BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal Pasal 151 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa : (1) Satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana stratregis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. (2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
menjelaskan bahwa
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Organisasi Inspektorat diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pasal 12 Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Hal tersebut menunjukkan Inspektorat daerah merupakan salah satu SKPD dalam organisasi perangkat daerah. Untuk Pemerintah Kota Magelang Inspektorat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Bab I Pendaluluan |
1
Sebagai SKPD maka Inspektorat Kota Magelang perlu menyusun Rencana Strategis Inspektorat Kota Magelang, yang merupakan dokumen perencanaan Inspektorat Kota Magelang untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Inspektorat Kota Magelang
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Magelang, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Magelang dan bersifat indikatif. Renstra Inspektorat Kota Magelang dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan Inspektorat yang mendukung pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kota Magelang
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Magelang. Sebagai aparat Pemerintah Daerah yang membantu Walikota dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan intern pemerintah, Inspektorat Kota Magelang mempunyai tugas pokok melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah,
pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kota Magelang dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kota Magelang. Metode penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Magelang Tahun 2011-2015 adalah sebegai berikut : a. Metode Penyusunan 1) Tahap persiapan. Pembentukan Tim Penyusun Renstra Inspektorat. Tim Penyusun Renstra terdiri dari : Inspektur Kota sebagai Penanggung Jawab . Sekrertaris Inspektorat sebagai Ketua. Kasubbag Admisnitrasi dan Umum sebagai Sekretaris Anggotanya : Kasubbag Perencanaan, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan serta 2 orang Staf dan Pejabat pada Inspektorat lainnya yang terkait. 2) Agenda kerja tim. Membuat
jadwal
penyusunan
dari
proses
awal
sampai
tahap
terakhir/pengesahan Renstra oleh Kepala SKPD. b. Tahap penyusunan 1) Membuat rancangan Renstra Inspektorat Kota mengacu pada RPJMD Kota Magelang. 2) Merumusan Renstra dengan kegiatan-kegiatan, yaitu : a) Pengolahan data dan informasi yang terkait dengan Renstra Inspektorat. b) Analisis gambaran pelayanan Inspektorat. c) Reviu Renstra Inspektorat Kota. Bab I Pendaluluan |
2
d) Penelahaan rencana tata ruang wilayah. e) Analisis terhadap dokumen hasil kajian strategis dengan pelayanan Inspektorat Kota. f)
Perumusan Isu-Isu strategis.
g) Perumusan visi dan misi Inspektorat Kota. h) Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Inspektorat Kota. i)
Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Inspektorat Kota.
3) Membuat Rancangan Renstra Inspektorat Kota, dengan rangkaian kegiatan : a) Pengkajian terhadap rancangan awal RPJMD Kota Magelang yang memuat indikator keluaran program dan pagu Inspektorat. b) Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Inspektorat guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Kota Magelang yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat Kota. c) Perumusan rencana program, kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indkatif selama 5 tahun, termasuk lokasi kegiatan. d) Perumusan indikator kinerja Inspektorat Kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Magelang. e) Mengikuti pelaksanaan forum SKPD. f)
Penyajian rancangan Renstra Inspektorat Kota.
c. Tahap Verifikasi Rancangan Renstra Inspektorat Kota. 1) Penyampaian Rancangan Renstra Inspektorat kepada Bappeda. 2) Verifikasi rancangan Renstra Inspektorat Kota. 3) Penyesuaian rancangan Renstra sesuai hasil verifikasi. d. Tahap Penetapan. 1) Penyesuaian Renstra Inspektorat. 2) Penetapan Renstra Inspektorat.
Hubungan Renstra Inspektorat dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan perencanaan satuan kerja berjangka waktu lima tahun. Penyusunan Renstra SKPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan merupakan penjabaran dari RPJM Daerah itu sendiri.
Untuk mencapai tujuan lima tahun ke depan yang terdapat dalam Renstra SKPD, perlu dijabarkan kedalam kegiatan tahunan yang berkesinambungan setiap
Bab I Pendaluluan |
3
tahun dengan tahun berikutnya (Renja SKPD). Rencana strategis sendiri dapat menjadi alat control maupun pedoman kegiatan kerja tahunan selama lima tahun.
Sedangkan kegiatan tahunan satuan kerja perangkat daerah dapat berjalan dengan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan operasioanlisasi kegiatan satuan kerja perangkat daerah termasuk di dalamnya Inspektorat Kota Magelang.
1.2. Landasan Hukum Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan rencana strategis, adalah : 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkup Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur ;
2.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
32
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional ; 6.
Undang-Undang
Nomor
tentang
Pemerintahan
Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ; 7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Permerintah Daerah ;
8.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 ;
9.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 ;
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Bab I Pendaluluan |
4
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota ; 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 ; 17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja ; 18. Peraturan Daerah Kota Magelang No. 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 ; 19. Peraturan Daerah Kota Magelang No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2011-2015 ;
1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud Renstra ini disusun untuk memberi gambaran tentang rencana kerja lima tahunan Inspektorat Kota Magelang, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang 2011-2015 ke dalam rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, sesuai masa bhakti pasangan Walikota dan Wakil Walikota Magelang.
Rencana Strategis Inspektorat Kota Magelang disusun dengan maksud sebagai pedoman dan tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat Kota Magelang yang akan dicapai dalam masa lima tahun. Kegiatan-kegiatan Inspektorat Kota Magelang per tahun akan selalu mengacu pada rencana strategis tersebut agar ada kesinambungan dalam mencapai tujuan yang akan dicapai pada lima tahun mendatang. Sehingga kegiatan-kegiatan Inspektorat Kota Magelang dapat medukung misi Kota Magelang dalam rangka mewujudkan visi Kota Magelang, yakni : Terwujudnya Kota Magelang sebagai Kota Jasa yang Maju, Profesional, Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan.
Bab I Pendaluluan |
5
1.3.2. Tujuan Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Magelang, yaitu : a. Merupakan tolok ukur dan piranti evaluasi kinerja tahunan Inspektorat Kota Magelang. b. Menjabarkan gambaran penting kondisi sekarang dan memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kota Magelang. c. Memudahkan untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan Inspektorat Kota. d. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pada Inspekorat Kota dalam memahami dan menilai program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang lima tahun ke depan.
Dalam dioperasionalkan
upaya
mencapai
tujuan
lima
tahun
ke
depan
perlu
menjadi kegiatan tahunan yang berkesinambungan setiap
tahun-tahun dengan berikutnya. Rencana strategis dapat dijadikan alat control maupun rambu-rambu kegiatan kerja tahunan selama lima tahun.
Kegiatan tahunan satuan kerja dapat berjalan dengan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan operasionalisasi kegiatan satuan kerja perangkat daerah di dalamnya termasuk Inspektorat Kota Magelang.
1.4. Sistematika Penulisan BAB I
:
PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Landasan Hukum 3. Maksud dan Tujuan 4. Sistematika Penulisan
BAB II
:
GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA MAGELANG 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2. Sumber Daya 3. Kinerja Pelayanan 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Bab I Pendaluluan |
6
BAB III
:
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ; 2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ; 3. Telaahan Renstra Kemneterian Dalam Negeri dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 4. Penentuan Isu-Isu Strategis.
BAB IV
:
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 1. Visi dan Misi ; 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ; 3. Strategi dan Kebijakan.
BAB V
:
RENCANA
PROGRAM,
KEGIATAN,
INDIKATOR
KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI
:
INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KOTA MAGELANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII
:
PENUTUP 1.
Program transisi
2.
Kaidah Pelaksanaan
Bab I Pendaluluan |
7
