BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) merupakan
implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk pencapaian target pembangunan selama 5 (lima) tahun, RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang setiap
tahunnya
disusun
sebagai
hasil
dari
Musyawarah
Pembangunan
(Musrenbang) yang telah diselaraskan dengan RPJMD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2015 merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan tahun ke - 4 (empat) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017. RKPD ini secara normative mengacu pada Rencana Rencana Program Jangka Menengah
Nasional
(RPJMN)
dan
menyelaraskan dan mensinergikan
RPJMD
Propinsi
Riau
dalam
rangka
target capaian secara nasional melalui
program prioritas pembangunan dengan Pemerintah kabupaten/kota khususnya Kota Pekanbaru. Pencapaian sasaran-sasaran pembangunan kota Pekanbaru untuk tahun anggaran 2015, dilakukan dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 sebagaimana telah disahkan dengan Peraturan Daerah nomor 19 Tahun 2012, yang selanjutnya menjadi RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2015 yang berisi tujuan, sasaran, program prioritas dan kegiatan
sebagai hasil dari suatu proses berjenjang yang dimulai dari
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga Tingkat Pemerintah Kota Pekanbaru. Selain itu Rencana Strategis SKPD yang diselaraskan dengan RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang juga menjadi acuan. Dengan demikian materi dalam RKPD adalah refleksi dari kebutuhan masyarakat secara bottom up yang dipaduserasikan dengan program dan kegiatan yang direncanakan SKPD melalui renstra yang bersifat top down yang diselaraskan dengan sasaran indicator serta target capaian program dan kegiatan dalam RPJMD.
I - 1 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Pekanbaru Tahun 2015
Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan
daerah
yang
sistematis
dan
terpadu
antara
perencanaan
pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota, dengan daerah perbatasan baik dengan provinsi maupun kabupaten/kota lainnya yang berbatasan serta keterpaduan dan sinergitas antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dengan demikian, maka substansi RKPD mengacu kepada RPJM Daerah dan Rencana Strategis SKPD, RPJP Daerah, RPJM Nasional, serta RKPD memuat rancangan kerangka kerja daerah dalam suatu system kerangka ekonomi Daerah sebagai hasil akhir dari tujuan dari pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju
capaian ke
depannya dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Namun demikian karena perkembangan keadaan tahun berjalan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan yaitu pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015, hal ini berakibat pada penurunan target pendapatan daerah dari dana perimbangan (Bagi Hasil Pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus). Selain itu keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hal-hal ini akan berdampak pada perubahan proyeksi belanja yang selanjutnya berimplikasi pada rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Untuk itu dengan
tetap
mempedomani RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 sebagaimana telah disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012, maka kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan perubahan dokumen RKPD (RKPDP/Perubahan). Berdasarkan RKPD-P tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan prioritas daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah kota Pekanbaru dalam hal ini seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan mengalami perubahan terutama kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan. RKPD-P merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk tahun yang sama.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan RKPD (RKPD-P) Tahun 2015 tetap mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
I - 2 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Pekanbaru Tahun 2015
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 13. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014, 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 15. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Program Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pekanbaru.
1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Perubahan, yang selanjutnya
disingkat dengan RKPD-P adalah tetap merupakan dokumen perencanaan I - 3 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Pekanbaru Tahun 2015
Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun, karena tetap mengadopsi RKPD murni, yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Provinsi dan RKP Nasional. RKPD-P memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh
pemerintah
maupun
yang
ditempuh
dengan
mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKP-PD) Kota Pekanbaru Tahun 2015 merupakan acuan dalam penyusunan KUAP (Kebijakan Umum Anggaran Perubahan) serta Prioritas Plafon Anggaran Perubahan (PPA-P) yang selanjutnya diuraikan dalam usulan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2015 yang tetap konsisten mensinergikan kebijakan dan program strategis dari
Pemerintah
Propinsi, Kabupaten/kota dan kebutuhan masyarakat serta dunia usaha dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan RPJMD.
1.4. Sistematika Dokumen RKPD Sistematika dokumen RKPD terdiri dari: BAB I
PENDAHULUAN Berisikan
Latar Belakang,
Dasar Hukum Penyusunan,
Hubungan
Antar Dokumen, Sistematika Dokumen RKPD, Maksud dan Tujuan. BAB II
EVALUASI
HASIL
PELAKSANAAN
RKPD
TAHUN
LALU
DANCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Berisikan gambaran umum kondisi daerah yang terdiri dari: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD. Selain itu dipaparkan juga permasalahan pembangunan daerah yang terdiri dari : Prioritasdan
Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Sasaran
Pembangunan
Daerah
serta
identifikasi
permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. BAB III RANCANGAN
KERANGKA
EKONOMI
DAN
KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH Berisikan arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri dari : Kondisi ekonomi daerah tahun 2012 dan tahun 2013 serta tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2014 dan tahun 2015.
I - 4 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Pekanbaru Tahun 2015
Selain itu memaparkan arah kebijakan keuangan daerah yang terdiri dari :
proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah
kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah. BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Berisikan
tujuan
dan
sasaran
pembangunan
serta
prioritas
pembangunan BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI
PENUTUP
1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD (Perubahan) Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P)
adalah
sebagai
landasan
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pelaksanaan pembangunan dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA-P) dan PPAS-P untuk tahun 2015. Adapun tujuan umumnya adalah penyesuaian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mempertajam skala prioritas pembangunan di Kota Pekanbaru yang dibiayai dari sumber dana APBD Kota Pekanbaru. Tujuan khususnya adalah : 1. Sebagai acuan dalam perubahan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2015 dan merupakan landasan penyusunan usulan RAPBD Perubahan Kota Pekanbaru Tahun 2015. 2. Agar seluruh urusan/ program/ sasaran kegiatan dapat disesuaikan dengan target kinerja tahunan sesuai dengan kemampuan anggaran.
I - 5 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Pekanbaru Tahun 2015