BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kebijakan
desentralisasi
sejak diberlakukannya
Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, telah memberikan dampak positif maupun negatif terhadap aspek politik, ekonomi, maupun sosial. Terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah namun tidak sepenuhnya dilatarbelakangi oleh kajian terhadap kebutuhan masyarakat maupun unsur pemangku kepentingan (stakeholder) lain, yang pada akhirnya tidak memberikan dampak manfaat secara langsung. Pada hakekatnya pemerintah adalah pelayan kepada masyarakat. Ia diakana bukan untuk melayani dirinya
sendiri,
melainkan
untuk
melayani
masayarakat
serta
menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya dalam rangka mencapai tujuan bersama. ( Ryaas Rasyid Joko Widodo,2001:1 ). Sesuai dengan dengan Undang-undang otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan pelung yang sangat besar untuk mengelola dan atau mengurus rumah tangganya sendiri, dalam mengurus rumah tngganya sindiri inilah pemerintah daerah diberikan peluang besar untuk memalakuna kerjasama di berbagai bidang atau sektor untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal kerja sama daerah Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang tata cara pelaksaan kerjasama daerah. Kerjasama derah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur dengan bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang di buat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Dengan dasar inilah pemerintah
1
daerah diberikan peluang yang sanggat lebar untuk melakukan kerja sama. Kerjasama tersebut salah satunya bisa berupa kerjasama kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat. Bentuk-bentuk kemitraan dapat berupa peran serta sektor swasta ( Private Sektor Participation / PSP ), kerjasama pemerintah - swasta ( Publik Private Partnership / PPP ), dan peran serta pemerintah dan masyarakat ( Publik-PrivateComunity Partnership/PPCP ). Dalam kemitraan ini ada beberapa hal yang perlu di perhatikan oleh pemerintah daerah antara lain; a. Penting bagi semua pihak untuk saling memahami, misi, fungsi dan tugas, hak, kewajiban masing-masing sebagai pelaku pembangunan. B. Melalukan persepsi dalam negoisasi kegiatan kemitraan, sanggat diperlukan keterbukaan. C. Perlu keterlibatan langsung seluruh pihak, terutama pemerintah Derah, DPRD, Masyarakat, Karyawan dan lainlain. D. Dukungan dari pemerintah baik pemerintah pusat, propinsi dan daerah. Kabupaten Blitar merupakan Kabupaten yang tidak memiliki cukup potensi sumber daya alam untuk dijadikan komoditas pendapatan daerah. Oleh karena itu,
perlu strategi dan inovasi dalam
meningkatkan pelayanan dan fasilitas umum bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Dalam pembiayaan-pembiayaan pembangunan, Kabupaten Blitar terus mencari sumber-sumber pendanaan non APBD misalnya dari hibah baik dari Pemerintah Pusat maupun dari lembaga donor. Meskipun perusahaan-perusahaan besar sangat terbatas di Kabupaten Blitar, perlu dilakukan terobosan kerjasama sejenis Corporate Social Responsibility (CSR) guna mendukung peningkatan pembangunan di Kabupaten Blitar. Dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar belum memiliki justifikasi terkait CSR, payung hukum ini menjadi sangat penting sebagai salah satu jalan atau aturan yang mengikat sehingga dapat memacu kepedulian
2
perusahaan-perusahaan mampu mengintegrasikan sebagai aspek sosial. Substansi CSR sendiri bukan pada aspek penghimpunan dana dan pembangunan infrastruktur semata, tapi bagaimana perusahaan mampu mengintegrasikan perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan (Europe Commission, 2004). Kabupaten Blitar dalam hal ini SKPD-SKPD yang dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, sesui data yang kami olah dari BAPPEDA Kabupaten Blitar pada tahun-tahun yang lalu telah mengadakan bebagai kerja sama yang dialkukan oleh
SKPD,
terlepas kerjasama tersebut yang beorientasi provite ( profit orientet ) atau sosial murni termasuk di dalamya pendidikan. Walupun demikian Kabupaten Blitar yang sampai saat ini belum ada pertemuan dengan perusahaan-perusahaan guna koordinasi terkait partisipasi perusahaan dalam pembangunan di Kabupaten Blitar, serta belum adanya daftar potensi yang dapat dijadikan referensi dalam
penentuan
kegiatan
yang
dapat
dikerjasamakan
di
Kabupataen Blitar, maka perlu disusun Kajian Potensi Kerjasama di Kabupaten Blitar. . 1.2.
Maksud dan Tujuan Maksud pekerjaan ini adalah meningkatkan pembangunan melalui strategi peningkatan pendanaan dari sector non APBD. Tujuan pekerjaan ini adalah Menyusun Kajian Potensi Kerjasama di Kabupaten Blitar
3
1.3.
Sasaran Sasaran kegiatan ini adalah kegiatan dan program kerjasama yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dengan mitra yang dapat diprediksikan.
1.4.
Lingkup Kegiatan Lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penyusunan kajian potensi kerjasama yaitu: a. Pendataan potensi kerjasama di Kabupaten Blitar b. Laporan hasil pendataan dengan dilengkapi sinkronisasi program kegiatan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan program kegiatan calon mitra kerjasama ( bentuk CSR ) sehingga dapat diusulkan perusahaan mana saja yang dapat dijadikan mitra kerjasama.
4
BAB II KERANGKA TEORI 2.1.
Kerangka Pemikiran Konsep pembangunan daerah setelah di undangkannya
undang-undang otonomi daerah, bahwa daerah diberi kewengan untuk menjalankan rumah tangganya sendiri,
maka daerah perlu
terobosan inovatif untuk menuju pembangunan daerah yang berbasis kesejahteraan masyarakat setempat, untuk itulah daerah perlu keterlibatan semua pihak ( Stakehorders ) dalam pembangunan daerah ter masuk di dalamnya keterlibatan private sektor sanggat diperlukan. Tatanan inilah salah astu inovasi yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah perlu adanya kerjasama dengan daerah lain dan atau lembaga-lembaga swasta atau private sektor. Dalam hal kerjasa tersebut dapat berupa kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam hal kerja sama daerah Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang tata cara pelaksaan kerjasama daerah. Kerjasama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur dengan bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang di buat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Dengan dasar inilah pemerintah daerah diberikan peluang yang sanggat lebar untuk melakukan kerja sama kemitraan . Bentukbentuk kemitraan dapat berupa peran serta sektor swasta ( Private Sektor Participation / PSP ), kerjasama pemerintah - swasta ( Publik Private Partnership / PPP ), dan peran serta pemerintah dan masyarakat ( Publik-Private- Comunity Partnership/PPCP ). Dalam kemitraan ini ada beberapa hal yang perlu di perhatikan oleh pemerintah daerah antara lain :
5
a. Penting bagi semua pihak untuk saling memahami, misi, fungsi dan tugas, hak, kewajiban masing-masing sebagai pelaku pembangunan. b. Melalukan persepsi dalam negoisasi kegiatan kemitraan, sanggat diperlukan keterbukaan. c. Perlu keterlibatan langsung seluruh pihak, terutama pemerintah Derah, DPRD, Masyarakat, Karyawan dan lain-lain. d. Dukungan dari pemerintah baik pemerintah pusat, propinsi dan daerah.
Untuk mengatasi masalah pembanguna daerah diberbagai bidang khusunya masalah kemiskinan, pengangguran dan bidangbidang yan lain, sangat naif jka hanya mengandalkan peran pemerintah saja. Dengan adanya Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mewajibkan pelaksanaan Corporate Social Responsibility ( CSR ). Perkembangan CSR tidak bisa terlepas dari konsep pembangunan berkelanjutan (sustainability development), definisi pembangunan berkelanjutan menurut The Brundtland Comission, adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka. The Brundtland Comission merupakan komisi yang dibentuk untuk menanggapi meningkatnya keprihatinan dari para pemimpin dunia menyangkut peningkatan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang semakin cepat. Selain itu komisi ini mencermati dampak kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam terhadap ekonomi dan pembangunan sosial. (Solihin: 2009). Pada hakikatnya CSR adalah nilai yang melandasi aktivitas perusahaan, dikarenakan CSR menjadi pijakan komperhensif dalam aspek ekonomi, sosial, kesejahteraan dan lingkungan perusahaan.
6
Perusahaan tidak boleh mengimplementasikan CSR secara parsial, misalnya berupaya memberdayakan masyarakat lokal, sedangkan disisi lain kesejahteraan karyawan yang ada di dalamnya tidak terjamin, atau perusahaan tidak disiplin dalam membayar pajak, suburnya praktik korupsi dan kolusi, atau mempekerjakan anak. Oleh karena itu dalam CSR tercakup didalamnya empat landasan pokok yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan (Tanari, 2009), diantaranya: a.
Landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi, meliputi: kinerja Keuangan berjalan baik, investasi modal berjalan sehat, kepatuhan dalam pembayaran pajak, tidak terdapat praktik suap/korupsi tidak ada konflik kepentingan, tidak dalam keadaan mendukung rezim yang korup, menghargai hak atas kemampuan intelektual/paten, dan tidak melakukan sumbangan politis/lobi,
b. Landasan pokok CSR dalam isu lingkungan hidup, meliputi: tidak melakukan pencemaran, tidak berkontribusi dalam perubahan iklim,
tidak
berkontribusi
atas
limbah,
tidak
melakukan
pemborosan air, tidak melakukan praktik pemborosan energi, tidak melakukan penyerobotan lahan, tidak berkontribusi dalam kebisingan , dan menjaga keanekaragaman hayati c.
Landasan pokok CSR dalam isu sosial, meliputi: menjamin kesehatan karyawan atau masyarakat yang terkena dampak, tidak mempekerjakan terhadap
masyarakat,
anak, memberikan melakukan
dampak positif
proteksi
konsumen,
menjunjung keberanekaragaman, menjaga privasi, melakukan praktik derma sesuai dengan kebutuhan, bertanggungjawab dalam proses Outsourcing dan off-shoring, dan akses untuk memperoleh barang-barang tertentu dengan harga wajar d.
Landasan pokok CSR dalam isu kesejahteraan, meliputi: memberikan kompensasi terhadap karyawan, memanfaatkan
7
subsidi dan kemudahan yang diberikan pemerintah, menjaga kesehatan karyawan, menjaga keamanan kondisi tempat kerja, menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, dan menjaga keseimbangan kerja/hidup Dalam konteks penerapan CSR, stakeholder wajib dirangkul dan dilibatkan baik dalam tahap perencanaan, implemantasi dan evaluasi.
Jikapun
stakeholder
tidak
dilibatkan
dalam
proses
perencanaan, setidaknya mendapatkan kontribusi berupa dampak positif dari program yang dilaksanakan. Andai terdapat satu stakeholder tidak mendapatkan manfaat atau kepuasan dari perusahaan, maka berpotensi menjadi masalah bagi keberlanjutan perusahaan dikemudian hari. Dengan pemahaman tersebut, maka pada dasarnya CSR memiliki fungsi atau peran strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian dari
manajemen
risiko
khususnya
pengaman sosial (social security). perusahaan
juga
dapat
dalam
membentuk
katup
Selain itu melalui CSR
membangun
reputasinya,
seperti
meningkatkan citra perusahaan maupun pemegang sahamnya, posisi merek perusahaan, maupun bidang usaha perusahaan. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa CSR berbeda dengan charity atau sumbangan sosial. CSR harus dijalankan di atas suatu program dengan memerhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Sementara sumbangan sosial lebih bersifat sesaat dan berdampak sementara. Semangat CSR diharapkan dapat mampu membantu menciptakan keseimbangan antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Pada dasarnya tanggung jawab sosial perusahaan ini diharapkan dapat kembali menjadi budaya bagi bangsa
Indonesia
khususnya,
dan
masyarakat
dunia
dalam
kebersamaan mengatasi masalah sosial dan lingkungan.
8
Bila CSR benar-benar dijalankan secara efektif maka dapat memperkuat atau meningkatkan akumulasi modal sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Modal sosial, termasuk
elemen-elemennya
seperti
kepercayaan,
kohesifitas,
altruisme, gotong royong, jaringan dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Melalui beragam mekanismenya, modal sosial dapat meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kekerasan dan kejahatan. 2.2.
Konsep Coporate Social Responbility Pandangan mengenai konsep tangung jawab sosial menurut harahab ( 2003 ) adalah sebagai berikut : a. Pandangan Klasik, menurut pandangan ini perusahaan tidak perlu memikirkan efek sosial yang ditimbulkan perusahaan dan upaya memperbaiki penyakit sosial tersebut. b. Pandangan
Manajerial,
pandangan
ini
menganggap
perusahaan sebagai lembaga permanen yang hidup dan mempunyai tujuan tersendiri. c. Pandangan Linngkkungan Sosial, Pandangan ini menganggap bahwa kekuasaan ekonomi dan poliyik yang dimilikinya mempunyai
hubungan
dengan
kepentingan
dengan
lingkungan sosial. 2.3.
Konsep Dasar Pelaksanaan Adapun yang menjadi dasar perusahaan melaksanakan tangung jawab sosial adalah : a. Legitimasi Organisasi Sesunguhnya terdapoat kontrak sosila antara perusahaan dengan masyarakat yang mengatur hubunga kedua belah pihak.
9
Dengan demikian nhubungan yang terjadi adalah hubungan timbal balik atau hubungan take and give anatara masyarakat dengan perusahaan. b. Kontrak Sosial Untuk Mempertahankan legitimasinya perusahaan harus berusaha menyelaraskan nilai-nilai tujua serta strateginya dengan nilai-nilai norma ynag berlaku di masyarakat tempat perusahaan berada. Penyebablain timbulnya tangung jawab sosial adalah adnya pergeseran dari orientasi shareholders yaitu kecederungan bergerak dari kegiatan mencari keutungan yang sebesarbesarnya tanpa melihat efek samping mencari laba yang berwawasan lingkungan. Kecenderungan yang ada dapt dilohat dari beberapa paradikma berikut ini :
2.4.
-
Kecenderungan terhadap kesejahteraan sosial
-
Kecederungan terhadap kesadaran lingkungan
-
Perspektif ekosistem
-
Ekonomisasi vs sosialisasi
Ruang Lingkup CSR Ruang lingkup tangung jawab sosial merupakan pengklasifikasian dari bidang-bidang utama. Adapun klasifikasi tangung jawab sosial ini meliputi : a. Klasifikasi mencakup
yang
melibatkan
aktifitas
menguntungkan
masyarakat
adalah
yang
pada
dasarnya
masyarakat,
seperti
pelayanan
kesehatan masyarakat. b. Klasifikasi sumber daya manusia adalah mencakupo bidang-bidang yang menguntungkan karyawan seperti program pendidikan dan pelatihan.
10
c. Klasifikasi sumber fisik dan sumberlingkungan adalah mengenai kuwalitas udara dan air serta pengendalian polusi, maupun p[elestaria lingkungan hidup. d. Klasifikasi sumbangan produk dan
jasa adalah
meperhatikan pengaruh produk atau jasa perusahaan terhadap
masyarakat
dengan
beberapa
pertimbangan
sperti
meperhitungkan kualita
sproduk,
pembugkusan produk, pengiklananproduk, ketentuan garansi produk, dan keamanan produk. 2.5.
Sistem Dan Prosedur Kerjasama CSR Ada
beberapa dasar prosudur atau penyusunan sistem
kerjasama adalah sebagai berikut : a.
Dasar Penyusunan Sistem Dan Prosedur Kerjasama Daerah Dengan Pihak III. Penyusunan ini dilakukan dengan mepertimbangkan dasardasar teknis penyusunan sistem dan prosedur alur dokumen dari
tiap-tiap
unit
kerja
yang
terkait,
proses
ini
mempertimbangkan fungsi di masing-masing unit kerja dalam rangkaina program CSR. b.
Pendekatan
Penyusunan
Sistem
Dengan
Prosedur
Kerjasama Daerah Dengan Pihak III Pola pendekatan dalam penyusunan sistem dan prosedur kerjasama aini adalah sebagi berikut : -
Sistem dan prosedur kerjasama daerah dengan pihak III – penyusunan profit calon penerima CSR dan sosilaisasinya di susun harus memenuhi prinsip cepat.
-
Sistem dan proedur kerjasamna daerah denagan pihak III penyusunan
profil
calon
penberima
CSR
dan
sosilaisasinya di susun harus memnuhimprinsip aman.
11
-
Sistem dan proedur kerjasamna daerah denagan pihak III penyusunan
profil
calon
penberima
CSR
dan
sosilaisasinya di susun harus memnuhimprinsip murah. 2.6.
Landasan Hukum
Saat ini baru terdapat 4 (empat) aturan hukum yang mewajibkan perusahaan
tertentu
melaksanakan
aktivitas
CSR
atau
tanggungjawab sosial dan lingkungan, serta satu panduan (guidance) internasional mengenai tanggungjawab berkelanjutan (sustainability responsibility), diantaranya: Pertama,
bagi
Badan
Usaha
Milik
Negara
(BUMN)
wajib
melaknasakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN: Per-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan pada pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program Bina Lingkungan, meliputi: bantuan korban bencana alam; bantuan pendidikan dan/atau pelatihan; bantuan peningkatan kesehatan; bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum; bantuan sarana ibadah; dan bantuan pelestarian alam. Kedua, Peraturan bagi Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola Sumber Daya Alam (SDA) diwajibkan melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan, karena telah diatur dalam UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007. Dimana dalam pasal 74 diatur bahwa : (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang
12
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, (2)Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya
Perseroan
yang
pelaksanaannya
dilakukan
dengan
memperhatikan kepatutan dan kewajaran, (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketiga, bagi penanaman modal asing, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, daalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan". Sanksi-sanksi terhadap
badan
usaha
atau
perseorangan
yang
melanggar
peraturan, diatur dalam Pasal 34, yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, meliputi: (a). Peringatan tertulis; (b). pembatasan kegiatan usaha; (c). pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau (d). pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal Keempat, bagi perusahaan pengelola minyak dan gas bumi, terikat oleh Undang-undang No 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 13 ayat 3 (p), menyebutkan bahwa: ”Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu : (p). pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat”. Jadi berdasarkan
Undang-undang
tersebut,
perusahaan
yang
operasionalnya terkait Minyak dan Gas Bumi baik pengelola eksplorasi
maupun
distribusi,
wajib
melaksanakan
kegiatan
13
pengembangan masyarakat dan menjamin hak-hak masyarakat adat yang berada di sekitar perusahaan. Seiring telah disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adapun isi Undang-Undang tersebut yang berkaitan dengan CSR, yaitu: Pada pasal 74 di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, berbunyi: 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau
berkaitan
dengan
sumber
daya
alam
wajib
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 2) Tanggung
Jawab
Sosial
dan
Lingkungan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan pada pasal 25 (b) Undang – Undang Penanaman Modal menyatakan kepada setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dari kedua pasal diatas dapat kita lihat bagaimana pemerintah Indonesia berusaha untuk mengatur kewajiban pelaksanaan CSR oleh perusahaan atau penanam modal
14
Jika dilihat dari peraturan diatas, urusan terkait dengan CSR merupakan domain pemerintah pusat, karena baik Peraturan Menteri BUMN, Undang-Undang PT, Undang-Undang PMA, Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dibuat oleh DPR bersama Pemerintah Pusat. Sedangkan peran pemerintah daerah adalah melakukan monitoring dengan perangkat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (Amdalsos) memberikan
dan
mengkaji
manfaatnya
sejauhmana
kepada
perusahaan
stakeholder
dalam
mampu hal
ini
masyarakat setempat. Pemda tidak berkewenangan dalam mengatur CSR yang merupakan urusan program perusahaan terlebih masalah pengelolaan dananya, kecuali menjalin kerjasama antar stakeholder didasarkan pada program dan skala prioritas yang sama terkait upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat.
15
BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis Penelitian. Dengan menjelaskan tentang jenis penelitian yang akan dipakai nanti, dengan cara yakni melihat aturan sebagai perilaku, sebagai norma dalam masyarakat atau sebagai ide/cita-cita. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dilakukan
dengan
cara
sosial, yaitu pendekatan yang
menelaah
suatu
permasalahan
yang
dikorelasikan dengan bahan atau peraturan-peraturan yang bersifat doktrinal. Maksudnya pembahasan ini berdasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori-teori yang ada dengan melihat realita atau melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat terutama yang berhubungan dengan kajian ini. Atas dasar hal tersebut dalam penelitian ini digunakan pendekatan yaitu pendekatan peraturan dan Pendekatan Konsep. 3.2. Lokasi Penelitan. Di dalam kajian ini, kami melakukan penelitian tentang penyusunan kajian potensi kerjasama . Sedangkan tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah perusahan-perusahaan yang ada di wilayah
Kabupaten Blitar baik itu perusahaan swasta murni atau
BUMN dan BUMD. 3.3. Sumber Data Sumber Data merupakan sarana dari penelitian yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada atau orang/dokumen yang terkait langsung dengan masalah penelitian sebagai sumber informasi. Data atau informasi yang diperoleh akan dipergunakan di dalam penulisan kajian ini, diharapkan dapat menunjang atau mendukung. Yaitu yang berupa, sebagai berikut :
16
1. Data Primer Data primer menurut Soerjono Soekanto adalah diperoleh peneliti dari penelitian secara langsung dari sumber pertama. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu pejabat Pemerintah Kabupaten
Blitar yaitu
pejabat pada
Bappeda
Pemerintah
Kabupaten Blitar. 2. Data Sekunder Sedangkan menurut Hanitijo data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, arsip, jurnal ilmia dan lain sebagainya. Sebagai pengembangan atau penunjang yang menjelaskan data primer antara lain mencakup dokumen-dokumen/arsip peraturan pada Pemerintah Kabupaten Blitar, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. 3.4. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah study lapangan (Field Risearch) merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan pada lokasi penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara, observasi dan studi dokumen. 1. Wawancara Wawancara menurut Black dan Champion adalah suatu kegiatan komunikasi
verbal
dengan
tujuan
mendapatkan
informasi.
Wawancara dianggap suatu teknis yang paling sosiologis dari semua teknis penelitian sosial. karena bentuknya adalah interaksi ferbal antara peneliti dan responden, tetapi ada pemaknaan bahwa dalam Interaksi tidaklah fokus, sedang yang dituntut disini fokus pada masalah yang ada dengan kata lain
pewawancara
17
mengajukan
pertanyaan
dengan
yang
diwawancarai
yang
memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang diberikan dapat dikembangkan lebih lanjut bila mana ada hal-hal yang dirasakan memerlukan informasi lebih lanjut dan mendalam. Adapun Pihak-pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian adalah : Perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Blitar yang meliputi BUMN, BUMD, dan perusahaan Swasta murni ( PT/CV ). 2. Observasi Observasi yaitu dengan pengamatan khusus dengan pencatatan yang sistematis, ditujukan pada satu atau beberapa masalah dalam rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan guna untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.
Pada
penelitian
ini
observasi
digunakan
untuk
mengumpulkan data-data yang tidak dapat terkumpul lewat teknis wawancara, seperti situasi, sikap dan aktifitas.
3. Dokumentasi Dokumentasi
yaitu
pengumpulan
data
dengan
melakukan
pencatatan pada sumber-sumber data yang ada pada lokasi, yang dapat diperoleh baik dari arsip Bappeda dan perusahaanperusahaan yang akan di jadikan obyek penelitihan, Menurut Arikunto Dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan maupun transkrip, buku, majalah, prasasti, notulen rapat, surat kabar dan agenda lain-lain.
18
3.5. Teknik Analisa Data Analisa data merupakan hal yang penting dalam proses penelitian. Proses analisa data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diperoleh dari hasil penelitian. Dalam proses diperlukan penyederhanaan data, agar data-data yang telah diperoleh akan lebih mudah dibicarakan dan diinterprestasikan. Sesudah data dikumpulkan, analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari hasil wawancara yang dihasilkan, hasil observasi dan dokumentasi. Dengan
demikian
analisa
data
yang
dipergunakan
adalah
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif komparatif. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif adalah sebagai prosedur penyelesaian masalah yang diselidiki dengan
menggambarkan,
melukiskan
keadaan
subyek,
obyek
penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.
Berkaitan dengan teknis analisa data ini dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh selama penelitian dapat dianalisis dengan uraianuraian sehingga dapat menggambarkan atau mengetahui keadaan yang sebenarnya dalam melakukan obyek penelitian di lapangan ataupun yang dilakukan pada Bappeda Kabupaten Blitar, Selanjutnya hasil
dari
penelitian
tersebut,
data
yang
telah
dianalisis,
19
diinterprestasikan
yang
berpedoman
pada
teori-teori
yang
berhubungan dengan itu.
20
BAB IV ANALISIS HASIL SURVEY 4.1. Analisis Hasil Survey CSR Perusahaan di Kabupaten Blitar Dilakukan survey dan pendataan terhadap perusahan yang ada di Kota Blitar tentang potensi program kegiatan pembangunan untuk masyarakat dari perusahaan. Survey dilakukan terhadap 25 ( dua puluh lima
)
responden/perusahaan baik BUMN maupun perusahaan swasta. Ada 11 pertanyaan terkait CSR dengan rincian sebagai berikut:
1. Pernahkah perusahaan saurdara bekerja sama dengan pemerintah daerah?
Dari analisis survey ini maka dapat disimpulkan bahwa 4 % perusahaan yang pernah bekerjasama dengan pemerintah daerah.
21
2. Bila pernah kerjasama dalam bidang apakah ?
Dari analisis survey ini maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang pernah dilakukan perusahaan/lembaga dengan pemerintah daerah bidang olah raga dalam hal ini PSBI. 3. Apakah anda setuju bila Pemerintah daerah bekerjasama ( sinergi program ) dalam pemanfaatan Anggaran CSR perusahaan dan atau kerjasama di bidanglain ( selain CSR ) untu kepentingan Masyarakat ?
Dari analisis survey ini maka dapat disimpulkan bahwa 28% perusahaan sanggat setuju untuk kerjasama dan 40% setuju untuk kerjasama ( dapat disimpulkan 68 % perusahaan setuju ).
22
4. Apakah di perusahaan saudaratersedia anggaran CSR ?
Dari analisis survey ini maka dapat disimpulkan bahwa 44% perusahaan tersedia anggaran bantuan CSR, 36 % perusahaan tidak tersedia anggaran CSR dan 20 % tidak menjawab.
5. Bila ya, dalam bidang apa Anggaran CSR tersebut dialokasikan ?
Dari analisis survey ini maka dapat disimpulkan bahwa anggaran CSR perusahaan 40% dialokasikan dibidang pendidikan, bidang kesehatan 16 %, infratuktur 8% dan lainya tidak menjawab.
23
6. Dalam bentuk apa bantuan CSR itu diberikan ?
Dari analisis survey ini maka dapat disimpulkan bahwa bentuk bantuan CSR uang 16%, dalam bentuk barang 20%, program 24% dan bentuk lainya 12 %. 7. Bila dalam bentuk uang, berapa besaran Anggaran untuk CSR ?
Dari analisis survey ini maka dapat disimpulkan bahwa bentuk bantuan uang Rp. 1 s/d 50 juta 20 %, Rp. 50 juta s/d 100juta 8% dan 72% tidak menjawab.
24
8. Bila dalam bentuk barang, bantuan barang apa yang diberikan ?
Dari analisis survey ini maka dapat disimpulkan bahwa bentuk bantuan barang yang diberikan : Sembako 4%, Obat-obatan 4%, Komputer/Laptop 8%, lainya 4% dan tidak menjawab 80 %. 9. Bila dalam bentuk Program, Bantuan program apa yang diberikan ?
Dari analisis survey ini maka dapat disimpulkan bahwa bentuk bantuan program dalam penyaluran CSR : Pendidikan S1 - 8%, Pengobatan gratis 12%, jamsostek 4%, Training Komputer dan laptop 4%, pelatihan wira usaha 4%.
25
10. Bagaimanakah mekanisme penggunaan Anggaran CSR diperusahaan anda ?
Dari analisis survey ini maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme bantuan CSR : Perusahaan memberikan langsung kemasyarakat 10%, masyarakat mengajukan proposal 12%, dan dengan mekanisme lain 24%. 11. Durasi penyaluran Anggaran CSR diperusahaan saudara ?
Dari analisis survey ini maka dapat disimpulkan bahwa durasi penyaluran bantuan CSR : dua kali dalam satu tahun 8%, tidak ditentukan waktunya 28%.
26
12. Isilah Kolom berikut tentang Saran masukan dan Harapan saudara ?
27
5.2. Potensi Program CSR Perusahaan di Kabupaten Blitar Dari hasil penelaahan wawancara dengan perusahaan di Kabupaten Blitar, diperoleh bidang dan sasaran program CSR perusahaan meskipun belum semua perusahaan menyampaikan, sebagaimana tercantum dalam rekapitulasi pada tabel selanjutnya. Dare perolehan informasi ini Pemerintah Kota Blitar dapat mempetakan program kegiatan pembangunan yang dapat disinergikan dengan swas
28
Tabel- 2 Rekapitulasi Potensi Kerjasama Perusahaan/Lembaga di KabupatenBlitar BIDANG BENTUK NAMA/PERUSAHAAN/ GERAK STATUS CSR POTENSI NO ALAMAT KETERANGAN BADAN USAHA PERUSAHAAN PERUSAHAAN YANG KERJASAMA /B. USAHA DIBERIKAN Jl. Veteran 1 BII KCP Blitar Perbankan Swasta Murni Program Pendidikan Kota Blitar Tidak PT. Bokormas Cab Jl. Mastrip 42 Rokok Sigaret memberikan 2 Swasta Murni Blitar Kota Blitar Kretek keterangan CSR Jl. A Yani No. 3 PT. Telkom Telekomunikasi BUMN Barang Komputer 10 Kota Blitar PT. Radio Losta Bidang Tersedia 4 Jasa Penyiaran Swasta Murni Program Masuari Sutojayan Blitar kesehatan Program CSR Tidak Jl. Merdeka No. memberikan 5 PT. Bank Permata Tbk Perbankan Swasta Murni 165 Kota Blitar keterangan CSR Jl. Merdeka No. 6 Bank BTN (KCP Blitar) 90 Kota Blitar Perbankan BUMN Barang Laptop -
7
PDAM Kota Blitar
Jl. Kalimantan Kota Blitar
Air Bersih
BUMD
-
-
Tidak memberikan keterangan CSR
29
NAMA/PERUSAHAAN/ NO BADAN USAHA 8
PT. Pegadaian Persero
9
PLN Blitar
10
PT. Bank Syariah Mandiri
11
Hotel Tugu Sri Lestari
12
Bank Mandiri
13
PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim
BIDANG BENTUK GERAK STATUS CSR POTENSI ALAMAT KETERANGAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN YANG KERJASAMA /B. USAHA DIBERIKAN Jl. Merdeka No. Jasa Gadai dan Sebesar Rp BUMN Uang 67 Kota Blitar Keuangan 1jt -50jt Tidak memberikan BUMN Jl. A Yani No 21 keterangan Kota Blitar CSR Sebesar Uang, Rp1jt -50jt, Jl. Tanjung A4Bank Umum Swasta Murni Barang, dan Pakaian, A5 Kota Blitar Devisa Program Pengobatan Gratis Jl. Merdeka No. Perhotelan Swasta Murni Program Jamsostek 173 Kota Blitar Tidak Jl. Merdeka memberikan Perbankan BUMN Kota Blitar keterangan CSR Jl. HOS Uang, Cokroaminoto Perbankan BUMD Barang dan No. 36-38 Blitar Lainnya
30
NAMA/PERUSAHAAN/ NO BADAN USAHA
ALAMAT
14
PT Bank Pundi Indonesia
Jl. Veteran No. 109 Kota Blitar
15
Bank BTPN
Jl TGP No 38 Kota Blitar
16
Bank Danamon
17
BIDANG BENTUK GERAK STATUS CSR POTENSI KETERANGAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN YANG KERJASAMA /B. USAHA DIBERIKAN Tidak memberikan Perbankan Swasta Murni keterangan CSR Perbankan
Swasta Murni
Program
Pelatihan Wirausaha
Jl. Merdeka Kota Blitar
Perbankan
Swasta Murni
-
-
-
Perbankan
Swasta Murni
-
-
Jl. Cepaka Kota Blitar
Perbankan
Swasta Murni
-
-
Jl. Kenanga 7 Kota Blitar
Perbankan
BUMN
-
-
Bank BCA 18 Bank Mega 19
PT. Bank Negara Indonesia
Tidak memberikan keterangan CSR Tidak memberikan keterangan CSR Tidak memberikan keterangan CSR Tidak memberikan keterangan CSR
31
NAMA/PERUSAHAAN/ NO BADAN USAHA 20
BRI Cabang Blitar
ALAMAT Jl. A.Yani
BIDANG BENTUK GERAK STATUS CSR POTENSI KETERANGAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN YANG KERJASAMA /B. USAHA DIBERIKAN Ekonomi dan Perbankan BUMN Program Lingkungan Tidak memberikan keterangan CSR
21
Bank Niaga
-
22
PT. Anugerah Tekindo Sasinaap Mulia
Jl. Argo Kelud 12 Ponggok
Elektrikal
Swasta Murni
-
-
23
Hotel Grand Mansion
Jl. Melati Kota Blitar
Perhotelan
Swasta Murni
-
Swasta Murni
24
Mayangkara Group
Jl. Ciliwung No 22 A Kota Blitar
Jasa
Swasta Murni
Uang, barang dan Program
Swasta Murni
25
Universitas Islam Balitar
Jl. Mojopahit Kota Blitar
Pendidikan
Lembaga Pendidikan
Program
Beasiswa
Tidak ada CSR Tidak memberikan keterangan CSR Sembako, Obat-obatan, Material Bangunan Pelatihan Mesm, LBB, Pengobatan gratis -
32
Potensi kerjasama dengan perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan lembaga-lembaga lain sesuai dengan hasil survey yang kami lakukan 68% responden setuju atau sangat setuju untuk melakukan kerjasama sinergi program antara pemerintah
daerah
dengan perusahaan-perusahaan
tersebut. Inilah potensi pembangunan daerah demi kepetingan umum yang tidak
mengunakan
pembiyaan
dari
APBD/Non-APBD,
dengan
memanfaatkan CSR di perusahaan-perusahaan tersebut.
33
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI V.1. Kesimpulan Pemerintah daerah perlu mengadakan kerjasama di berbagai bidang, baik antar pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah propinsi, ataupun dengan pihak ketiga yang harus dituangkan dalam sebuah kesepakatan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Kerjasama kemitraan
dilakukan
dengan
sektor
swasta
(Private
Partisipation/PSP), kerjasama pemerintah - swasta
Sector
( Publik Private
Partnership / PPP ), dan peran serta pemerintah dan masyarakat (PublikPrivate- Comunity Partnership/PPCP). Menjelang
era
pasar
bebas
dalam
membangun
daerahnya,
Kabupaten Blitar harus mempunyai terobosan yang inovative dalam mengatasi sumber pembiayaan pembangunan terutama untuk fasilitas umum demi kepetingan kesejahteraan masyarakat sehingga pembiayaan pembangunan daerah kedepan tidak hanya mengandalkan APBD tapi nonAPBD yang diharapkan bisa ikut menunjang pembangunan yang ada. Banyak perusahaan-perusahaan menyediakan program CSR, yang dampak
maanfaat
dari
program
tersebut
sanggat
perusahaan untuk dapat meraih kepercayaan
berguna
bagi
masyarakat karena
implementasi program-program CSR akan menimbulkan efek lingkaran emas yang akan dinikmati oleh perusahaan dan seluruh stakeholder-nya. Melalui CSR, kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal maupun masyarakat luas akan lebih meningkat. Melalui beragam mekanismenya yang ada dalam perusahaan yang dilandasi
peraturan
perundang-undangan,
modal
sosial
dapat
meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kekerasan dan kejahatan. Dari landasan hukum yang ada atau peraturan perundang-udangan maka ada sebagian perusahaan dengan kriteria tertentu menurut undangundang bahwa perusahaan tersebut berkewajiban menyediankan program
34
CSR. Program atau kegiatan yang dapat dikerjasamakan dengan perusahaan di Kabupaten Blitar dari perolehan informasi sementara antara lain: 1. Bidang Pendidikan (beasiswa, bantuan alat sekolah dan lain-lain) 2. Bidang Kesehatan (pengobatan gratis) 3. Bidang Teknolohi (bantuan komputer, pelatihan internet) 4. Bidang Lingkungan ( infratuktur ) 5. Bidang Ekonomi ( pemberdayaan masyarakat ) Dari hasil survei terhadap perusahaan di Kabupataen Blitar diperoleh saran/masukan terkait program CSR, antara lain: a. Pelaksanaan di perusahaan cabang harus mendapat persetujuan dari pusat. b. Mohon CSR disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. c. Perusahaan Mayangkara group sudah mengeluarkan CSR dengan membentuk Mayangkara Fondation. d. Penggunaan CSR diharapkan sesuai dengan kepentingan masyarakat luas. e. Agar Pemerintah lebih mensinergikan kembali program kepada pihak swasta. f.
Perusahaan lebih yakin jika menyalurkan ke PT Jamsostek
g. Keputusan pencairan CSR dare Kantor Wilayah, cabang hanya meneruskan proposal dari masyarakat. h. Telkom terbuka dalam pemberantasan buta internet. i.
Harap proposal CSR dari pemerintah tidak mendadak.
j.
Adanya kerjasama dengan pemerintah terkait
k. Pemberian CSR lebih tepat sasaran.
V.2. Rekomendasi 1. Untuk lebih memaksimalkan kerjasama atau kemitraan perlu adanya Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang tindak lanjut pelaksanaan CSR di Kabupaten Blitar. 2. Pemerintah di harapkan lebih berperan dalam mengkoordinasikan atau
mengkomunikasikan
dengan
perusahaan-perusahaan
35
khususnya perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Blitar, untuk membahas program kerjasama pembangunan di Kabupaten Blitar dengan melalui pertemuan santai dan menampung masukan dari pihak swasta. 3. Membentuk forum CSR atau sejenisnya guna membangun kelancaran komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait. 4.
Pemerintah
Kabupaten
Blitar
diharapkan
segera
lebih
mematangkan program kegiatan yang dapat ditawarkan kepada program CSR perusahaan baik dalam daerah maupun luar daerah karena selama ini belum dikoordinasikan secara terpadu, dan memberi kemudahan fasilitas apa saja bagi perusahaan yang telah memberikan CSR. 5. Mengintensifkan kemitraan dengan
daerah lain ( Pemerintah
daerah lain baik propinsi atau kabupaten/ Kota ataupun pihak luar negeri) dalam sinkronisasi program kerjasama pembangunan.
36