.1 20 01
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
Terlaksanan 150 orang ya fasilitasi perencanan pembanguna n daerah
-
0
1.06 1.06.1 20 02
Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
Jumlah ……… kali peserta sosialisasi kebijakan perencanaan yang dilaksanaka n
-
0
1.06 1.06.1 20 03
Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
Jumlah 1 kali bimbingan teknis perencanaan yang dilaksanaka n
-
0
0
150 250.000 orang
0
150 0 orang
Bappeda Kab. Kudus
200 orang
60 75.000 orang
60 orang
80
Meningkatka n koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanan pembanguna n
Meningka tnya dokumen perencana an pembang unan
1.06 1.06.1 15 Tingkat optimalisasi koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta pengdendali an dan evaluasi kebijakan perencanan pembangun an
Program
7 dok 1.200.317
Perencanaan tata ruang
Kegiatan 1.06 1.06.1 15 02 Penetapan
kebijakan tentang RDTRK,RTRK dan RTBL
1.06 1.06.1 15 03 Sosialisasi
peraturan perundang – undangan tentang rencana tata ruang 1.06 1.06.1 15 05 Penyusunan
rencana detail tata ruang kawasan
1.06 1.06.1 15 08 Penyusunan
rancangan peraturan daerah tentang RTRW
Jumlah penetapan perda RDTRK Kawasan perkotaan tersusun
3 perda
6 750.317 perda
0
Jumlah 1 perda Perda tentang rencana tata ruang tersosialisasi
-
3 300.000 perda
Jumlah ranperda RDTRK Kawasan strategis tersusun
-
0%
-
450.000
0
2 600.000 naska h akade mik
2 300.000 perda
-
-
0
0
0
0
-
-
2 perda
200.000 8 800.000 Bappeda Semua perda desa semua kecamata n
-
-
-
-
jumlah ranperda RTRW tersusun
1.06 1.06.1 15 10 Rapat koordinasi Meningkatny 57 orang
tentang rencana a kinerja
1
-
-
57 30.000 orang
57 30.000 orang
57 30.000 orang
57 orang
0
Bappeda Semua desa semua kecamata n
2 500.000 Bappeda Semua naska desa h semua akade kecamata mik n
200.000
30.000
0
1
57
Bappeda Semua desa semua 200.000 kecamata n 120.000 Bappeda Semua desa
81
tata ruang
1.06 1.06.1 15 11 Revisi rencana
tata ruang
1.06 1.06.1 16
Program Kerjasama pembangunan
BKPRD sebanyak 57 orang
semua kecamata n
Penyusunan 0 % materi teknis revisi RTRW sebanyak 1 dokumen
-
-
Meningkatny a fasilitasi dunia usaha / lembaga dengan pemerintah
75.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan DBHCHT
Adanya 1 dok 75.000 peluang pemanfaatan DBHCHT
-
-
-
-
1 dok 400.000
-
-
1 dok
400.000 Bappeda Semua desa semua kecamata n
75.000
1 dok
75.000
Kegiatan 1.06 1.06.1 16 05 Monitoring,
evaluasi dan pelaporan
1.22 1.22.
16
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
1 dok 75.000
1 dok 75.000
1 dok 75.000
1 dok
Bappeda Semua desa semua kecamata n
86 280.000 desa/ kel
86 280.000 desa/ kel
86 280.000 desa/ kel
86 280.000 86 280.000 Bappeda Kab. desa/k desa/ Kudus el kel
300.000
Kegiatan 1.22 1.22.
1.
16
Fasilitasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri
Fasilitasi dan 86 desa koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri perkotaan
86 300.000 desa/ kel
Program pemberdayaan komunitas perumahan kegiatan
82
1.
1.06 1.06.1 19
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat
Terlaksanan 0 ya replikasi PLPBK di 1 desa
0
0
200.000
300.000
500.000
0
Bappeda 1 desa
Program Perencanaan pengembangan kota – kota menengah dan besar Kegiatan
1.06 1.06.1 19 07
Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
Tersusunnya 0 % masterplan penanganan perumahan dan kawasan kumuh 1 dokumen
1 250.000 doku men
0
1.06 1.06.1 19 09
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
terlaksanany 2 paket a koordinasi perencanaan air minum dan sanitasi, penyusunan dokumen PPSP
2 100.000 paket
2 100.000 paket
1.06 1.06.1 21
Program
Jumlah dokumen perencanaan pembanguna n
Perencanaan pembangunan daerah
1 doku men
2 100.000 paket
2 100.000 paket
2 paket
100.000 2 paket
250.000 Bappeda Semua desa semua kecamata n
100.000 Bappeda
Kegiatan 1.06 1.06.1 21 05
Penyusunan rancangan RPJMD
Jumlah dokumen RPJMD
1 ………
83
Kab. Semua desa semua kecamata n
1.06 1.06.1 21 07
Penetapan RPJMD
Jumlah 0 dokumen RPJMD Tahun 2013 – 2018 tersusun
1 230.000 doku men,
1.06 1.06.1 21 08
Penyusunan rancangan RKPD
Jumlah 2 dokumen dokumen rancangan RKPD, RKPD Perubahan dan Renja tersusun
3 150.000 doku men
3 doku men
7 kali 85.000
7 kali 90.000
1 200.000 doku men
1 doku men
1.06 1.06.1 21 09 Penyelenggaraan Jumlah
musrenbang RKPD
7 kali
Jumlah penyusunan SKPD yang laporan menyusun keterangan LKPJ pertanggungjawa ban (LKPJ)
evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Jumlah monitoring, evaluasi, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
0
1.06 1.06.1 21 14 Penyusunan
Jumlah 0 KUA / PPAS dan SKPD yang KUA /PPAS menyusun Perubahan KUA / PPAS
1.06 1.06.1 21 15 Penyusunan
Masterplan Agropolitan
1.06 1.06.1 21 16
Penyusunan masterplan industri
160.000
3 180.000 3 doku dokum en men
180.000 Bappeda Semua desa semua kecamata n
7 kali 100.000
7 kali
110.000 Bappeda Semua desa semua kecamata n
1 doku men
350.000
1 300.000 dokum en
1 doku men
275.000
3 170.000 doku men
3 doku men
7 kali 95.000
175.000
110.000 7 kali
musrenbang dan Forum
1.06 1.06.1 21 12 Koordinasi
1.06 1.06.1 21 13 Monitoring,
Bappeda Semua desa semua kecamata n
210.000
225.000 1 doku men
0
4 130.000 doku men
4 doku men
135.000
140.000
145.000
1 doku men
150.000
Bappeda Semua desa semua 300.000 kecamata n
150.000 Bappeda Semua desa semua kecamata n
Jumlah dokumen Materplan agropolitan
0
-
-
1 doku men
300.000
-
-
-
-
-
-
-
-
Bappeda Semua desa semua kecamata n
Jumlah dokumen masterplan
0
-
-
-
-
1 300.000 doku men
-
-
-
-
-
-
Bappeda Semua desa semua
84
1.06 1.06.1 22
perdagangan
industri perdagangan
Program
Jumlah dokumen perencanaan pembanguna n ekonomi
Perencanaan pembangunan ekonomi
kecamata n
Kegiatan 1.06 1.06.1 22 02 Penyusuna n
Jumlah 0 indikator indikator ekonomi daerah ekonomi daerah yang disusun
1.06 1.06.1 22 03 Penyusunan
perencanan pengembangan ekonomi masyarakat 1.06 1.06.1 22 04 Koordinasi
perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1.06 1.06.1 23
Program Perencanaan sosial dan budaya
1 70.000 doku men
1doku 75.000 men
1 75.000 doku men
1 doku men
Jumlah 5 klaster klaster yang difasilitasi FEDEP
1 175.000 klast er
200.000 2 klaster
3 250.000 klaste r
4 300.000 klaste r
5 350.000 10 350.000 Bappeda Semua klaster klaste desa r semua kecamata n
Jumlah 0 dokumen identifikasi usulan kegiatan SKPD bidang ekonomi
60.000 1 doku men
1 doku men
1 75.000 doku men
1 doku men
1 75.000 dokum en
Meningkatny a keterpaduan perencanaan program/keg iatan perencanaan pembanguna n social dan budaya
Belum optimalnya keterpaduan perencanaan program/kegi atan perencanaan pembanguna n social dan budaya
Jumlah dokumen masterplan pendidikan
0
75.000
75.000
75.000
1 75.000 dokum en
1 doku men
1 doku men
75.000
75.000
Bappeda Semua desa semua kecamata n
Bappeda Semua desa semua kecamata n
Kegiatan 1.06 1.06.1 23 01
Koordinasi penyusunan masterplan
1 200.000 doku men
0
Bappeda Kab. Kudus
85
1.06 1.06.1 23 02
pendidikan
sebanyak 1 dokumen
Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
Jumlah dokumen masterplan kesehatan sebanyak 1 dokumen
1.06 1.06.1 23 03 Koordinasi
perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
1.06 1.06.1 24
0
1 200.000 doku men
0
Bappeda
Jumlah 0 dokumen perencanaan pembanguna n bidang pemerintaha n1 dokumen, perencanaan bidang social budaya 1 dokumen, laporan kemiskinan 2 dokumen
12 120.000 bulan
12 140.000 bulan
12 140.000 bulan
12 160.000 bulan
Kab. Kudus
12 160.000 12 160.000 Bappeda Kab. bulan bulan Kudus
Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Kegiatan
1.06 1.06.1 24 01
Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah
1.06 1.06.1 24 04 Pembinaan
perkuatan kelembagaan sumber daya air WISMP
Penyusunan 0 % masterplan prasarana perhubunga n daerah
Meningkatny 100 % a kemampuan kelembagaan penglolaan irigasi sebanyak 3
-
-
1 212.000 paket
1 doku men
350.000
1 90.000 paket
-
1
-
50.000
-
-
-
-
-
-
-
-
1 doku men
3 paket
Bappeda Semua desa semua 350.000 kecamata n
352.000 Bappeda 10 daerah irigasi
86
paket 1.06 1.06.1 24 05 Perencanaan
prasarana wilayah dan sumber daya alam
Meningkatka n sistem pendataan/in formasi data statistik.
Meningkat nya sistem pendataan / informasi data statistik yang valid dan akurat.
1.06 1.06.1 15 Tingkat ketersediaa n data statistik yang valid dan akurat
Koordinasi 100 % perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
1 75.000 paket
1 85.000 paket
1 85.000 paket
1 85.000 paket
1 paket
85.000
5
425.000 Bappeda Semua desa semua kecamata n
1 dokumen
1 75.000 doku men
1 doku men
75.000
1 75.000 doku men
1 doku men
75.000
1 75.000 dokum en
1 doku men
75.000
2 dokumen
3 125.000 doku men
3 doku men
125.000
3 130.000 doku men
3 doku men
150.000
3 150.000 3 dokum doku en men
150.000 Bappeda Semua desa semua kecamata n
1 dokumen
1 50.000 doku men
1 doku men
50.000
1 60.000 doku men
1 doku men
60.000
1 60.000 dokum en
60.000
Program
Tersedianya 50% data/ Pengembangan informasi data / informasi statistik / statistik daerah yang daerah valid dan akurat
Kegiatan 1.06 1.06.1 15 03 Penyusunan dan Jumlah
pengumpulan data produk domestic regional bruto
buku PDRB yang disusun
1.06 1.06.1 15 05 Penyusunan dan jumlah
pengumpulan data daerah dalam angka
publikasi buku Kudus dalam angka ,buku sekilas statistic dan registrasi penduduk
1.06 1.06.1 15 06 Penyusunan dan Jumlah
pengumpulan data inflasi dan indeks harga konsumen
buku publikasi IHK dan data inflasi
1 doku men
Bappeda Semua desa semua kecamata n
Bappeda Semua desa semua kecamata n
87
1.06 1.06.1 15 07 Penyusunan dan Jumlah
Meningkat nya pengemba ngan dan penelitian daerah
Meningkatn 1.06 1.06.1 26 ya kualitas dan kuantitas penelitian daerah
2 dok 75.000
2 dok 75.000
2 100.000 doku men
2 doku men
Jumlah 3 temuan fasilitasi pengembang an penelitian iptek dan inovasi daerah
2 tmn
2 tmn
2 tmn
2 tmn
1 50.000 doku men
1 doku men
50.000
1 75.000 doku men
1 doku men
5 unit
50.000
5 unit 75.000
pengumpulan data analisis situasi pembangunan manusia
publikasi buku analisis situasi pembanguna n manusia dan indikator kesejahteraa n rakyat
Program Pengembangan Penelitian Iptek dan Inovasi Daerah
1 dokumen
100.000
2 100.000 2 dokum doku en men
100.000 Bappeda Semua desa semua kecamata n
2 tmn
2 tmn
75.000
1 75.000 dokum en
5 doku men
5 unit 75.000
5 unit 75.000
5 unit 75.000
5 unit 75.000
Bappeda Kab. Kudus
2 kali
Bappeda Kab. Kudus
Kegiatan 1.06 1.06.1 26 01
Pengkajian,Pene litian dan pengembangan ilmu pengetahuan
Jumlah hasil kajian penelitian
1.06 1.06.1 26 02
Pengembangan kreatifitas dan inovasi teknologi
Jumlah hasil 5 unit temuan masyarakat yang difasilitasi dalam krenova
1.06 1.06.1 26 03
Sosialisasi dan Jumlah 1 kali pengembangan sosialisasi SIDA dan pengembang an SIDA
1 kali 50.000
1 kali 50.000
1 kali 50.000
2 kali 75.000
2 kali
75.000
1.06 1.06.1 26 04
Penyusunan dan pengembangan sistem informasi perencanaan
2 100.000 paket
3 150.000 paket
3 150.000 paket
3 150.000 paket
3 paket
150.000 3 paket
Jumlah sistem informasi yang dibangun dan
2 dokumen
2 paket
75.000
75.000
Bappeda Semua desa semua kecamata n
200.000 Bappeda Kab. Kudus
88
pembangunan daerah
1.06 1.06.1 15
dikembangk an
Program
Tersedianya data / Pengembangan informasi data / informasi
60%
Kegiatan 1.06 1.06.1 15 01 pengumpulan,
updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program an kegiatan
Jumlah 53 SKPD SKPD yang mengirimkan laporan data kinerja program (APBD Kabupaten, DAK dan APBN)
1.06 1.06.1 15 02 Penyusunan dan Prosentase
pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 1.06 1.06.1 15 05 Penyusunan
profil daerah
1.06 1.06.1 15 06 Fasilitasi
pengembangan pendidikan untuk semua (PUS)
1 dokumen
validasi data penduduk miskin kabupaten kudus mengacu data PPLS Jumlah buku profil daerah, 8 kelompok data dan sebaran kecamatan yang disusun
53 110.000 SKPD
53 110.000 SKPD
132 500.000 desa / kelur ahan
0
3 jenis buku 3 80.000 jenis buku
Jumlah 1 unit dokumen laporan tahunan PUS sebany ak 1 dokumen
1 30.000 paket
53 140.000 SKPD
53 140.000 SKPD
53 SKPD
150.000 53 150.000 Bappeda Kab. SKPD Kudus
132 desa / keluraha n
3 jenis 100.000 buku
3 100.000 jenis buku
3 125.000 jenis buku
3 jenis 125.000 3 jenis 150.000 Bappeda K Semua buku buku desa semua kecamata n
1 55.000 paket
1 55.000 paket
1 55.000 paket
1 paket
55.000
1 paket
55.000
Bappeda Semua desa semua kecamata n
89
90
BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai oleh SKPD dalam kurun waktu 5 tahun yang akan dating sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD. Bappeda mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan pembangunan daerah mempunyai tujuan diantaranya yaitu menghasilkan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagai landasan pembangunan daerah kabupaten Kudus. Indicator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indicator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang – bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standart pelayanan yang ditetapkan oleh masing – masing daerah. Penetapan standart pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemrintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indicator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. System akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indicator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sector bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan. Output pelaksanaan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan public yang sulit diukur kuantitas dan kualitasnya. Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indicator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja
91
yang akan dicapai Bappeda dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
92
Tabel : 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO
(1)
1
2
3
4
Indikator
(2) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Tahun 0
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
ada
ada
ada
ada
ada
ada
Ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
Ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
Ada
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
93
5 6 7
8
9
Buku kabupaten dalam angka Buku PDRB Kabupaten Informasi penataan ruang Pelibatan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan RTR Izin pemanfaatan ruang
ada
ada
ada
ada
ada
ada
Ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
Ada
100 %
100 %
-
-
-
-
-
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
94
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi BAPPEDA, dan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Renstra BAPPEDA diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan BAPPEDA. Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Kudus tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2013- 2018 dan sebagai pelaksanaan tahap ke dua dan ke tiga RPJPD Kabupaten Kudus tahun 2005-2025. Oleh karena itu sangat diperlukan komitmen yang tinggi dan dukungan dari pihak terkait terutama dari pengambil kebijakan agar keberhasilan pelaksanaan kegiatan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai. Renstra BAPPEDA Kabupaten Kudus Tahun 2013 - 2018 nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja BAPPEDA sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Demikian Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2013 – 2018 dalam rangka mendukung visi Kabupaten Kudus Terwujudnya Kudus yang Semakin Sejahtera.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus
Drs. SUDJATMIKO, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19610428 198703 1 008
95
