BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Pembangunan pertanian telah dan akan terus memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam pembentukan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, yang dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian. Sumber daya manusia, bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi pertanian. Pembangunan pertanian khususnya pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang dilaksanakan di Jawa Barat telah memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi, namun dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2007 sebesar 115,63 turun dibanding tahun 2006 sebesar 116,98. Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli nominal petani pada tahun 2007 turun sebesar 1,16% dibanding tahun 2006. Optimalisasi lahan masih rendah yaitu baru sebesar 57,50%. Hal ini diakibatkan oleh kurang kreatifnya petani untuk melakukan usahatani karena masih melakukan monocrop di lahan sawah, sedangkan untuk komoditi lainnya masih dipandang sebagai tanaman secondary crop, kecuali untuk tanaman hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Keragaman produk juga masih rendah karena masih terlalu berorientasi pada padi sawah. Kondisi tersebut mengakibatkan masih rendahnya daya serap lapangan kerja di sektor pertanian yaitu sebesar 48% atau baru sebesar 144 Hari Orang Kerja (HOK) per angkatan kerja pertanian per tahun. Berdasarkan angka tetap BPS tahun 2007 produksi padi Jawa Barat sebesar 9,9 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Tingkat konsumsi sebesar 105,65 kg beras per kapita per tahun dan jumlah penduduk Jawa Barat sebesar 41.670.282 jiwa, maka jumlah kebutuhan
1
beras sebesar 4.402.465 kg, berarti pada tahun 2007 Jawa Barat surplus beras sebesar 1.854.335 kg dikurangi 772.000 kg (perdagangan keluar Jawa Barat 700.000 kg per tahun dan untuk kebutuhan benih serta industri makanan 72.000 kg) dan surplus tinggal 1.082.335 kg. Prediksi produksi padi tahun 2013 sebesar 13.107.733 ton GKG, dengan asumsi peningkatan produksi 5% per tahun. Tuntutan peningkatan produksi padi sebesar 5% per tahun guna untuk ketersediaan pangan khususnya beras pada lima tahun mendatang sebetulnya merupakan tantangan yang cukup menarik. Hal positif yang dapat diupayakan meningkatkan produksi pangan (khususnya beras) adalah dengan penggunaan benih unggul bersertifikat, melakukan optimalisasi lahan, perluasan areal (indeks pertanaman), penetapan lahan abadi, inovasi teknologi (PTT/SRI), efisiensi proses produksi, pengawalan dan pendampingan kelompok, dan penurunan tingkat kehilangan hasil saat panen dan pasca panen (post harverst losses reduction). Pada Tahun 2007 angka efisiensi proses produksi masih rendah yaitu 64,75%, hal ini tentunya berakibat langsung pada masih rendahnya penerimaan keuntungan dari usahatani. Jawa Barat sebagai sentra tanaman hortikultura di Indonesia dan merupakan provinsi pemasok kebutuhan buah-buahan dan sayuran terbesar di Indonesia dengan kontribusi terhadap nasional sampai tahun 2007 yaitu untuk komoditas buah-buahan seperti manggis sebesar 53,81%, nenas 24,16%, pisang 26,65%, rambutan 24,87%, mangga 24,61% dan durian sebesar 10,06%. Komoditas sayuran seperti kubis sebesar 28,67%, tomat 42,05%, kentang 33,61%, cabe merah 27,21% dan bawang merah 14,46%. Komoditas tanaman hias anggrek sebesar 17,50%, krisan 70,31%, anthurium 42,01%, sedap malam 35,59% dan mawar 12,26%. Komoditas biofarmaka Jawa Barat tercatat sebagai salah satu pemasok kebutuhan nasional seperti jahe 39,98%, lengkuas/laos 24,69%, kunyit 41,19% dan mengkudu 42,23%. Upaya peningkatan produktivitas hortikultura dan mempertahankan Jawa Barat sebagai pemasok terbesar di Indonesia, maka teknologi dan inovasi terus dikembangkan seiring dengan perkembangan di beberapa kabupaten/kota guna mendukung penyediaan produk hortikultura yang memiliki kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta konsistensi sesuai dengan permintaan pasar domestik, modern, dan internasional. Pendampingan teknologi dan inovasi tersebut agar terjadi sinergitas dalam pengembangan kawasan agribisnis hortikultura, penataan rantai Supply Chain Management (SCM), penerapan budidaya 2
pertanian yang baik Good Agriculture Practices (GAP) dan Standard Operating Procedure (SOP), Fasilitasi Terpadu Investasi Hortikultura (FATIH), pengembangan kelembagaan usaha, serta peningkatan konsumsi dan akselerasi ekspor. Tingkat pertumbuhan penduduk di Jawa Barat pada saat ini sebesar 1,6% per tahun, dan jumlah penduduk Jawa Barat Tahun 2025 diperkirakan akan mencapai sebesar 52 juta jiwa. Konversi lahan pertanian ke non-pertanian cukup tinggi yaitu rata-rata 2% per tahun sehingga pada tahun 2025 luas lahan baku pertanian diperkirakan menjadi seluas 725.000. Indeks pertanaman (IP) 220 dengan luas tanam sebesar 1.595.000 hektar, produktivitas dapat meningkat menjadi 6 ton per hektar dan total produksi padi pada tahun 2025 akan mencapai 9.570.000 kg GKG atau setara 6.048.240 kg beras. Apabila tingkat konsumsi tetap sebesar 100, maka kebutuhan beras pada tahun 2025 sebesar 5.200.000 kg berarti surplus tinggal 848.240 kg beras. Pengembangan agribisnis di bagian hilir meliputi pembangunan pengolahan, pemasaran dan mutu hasil pertanian merupakan pembangunan sistem dan usaha-usaha pengolahan hasil pertanian dalam kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan untuk memproses produk segar menjadi produk setengah jadi, produk jadi dan produk samping (ikutan) serta pengembangan mutu dan keamanan pangan, serta pemasarannya (pasar domestik dan pasar internasional). Perkembangan inovasi teknologi informasi saat ini sudah berkembang pesat, sehingga arus informasi global kini semakin super cepat atau disebut Super Highway Global Information. Hal tersebut berlaku pula di sektor pertanian yaitu semakin cepat dan akuratnya arus informasi pasar dan agribisnis dari satu wilayah ke wilayah lain. Kondisi tersebut menuntut kita harus dapat mengimbangi kecepatan mereka sehingga mutu pelayanan kita terhadap petani dapat meningkat dan bermanfaat.
1.2. Tujuan 1. Menentukan arah sebagai acuan bagi para pelaku pembangunan bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. 2. Mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.
3
1.3. Landasan Hukum Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut: 1.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintah
Provinsi,
dan
Pemerintah
Kabupaten/Kota; 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
8.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
6
Tahun
2008
tentang
Pedoman
Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47); 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55); 16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2008 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013; 17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor ..... Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. 18. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas pada Unit Pelayanan Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.
1.4. Sistematika Penyusunan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: Bab I
: PENDAHULUAN Memuat latar belakang, tujuan, landasan hukum, sistematika penyusunan Renstra Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dan pengertianpengertian dan batasan istilah pertanian.
Bab II
: GAMBARAN PELAYANAN SKPD Menyampaikan gambaran Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, dan kondisi organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat saat ini.
5
Bab III
: ISU-ISU STRATEGIS Menjelaskan isu-isu strategis di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dalam periode 2008-2013.
Bab IV
: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Merupakan gambaran visi dan misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, tujuan dan sasaran pembangunan pertanian, serta strategi dan kebijakan yang berdasarkan ada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.
Bab V
: RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Menjelaskan rencana program Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, kegiatan yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari semua kegiatan yang ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat.
BAB VI
: PENUTUP
1.5. Pengertian dan Batasan Agens Hayati adalah organisme hidup (termasuk musuh alami berupa predator, parasitoid, dan pathogen) yang dapat dimanfaatkan dalam pengendalian OPT pada tanaman yang dibudidayakan. Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) adalah peralatan yang dioperasikan tanpa atau dengan motor penggerak untuk kegiatan budidaya, pemeliharaan, panen, pasca panen, pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura.
6
Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang memberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga masyarakat melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK). Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau memproduksi tanaman pangan dan hortikultura. FATIH (Fasilitasi Terpadu Investasi Hortikultura) adalah suatu jejaring kerja yang diwadahi dalam suatu wadah koordinasi melalui faktor penentu keberhasilan investasi (kebijakan, prasarana, sarana, modal dan teknologi, kelembagaan, SDM, sistem informasi, dan lain-lain) serta merupakan konsep yang digunakan untuk menciptakan iklim usaha di bidang hortikultura yang kondusif sekaligus dapat meningkatkan daya saing produk. GAP (Good Agriculture Practices) atau cara budidaya yang baik dan benar adalah panduan umum dalam melaksanakan budidaya tanaman buah secara benar dan tepat, sehingga diperoleh produktivitas tinggi, mutu produk yang baik, keuntungan optimum, ramah lingkungan dan memperhatikan aspek keamanan, kesehatan dan kesejahteraan petani, serta usaha produksi yang berkelanjutan. GEMAR (Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis) adalah suatu gerakan bersama dari segenap pemangku kepentingan rumpun pertanian dan turunannya di Jawa Barat, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan dan daya saing masyarakat melalui penambahan (multi) aktivitas agribisnis berbasis ekonomi lokal dengan modal siklus tertutup, yang melibatkan peran multi stakeholder dan integrasi multi sektor. Kawasan Agribisnis Hortikultura adalah suatu ruang geografis yang didelinasi oleh batas imaginer ekosistem dan disatukan oleh fasilitasi infrastruktur ekonomi yang sama sehingga membentuk kawasan yang berisi berbagai kegiatan usaha berbasis hortikultura mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, penanganan dan pengolahan pasca panen, dan pemasaran serta berbagai kegiatan pendukungnya.
7
Kelembagaan Usaha adalah kelembagaan petani merupakan unsur yang sangat penting untuk mendukung pengembangan usaha bisnis guna merespon pasar dan persaingan, meningkatkan efisiensi produksi, serta mengefektifkan pelayanan yang menunjang pengembangan usaha agribisnis. Kelembagaan usaha menjadikan petani memiliki kemandirian usaha dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan untuk mampu bersaing. Pengembangan kelembagaan di tingkat petani diarahkan untuk membentuk kelompok tani, asosiasi produsen atau koperasi usaha sehingga dapat meningkatkan posisi tawar (bargaining position). Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi dan sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Konversi Lahan adalah semua kegiatan untuk mencegah penurunan daya dukung lahan, menghindari erosi dan terbawanya unsur hara lahan, sehingga dapat melestarikan kualitas tanah dan tingkat kesuburannya. LM3 (Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat) adalah penguatan modal usaha agribisnis kepada lembaga berbasis keagamaan (pondok pesantren, seminasi, paroki, pasraman, vihara, pura, subak, dll), yang dijadikan sebagai motor penggerak pembangunan pertanian di pedesaan. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu dan menyebabkan kehilangan dan kerusakan pada tanaman yang dibudidayakan. Peningkatan Konsumsi dan Akselerasi Ekspor adalah pengembangan hortikultura dengan berbagai upaya peningkatan produksi dan mutu diikuti oleh upaya peningkatan konsumsi yang merupakan satu kesatuan dengan aspek produksi dan distribusi (produksi tidak dapat menaikan tanpa peningkatan konsumsi). Penyuluh Pertanian adalah perorangan yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluh Pertanian PNS adalah pegawai negri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian. 8
Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur tumbuh dan perangsang tumbuh, bahan lain serta organisme renik atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman. Pestisida Nabati adalah suatu pestisida yang bahan dasarnya berasal dari tumbuhan. PHT (Pengendalian Hama Terpadu) adalah sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dengan menerapkan berbagai macam cara pengendalian yang kompatibel (termasuk biologi, genetik, mekanis, fisik, kimia, dan peraturan) dengan cara seharmonis mungkin, guna mempertahankan populasi hama berada dalam suatu tingkat di bawah tingkat yang merugikan secara ekonomi. PIP (Petugas Informasi Pasar) adalah petugas yang melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang informasi, baik pada tingkat sentra produksi maupun pada tingkat sentra pasar, khususnya harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang dipantau setiap hari. PMUK (Penguatan Modal Usaha Kelompok) merupakan salah satu mekanisme pelaksanaan penguatan kelompok dalam bentuk modal usaha kelompok kepada petani/kelompok tani. POPT (Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman) adalah petugas lapang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. PUAP (Program Usaha Agribisnis Pedesaan) merupakan terobosan Departemen Pertanian dan bagian dari PNPM-N, melalui lembaga ekonomi petani di perdesaan berupa fasilitas permodalan serta pendayagunaan kepada Gapoktan, dengan aktivitas ekonomi yang akan dilakukan direncanakan sendiri oleh Gapoktan sesuai dengan potensi ekonomi dan kondisi wilayah setempat. Registrasi Kebun adalah member status/identitas/apresiasi terhadap kebun-kebun yang telah menerapkan prinsip-prinsip GAP, SOP, dan PHT yang menunjukan bahwa produk yang dihasilkan mempunyai kualitas yang baik, aman dikonsumsi, memenuhi persyaratan lingkungan, dan mempertimbangkan keselamatan kerja.
9
Sentra Produksi atau Sentra Komoditas adalah suatu kawasan yang mencapai skala usaha ekonomi tertentu sehingga layak dikembangkan sebagai satuan pengembangan agribisnis. SCM (Supply Chain Management) atau Pengelolaan Rantai Pasokan adalah suatu jejaring organisasi yang saling tergantung dan bekerjasama secara menguntungkan melalui pengembangan sistem manajemen untuk perbaikan sistem penyaluran produk, informasi, pelayanan dan dana dari pemasok ke pengguna akhir (konsumen). Konsep SCM dilakukan agar peningkatan daya saing tidak semata-mata dilakukan melalui perbaikan produktivitas dan kualitas produk, tetapi melalui pengemasan, pemberian merk, efisiensi, transportasi, informasi, penguatan kelembagaan dan penciptaan inovasi secara kontinyu dan sistematik. Sertifikasi Buah adalah penilaian/apresiasi yang diberikan kepada petani/pemilik kebun atas penilaian terhadap usaha tani yang dilakukan. Hasil apresiasi atau penilaian terhadap objek tanaman dikelompokkan menjadi produk Prima Satu (P-1), Prima Dua (P-2), dan Prima Tiga (P-3). SOP (Standard Operating Procedure) adalah petunjuk teknis baku yang singkat, jelas dan praktis dari setiap tahapan kegiatan untuk menjamin produk akhir yang dihasilkan berkualitas baik. Tanaman Biofarmaka adalah tanaman yang dibudidayakan secara intensif dan dapat dimanfaatkan/digunakan sebagai tanaman obat, baik manusia maupun untuk pengendalian hama/penyakit pada tanaman. Tanaman Buah adalah tanaman budidaya yang terdiri dari tanaman buah pohon, tanaman buah merambat dan semusim, tanaman buah terna, dan tanaman buah perdu. Tanaman Hias adalah tanaman budidaya yang terdiri dari tanaman hias daun potong, tanaman hias bunga potong, tanaman hias pot, dan tanaman hias taman. Tanaman sayuran adalah tanaman budidaya yang terdiri dari tanaman sayuran daun, tanaman sayuran buah, dan tanaman sayuran umbi.
10
UPJA (Unit Pelayanan Jasa Alsintan) adalah suatu lembaga ekonomi pedesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani/gapoktan. Varietas adalah bagian dari satu jenis tanaman yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat yang dikepalai oleh Kepala Dinas. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat memiliki 1 (satu) sekretariat, 4 (empat) bidang, yaitu Bidang Sumber Daya, Bidang Produksi Tanaman Pangan, Bidang Produksi Tanaman Hortikultura dan Bidang Bina Usaha, 8 (delapan) Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) dan 2 (dua) SPP-SPMA, yaitu SPP-SPMA Tanjungsari dan Gegerkalong. UPTD Lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat adalah: 1.
UPTD Balai Pengembangan Benih Padi di Cihea
2.
UPTD Balai Pengembangan Benih Palawija di Plumbon
3.
UPTD Balai Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman di Pasirbanteng
4.
UPTD Balai Pengembangan Benih Kentang di Pangalengan
5.
UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
6.
UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
7.
UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan di Cihea
8.
UPTD Balai Pelatihan Pertanian di Cihea
2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian tanaman pangan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi: 1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang sumber daya, produksi tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura dan bina usaha; 2. Penyelenggaraan bidang urusan pertanian tanaman pangan meliputi bidang sumber daya, produksi tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura dan bina usaha;
12
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas pertanian tanaman pangan meliputi bidang sumber daya, produksi tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura dan bina usaha; 4. Pengkoordinasian dan pembinaan UPTD. Tugas dan fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut: 1. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan, koordinasi perencanaan dan program dinas, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum. Tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; b. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas; c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum. 2. Bidang Sumber Daya Bidang Sumber Daya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sumber daya pertanian. Tugas pokok Bidang Sumber Daya mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan operasional sumber daya pertanian; b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi sumber daya pertanian; c. Penyelenggaraan fasilitasi bidang sumber daya pertanian. 3. Bidang Produksi Tanaman Pangan Bidang Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi produksi tanaman pangan. Tugas pokok Bidang Produksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis produksi tanaman pangan; b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi produksi tanaman pangan; c. Penyelenggaraan fasilitasi bidang produksi tanaman pangan. 4. BIdang Produksi Tanaman Hortikultura Bidang Produksi Tanaman Hortikultura mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan dan kebijakan teknis dan fasilitasi produksi tanaman hortikultura. Tugas pokok Bidang Produksi Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan operasional produksi tanaman hortikultura; b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi produksi tanaman hortikultura; 13
c. Penyelenggaraan fasilitasi bidang produksi tanaman hortikultura. 5. Bidang Bina Usaha Bidang Bina Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan fasilitasi bina usaha. Tugas pokok Bidang Bina Usaha mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bina usaha, b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi bina usaha, c. Penyelenggaraan fasilitasi bidang bina usaha. 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang. Pada dinas daerah dapat dibentuk Unit Pelayanan Teknis Dinas, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/ kota. a. UPTD Balai Pengembangan Benih Padi Tugas pokok UPTD Balai Pengembangan Benih Padi adalah melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang pengembangan benih padi. Fungsinya: 1. Pengelolaan dan perbanyakan benih padi bermutu tinggi dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan melalui penerapan teknologi perbenihan. 2. Pelayanan kebutuhan benih, penyebaran rekomendasi dan informasi perbenihan serta pelatihan keterampilan teknis bagi petugas dan petani. 3. Penyelenggaraan ketatausahaan UPTD. 4. Penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas. b. UPTD Balai Pengembangan Benih Palawija Tugas pokok UPTD Balai Pengembangan Benih Palawija adalah melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang pengembangan benih palawija. Fungsinya adalah pengelolaan di bidang pengembangan benih dengan melaksanakan perbanyakan benih sumber dan pemasarannya. c. UPTD Balai Pengembangan Benih Kentang Tugas pokok UPTD Balai Pengembangan Benih Kentang adalah melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang pengembangan benih kentang.
14
d. UPTD Balai Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman Tugas pokok UPTD Balai Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman adalah melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang pengembangan benih hortikultura dan aneka tanaman. e. UPTD Balai Pengembangan Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan Tugas pokok UPTD Balai Pengembangan Teknologi Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan adalah melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang pengembangan teknologi mekanisasi pertanian tanaman pangan. f. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Tugas pokok UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan informasi perbenihan. Fungsinya adalah 1. Penyelenggaraan penyusunan petunjuk teknis dan pelayanan pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan informasi perbenihan. 2. Penyelenggaraan pelaksanaan dan koordinasi pelayanan pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan informasi perbenihan. g. UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tugas pokok UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang proteksi tanaman pangan dan hortikultura. h. UPTD Balai Pelatihan Pertanian Tugas pokok UPTD Balai Pelatihan Pertanian adalah melaksanakan bidang pendidikan dan pelatihan pertanian. Fungsinya: 1. Perencanaan penyelenggaraan penyusunan petunjuk teknis pelatihan pertanian. 2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan koordinasi pelatihan pertanian. 3. Evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan dan koordinasi pendidikan dan pelatihan pertanian.
15
2.3. Kondisi Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Kondisi organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel data pegawai berikut. Tabel 2.1. Data Pegawai Lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat JUMLAH APARATUR NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
UNIT KERJA DINAS
JUMLAH
STRUKTURAL
FUNGSIONAL
HONORER
202
11
7
220
57 44
-
12 25
69 69
73
-
30
103
27
-
4
31
24 52 74 42 43 29
18 391 95 -
3 5 27 9 1
27 75 492 146 43 30
667
515
123
1.305
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat UPTD Balai Pengembangan Benih Padi UPTD Balai Pengembangan Benih Palawija UPTD Balai Pengembangan Benih Hortikultura dan Aneka Tanaman UPTD Balai Pengembangan Benih Kentang UPTD Balai Mekanisasi Pertanian UPTD Balai Pelatihan Pertanian UPTD BPTPH UPTD BPSBTPH SPP-SPMA Tanjungsari SPP-SPMA Gegerkalong JUMLAH APARATUR
(Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, April 2009)
Dari table 1, dapat terlihat bahwa jumlah aparatur struktural PNS di Lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat sebanyak 667 orang, jumlah aparatur fungsional sebanyak 515 orang dan honorer sebanyak 123 orang. Untuk aparatur fungsional terdiri dari Penyuluh pertanian 5 orang, Arsiparis 1 orang, Pustakawan 1 orang, Pengendali OPT 391 orang, Pengawas Benih Tanaman 95 orang, Perencana 3 orang, Petugas Informasi Pasar 12 orang, Brigade Produksi TP 7 orang dan Widyaiswara 18 orang.
16
BAB III ISU-ISU STRATEGIS 3.1. Isu-isu Strategis Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat yaitu: 1.
Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan.
2.
Aksesibilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
3.
Apresiasi dan pengembangan budaya daerah.
4.
Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan.
5.
Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah.
6.
Kesiagaan penanganan bencana alam dan pengendalian serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
7.
Pemerintahan daerah belum efektif yang dipengaruhi oleh kondisi politik yang belum mantap, menyebabkan pelayanan publik belum optimal dan tuntutan pembentukan daerah otonom meningkat. Isu strategis pembangunan pertanian tanaman pangan Provinsi Jawa Barat
diklasifikasikan sebagai berikut: 1.
ASPEK TEKNIS a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. b. Alih fungsi lahan. c. Perbaikan infrastruktur di perdesaan. d. Peningkatan mutu dan keamanan pangan. e. Kelembagaan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura. f. Peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian.
2.
ASPEK EKONOMIS a. Ketersediaan pangan/beras di Jawa Barat. b. Penguatan daya saing ekonomi. c. Peningkatan akses permodalan petani. d. Peningkatan akses pemasaran hasil pertanian. 17
e. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. 3.
ASPEK SOSIAL a. Peningkatan kemampuan kelembagaan petani. b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian. c. Pengembangan pola kemitraan dengan petani penangkar
4.
ASPEK EKOLOGIS a. Pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi yang berwawasan lingkungan. b. Pelestarian dan pemanfaatan agen hayati dan pestisida nabati. c. Pengelolaan air dan tanah berwawasan lingkungan dan berkesinambungan.
3.2. Evaluasi Kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pengembangan agribisnis di Provinsi Jawa Barat dimulai dengan penataan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi di setiap subsistem agribisnis. Dari segi sistem agribisnis yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah: (1) penataan agribisnis yang ada, (2) perbaikan subsistem agribisbnis yang bermasalah, (3) revitalisasi agribisnis untuk pembangunan ekonomi, (4) mengubah proporsi peran agribisnis dalam struktur PDRB Provinsi Jawa Barat, dan (5) realokasi sumber daya, pendanaan, dan wilayah pertumbuhan agribisnis. Revitalisasi agribisnis dalam kerangka pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Barat terkait dengan koreksi, pemantapan, dan pengembangan, kebijakan yang telah dibuat. Koreksi dilakukan untuk menempatkan agribisnis sebagai suatu sistem yang lebih luas, bukan hanya identik dengan sektor pertanian primer. Dengan menempatkan agribisnis sebagai suatu sistem, konsekuensinya akan mengubah proporsi peran agribisnis dalam perekonomian Provinsi Jawa Barat. Implikasi lebih lanjut dari reposisi ini adalah realokasi sumber daya ekonomi yang lebih berat ke pengembangan agribisnis. 3.3. Analisis dan Prediksi terhadap Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Periode Tahun 2008-2013
Kebijakan dan strategi dalam membangun pertanian di Provinsi Jawa Barat ke depan, perlu analisis faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang sangat dominan berpengaruh dalam proses pembangunan. Untuk itu pada gambar dibawah ini dapat diuraikan faktor-faktor tersebut baik faktor kekuatan, kelemahan peluang maupun tantangan. 18
INTERNAL
EKSTERNAL
KEKUATAN a. Kewenangan Dinas dalam pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan. b. Komitmen pimpinan dalam peningkatan ketahanan pangan. c. Ketersediaan sumber daya pertanian d. Ketersediaan data dan informasi pengembangan usaha pertanian. e. Ketersediaan dukungan anggaran. f. Keberadaan lembaga perbenihan dan sertifikasi tanaman pangan dan hortikultra g. Ketersediaan laboratorium penguji mutu h. Ketersediaan fasilitas alsintan
PELUANG a. Sektor pertanian merupakan program unggulan. b. Permintaan pasar akan produk-produk pertanian. c. Pemanfaatan potensi SDA, SDM, SDB dalam pengembangan agribisnis. d. Komoditas spesifik di sentra produksi banyak. e. Pengembangan infrastruktur, saranaprasarana di perdesaan terus meningkat. f. Teknologi komunikasi dan informasi mendukung pengembangan agribisnis di pedesaan. g. Peluang pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura terbuka luas. h. Kesadaran petani dalam penggunaan sarana produksi pertanian. TANTANGAN/KENDALA a. Semakin tingginya alih fungsi lahan. b. Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian. c. Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi. d. Meluasnya areal yang potensial terkena gangguan bencana alam kekeringan/ kebanjiran. e. Mahalnya agroinput (sarana produksi dan alat mesin pertanian). f. Menurunnya minat terhadap usaha tani. g. Kemampuan permodalan petani terbatas. h. Impor benih hortikultura terus meningkat. i. Penerapan teknologi pertanian terbatas. j. Insentif peningkatan mutu masih rendah. k. Daya saing produk hortikultura masih rendah. l. Hama dan penyakit tanaman (Organisme Pengganggu Tumbuhan) makin berkembang. m. Tingkat kehilangan hasil masih tinggi.
a.
b. c. d. e. f.
KELEMAHAN Kompetensi aparatur dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada Tupoksi. Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal. Peran dan fungsi lembaga perbenihan belum optimal. Peran dan fungsi UPTD belum optimal. Sinergitas Tupoksi antar bidang dan UPTD belum terjalin dengan baik.
Gambar 3.1. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT) Berdasarkan identifikasi faktor internal dan eksternal di atas maka penyusunan strategi berdasarkan analisis SWOT dapat dilihat pada Gambar 3.2. berikut,
19
KEKUATAN (S) ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL
a. b. c. d. e. f.
ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL
PELUANG (O) a. b. c. d. e. f.
g.
h.
Sektor pertanian merupakan program unggulan. Permintaan pasar akan produk-produk pertanian. Pemanfaatan potensi SDA, SDM, SDB dalam pengembangan agribisnis. Komoditas spesifik di sentra produksi banyak. Pengembangan infrastruktur, saranaprasarana di perdesaan terus meningkat. Teknologi komunikasi dan informasi mendukung pengembangan agribisnis di pedesaan. Peluang pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura terbuka luas. Kesadaran petani dalam penggunaan sarana produksi pertanian.
TANTANGAN (T) a. b.
Semakin tingginya alih fungsi lahan. Menurunnya kesuburan tanah (lahan) pertanian. c. Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi. d. Meluasnya areal yang potensial terkena gangguan bencana alam kekeringan/kebanjiran. e. Mahalnya agroinput (sarana produksi dan alat mesin pertanian). f. Menurunnya minat terhadap usaha tani. permodalan petani g. Kemampuan terbatas. h. Impor benih hortikultura terus meningkat. i. Penerapan teknologi pertanian terbatas. j. Insentif peningkatan mutu masih rendah. k. Daya saing produk hortikultura masih rendah. l. Hama dan penyakit tanaman (Organisme Pengganggu Tumbuhan) makin berkembang. m. Tingkat kehilangan hasil masih tinggi.
g. h.
Kewenangan Dinas dalam pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan. Komitmen pimpinan dalam peningkatan ketahanan pangan. Ketersediaan sumber daya pertanian Ketersediaan data dan informasi pengembangan usaha pertanian. Ketersediaan dukungan anggaran. Keberadaan lembaga perbenihan dan sertifikasi tanaman pangan dan hortikultra Ketersediaan laboratorium penguji mutu Ketersediaan fasilitas alsintan.
KELEMAHAN (W) a.
b. c. d. e. f.
STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN KESEMPATAN a. Program peningkatan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan pangan produk pertanian. b. Merumuskan peraturan, standar operasional dan prosedur (SOP), pedoman umum, Juklak, dan juknis untuk mendukung perkembangan agribisnis. c. Pengembangan Unit Kerja/UPTD untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan SDA, SDM, dan SDB di Jawa Barat. d. Pengembangan berbagai kegiatan untuk pemanfaatan peluang pasar. e. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan perbenihan unggulan spesifik. f. Pengembangan agribisnis di sentra-sentra produksi/kawasan andalan agribisnis. g. Pengembangan permodalan petani melalui dana BLM, kemitraan usaha, LUEP, Bantuan Sarana Produksi dan Perbaikan Sarana Pendukung.
STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN a.
b. c. d. e. f. g. h.
Pengembangan penggunaan pupuk organik dan pupuk majemuk serta penerapan teknologi konservasi. Bimbingan perbaikan jaringan irigasi di tingkat kuarter. Meningkatkan akses petani terhadap sumber pembiayaan. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas alsintan dan pupuk bersubsidi. Rekayasa alsintan tepat guna. Pemanfaatan dan penggunaan alsintan pasca panen. Sosialisasi teknologi bagi petani/ kelompok tani. Optimalisasi unit kerja pengawas benih dan pengembangan benih TPH.
Kompetensi aparatur dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada Tupoksi. Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal. Peran dan fungsi lembaga perbenihan belum optimal. Peran dan fungsi UPTD belum optimal. Sinergitas Tupoksi antar bidang dan UPTD belum terjalin dengan baik.
STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN DENGAN MEMANFAATKAN KESEMPATAN a.
b.
c.
d.
Identifikasi kebutuhan pelatihan, pengembangan program dan penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur dinas pertanian tanaman pangan. Fasilitasi kepada masyarakat petani melalui pemberdayaan dan penguatan kelembagaan ekonomi petani (Kelompok tani/Koperasi tani). Fasilitasi kepada petani/ kelompok tani dalam rangka pengembangan penangkaran benih tanaman pangan dan hortikultura. Peningkatan peran dan fungsi lembaga perbenihan.
STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN a.
b. c.
d. e.
Pelatihan kelompok tani/petugas lapangan dalam pengendalian OPT, magang, Sekolah Lapangan, dan penyediaan benih unggul bersertifikat. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan. Pembangunan Laboratorium Lapangan untuk pengkajian teknologi spesifik lokalita. Pengembangan Kelembagaan. Pengembangan Pengolahan, mutu, pemasaran dan keamanan pangan produk pertanian.
Gambar 3.2. Penyusunan Strategi Berdasarkan Analisis SWOT
20
Berdasarkan analisis SWOT tersebut di atas, maka faktor kunci keberhasilan dapat diuraikan sebagai berikut: 1.
Program peningkatan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan pangan produk pertanian.
2.
Peningkatan ketersediaan sarana produksi dan alsintan.
3.
Peningkatan akses petani/kelompok tani ke sumber pembiayaan.
4.
Penumbuhan kelembagaan usaha tani.
5.
Pembinaan petugas lapang (POPT, Penyuluh, PBT, dan PIP) dan petani/kelompok tani.
6.
Perbaikan infrastruktur pertanian (jalan usaha tani, jaringan irigasi)
7.
Pemanfaatan peluang pasar regional dan global.
8.
Penumbuhan kemitraan dengan stakeholder terkait.
9.
Peningkatan sinergitas antar unit kerja lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
10. Penempatan aparatur harus sesuai dengan kompetensinya.
21
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 Memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, dan ketersediaan teknologi maju di Jawa Barat yang sangat menunjang dalam pembangunan pertanian tanaman pangan, serta mengacu pada Visi Jawa Barat yaitu “Jawa Barat dengan Iman dan Taqwa sebagai Provinsi Termaju di Indonesia Tahun 2025”, serta Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat “Tercapainya Masyarakat Jawa Barat Yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”, maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat menetapkan Visi yaitu “MEWUJUDKAN PETANI JAWA BARAT YANG MANDIRI, DINAMIS DAN SEJAHTERA”. Penjabaran makna dari Visi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut : Mandiri
: adalah kondisi petani Jawa Barat yang mampu memenuhi kebutuhannya dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.
Dinamis
: adalah kondisi petani Jawa Barat yang secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dalam proses pembangunan.
Sejahtera : adalah kondisi petani Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan. Untuk dapat mewujudkan Visi dengan cara mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Misi merupakan pernyataan yang digunakan untuk menetapkan tujuan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi sebagai pernyataan hal-hal yang harus dicapai organisasi/dinas di masa mendatang oleh semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi perangkat daerah, berupa suatu fokus kegiatan yang mencerminkan tentang segala sesuatu untuk mencapai visi, maka pernyataan misi harus : a.
Merupakan awal dan tonggak dari perencanaan strategis,
b.
Menunjukkan secara jelas mengenai apa yang dianggap penting sebagai bidang kegiatan utama dari organisasi/dinas, 22
c.
Secara eksplisit mengandung apa yang hendak dicapai oleh organisasi/dinas dan kegiatan spesifik apa yang harus dilakukan untuk mencapainya,
d.
Mengundang dan mendorong partisipasi seluruh masyarakat terhadap bidang utama yang ditangani organisasi/dinas. Misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :
1.
Peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia pertanian
2.
Peningkatan produktivitas dan produksi dalam rangka ketahanan pangan
3.
Peningkatan mutu hasil, daya saing, nilai tambah dan pendapatan petani
4.
Peningkatan sarana dan prasarana pertanian
5.
Peningkatan kemitraan dengan stakeholder dan terobosan pemasaran hasil pertanian
6.
Peningkatan kelestarian sumber daya alam, lingkungan dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.
4.2. Tujuan dan Sasaran Pada Setiap Misi Pembangunan Pertanian Sasaran merupakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Misi Pertama, Peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia pertanian Tujuan: Mendorong untuk peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan aparatur pertanian serta masyarakat tani. Sasaran: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pendidikan dan pelatihan.
Misi Kedua, Peningkatan produktivitas dan produksi dalam rangka ketahanan pangan Tujuan: Mendorong peningkatan ketersediaan pangan daerah. Sasaran: •
Produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Barat meningkat;
•
Kebutuhan pangan masyarakat Jawa Barat meningkat.
23
Misi Ketiga, Peningkatan mutu hasil, daya saing, nilai tambah dan pendapatan petani Tujuan: Mendorong peningkatan kualitas hasil pertanian dan efisiensi usaha. Sasaran: •
Tersedianya hasil pertanian yang berkualitas;
•
Adanya efisiensi usaha pertanian;
•
Keragaman produk olahan yang memiliki nilai tambah.
Misi Keempat, Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian Tujuan: Fasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian. Sasaran: Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian guna mendukung aktivitas usaha tani.
Misi Kelima, Peningkatan kemitraan dengan stakeholder dan terobosan pemasaran hasil pertanian Tujuan: Fasilitasi kemitraan dan kerjasama pemasaran produk pertanian Sasaran: • Peningkatan arus pemasaran hasil komoditas pertanian; • Peningkatan akses informasi pasar.
Misi Keenam, Peningkatan kelestarian sumber daya alam, lingkungan dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Tujuan: Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan pembangunan pertanian berkelanjutan. Sasaran: • Penerapan budidaya yang baik dan benar berdasarkan prosedur operasional yang standar; • Peningkatan penggunaan pupuk organik, pestisida nabati dan pemanfaatan agens hayati.
24
4.3. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pertanian Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008–2013, untuk Bidang Pertanian melalui kebijakan dan program sebagai berikut: a. Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Produksi Pertanian, dengan sasaran: a. Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian; b. Meningkatnya pendapatan usaha tani komoditas pertanian; c. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pertanian; d. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pertanian; e. Meningkatnya diversifikasi produk usaha pertanian; f. Tersedianya fasilitasi produk kawasan agropolitan; g. Meningkatnya Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (Gemar); h. Terlaksananya inovasi dan teknologi pertanian yang ramah lingkungan; i. Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen. 2) Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian, dengan sasaran: a. Meningkatnya kinerja sumber daya pertanian Jawa Barat; b. Meningkatnya kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis; c. Meningkatnya kualitas tata guna lahan dan air serta terkendalinya konversi lahan pertanian. 3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan, dengan sasaran: a. Terkendalinya organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 4) Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan, dengan sasaran: a. Meningkatnya sarana pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura; b. Meningkatnya pengembangan usaha pemasaran; c. Meningkatnya sarana pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura; 25
d. Meningkatnya pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura; e. Meningkatnya margin pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan
hortikultura; f. Meningkatnya mutu dan nilai tambah pengolahan hasil pertanian tanaman
pangan dan hortikultura.
26
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008–2013 serta sesuai dengan misi 2 Provinsi Jawa Barat yaitu Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Regional Berbasis Potensi Lokal yang mencakup bidang pertanian dan bidang ketahanan pangan, program yang akan dilaksanakan meliputi: 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 2. Program Peningkatan Produksi Pertanian 3. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian 4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan 5. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan. Dalam mendukung terwujudnya RPJMD 2008–2013 Provinsi Jawa Barat, program nasional yang akan dilaksanakan meliputi: 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 2. Program Pengembangan Agribisnis 3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 5.2. Rencana Kegiatan Dalam mewujudkan kebijakan dan program tersebut diatas yaitu untuk Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Pertanian dan Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Keamanan pangan akan dilaksanakan melalui kegiatan program daerah dan nasional. A. Kegiatan program daerah 1.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dilaksanakan melalui kegiatan : • Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanamam Pangan
2.
Program Peningkatan Produksi Pertanian, dilaksanakan melalui kegiatan: • Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura • Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura
27
• Pengembangan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura • Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian • Fasilitasi Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR) 3.
Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian, dilaksanakan melalui kegiatan: • Pelatihan dan Peningkatan Kinerja Petugas Lapang (Penyuluh, POPT, PBT, PIP), Aparatur Pertanian dan Masyarakat Tani • Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok tani • Fasilitasi ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian • Fasilitasi Peningkatan Akses Petani/Kelompok tani ke Sumber Pembiayaan • Pengendalian Laju Konservasi Lahan Pertanian • Pengembangan Tata Guna Lahan dan Air
4.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan, dilaksanakan melalui kegiatan: • Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura.
5.
Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan, dilaksanakan melalui kegiatan: • Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasca Panen dan Pemasaran Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura • Peningkatan Keragaman dan Mutu Olahan Hasil Pertanian
B. Kegiatan program nasional 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dilaksanakan melalui kegiatan: a. Penyediaan dan perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan. b. Pengendalian OPT dan Peningkatan Ketahanan Pangan. c. Bantuan Benih kepada Petani dalam Mendukung Ketahanan Pangan. d. Peningkatan Kegiatan Pasca Panen dan Pengolahan Pangan. e. Mekanisasi Kegiatan Produksi Pertanian Primer. f. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian, serta Pengembangan Kawasan.
28
g. Penguatan Kelembagaan Perbenihan dalam Mendukung Ketahanan Pangan. h. Perbaikan Mekanisme Subsidi Pupuk. 2. Program Pengembangan Agribisnis, dilaksanakan melalui kegiatan: a. Pengembangan Kegiatan Pemasaran Komoditas Pertanian b. Pengembangan Bahan Baku Bio-Energi. c. Revitalisasi Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA). d. Pengembangan Agroindustri Perdesaan. e. Pengembangan Pertanian Terpadu Tanaman Ternak, Kompos dan Biogas. f. Penyediaan dan perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Agribisnis. g. Mekanisasi Kegiatan Pertanian dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis. h. Pengembangan Fasilitasi Pelayanan Agroindustri Terpadu. i.
Peningkatan Penggunaan Pupuk Organik.
j.
Bantuan Benih kepada Petani dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis.
k. Penguatan Kelembagaan Perbenihan dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis. l.
Peningkatan
Kegiatan
Eksebisi,
Perlombaan
dan
Penghargaan
kepada
Petani/Pelaku Agribisnis. 3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dilaksanakan melalui kegiatan: a. Pembentukan/Pengaktifan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Penumbuhan Asosiasi. b. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui PMUK, LM3 dan PUAP. c. Peningkatan Sistem Penyuluhan dan Sumberdaya Manusia Pertanian. d. Kegiatan Pelatihan, Pendidikan Pertanian, Magang, dan Sekolah Lapang. e. Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance.
5.3. Indikator Kinerja Tolok ukur kinerja pembangunan Jawa Barat khusus bidang pertanian sektor tanaman pangan dan hortikultura selama periode waktu 2008–2013, ditetapkan indikator kinerja pembangunan pertanian sektor tanaman pangan dan hortikultura. Indikator kinerja tersebut merupakan implementasi dari target indikator kinerja yang ada pada misi 2 Provinsi. Indikator Kinerja pembangunan sektor tanaman pangan adalah sebagai berikut:
29
Tabel 5.1. Indikator Kinerja Pembangunan Sektor Tanaman Pangan No
Indikator Kinerja
Tahun 2007
Target Midterm
Target 2013
1.
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Tingkat Kehilangan Hasil Pendapatan Usahatani Kesempatan Kerja di sektor Pertanian Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian
4%
4–5%
4% - 5 %
10 % 189.000 org
1% - 2,5% 10% - 20% 198.000 – 316.000 org
1% - 2,5% 10% - 20 % 347.419 org
2. 3. 4. 5.
5.4. Kelompok Sasaran Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan faktor penentu pembangunan
pertanian
sektor
tanaman
pangan
dan
hortikultura.
Tercapainya
pembangunan perlu ditentukan kelompok sasaran berdasarkan kawasan/wilayah/lokasi, SDA , SDM dan komoditas sektor pertanian tanaman pangandan hortikultura.
A. Sasaran Wilayah/Lokasi Pelaksanaan pembangunan pertanian sektor tanaman pangan dan hortikultura ditentukan berdasar perwilayah dan peruntukan yang sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat sebagai berikut: -
Wilayah Perbatasan Peningkatan pembangunan di wilayah khususnya diperbatasan Jawa Barat – Jawa Tengah difokuskan pada kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
-
Kawasan Andalan Kawasan andalan yang merupakan wilayah pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultuara adalah Kawasan Andalan Bodebekpunjur, Kawasan Andalan Sukabumi, Kawasan Andalan, Ciayumajakuning, Kawasan Andalan Priangan Timur – Pangandaran, dan Kawasan Andalan Purwasuka.
-
Sasaran Produksi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat mempunyai mandat sebagai penanggung jawab pelaksanaan pembangunan sektor tanaman pangan dan hortikultura untuk pencapain tujuan yang telah digariskan pada RPJMD Jawa Barat.
30
Dalam pencapai tersebut perlu ditetapkan sasaran produksi komoditas utama sebagai berikut: Tabel 5.2. Sasaran Produki Per Komoditas Utama dari Tahun 2008 -2013 No 1.
Tahun
Komoditas
Padi Padi Sawah Padi Ladang 2. Jagung 3. Kedelai 4. Kacang Tanah 5. Kacang hijau 6. Ubi Kayu 7. Ubi Jalar 8. Sayur-sayuran 9. Buah-buahan 10. Tanaman Hias 11. Biofarmaka Keterangan: Satuan Ton
2008 10.551.368 10.201.747 349.621 640.500 35.700 107.407 17.510 2.258.550 421.000 3.143.151 2.867.026 80.963.159 73.882.000
2009 10.783.764 10.402.168 381.596 724.708 44.490 113.010 20.796 2.213.473 445.960 3.420.212 2.990.060 82.843.379 85.487.000
2010 11.323.254 10.918.571 404.683 760.943 46.715 116.400 21.420 2.324.147 459.339 3.553.821 3.128.504 90.975.274 92.266.000
2011 11.889.777 11.460.610 429.167 798.991 49,050 119.891 22.062 2.440.354 473.119 3.651.994 3.273.653 99.979.469 99.799.000
2012 12.484.690 12.029.558 455.133 838.940 51.503 123.488 22.724 2.562.372 487.313
2013
B. Sumber Daya Manusia dan Sumber daya Alam Pembangunan daerah difokuskan pada Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia pertanian. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2007 berjumlah 41.670.282 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk 2,08% per tahun. Dari jumlah penduduk tersebut 60% penduduk bermata pencaharian pada bidang pertanian sisanya bergerak pada bidang lainnya. Upaya Pembangunan pertanian dititikberatkan pada pemberdayaan sumber daya alam yang terdiri dari lahan dan air. Jumlah luas wilayah Provinsi Jawa Barat berjumlah 2.772.038 Ha, yang terdiri dari Luas sawah sebesar 926.782 Ha, Luas Lahan kering sebesar 1.773.282 Ha, dan Luas Lahan lainnya seluas 71.974 Ha.
C. Komoditas Pengembangan komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang menjadi fokus adalah komoditas Padi, Jagung, Kedelai, Mangga, Manggis, Jeruk, Pisang, Durian, Rambutan, Nenas, Strawberi, Kentang, Cabe Merah, Bawang Merah, Kubis, Tomat, Anggrek, Krisan, Polyscias, Tanaman Obat dan biofarmaka. Komoditas lain merupakan komoditas pilihan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian di Provinsi Jawa Barat.
31
5.5. Rencana Pendanaan Indikatif Kegiatan pembangunan pertanian sektor tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memfasilitasi
sebesar-besarnya
partisipasi
masyarakat
dengan
mendayagunakan
keterpaduaan kegiatan yang dibiayai oleh APBN, APBD, Swasta dan sumber-sumber dana pembangunan lainnya. Implementasi pembangunan perlu adanya dukungan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat guna tercapainya program pembangunan selama kurun waktu 2008–2013 sebagai berikut: Tabel 5.3. Rencana Pendanaan Indikatif Kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 - 2013 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rencana APBD 47.438.306.639 59.025.784.400 59.616.042.000 60.212.204.000 60.814.326.000 61.422.469.000
Pertumbuhan 24,43 % 1% 1% 1% 1%
Rencana APBN 37.342.176.000 33.971.892.000 35.670.487.000 37.454.011.000 39.326.712.000 41.293.048.000
Pertumbuhan - 9,03 % 5% 5% 5% 5%
32
BAB VI PENUTUP
Tersusunnya Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan yang berorientasi produksi dan produktivitas pertanian, terutama dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 diharapkan akan lebih sinergis dengan program/kegiatan kabupaten/kota serta para stakeholder.
33
Lampiran 1. INDIKATOR PROGRAM RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009-2013 Sektor: Pertanian Target Capaian No 1
2
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Peningkatan Produksi Pertanian
Sasaran Meningkatnya produksi dan produktivitas pangan pokok beras, jagung dan kedelai
Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen 1. Meningkatnya Produksi, produktivitas dan kualitas praduk pertanian
2. Meningkatnya pendapatan usahatani komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan 3. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pertanian, perkebunan dan peternakan 4. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas
Indikator Kinerja 1. Padi - Meningkatnya produksi padi - Meningkatnya produktivitas padi 2. Jagung - Meningkatnya produksi jagung - Meningkatnya produktivitas jagung 3. Kedelai - Meningkatnya produksi kedelai - Meningkatnya produktivitas kedelai 1. Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen padi Sayuran (24 komoditi) 1. Meningkatnya produksi sayuran 2. Meningkatnya produktivitas sayuran Buah-buahan (23 komoditi) 1. Meningkatnya produksi buah-buahan Tanaman Obat (13 komoditi) 1. Meningkatnya produksi tanaman obat Tanaman Hias (12 komoditi) 1. Meningkatnya produksi tanaman hias Pendapatan Usahatani: 1. Meningkatnya pendapatan usaha tani padi 2. Meningkatnya pendapatan usaha tani palawija 3. Meningkatnya pendapatan usaha tani sayuran
Satuan 2009
2010
2011
2012
2013
Ton Ku/ha
10.783.764 58,58
11.411.305 64,66
11.753.644 66,12
12.106.254 66,79
12.469.441 68,25
Ton Ku/ha
724.828 53,31
761.069 55,98
799.123 58,77
839.079 61,71
881.033 64,80
Ton Ku/ha %tase
44.490 14,25 17,63
46.715 14,96 17,47
49.050 15,71 17,03
51.503 16,50 16,58
54.078 17,32 16,15
Ton %
2.713.731 4
2.820.336 4
2.927.909 4
3.036.451 4
3.145.966 4
Ton
2.990.060
3.139.563
3.691.753
3.782.704
3.873.656
Ton
1.814.075
1.904.779
1.995.483
2.086.186
2.176.890
82.920.233
86.402.949
89.885.664
93.368.380
96.851.096
18 18 20
20 20 20
20 20 20
20 20 20
20 20 20
678.070
666.755
647.041
6.238.000
609.450
Tangkai %tase %tase %tase
1. Tersedianya kesempatan kerja di sektor pertanian
Tersedianya pupuk: 1. Urea
Ton
34
sarana dan prasarana pertanian
5. Meningkatnya diversifikasi produk usaha pertanian 6. Tersedianya fasilitas produk kawasan agropolitan
2. SP-36 3. ZA 4. NPK 5. Organik Tersedianya sarana alsintani: 1. TR-2 2. Pompa air 2” 3. Pompa air 3” 4. Pompa air 4” 5. Pompa air 6” 6. Pompa air 8” 7. Hand sprayer 8. Power sprayer 9. Mist blower 10. Emposan tikus 11. Banting bertirai 12. Pedal thresher 13. Power thresher 14. Winower 15. Dryer 16. Heuller 17. Sabit bergerigi 18. APPO (cover) 19. APPO (blower) Tersedianya benih bersertifikat: 1. Padi 2. Jagung 3. Kedelai 4. Kacang Tanah 5. Kacang Hijau 6. Kentang 7. Tanaman Buah Meningkatnya diversifikasi usaha tani 1.
Berkembangnya kawasan agrowisata/ agropolitan (Majalengka dan Cirebon) Pasar tani Pasar lelang Pasar tradisional
Ton Ton Ton Ton
120.000 60.000 148.060 53.000
100.000 55.600 166.000 64.700
87.200 50.000 180.000 75.800
77.900 45.550 190.000 87.000
70.000 41.150 198.000 100.000
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
18.131 1.494 3.808 2.336 2.008 1.021 204.282 702 1.265 69.101 564.266 5.647 2.297 3.292 510 27.064 855.700 80 20
18.765 1.592 3.941 2.489 2.078 1.057 204.835 726 1.308 69.322 564.469 5.684 2.460 3.500 544 27.334 864.256 97 37
19.328 1.592 4.059 2.489 2.130 1.089 205.306 745 1.345 69.512 564.650 5.684 2.460 3.500 544 27.608 872.898 114 54
19.811 1.632 4.160 2.551 2.183 1.116 205.799 766 1.375 69.651 564.808 5.700 2.534 3.592 568 27.884 881.626 140 71
20.207 1.665 4.243 2.602 2.227 1.138 206.210 780 1.392 69.762 564.932 5.717 2.597 3.660 570 28.164 290.442 183 91
43.900,135 245,864 98,225 4,154 4,406 2.000,000 1.340.920 10
44.997,638 252,010 108,047 5,192 5,508 2.200,000 1.609.104 10
46.122,597 258,311 118,852 6,490 6,885 2.420,000 1.930.925 10
47.275,644 264,768 130,737 8,113 8,608 2.662,000 2.317.110 10
48.457,535 271,387 143,810 10,141 10,757 2.928,200 2.780.532 10
-
-
-
20 16 20
26 26 26
Ton Ton Ton Ton Ton Ton Pohon %tase
Unit Unit Unit
35
7. Terlaksananya inovasi dan teknologi pertanian yang ramah lingkungan
3
Pemberdayaan sumber daya pertanian
1. Meningkatnya kinerja sumber daya pertanian Jawa Barat
2. Meningkatnya kualitas tata guna lahan dan air serta terkendalinya konversi lahan pertanian
Terwujudnya inovasi dan teknologi pertanian ramah lingkungan Padi: 1. PTT 2. SRI 3. Sayuran 1. Terlatihnya penyuluh PNS pada Pelatihan Teknis Manajamen PL I, II, dan III 2. Terlatihnya penyuluh THL TB-PP pada pelatihan teknis manajemen 3. Terfasilitasinya penyuluh swadaya binaan Distan Jabar 4. Terlatihnya petani muda, tokoh tani menjadi penyuluh 5. Terfasilitasinya P4S 6. Terfasilitasinya model pengembangan agribisnis IKAMAJA 7. Meningkatnya kelompok tani menjadi Gabungan Kelompok Tani 8. Terbenahinya kelompok tani 9. Terfasilitasinya temu teknologi penyuluh dan peneliti 10. Penyampaian informasi teknologi pertanian, melalui: Media cetak Media Elektronik 11. Terfasilitasinya kelembagaan BPP 12. Terselenggaranya kursus dengan metode SL bagi KWT 13. Meningkatnya PSK petugas TGA 14. Meningkatnya kinerja kelompok P3A 1. Meningkatnya luas cakupan lahan yang teririgasi: Teknis ½ teknis Pedesaan 2. Tersedianya infrastruktur pertanian: Jitut Jides
Kelp Kelp Kab Org
8 24 5 384
8 24 10 359
8 24 10 385
8 24 10 436
8 24 10 462
Org
151
163
174
198
209
Org
71
97
123
149
175
Org
152
164
175
199
210
Kelp Org
9 7
10 8
11 9
12 10
13 10
Org
142
153
164
185
196
Kelp Kali
3.372 6
3.631 8
3.890 10
4.409 12
4.668 14
15 12 426 378
20 12 426 407
25 12 426 436
30 12 426 494
35 12 426 523
104 7.342
104 7.472
104 7.732
104 7.992
104 8.262
Ha Ha Ha
380.423 111.343 250.375
380.461 111.354 250.326
380.489 111.365 250.277
380.489 111.376 250.228
380.527 111.387 250.179
Ha Ha
6.900 2.800
22.825 20.300
18.674 16.982
16.794 14.576
14.318 12.586
Materi Kali Unit Kelp Org Unit
36
3. Menurunnya luas konservasi lahan pertanian 4. Meningkatnya konservasi DAS hulu 5. Meningkatnya teknologi SRI 6. Tersedianya pompa air dangkal 7. Tersedianya irigasi tanah dalam 8. Tersedianya embung 9. Tersedianya sumur resapan 10. Tersedianya Dam parit 11. Tersedianya irigasi springkel 12. Tersedianya irigasi tetes 13. Tersedianya pompa hydran 14. Tersedianya air permukaan 15. Meningkatnya perluasan areal lahan: Lahan kering Cetak sawah Areal hortikultura 4
5
Pencegahan dan penanggulangan penyakit tanaman, ternak dan ikan Pemasaran dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan
Terkendalinya hama dan penyakit tanaman, ternak dan ikan
Menurunnya luas serangan 9 OPT utama
1. Meningkatnya sarana pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.
Tersedianya Roadmap pengembangan sarana dan prasarana pemasaran hasil pertanian. 1. Penerapan GDP (Good Distribution Product): Database distribusi Penyusunan regulasi Penerapan GDP 2. Meningkatnya dan berkembangnya sarana dan prasarana pasar: STA Pasar bunga Pasar tani Pasar lelang Pasar tradisional 3. Berkembangnya sarana dan prasarana informasi pasar: Pengiriman data Diseminasi data
Ha/th Ha Ha Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
3.600 3.500 50 3 1 2 13 1 2
3.550 4.000 300 6 1 8 46 10 12 6 2 30
3.500 4.500 200 6 1 8 36 12 10 8 2 24
3.450 5.000 400 20 1 10 52 10 10 8 2 28
3.400 5.500 600 30 1 12 72 16 12 16 3 32
Ha Ha Ha
200 150 60
250 200 100
300 250 125
350 300 150
400 350 175
Ha
119.752
119.154
118.558
117.965
117.375
Paket Paket Unit
1 0 0
0 1 0
0 0 8
0 0 16
0 0 25
Unit Unit Unit Unit Unit
4 1 4 1 -
6 1 8 6 16
20 16 20
26 26 26
-
Unit Unit
26 4
26 6
26 6
26 6
26 6
37
2. Pengembangan usaha pemasaran
3. Meningkatnya sarana pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan
4. Meningkatnya pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan 5. Meningkatnya margin pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan 6. Meningkatnya nilai tambah pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan
1. Berkembangnya pola kemitraan usaha Gapoktan palawija Gapoktan sayur Gapoktan buah PUAP 2. Terpromosikannya produk-produk unggulan pertanian Jawa Barat di tingkat: Regional Nasional Internasional 3. Tersertifikasinya kelembagaan usaha Petugas Petani Meningkatnya sarana pengolahan hasil pertanian 1. Padi Sabit bergerigi Terpal Pedal thresher Power thresher Dryer RMU Meningkatnya alat pengolahan hasil jagung: Silo Dryer Corn Sealler Meningkatnya margin pemasaran hasil pertanian 1. Padi 2. Palawija 3. Sayuran Meningkatnya nilai tambah pengolahan hasil pertanian 1. Padi 2. Palawija 3. Sayuran
Unit Unit Unit Unit
6 3 529
6 12 12 529
10 20 16 600
30 40 32 800
30 40 32 800
Kali Kali Kali
2 3 2
2 3 2
4 6 4
8 10 8
10 16 12
Org Org
58 78
58 78
58 78
58 78
58 78
Unit Unit Unit Unit Unit Unit
120.850 50.000 12.000 6.000 6.000 3.000
100.000 47.000 13.500 5.000 5.000 4.000
110.000 45.000 14.000 5.000 6.000 5.000
120.000 40.000 10.000 5.000 6.500 6.000
110.057 53.108 6.197 6.982 5.837 1.615
Unit Unit Unit
12 31 335
2 7 75
2 6 75
2 6 75
2 6 55
18 18 20
20 20 20
20 20 20
20 20 20
20 20 20
793.668 508.200 1.388.625
936.528 559.020 1.596.919
1.105.103 614.922 1.836.457
1.304.022 676.414 2.111.925
1.538.746 744.056 2.428.714
%tase %tase %tase
Rp/ton Rp/ton Rp/ton
38