LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR
: 1 TAHUN 2012
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2012
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun dalam upaya pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. Penyusunan dokumen RPJMD merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD ini adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan kurun waktu 20 tahun. Bagi Kabupaten Flores Timur, RPJMD periode 2012-2016 merupakan RPJMD kedua dari RPJPD Flores Timur periode pembangunan 20052025. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dengan memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional, memuat kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD ini juga mengacu kepada RPJP Nasional, RPJM Nasional, dan RPJMD Provinsi serta berbagai kebijakan dan prioritas program pemerintah dan pemerintah provinsi. Tujuan merujuk pada berbagai dokumen perencanaan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal pada semua tingkatan pemerintahan. RPJMD Kabupaten Flores Timur 2012–2016 memuat visi dan misi kepala daerah. Visi dan misi kepala daerah selanjutnya dilaksanakan melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda pembangunan daerah yang memuat sasaransasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, dan program-program pembangunan. RPJMD merupakan perencanaan strategik daerah. RPJMD Kabupaten Flores Timur tahun 2012 – 2016, dapat digunakan sebagai dasar penilaian kinerja Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen
Halaman I - 1
tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan Bupati dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang nantinya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur dan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati diserahkan kepada DPRD Kabupaten Flores Timur. RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016 disusun berdasarkan beberapa pendekatan sebagai berikut: 1. Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para Calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 2. Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan kerangka berfikir, asumsi dan metoda ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah; 3. Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan ini bermaksud untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta menciptakan konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan melalui konsultasi publik; 4. Atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up), kedua pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat kabupaten dan konsultasi substantif di tingkat pusat dan provinsi, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur. Penyusunan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016 dilakukan melalui berbagai tahapan dialog sektoral maupun dialog umum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan kunci dari pihak Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat. Tahapan proses penyusunan, secara diagramatis dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2.
Halaman I - 2
Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016
RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025
Evaluasi Pembangunan Daerah 2005-2010
Rancangan Awal RPJMD oleh Bapeda Visi, Misi, Program KDH
Mengacu kepada RPJM Nasional Tahun 20102014, dan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2009-2013
Musrenbang RPJMD
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD Berdasarkan hasil Musrenbang RPJMD
Penetapan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur (6 bulan setelah pelantikan)
Sumber : -
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
Halaman I - 3
Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016
Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
Halaman I - 4
1.2 Landasan Hukum RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012–2016, disusun berdasarkan: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
Pemeriksaan
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional; 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Halaman I - 5
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah; 17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009-2013; 18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027. 1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Hubungan RPJMD Kabupaten Flores Timur dengan dokumen perencanaan lainnya memiliki keterkaitan vertikal dan horizontal sebagai berikut : 1. RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016 merupakan satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025; RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 dan RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025. Penyusunan RPJMD ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009-2013. Memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi NTT dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan arah kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional dan provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah. 2. Penyusunan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016 juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN),
Halaman I - 6
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur. 3. RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. 4. RPJMD juga akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD). Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bersifat indikatif, yang akan diderivasi menjadi Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan bagi SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RPJMD yang berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten Flores Timur dimaksudkan untuk: (a) menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan (b) menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang kabupaten. Keterkaitan antara RPJMD dengan rangkaian dokumen lainnya, mulai dari RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKPD dan APBD dapat digambarkan secara sistematis pada Gambar 1.3.
Gambar 1.3 Hubungan antara RPJMD Kabupaten dengan Dokumen Perencanaan lain
RTRWN RPJP Nasional
RPJM Nasional Diperhatikan
Diacu
RPJP Daerah
RTRWD
RKP
Pedoman
Diacu
RPJM Daerah
Dijabarkan
RKP Daerah
Pedoman
RAPBD
APBD
RKA
DPA
Pedoman Pedoman
Bahan
Renstra SKPD
Diacu Pedoman
Bahan
Renja SKPD
Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
Halaman I - 7
Gambar 1.3 di atas menunjukkan bahwa RPJMD dirumuskan dengan mengkaji berbagai dokumen perencanaan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yang antara lain merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Tinjauan kebijakan perencanaan pembangunan tersebut sebagai berikut : Tinjauan RPJPN RPJPN merupakan acuan pembangunan jangka panjang nasional yang dipergunakan sebagai acuan pembangunan jangka panjang daerah. Berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional yaitu (1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; (4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu; (5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; (6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari; (7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan (8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok untuk mencapai visi dan misi pembangunan tersebut. Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Setiap sasaran pokok dalam delapan misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1 (2005-2009, RPJM ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan
Halaman I - 8
penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Kondisi aman dan damai di berbagai daerah Indonesia terus membaik dengan meningkatnya kemampuan dasar pertahanan dan keamanan negara yang ditandai dengan peningkatan kemampuan postur dan struktur pertahanan negara serta peningkatan kemampuan lembaga keamanan negara. Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum, tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional. Sejalan dengan itu, kehidupan bangsa yang lebih demokratis semakin terwujud ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa. Posisi penting Indonesia sebagai negara demokrasi yang besar makin meningkat dengan keberhasilan diplomasi di forum internasional dalam upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel yang makin meningkat, yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah. Kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah; dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa; serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa. Daya saing perekonomian meningkat melalui penguatan industri manufaktur sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha; peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; serta penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Kondisi itu didukung oleh pengembangan jaringan infrastruktur transportasi, serta pos dan telematika; peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bioenergi, panas bumi, tenaga air, tenaga angin, dan
Halaman I - 9
tenaga surya untuk kelistrikan; serta pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman. Bersamaan dengan itu, industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan. Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang; mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan; serta terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor. Kondisi ini didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. Tinjauan RTRWN Tinjauan RTRWN dapat dilihat dari pola dan struktur ruang nasional di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pola ruang secara garis besar terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Kawasan budi daya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah yang berkelanjutan berwawasan lingkungan, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia. Kawasan lindung yang menjadi perhatian di sini adalah hutan lindung dan hutan konservasi, yang merupakan suaka alam dan pelestarian alam. Hutan lindung tersebar di seluruh kabupaten/kota. Sedangkan cluster kawasan hutan konservasi tersebar di sekitar Panite, kawasan Mutis Timau, Besikama, kepulauan kecil di Kabupaten Alor, kepulauan di Kabupaten Sikka, Riung, Labuan Bajo, dan kawasan di Kabupaten Sumba Tengah dan sekitarnya. Struktur ruang yang ditinjau meliputi pengembangan sistem kota-kota dan pusat permukiman dan pengembangan kawasan prioritas. Sistem kota dan pusat permukiman secara nasional di Provinsi NTT meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Kota Kupang; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di So’E, Kefamenanu,
Halaman I - 10
Maumere, Ende, Ruteng dan Waingapu; serta Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Kefamenanu, Atambua dan Kalabahi. Kawasan andalan di darat meliputi Kawasan Andalan Kupang dan sekitarnya, Kawasan Andalan Ende–Maumere dan sekitarnya, Kawasan Andalan Ruteng–Bajawa, Kawasan Andalan Komodo dan sekitarnya serta Kawasan Andalan Pulau Sumba. Kawasan andalan di laut meliputi Kawasan Andalan Laut Sawu–Timor dan sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Flores dan sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Sumba dan sekitarnya. Tinjauan RPJPD Provinsi NTT Berdasarkan kondisi wilayah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur, dan menurut perkembangan selama dasawarsa terakhir, serta dengan memperhatikan berbagai kemajuan, tantangan dan ancaman pembangunan selama dua dasawarsa ke depan maka visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun 20052025 dirumuskan sebagai berikut: NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. Untuk mencapai visi di atas, yang memuat tujuan pembangunan yang sarat dengan makna, maka ditetapkan misi pembangunan yang merupakan usaha konkret untuk mewujudkan visi pembangunan yang masih umum dan abstrak. Misi pembangunan NTT selama periode tersebut yaitu (1) Mewujudkan masyarakat NTT yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (2) Mewujudkan manusia NTT yang berkualitas dan berdaya saing global; (3) Mewujudkan masyarakat NTT yang demokratis berlandaskan hukum; (4) Mewujudkan NTT sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan; (5) Mewujudkan NTT sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan; (6) Mewujudkan posisi dan peran NTT dalam pergaulan antarnegara, daerah dan masyarakat; dan (7) Mewujudkan NTT sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim. Merujuk pada evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi NTT Tahun 2004–2008, maka RPJP tahap kedua Tahun 2009–2013, memberikan perhatian pada upaya pemenuhan program yang sinergis dengan Millennium Development Goal’s (MDGs) dengan penekanan pada “Pertumbuhan melalui Pemerataan” yang berakses terhadap daya saing sumber daya manusia NTT, kemampuan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengembangan kelembagaan keuangan ekonomi mikro serta menciptakan daya saing produk unggulan potensi daerah di pasar global. Kondisi sumberdaya manusia NTT yang berdaya saing global dapat tercapai apabila didukung oleh moral, etika, budaya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan profesionalisme dan moral aparatur untuk memberikan layanan publik yang lebih murah, cepat, transparan dan akuntabel. Peningkatan SDM aparatur diarahkan untuk menuntaskan kesejahteraan masyarakat NTT berdasarkan indikator pendapatan per kapita;
Halaman I - 11
menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran; meningkatnya pendidikan masyarakat dan mutu pendidikan, relevansi pendidikan serta daya saing lulusan; meningkatnya derajat kesehatan dan perbaikan status gizi; peningkatan peran perempuan dan perlindungan anak, pengembangan kreativitas pemuda. Konteks manusia NTT yang berkualitas dan berdaya saing global, ditandai dengan meningkatnya pemerataan dan perluasan akses dan mutu lembaga pendidikan serta pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat; meningkatnya mutu, relevansi dan keunggulan pada semua jenis dan jenjang pendidikan; meningkatnya manajemen pembangunan sumberdaya manusia secara transparan dan akuntabel; meningkatnya pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan pendidikan dan layanan kesehatan. Masyarakat NTT yang demokratis berlandaskan hukum dan pergaulan antarnegara, daerah dan masyarakat ditentukan dengan stabilitas wilayah dan keadilan hukum, keamanan dan kesejahteraan wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara Republik Demokrasi Timor Leste dan keamanan wilayah perbatasan laut dengan Australia, yang ditandai dengan peningkatan aktivitas lintas batas, meningkatnya kinerja pasar perbatasan; pelaksanaan Pilkada berjalan demokratis dan damai; penegakan supremasi hukum, penurunan konflik politik antardaerah, penguatan peran masyarakat sipil dan kelembagaan keagamaan serta kelembagaan politik. Dalam mendukung NTT sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan perlu dikembangkan pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan dan sumberdaya lainnya secara terencana dan terkoordinasi serta berkelanjutan; pembukaan daerah–daerah terisolasi dan terpencil; peningkatan jaringan infrastruktur transportasi; meningkatnya promosi wisata budaya, bahari dan alam serta menumbuhkembangkan jiwa wirausaha pada masyarakat NTT; meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik rakyat; dan terciptanya stabilitas politik, ekonomi dan keamanan di daerah perbatasan serta pengarusutamaan gender pada bidang pembangunan. Untuk mewujudkan NTT sebagai wilayah keseimbangan lingkungan membutuhkan rehabilitasi, konservasi dan pengendalian kawasan hutan–lahan kritis; pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam, merehabilitasi dan perbaikan daerah/kawasan sumberdaya alam yang telah dirusak oleh aktivitas manusia dan akibat alam untuk menjamin terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan; Sumberdaya air dan DAS; Akses air bersih dan tata kelola pemukiman yang baik dan meningkatnya lingkungan sosial yang tertib, nyaman dan damai; meningkatnya pengembangan IPTEK yang ramah lingkungan serta redistribusi domisili baru. Dalam mewujudkan NTT sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim perlu didukung dengan proses penyadaran masyarakat melalui Gemala;
Halaman I - 12
peningkatan sarana dan prasarana perikanan; peningkatan sumberdaya manusia nelayan, perlindungan dan pengawasan habitat laut; kebijakan fiskal daerah berdasarkan luas darat dan laut; regulasi perikanan dan kelautan yang berpihak kepada daerah dan masyarakat; dan pemanfaatan potensi laut untuk peningkatan pendapatan rakyat; mengembangkan sekolah kejuruan berdasarkan tuntutan profesionalisme pasar kerja. RPJPD Provinsi NTT pada tahap kedua ini diharapkan dapat mencapai beberapa indikator umum yaitu (1) IPM mencapai angka 68,3; (2) Buta aksara yang tersisa sebanyak 10 ribu; (3) AKB 45/1000 Kelahiran Hidup dan AKI 300/100.000 KH; (4) Kemiskinan 22%; (5) Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,5%; (6) Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat; (7) Good governance dan penegakan hukum dan HAM; (8) Pembangunan yang responsif gender; dan (9) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan kelestarian lingkungan. Tinjauan RPJMD Provinsi NTT a. Pembangunan Bidang Pendidikan Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA, meningkatkan Persentase Kelulusan, menurunkan Angka Buta Huruf, meningkatkan Proporsi Rasio Siswa-Kelas, Siswa-Guru, Siswa-Sekolah dan meningkatkan Kualifikasi Pendidikan Guru dan mendekatkan Pelayanan Pendidikan Kepada Masyarakat, khusus SLTP dan SLTA. b. Pembangunan Bidang Kesehatan Pembangunan bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui upaya penurunan Kasus Kematian Ibu, Bayi dan Anak Balita; meningkatkan Status Gizi Anak Balita; meningkatkan Kualitas Lingkungan dan meningkatkan Usia Harapan Hidup. c. Pembangunan Bidang Ekonomi Pembangunan bidang ekonomi diarahkan untuk penyerapan dan/atau penciptaan kesempatan kerja; peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pendapatan per kapita; dan penurunan tingkat kemiskinan, dengan strategi yang dilakukan adalah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian serta mengembangkan industri berbasis pertanian. Ekstensifikasi dan intensifikasi diprioritaskan pada komoditi-komoditi yang mempunyai daya sebar tinggi untuk mencapai pertumbuhan minimal 5% pertahun, sehubungan dengan tingginya tingkat pengangguran tersembunyi serta tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 2,4% per tahun. d. Pembangunan Bidang Infrastruktur Pembangunan bidang Infrastruktur ditujukan pada upaya penyiapan dan pengembangan prasarana dan sarana pendukung produksi yang dapat membuka keterisolasian wilayah dan mempermudah akses masyarakat
Halaman I - 13
terhadap sentra-sentra produksi dan pelayanan sosial dasar lainnya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk akses terhadap pasar dan mendukung upaya peningkatan produktivitas pertanian. Sasaran Pembangunan infrastruktur untuk lima tahun ke depan yakni tahun 2008-2013 meliputi (1) Peningkatan pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana perhubungan dan komunikasi untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia; (2) Peningkatan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana sumber daya air, irigasi, embung dan bendungan; (3) Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana pendidikan, kesehatan, agama dan pendidikan; (4) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana kelistrikan dan mengembangkan sumber energi yang berkelanjutan; (5) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi; dan (6) Peningkatan pembangunan perumahan dan permukiman. e. Pembangunan Bidang Hukum dan Keadilan Sasaran Pembangunan Bidang Hukum dan Keadilan yang akan dicapai adalah Terbentuknya sistem hukum daerah yang terarah untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial di NTT, terciptanya sinkronisasi hukum, dan hukum yang berpihak pada kepentingan rakyat; Meningkatnya komitmen dan koordinasi aparat penegak hukum dalam pemberantasan KKN dan pelanggaran HAM; Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat; Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan produk hukum; Memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; Meningkatnya kualitas pemerintahan yang baik melalui tertib administrasi, tertib fungsi pengawasan, tindaklanjut hasil pengawasan serta penerapan sanksi yang tegas sesuai dengan kewenangan; Meningkatnya kualitas kinerja kelompok jejaring RAN-HAM dan percepatan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi; Terlaksananya pembentukan dan penguatan kelompok sadar hukum; dan Terwujudnya penyediaan dan penyebarluasan akses informasi bagi masyarakat pencari keadilan. f. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan, Kesejahteraan Anak dan Partisipasi Pemuda Peningkatan peran perempuan pada berbagai bidang pembangunan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan merupakan tujuan dari program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan, peningkatan prestasi pada bidang pendidikan dan olah raga, serta perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan tujuan utama pembangunan bidang pemuda dan perlindungan terhadap anak. g. Konsolidasi Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Halaman I - 14
Sasaran pembangunan bidang tata ruang adalah meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pada pola tata ruang, yang mencakup kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan tertentu, serta struktur ruang, yang mencakup pusat permukiman, jaringan aksesibilitas dan kawasan prioritas, agar penyimpangan total yang terjadi berada dibawah angka 30%; dan menjaga agar bentang kawasan lindung mencapai angka minimum 30% dari luas wilayah. Di bidang lingkungan hidup, sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya alam, pesisir dan laut dengan memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara optimal; Meningkatnya pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dan degradasi lahan; Meningkatnya upaya penghijauan dan rehabilitasi lahan kritis serta konservasi kawasan pesisir pantai; Meningkatnya pengawasan terhadap pemanfaatan SDA serta meningkatnya upaya-upaya rehabilitasi perbaikan daerah/kawasan dan sumberdaya alam yang telah mengalami pengrusakan; Meningkatnya luas kawasan konservasi laut dan meningkatnya jenis/genetik biota laut langka dan terancam punah; Terintegrasinya pembangunan laut, pesisir, dan daratan dalam satu kesatuan pengembangan wilayah; Terselenggaranya pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara serasi sesuai dengan daya dukung lingkungannya; Terwujudnya ekosistem pesisir dan laut yang terjaga kebersihan, kesehatan, dan produktivitasnya; Konservasi hutan dan rehabilitasi lahan DAS diprioritaskan untuk menjamin pasokan air dan sistem penopang kehidupan lainnya; Teridentifikasinya “kawasan rawan bencana geologi” sebagai upaya pengembangan sistem mitigasi bencana; Berkurangnya kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI) dan usaha-usaha pertambangan yang merusak dan yang menimbulkan pencemaran; Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam eksploitasi energi dan sumber daya mineral; Dilakukannya usaha pertambangan yang mencegah timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan; Meningkatnya kualitas air permukaan dan kualitas air tanah; Meningkatnya kualitas udara perkotaan khususnya di kawasan perkotaan yang didukung oleh perbaikan manajemen dan sistem transportasi kota yang ramah lingkungan; dan Meningkatnya upaya pengelolaan sampah perkotaan dengan menempatkan perlindungan lingkungan sebagai salah satu faktor penentu kebijakan. h. Agenda Khusus Agenda khusus pembangunan Provinsi NTT tahun 2009-2013 diarahkan pada beberapa aspek sebagai berikut: 1) Penanggulangan kemiskinan; Dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan dan peluang yang ada, maka pembangunan bidang ekonomi diarahkan untuk penyerapan dan/atau penciptaan kesempatan kerja; peningkatan
Halaman I - 15
produktivitas tenaga kerja dan pendapatan per kapita; dan penurunan tingkat kemiskinan. Strategi yang dilakukan adalah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dengan prioritas kepada komoditi-komoditi yang mempunyai daya sebar tinggi; Mendorong ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian untuk mencapai pertumbuhan minimal 5% per tahun, sehubungan dengan tingginya tingkat pengangguran tersembunyi serta tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 2,4% per tahun. Dan mengembangkan industri berbasis pertanian. 2) Pembangunan daerah perbatasan. Pembangunan daerah perbatasan bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah perbatasan antar negara, baik melalui pembangunan sarana dan prasana sosial dasar maupun penciptaan situasi yang kondusif yang dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan. Sedangkan di daerah perbatasan antar kabupaten/kota pembangunan lebih diarahkan pada upaya penyelesaian batas antar daerah. Sasaran pembangunan daerah perbatasan tahun 2009-2013 adalah: Meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan, terutama penyelesaian batas administrasi antara Kabupaten Belu dan TTS, Kabupaten Manggarai dan Ngada, Kabupaten Kupang dan Kota Kupang; Peningkatan rasa aman bagi masyarakat yang berada di perbatasan antarkabupaten/kota yang belum selesai; Mendukung upaya penciptaan keamaan di perbatasan antar negara; Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat miskin baik yang berada di perbatasan antardaerah maupun antarnegara. 3) Pembangunan Daerah Kepulauan. Sasaran Pembangunan daerah kepulauan yang akan dicapai adalah: Terwujudnya penyediaan prasarana dan sarana sosial dasar, terutama pendidikan, kesehatan dan ekonomi; Meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan perdesaan yang ditandai dengan terwakilinya aspirasi semua kelompok masyarakat dan meningkatnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan; Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan, terutama perempuan dan anak; Meningkatnya upaya pengamanan di pulau-pulau terluar dan terdepan; Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan; dan Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kepulauan. 4) Pembangunan Daerah Rawan Bencana.
Halaman I - 16
Sasaran pembangunan daerah rawan bencana tahun 2009-2013 adalah: Meningkatnya koordinasi antarpemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya bencana; Tersedianya peta daerah rawan bencana; Tersedianya tenaga siaga bencana dan relawan yang terlatih; Meningkatnya kesadaran dan peranserta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya bencana; Pengembangan sistem kewaspadaan dini terhadap bahaya bencana melalui Early Warning System (EWS); dan Meningkatnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap sarana dan prasarana sosial dasar di daerah bencana. Tinjauan RTRW Provinsi NTT RPJMD Provinsi NTT 2009–2013 disusun dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau RTRW Provinsi NTT Tahun 2006– 2020 yang telah ditetapkan dengan Perda. Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan spasial pelaksanaan pembangunan wilayah mencakup fungsi-fungsi, antara lain: Menjadi penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota; Merupakan matra ruang RPJPD Tahun 2005–2025 dan RPJMD; Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor; Memberikan arahan umum lokasi investasi yang dilakukan kalangan usaha, masyarakat dan pemerintah. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2006-2020, mencakup perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang sebagai matra ruang pembangunan daerah untuk mewujudkan kebijakan struktur tata ruang dan pola pemanfaatan tata ruang. Tinjauan khusus dilakukan terhadap struktur tata ruang wilayah provinsi NTT yang meliputi: Pengembangan sistem kota-kota dan pusat permukiman; Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah, yang meliputi sistem jaringan transportasi, sumber dan jaringan distribusi tenaga listrik, sistem jaringan telekomunikasi; dan sistem prasarana sumberdaya air dan Pengembangan kawasan prioritas. Pengembangan sistem pusat permukiman wilayah provinsi, khususnya pusat permukiman perkotaan, yang terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yang meliputi Kota PKN yaitu Kota-kota Kupang, Atambua, Waingapu, Labuanbajo dan Maumere; Kota PKW yaitu Kota-kota ibukota Kabupaten dan ibukota Kabupaten pemekaran serta ibukota kecamatan strategis; dan Kota PKL yaitu meliputi seluruh kota–kota ibu kota, kota kecamatan di Kabupaten yang memliki keterkaitan kuat dengan PKL. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah yang mencakup sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem jaringan transportasi udara, yang merupakan satu keterpaduan sistem moda dan jaringan yang menghubungkan pusat-pusat permukiman dan kawasan-kawasan prioritas.
Halaman I - 17
Pengembangan sistem energi dan kelistrikan disesuaikan dengan pengembangan sumber-sumber energi listrik yang ada dan energi alternatif, pusat pembangkit listrik, sistem jaringan transmisi dan distribusi, jaringan terinterkoneksi dengan jaringan inter dan antarkawasan dan atau kabupaten. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi wilayah meliputi pengembangan stasiun bumi dan pengembangan jaringan transmisi baik sistem jaringan kabel ataupun nir-kabel. Pengembangan sistem prasarana sumberdaya air wilayah meliputi penetapan wilayah sungai untuk pengembangan kawasan budidaya, sistem pusat permukiman, dan perlindungan di kawasan tangkapan air dan daerah aliran sungai kritis. Pengembangan kawasan prioritas ditetapkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, keseimbangan pengembangan wilayah, keseimbangan ekosistem dan keamanan wilayah. Kawasan prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah adalah: (1) Pada intinya arahan pengembangan yang diterapkan pada kawasan andalan, yang telah diidentifikasi, bertujuan untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada agar potensi-potensi yang terkandung dapat dimanfaatkan dan didayagunakan seoptimal mungkin, dalam rangka pengembangan wilayah yang lebih luas. (2) Kawasan Pesisir dan Laut meliputi 9 Satuan Kawasan Pengembangan Pesisir Laut Terpadu (SKPLT) yaitu: SKPLT-Selat Ombai-Laut Banda, SKPLT-Laut Sawu I, SKPLT- Laut Sawu II, SKPLT-Laut Sawu III, SKPLT–Laut Flores, SKPLT-Selat Sumba, SKPLT-Laut Timor, SKPLT-Laut Hindia, SKPLT-Selat Sape; (3) Kawasan prioritas yang ditetapkan untuk keseimbangan pengembangan wilayah meliputi: Kawasan daerah terbelakang; Sub Kawasan Pesisir; Lembata Selatan, Alor, Selatan Sumba, Flores Utara, Timor Selatan, Rote Selatan; Sub Kawasan Pedalaman; Timor Utara, Timor Selatan, Lembata Tengah dan Timur, Sumba Timur, Gizing dan Pota; Sub. Kawasan Pulau–pulau kecil: Sabu, Raijua, Semau, Palue, Babi, Ndao, Kepulauan Alor dan Pantar dan gugusan pulau di Manggarai Barat; (4) Sedangkan kawasan prioritas yang ditetapkan untuk keseimbangan ekosistem meliputi kawasan berfungsi lindung di kawasan perbatasan negara, perbatasan provinsi dan lintas kabupaten, kawasan kritis dan kawasan rawan bencana lintas kabupaten; dan (5) Kawasan prioritas yang ditetapkan untuk keamanan wilayah meliputi kawasan pulau-pulau terluar, seperti pulau Batek, Ndana, Salura, Mengkudu dan Kotak. Pola pemanfaatan ruang wilayah provinsi menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya serta kawasan tertentu. Arahan pengembangan sistem perwilayahan ditetapkan dengan memperhatikan ekosistem kepulauan yang dibagi menjadi tiga wilayah pengembangan: (1) Wilayah Pengembangan I meliputi Timor Barat, Rote dan Alor, dengan pengembangan komoditi unggulan pertanian lahan kering, hortikultura, peternakan dan kelautan serta pengembangan basis kegiatan penunjang terdiri dari lahan basah, perkebunan, pariwisata dan pertambangan;
Halaman I - 18
(2) Wilayah Pengembangan II meliputi Flores dan Lembata, dengan pengembangan komoditi unggulan pertanian lahan basah, hortikultura, perkebunan, kelautan dan pariwisata serta pengembangan penunjang lahan kering, dan pertambangan; dan (3) Wilayah Pengembangan III meliputi Sumba, dengan pengembangan utama komoditi unggulan untuk lahan basah, lahan kering, hortikultura, peternakan, kelautan, dan pariwisata serta pengembangan penunjang perkebunan dan pertambangan. Tinjauan RPJPD Kabupaten Flores Timur Visi pembangunan Flores Timur dalam RPJPD tahun 2005-2025 adalah: Flores Timur yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, dan Berdaya Saing. Visi ini mengarah pada pencapaian tujuan nasional seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang sejalan dengan tujuan pembangunan daerah. Visi ini dapat diukur untuk mengetahui kemajuan, kesejahteraan, martabat, dan daya saing yang ingin dicapai di daerah ini. Beberapa pertimbangan dalam menetapkan visi adalah mencakup: (1) Kondisi faktual masyarakat Flores Timur dalam kaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat, harkat, martabat dan derajat manusia maupun masyarakat; (2) Cita-cita luhur kemerdekaan bangsa Indonesia; (3) Tuntutan dan kebutuhan peningkatan kualitas manusia sejalan dengan tingkat perkembangan global. Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah sebagaimana tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan jangka panjang daerah sebagai berikut : 1. Mewujudkan Daya Saing Daerah adalah memperkuat perekonomian lokal berbasis keunggulan wilayah hingga memperoleh keunggulan kompetitif yang memiliki keterkaitan dengan sistem produksi, distribusi dan pelayanan. Mengedepankan pengembangan SDM berkualitas dan berdaya saing pada semua aspek kehidupan, pembangunan infrastruktur yang maju dan penegakan supremasi hukum. Misi ini bermakna mewujudkan suatu kondisi masa depan daerah dan SDM yang memiliki keunggulan kompetitif dan berkemampuan untuk mendayagunakan sejumlah modal pembangunan secara efektif dan efisien. 2. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan wilayah yang berbasis masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, pembangunan kelompok atau wilayah yang masih tertinggal, menanggulangi kemiskinan secara terprogram, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, mengurangi diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender. Misi ini bermakna mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah pada tingkatan atau taraf yang memadai pada semua aspek kehidupan. 3. Mewujudkan Manusia dan Masyarakat Bermoral dan Berbudaya adalah memperkuat jati diri dan kekhasan karakter daerah sebagai satu kesatuan
Halaman I - 19
karakter bangsa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memenuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan daerah, memantapkan landasan spiritual, moral dan etik pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan bangsa. Misi ini bermakna mewujudkan kemajuan dan kesejahteran secara bermartabat di atas dasar nilai-nilai kebenaran, kejujuran, pemerataan dan keadilan sebagai indikator pencapaian prestasi kemajuan dan kesejahteraan. 4. Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik adalah penerapan prinsipprinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, kemitraan dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktek KKN. Misi ini bermakna mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan menegakkan kewibawaan pemerintah di mata rakyat. Visi pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025 adalah Flores Timur yang maju, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai ukuran tercapainya visi tersebut, maka pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut : 1. Terwujudnya daya saing daerah untuk mencapai kehidupan masyarakat yang meningkat dan sejahtera. Hal ini ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut: a. Struktur ekonomi yang kokoh dengan keunggulan kompetitif yang berbasis wilayah. Aktivitas ekonomi digerakan dari sektor pertanian, pertambangan dan jasa melalui pengelolaan secara efisien, sehingga menghasilkan komoditi yang berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing, dan meningkatnya peran jasa dengan kualitas pelayanan bermutu dan berdaya saing. b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia berdasarkan indikator pendidikan, kesehatan, adopsi dan penguasaan teknologi termasuk teknologi komunikasi dan informasi serta memiliki daya yang kuat dalam memberikan peran bagi pembangunan umumnya dan diri sendiri. c. Kontinuitas pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi terhadap meningkatnya pendapatan perkapita, dan mampu menekan tingkat pengangguran setidak-tidaknya sampai pada tingkat terendah serta pengurangan penduduk miskin minimal 1 % dari total penduduk miskin sekarang. d. Jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi, dan terpenuhinya pasokan tenaga listrik maupun air yang memadai, termasuk pelayanan pos dan telematika serta konservasi sumber daya air.
Halaman I - 20
e.
Terwujudnya tata pemerintahan yang baik melalui profesionalisme aparatur negara sehingga mampu mendukung konsep pembangunan Flores Timur baru. 2. Terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan. Hal ini ditentukan oleh : a. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang lebih meningkat di seluruh wilayah, melalui proses distribusi pembangunan yang merata, sekaligus membuka ruang bagi transfer nilai dari wilayah surplus ke wilayah minus sehingga dapat menekan kesenjangan antarwilayah. b. Tingkat ketahanan pangan berada pada status aman baik mengenai ketersediaan, keanekaragaman, dan kualitas gizi yang memadai serta instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga. c. Kebutuhan hunian dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, akuntabel sehingga dapat mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. 3. Terwujudnya manusia dan masyarakat yang bermoral dan berbudaya. Hal ini ditentukan oleh : a. Integritas manusia dan masyarakat daerah yang kokoh, kompetitif dengan ciri memiliki watak dan perilaku manusia/masyarakat agamis, berbudi luhur, toleran, gotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. b. Peradaban yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang semakin memperkuat jati diri dan kepribadian daerah. 4. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Hal ini ditandai oleh: a. Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. b. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan berlangsung dalam suasana terbuka dan bertanggung jawab baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. c. Adanya tindakan konkret penegakan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Sesuai amanat dokumen RPJPD Kabupaten Flores Timur, kondisi umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut : 1. Kondisi Geomorfologi a. Kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup yang memungkinkan adanya jaminan kehidupan bermartabat karena didukung oleh pemanfaatan tanah dan hutan secara intensif sejalan dengan upaya ekstensifikasi. b. Kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup yang memungkinkan terjadinya adopsi teknologi pertanian, perkebunan, dan kehutanan hingga terjadi kompensasi usaha dari pertanian, perkebunan, dan kehutanan ke
Halaman I - 21
usaha jasa dan perdagangan dengan menjadikan usaha sebelumnya sebagai usaha penyangga. c. Kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup yang memberikan ruang bagi proses reboisasi atau penghutanan kembali dalam rangka perlindungan dan penciptaan paru-paru dunia bagi daerah dalam rangka terwujudnya keseimbangan ekosistem. 2. Kondisi Demografis a. Kondisi demografi yang memungkinkan adanya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkendali sehingga dapat menekan terjadinya ledakan penduduk dan dampak ikutan lainnya yang bersifat negatif dan menambah beban bagi daerah. b. Kondisi demografi yang memberikan jaminan adanya penurunan persentase pengangguran terbuka maupun pengangguran terselubung pada tingkat atau persentase tertentu, sekaligus terbukanya lapangan usaha walaupun dalam skala kecil yang didukung oleh iklim usaha yang kondusif baik di sektor usaha primer, sekunder maupun tersier. c. Kondisi demografi yang memungkinkan terciptanya tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas memenuhi standar kebutuhan pasar kerja di setiap sektor usaha yang berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja. 3. Kondisi Ekonomi dan Sumber Daya Alam a. Kondisi ekonomi dan sumber daya alam senantiasa berada dalam suasana ekonomi dan iklim kehidupan daerah yang kondusif dengan didukung oleh infrastruktur berupa pasokan listrik, air dan keadaan prasarana jalan yang memadai serta langgeng, sehingga dapat memberikan ruang bagi investor untuk berinvestasi di daerah. b. Kondisi ekonomi dan sumber daya alam memungkinkan berkembangnya PDRB sedemikian rupa dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat untuk mencapai pertumbuhan yang seimbang, melalui pengembangan sektor usaha ekonomi pertanian sebagai motor penggerak usaha ekonomi lainnya. c. Kondisi ekonomi dan sumber daya alam memungkinkan adanya jaminan terjadinya akselerasi pemanfaatan sumber daya alam untuk menggerakan pertumbuhan PDRB yang mencerminkan terjadinya proses distribusi dan pemerataan, sehingga dapat mengeliminir kesenjangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah. 4. Kondisi Sosial Budaya a. Kondisi sosial budaya dan politik memungkinkan berkembangnya pendidikan dan kesehatan masyarakat pada tingkat/derajat kemapanan dan memenuhi indikator jenjang, ketenagaan, kelulusan, sarana dan prasarana, kurikulum, menurunnya tingkat kematian bayi, ibu melahirkan, dan meningkatnya usia harapan hidup yang didukung oleh proses pelayanan kesehatan yang memadai.
Halaman I - 22
Kondisi sosial budaya dan politik yang memberikan iklim dan suasana kehidupan keberagamaan maupun politik yang harmonis, mapan, terhindar dari tekanan apapun nama dan bentuknya. Setiap partisipasi politik atau untuk kehidupan keagamaan bersifat otonom dalam mewujudnyatakan hak dan kewajiban keagamaan maupun politik, bukan mobilisasi. 5. Kondisi Prasarana dan Sarana Daerah a. Kondisi prasarana dan sarana daerah yang memungkinkan terjadinya aksesibilitas dan transfer nilai dari satu wilayah ke wilayah lainnya karena tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan yang memenuhi syarat baik tingkat kelayakan teknis maupun kelayakan ekonomis, sekaligus memenuhi tuntutan kebutuhan investasi bagi para investor. b. Kondisi prasarana dan sarana daerah yang memungkinkan terjadinya mobilisasi arus orang, barang, maupun jasa hingga ke pedesaan baik di darat maupun antarpulau, atau lokal. b.
Tinjauan RTRW Kabupaten Flores Timur 1. Rencana Struktur Ruang Wilayah Berdasarkan hasil analisis tentang struktur wilayah, Kabupaten Flores Timur dibagi menjadi beberapa tingkatan/orde perkotaan sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan wilayah dengan memperhatikan kondisi fisiografis wilayah, kependudukan, kelengkapan fasilitas, kelengkapan infrastruktur wilayah, dan interaksi sosial-ekonomi antar kawasan, Dalam penentuan hirarki perkotaan di Kabupaten Flores Timur direncanakan berdasarkan perkembangan perkotaan pada masa mendatang yang dibagi dalam Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah hinterlandnya, diharapkan mampu sebagai motor penggerak pembangunan, sebagai motor penggerak perekonomian wilayah, dan sebagai stimulator bagi perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian wilayah. Berdasarkan rencana Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Larantuka diarahkan sebagai hierarki II (Kota dengan Skala Kegiatan Wilayah), sehingga dalam penentuan SSWP dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Flores Timur perlu diselaraskan dengan kedudukannya di provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana hierarki kecamatan di Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut : (1) Hierarki II adalah Kecamatan Larantuka; (2) Hierarki III adalah Kecamatan Adonara Timur dan Kecamatan Ile Mandiri; (3) Hierarki IV adalah Kecamatan Witihama dan Solor Timur, Kecamatan Wulanggitang; dan (4) Hierarki V adalah kecamatan yang berfungsi sebagai hinterland, yang meliputi Kecamatan Titehena, Kecamatan Adonara Barat, Kecamatan Adonara Tengah, Kecamatan Adonara, Kecamatan Ile Boleng, Kecamatan Solor Barat, Kecamatan Wotan Ulumado, Kecamatan Tanjung Bunga, Kecamatan Klubagolit, Kecamatan Demong Pagong, Kecamatan Lewolema, dan Kecamatan Ile Bura.
Halaman I - 23
Selanjutnya sistem perkotaan di Kabupaten Flores Timur dibagi berdasarkan kriteria PKN, PKW dan PKL dimana Kota PKN yaitu Kota Kupang, Kota PKW yaitu So’E, Kefamenanu, Ende, Maumere, Waingapu, Ruteng, Labuan Bajo dan Kota PKL terdiri atas : Kota PKL-1 yaitu Kota Larantuka sebagai ibukota Kabupaten; Kota PKL-2 yaitu ibukota kecamatan yang berkedudukan sebagai pusat SSWP; dan Kota PKL-3 yaitu meliputi seluruh kota–kota ibukota kecamatan di Kabupaten. 1) Penetapan Fungsi Kawasan Perkotaan Berdasarkan hierarki kawasan perkotaan, maka kawasan perkotaan berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya dan sebagai pusat pelayanan umum. Bagi perkotaan kecamatan yang tidak memiliki fungsi sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya, maka perkotaan kecamatan tersebut tetap merupakan wilayah inti bagi desa-desa sekitarnya pada tingkat kecamatan.
Halaman I - 24
2) Rencana Perwilayahan Pembangunan Sesuai dengan penetapan orde/hierarki perkotaan untuk wilayah Kabupaten Flores Timur, serta konsep dan strategi pengembangan wilayah pada bab sebelumnya, maka sistem tata ruang di Kabupaten Flores Timur dibagi menjadi 5 (lima) Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP). Masing masing pusat SSWP akan memiliki fungsi dan peran sesuai dengan potensi yang dimilikinya, serta arahan kegiatan utama berdasarkan kegiatan dominan dan potensial yang memungkinkan untuk dikembangkan di wilayah pengembangan masing-masing. Fungsi, peran, dan arahan kegiatan di setiap SSWP adalah sebagai berikut: 1. SSWP I Sub Satuan Wilayah Pengembangan I meliputi Kecamatan Larantuka, Kecamatan Ile Mandiri, Kecamatan Lewolema, Kecamatan Demon Pagong, Kecamatan Tanjung Bunga dan Kecamatan Adonara Barat. Kecamatan yang terdapat di wilayah pengembangan SSWP I sebagian besar memiliki pusat pelayanan sendiri tapi masih terpengaruh kuat oleh Kota Larantuka sehingga cenderung berorientasi ke Kota Larantuka. Pusat pengembangan SSWP I adalah Kota Larantuka. Fungsi dan peranan Kota Larantuka sebagai pusat SSWP I adalah sebagai berikut : - Pusat pemerintahan skala kabupaten; - Pusat pelayanan pendidikan, kesehatan skala kabupaten; - Pusat perdagangan dan distribusi barang dan jasa skala regional; - Pusat wisata religi; - Pusat pengembangan pelabuhan skala regional. Kegiatan utama pada SSWP I diarahkan pada : - Pusat pemerintahan skala kabupaten; - Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa; - Pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan); - Pengembangan kawasan peternakan; - Pengembangan perikanan dan kelautan; - Pengembangan kegiatan industri yang berorientasi pasar baik industri kecil, industri sedang, maupun industri besar (pengolahan hasil pertanian, kerajinan rakyat, dan industri pengolahan ikan); - Pengembangan kegiatan pariwisata dan sarana/prasarana penunjangnya (seperti : hotel, penginapan dan restoran); - Pengembangan pertambangan. 2. SSWP II Sub Satuan Wilayah Pengembangan II terdiri dari Kecamatan Wulanggitang, Kecamatan Ile Bura dan Kecamatan Titehena, dengan pusat pelayanan di Kecamatan Wulanggitang. Fungsi dan peranan pusat SSWP II adalah: - Pusat pelayanan pendidikan SLTP skala regional; - Pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala lokal; - Pusat pengembangan pertahanan dan keamanan; - Sebagai wilayah perbatasan dengan Kabupaten Sikka. Kegiatan utama pada SSWP II diarahkan pada :
Halaman I - 25
- Pengembangan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan); - Pengembangan peternakan; - Pengembangan industri kecil/home industry (pengolahan hasil pertanian dan kerajinan rakyat); - Pengembangan pariwisata alam; - Pengembangan pertambangan. 3. SSWP III Sub Satuan Wilayah Pengembangan III meliputi Kecamatan Adonara Timur, Kecamatan Ile Boleng, Kecamatan Adonara Tengah dan Kecamatan Wotan Ulumado, dengan pusat pelayanan di Kecamatan Adonara Timur. Fungsi dan peranan untuk pusat wilayah SSWP III dan sekitarnya adalah: - Pusat pendidikan (SLTA/sederajat); - Pusat perdagangan skala lokal; - Jasa perhubungan laut skala regional; - Pariwisata pantai dan budaya. Kegiatan utama pada SSWP III diarahkan untuk : - Pengembangan kegiatan wisata; - Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal; - Pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan); - Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil ternak (susu sapi), home industry pengolahan hasil pertanian); - Pengembangan perikanan dan kelautan; - Pengembangan peternakan; - Pengembangan pertambangan. 4. SSWP IV Sub Satuan Wilayah Pengembangan IV meliputi Kecamatan Witihama, Kecamatan Klubagolit dan Kecamatan Adonara dengan pusat pelayanan di Kecamatan Witihama. Fungsi dan peranan pusat SSWP IV adalah : - Sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lokal; - Sebagai pusat pelayanan kesehatan skala lokal; - Sebagai pusat pengembangan pelabuhan skala regional. Kegiatan utama pada SSWP IV diarahkan sebagai: - Pengembangan kegiatan wisata; - Pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan); - Pengembangan peternakan; - Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil ternak, dan industri pengolahan hasil pertanian); - Pengembangan kegiatan perikanan dan kelautan; - Pengembangan pertambangan. 5. SSWP V Wilayah pengembangan V meliputi Kecamatan Solor Timur dan Solor Barat, dengan pusat pelayanan di Kecamatan Solor Timur. Fungsi dan peranan pusat SSWP V sebagai berikut : - Sebagai pusat perdagangan skala lokal; - Sebagai pusat pendidikan skala lokal;
Halaman I - 26
- Jasa perhubungan laut skala lokal. Kegiatan utama pada SSWP V diarahkan pada: - Pengembangan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan); - Pengembangan kawasan peternakan; - Pengembangan pusat perikanan tangkap; - Pengembangan kegiatan industri (home industry pengolahan hasil pertanian, perikanan hasil laut, hasil perkebunan, dan kerajinan rakyat); - Pengembangan pariwisata; - Pengembangan kehutanan.
3) Rencana Penetapan Kawasan Perkotaan – Kawasan Perdesaan Struktur pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Flores Timur diarahkan dengan terbentuknya perwilayahan kawasan perdesaan dan perkotaan yaitu: 1. Sistem pusat permukiman perdesaan membentuk pusat pelayanan desa secara berhirarkhi sebagai berikut: Pusat pelayanan antardesa, pusat pelayanan setiap desa, dan pusat pelayanan pada setiap kelompok permukiman. Struktur ruang perdesaan tersebut merupakan upaya untuk mempercepat efek pertumbuhan dari pusat-pusat SSWP. 2. Sistem pusat permukiman perkotaan di Kabupaten Flores Timur mengatur: orde/hierarki perkotaan, dan sistem perwilayahan. Kawasan perkotaan dilakukan dengan membuat sistem hierarki perkotaan di kecamatan dengan terbentuknya SSWP. ¾ Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Flores Timur SSWP I 1. Kecamatan Larantuka : Perkotaan : Lamawalang, Waibalun, Lewolere, Pantai Besar, Larantuka, Balela, Pohon Siri, Lohayong, Lokea, Postoh, Amagarapati, Ekasapta, Puken Tobi Wangibao, Sarotari, Weri, dan Mokantarak. Perdesaan : tidak ada. 2. Kecamatan Ilemandiri : Perkotaan : Lewohala, Lewoloba, Riangkemie, Muda Keputu, dan Tiwatobi; Perdesaan : Halakodanuan, Watotutu, dan Wailolong 3. Kecamatan Lewolema : Perkotaan : Bantala, Sinar Hading dan Riang Kotek; Perdesaan : Ile Padung, Lewobele, Painapang, dan Balukhering. 4. Kecamatan Tanjung Bunga : Perkotaan : Sina Malaka, Ratulodong, dan Sinar Hadigala; Perdesaan : Kolaka, Lewo Bunga, Bandona, Bahinga, Waibao, Nusanipa, Lamatutu, Laton Liwo, Patisirawalang, Gekeng Deran, dan Aransina. 5. Kecamatan Demon Pagong : Perkotaan : Bama, Blepanawa dan Lewokluok; Perdesaan : Lamika, Watotika Ile dan Kawalelo
Halaman I - 27
6. Kecamatan Adonara Barat : Perkotaan : Wureh, Bugalima, Kimakamak, Hurung, dan Waiwadan; Perdesaan : Ile Pati, Pajinian, Nimun Danibao, Danibao, Tonuwotan, Bukit Seburi I, Bukit Seburi II, Watobaya, Homa, Duanur, dan Waitukan. ¾ Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Flores Timur SSWP II 1) Kecamatan Wulanggitang : Perkotaan : Boru dan Hokeng Jaya; Perdesaan : Nawakote, Ojandetun, Hewa, Pantai Oa, Waiula, Pululera, Boru Kedang, dan Nileknoheng. 2) Kecamatan Ilebura : Perkotaan : Lewoawang dan Riangbura; Perdesaan : Nuri, Birawan, dan Nobo Konga. 3) Kecamatan Titehena : Perkotaan : Adabang, Serinuho, Ile Gerong dan Kobasoma; Perdesaan : Tuakepa, Konga, Leraboleng, Dun Tana Lewoingu, Tenawahang, Watowara, Lewolaga, dan Lewoingu. ¾ Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Flores Timur SSWP III 1) Kecamatan Adonara Timur : Perkotaan : Terong, Lamahala Jaya, Waiwerang Kota, Waiburak, dan Kiwangona; Perdesaan : Watanpao, Dawata'a, Bilal, Ipiebang, Narasaosina, Lewobunga, Lamalota, Puhu, Kwaelaga, Lamawato, Gelong, Tapobali, Karing Lamalouk, Tuawolo, dan Lamatwelu. 2) Kecamatan Ile Boleng : Perkotaan : Helanlangowuyo, Lewopao, Lamawolo, Boleng dan Harubala; Perdesaan : Lewokeleng, Bedalewun, Lebanuba, Bungalawan, Riawale, Nelelamadike, Nalerereng, Neleblolong, Nelelamawangi, Duablolong, Lamabayung, Dokeng, Lewat, Bajuntaa, dan Nobo. 3) Kecamatan Adonara Tengah : Perkotaan : Lewobele, Kenotan, Lite, dan Horowura; Perdesaan : Bidara, Wewit, Oesayang, Nubalema, Lewopao, Kokotobo, Baya, dan Hokohorowura. 4) Kecamatan Wotan Ulumado : Perkotaan : Wailebe, Tobilota, dan Wotanulumado; Perdesaan : Tanatukan, Nayubaya, Samasoge, Oyang Barang, Klukengnuking, Pandai, Kawela, Beliko, dan Demondei. ¾ Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Flores Timur SSWP IV 1) Kecamatan Witihama : Perkotaan : Pledo, Watoone, Weranggere, Oringbele, dan Lamablawa; Perdesaan : Watololong, Tuagoetobi, Riangduli, Waiwuring, Tobitika, Sandosi, Balaweling, dan Lewopulo. 2) Kecamatan Klubagolit : Perkotaan : Pepak Kelu, Lambunga, Adobala, dan Keluwain; Perdesaan : Nisa Karang, Muda, Sukutokan, Lamapaha, Hinga, Redontena, Mengaaleng, dan Horinara. 3) Kecamatan Adonara : Perkotaan : Sagu , Kolimasang, Kolilanang, dan Adonara; Perdesaan : Nisanulan, Tikatukang, dan Lamahoda.
Halaman I - 28
¾ Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Flores Timur SSWP V 1) Kecamatan Solor Timur : Perkotaan : Moton Wutun, Menanga, Lohayong, dan Lohayong II; Perdesaan : Lewograran, Bubuatagamu, Watanhura I, Watanhura II, Lebao, Liwo, Lamawai, Watohari, Tanahwerang, Watobuku, Labelen, Kewuta, dan Lewogeka. 2) Kecamatan Solor Barat : Perkotaan : Pamakayo, Balaweling I, Balaweling II, Daniwato, Nusa Dani, dan Ritaebang; Perdesaan : Tanahlein, Lamaole, Lewotanaole, Lamawalang, Lemanu, Kalike, Ongalereng, Kalelu, Sulengwaseng, Kenere, Karawatung, dan Kalike Aimatan. 2. Rencana Pola Ruang a. Rencana Penetapan Kawasan Lindung 1) Kawasan Perlindungan Bawahannya : terdiri dari Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Bergambut, Kawasan Resapan Air. 2) Kawasan Perlindungan Setempat: terdiri dari Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, Kawasan Sekitar Danau/Waduk dan Kawasan Sekitar Mata Air. 3) Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya : terdiri dari Kawasan Suaka Alam, Kawasan Suaka Alam Laut dan perairan lainya, Kawasan Pantai Berhutan Bakau, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, dan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan. 4) Kawasan Rawan Bencana : terdiri dari kawasan rawan tsunami, banjir, longsor, pencemaran, letusan gunung api dan rawan penggundulan hutan. b. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya 1) Kawasan Hutan Produksi, terdiri atas: Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Hutan Produksi. 2) Kawasan Pertanian 3) Kawasan Perkebunan 4) Kawasan Perikanan dan Kelautan 5) Kawasan Peternakan 6) Kawasan Permukiman (Permukiman Perdesaan dan Kawasan Permukiman Perkotaan) 7) Kawasan Pariwisata 8) Kawasan Industri (untuk industri besar-menengah : Kecamatan Larantuka dan Kecamatan Tanjung Bunga dan untuk kecamatan yang lainnya juga dapat diklasifikasikan industri terutama yang bertumpu pada pengolahan hasil pertanian (agro-industri). Untuk Kecamatan Wulanggitang, Kecamatan Titehena, Kecamatan Adonara Timur, dan Kecamatan Ile Bura diarahkan untuk LIK (Lokasi Industri Kecil) atau sentra industri kecil yang juga dilengkapi dengan pusat penjualannya. 9) Kawasan Hutan
Halaman I - 29
10) Kawasan Pertambangan (perak, gypsum, tras, serta pasir dan batu) 11) Kawasan Khusus ( Kawasan Bandar Udara, Kawasan Militer, Kawasan Pelabuhan)
Halaman I - 30
c. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kawasan strategis tersebut mencakup kawasan-kawasan yang tumbuh cepat, kawasan-kawasan kritis, kawasan-kawasan terbelakang dan kawasan yang menunjang sektor-sektor strategis : 1) Kawasan prioritas : Pengembangan kawasan prioritas di Kabupaten Flores Timur pada dasarnya sangat terkait dengan RTRW di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diarahkan dalam KWS Tanjungbunga - Magepanda dengan Sub Kawasan Tanjung BungaKonga – Magepanda, sehingga kawasan Tanjung Bunga pengembangan ke depan perlu mendapat penekanan karena tercakup dalam pengembangan skala regional. 2) Pengembangan Kawasan Agropolitan : Pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Flores`Timur dapat diarahkan di Kecamatan Titehena, Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Adonara Barat kondisi ini di dukung oleh karakter fisik wilayah yang sangat subur, penduduknya banyak bergerak di sektor pertanian, didukung infrastruktur jaringan jalan relatif sudah ada, didukung adanya fasilitas ekonomi, serta didukung adanya sistem irigasi yang relatif sudah baik. 3) Kawasan Cepat Tumbuh (KCT) : KCT merupakan kawasan yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan yang memilki keunggulan geografis dan produk unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya yang mempunyai orientasi regional ataupun global. Kawasan strategis bercirikan oleh adanya aglomerasi kegiatan ekonomi dan sentra-sentra produksi/distribusi, adanya potensi sumberdaya dan sektor unggulan yang dapat dikembangkan, adanya kecenderungan konflik dalam pemanfaatan ruang kawasan serta telah tersedianya prasarana penunjang meskipun terbatas. Wilayah Kabupaten Flores Timur yang dapat dikembangkan menjadi kawasan cepat tumbuh adalah Kecamatan Witihama, Kecamatan Larantuka, dan Kecamatan Adonara Timur. 4) Kawasan Militer : Kawasan ini berfungsi sebagai kawasan strategis dalam pertahanan dan keamanan skala nasional. Kawasan ini diarahkan pada desa Boru Kecamatan Wulanggitang. d. Rencana Pengembangan Fasilitas 1) Fasilitas Pendidikan : untuk skala desa, jenis fasilitas pendidikan yang ada setidak-tidaknya pada tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) sampai tingkat Sekolah Dasar (SD). Untuk skala Desa Pusat Pertumbuhan jenis fasilitas pendidikan yang ada setidak-tidaknya sampai pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada skala Kecamatan pemenuhan akan jenis fasilitas pendidikan yang ada setidak-tidaknya sampai pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), sedangkan pada
Halaman I - 31
2)
3)
4)
5)
skala Pusat SSWP fasilitas yang ada setidak-tidaknya sampai pada tingkat Sekolah Kejuruan, Akademi dan Perguruan Tinggi. Fasilitas Kesehatan : Untuk skala desa jenis fasilitas kesehatan yang ada setidak-tidaknya Polindes, untuk skala Desa Pusat Pertumbuhan jenis fasilitas yang ada setidak-tidaknya Puskesmas Pembantu, untuk skala Kecamatan jenis fasilitas yang ada setidak-tidaknya Puskesmas sedangkan pada skala Pusat SSWP jenis fasilitas yang ada sampai pada tingkat Rumah Sakit. Fasilitas Peribadatan : Untuk skala desa jenis fasilitas peribadatan yang ada ialah Masjid, dan untuk Masjid Jami’ seharusnya terdapat pada setiap Kecamatan. Sedangkan untuk jenis fasilitas peribadatan lainnya seperti Gereja, Pura dan Vihara pengadaannya disesuaikan dengan distribusi pemeluknya. Fasiltas Perdagangan dan Jasa : Untuk skala desa jenis fasilitas perekonomian yang ada meliputi koperasi dan pasar, untuk skala pemenuhan pada tingkat Kecamatan meliputi pasar daerah dan pada tingkat Pusat SSWP meliputi Bank dan jasa-jasa lainnya. Fasiltas Ekonomi : Pada beberapa kecamatan saat ini memerlukan peningkatan kondisi sarana ekonomi berupa pasar umum, pasar agrobisnis, maupun terminal agrobisnis. Selain itu perlu peningkatan KUD dan Bank. Beberapa kecamatan yang memerlukan peningkatan kondisi pasar tersebut adalah di 18 Kecamatan di Kabupaten Flores Timur. Sedangkan untuk mendukung tingginya intensitas kegiatan di TPI Amagarapati maka perlu direncanakan peningkatan status menjadi Pelabuhan Nusantara sehingga pada akhirnya dapat terbentuk kota nelayan yang menjadi pusat kegiatan nelayan di Flores Timur.
e. Rencana Sistem Utilitas 1) Air Baku : Air baku ini pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok yakni : air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam. Adapun pemanfaatan air baku di Kabupaten Flores Timur diatur dengan penggunaan sebagai berikut : a) Air Permukaan : Karena selalu mengalir dari sumber/mata air maka dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan, baik untuk keperluan irigasi, air bersih maupun untuk penggunaan lainnya. Adapun untuk wilayah di Kabupaten Flores Timur yang tedapat sumber mata air meliputi Kecamatan Larantuka, Lewolema, Tanjung Bunga, Demon Pagong, Adonara Barat, Wulanggitang, Ile Bura, Titehena, Wotan Ulumado, Adonara Timur, Ile Boleng, Adonara Tengah, Witihama, Klubagolit, Solor Timur dan Solor Barat. b) Air Tanah Dangkal : Air ini akan didapat apabila dilakukan suatu upaya (misalnya dipompa) dan penggunaannya lebih terbatas. Air tanah dangkal ini akan digunakan oleh sebagian besar penduduk
Halaman I - 32
melalui penggunaan sumur pribadi ataupun umum dan terkadang juga untuk keperluan industri. Untuk sumber air dangkal terdapat hampir di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Flores Timur baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan dan digunakan untuk air minum dan keperluan sehari-hari. c) Air Tanah Dalam : Air tanah dalam ini merupakan sumber air yang cukup besar tetapi lokasinya jauh di dalam tanah. Sumber air ini sebaiknya tidak digunakan untuk pemanfaatan sehari-hari, bahkan disarankan untuk tidak dilakukan penggalian dan pemompaan. 2) Sumberdaya Energi : Pengembangan sumberdaya energi dimaksudkan untuk menunjang penyediaan jaringan listrik dan pemenuhan energi. Kebutuhan Listrik PLN di kawasan perencanaan diperkirakan akan terus meningkat. Pengembangan sarana untuk pengembangan listrik meliputi: Pengembangan pembangkit PLT Diesel di Wilayah Kabupaten, Pengembangan Pembangkit : PLT Batu Bara di Desa Nuri Kecamatan Ilebura, PLT Panas Bumi di Desa Blepanawa Kecamatan Demon Pagong 3) Telekomunikasi : Pengembangan prasarana telekomunikasi, meliputi sistem kabel, sistem seluler, atau sistem satelit. 4) Persampahan : Untuk mengatasi masalah persampahan terutama bagi wilayah perkotaan diarahkan sebagai berikut: Kerjasama antar wilayah/kecamatan secara saling menguntungkan, baik bagi wilayah/kecamatan yang memiliki TPA atau TPS maupun bagi pihak pembuang sampah. f. Rencana Pengembangan Sistem Transportasi 1) Transportasi Darat : Transportasi darat direncanakan untuk dapat memperlancar aksesibilitas menuju pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Flores Timur. Berdasarkan pertimbangan pengembangan wilayah, Kabupaten Flores Timur direncanakan dibagi dalam 5 Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP), yang antarSSWP tersebut harus terlayani oleh jaringan transportasi secara baik. Klasifikasi jalan berdasarkan statusnya dikelompokkan atas : jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. a) Rencana Prasarana Jalan (1) Jaringan Jalan Nasional : Ruas-ruas jalan Nasional di Kabupaten Flores Timur adalah: Waipare (Perbatasan Sikka) – Boru – Nobo – Konga – Wairunu - Waibalun – Larantuka sepanjang 66,9 km. (2) Jaringan Jalan Provinsi: Wilayah Flores Daratan, ruas jalan : Larantuka – Watowiti - Waiklibang, dan ruas Mudajebak – Lato – Wairunu. Wilayah Pulau Adonara, ruas jalan: Waiwerang –
Halaman I - 33
Wailebe – Waiwadan, dan ruas Waiwerang – Sagu. Wilayah Pulau Solor, ruas jalan Ritaebang – Podor - Lamakera Rencana pengembangan jalan provinsi diarahkan dengan melanjutkan Jalan Trans Flores di bagian utara Kabupaten Sikka sampai di Lato, selanjutnya mengikuti pantai utara melalui Kawaliwu hingga Moting. Dari Moting, jalan Provinsi tersebut dilanjutkan hingga Larantuka. Jalan Provinsi tersebut dilanjutkan ke Pulau Adonara segmen Wailebe-Waiwadan yang merupakan jalan provinsi eksisting. Selanjutnya dari Waiwadan, Jalan Provinsi diteruskan ke Sagu dengan meningkatkan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Peningkatan status jalan ini akan mendukung pengembangan kawasan agropolitan di Pulau Adonara bagian Utara dan Tengah. Kemudian dari Sagu jalan provinsi diteruskan ke Waiwuring untuk memberikan akses ke Kabupaten Lembata. Untuk menghubungkan jalan provinsi dari Larantuka ke jalan provinsi di Adonara maka dibutuhkan jembatan penyeberangan yang menghubungkan Pulau Adonara dengan Pulau Flores. Jembatan tersebut akan menghubungkan Pantai Palo ke Tanah merah. (3) Jaringan Jalan Kabupaten : Jalan Kabupaten di Wilayah Daratan Flores: (1) segmen Oka – Watowiti, (2) Riangkemie – Bantala, (3) Waiwio – Kawaliwu, (4) Mulobahang – Walang, (5) Waiklibang – Ebak – Riangkroko, (6) Lato – Kawaliwu, (7) Lewokluo – Galu, (8) Sp. Wolo – Lamika, (9) Hokeng – Suku Tukan, (10) Wutun – Watobuku – Nobo, (11) Tabana – Kokang – Batas Sikka, (12). Hewa – Pantai Oa, (13) Seduku – Kawalelo – Nikotudeng – Lamika, (14) Sp. Waiklibang – Lamanabi, (15) Eputobi – Leworook – Tuakepa – Eputobi, (16) Sp. Gerong – Tenawahang – Tuakepa, (17) Kawaliwu – Moting, (18) Boru – Goliriang. Jalan Kabupaten di Wilayah Pulau Adonara: (1) segmen Waiwerang – Lite – Waiwadan, (2) Sagu – Waikewak, (3) Kolilanang – Lambunga, (4) Karing – Puhu, (5) Got Hitam – Hinga, (6) Witihama – Waiwuring, (7) Kiwangona – Waibao, (8) Terong – Dawataa, (9) Oringbele – Lewokemie, (10) Witihama – Watodei, (11) Nubalema – Waitenepang, (12) Waiwadan – Bukit Seburi, (13) Baniona – Kawela – Watodei, (14) Koli – Arang, (15) Belang – Meko – Bani, (16) Sagu – Arang, (17) Waiwadan – Danibao, (18) Pajinian – Ilepati – Watodei, (19) Harubala – Pukaone – Lamalaka, (20) Baowutun – Nihaona, (21) Sp. Lewopao – Bukit Seburi, (22) Beliko – Kawela, (23) Watas - Horinara – Hinga, (24) Lewoduli – Dokeng, (25) Waiburak – Narasaosina, (26)
Halaman I - 34
Namagoka – Hone, (27) Tuawolo – Lamalota – Karing. Wilayah Pulau Solor: (1) segmen Menanga – Tanawerang, (2) Ritaebang – Tanahlein – Lamaole, (3) Sp. Lewokukung – Otan, (4) Podor – Tapowolo – Enatukan, (5) Gorang – Tanah Werang, (6) Otan – Kalelu – Lamawohong, (7) Sp. Lewograran – Lebao – Liwo. b) Rencana Terminal Terminal adalah tempat yang disediakan untuk perpindahan orang atau barang, dari moda satu ke moda lainnya. Dalam upaya mengoptimalkan layanan transportasi angkutan umum maka pada setiap ibu kota kabupaten dan kecamatan perlu disediakan terminal. Berdasarkan ketentuan tentang klasifikasi terminal maka di Kota Larantuka sebagai ibu kota Kabupaten Flores Timur harus tersedia Terminal Tipe B sedangkan untuk tingkat kecamatan harus tersedia terminal Tipe C. Kota Larantuka sebagai ibu kota Kabupaten Flores Timur sudah memiliki dua buah terminal yaitu Terminal Barat yang berfungsi sebagai terminal Tipe B dan terminal Weri (Terminal Timur) berfungsi sebagai Terminal C. Terminal Barat memiliki luas ±925 m2 sedangkan Terminal Weri memiliki luas ± 751 m2. Sebagian besar kecamatan di Kabupaten Flores Timur belum memiliki fasilitas terminal. Kecamatan yang sudah memiliki Terminal C adalah: Kecamatan Titehena di Lato dan Kecamatan Larantuka di Weri (Terminal Timur). Untuk meningkatkan layanan angkutan umum di Kabupaten Flores Timur maka direncanakan pengembangan terminal kedepan adalah sebagai berikut: (1) Perluasan Terminal Barat (Tipe B) sesuai dengan persyaratan yaitu luas minimal 2 Ha, sementara luas tersedia hanya ±925 m2 (2) Merealisasikan pembangunan terminal Tipe C yang sudah direncanakan sebelumnya di kecamatan: • Kecamatan Wulanggitang di Boru • Kecamatan Ile Mandiri di Lewohala • Kecamatan Tanjung Bunga di Waiklibang • Kecamatan Solor Timur di Menanga • Kecamatan Adonara Barat di Waiwadan • Kecamatan Adonara Timur di Waiwerang • Kecamatan Klubagolit di Pepakelu • Kecamatan Ile Boleng di Senadan • Kecamatan Witihama di Witihama (3) Merencanakan lokasi dan realisasi pembangunan Terminal Tipe C sebagai berikut: • Kecamatan Ile Bura di Lewotobi • Kecamatan Demon Pagong di Lewokluok
Halaman I - 35
• • • • •
Kecamatan Lewolema di Kawaliwu Kecamatan Wotan Ulumado di Baniona Kecamatan Adonara Tengah di Lewobele Kecamatan Adonara di Sagu Kecamatan Solor Barat di Ritaebang
2) Transportasi Penyeberangan Tiga pelabuhan penyeberangan yang berada pada jaringan jalan primer provinsi yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan nasional yang berlokasi di Kabupaten Flores Timur yaitu: Pelabuhan Waibalun di pulau Flores, Pelabuhan Menanga di Pulau Solor dan Pelabuhan Kemui di Pulau Adonara. Sesuai dengan RTRW Provinsi NTT tahun 2006-2020, pada tahun 2006 Pelabuhan Laut Waiwuring statusnya sudah menjadi pelabuhan regional, sedangkan Pelabuhan Laut Menanga ditingkatkan statusnya menjadi pelabuhan regional pada tahun 2010. Pelabuhan penyeberangan Waibalun merupakan pelabuhan regional yang sudah dilengkapi moveable bridge. 3) Sistem Transportasi Udara Transportasi angkutan udara di wilayah Kabupaten Flores Timur sangat terbatas karena rute pelayanannya hanya satu yaitu Larantuka–Kupang. Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan pengguna angkutan udara maka Bandar Udara Gewayantana perlu dilakukan pengembangan. Sejalan dengan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pada tahun 2010 direncanakan peningkatan kelas bandara dari kelas V (pesawat kapasitas 19 orang) menjadi kelas IV (Kapasitas Penumpang 40 orang) dengan rencana pesawat tipe F-27. Rencana pengembangan tersebut diikuti pula dengan pengembangan fasilitas, seperti pelebaran taxiway dan apron serta penambahan kapasitas ruang tunggu dengan memperbesar bangunan terminalnya. Untuk itu perlu dibuat master plan pengembangan Bandar Udara Gewayantana. 4) Sistem Transportasi Laut Pelayanan transportasi laut di Kabupaten Flores Timur secara umum dapat diklasifikasikan atas pergerakan orang/barang antarwilayah dalam satu pulau dan pergerakan antarwilayah antar pulau. Sehubungan dengan kondisi jaringan jalan yang sering mengalami kerusakan, maka transportasi melalui laut menjadi pilihan yang banyak digunakan masyarakat. Hal ini mengakibatkan banyak terdapat pelabuhan lokal di Kabupaten Flores Timur. Rencana Pengembangan Pelabuhan Laut
Halaman I - 36
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Kecamatan Wulanggitang : Pelabuhan Waidoko dengan klasifikasi lokal Kecamatan Larantuka : Pelabuhan Larantuka dan Pelabuhan Penyeberangan Waibalun dengan klasifikasi nasional Kecamatan Titehena : Pelabuhan Lato dengan klasifikasi regional Kecamatan Solor Timur : Pelabuhan Menanga dan Lamakera dengan klasifikasi lokal Kecamatan Solor Barat : Pelabuhan Ritaebang dengan klasifikasi lokal Kecamatan Adonara Barat : Pelabuhan Waiwadan dengan klasifikasi lokal Kecamatan Wotanulumado : Pelabuhan Tobilota dengan klasifikasi lokal Kecamatan Adonara Timur : Pelabuhan Waiwerang dengan klasifikasi lokal Kecamatan Adonara : Pelabuhan Sagu dengan klasifikasi lokal Kecamatan Witihama: Pelabuhan Waiwuring dengan klasifikasi Regional Kecamatan Ile Boleng: Pelabuhan Penyeberangan Kemui dengan klasifikasi Regional Kecamatan Tanjung Bunga : Pelabuhan Kotenwalang dengan klasifikasi lokal.
1.4 Sistematika Penulisan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN
Memuat gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Memuat secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN Memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam sub-bab.
Halaman I - 37
BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis. BAB V.
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan. BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH Dalam bagian ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Dalam kaitan dengan ini, dijelaskan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih. BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Memuat hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Memuat indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah tersebut dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Bab ini menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. BAB X.
Halaman I - 38
1.5 Maksud dan Tujuan RPJMD Kabupaten Flores Timur tahun 2012-2016 disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat dalam pembangunan daerah yang sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan program-program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang. Oleh karena itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN maupun APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Berdasarkan pertimbangan ini, maka RPJMD Kabupaten Flores Timur disusun dengan tujuan sebagai berikut : 1. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah; 2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD, dan perencanaan penganggaran Kabupaten Flores Timur; 3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Flores Timur . 4. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Flores Timur, APBD Provinsi dan APBN; 5. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD; 6. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan visi misi daerah; 7. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; 8. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.
Halaman I - 39
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI FLORES TIMUR
2.1 Aspek Geografi dan Demografi Aspek Geografi Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak antara 080 04’-08040’ LS dan 1220 38’1230 57’ BT. Utara berbatasan dengan laut Flores, selatan berbatasan dengan laut Sawu, timur berbatasan dengan Kabupaten Lembata dan barat berbatasan dengan Kabupaten Sikka. Luas wilayah seluruhnya 5.983,38 km², terdiri dari luas daratan 1.812,85 km² (31 persen luas wilayah) yang tersebar pada 3 pulau besar dan 27 pulau kecil serta luas lautan 4.170,53 km² (69 persen luas wilayah). Secara administrasi pemerintahan Kabupaten Flores Timur terdiri dari 19 Kecamatan dan 229 Desa dan 21 Kelurahan. Sebaran Kecamatan, Desa/Kelurahan disajikan dalam tabel berikut : Tabel 2.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Flores Timur
Pulau
Kecamatan
Desa
Kelurahan
1. Wulanggitang 11 2. Titehena 14 3. Tanjung Bunga 16 4. Ile Mandiri 8 5. Larantuka 2 6. Demon Pagong 7 7. Ile Bura 7 8. Lewolema 7 Flores Timur Daratan 72 9. Solor Barat 14 10. Solor Timur 17 11. Solor Selatan 7 Solor 38 12. Adonara Barat 18 13. Wotan Ulumado 12 14. Adonara Timur 19 15. Ile Boleng 21 16. Witihama 16 17. Klubagolit 12 18. Adonara Tengah 13 19. Adonara 8 Adonara 119 Flores Timur 229 Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, 2011
Luas Daerah Area (Km²)
Luas %
‐ ‐ ‐ ‐ 18 ‐ 18 1 ‐ ‐ 1 ‐ ‐ 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 21
255,96 211,70 234,55 74,24 75,91 57,37 48,53 108,61 1066,87 128,28 66,56 31,50 226,34 55,97 75,81 108,94 51,39 77,97 45,12 57,99 46,45 3106,06 1.812,85
14,11 11,68 12,94 4,10 4,19 3,16 2,68 5,99 58,85 7,08 3,67 1,74 12,49 3,09 4,18 6,01 2,83 4,30 2,49 3,20 2,56 28,66 100
Halaman II‐ 1
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Flores Timur
KEC. SOLOR SELATAN
KEC SOLOR
Sumber : RTRW Kab. Flores Timur Tahun 2007-2027 (dengan penambahan Kec. Solor Selatan)
Secara topografi bentangan alam Kabupaten Flores Timur merupakan wilayah berbukit dan bergunung. Kondisi alam tersebut ditandai dengan tingkat kemiringan, ketinggian dan tekstur tanah sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.2; 2.3 dan 2.4 berikut ini.
Tabel 2.2 No 1
2
3
Topografi Kabupaten Flores Timur
Kemiringan/Ketinggian/ Tekstur Tanah Kemiringan : 0 – 12 % 12 – 40 % > 40 % Ketinggian : 0 – 12 m 100 – 500 m > 500 m Tekstur Tanah : Kasar Sedang Halus
Luas (Km2) 417, 20 799,86 615,79
568,81 934,63 291,41 934,63 856,17 38,56
Sumber : RTRW Kabupaten Flores Timur, 2007‐2027
Halaman II‐ 2
Tabel 2.3 Lokasi [1]
Luas Daerah Menurut Klasifikasi Kemiringan Kabupaten Flores Timur Klasifikasi Menurut Kemiringan (Ha) 16‐25% >40% 0‐8% 9‐15% 26‐40% (Agak (sangat (Datar) (Landai) (Curam) Curam) Curam) [2]
[3]
[4]
[5]
Total
[6]
[7]
Adonara 4.444,0 2.978,0 718,0 3.849,0 39.975,0 Solor 621,0 1.121,0 4.544,0 2.686,0 13.662,0 Daratan Flores 3.318,0 15.767,0 5.332,0 20.421,0 61.846,0 Total 8.383,0 19.866,0 10.594,0 26.956,0 115.483,0
51.964,0 22.634,0 106.684,0 181.282,0
Sumber : RTRW Kabupaten Flores Timur, 2007‐2027
Tabel 2.4
Luas Daerah Menurut Klasifikasi Kemiringan Kabupaten Flores Timur Klasifikasi Menurut Ketinggian (Ha)
Lokasi
Adonara Solor Daratan Flores Total
2‐10 m (Ber‐ ombak)
2‐10 m (Berge‐ lombang)
15‐50 m (Berbukit Sedang)
2.508
1.227
3.871
‐
3.965
40.393
51.964
62
1.639
3.264
‐
1.881
15.229
22.634
1.084
7.208
3.276
472
6.011
33.565
51.616
4.213
10.074
10.411
472
11.857
89.187
126.214
<2 m (Datar)
50‐300 m (Berbukit)
> 300 m (Ber‐ gunung)
Total
Sumber : RTRW Kabupaten Flores Timur, Tahun 2007‐2027
Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Flores Timur memiliki tingkat kemiringan di atas 12%; daerah perbukitan dengan ketinggian rata-rata di atas 100 m, dan memiliki tekstur tanah antara kasar dan sedang. Kondisi wilayah geografis Flores Timur yang demikian dibarengi dengan keadaan iklim yang kering mengakibatkan wilayah Flores Timur rawan bencana longsor dan banjir. Letak geografis Flores Timur tersebut berdampak pada klimatologi yaitu hanya mengalami 2 musim, sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan JuniSeptember angin bertiup dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya, pada bulan Desember-Maret angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan ini berganti setiap enam bulan setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November. Konsekuensinya Flores Timur menjadi wilayah yang tergolong kering dan selalu terancam bencana kekeringan setiap tahun, karena hanya 4 bulan (Januari-Maret dan Desember) yang keadaannya relatif basah, sedangkan 8 bulan sisanya relatif kering.
Halaman II‐ 3
Di wilayah Flores Timur terdapat empat buah gunung api yang masih aktif yaitu gunung Lewotobi laki-laki dengan tinggi 1.584 m dari permukaan laut, gunung Lewotobi perempuan dengan tinggi 1.703 m dari permukaan laut, gunung Leraboleng dengan tinggi 1.117 m dari permukaan laut, dan gunung Ile Boleng dengan tinggi 1.659 m dari permukaan laut. Masingmasing tersebar di pulau Flores (bagian timur) dan pulau Adonara. Pada satu sisi gunung-gunung tersebut banyak memberikan kontribusi terhadap tingkat kesuburan tanah, namun pada sisi yang lain menjadi sumber bencana yang setiap saat dapat mengancam yaitu gempa bumi dan letusan gunung berapi. Gambar 2.2
Gunung Ile Boleng & Lewotobi
Gunung Ile Boleng di P. Adonara
Gunung Lewotobi Perempuan dan Laki‐laki
Sumber : Profil Kabupaten Flores Timur Tahun 2010
Berdasarkan potensi yang ada maka wilayah Flores Timur merupakan daerah potensial untuk pengembangan bidang pertanian dan pariwisata. Pengembangan pertanian diutamakan pertanian hortikultura dan perkebunan, karena umumnya daerah-daerah dengan ketinggian beragam tersebut mempunyai iklim (suhu) yang cocok untuk berbagai jenis tanaman. Kawasan pertanian di kabupaten Flores Timur secara keseluruhan seluas 17.641,34 ha dengan rincian pertanian sawah seluas 128,43 ha, tegal seluas 3.624,17 ha dan perkebunan seluas 13.888,74 ha. Dari segi hidrologi, Kabupaten Flores Timur memiliki 79 mata air yang tersebar di seluruh kecamatan dengan debit antara 0,5–20 liter perdetik. Sumber mata air tersebut umumnya berada pada kawasan hutan. Potensi kawasan hutan lindung yang perlu dijaga terdapat di kecamatan Ile Mandiri, Adonara Tengah, Ile Boleng, Wotan Ulumado, Adonara Timur, Demon Pagong, Ile Bura, Larantuka, Lewolema, Tanjung Bunga, Titehena dan Wulanggitang yang berfungsi melindungi kawasan yang ada di bawahnya dengan luas 27.996, 56 ha.
Halaman II‐ 4
Aspek Demografi Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Flores Timur sebanyak 232.605 orang, yang terdiri atas laki-laki sebanyak 111.494 orang dan perempuan sebanyak 121.111 orang. Total penduduk tersebut tersebar pada tiga pulau yang secara administrasi terdiri dari 19 kecamatan, 229 desa dan 21 kelurahan. Sebaran penduduk pada 19 kecamatan tersebut, dapat dicermati dalam diagram berikut: Gambar 2.3
Penduduk Flores Timur dan seberannya di Kecamatan
Sumber : Hasil olahan (sumber data :BPS Flores Timur, Hasil SP Tahun 2010)
Konsentrasi penduduk Flores Timur paling tinggi di Kecamatan Larantuka diikuti Kecamatan Adonara Timur, dan yang terendah di Kecamatan Demon Pagong. Kepadatan penduduk Flores Timur adalah 128 orang per km2 dengan kepadatan paling tinggi di Kecamatan Larantuka sebesar 762 orang per km2, sedangkan paling rendah di Kecamatan Tanjung Bunga sebesar 46 orang per km2. Tingkat kepadatan penduduk yang demikian menggambarkan bahwa sesungguhnya wilayah Flores Timur masih cukup luas untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Walaupun demikian aksesibilitas antarwilayah masih merupakan faktor penghambat karena kesembilan belas kecamatan tersebut tersebar pada tiga pulau besar yakni pulau Adonara sebanyak 8 kecamatan, pulau Flores (bagian timur) sebanyak 8 kecamatan dan pulau Solor sebanyak 3 kecamatan.
Halaman II‐ 5
Diagram 2.4
Luas Wilayah, Kepadatan dan Sex Ratio
Sumber : Hasil olahan (sumber data: BPS Flores Timur, Hasil SP Tahun 2010)
Sex ratio penduduk Flores Timur sebesar 92. Hal ini berarti jumlah penduduk perempuan 8 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Sex ratio terbesar di Kecamatan Tanjung Bunga, yakni sebesar 100 dan terkecil di Kecamatan Solor Selatan, yakni sebesar 78 yang berarti jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Bunga berimbang antara laki-laki dan perempuan, sedangkan di Kecamatan Solor Selatan jumlah penduduk perempuan 22 persen lebih banyak dibandingkan laki-laki. Perbandingan jumlah penduduk perempuan lebih besar dari penduduk laki-laki di hampir setiap kecamatan disebabkan karena banyak tenaga kerja laki-laki mencari kerja di luar daerah bahkan di luar negeri khususnya di Malaysia. Dari total penduduk tersebut, 80 persen beragama Katolik, 0,6 persen beragama Kristen Protestan, 19 persen beragama Islam dan sisanya kurang dari 0,5 persen beragama Hindu dan Budha. Laju pertumbuhan penduduk Flores Timur per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 1,65 persen. Laju pertumbuhan penduduk ini lebih rendah dibanding laju pertumbuhan penduduk NTT (2,06 persen) namun lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk nasional (1,49 persen). Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk periode 1990-2000, maka laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan yang sangat tajam, yakni mencapai 87,5 persen (Laju Pertumbuhan Penduduk 1990-2000 = 0,88 persen). Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Larantuka (2,97 persen) disusul Adonara Barat (2,22 persen) dan Wotan Ulumado (2,02 persen). Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Solor
Halaman II‐ 6
Selatan (0,25 persen) disusul Solor Timur (0,50 persen) dan Wulanggitang (0,92 persen). 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi manusia dan masyarakat suatu wilayah yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik lahir maupun bathin secara adil, merata, rukun, damai, toleransi, berdisiplin, kreatif, produktif dan profesional. Kondisi tersebut dapat dilihat dari aspek ekonomi dan sosial budaya dengan berbagai ukuran, baik kualitatif maupun kuantitatif. Gambaran kesejahteraan masyarakat tersebut difokuskan pada uraian berdasarkan analisis tentang pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi a. Pertumbuhan PDRB Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi yang digambarkan oleh pertumbuhan PDRB khususnya PDRB-ADHK. Data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Flores Timur meningkat selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sebesar 3,12 persen pada tahun 2008 meningkat menjadi 3,40 persen pada tahun 2009 kemudian meningkat lagi pada tahun 2010 sebesar 5,16 persen. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh peran berbagai sektor dengan kontribusi yang berfariasi sebagaimana pada Tabel 2.5. Tabel 2.5 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dalam PDRB ADHB dan ADHK Tahun 2008‐2010 Kabupaten Flores Timur No
Sektor
1 Pertanian 2 Pertambangan& Penggalian 3 Industri Pengolahan 4 Listrik,Gas & Air bersih 5 Konstruksi 6 Perdagangan, Hotel, & Restoran 7 Pengangkutan & Komunikasi 8 Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan 9 Jasa‐jasa PDRB Sumber : BPS, 2011
Pertumbuhan ADHB (%) ADHK (%) 2008 2009 2010 2008 2009 2010 28,83 10,29 9,92 2,16 3,24 2,13 18,49 7,07 6,63 2,63 2,70 3,90 18,63 10,04 13,97 3,07 2,93 1,61 60,33 9,80 14,43 3,94 4,01 11,77 15,90 11,07 13,96 2,14 0,07 3,32 16,12 13,84 18,39 2,67 5,40 6,36 2,85 6,46 7,11 3,37 3,58 4,39 16,07 13,35 17,44 2,24 4,51 6,75 31,93 13,37 14,80 3,96 3,07 8,17 22,30 11,45 12,78 3,12 3,40 5,16
Dalam kurun waktu tahun 2008-2010, PDRB ADHK selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 PDRB ADHK sebesar Rp. 571 milyar, meningkat menjadi Rp. 590 milyar pada tahun 2009 dan meningkat lagi menjadi Rp. 620 milyar pada tahun 2010. Kontribusi terbesar terhadap peningkatan PDRB tersebut adalah sektor pertanian disusul sektor jasa-jasa. Tingginya kontribusi sektor pertanian disebabkan oleh sebagian besar penduduk Flores Timur bekerja disektor pertanian. Walaupun demikian laju pertumbuhan ekonomi pada sektor
Halaman II‐ 7
pertanian semakin menurun dari tahun ke tahun. Sedangkan sektor jasajasa selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti tergambar pada Tabel 2.5, Tabel 2.6, Tabel 2.7 dan Tabel 2.8. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian di kabupaten Flores Timur sudah mulai bergeser dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Tabel 2.6 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007‐2010 ADHK 2000 No
2007 Rp (000)
%
2009 Rp (000)
%
2010 Rp (000)
182.752.798 3.944.448
35,02 0,76
196.092.110 4.142.362
34,34 0,73
202.441.745 4.254.128
34,28 0,72
206.760.984 4.419.844
33,30 0,71
5.973.086 1.263.599 23.249.636 67.626.179
1,14 0,24 4,46 12,96
6.502.459 1.935.559 21.432.789 65.944.327
1,14 0,34 3,75 11,55
6.692.832 2.013.168 21.448.530 69.505.716
1,13 0,34 3,63 11,77
6.800.822 2.250.136 22.160.304 73.924.261
1,10 0,36 3,57 11,90
51.084.035
9,79
58.969.856
10,33
61.082.159
10,34
63.765.563
10,27
23.649.988
4,53
26.319.487
4,61
27.506.477
4,66
29.362.545
4,73
31,10 189.732.904 100 571.071.853
33,22 100
195.551.250 590.496.005
33,12 100
211.524.888 620.969.347
34,06 100
Sektor Pertanian Pertambangan dan Penggalian
1. 2.
3. Industri Pengolahan 4. Listrik,Gas & Air bersih 5. Konstruksi 6. Perdagangan, Hotel &
2008 Rp (000)
%
%
Restoran
7. Pengangkutan & Komunikasi 8. Keuangan, sewa & Jasa Perusahaan 9. Jasa‐jasa PDRB
162.268.316 521.812.095
Sumber : BPS, 2011
Tabel 2.7 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007‐2010 ADHB No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Sektor Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik,Gas & Air bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran
7. Pengangkutan & Komunikasi 8. Keuangan, sewa & Jasa Perusahaan 9. Jasa‐jasa PDRB
2007 Rp (000) % 314.406.528 34,45
2008 Rp (000) % 405.036.479 36,29
6.775.043
0,74
10.179.567
1,12
12.075.847
2.437.243
0,27
2010 Rp (000) % 491.039.028 35,00
8.595.406
0,69
9.165.006
0,65
1,08
13.288.166
1,07
15.144.588
1,08
3.907.696
0,35
4.290.821
0,34
4.909.957
0,35
37.512.728 4,11 106.706.355 11,69
43.172.114 123.903.338
3,87 11,1
47.950.661 3,85 141.053.861 11,34
54.642.580 3,89 167.000.461 11,90
105.459.421 11,56
108.464.575
9,72
115.475.557
9,28
123.689.471
8,82
55.297.866
4,95
62.678.934
5,04
73.612.487
5,25
46.175.447
5,06
283.051.608 31.01 912.739.940 100
8.027.920 0,719
2009 Rp (000) % 446.723.429 35,91
356.357.979 31,92 1.116.243.814 100
403.988.228 32,47 463.788.686 33,06 1.244.045.063 100 1.402.992.264 100
Sumber : BPS, 2011
Halaman II‐ 8
Tabel 2.8 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007‐2010 ADHB dan ADHK Kabupaten Flores Timur NO
Sektor
1 2 3 4 5 6 7
Pertanian Pertambangan& Penggalian Industri Pengolahan Listrik,Gas&Air bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel, & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa, & Jasa 8 Perusahaan 9 Jasa‐jasa PDRB Sumber : BPS, 2011
2007 2008 2009 2010 ADHB ADHK ADHB ADHK ADHB ADHK ADHB ADHK % % % % % % % % 34,45 35,02 36,29 34,34 35,91 34,28 35,00 33,30 0,74 0,76 0,719 0,73 0,69 0,72 0,65 0,71 1,12 1,14 1,08 1,14 1,07 1,13 1,08 1,10 0,27 0,24 0,35 0,34 0,34 0,34 0,35 0,36 4,11 4,46 3,87 3,75 3,85 3,63 3,89 3,57 11,69 12,96 11,1 11,55 11,34 11,77 11,90 11,90 11,56 9,79 9,72 10,33 9,28 10,34 8,82 10,27 5,06 4,53 4,95 4,61 5,04 4,66 5,25 4,73 31.01 100
31,10 100
31,92 100
33,22 100
32,47 100
33,12 33,06 34,06 100 100 100
Kontribusi terbesar terhadap perekonomian daerah disumbangkan oleh sektor pertanian. Tabel 2.9 menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor andalan pada sebagian besar kecamatan kecuali Kecamatan Larantuka. Kecamatan Ile Bura, Lewolema, Adonara Tengah, Adonara, Tanjung Bunga, Ile Boleng, Witihama, Titehena, Wulanggitang, Klubagolit, Solor Timur, Solor Barat dan Adonara Barat adalah kecamatan dengan kontribusi sektor pertanian lebih dari 50 persen sedangkan Kecamatan Larantuka memberikan kontribusi kurang dari 5 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa sumber pendapatan sebagian besar penduduk Flores Timur berasal dari sektor pertanian. Sedangkan sektor jasa-jasa merupakan sumber pendapatan utama di Kecamatan Larantuka yakni sebesar 65,87 persen karena Kecamatan Larantuka merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada tahun 2010 yakni sebesar 5,16 persen tersebut memberi gambaran bahwa tingkat pendapatan penduduk semakin tinggi. Walaupun demikian, kondisi tersebut tidak membawa dampak kesejahteraan yang signifikan karena daya beli masyarakat tidak meningkat sebagai akibat dari laju inflasi yang cukup tinggi yakni mencapai 10,6 persen pada tahun 2009 dan 8,48 pesen pada periode yang sama (lihat Tabel 2.10). Tabel 2.9 Kontribusi Sektor dan PDRB ADHK Tahun 2010 per Kecamatan
[4] 0,39 0,57 0,31 0,51 0,36
[5] [6] [7] [8] 1,86 0,20 2,00 18,51 0,57 0,04 2,80 17,94 1,43 ‐ 1,94 21.07 0,92 0,03 2,55 19,42 1,08 ‐ 2,11 20.71
[9] 0,13 0,06 1,15 1.25 1,53
[10] 1,23 1,15 0,94 1,22 1,12
Jasa‐jasa
[3] 52,69 54,59 64,04 58,73 63,01
Perdagangan, Hotel, & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa,& Jasa Perusahaan
[2] Wulanggitang Titehena Ilebura Tanjung Bunga Lewolema
Konstruksi
[1] 1 2 3 4 5
Industri Pengolahan Listrik,Gas & Air Bersih
Kecamatan
Pertambangan & Penggalian
NO
Pertanian
Pertumbuhan (%)
[11] 21,41 20,12 9,12 15,38 10.08
Halaman II‐ 9
6 Larantuka 7 Ile Mandiri 8 Demon Pagong 9 Solor Barat 10 Solor Timur 11 Solor Selatan* 12 Adonara Barat 13 Wotan Ulumado 14 Adonara Tengah 15 Adonara Timur 16 Ile Boleng 17 Witihama 18 Klubagolit 19 Adonara Sumber : BPS, 2011
2,39 47,90 46,644 52,10 52,15 51,30 40,83 60,13 44,90 55,23 54,94 52,31 60,06
0,54 0,81 3,84 0,76 0,68 1,10 1,00 0,98 0,74 0,90 0,97 1,08 0,52
Jasa‐jasa
Perdagangan, Hotel, & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa,& Jasa Perusahaan
Konstruksi
Industri Pengolahan Listrik,Gas & Air Bersih
Kecamatan
Pertanian
NO
Pertambangan & Penggalian
Pertumbuhan (%)
1,16 0,68 3,60 2,03 14,30 9,09 65,87 1,99 ‐ 3,89 15,28 4,91 1,33 23,88 2,56 ‐ 4,64 17,76 5,89 1,01 17,66 0,63 0,12 3,64 17,44 12,84 1,41 11,06 0,55 0,17 3,21 19,24 13,26 1,33 4,72 0,68 0,25 4,99 16,92 15,57 1,33 7,86 1,25 ‐ 4,88 14,91 21,03 1,48 14,63 0,71 0,31 4,90 19,08 0,93 2,07 10,90 0,68 0,61 4,34 16,67 16,13 2,46 13,48 0,90 0,10 4,21 19,58 5,25 1,83 12,01 0,76 0,10 4,41 19,13 7,87 1,67 10,15 0,76 ‐ 4,38 16,60 6,76 2,25 15,81 0,55 ‐ 2,15 20,47 5,82 2,09 8,34 *datanya bergabung dengan kecamatan induk
b. Laju Inflasi Laju inflasi di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2008 cukup tinggi yakni sebesar 17 persen, lebih tinggi 7,01 persen dibanding tahun 2007. Hal ini disebabkan oleh faktor eksternal yakni kondisi ekonomi yang kurang stabil di tingkat nasional dimana secara nasional tingkat inflasi sepanjang tahun 2008 mencapai 11,06 persen. Tabel 2.10 Nilai Inflasi Rata‐rata Tahun 2007‐2010 Kabupaten Flores Timur Uraian
2007
Inflasi (%)
9,99
2008 2009 2010 17
10,6
8,48
Rata‐rata Pertumbuhan 11,12
Sumber : BPS, 2010
Gambar 2.5 Grafik laju inflasi kabupaten Flores Timur Tahun 2007 s.d 2010
Sumber data : BPS Prov. NTT
Halaman II‐ 10
Seiring dengan semakin stabilnya perekonomian nasional dengan tingkat inflasi sampai dengan desember 2009 sebesar 2,78 persen, tingkat inflasi kabupaten Flores Timur tahun 2009 menurun menjadi 10,6 persen dan 8,48 persen pada tahun 2010. Fokus Kesejahteraan Sosial Kinerja pembangunan khususnya kesejahteraan sosial ditunjukkan oleh indikator-indikator: angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, rasio penduduk yang bekerja.
Tabel 2.10. Perkembangan Indikator Kesejahteraan Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2007‐2010
No 1. 2. 3.
Indikator
2007
Angka melek huruf Rata‐rata Lama Sekolah Angka Partisipasi Kasar
90,22 6,40
89,37 6,50
96,96 86,62 96,36
111,82 90,95 106,21
93,81 84,59 65,88
93,48 76,34 72,54
31,12 11,86 11,74 3,72 0,95
37,57 14,21 15,29 3,30 0,54 67,51 0,67
‐ SD ‐ SMP ‐ SMA 4. Angka Partisipasi Murni ‐ SD ‐ SMP ‐ SMA 5. Angka Pendidikan yang ditamatkan ‐ SD ‐ SMP ‐ SMA ‐ PT 6. Angka kelangsungan hidup bayi 7. Usia Harapan Hidup 8. Rasio penduduk yang bekerja
2008
2009 89,08 6,60 116,55 100,50 116,60 94,88 80,38 83,17 30,99 12,89 11,99 2,64 0,46 69,00 0,965
2010 88,18 6,60 116,89 103,02 115,75 95,85 81,18 84,01
0,90 69,00 0,961
Fokus Seni Budaya dan Olahraga Kinerja pembangunan khususnya bidang seni budaya dan olahraga tergambar dari berbagai indikator. Hasil evaluasi lima tahunan menunjukkan bahwa jumlah kelompok/sanggar seni di Kabupaten Flores Timur sebanyak 47 kelompok, dengan keunikan dan keistimewaannya tersendiri pada masing–masing kelompok. Kelompok/sanggar seni ini dikelola sendiri (milik swasta), dan ada 2 kelompok yang menjadi milik Pemerintah Daerah yakni kelompok Teratai yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi serta kelompok Tut Wuri Handayani yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Di bidang olahraga, prasarana dan sarana olahraga masih sangat terbatas. Lapangan olahraga yang tersedia merupakan swadaya masyarakat dan belum memenuhi standar nasional. Sementara pemerintah daerah baru
Halaman II‐ 11
memiliki gedung olahraga sebanyak 1 buah, lapangan volley sebanyak 3 buah. Pengembangan bakat dan prestasi dilaksanakan melalui berbagai kegiatan baik pada tingkat lokal, regional maupun nasional. Fokus Indeks Pembangunan Manusia Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang menggambarkan kinerja pembangunan manusia untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Komponen pembentuk IPM adalah usia hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. Secara internasional (standar PBB), peringkat IPM ditentukan pada kisaran lebih besar 80,0 termasuk kategori tinggi, antara 66,0-79,9 kriteria menengah atas, antara 50,0-65,9 kriteria menengah bawah dan kurang dari 50,0 termasuk kriteria kurang. IPM Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 berada pada kriteria menengah atas dan berada di atas rata-rata Provinsi NTT serta sudah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTT. Pada tahun 2007 target IPM NTT sebesar 64,8 dan 2009 sebesar 66,0 sedangkan IPM Flores Timur telah mencapai 66,74 pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 67,77 pada tahun 2009. Akan tetapi Flores Timur masih berada pada urutan ke 4 (empat) setelah Kota Kupang, Kabupaten Ngada dan Alor. Secara Nasional, sejak tahun 2005 NTT tetap berada pada peringkat 31 dari 33 provinsi. Perbandingan IPM antarkabupaten/kota se-NTT seperti pada Tabel 2.11 serta komponen dan peringkat IPM pada Tabel 2.12. Tabel 2.11 IPM Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2007-2009
Halaman II‐ 12
Tabel 2.12 Komponen dan Peringkat IPM Kabupaten/Kota se-NTT Tahun 2009
2.3 Aspek Pelayanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib Kinerja layanan urusan wajib ditunjukkan oleh indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan. Kinerja dari masing-masing urusan tersebut sebagai berikut: a. Urusan Pendidikan Indikator yang sering digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan umum pada urusan pendidikan antara lain: angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah dan rasio guru terhadap murid.
Halaman II‐ 13
Tabel 2.13 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Pendidikan Tahun 2007‐2010
NO Jenjang Pendidikan 2007 1 Angka Partisipasi Kasar a. SD/MI (%) 96,96 b. SMP/MTs (%) 86,62 c. SMU/MA/SMK (%) 96,36 2 Angka Partisipasi Murni a. SD/MI (%) 93,81 b. SMP/MTs (%) 84,59 c. SMU/MA/SMK (%) 65,88 3 Rasio guru terhadap murid a. SD/MI 16,00 b. SMP/MTs 12,91 c. SMU/MA 10,96 d. SMK 7,20 Sumber : Dinas P&K Kab. Flores Timur, 2010
2009
2010
111,82 90,95 106,21
116,55 100,50 116,60
116,89 103,02 115,75
93,48 76,34 72,54
94,88 80,38 83,17
95,85 81,18 84,01
14,70 12,67 12,69 8,53
10,00 14,00 25,00 24,00
74,2 76,5 91,9 91,1
2008
Angka Partisipasi Sekolah pada setiap jenjang pendidikan tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 mengalami peningkatan. Angka Partisipasi Kasar pada tahun 2008 untuk SD/MI 111,82% meningkat menjadi 116,55% tahun 2009, tingkat SMP: 90,95% meningkat menjadi 100,50% tahun 2009. Tingkat SLTA: 106,21% meningkat menjadi 116,60% tahun 2009. Angka Partisipasi Murni (APM): pada tahun 2008 untuk tingkat SD/MI: 93,48% meningkat menjadi 94,88% pada tahun 2009, tingkat SMP: 76,34% meningkat menjadi 80,38% pada tahun 2009, dan tingkat SLTA: 72,54% meningkat menjadi 83,17% pada tahun 2009. Angka partisipasi sekolah yang tinggi tersebut harus didukung dengan ketersediaan sarana pendidikan dengan rasio yang memadai. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar yakni sebesar 84,12; SMP/MTs 56,49; dan SMA/MA/SMK sebesar 47,71 pada tahun 2010. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan rasio guru terhadap murid pada tahun 2007 untuk jenjang SD/MI/SDLB sebesar 16,00; SMP/MTs: 12,91 dan SMU/MA sebesar 10,96 dan SMK sebesar 7,20. Pada tahun 2009. Rasio tersebut mengalami beberapa perubahan pada setiap jenjang pendidikan. Pada jenjang SD/MI/SDLB menurun menjadi 10,00; SMP/MTs meningkat menjadi 14,00 dan SMU/MA meningkat menjadi 25,00 serta SMK menjadi 24,00 dan pada tahun 2010, pada jenajang SD/MI sebesar 74,2; SMP/MTs sebesar 76,53; dan SMA/MA sebesar 91,87 serta SMK sebesar 91,08. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah yang tinggi telah didukung dengan ketersediaan sekolah dan guru yang cukup memadai. Akan tetapi sebarannya masih belum merata pada semua kecamatan. Salah satu penyebabnya adalah faktor geografis yang menyebabkan rendahnya aksesibilitas antarwilayah.
Halaman II‐ 14
b. Urusan Kesehatan Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik menunjukan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu. Karena Posyandu merupakan wadah peranserta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Selain posyandu, indikator yang sering digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan umum pada urusan kesehatan dapat dilihat pada Tabel 2.14. Tabel 2.14 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Kesehatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2007‐2010 No
INDIKATOR
1. 2.
Rasio posyandu per satuan balita Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio rumah sakit per satuan penduduk Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Cakupan desa/kelurahan UCI Cakupan Puskesmas
3. 4. 5. 7. 8.
2007
2008
2009
22,96 0,28
14,55 0,30 0,0043 0,13 2,11
2010
24,78 0,30
25,25 0,31
0,0043 0,0043 0,0043 0,06 0,13 0,16 1,95 2,06 2,00 50 62 96,01 94,44 94,74 94,74
77,78
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Flores Timur dan BPS,2010
Kinerja pelayanan umum bidang kesehatan sebagaimana Tabel 2.14 menunjukkan bahwa rasio posyandu terhadap jumlah balita sebesar 22,96 persen pada tahun 2008 meningkat menjadi 24,78 persen pada tahun 2009. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Selain itu, cakupan puskesmas sudah cukup memadai akan tetapi ketersediaan dokter masih jauh dari harapan. Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Sedangkan kondisi eksisting sebagaimana pada Tabel 2.14 menunjukkan bahwa rasio dokter per satuan penduduk sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 masih jauh dari standar nasional, yakni satu orang dokter melayani 7.256 penduduk pada tahun 2007 dan 6.113 penduduk pada tahun 2010.
Halaman II‐ 15
c. Urusan Pekerjaan umum Beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan umum pada urusan pekerjaan umum antara lain: Tabel 2.15 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2007‐2010 No 1.
INDIKATOR
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 2. Rasio Jaringan Irigasi 3. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 4. Persentase rumah tinggal bersanitasi 5. Rasio rumah layak huni 6. Panjang jalan dilalui Roda 4 Sumber : Dinas PU dan BPS, 2010
2007 0,28 1,93 1,68 61,00 0,0025
2008 0,29
2009 0,28
2010 0,30
1,77 1,84 1,81 1,54 1,80 1,82 68,52 66,59 67,76 0,01 0,94 0,94 * * 0,0034 *data tidak tersedia
Upaya peningkatan pelayanan pada urusan pekerjaan umum selalu dilaksanakan setiap tahun. Walaupun demikian, tingkat pelayanan masih perlu ditingkatkan karena masih banyak permasalahan yang harus segera diatasi. Sebagaimana Tabel 2.15, proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik hanya mencapai 0,28 pada tahun 2007 dan meningkat 0,30 pada tahun 2010. Angka tersebut menunjukkan bahwa dari total panjang jalan yang ada (533,07 km), hanya 30 persen berkondisi baik. Demikian pula dengan indikator lainnya. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Efektifitas pengelolaan jaringan irigasi ditunjukkan oleh nisbah antara luas areal terairi terhadap luas rancangan. Dalam hal ini semakin tinggi nisbah tersebut semakin efektif pengelolaan jaringan irigasi. Tabel 2.15 menunjukkan bahwa rasio jaringan irigasi berfluktuasi dalam kurun waktu tahun 2007-2010. Tahun 2007 sebesar1,93 menurun menjadi 1,77 pada tahun 2008, meningkat lagi menjadi 1,84 pada tahun 2009 kemudian menurun lagi menjadi 1,81 pada tahun 2010. Kondisi ini dipengaruhi oleh tidak stabilnya debit air untuk irigasi. Indikator lain seperti rasio tempat ibadah per satuan penduduk, persentase rumah tinggal bersanitasi, rasio rumah layak huni dan panjang jalan dilalui roda 4, selalu meningkat dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Peningkatan terbesar terjadi pada persentase rumah tinggal bersanitasi dengan rata-rata perubahan sebesar 3,38 persen pertahun. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran hidup sehat pada masyarakat. d. Urusan Perumahan Dari hasil SUSENAS 2010 diketahui bahwa 88,59% dari total rumah tangga menghuni rumah dengan status milik sendiri. 4,99% lainnya di rumah milik orang tua/sanak saudara. Sisanya tinggal di rumah dengan status kontrak, sewa, rumah dinas, bebas sewa dan lainnya. 64,48% rumah tangga menghuni rumah dengan luas lantai di bawah 50 m2 dan 37,93% dari mereka menempati rumah dengan lantai tanah. Sebagian besar tempat
Halaman II‐ 16
tinggal tersebut beratap seng (86,96%). Beton dan genteng hanya 0,49%. Sisanya beratapkan ijuk/rumbia, asbes dan lainnya. Rumah tangga menempati rumah dengan dinding tembok sebanyak 49,70%, berdinding bambu 44,21%, sisanya berdinding kayu dan lainnya. Pada umumnya rumah tangga sudah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama (72,69%). Namun masih banyak juga yang menggunakan pelita (26,91%). 53,86% dari mereka menggunakan mata air terlindung sebagai sumber air minum utama, 20,93% menggunakan sumur terlindung, 14,14% menggunakan ledeng dan 11,97% sisanya menggunakan sumber air lainnya. Sebagian besar rumah tangga (68,52%) memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri. Namun yang tidak memiliki fasilitas tersebut masih cukup besar, yaitu 24,44%. Sisanya tidak memiliki fasilitas sendiri tetapi menggunakan secara bersama dengan rumah tangga lain (6,86%) dan menggunakan fasilitas umum (0,19%). Indikator-indikator tersebut sering digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan umum pada urusan perumahan dengan perkembangan sejak tahun 2007 sebagimana Tabel 2.16 berikut: Tabel 2.16 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Perumahan Tahun 2007‐2010 No INDIKATOR 2007 2008 2009 2010 1. Rumah tangga pengguna air bersih (%) 98,38 92,81 95,12 93,1 2. Rumah tangga pengguna listrik (%) 58,08 62,84 74,86 72,89 3. Rumah tangga ber‐Sanitasi (%) 61,00 66,59 67,76 68,52 4. Rumah tidak layak huni (buah) 3.274 3.350 * 3.274 Sumber : BPS, 2010
*data tidak tersedia
e. Urusan Tata Ruang Sejak tahun 2007-2010, kinerja pelayanan umum pada urusan tata ruang antara lain dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027; Sedangkan rencana detailnya masih dalam proses penetapan. Sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang, pemerintah daerah membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, terakhir dengan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 226 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2010. f. Urusan Perencanaan Pembangunan Beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan umum pada urusan perencanaan pembangunan antara lain tersedianya dokumen perencanaan baik jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Tabel 2.17 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2007‐2010 No Indikator 2007 2008 2009 2010 1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD ada ada ada ada yang telah ditetapkan dengan PERDA 2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD ada ada ada ada
Halaman II‐ 17
No 3. 4.
Indikator yang telah ditetapkan dengan PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
2007
2008 2009
2010
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
Sumber : Bappeda dan PM Kab. Flores Timur
Sehubungan dengan beberapa indikator tersebut, sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, dokumen perencanaan tersebut telah ditetapkan baik dengan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada). RPJP Kabupaten Flores Timur ditetapkan dengan Perda Nomor 14 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 kemudian dirubah dengan Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 14 Tahun 2005 dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2005-2010, kemudian direvisi dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2005-2010. Sedangkan RKPD setiap tahunnya ditetapkan dengan Peratutan Bupati, terakhir tahun 2011 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2010. g. Urusan Perhubungan Beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan umum pada urusan perhubungan antara lain jumlah arus penumpang angkutan umum, rasio ijin trayek, jumlah pelabuhan (laut, udara dan terminal) serta beberapa indikator pelayanan seperti lama dan biaya pengujian kelayakan angkutan umum, dan pemasangan ramburambu. Sampai dengan tahun 2010 di wilayah kabupaten Flores Timur terdapat 4 buah pelabuhan perintis yaitu pelabuhan Larantuka, Tobilota, Menanga dan Terong. Pelabuhan-pelabuhan perintis tersebut selalu disinggahi kapal-kapal berukuran besar dari luar Flores Timur, kecuali pelabuhan Laut Tobilota. Sedangkan pelabuhan laut Larantuka, selain disinggahi kapal-kapal barang/dagang dari luar, juga kapal penumpang milik PT. Pelni yaitu KM Sirimau dan KM Awu. Selain pelabuhan perintis tersebut, terdapat Pelabuhan lokal/rakyat yang diusahakan baik atas bantuan pemerintah maupun swadaya masyarakat yang tersebar di beberapa lokasi kecamatan antara lain di Kecamatan Adonara Barat, Witihama, Ile Boleng, Solor Barat, Solor Timur dan Titehena dan pelabuhan/dermaga penyeberangan Fery, di Waibalun-Larantuka dan Boleng Kecamatan Ile Boleng. Arus kunjungan dan penumpang kapal laut pada pelabuhan laut Larantuka dalam kurun waktu tahun 2009-2010 seperti pada Tabel 2.18.
Halaman II‐ 18
Tabel. 2.18 Arus Kunjungan dan Penumpang Kapal Laut pada Pelabuhan Laut Larantuka Tahun 2009 dan 2010 Tahun 2009 Tahun 2010 Kunjungan Kunjungan Jumlah Penumpang Jumlah Penumpang Bulan Kapal Kapal Turun Naik Turun Naik Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah
554 451 585 686 664 552 656 607 616 615 512 620 7.118
13.609 9.750 14.326 12.728 12.712 11.165 16.107 12.785 15.399 13.783 12.732 14.962 160.058
11.779 7.430 12.555 9.319 9.420 8.029 10.999 9.023 10.218 10.801 12.595 9.819 121.987
526 489 565 586 569 641 626 582 560 564 565 609 6.882
11.675 9.804 11.736 14.323 13.416 15.990 18.820 14.019 15.155 14.752 14.783 17.491 171.964
9.453 7.851 9.340 11.029 2.063 11.507 13.458 11.332 11.281 10.832 11.299 14.176 123.621
Sumber : BPS, 2011
Selain terdapat parasarana transpotasi darat dan laut, terdapat sebuah bandara udara yang bernama “Gewayan Tanah” yang terdapat di Watowiti Kecamatan Ile Mandiri. Frekuensi penerbangan setiap hari pergi pulang Kupang dengan pesawat berukuran kecil, karena landasan pacunya tidak cukup bagi mendaratnya pesawat-pesawat berkapasitas besar. Pemerintah Kabupaten Flores Timur saat ini sedang melaksanakan upaya pengembangan bandara ini melalui perluasan landasan pacu, sehingga di tahun – tahun mendatang diharapkan bandara Gewayan Tanah dapat melayani penerbangan pesawat berkapasitas besar, dan juga dapat menambah rute penerbangan ke kota-kota lain di Indonesia, baik melalui Kupang maupun penerbangan langsung dari Larantuka. h. Urusan Lingkungan Hidup Beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan umum pada urusan lingkungan hidup antara lain persentase penanganan sampah, persentase penduduk berakses air minum, persentase luas permukiman tertata, tempat pembuangan sampah per satuan penduduk dan penegakan hukum lingkungan serta pencemaran status mutu air. Perkembangan beberapa indikator tersebut menunjukkan kemajuan walaupun belum sepenuhnya memberikan dampak yang signifikan. Salah satu diantaranya adalah persentase rumah tangga pengguna air bersih yakni sebesar 98,38 persen pada tahun 2007 menurun menjadi 93,1 persen pada tahun 2010. Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Yang dimaksud akses air bersih meliputi air minum yang berasal dari air mineral, air leding/PAM, pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal. Syarat-syarat air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia,
Halaman II‐ 19
terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya Escherichia coli) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini. i. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kinerja layanan urusan kependudukan dan catatan sipil dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain rasio penduduk berKTP per satuan penduduk, rasio pasangan berakte nikah, kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk dan penerapan KTP Nasional berbasis NIK. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah dilaksanakan sejak tahun 2007 sedangkan perkembangan beberapa indikator lainnnya berfluktuasi dari tahun 2007-2009 sebagaimana Tabel 2.19. Tabel 2.19 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tahun 2007‐2010 No INDIKATOR 2007 2008 2009 2010 1. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 0,018 0,021 0,017 2. Rasio bayi berakte kelahiran 0,30 3. Rasio pasangan berakte nikah 0,74 1,41 1,64 4. Kepemilikan KTP 0,18 0,21 0,17 5. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 5,42 11,51 8,60 penduduk 6. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah sudah sudah sudah Sumber : diolah dari Flores Timur Dalam Angka 2010.
Rasio penduduk yang memiliki KTP per satuan penduduk tahun 2007 sebesar 0,018. Hal ini menggambarkan bahwa dari total penduduk wajib KTP, hanya 1,8 persen yang memiliki KTP. Pada tahun 2009, rasio tersebut mengalami penurunan sebesar 0,01 menjadi 0,017. Artinya, dari total penduduk wajib KTP, hanya 1,7 persen yang memiliki KTP. Pengertian yang sama juga berlaku untuk indikator lainnya. Sedangkan untuk indikator kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk, tahun 2007 sebesar 5,42. Angka ini menggambarkan bahwa dari 1000 penduduk terdapat 5 orang yang memiliki akte kelahiran. Tahun 2008 meningkat menjadi 11,51 sedangkan tahun 2009 kembali menurun menjadi 8,60. Kondisi ini diakibatkan oleh belum akuratnya data kepemilikan dokumen kependudukan baik KTP maupun akte kelahiran dan akte nikah dan juga tergantung dari tingkat kesadaran masyarakat atas kewajiban sebagai warga negara serta dipengaruhi juga oleh kebutuhan untuk memenuhi syarat-syarat administrasi lain yang mengharuskan adanya administrasi kependudukan. j. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kinerja pemerintah daerah pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dinilai cukup baik. Hal ini ditandai dengan beberapa indikator yang mengalami peningkatan. Partisipasi angkatan kerja meningkat dari 93,48 % pada tahun 2007 menjadi 95,45 % pada tahun 2009 dan 69,73 pada tahun 2010. Begitu juga dengan persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2009 sebesar 3,86 atau mengalami peningkatan sebesar 0,44 % dibanding tahun 2008. Sedangkan tahun 2010 menurun menjadi 3,82 %. Walaupun demikian nilai penurunannya tidak signifikan yakni hanya 0,04 point. Hal ini
Halaman II‐ 20
menunjukan bahwa semakin besar peran serta perempuan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan, baik yang berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup perempuan secara khusus maupun kebijakankebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat secara umum.
Tabel 2.20 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2007‐2010 No INDIKATOR 1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 2. Partisipasi perempuan di lembaga swasta 3. Partisipasi angkatan kerja perempuan Sumber : BPS, 2011
2007 2,92
2008 3,42
2009
97,08
96,58
96,14 96.18
93,48
94,05
95,45 95,60
2010 3,86 3,82
k. Urusan Keluarga Berencana Hasil evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah pada layanan urusan keluarga berencana menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Beberapa indikator yang sering digunakan antara lain rata-rata jumlah anak per keluarga, rasio akseptor KB, cakupan peserta KB aktif dan keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1. Data BPS menunjukkan, pada tahun 2007 dan 2008 rata-rata jumlah anak per keluarga sebesar 2,11 menurun menjadi 2,05 pada tahun 2009. Rasio akseptor KB pada tahun 2007 dan 2008 sebesar 51,77 sedangkan pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 10,06 % dibandingkan dua tahun sebelumnya. Demikian juga dengan cakupan peserta KB aktif pada tahun 2009 sebesar 12,43 persen atau mengalami peningkatan sebesar 2,25% dari tahun 2008. Sedangkan tahun 2010 meningkat lagi menjadi 14,43%. Meningkatnya kedua indikator ini berperan besar dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yang ditunjukan dengan menurunnya rata-rata jumlah anak dalam keluarga. Keberhasilan pemerintah daerah pada urusan keluarga berencana juga berdampak pada menurunnya persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I sebesar 1,01 % pada tahun 2009 dan 6,7% pada tahun 2010. Tabel 2.21 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Keluarga Berencana Kabupaten Flores Timur Tahun 2007‐2010 No INDIKATOR 2007 2008 2009 2010 1. Rata‐rata jumlah anak per keluarga * * 4 4 2. Rasio akseptor KB (%) 51,77 51,77 61,83 * 3. Cakupan peserta KB aktif (%) 10,18 10,18 12,43 14,43 4. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga * 73,92 72,91 66,12 Sejahtera I (%) Sumber : BPS,2011 *data tidak tersedia
l. Urusan Sosial Urusan sosial merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Melalui urusan tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.
Halaman II‐ 21
Data BPS tahun 2009 menunjukkan bahwa jumlah penduduk rawan sosial di kabupaten Flores Timur masih relatif tinggi sebagaimana tergambar pada Tabel 2.24 berikut ini:
Tabel 2.22 Penduduk Rawan Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2009 No
Kecamatan
1 Wulanggitang 2 Titehena 3 Ilebura 4 Tanjung Bunga 5 Lewolema 6 Larantuka 7 Ile Mandiri 8 Demon Pagong 9 Solor Barat 10 Solor Timur 11 Solor Selatan 12 Adonara Barat 13 Wotan Ulumado 14 Adonara Tengah 15 Adonara Timur 16 Ile Boleng 17 Witihama 18 Klubagolit 19 Adonara Jumlah Sumber : BPS, 2010
Fakir Miskin (KK) 50 62 243 204 530 467 386 58 270 225 131 107 123 553 200 413 40 91 98 4.251
Balita Terlan tar 5 2 ‐ ‐ 6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3 ‐ ‐ 14 4 2 ‐ 36
Anak Terlantar
Lanjut Usia Terlantar
1 20 ‐ 10 19 ‐ 10 ‐ 70 4 10 7 ‐ 26 ‐ 15 32 2 ‐ 226
58 92 12 50 64 104 60 45 111 150 60 27 43 79 88 123 91 12 11 1.190
Komunitas Adat Terpencil 180 ‐ ‐ 834 ‐ ‐ ‐ 136 204 169 ‐ 667 79 180 180 ‐ 162 ‐ ‐ 2.791
Penyan dang Cacat 29 31 8 135 63 174 88 88 106 108 152 23 48 45 58 177 103 25 4 1465
Berdasarkan sebaran penduduk rawan sosial tersebut, pemerintah daerah belum menyediakan sarana dan prasarana secara proporsional. Sampai dengan tahun 2010, sarana sosial berupa panti baru berjumlah 13 buah yang terdiri dari panti anak cacat sebanyak 3 buah, panti sosial bina remaja sebanyak 4 buah, panti sosial anak sebanyak 5 buah sedangkan panti lanjut usia baru tersedia 1 buah yang sebagian besar berada di ibu kota kabupaten. m. Urusan Ketenagakerjaan Di kabupaten Flores Timur, dari penduduk usia 15 tahun ke atas, 69,73 persen di antaranya merupakan angkatan kerja. Dari angkatan kerja tersebut 67,02 persen di antaranya bekerja dan sisanya 2,70 persen aktif mencari pekerjaan. Dari angkatan kerja yang bekerja, 37,46 persen di antaranya berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga/buruh tidak tetap dan 29,37 persen lainnya merupakan pekerja tidak dibayar. Layanan urusan ketenagakerjaan diukur dengan beberapa indikator antara lain angka partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka dan pencari kerja yang ditempatkan. Data BPS menunjukkan bahwa dari 66,92 persen angkatan kerja yang bekerja bila dirinci menurut tingkat pendidikan, maka pekerja dengan tingkat pendidikan Diploma/Universitas sebanyak 4.510 orang (laki-laki 1.69 0rang dan perempuan 2.168 orang); SLTA Umum 6.825 orang (laki-laki 4.720 orang dan perempuan 2.105 orang); SLTP Sederajat 10.281 orang (laki-laki 7.196 orang dan perempuan 3.085 orang); SD 46.186 orang (laki-laki = 24.896 orang dan
Halaman II‐ 22
perempuan 21.290 orang); tidak tamat SD 18.488 orang (laki-laki 8.655 orang dan perempuan 9.833 orang); dan tidak memiliki pendidikan formal 5.582 orang (laki-laki 2.223 orang dan perempuan 3.359 orang). Sedangkan bila dirinci menurut jenis pekerjaan, maka (1) Tenaga Profesional, Teknisi dan lain-lain berjumlah 5.472 orang; (2) Pejabat Pelaksana dan Tenaga Tata Usaha Penjualan berjumlah 8.676 orang; (4) Tenaga Usaha Jasa berjumlah 1.195 orang; (5) Tenaga Usaha Pertanian berjumlah 63.134 orang; (6) Tenaga Produksi, Operator Alat Angkutan dan Pekerja Kasar berjumlah 10.273 orang; (7) TNI / POLRI bejumlah 418 orang; (8) Tenaga kerja lain-lain berjumlah 529 orang. n. Urusan Koperasi dan UKM Layanan urusan koperasi dan UKM yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah salah satunya ditunjukkan oleh persentase koperasi aktif. Jumlah Koperasi yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Flores Timur sampai dengan Tahun 2009 sebanyak 92 unit. Dari jumlah koperasi tersebut, yang berstatus masih aktif sebanyak 73 unit (79%) dan sisanya sebanyak 19 unit tidak aktif. Selain indikator tersebut, indikator lain adalah jumlah BPR/LKM dan jumlah UKM. Perkembangan jumlah koperasi dan UKM meningkat sejak tahun 2007 sebagaimana Tabel 2.23.
Tabel 2.23 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur Tahun 2007‐2010 No INDIKATOR 2007 2008 2009 2010 1. Persentase koperasi aktif 78 79 79 2. Jumlah BPR/LKM 1 1 1 1 3. Usaha Mikro dan Kecil 221 242 316
o. Urusan Penanaman Modal Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain investasi pemerintah berupa belanja pembangunan, sampai dengan desember 2010 terdapat 13 penanam modal yang terdiri dari 5 (lima) penanam modal asing (PMA) dan 8 (delapan) penanam modal dalam negeri (PMDN). Ketigabelas investor tersebut mengembangkan usahanya di bidang perikanan dan perkebunan dengan total investasi sebesar Rp. 82.696.540.000.- Kelima PMA tersebut adalah PT. Asa Mutiara Nusantara yang bergerak di bidang budidaya dan pembibitan mutiara, PT. Okishin Flores bergerak di bidang pengolahan dan pengawetan ikan serta pengumpulan dan pengangkutan es balok, PT. Mutiara Adonara bergerak di bidang budidaya mutiara, PT. Indo Primo Ikan bergerak di bidang pengalengan dan pembekuan ikan dan PT. Eka Prima bergerak di bidang pengumpulan dan pengiriman hasil perkebunan (mente). Selain itu terdapat 7 (tujuh) Penanaman Modal Dalam Negeri yang bergerak dibidang kelautan dan perikanan yaitu PT. Jasa Putra Abadi, CV. Rosario Mutiara, PT. Ocean Mitramas, CV. Mutiara Iwan Abadi, PT. Cendana Indopearls, PT. Tri Tunggal Lintas Benua, CV. Cahaya Kemilau Abadi dan 1 (satu) bergerak di bidang restoran dan perhotelan yakni PT. Atma Sugeh Abadi.
Halaman II‐ 23
Penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat daerah yang ditimbulkan oleh investasi asing cukup besar, baik berupa penyerapan tenaga kerja langsung maupun dengan pola kemitraan dengan nelayan lokal. PT. Asa Mutiara Nusantara menyerap tenaga kerja sebanyak 35 orang, PT. Okhisin Flores sebanyak 138 orang, PT. Mutiara Adonara sebanyak 55 orang, PT. Indo Primo Ikan sebanyak 60 orang, PT. Eka Prima sebanyak 20 orang, PT. Jasa Putra Abadi sebanyak 26 orang, CV. Rosario Mutiara sebanyak 20 orang, PT. Ocean Mitramas sebanyak 6 orang, CV. Mutiara Iwan Abadi sebanyak 18 orang, PT. Cendana Indopearls sebanyak 30 orang, PT. Tri Tunggal Lintas Benua sebanyak 58 orang dan PT. Atma Sugeh Abadi sebanyak 15 orang. Perkembangan penanaman modal berskala nasional sejak tahun 2007 sampai tahun 2010 selalu mengalami peningkatan sedangkan rasio daya serap tenaga kerjanya terus merosot selama kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 sebagaimana Tabel 2.24. Tabel 2.24 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Penanaman Modal Kabupaten Flores Timur Tahun 2007‐2010 No
INDIKATOR
2007
2008
2009
2010
1.
Jumlah investor berskala 8 7 10 13 nasional (PMDN/PMA) 2. Jumlah nilai investasi 18.955.680.000 18.955.680.000 69.352.790.000 82.696.540.000 berskala nasional (PMDN/PMA) 3. Rasio daya serap tenaga 59,0 56,6 42,8 40,3 kerja 4. Kenaikan/penurunan 18.955.680.000 18.955.680.000 69.352.790.000 82.696.540.000 Nilai Realisasi PMDN Sumber : Bappeda dan PM Kab. Flores Timur, 2010
Sampai saat ini belum pernah dilakukan pengkajian tentang manfaat dan dampak dari kegiatan investasi asing tersebut. Sementara itu belum ada pengusaha lokal yang memiliki modal yang cukup kuat untuk melakukan investasi pada bidang-bidang yang strategis. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha lokal pada umumnya berskala kecil seperti perniagaan, perdagangan eceran, perhotelan, bengkel kayu, bengkel mobil, foto copy dan penjilidan, jasa konstruksi dan leveransir, apotik, kontraktor, rumah makan, rental komputer, TV kabel, biro perjalanan dan wisata. Dinamika ekonomi yang ditimbulkan oleh swasta lokal belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat dan mendorong timbulnya transformasi struktural tenaga kerja dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Selain gambaran kondisi tersebut, hasil evaluasi lima tahunan menunjukkan bahwa perkembangan dunia perdagangan di kabupaten Flores Timur, baik industri kecil dan jenis usaha non formal, serta penyerapan tenaga kerja dan nilai investasinya mengalami peningkatan. Peningkatan nilai investasi terbesar terjadi di perusahaan kecil yaitu sebesar 43,19% dan usaha non formal sebesar 71,03%, diikuti oleh perusahaan menengah dan besar masing-masing sebesar 12,6% dan 10,4%. Penyerapan tenaga kerja peningkatan terbesar pada usaha non formal sebesar 63,4%, diikuti penyerapan tenaga kerja pada perusahaan besar sebesar 18,5%.
Halaman II‐ 24
p. Urusan Kebudayaan Kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan, dapat diukur dengan adanya penyelenggaraan festival seni dan budaya, sarana penyelenggaraan seni dan budaya dan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya. Berdasarkan data BPS, sampai dengan tahun 2008 tercatat ada 4 fasilitas yang disebut sebagai “museum”. Semuanya dikategorikan sebagai museum sejarah. Jumlah pengunjung sepanjang tahun 2008 adalah sebanyak 27.707 orang dengan penerimaan sebesar Rp. 92.656.550.selain itu, kelompok/sanggar seni yang terdapat di Kabupaten Flores Timur sejumlah 47 kelompok, dengan keunikan dan keistimewaannya tersendiri pada masing–masing kelompok. Kelompok/sanggar seni ini dikelola sendiri (milik swasta), dan ada 2 kelompok yang menjadi milik Pemda, yakni kelompok Teratai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata, dan kelompok Tut Wuri Handayani yang dikelola oleh Dinas Pendidikan. q. Urusan Kepemudaan dan Olahraga Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan kemampuan dan perhatian Pemerintah Daerah dalam upaya memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah. Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan dan keolahragaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda dan organisasi olahraga di daerah untuk berperan serta dalam pembangunan daerah dan merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi kepemudaan dan keolahragaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sampai dengan tahun 2009, tercatat 74 buah organisasi kepemudaan, karang taruna sebayak 213 buah dan organisasi keolahragaan sebanyak 11 buah. Sarana tersebut sebagian besar milik masyarakat atau lembaga swasta, sedangkan pemerintah daerah baru membangun 1 (satu) buah gedung olah raga. r. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dilakukan melalui program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, program pendidikan politik masyarakat; program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam; program pengembangan wawasan kebangsaan dan program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program tersebut adalah Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebanyak 1 kelompok; pengamanan dan penegakan perda; operasi gabungan; pengamanan Semana Santa 2010, hari raya keagamaan dan Pengamanan Pemilu Kepala Daerah. Selain itu, kegiatan lainnya adalah Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Kabupaten, Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional, dengan output yang diharapkan adalah terlaksanya sosialisasi di kecamatan; kegiatan Seminar Peningkatan Kapasitas Politik Masyarakat dan Penyuluhan UU Parpol. Hasil dari program pendidikan politik masyarakat terlihat dari adanya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Hasil pemilihan
Halaman II‐ 25
umum anggota DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2010-2014 menunjukkan bahwa dari 103.794 suara sah tersebar ke 38 partai politik peserta pemilu dengan rincian sebagai berikut : Partai Hanura 5.904 suara, Partai Karya Peduli Bangsa 2.993 suara, PPPI 1.357 suara, Partai Peduli Rakyat Nasional 3.504 suara, Partai Gerindra 3.150 suara, Partai Barisan Nasional 1.718 suara, PKPI 3.603 suara, PKS 1.896 suara, PAN 3.650 suara, PIB 1.278 suara, Partai Kedaulatan 775 suara, PPD 1.495 suara, PKB 2.562 suara, PPI 1.047 suara, P.Nasional Indonesia Marhaenis 1.104 suara, PDP 2.650 suara, PKP 1.565 suara, PMB 1.596 suara, PPDI 3.679 suara, PDK 667 suara, P.Republikan 2.478 suara, P.Pelopor 1.959 suara, P. Golkar 12.876 suara, PPP 2.373 suara, PDS 2.344 suara, PNBKI 3.175 suara, PBB 2.562 suara, PDIP 12.289 suara, PBR 2.682 suara, Partai Patriot 873 suara, P.Demokrat 7.299 suara, PKDI 3.400 suara, PIS 609 suara, PKNU 1.366 suara, P.Serikat Indonesia 406 dan Partai Buruh 910 suara. Sedangkan Partai Merdeka dan Partai NU Indonesia tidak mendapat suara. s. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Layanan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dapat dievaluasi melalui beberapa indikator antara lain rasio jumlah Polisi Pamong Praja (Pol.PP) per 10.000 Penduduk, jumlah Linmas per 10.000 penduduk, rasio pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pelayanan perijinan, penegakan PERDA, cakupan patroli Polisi Pamong Praja, Tingkat penyelesaian pelanggaran K3, dan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah. Dari berbagai indikator tersebut, hasil evaluasi menunjukkan bahwa rasio jumlah Pol.PP per 10.000 penduduk sebesar 4,39 pada tahun 2007, meningkat menjadi 4,49 pada tahun 2008 kemudian berkurang sebanyak 0,41 pada tahun 2009 menjadi 4,08 dan tahun 2010 menjadi 4,05. Hal ini menggambarkan masih rendahnya jumlah Polisi Pamong Praja yakni 10.000 penduduk hanya dilayani oleh 4 anggota Pol.PP. Bila ditinjau dari sebaran per wilayah kecamatan, maka rata-rata hanya terdapat 1 anggota Pol.PP per kecamatan. Dari jumlah yang ada, jumlah pelanggaran perda yang ditangani sebanyak 4 kasus pada tahun 2007 dan 2008, 5 kasus pada tahun 2009 dan 7 kasus pada tahun 2010. Cakupan patroli Pol. PP sebanyak 50 kali pada tahun 2007, 60 kali pada tahun 2008, dan meningkat menjadi 80 kali pada tahun 2009 serta 85 kali pada tahun 2010. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) sebanyak 150 pada tahun 2007, 98 pada tahun 2008, 100 pada tahun 2009 dan 120 pada tahun 2010. Pada bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi sejak 2007 berfluktuasi. Tahun 2007 sebesar 4,16, meningkat menjadi 4,69 pada tahun 2008 kemudian menurun menjadi 4,12 pada tahun 2009 dan kembali meningkat menjadi 4,25 pada tahun 2010. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, jumlah penduduk miskin menurun dari 31.200 jiwa pada tahun 2007 menjadi 29.260 jiwa pada tahun 2008, 24.840 jiwa pada tahun 2009 dan 4.227 jiwa pada tahun 2010. Kondisi tersebut bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain se Nusa Tenggara Timur maka posisi Flores Timur sebagaimana pada Tabel 2.25.
Halaman II‐ 26
Tabel 2.25 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-NTT per Juli 2010. JUMLAH PENDUDUK MISKIN 2007 2008 2009 2010 Kota Kupang 20.300 46.110 35.420 35.600 Ngada 21.800 19.430 17.300 17.200 Flores Timur 31.200 29.260 24.840 22.400 Ende 46.000 57.480 51.710 56.400 Nagekeo 18.900 16.770 15.600 16.500 Sikka 50.500 45.900 40.460 40.200 Timor Tengah Utara 60.400 55.170 50.620 52.200 Lembata 33.500 28.840 26.960 31.500 Manggarai Barat 53.500 48.280 45.920 45.300 Timor Tengah Selatan 147.500 130.770 123.420 126.600 Manggarai Timur * * 58.980 65.700 Sumba Timur 82.800 81.090 76.560 74.000 Belu 83.900 82.740 77.140 54.700 Manggarai 150.500 137.780 66.890 67.100 Alor 48.200 43.180 39.220 40.300 Kupang 111.600 95.630 90.030 63.100 Rote Ndao 30.100 38.830 37.300 39.500 Sumba Barat 43.500 38.380 36.330 35.300 Sumba Barat Daya 53.300 88.650 86.270 85.100 Sumba Tengah 76.100 21.490 20.770 21.300 Sumber : BPS Provinsi NTT, 2011 *data tergabung dengan kab.induk KABUPATEN/KOTA
Selain pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, indikator lain dari layanan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah layanan di bidang administrasi pemerintahan. Sampai dengan tahun 2010, pada bidang ini telah dibangun sistem infromasi manajemen keuangan daerah dan sistem informasi administrasi kependudukan. t. Urusan Ketahanan Pangan Urusan ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Kinerja layanan urusan tersebut diukur dengan ada tidaknya regulasi tentang ketahanan pangan di daerah dan besar kecilnya ketersediaan pangan utama setiap tahun. Sejak tahun 2009, telah dibuat regulasi ketahanan pangan yakni Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur. Sedanglan ketersediaan pangan utama sebesar 21,67 persen pada tahun 2008, meningkat menjadi 24,22 persen tahun 2009 dan 25,74 persen pada tahun 2010. Hasil analisis Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur menunjukkan bahwa pada tahun 2010, kebutuhan karbohidrat per tahun sebesar 36.397 ton EB sedangkan kebutuhan protein per tahun sebesar 468.340,99 ton BK. Kerawanan pangan yang sering terjadi di Kabupaten Flores Timur adalah rawan pangan transient dengan penyebab utama adalah; kekeringan, angin, banjir dan serangan hama. Pemerintah daerah melakukan tindakan antisipatif dan langkah-langkah penanganan, baik
Halaman II‐ 27
yang bersifat jangka pendek maupaun jangka panjang, dengan menggunakan instrumen sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG). Berdasarkan analisa situasi pangan aram III tahun 2010, Kabupaten Flores Timur memperoleh surplus pangan baik pangan sumber karbohidrat maupun pangan sumber protein. Surplus pangan sumber karbohidrat sebesar 13.173 ton setara beras, sedangkan surplus pangan sumber protein sebesar 1.809 ton setara beras. u. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kinerja layanan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa diukur dengan beberapa indikator antara lain rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat, posyandu aktif, swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat. Layanan yang diberikan pemerintah daerah terkait dengan urusan tersebut dilaksanakan melalui pendampingan terhadap program-program pemberdayaan baik yang direncanakan oleh pemerintah daerah maupun program-program intervensi pemerintah pusat. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa, sejak tahun 2007 pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk program ADD (Alokasi Dana Desa) dengan besaran bervariasi sesuai kriteria yang ada pada Juknis ADD. Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, total anggaran untuk program ini sebesar Rp. 69.819.999.662. Selain dana tersebut dukungan swadaya masyarakat ikut berperan dalam mensukseskan program ini. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan dengan dukungan kedua sumber daya tersebut antara lain pembangunan infrastruktur perdesaan, pembayaran honorarium guru, tenaga PPL dan tenaga kesehatan (bidan dan perawat) yang direkrut dengan Surat Keputusan Kepala Desa, insentif kader posyandu dan kegiatan PKK dan operasional pemerintah desa dan BPD. Posyandu yang aktif sampai dengan tahun 2010 sebanyak 530, PKK yang aktif sebanyak 230 yang semuanya ikut berperan dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat dan desa. Selain program tersebut di atas, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Khusus (P2DTK) merupakan program intervensi pemerintah pusat dalam rangka percepatan pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan desa. v. Urusan Statistik Penyelenggaraan statistik di daerah dilaksanakan dengan cara kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Pusat Statistik. Produk yang dihasilkan berupa buku Flores Timur dalam Angka dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Flores Timur. Dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, kerja sama tersebut telah menghasilkan beberapa buku. Terakhir (2010) telah menghasilkan 3 (tiga) judul buku yakni Flores Timur Dalam Angka 2010 sebanyak 64 buku, Kecamatan Dalam Angka 2010 sebanyak 76 buku (19 Kecamatan masingmasing 4 buku), dan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Flores Timur Menurut Lapangan Usaha Per kecamatan 2006-2009.
Halaman II‐ 28
w. Urusan Kearsipan Evaluasi terhadap kinerja layanan urusan kearsipan diketahui melalui indikator pengelolaan arsip secara baku yang menggambarkan rasio jumlah SKPD yang telah mengelola arsip secara baku terhadap jumlah SKPD dan indikator peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan melalui kegiatan pelatihan dan sebagainya. Terkait dengan hal tersebut, program yang dikembangkan adalah perbaikan sistem administrasi kearsipan dan program peningkatan kualitas pelayanan informasi. x. Urusan Komunikasi dan Informatika Pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui beberapa program antara lain program kerjasama informasi dengan media massa dan program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. Kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan program tersebut adalah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa; pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi; optimalisasi peran RSPD serta ceramah dan dialog. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2010, beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur kinerja layanan urusan komunikasi dan informatika seperti jumlah jaringan komunikasi dan rasio warnet terhadap penduduk mengalami sedikit peningkatan. Jumlah pelanggan telepon sampai dengan triwulan IV tahun 2009 sebanyak 2.221, terdiri dari pelanggan pemerintah sebanyak 163 dan swasta sebanyak 2.061. Selain itu, pemerintah daerah telah memiliki sebuah website dengan alamat: www.florestimurkab.go.id dan sebuah stasion radio RSPD. y. Urusan Perpustakaan Hasil evaluasi terhadap kinerja layanan urusan perpustakaan menunjukkan bahwa baru terdapat satu buah perpustakaan umum daerah di kabupaten Flores Timur. Jumlah koleksi buku yang tersedia sebanyak 28.423 buku dari 10.891 judul. Sebagai kabupaten kepulauan, pelayanan perpustakaan dilakukan melalui perpustakaan keliling yang tersebar di 3 (tiga) daratan yaitu daratan Flores, daratan Adonara dan daratan Solor. Satu unit perpustakaan keliling roda enam disediakan di daratan Flores yang melayani kecamatan Larantuka, Tanjung Bunga, Ile Mandiri, Lewolema, Demong Pagong, Titehena danWulanggitang dengan jumlah pengunjung 924 orang pada 2010. Untuk melayani 3 (tiga) kecamatan di pulau Adonara yaitu Adonara Timur, Klubagolit dan Wotan Ulumado di sediakan satu unit perpustakaan keliling roda enam dengan jumlah pengunjung sebanyak 764 orang pada tahun 2010. Sedangkan untuk daratan Solor disediakan satu unit perpustakaan keliling roda empat yang melayani ketiga kecamatan di pulau Solor dengan jumlah pengunjung sebanyak 943 orang pada tahun 2010.
Halaman II‐ 29
Fokus Layanan Urusan Pilihan a. Urusan Pertanian Kinerja layanan urusan pertanian oleh pemerintah daerah dapat diketahui dari berbagai indikator antara lain seperti pada Tabel 2.26. Produktivitas padi dan bahan pangan utama lainnya pada tahun 2007 sebesar 1,85 ton per hektar. Tahun 2008 meningkat menjadi 3,90 ton per hektar dan pada tahun 2009 turun sebesar 1,13 ton per hektar menjadi 2,77 ton per hektar. Sektor pertanian merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB kabupaten Flores Timur. Akan tetapi perkembangannya selalu berfluktuasi. Selain faktor produksi, masalah ketidakstabilan harga dan rendahnya nilai tukar petani juga merupakan faktor penyebab menurunnya kontibusi sektor pertanian terhadap PDRB.
Tabel 2.26 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Pertanian Kabupaten Flores Timur Tahun 2007‐2009
No
INDIKATOR
1.
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (ton per hektar) 2. Kontribusi sektor pertanian(perkebunan) terhadap PDRB 3. Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB 4. Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB 5. Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB 6. Cakupan bina kelompok petani Sumber : BPS,2010
2007
2008
2009
2010
1,85
3,90
2,77
*
35,02
34,34
34,28
33,30
15,32 7,54 0,57
15,79 7,48 0,56
15,59 7,52 0,56 39 *data tidak tersedia
14,96 7,21 * *
b. Urusan Kehutanan Dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, kontribusi sektor kehutanan terhadap pembentuka PDRB Kabupaten Flores Timur baru mencapai 0,03 persen. Selain luas areal hutan produksi yang relatif kurang, masyarakat Flores Timur belum mengandalkan hasil hutan sebagai sumber pendapatan. Luas hutan yang menutupi daratan Flores Timur berkisar 39% dari total luas daratan Flores Timur. Sebagian besar (62,91%) dari wilayah tersebut merupakan hutan lindung. Luas hutan produksi terbatas hanya 31,01%. c. Urusan Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB masih dibawah 1 (satu) persen. Tahun 2007 sebesar 0,73 persen meningkat menjadi 0,75 persen pada tahun 2008 dan turun menjadi 0,74 persen pada tahun 2009 dan 2010 dengan nilai PDRBnya sebesar Rp. 8,28 milyar. d. Urusan Pariwisata Kinerja layanan urusan pariwisata diukur melalui beberapa indikator antara lain kunjungan wisata dan kontribusi sektor pariwisata terhadap pembentukan PDRB. Jumlah obyek wisata yang terdata sebanyak 50 obyek, yang terdiri dari 26 obyek wisata budaya, dan 24 obyek wisata alam. Sedangkan jumlah sarana pendukung pariwisata masih sangat terbatas. Sampai dengan tahun 2009, jumlah Hotel/penginapan sebanyak 15 unit, rumah
Halaman II‐ 30
makan 24 unit, Biro/perjalanan wisata 6 unit, cafe 4 unit. Perkembangan kunjungan wisatawan baik mancanegera maupun wisatawan domestik ke obyek-obyek wisata sebanyak 37 Wisman dan 1.818 Wisnu dengan tingkat penghunian kamar hotel sebanyak 20,90 persen selama tahun 2010. Dari uraian tersebut, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 berkisar antara 0,09 persen sampai 0,1 persen. e. Urusan Kelautan dan Perikanan Kinerja dari pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan oleh pemerintah daerah dapat diketahui dari berbagai indikator antara lain produksi perikanan, cakupan binaan kelomppok nelayan dan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB. Perkembangan dari indikator-indikator tersebut seperti pada Tabel 2.27. Kelompok nelayan binaan pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 terdapat 282 kelompok nelayaan binaan meningkat menjadi 354 kelompok pada tahun 2009. Meskipun terjadi penurunan produksi yang cukup besar dari tahun ke tahun namun kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB cukup stabil.
Tabel 2.27 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2009 No 1. 2. 3.
INDIKATOR Produksi perikanan (ton) Cakupan bina kelompok nelayan Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB
2007 2008 2009 87.106,90 39.674,93 11.199,80 282 332 354 6,50 6,41 6,60
Penyebaran produksi perikanan pada setiap kecamatan berbedabeda. Dari enambelas (16) kecamatan produsen perikanan di Kabupaten Flores Timur terdapat enam (6) kecamatan yang memberikan kontribusi dominan (dengan total kontribusi sebesar 78,5%) yaitu kecamatan Larantuka, Solor Timur, Adonara Timur, Tanjung Bunga dan Adonara. Perbandingan prdoksi antarkecamatan seperti pada Tabel 2.28.
Tabel 2.28 Produksi Perikanan Menurut Kecamatan Tahun 2008 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kecamatan Wulanggitang Titehena Ilebura Tanjung Bunga Lewolema Larantuka Ile Mandiri Demon Pagong Solor Barat Solor Timur Solor Selatan* Adonara Barat Wotan Ulumado Adonara Tengah
Produksi (ton) Perikanan Perikanan Laut Darat 369 396 154 614 173 4.000 595 262 406 2.773 371 397 -
-
Jumlah 369 396 154 614 173 4000 595 262 406 2773 371 397 Halaman II‐ 31
NO
Kecamatan
Produksi (ton) Perikanan Perikanan Laut Darat 2.164 337 78 614 1.3703 -
Jumlah
15 Adonara Timur 16 Ile Boleng 17 Witihama 18 Klubagolit 19 Adonara Jumlah Sumber : BPS, 2010 *data bergabung dengan kecamatan induk
2164 337 78 614 1.3703
f. Urusan Perindustrian dan Perdagangan Perindustrian merupakan sektor yang diharapkan menjadi sektor pemimpin (leading sektor) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana dengan adanya pertumbuhan pada sektor industri dapat memacu pertumbuhan sektor-sektor lain seperti perdagangan, sektor jasa-jasa maupun sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan. Sektor industri di Kabupaten Flores Timur didominasi oleh industri kerajinan rumah tangga (93,28%) sedangkan industri kecil dan industri sedang/besar masing-masing sebesar 6,47% dan 0,25%. Kontribusi sektor perindustrian tahun 2007 sampai tahun 2010 belum menunjukan pertumbuhan yang berarti (hanya bergerak dari 1,12 % sampai dengan 1,14%) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,13 setiap tahun. Sektor perdagangan memberi kontribusi terhadap PDRB yang lebih besar dibandingkan sektor perindustrian. Pada tahun 2010 sektor perdagangan tumbuh sebesar 11,48, sedikit melemah jika dibandingkan dengan tahun 2007.
Tabel 2.29 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Flores Timur Tahun 2007‐2010
No 1. 2. 3. 4.
INDIKATOR Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri Pertumbuhan Industri Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
2007
2008
2009
2010
1,14
1,13
1,12
1,13
0,57
0,56
0,56
0,56
16,78 11,59
11,63 3,22 11,37 11,43 11,48
g. Urusan Ketransmigrasian Urusan ketransmigrasian dilaksanakan melalui beberapa progam antara lain program pengembangan ketransmigrasian dan program transmigrasi lokal. Melalui program tersebut dilakukan beberapa kegiatan antara lain pendampingan pengembangan kawasan transmigrasi lokal dan sosialisasi bidang ketransmigrasian. Walaupun demikian, sampai dengan tahun 2010 beberapa indikator yang menggambarkan layanan urusan ketransmigrasian seperti transmigran swakarsa dan kontribusi transmigrasi terhadap PDRB belum terdata dengan baik.
Halaman II‐ 32
2.4 Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan, baik domestik, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Gambaran umum kondisi daerah pada aspek daya saing daerah, tercermin melalui indikator variabel aspek daya saing daerah antara lain: Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kinerja pada aspek kemampuan ekonomi daerah tercermin dari beberapa indikator antara lain pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, dan nilai tukar petani. Tabel 2.30 Perkembangan Indikator Kemampuan Ekonomi Daerah Tahun 2007 s.d 2010 NO
Uraian
2007
2008
2009
2010
1. Angka konsumsi RT perkapita
*
86.019
247.873
*
2. Nilai Tukar Petani 3. Persentase Konsumsi RT non‐ Pangan
* 29,35
98,99 29,35
101,20 29,74
101,20 30,00
Sumber : BPS, 2010
*Data tidak tersedia
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga per kapita tahun 2008 sebesar 186.019 meningkat menjadi 247.873 pada tahun 2009. Khusus pada konsumsi rumah tangga non pangan, tidak mengalami perubahan selama dua tahun yakni tahun 2007 dan 2008. Baru mengalami sedikit peningkatan yakni sebesar 0,39 persen pada tahun 2009 dan 0,36 persen pada tahun 2010. Sejalan dengan itu, nilai tukar petani tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2008 sebesar 98,99 meningkat menjadi 101,20 pada tahun 2009 dan 2010. Hal ini mengindikasikan rendahnya tingkat kesejahteraan petani dalam kurun waktu tersebut di atas. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap beberapa indikator antara lain: aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank, ketersediaan penginapan dan fasilitas listrik sebagaimana pada Tabel 2.31.
Tabel 2.31 Perkembangan kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur tahun 2007‐2010 No Uraian Aksesibilitas Daerah 1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 2. Jumlah orang/barang melalui dermaga
2007
2008
2009
0,11
0,04
120.686 93.213 71.173
0,11
2010
Halaman II‐ 33
No Uraian Penataan wilayah
2007
2008
2009
2010
3. Rasio ketaatan terhadap RTRW
4. Luas wilayah produktif
5. Luas wilayah perkotaan
652,61 652,61
Fasilitas Bank 6. Jumlah Bank dan cabang
11
12
12
12
14
13
12
12
8. Rasio ketersediaan daya listrik
0,92
0,55
9. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
0,31
0,34
0,35
Ketersediaan penginapan 7. Jumlah hotel/penginapan Fasilitas listrik
Sumber : hasil analisis dari Flores Timur Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka 2010
Pada aspek aksesibiltas daerah, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan belum mengalami perubahan selama kurun waktu tahun 20072008. Pada tahun 2009 rasionya turun menjadi 0,04. Walaupun demikian, gambaran tentang tingkat kepadatan lalu lintas jalan belum bisa dipastikan karena jumlah kendaraan dan panjang ruas jalan yang ada tersebar di tiga pulau dengan tingkat aksesibilitas yang bervariasi. Sedangkan pada perhubungan laut, data BPS menunjukkan bahwa jumlah orang/barang melalui dermaga selalu mengalami penurunan dalam periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Tahun 2007 sebanyak 120.686 penumpang menurun menjadi 93.213 penumpang pada tahun 2008 dan 71.173 penumpang pada tahun 2009. Pada indikator penataan wilayah, luas wilayah perkotaan sebesar 652,61 km2 (36 persen dari luas wilayah kabupaten), sedangkan rasio ketaan terhadap RTRW belum terdata dengan baik. Selain itu ketersediaan Bank pada tahun 2007 sebanyak 11 buah kemudian meningkat menjadi 12 buah pada tahun 2008 hingga tahun 2010. Jumlah hotel pada tahun 2007 tercatat sebanyak 14 buah, berkurang menjadi 13 pada tahun 2008 dan berkurang lagi menjadi 12 pada tahun 2009 dan 2010. Dari sisi ketersediaan listrik, rasio ketersediaan daya listrik mengalami penurunan sejak tahun 2008 yakni sebesar 0,92 menjadi 0,55 pada tahun 2009. Sejalan dengan itu persentase rumah tangga yang menggunakan listrik meningkat dari tahun 2007 sebesar 0,31 persen menjadi 0,34 persen pada tahun 2008 dan 0,35 persen pada tahun 2009. Fokus Iklim Berinvestasi Kinerja atas penciptaan iklim berinvestasi tergambar melalui indikatorindikator: angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa. Angka kriminalitas tahun 2008 sebesar 4,27 dan tahun 2009 meningkat menjadi 26,19. Hal ini menggambarkan bahwa pada tahun 2008, dari 10.000 penduduk terjadi kasus kriminal sebanyak 4 kali sedangkan pada tahun 2009 meningkat menjadi 26 kali. Jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri Larantuka selama tahun 2009 sebanyak 1.610 dan seluruhnya sudah
Halaman II‐ 34
diputuskan. Tambahan narapidana berdasarkan putusan pengadilan selama tahun 2009 sebanyak 1.369 orang yang terdiri dari kejahatan kesusilaan sebesar 0,73 persen, perjudian sebesar 3,65 persen, penculikan sebesar 3,36 persen, pembunuhan sebesar 0,95 persen, penganiayaan sebesar 0,22 persen, pencurian sebesar 1,90 persen, penipuan sebesar 0,22 persen, pengrusakan barang sebesar 1,90 persen dan kejahatan dalam jabatan (korupsi) sebesar 0,22 persen serta kejahatan/pelanggaran lain-lain sebesar 88,97 persen. Selain itu, selama tahun 2009 sampai 2010 telah terjadi beberapa kali demo namun tidak terjadi tindakan anarkis. Dari sisi perijinan, pemerintah daerah telah menerapkan sistem pelayanan satu pintu melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP). Fokus Sumber Daya Manusia Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan dan rasio lulusan S1/S2/S3.
Tabel 2.32 Perkembangan Kinerja atas Sumber Daya Manusia Tahun 2007‐2009 No Uraian 2007 2008 2009 1. Rasio lulusan S1/S2/S3 1,78 1,38 1,36 2. Rasio ketergantungan 11,19 11,35 10,03 Sumber : Hasil pengolahan (sumber data: BPS)
Rasio lulusan S1/S2/S3 menggambarkan kualitas tenaga kerja suatu wilayah. Tabel 2.29 menunjukkan bahwa rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2007 sebesar 1,78 menurun manjadi 1,36 pada tahun 2009. Hal ini mencerminkan rendahnya kualitas tenaga kerja. Data BPS menunjukkan bahwa dari 66,92 persen angkatan kerja yang bekerja bila dirinci menurut tingkat pendidikan, maka pekerja dengan tingkat pendidikan Diploma/Universitas sebanyak 4.510 orang (laki-laki 1.69 0rang dan perempuan 2168 orang); SLTA Umum 6.825 orang (laki-laki 4.720 orang dan perempuan 2.105 orang); SLTP Sederajat 10.281 orang (laki-laki 7.196 orang dan perempuan 3.085 orang); SD 46.186 orang (laki-laki = 24.896 orang dan perempuan 21.290 orang); tidak tamat SD 18.488 orang (laki-laki 8.655 orang dan perempuan 9.833 orang); dan tidak memiliki pendidikan formal 5.582 orang (laki-laki 2.223 orang dan perempuan 3.359 orang).
Halaman II‐ 35
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundangundangan (money follow function). Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain menyebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. 3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan visi dan misi. Selama lima tahun terakhir (2006 -2010) gambaran realisasi pengelolaan keuangan Kabupaten Flores Timur meliputi penerimaan keuangan daerah, pengeluaran keuangan daerah dan pembiayaan daerah dapat digambarkan pada tabel 3.1. sebagai berikut: Tabel 3.1 Realisasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Flores Timur Uraian
2006
2007
Tahun 2008
1
Pendapatan
309,408,968,159.57
360,453,684,055.52
410,164,763,412.84
436,748,967,335.00
414,252,212,312.43
2
Belanja
266,423,657,215.62
347,653,402,628.28
409,788,945,416.12
489,850,585,223.00
422,358,661,179.99
No
2009
2010
Halaman III-1
No
Uraian
2006
2007
Tahun 2008
3
Penerimaan Pembiayaan
20,406,683,252.13
47,209,798,532.65
58,298,399,891.89
56,364,217,888.00
44,741,410,420.00
4
Pengeluaran Pembiayaan
3,500,000,000.00
2,113,000,000.00
2,860,000,000.00
3,262,600,000.00
0.00
2009
2010
Sumber : DPPKAD Kab. Flores Timur.
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Struktur APBD Kabupaten Flores Timur terdiri dari 1. Pendapatan daerah yang dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. 2. Belanja Daerah yang dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung 3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. a. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah merupakan penerimaan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Kapasitas keuangan daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Analisis kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah selama lima (5) tahun terakhir (2006 – 2010), yang terus menunjukan peningkatan dari tahun ketahun dengan rata-rata peningkatan pendapatan daerah pertahun sebesar 6.74 % per tahun, kecuali pada tahun 2010 mengalami penurunan sebagai akibat menurunnya penerimaan dari dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Secara garis besar gambaran tentang realisasi pendapatan daerah dan prosentase pertumbuhan pendapatan daerah selama tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel 3.2. dan tabel 3.3 berikut ini: Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun No
1
Uraian
Pendapatan
2006
2007
2008
2009
2010
309,408,968,159.57
360,453,684,055.52
410,164,763,412.84
436,748,967,335.00
414,252,212,312.43
Sumber : DPPKAD Kabupaten Flores Timur, 2011
Halaman III-2
Tabel 3.3. Prosentase Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2006 s/d 2010 Kab. Flores Timur Uraian
2008
2009
201
0.00% 16.50%
13.79%
8.06%
-6.54
dapatan Asli Daerah
0.00% 29.03%
51.33%
8.85%
-21.46
k Daerah
0.00%
30.30%
72.97%
-4.64%
-24.9
busi Daerah
0.00%
0.33%
33.83%
44.03%
-10.4
l Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan
0.00%
42.72%
2.84%
22.39%
66.1
-lain PAD yang Sah
0.00%
62.38%
69.91%
-11.66%
-46.1
a Perimbangan
0.00% 15.65%
9.21%
9.58%
-8.21
a Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
0.00%
11.11%
-10.67%
17.54%
3.3
a Alokasi Umum
0.00%
10.26%
6.77%
11.99%
-3.4
a Alokasi Khusus
0.00%
66.12%
32.85%
-4.25%
-38.8
-lain Pendapatan Daerah yang Sah
0.00% 41.36%
164.34%
-22.24%
60.10
h
0.00%
0.00%
163.94%
-42.72%
-84.2
a Darurat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.0
a Bagi Hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
0.00%
47.11%
0.44%
41.46%
9.8
a Penyesuaian dan Otonomi Khusus
0.00%
0.00%
-2.62%
471.20%
110.7
uan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
0.00%
0.00%
apatan Lainnya
0.00%
0.00% 39892.67%
DAPATAN
2006
2007
-31.37% -100.00% -80.08%
0.00%
0.0
Berdasarkan Tabel 3.3. rata-rata realisasi pertumbuhan dan kontribusi rata-rata selama lima (5) tahun terakhir (2006-2010) sebesar 6,32 %, hal ini menunjukan bahwa kinerja keuangan daerah telah berhasil melampui target yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2010. Pencapaian target tersebut merupakan wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam upaya meningkatkan PAD dilakukan melalui intensifikasi dan ekstenfikasi sumber-sumber PAD yaitu dengan melakukan langkah-langkah identifikasi sumber-sumber pendapatan potensial maupun penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dengan tidak membebani masyarakat wajib pajak dan retribusi. Namun demikian jika dilihat dari kontribusi PAD terhadap penerimaan pendapatan daerah masih relatif kecil. Ketergantungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur terhadap Pemerintah Pusat dan Provinsi masih cukup tinggi. Kontribusi penerimaan yang berasal dari dana perimbangan pada tahun 2006 – 2010 sebesar 93,22 % , PAD sebesar 3,99 % dan lain-lain penerimaan pendapatan daerah yang sah sebesar 2,90 %. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kemandirian keuangan Kabupaten Flores Timur dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih tergantung pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Perkembangan realisasi penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah juga mengalami peningkatan rata-rata sebesar 13,63 % per tahun. Kenaikan penerimaan pendapatan asli daerah tersebut menggambarkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam menggali potensi pada pos-pos pendapatan asli daerah menunjukan hasil yang positif. Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah juga mengalami peningkatan, namun pada tahun 2009 mengalami penurunan. Penerimaan pada pos ini bersumber dari bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mendanai program/kegiatan pembantuan yang ada di Kabupaten Flores Timur. Secara rinci gambaran tentang pertumbuhan realisasi pendapatan daerah selama tahun 20062010 dapat dilihat pada Tabel 3.4. berikut:
Halaman III-4
Tabel 3.4. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2006 s/d 2010 Kab. Flores Timur Uraian
ATAN atan Asli Daerah erah Daerah ngelolaan Keuangan ang dipisahkan PAD yang Sah rimbangan gi Hasil Pajak / Bagi Hasil ajak kasi Umum kasi Khusus Pendapatan Daerah h
rurat gi Hasil pajak dari dan Pemerintah Daerah
2006 (Rp)
2007 (Rp)
2008 (Rp)
2009 (Rp)
2010 (Rp)
309,408,968,159.57 9,735,017,601.57 954,875,561.52 4,491,637,242.00
360,453,684,055.52 12,561,388,160.06 1,244,237,090.00 4,506,580,743.00
410,164,763,412.84 19,009,213,063.84 2,152,194,843.00 6,031,327,896.00
443,220,307,230.00 20,691,978,390.00 2,052,241,398.00 8,686,736,865.00
414,252,237,312 16,251,861,009 1,541,120,074 7,780,345,771
779,595,785.05 3,508,909,013.00 294,549,834,813.00
1,112,632,796.28 5,697,937,530.78 340,648,921,984.00
1,144,189,924.94 9,681,500,399.90 372,008,489,533.00
1,400,323,641.00 8,552,676,486.00 407,638,691,488.00
2,326,520,755 4,603,874,409 374,162,334,096
20,065,834,813.00 246,374,000,000.00 28,110,000,000.00
22,294,921,984.00 271,659,000,000.00 46,695,000,000.00
19,915,089,533.00 290,057,400,000.00 62,036,000,000.00
23,408,278,488.00 324,831,413,000.00 59,399,000,000.00
24,197,156,096 313,638,878,000 36,326,300,000
5,124,115,745.00 .00 .00
7,243,373,911.46 209,854,722.00 .00
19,147,060,816.00 553,900,000.00 .00
14,889,637,352.00 317,248,400.00 .00
23,838,042,207 50,039,600
5,124,115,745.00
2,710,368,960.00
2,722,232,816.00
3,850,913,952.00
4,229,802,207
.00
1,479,907,000.00
1,441,128,000.00
8,231,775,000.00
17,348,900,400
.00 .00
2,811,987,500.00 31,255,729.46
1,929,800,000.00 12,500,000,000.00
.00 2,489,700,000.00
2,209,300,000
nyesuaian dan Otonomi
Keuangan dari Provinsi merintah Daerah Lainnya tan Lainnya
b. Belanja Daerah Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksananaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (Performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kineja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti belanja- belanja daerah harus berorientasi pada pelayanan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung (pro poor), pertumbuhan ekonomi (pro growth), dan perluasan lapangan kerja (pro job). Gambaran proporsi realisasi belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur selama 3 tahun terakhir (2008 – 2010) diuraikan pada Tabel 3.5 sebagai berikut: Tabel 3.5. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 s/d 2010 No A 1 2 3 4 5 6 7 8 B 1 2 3
Uraian BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
2008 51.89 45.90 0.00 0.09 0.01 1.08 0.00 4.71 0.11
Proporsi 2009 58.40 49.64 0.00 0.00 0.38 0.89 0.00 7.43 0.07
2010 71.05 62.23 0.00 0.00 1.24 0.94 0.00 6.43 0.22
48.11 3.75 18.22 26.13
41.60 2.15 15.82 23.62
28.95 1.38 14.07 13.49
Proporsi Rata‐ rata 60.45 52.59 0.00 0.03 0.54 0.97 0.00 6.79 0.18 48.71 3.65 19.03 26.03
3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Proporsi belanja untuk pemenuhan rata-rata penggunaan anggaran belanja tidak langsung terhadap jumlah anggaran belanja sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dengan proporsi rata-rata 52,59 %, sedangkan proporsi rata-rata belanja langsung terbesar digunakan untuk belanja modal sebesar 26,03 % dan belanja barang dan jasa sebesar 19.03 %, sedangkan belanja pegawai hanya 3,65 Halaman III-6
%. Gambaran proporsi anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Flores Timur selama tiga (3) tahun terakhir (2008 – 2010) sebagaimana Tabel 3.6 dan Tabel 3.7 berikut ini: Tabel. 3.6. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 - 2010 NO
URAIAN
PROPORSI 2009
2008
Pertumb. Rata‐Rata
2010
A. Belanja Tidak Langsung
202,526,686,010
214,848,713,831
254,259,527,040
1
Belanja Gaji dan Tunjangan
195,424,023,055
196,953,948,956
216,371,889,096
2
3,305,655,456
14,182,208,416
35,921,107,540
3
Belanja Tambahan Penghasilan *) Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH / WKDH
1,048,000,000
1,016,500,000
1,024,050,000
4
Belanja Pemungutan Pajak Daerah *)
2,749,007,499
2,696,056,459
942,480,404
42,660,435,205
47,579,308,107
38,999,263,723
1
Belanja Honorarium PNS
9,959,961,500
6,647,318,500
3,426,804,555
2
Belanja Uang Lembur *)
6,027,135,626
3,311,757,567
2,496,326,900
B. Belanja Langsung
3
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
1,702,198,700
1,498,695,000
1,614,710,000
4
Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimtek PNS *)
1,007,888,800
963,032,000
886,135,000
5
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
452,789,200
315,000,000
450,000,000
6
Belanja Makanan dan Minuman Pegawai *)
11,826,658,739
7,230,871,790
5,479,269,829
7
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya *)
252,167,500
193,215,000
171,874,500
8
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu *)
261,256,540
124,280,000
66,320,000
11,146,378,600
27,270,638,250
24,407,822,939
24,000,000
24,500,000
0
0
0
0
245,187,121,212
262,428,021,938
293,258,790,763
9
Belanja Perjalanan Dinas *)
10
Belanja Perjalanan Pindah Tugas
11
Belanja Pemulangan Pegawai TOTAL
Sumber : DPPKAD Kabupaten Flores Timur.
Tabel. 3.7. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 – 2010 NO
URAIAN
PROPORSI 2009
2008
Rata‐ Rata
2010
A. Belanja Tidak Langsung
82,60
81,87
86,70
83,72
1
Belanja Gaji dan Tunjangan
79.70
75,05
73,78
76,18
2
1,35
5,40
12,25
6,33
3
Belanja Tambahan Penghasilan *) Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH / WKDH
0,43
0,39
0,35
0,39
4
Belanja Pemungutan Pajak Daerah *)
1,12
1,03
0,32
0,82
B. Belanja Langsung
17,40
18,13
13,30
16,28
1
Belanja Honorarium PNS
4,06
2,53
1,17
2,59
2
Belanja Uang Lembur *)
2,46
1,26
0,85
1,52
3
0,69
0,57
0,55
0,60
4
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimtek PNS *)
0,41
0,37
0,30
0,36
5
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
0,18
0,12
0.15
0,15
6
Belanja Makanan dan Minuman Pegawai *)
4,82
2,76
1,87
3,15
7
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya *)
0,10
0,07
0,06
0,08
8
Belanja Pakaian Khusus dan Hari‐hari tertentu *)
0,11
0,05
0,02
0,06
9
Belanja Perjalanan Dinas *)
4,55
10,39
8,32
7,75
10
Belanja Perjalanan Pindah Tugas
0,01
0,01
0
0,01
11 Belanja Pemulangan Pegawai Perbandingan dengan total belanja secara keseluruhan
0
0
0
57,59
56,74
68,47
60,93
Sumber : DPPKAD Kabupaten Flores Timur.
Halaman III-7
Tabel 3.7 menunjukan bahwa belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terbesar dipergunakan untuk Belanja Gaji dan Tunjangan dengan pertumbuhan ratarata selama tiga tahun terakhir adalah 76,18 %, dan belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terendah adalah belanja perjalanan pindah tugas. Sedangkan jika dilihat dari total pengeluaran belanja maka pengeluaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur selama tiga tahun terakhir (2008 – 2010) secara berturut-turut sebesar 57,59 %, 56,74% dan 68,47 %. Belanja tidak langsung yang tidak wajib dan tidak mengikat terdiri dari belanja hibah, bantuan sosial, belanja bunga dan belanja tidak terduga yang direncanakan, dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Belanja Hibah. Belanja hibah dipergunakan untuk mendorong lembaga/badan/organisasi untuk berperan aktif dalam pembangunan. Belanja ini direncanakan akan diberikan secara hibah kepada lembaga/badan/organisasi yang ada di Kabupaten Flores Timur antara lain : - Koni Kabupaten Flores Timur. - Organisasi Pramuka. - Organisasi Pemberdayaan Kesehatan Keluarga (PKK). - Organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). - Organisasi Dharma Wanita Kabupaten Flores Timur. - Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). - GOP TKI. - Organisasi lainnya yang aktif di Kabupaten Flores Timur. 2. Belanja Bantuan Sosial. Belanja bantuan sosial direncanakan untuk mendukung program-program Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam upaya peningkatan kehidupan sosial masyarakat antara lain : - Belanja bantuan sosial kepada LSM dan organisasi masyarakat. - Santunan. - Bantuan pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap baik swasta, non dinas pendidikan, maupun negeri. - Bantuan rehab sekolah, tempat ibadah dan sarana prasarana wilayah. - Bantuan Penyandang cacat, pemulangan orang terlantar dan korban bencana. - Bantuan operasional panti asuhan, serta pendidikan non formal. - Bantuan operasional tempat ibadah/kegiatan keagamaan dan penyelenggaraan kegiatan keagamaan. - Bantuan stimulan kepada UKM peserta pameran promosi. - Fasilitasi usaha produktif bagi anak jalanan. 3.2.2. Analisis Pembiayaan Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan Halaman III-8
itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Gambaran pembiayaan riil daerah selama tiga tahun terakhir (2008 – 2010) dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut ini :
Tabel 3.8. Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 – 2010 No
Uraian
1
Realisasi Pendapatan Daerah
2
Belanja Daerah
3
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Periode Tahun 2009
2008
2010
410,164,763,412.84
443,220,317,230.00
414,252,237,312.43
409,788,945,416.12
452,557,800,012.00
422,358,661,179.99
2,860,000,000.00
3,262,600,000.00
0.00
375,817,996.72
9,337,482,782.00
8,106,423,867.57
Dikurangi Realisasi :
A
B
Surplus/Defisit Riil
4
Ditutup oleh realisasi : penerimaan pembiayaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya
57,897,079,959.89
55,814,217,888.00
43,873,417,420.00
5
Pencairan Dana Cadangan
0.00
0.00
0.00
6
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan
0.00
0.00
0.00
7
Penerimaan Pinjaman Daerah
0.00
0.00
0.00
8
Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah
401,319,932.00
659,282,314.00
867,993,000.00
9
Penerimaan Piutang Daerah
0.00
0.00
0.00
58,298,399,891.89
56,473,500,202.00
44,741,410,420.00
55,814,217,888.61
43,873,417,420.00
36,634,986,552.44
Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan ( A-B )
Sumber : DPPKAD Kabupaten Flores Timur.
Tabel 3.8 menunjukan bahwa pada tahun 2008 realisasi belanja daerah masih dibawah (lebih kecil) dari pada realisasi pendapatan, yang berarti tidak terjadi defisit anggaran atau surplus sebesar Rp. 375.817.996,72, sehingga tidak diperlukan anggaran penutup defisit riil pada tahun 2008. Oleh karena itu SILPA tahun sebelumnya (tahun 2007) tidak dialokasikan untuk menutup defisit tahun 2008, melainkan dialokasikan sepenuhnya sebagai penerimaan pembiayaan pada tahun berkenan (tahun 2007) dan akan menambah SILPA tahun berkenan (tahun 2007) yang selanjutnya akan menjadi bagian SILPA tahun sebelumnya pada tahun anggaran 2008. Untuk tahun 2009, realisasi belanja daerah diatas (lebih besar) dari pada realisasi pendapatan, yang berarti terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 53.101.617.888,00.- sehingga diperlukan anggaran penutup defisit pada tahun 2009. Kondisi yang sama terjadi pada tahun 2010, dimana realisasi belanja daerah diatas (lebih besar) dari pada realisasi pendapatan. Untuk itu SILPA tahun sebelumnya (2008) dialokasihkan guna menutup defisit sebesar Rp. 43.873.417.420,00. Secara rinci gambaran tentang SILPA tahun 2008-2010 dapat dilihat pada Tabel 3.9 dan Tabel 3.10 berikut:
Halaman III-9
Tabel 3.9. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 – 2010 No.
Uraian
2008
2009
2010
1 Kas di Kas Daerah
54,544,648,125.61
42,436,260,587.00
2 Kas di Bendahara Pengeluaran 3 Sisa Utang PFK
1,932,918,000.00 (663,348,237,00) 55,814,217,888.61
1,497,989.911.00 (60,833,077,00) 43,873,417,420,00
35,615,659,571,44 1,080,135,059.00 (60,833,078.00) 36,634,961,552.44
Sumber : DPPKAD Kabupaten Flores Timur.
Tabel 3.10 Komposisi Penutup Defisit Anggaran Seluruhnya Berasal Dari Sisa Lebih Perhitungan (Silpa) Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 – 2010 NO 1 2 3 4 5 6 7
URAIAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan, Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan
PROPORSI DARI TOTAL DEFISIT RIIL 2008 2009 2010 57,897,079,959 0
55,814,217,888 0
43,873,417,420 0
0 0
0 0
0 0
401,319,932 0
659,282,314 0
867,993,000 0
55,814,217,889
43,873,417,420
36,634,986,552
3.3. KERANGKA PENDANAAN Untuk pemenuhan pendanaan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012 – 2016 kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan kemandirian keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi pemanfaatan asset dan kekayaan milik daerah termasuk mengembangkan BUMD baru dengan menganut prinsipprinsip potensial : 1. Lebih menitikberatkan pada potensi daripada jumlah atau jenis pungutan yang banyak. 2. Tidak memberatkan masyarakat. 3. Tidak merusak lingkungan. 4. Mudah diterapkan dan dilaksanakan. 5. Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif maupun materinya. Asumsi target penerimaan pendapatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut : Halaman III-10
1. Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada RPJMD Kabupaten Flores Timur tahun 2012 – 2016 diproyeksikan meningkat sebesar 12,62 % per tahun, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a. Realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,63 %. b. Kebijakan Pemerintah Pusat tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah pada tahun 2011 dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah pada tahun 2014 serta c. Upaya serius dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam menggali sumber pendapatan asli daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PAD. 2. Dana Perimbangan Proyeksi penerimaan dari dana perimbangan pada RPJMD Kabupaten Flores Timur tahun 2012 – 2016 meningkat sebesar 12,62 %, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a. Realisasi penerimaan dana perimbangan selama kurun waktu lima (5) tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata 5,28 %. b. Berkurangnya penerimaan dana perimbangan yang berasal dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). c. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan pos penerimaan yang memiliki kontribusi terbesar dalam menyokong penerimaan pendapatan yakni sebesar 93,22 %. 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. Penerimaan pada pos ini juga diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 6,86 % per tahun. Target realisasi penerimaan pada pos dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya mengalami penurunan sebesar 1,95 % per tahun . Kontribusi terbesar dari dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan sebesar 14,09 % pertahun. .Dalam upaya optimalisasi penerimaan pendapatan, maka pemerintah Kabupaten Flores Timur harus secara intensif melakukan koordinasi untuk menggali potensi penerimaan dari pos pendapatan daerah lain-lain yang sah dengan pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah lainnya. Penerimaan pendapatan daerah pada RPJMD Kabupaten Flores Timur tahun 2012 – 2016 yang terdiri dari penerimaan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain penerimaan daerah yang sah diproyeksikan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,22% per tahun. Gambaran tentang prediksi pendapatan Kabupaten Flores Timur Tahun 20122016 dapat dilihat pada Table 3.11 berikut:
Halaman III-11
Tabel 3.11. Proyeksi Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012 s/d 2016 Kabupaten Flores Timur Uraian
2013
2014
2015
546.305.127.067,00
615.007.149.360
689.420.339.299
773.070.480.343
25.298.901.867,00
28.491.623.281
32.087.266.138
36.136.679.123
3.187.224.800,00
3.589.452.569
4.042.441.483
4.552.597.598
13.332.886.567,00
15.015.496.851
16.910.452.553
19.044.551.665
ngelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan
3.150.000.000,00
3.547.530.000
3.995.228.286
4.499.426.095
n PAD yang Sah
5.628.790.500,00
6.339.143.861
7.139.143.816
8.040.103.765
496.776.447.380,00
561.932.725.456
631.362.176.999
709.475.140.321
19.235.825.380,00
20.251.476.960
21.320.754.943
22.446.490.803
okasi Umum
420.202.192.000,00
477.106.708.630
537.317.575.259
605.127.053.256
okasi Khusus
57.338.430.000,00
64.574.539.866
72.723.846.797
81.901.596.262
24.229.777.820
24.582.800.623
25.970.896.162
27.458.660.899
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.410.055.820
3.403.445.694
3.338.637.485
3.273.829.277
19.819.722.000
21.179.354.929
22.632.258.677
24.184.831.622
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
APATAN
atan Asli Daerah
aerah i Daerah
erimbangan
agi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
n Pendapatan Daerah yang Sah
arurat agi Hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
nyesuaian dan Otonomi Khusus Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
atan Lainnya
AD Kab. Flores Timur
2012
3.3.1. Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kebijakan anggaran mendasarkan pada pendekatan kinerja dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan diantaranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya-upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Mengacu kepada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal dalam tahun 2012-2016 akan tetap diarahkan kepada hal-hal berikut: 1. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber sumber PAD dan Dana Perimbangan; 2. Meningkatkan efisiensi pengelolaanAPBD dari sisi belanja; 3. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional; 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan. Strategi keempat dilakukan melalui model kerjasama masyarakat, swasta dan pemerintah (public-private patnership). Strategi ini perlu dilakukan mengingat kemampuan pemerintah daerah dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pembangunan lainnya masih sangat terbatas. Untuk itu, pelibatan masyarakat dan kelompok bisnis menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Flores Timur dititik beratkan pada: 1. Pengelolaan Pendapatan Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Flores Timur diarahkan untuk menjamin ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian target ini antara lain dilakukan dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PendapatanDaerah, Optimalisasi Aset Daerah, dan Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Upaya ini diperlukan agar pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja. Diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat dikurangi, mengingat struktur Halaman III-13
ekonomi di Kabupaten Flores Timur lebih banyak didominasi oleh sektor primer. Oleh karena itu sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasis pada sektor primer dan mata rantainya. Terkait dengan arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Flores Timur perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan PAD yaitu: a. Perbaikan Manajemen Melalui perbaikan manajemen diharapkan setiap potensi pendapatan daerah dapat direalisasikan. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan serta penyederhaan sistem dan prosedur. Perbaikan manajemen ini baik pada internal Pemerintah Kabupaten Flores Timur maupun pada BUMD. b. Peningkatan Investasi Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif bagi berlangsungnya investasi. 2. Pengelolaan Belanja Kebijakan pengelolaan belanja Kabupaten Fores Timur diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilai tambah (value-added), sesuai capaian target visi dan misi lima tahun ke depan. Dalam menentukan belanja daerah terdapat tiga elemen penting yaitu masyarakat sebagai pemberi amanat, Pemerintah Daerah dan DPRD dengan peran dan fungsinya masing-masing sebagai pelayan masyarakat. Sehingga hakekat anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Rencana belanja disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran.Orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan prestasi kerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja Daerah diarahkan untuk peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan bagi program-program strategis daerah. 3. Pengelolaan Pembiayaan Arah pembiayaan Kabupaten Flores Timur diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami defisit maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk menutup defisit tersebut diatas (penerimaan pembiayaan). Sebaliknya apabila Halaman III-14
APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari Kebijakan Umum APBD. Karena itu, kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum pembiayaan Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas; 2. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan; 3. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja. 3.3.2. Kebijakan Umum Anggaran Berdasarkan arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah maka kebijakan umum anggaran yang akan ditempuh pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut : 1. Pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya memobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang muncul sebagai akibat peningkatan aktifitas ekonomi serta berbagai program investasi yang telah dijalankan pada periode-periode sebelumnya. Dalam periode ini diupayakan adanya pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Dengan demikian dapat diwujudkan stabilitas fiskal daerah khususnya dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Kebijakan belanja daerah pada tahun 2012 hingga tahun 2016 adalah diupayakan adanya perimbangan komposisi dari belanja langsung setiap tahunnya, serta peningkatan alokasi anggaran yang lebih diarahkan untuk pembiayaan program-progran pembangunan yang mengarah pada upaya meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengalokasikan anggaran agar tetap mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu Transparansi dan Akuntabilitas, Disiplin Anggaran, Keadilan Anggaran serta Efisiensi dan efektifitas anggara, yang dapat digambarkan sebagai berikut: a. Transparansi dan akuntabilitas anggaran: menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, kebijakan, program, fungsi dan sumber pendanaan serta korelasi antara besaran anggaran dengan hasil dan manfaat yang ingin dicapai dari suatu kegiatan. Sehingga penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel; b. Disiplin Anggaran
Halaman III-15
Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian penerimaan; Semua penerimaan dan pengeluaran daerah harus dianggarkan dalam APBD melalui rekening Kas Umum Daerah. c. Keadilan anggaran: tidak adanya diskriminasi penetapan tarif dalam pungutan yang diberlakukan pada masyarakat, sedangkan dalam konteks belanja harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata tanpa diskriminasi. d. Efisiensi dan efektifitas anggaran: untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran harus ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator prestasi kerja. Selain itu penetapan harga satuan yang rasional. Sesuai dengan pendekatan prestasi kerja yang digunakan dalampenyusunan APBD, setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. 3. Usulan program, kegiatan dan anggaran dinilai tingkat kewajarannya melalui akselerasi dan sinkronisasi program bersama stakeholders. Penilaian kewajaran meliputi: a. Kesesuaian tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam mendukung terwujudnya visi dan misi daerah; b. Kaitan logis antara permasalahan yang akan diselesaikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan prioritas program dan kegiatan yang diusulkan; c. Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan kegiatan dalam pencapaian kinerja yang diinginkan; d. Keselarasan dan keterpaduan kegiatan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga memberikan manfaat dampak positif bagi masyarakat. Usulan program dan kegiatan tersebut di atas disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 4. Kebijakan umum anggaran RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 20122016 diarahkan untuk tiga fungsi utama yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. a. Fungsi alokasi yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat public services seperti penanganan prasarana dasar, penyediaan infrastruktur; b. Fungsi distribusi yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan,pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya; c. Fungsi stabilisasi yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban. 5. Secara umum proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.12 sebagai berikut:
Halaman III-16
3.12 ESTIMASI APBD KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012 – 2016 Uraian 2
Tahun 2012 3 546,305,127,067
ATAN
TAN ASLI DAERAH
25,298,901,867
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
4 615,007,149,360
5 689,420,339,299
6 773,070,480,343
28,491,623,281
32,087,266,138
36,136,679,123
RIMBANGAN
496,776,447,380
561,932,725,456
631,362,176,999
709,475,140,321
N PENDAPATAN DAERAH YANG
24,229,777,820
24,582,800,623
25,970,896,162
27,458,660,899
A
547,115,095,002
613,507,149,360
687,920,339,299
771,570,480,343
360,450,448,601
389,832,915,027
427,670,265,996
468,355,331,852
186,664,646,401
223,674,234,333
260,250,073,303
303,215,148,491
(809,967,935)
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
3,659,967,935
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
1,659,967,935 2,000,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000
2,850,000,000
4,000,000,000
4,000,000,000
4,000,000,000
3,500,000,000 500,000,000
3,500,000,000 500,000,000
3,500,000,000 500,000,000
809,967,935
(1,500,000,000)
(1,500,000,000)
(1,500,000,000)
-
-
-
-
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
SURPLUS/DEFISIT
YAAN
AAN PEMBIAYAAN DAERAH
Perhitungan Anggaran Tahun ebelumnya Kembali Pemberian Pinjaman
ARAN PEMBIAYAAN
Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2,550,000,000 300,000,000
Pinjaman Daerah
YAAN NETTO IH PEMBIAYAAN ANGGARAN BERKENAN
KAD Kab. Flores Timur
Halaman III-18
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1 Permasalahan Pembangunan Metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur, adalah mencermati lingkungan strategis Kabupaten Flores Timur dengan Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats). Analisis ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai faktor internal dan faktor eksternal dalam pembangunan daerah yang mempengaruhi potensi dan daya saing pembangunan Flores Timur. Analisis dilakukan secara sistematis dan menyesuaikan (match) diantara faktor tersebut untuk merumuskan strategi pembangunan ke depannya. Perumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari setiap Satuan Kerja Pembangunan Daerah (SKPD). Dengan mencermati lingkungan strategis Flores Timur, kita akan dengan mudah menemukan permasalahan dan tantangan pembangunan daerah yang harus disikapi dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah lima tahun ke depan. Lingkungan strategis Kabupaten Flores Timur meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal berkaitan dengan faktor kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimiliki Flores Timur sedangkan lingkungan eksternal berkaitan dengan faktor peluang yang tersedia dan tantangan atau ancaman yang bakal dihadapi oleh Kabupaten Flores Timur. 4.1.1 Lingkungan Internal Di dalam lingkungan internal terdapat dua faktor penting yang berpengaruh, yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan kekuatan atau potensi dan faktor-faktor yang berkaitan dengan kelemahan yang dimiliki Kabupaten Flores Timur. Pertama, Faktor Kekuatan (Strength). Kabupaten Flores Timur memiliki sejumlah potensi yang berfungsi sebagai kekuatan yang dapat digunakan dalam mewujudkan misi dan misi pembangunan daerah periode 2012-2016. Potensi-potensi yang dimilki Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut : 1. Potensi Wilayah Darat Flores Timur Kabupaten Flores Timur merupakan sebuah Kabupaten Kepulauan dengan Luas wilayah seluruhnya 5.983,38 km², terdiri dari luas daratan 1.812,85 km² (31 persen luas wilayah) yang tersebar pada 3 pulau besar dan 19 pulau kecil sedangkan luas lautan 4.170,53 km² (69 persen luas wilayah). Wilayah darat merupakan daerah potensial untuk pengembangan pertanian baik lahan kering maupun lahan basah dan peternakan. Pada daerah-daerah sekitar 4 gunung api
Halaman IV ‐ 1
sangat cocok untuk Pengembangan pertanian hortikultura dan perkebunan, karena umumnya daerah-daerah dengan ketinggian beragam tersebut mempunyai iklim (suhu) yang cocok untuk berbagai jenis tanaman. Secara keseluruhan kawasan pertanian di kabupaten Flores Timur seluas 17.641,34 Ha dengan rincian pertanian sawah seluas 128,43 Ha, tegal seluas 3.624,17 Ha dan perkebunan seluas 13.888,74 Ha. Selain itu wilayah darat Kabupaten Flores Timur masih sangat potensial untuk pengembangan ternak kecil dan unggas. Dari segi hidrologi, Kabupaten Flores Timur memiliki 79 mata air yang tersebar di seluruh kecamatan dengan debit antara 0,5–20 liter perdetik. 2. Potensi Wilayah Laut Flores Timur Wilayah Laut Flores Timur merupakan bagian terbesar dari total luas wilayah Flores Timur (69%). Hamparan wilayah laut Flores Timur yang terbentang antara pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil, dengan selat dan teluk-teluk, mengandung potensi perikanan dan kelautan yang kaya. Potensi dan kondisi sumber daya perikanan dan kelautan, terlihat dari jenis ikan hasil tangkapan dan jenis ikan hasil budi daya. Ikan hasil tangkapan terklasifikasi menurut jenis, yaitu ikan pelagis dan domersal. Jenis ikan pelagis, terdiri dari : ikan tuna, cakalang, tongkol, layang, selar, tembang, kembung, julung-julung dan lain sebagainya. Potensi ikan lestari yaitu ikan pelagis dan ikan domersal masih sangat menjanjikan untuk dikembangkan secara baik. Jenis ikan domersal, seperti lencam, kurisi, pari, ikan merah, karapu, beronang, kakap dan lain sebagainya. Sedangkan jenis ikan hasil budi daya, yaitu mutiara, anakan kerang mutiara dan rumput laut. Potensi yang ada tersebut telah didukung dengan sarana tangkapan ikan, baik yang dimiliki oleh masyarakat melalui usaha swadaya maupun melalui bantuan Pemerintah daerah. Selain itu juga telah dibangun sebuah prasarana pendukung bagi pengembangan usaha perikanan tangkap yaitu Pelabuhan Pendaratan Ikan di Kota Larantuka. 3. Potensi Pariwisata Panorama alam Flores Timur yang tercermin melalui topografi wilayah dan sumberdaya alam yang khas, pesisir pantai dan hamparan selat diantara pulaupulau besar dan kecil yang indah dan menarik merupakan potensi untuk pengembangan pariwisata. Selain itu, Flores Timur juga memiliki kekayaan dan keragaman budaya daerah yang dapat dikembangkan sebagai bagian integral pembangunan pariwisata Flores Timur. Salah satu even penting yang dimiliki saat ini adalah Perayaan Pekan Semana Santa setiap tahun, yang dapat dijadikan sebagai entripoint kegiatan pengembangan pariwisata Flores Timur. Setiap tahun, Kabupaten Flores Timur dikunjungi banyak wisatawan baik Domestik maupun mancanegara pada Pekan Semana Santa tersebut untuk mengikuti Prosesi Jumad Agung. Even ini merupakan kekuatan bagi Flores Timur untuk mengembangkan obyek-obyek wisata lainnya. Secara keseluruhan Potensi pariwisata sebanyak 50 obyek terdiri dari 26 potesi wisata alam dan 24 potensi wisata budaya yang bersentuhan dengan seremonial adat istiadat dan wisata religius (Samana Santa,
Halaman IV ‐ 2
Prosesi Jumad Agung, Benda-benda bersejarah warisan Protugis). Potensi wisata alam yang memiliki daya tarik adalah danau Waibelen, danau Kotakaya, Pantai Kawaliwu, Pantai Oa, Pantai Rako dan Pantai Deri. Pantai Rako sangat potensial untuk dikembangkan kegiatan Selancar. 4. Sarana Prasarana Wilayah. Dukungan sarana-prasarana wilayah bagi mobilitas orang, barang dan jasa dalam dan luar wilayah Kabupaten Flores Timur semakin baik dari tahun ke tahun. Perhubungan laut dengan adanya empat pelabuhan regional, pelabuhan fery dan JTP yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan, perhubungan darat dengan prasarana jalan dan jembatan, serta perhubungan udara dengan Bandara Gewayan Tanah. Kondisi sarana prasarana wilayah yang semakin baik tersebut merupakan kekuatan untuk menggerakan tumbuh kembangnya perkonomian Flores Timur berbasis potensi lokal. 5. Jumlah Penduduk yang Cukup Besar Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Flores Timur sebanyak 232.605 orang, yang terdiri atas laki-laki sebanyak 111.492 orang dan perempuan sebanyak 121.117 orang. Total penduduk tersebut tersebar pada tiga pulau yang secara administrasi terdiri dari 19 kecamatan, 230 desa dan 20 kelurahan. Secara ekonomi, ini merupakan salah satu potensi untuk menggerakkan berbagai kekuatan ekonomi, sekaligus berfungsi sebagai pasar dari produk-produk yang dihasilkan oleh kabupaten Flores Timur sendiri. Penduduk Flores Timur tersebut sebagian besarnya bekerja sebagai petani baik petani lahan basah, lahan kering maupun sebagai nelayan. Penduduk yang bekerja sebagai petani-nelayan telah memiliki budaya kerja yang militan. 6. Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan Tersedianya sarana dan prasarana di bidang pendidikan dan kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Flores Timur, merupakan kekuatan untuk menggerakkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Flores Timur, baik dalam rangka meningkatkan output kualitas pendidikan maupun untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 7. Budaya Gotong Royong dan Kerukunan antar Umat Beragama Penduduk Flores Timur memiliki modal sosial, seperti tingginya budaya gotong royong, solidaritas sosial, ikatan sosial antar anggota masyarakat dan kehidupan religius dan kerukunan antar umat beragama. Kondisi sosial budaya kemasyarakatan tersebut merupakan potensi untuk menggerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menggerakkan usaha ekonomi produktif masyarakat dalam kelompok melalui program-program pemberdayaan, dan terkendalinya trantibmas.
Halaman IV ‐ 3
8. Kekuatan Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur memiliki peran sentral dalam mewujudkan masyarakat Flores Timur sesuai Visi dan Misi Daerah periode 20122016. Peran tersebut pada dasarnya berkaitan dengan tiga hal pokok, yaitu memberikan pelayanan (to serve), melakukan pengaturan (to regulate) dan memberdayakan (empowering). Keputusan-keputusan politik, berupa kebijakankebijakan publik, yang dibuat oleh pemerintah, tidak akan bermakna dan berdayaguna tanpa diimplementasikan secara baik. Untuk itu, posisi birokrasi sebagai pemberi pelayanan publik memiliki peranan penting. Pemerintah Kabupaten Flores Timur memiliki potensi birokrasi yang memiliki kemampuan yang cukup memadai untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat tersebut. 9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tersedianya dokumen resmi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan Daerah di semua sektor, terutama berkaitan dengan pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur. Kedua, Faktor Kelemahan (Weakness). Di samping memiliki kekuatan, Kabupaten Flores Timur juga memiliki sejumlah kelemahan yang harus ditanggulangi dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah periode 2012-2016. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut : 1. Rendanya Produktivitas Pertanian (dalam arti luas). Sektor Pertanian merupakan sektor unggulan bagi Kabupaten Flores Timur dilihat dari kondisi geografis dan mata pencaharian penduduk. Walaupun demikian kenyataan lain menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena sektor pertanian belum dikelola secara optimal melalui pola pertanian modern, baik ekstensifikasi maupun intensifikasi sehingga mengakibatkan rendahnya produktivitas pertanian. 2. Nilai Tambah Produk-Produk Pertanian Rendah Kabupaten Flores Timur memiliki kelemahan berkaitan dengan pemanfaatan produksi pertanian pasca panen. Hasil produksi pertanian (tanaman holtikultura dan perkebunan), masih belum dimanfaatkan menjadi bahan-bahan olahan. Hal serupa juga pada sektor perikanan. Hasil ikan tangkapan para nelayan itu masih belum dikelola secara maksimal, yang memungkinkan adanya nilai tambah (added values) dari produk-produk itu. Hasil produksi pertanian (dalam arti luas) pada umumnya dipasarkan dalam bentuk barang mentah atau setengah jadi dengan nilai tambah produknya yang rendah bahkan tidak ada nilai tambah sehingga mempengaruhi harga komoditas pertanian di pasaran, baik lokal maupun regional.
Halaman IV ‐ 4
3. PDRB Perkapita yang tergolong rendah PDRB ADHB Per Kapita Flores Timur tahun 2008 sebesar Rp. 4.717.475; 2009 sebesar Rp. 5.178.079 dan 2010 sebesar Rp. 5.762.854. PDRB ADHB Per Kapita Flores Timur tersebut masih tergolong rendah dan jauh tertinggal dengan pendapatan Per Kapita Nasional. 4. Kualitas SDM yang Masih Rendah Kualitas SDM Flores Timur yang masih rendah ini dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagai indeks komposit dari gabungan 3 (tiga) indikator, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf serta rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. IPM mengukur secara spesifik pencapaian masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, untuk mencapai dan mempertahankan standar kehidupan yang layak. IPM Kabupaten Flores Timur pada tahun 2007 sebesar 66,74, 2008 sebesar 67,34 dan 2009 sebesar 67,77 serta berada di atas rata-rata IPM kabupaten/kota di NTT, namun secara nasional, IPM NTT berada pada urutan 31 dari 33 Propinsi di Indonesia. Berdasarkan pernbandingan IPM secara Nasional tersebut, maka kualitas SDM NTT, termasuk SDM Flores Timur sesungguhnya masih sangat rendah. Kondisi Ini merupakan konsekuensi logis dari rendahnya kualitas SDM dan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan, serta di bidang ekonomi berkaitan dengan kualitas SDM Tani dan Nelayan dalam meningkatkan produktivitas pertanian berdasarkan potensi-potensi lokal, sehingga berdampak pada rendahnya pendapatan per Kapita masyarakat. 5. Masih Tingginya Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran Angka kemiskinan di Kabupaten Flores Timur masih tergolong tinggi. Jumlah penduduk dengan kategori sangat miskin dan miskin masih cukup besar. Jumlah penduduk miskin Flores Timur tahun 2009 sebesar 24.840 orang dan tahun 2010 sebesar 22.400 orang. Faktor-faktor yang teridentifikasi sebagai penyebab kemiskinan di Kabupaten Flores Timur antara lain : rendahnya pendapatan per kapita penduduk, rendahnya nilai tukar petani, meningkatnya pola hidup konsumtif dan tingginya angka pengangguran. Angkatan kerja Flores Timur yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran terbuka) pada tahun 2010 sebesar 4.048 orang atau 1,74% dari total penduduk Flores Timur, atau 3,87% dari total angkatan kerja Flores Timur yakni sebesar 104.551 orang. 6. Kualitas Infrastruktur Strategis Masih Rendah Infrastruktur di Kabupaten Flores Timur, khususnya infrastruktur fisik, sudah tersedia, tetapi masih belum memadai. Kualitas jalan-jalan poros desa, yang menghubungkan desa yang satu dengan desa yang lain, antara pedesaan dengan perkotaan, serta jalan-jalan menuju kantong produksi dan lokasi obyek wisata, relatif masih rendah. Selain itu, infrastruktur pokok lainnya, seperti embungembung dan saluran irigasi juga belum tersedia secara memadai. Padahal,
Halaman IV ‐ 5
infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan sektor-sektor terkait lainnya. 7. Masih Rendahnya Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Flores Timur tergolong rendah. Ratarata setiap tahun masih sekitar 6%. Hal ini berpengaruh terhadap daya dukung pembiayaan program-program pembangunan yang direncanakan. Sedangkan pada sisi lain sumber keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur masih sangat tergantung pada pemerintah pusat, baik melalui DAU, DAK, dana Tugas Pembantuan maupun bantuan langsung dari Pemerintah Pusat. 8. Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Terhadap Hukum Angka kriminalitas seperti perkelahian antar pemuda/remaja yang memicu konflik antara kampung, konflik batas wilayah dan/hak ulayat yang mengarah ke perang tanding antar desa cenderung meningkat di Kabupaten Flores Timur. Di samping itu, tingkat pelanggaran hukumpun semakin meningkat, baik di lingkungan pemerintahan maupu di masyarakat. 9. Masih rendahnya ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Flores Timur. Dokumen RTRW Kabupaten Flores Timur belum dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah. Ketaatan masyarakat terhadap rencana pemanfaatan ruang, khususnya di Ibukota Kabupaten Flores Timur masih tergolong tinggi, antara lain pemanfaatan ruang pada kawasankawasan yang tergolong ruang terbuka hijau, pada kawasan-kawasan rawan bencana dan atau pada kawasan-kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana di atur dalam dokumen RTRW Kabupaten Flores Timur. 10. Cenderung Ditinggalkannya Budaya Lokal Kabupaten Flores Timur memiliki budaya lokal yang khas, baik adat kebiasaan dan religiositas masyarakat, peralatan dan seni musik, seni suara, dan seni tari. Budaya lokal dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mengalami kemunduran dalam praktek hidup keseharian. Ada kecenderungan masyarakat memanfaatkan budaya modern dalam praktek hidup keseharian, di antaranya hedonisme, individualisme, hubungan impersonal ditinggalkan dan digantikan dengan hubungan yang transaksional. 4.1.2. Lingkungan Eksternal Di dalam lingkungan eksternal terdapat dua faktor penting yang juga berpengaruh, yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan peluang atau kesempatan dan faktor-faktor ancaman atau tantangan. Pertama, faktor peluang. Kabupaten Flores Timur memiliki sejumlah peluang atau kesempatan yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mendorong upaya perwujudan visi dan misi pembangunan daerah periode 2012-2016. Beberapa peluang yang sangat baik bagi kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut: 1. Mulai berkembangnya sektor pariwisata di Nusa Tenggara Timur.
Halaman IV ‐ 6
Berkembangnya sejumlah obyek wisata di Kabupaten/kota se Nusa Tenggara Timur, dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Obyek wisata Pasola di Sumba, Komodo di Labuan Bajo dan Danau Tri warna Kelimutu di Kabupaten Ende memberi peluang semakin berkembangnya sektor pariwisata di NTT termasuk Kabupaten Flores yang telah memiliki even tahunan Perayaan Pekan Semana Santa di Larantuka. 2. Sumber Keuangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Kabupaten Flores Timur memperoleh dana perimbangan yang cukup besar dari pemerintah pusat, baik berupa DAU maupun DAK. Selain itu, Kabupaten Flores Timur juga memperoleh sumber-sumber pembiayaan dari berbagai instansi di pemerintah pusat maupun provinsi yang berkaitan dengan program-program intevensi di daerah. 3. Arus Investasi Iklim investasi di Indonesia membaik di dalam tahun-tahun belakangan. Iklim demikian telah membuat banyak investor, baik domestik maupun asing, mulai melirik kembali untuk menanamkam modalnya di Indonesia. Ketertarikan ini tidak lepas dari realitas bahwa berinvestasi di Indonesia termasuk menguntungkan. Karena itu, dalam tahun-tahun belakangan, arus invesatsi itu semakin meningkat. Sampai dengan Desember 2010, kabupaten Flores Timur terdapat 13 (tiga belas) penanaman modal yang terdiri dari 5 (lima) penanam modal asing (PMA) dan 8 (delapan) penanam modal dalam negeri (PMDN). Ketigabelas investor tersebut mengembangkan usahanya di bidang perikanan dan perkebunan dengan total investasi sebesar Rp.82.696.540.000.- Dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Flores Timur, maka peluang berkembangnya investasi sangat terbuka, tidak hanya pada sektor ekonomi, melainkan juga pada sektor jasa dan sektor-sektor lainnya. 4. Bantuan Luar Negeri, baik melalui NGO maupun bantuan langsung Kehadiran NGO sebagai representasi bantuan luar negeri di berbagai sektor antara lain : AIPMNH AusAID, AIPD AusAID, WVI, CCF dan lain-lain serta bantuan langsung dari beberapa Negara antara lain Portugal, Prancis dan Jerman merupakan peluang bagi Kabupaten Flores Timur untuk bekerja sama membangun masyarakat Flores Timur. 5. Meluasnya Ekonomi Pasar Ekonomi pasar telah menjadi bagian penting bagi perekonomian Indonesia, termasuk di dalamnya Kabupaten Flores Timur. Di antara ciri dari ekonomi pasar adalah adanya keterbukaan bagi semua pelaku pasar untuk terlibat di dalamnya. Hal ini merupakan potensi dari Kabupaten Flores Timur untuk menyiapkan dan mendukung para pelaku ekonomi untuk memasuki ekonomi pasar itu, sehingga keberadaannya membawa manfaat untuk Kabupaten Flores Timur. Kedua, faktor tantangan. Selain Faktor peluang, Kabupaten Flores Timur juga menghadapi sejumlah tantangan atau ancaman yang harus dapat diminimalisir dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Flores Timur lima tahun kedepan. Sejumlah tantangan atau ancaman yang bakal dihadapi Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut : 1. Penetrasi Kekuatan Ekonomi Pasar Global
Halaman IV ‐ 7
Kegiatan-kegiatan ekonomi yang bertumpu pada kekuatan ekonomi global semakin menguat dewasa ini. Hal ini dapat dilihat dengan meluasnya bisnis ritel sampai ke berbagai daerah. Kekuatan besar ini telah berpengaruh terhadap hidup matinya pasar dan produk lokal. Ekonomi pasar global amat ambivalen dalam kehidupan ekonomi masyarakat dan jika tidak diatur secara baik, dan tidak ada kesiapan SDM serta infrastrukrur pendukung yang memadai, menjadi ancaman yang serius bagi pelaku ekonomi lokal di Kabupaten Flores Timur. 2. Perubahan Iklim yang Tidak Menentu Pemanasan global dengan efek rumah kaca telah berpengaruh terhadap perubahan iklim yang tidak menentu. Hal ini terlihat kuat pada hampir setiap tahun saat mulai dan berakhirnya musim hujan dan musim kemarau, cuaca yang tidak menentu. Kondisi demikian berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan petani dan nelayan. Iklim yang tidak menentu tersebut juga mempengaruhi kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa melalui laut, baik dalam wilayah Kabupaten Flores Timur, maupun keluar dan masuk wilayah Kabupaten Flores Timur. 3. Hama Penyakit Tanaman Hama tanaman masih menjadi salah satu ancaman serius bagi usaha para petani. Hama wereng, misalnya, telah menghancurkan harapan para petani untuk menikmati hasil dari lahan-lahan yang mereka garap. Setiap saat, terdapat potensi ancaman hama yang menyerang tanaman para petani. 4. Kerusakan Lingkungan dan Bencana Alam Posisi geografis yang terletak pada busur Sunda-Banda bagian luar dengan rona gempa dangkal dan kondisi Geografis dengan topografi wilayah pegunungan dan perbukitan, menimbulkan sebuah kenyataan bahwa hampir setiap tahun Flores Timur terancam dan bahkan menghadapi bahaya bencana alam berupa angin, banjir, tanah longsor dan sesewaktu selalu saja terjadi gempa bumi dan tsunami. 5. Persaingan Ekonomi Antar Daerah Persaingan ekonomi antar daerah semakin tinggi setelah diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah. Kabupaten Flores Timur, sebagai sebuah daerah otonom harus bersaing dengan daerah-daerah lainnya untuk memperoleh alokasi dana dari pemerintah pusat. Selain itu juga harus bersaing dalam menarik para investor, wisatawan dan sumber-sumber ekonomi lainnya. Berdasarkan gambaran kondisi wilayah dan analisis SWOT di atas, sudah dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah sebagai dasar perumusan isu-isu strategis yang menjadi fokus perhatian pelaksanaan pembangunan sepanjang periode pembangunan 2012-2016. Permasalahanpermasalahan tersebut meliputi seluruh sektor pembangunan daerah yang dikaji berdasarkan pendekatan 4 (empat) aspek utama yaitu (a) Aspek Geografis dan Demografis, (b) Aspek Kesejahteraan Masyarakat (c), Aspek Pelayanan Umum, dan (d) Aspek Daya Saing. A. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI Gambaran umum kondisi wilayah Kabupaten Flores Timur pada Bab II, dari aspek Geografis dan Demografi menampilkan sejumlah permasalahan pembangunan di Flores Timur, yaitu :
Halaman IV ‐ 8
1. Kondisi Geografis dengan topografi yang terdiri dari pegunungan dan perbukitan berpotensi menimbulkan bencana alam. Dari aspek ini Kabupaten Flores Timur menjadi salah satu daerah yang rawan Bencana Alam. 2. Flores Timur sebagai sebuah Kabupaten kepulauan, ketersediaan sarana prasarana wilayah di bidang perhubungan laut dan darat menjadi salah satu faktor penting untuk menunjang mobilisasi orang, barang dan jasa, baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, maupun dalam rangka mendukung mobilisasi usaha perekonomian masyarakat. Kondisi obyektif menunjukkan bahwa ketersediaan sarasana-prasarana wilayah, baik perhubungan laut maupun darat belum memadai dalam menunjang mobilisasi orang, barang dan jasa di seluruh wilayah Kabupaten Flores Timur. 3. Pemanfaatan dan pengembangan lahan pertanian baik lahan kering maupun beberapa lahan basa potensial di wilayah sekitar 4 gunung api di wilayah Flores Timur, belum dilakukan secara optimal dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. 4. Kekayaan sumber daya kelautan Flores Timur, yang merupakan bagian terbesar wilayah Flores Timur (69%), belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, baik dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, maupun dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 5. Panorama alam Flores Timur yang tercermin melalui topografi wilayah dan sumberdaya alam yang khas, Pesisir Pantai dan hamparan selat diantara pulaupulau besar dan kecil yang indah dan menarik, belum dikelola secara optimal untuk mendukung pengembangan pariwisata Flores Timur. Permasalahan pembangunan dari aspek geografis dan demografis itu melahirkan sejumlah isu strategis yaitu pertama: Isu kesiagaan penanganan bencana alam, pengendalian pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; kedua: isu ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah; ketiga: isu revitalisasi pertanian; keempat: isu perikanan dan kelautan menjadi sektor unggulan daerah; dan Kelima : isu apresiasi dan pengembangan kekayaan dan keragaman budaya daerah serta pengembangan pariwisata daerah sebagai pemicu tumbuh-kembangnya sektor riil. B. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Gambaran tentang kesejahteraan masyarakat Flores Timur, dengan fokus uraian tentang pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga, menampilkan sejumlah permasalahan pembangunan sebagai berikut: 1. Nilai PDRB tertinggi adalah sektor pertanian karena sebagian besar penduduk Flores Timur bekerja pada sektor pertanian. Apabila dilihat per wilayah kecamatan maka sektor pertanian menjadi sektor unggulan di 18 Kecamatan, kecuali kecamatan Larantuka yang lebih unggul di sektor jasa. Walaupun
Halaman IV ‐ 9
demikian, kenyataan lain menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal terakhir ini merupakan permasalahan pembangunan daerah, yang membutuhkan penanganan selama lima tahun ke depan. Hal ini disebabkan antara lain karena sektor pertanian belum dikelola secara optimal melalui pola pertanian moderen, sehingga para petani masih tetap menerapkan pola pertanian sub sistem dalam usaha pertanian. Dengan demikian maka optimalisasi pengembangan produksi dan produktivitas pertanian melalui agroindustri dan agrobisnis merupakan sebuah kebutuhan pembangunan di sektor pertanian (dalam arti luas), sebagai bagian integral upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Salah satu indikator komposit untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), merupakan indeks komposit dari gabungan 3 (tiga) indikator, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf serta rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. IPM mengukur secara spesifik pencapaian masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, untuk mencapai dan mempertahankan standar kehidupan yang layak. IPM Kabupaten Flores Timur pada tahun 2007 sebesar 66,74, 2008 sebesar 67,34 dan 2009 sebesar 67,77 berada di atas rata-rata IPM kabupaten/kota di NTT, namun secara nasional, IPM NTT berada pada urutan 31 dari 33 Propinsi di Indonesia. Berdasarkan pernbandingan IPM secara Nasional tersebut, maka kualitas SDM NTT, termasuk SDM Flores Timur sesungguhnya masih sangat rendah. Kondisi Ini merupakan konsekuensi logis dari rendahnya kualitas SDM dan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan, serta di bidang ekonomi berkaitan dengan kualitas SDM tani dan nelayan dalam meningkatkan produktivitas pertanian berdasarkan potensi-potensi lokal, sehingga berdampak pada rendahnya pendapatan per kapita masyarakat. 3. Tingkat kemiskinan dan pengangguran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan di Kabupaten Flores Timur tergolong tinggi. Jumlah penduduk dengan kategori sangat miskin dan miskin masih cukup besar. Jumlah penduduk miskin Flores Timur tahun 2009 sebesar 24.840 orang dan tahun 2010 sebesar 22.400 orang. Sedangkan angkatan kerja Flores Timur yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran terbuka) tahun 2010 sebesar 4.048 orang atau 1,74% dari total penduduk Flores Timur, dan 3,87% dari total angkatan kerja Flores Timur sebesar 104.551 orang, yang secara implisit menggambarkan jumlah angka pengangguran kabupaten Flores Timur tahun 2010. 4. Ketidakberdayaan masyarakat miskin, KAT dan PMKS lainnya sehingga kurang berkesempatan untuk mengakumulasi modal produktif, sumber-sumber keuangan, modal sosial dan sarana fisik, Rendahnya kontribusi lembaga kesejahteraan sosial dalam membantu penanganan masalah sosial di masyarakat, Rendahnya kualitas tenaga kerja, tidak adanya akses terhadap
Halaman IV ‐ 10
lapangan kerja sehingga masih tingginya angka pengangguran dan rendahnya kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI serta penyebaran penduduk yam belum merata di mana masih ada penduduk yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau. 5. Di bidang olahraga, prasarana dan sarana olahraga masih sangat terbatas. Lapangan olahraga yang tersedia merupakan swadaya masyarakat dan belum memenuhi standar nasional. Sementara pemerintah daerah baru memiliki gedung olahraga sebanyak 1 buah, lapangan volley sebanyak 3 buah. Pengembangan bakat dan prestasi dilaksanakan melalui berbagai kegiatan baik pada tingkat lokal, regional maupun nasional. Permasalahan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat tersebut melahirkan sejumlah isu strategis pembangunan daerah. Isu-isu strategis dari aspek ini terdiri dari isu-isu strategis yang memperkuat isu strategis dari aspek geografis dan demografi yaitu pertama : isu revitalisasi pertanian, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah ; kedua: isu pengembangan perikanan dan kelautan menjadi sektor unggulan daerah; dan Ketiga : isu apresiasi dan pengembangan kekayaan dan keragaman budaya daerah serta pengembangan Pariwisata daerah sebagai pemicu tumbuh-kembangnya sektor riil. Ketiga isu strategis tersebut sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari aspek peningkatan pendapatan masyarakat (ekonomi). Selain ketiga isu tersebut, permasalahan pembangunan dari aspek ini melahirkan sejumlah isu strategis lainnya yaitu pertama: Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; kedua : Aksesibilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat, PHBS dan Lingkungan Sehat; ketiga : Penanganan kemiskinan melalui gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan keempat : Peran pemuda dalam pembangunan, Kesetaraan gender dan perlindungan terhadap anak. C. ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek Pelayanan Umum meliputi dua fokus utama yaitu fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan gambaran umum kondisi Flores Timur pada bab II dari aspek Pelayanan Umum (hal. II-13), terdapat beberapa permasalahan pembangunan sebagai berikut : 1. Rendahnya kualitas pendidikan= proses dan output=(manajemen pendidikan yang belum profesional, rendahnya mutu guru dan rendahnya partisipasi masyarakat serta relevansi pendidikan dengan dunia kerja). Sebagian besar tenaga kependidikan belum memiliki kelayakan. Jumlah guru untuk SD/MI sebanyak 2.349 orang dan yang telah memiliki standar kualifikasi minimal D2
Halaman IV ‐ 11
hanya sebanyak 424 orang atau 18,05%, untuk SMP/MTs jumlah guru sebanyak 628 orang dan yang berpendidikan D3 hanya 14 orang atau 22,77% dan sarjana sebanyak 134 orang atau 21,22%. Masih banyak gedung sekolah dari TK hingga SLTA dalam kondisi rusak berat, sedang dan ringan. Bahkan sekitar 30% lebih gedung dalam kondisi rusak berat. Selain itu pula, ruang kelas yang ada pun masih dirasakan kurang serta minimnya fasilitas layanan pendidikan lainnya, seperti : perpustakaan, lapangan olahraga, ruang kelas, laboratorium dan lain sebagainya. Aksebilitas penduduk usia sekolah cukup rendah dan belum meratanya kesempatan mengikuti pendidikan, dimana masih ada kesenjangan partisipasi pendidikan di kota dan desa khususnya di daerah terpencil. Hal tersebut dapat dilihat dari APS dan APK pada setiap jenjang pendidikan yang masih dibawah 100% bahkan semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah angka partisipasinya. 2. Akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas belum memadai terutama bagi masyarakat miskin karena belum seimbangnya ratio antara fasilitas kesehatan dengan jumlah penduduk. Kabupaten Flores Timur memiliki Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka, dengan kualifikasi tipe D, dan belum semua Puskesmas dan jaringannya memiliki dukungan sarana-prasarana kesehatan yang memadai. Jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang belum memadai karena belum seimbangnya ratio antara tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), rendahnya gizi balita dan masyarakat terutama masyarakat miskin, dan masih tingginya penyebaran penyakit menular : malaria, diare dan ispa. Belum optimalnya penyediaan obat-obat perbekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan dan keamanan pangan serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang belum menjadi budaya dalam masyarakat baik karena faktor sosial okonomi maupun karena kurangnya pengetahuan. Masih tingginya pertumbuhan penduduk serta masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang KB yang berdampak kurangnya jumlah peserta/akseptor KB maupun akses terhadap fasilitas KB. 3. Infrastruktur transportasi wilayah di Flores Timur hingga akhir tahun 2010 masih belum memadai yang ditunjukkan, sebagai berikut: (1) Transportasi darat, antara lain : rendahnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan, rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastuktur jaringan jalan, kurangnya ketersediaan dan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas, belum optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran moda transportasi, dan jumlah pergerakan yang terjadi khususnya di Daratan Flores bagian Timur, Daratan Adonara dan Solor belum terakomodasikan dengan optimal; (2) Transportasi udara, antara lain: keberadaan bandar udara Gewayan Tanah belum memadai untuk menampung demand (penumpang dan barang) baik domestik maupun Regional; dan (3) Transportasi laut, antara lain: kondisi fisik pelabuhan dan fasilitas kurang memadai serta adanya keterbatasan pengembangan karena kondisi alam yang tidak mendukung.
Halaman IV ‐ 12
Permasalahan pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, antara lain: (1) Potensi sumber daya air di Flores Timur yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan domestik; (2) Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air dirasakan masih belum memadai; (3) Bencana banjir dan kekeringan juga masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan dan (4) Kondisi jaringan irigasi juga belum memadai mengingat sebagian besar jaringan irigasi dalam kondisi rusak berat dan ringan. Permasalahan pada aspek infrastruktur listrik dan energi adalah (1) sebagian besar desa di Flores Timur belum mendapatkan aliran listrik yang bersumber dari PLN. (2) Penyediaan sumber-sumber energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Surya masih sangat terbatas, sedangkan potensi energi alternatif lainnya seperti PLT Arus Laut masih dalam taraf uji coba, dan Panas Bumi di Kecamatan Demon Pagong masih dalam taraf penelitian. Belum maksimalnya sistim pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, perumahan yang layak, listrik masyarakat dan Belum semua wilayah kecamatan memiliki rencana tata ruang wilayah sehingga menyulitkan dalam penataan dan pengendalain pemanfaatan ruang 4. Permasalahan yang masih ada dalam pembangunan Bidang Aparatur antara lain: kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang proporsional, sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja. Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat. Praktek penyimpangan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang (korupsi) belum teratasi, dan pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi juga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja. Sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah belum memiliki SPM dan SOP. 5. Pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dengan azas-azas pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian laporan kinerja keuangan yang masih pada level Wajar Dengan Pengecualian (WDP), diakibatkan oleh neraca asset yang belum optimal. 6. Belum berkembangnya sistem kelembagaan ekonomi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat kecil, Masih lemahnya lemahnya kemampuan berwirausaha& rendahnya akses masyarakat ke input sumber daya ekonomi dan Rendahnya investasi baik PMA maupun PMDN sehingga belum mampu
Halaman IV ‐ 13
mendongkrak akselerasi pertumbuhan ekonomi makro dan menggerakkan pertumbuhan sektor riil. 7. Masih rendahnya produksi komoditi (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, serta kehutanan), Masih banyak lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara maksimal, Masih terjadinya pengeboman ikan, ilegal logging dan penyelundupan hasil hutan dan mutu produk komoditi pertanian pada umumnya masih rendah dan sistem pemasaran belum tertata baik Masih sering terjadinya 8. Belum optimalnya pelayanan persampahan. Hal ini disebabkan antaran lain karena belum tersedianya TPS secara merata dalam Kota Larantuka dan TPA di luar Kota Larantuka sessuai rencana Tata Ruang Wilayah, serta keterbatasan kemampuan, sarana prasarana dan prilaku masyarakat yang belum memiliki pengetahuan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat. 9. Belum efektifnya fungsi dan peran infrastruktur dan suprastruktur politik serta lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pembagunan dan Sistem pelayanan pemerintah yang belum berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik; Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah serta Masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah dalam memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan serta belum efektifnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan kebijakan kepala daerah; 10. Belum efektifnya lembaga penyelenggara negara, lembaga politik dan lembaga masyarakat dalam menjamin kepastian, penegakan dan perlindungan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat dan Masih terbatasnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Nasional dan Undang-undang Politik. Pada aspek Pelayanan umum ini peran Birokrasi Pemerintahan menjadi sangat penting untuk melayani (serve), mengatur (regulate) dan memberdayakan (empower) masyarakat. Oleh karena itu berbagai permasalahan pembangunan pada aspek ini melahirkan sebuah isu strategis utama yaitu Otonomi Daerah yang semakin berdaya dari aspek kelembagaan dan kapasitas anggaran, Perencanaan dan penganggaran yang pro public serta dukungan SDM Aparatur yang berkualitas dan bermoral dalam melaksanakan pelayanan publik. Menyadari sentralnya peran Birokrasi Pemerintahan dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka isu-isu strategis pembangunan dari dua aspek terdahulu (Aspek Geografis - Demografis dan aspek kesejahteraan masyarakat), juga merupakan bagian integral dari isu-isu strategis pembangunan daerah pada aspek pelayanan umum ini.
Halaman IV ‐ 14
D. ASPEK DAYA SAING Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Gambaran umum kondisi Flores Timur pada bab II dan analisi SWOT di atas, melahirkan sejumlah permasalahan pembangunan dari aspek daya saing daerah, yaitu : 1. Rendahnya tingkat kesejahteraan Petani. Permasalahan pembangunan ini dapat dicermati dari sisi konsumsi rumah tanggah per kapita dan nilai tukar petani. Konsumsi rumah tangga per kapita tahun 2008 sebesar 186.019 meningkat menjadi 247.873 pada tahun 2009. Khusus pada konsumsi rumah tangga non pangan, tidak mengalami perubahan selama dua tahun yakni tahun 2007 dan 2008. Baru mengalami sedikit peningkatan yakni sebesar 0,39 persen pada tahun 2009 dan 0,36 persen pada tahun 2010. Sejalan dengan itu, nilai tukar petani tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2008 sebesar 98,99 meningkat menjadi 101,20 pada tahun 2009 dan 2010. Hal ini mengindikasikan rendahnya tingkat kesejahteraan petani dalam kurun waktu tersebut di atas. 2. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur tergolong masih sangat rendah. Selama lima tahun terakhir kontribusi PAD terhadap total penerimaan Kabupaten Flores Timur berkisar antara 3%-5%. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi kapasitas fiscal daerah, Kabupaten Flores Timur memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana-dana transfer dari Pemerintah Pusat. Dengan demikian maka upaya meningkatkan PAD sejalan dengan upaya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk membangun daya saing daerah melalui gerakan membangun ekonomi masyarakat Flores Timur dengan memanfaatkan potensi dan peluang yang ada. 3. Belum memadainya aksesbilitas daerah. Pada aspek aksesibiltas daerah, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan belum mengalami perubahan selama kurun waktu tahun 2007-2008. Pada tahun 2009 rasionya turun menjadi 0,04. Walaupun demikian, gambaran tentang tingkat kepadatan lalu lintas jalan belum bisa dipastikan karena jumlah kendaraan dan panjang ruas jalan yang ada tersebar di tiga pulau dengan tingkat aksesibilitas yang bervariasi. Sedangkan pada perhubungan laut, data BPS menunjukkan bahwa jumlah orang/barang melalui dermaga selalu mengalami penurunan dalam periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Tahun 2007 sebanyak 120.686
Halaman IV ‐ 15
penumpang menurun menjadi 93.213 penumpang pada tahun 2008 dan 71.173 penumpang pada tahun 2009. Selain itu ketersediaan Bank pada tahun 2007 sebanyak 11 buah kemudian meningkat menjadi 12 buah pada tahun 2008 hingga tahun 2010. Jumlah hotel pada tahun 2007 tercatat sebanyak 14 buah, berkurang menjadi 13 pada tahun 2008 dan berkurang lagi menjadi 12 pada tahun 2009 dan 2010. Dari sisi ketersediaan listrik, rasio ketersediaan daya listrik mengalami penurunan sejak tahun 2008 yakni sebesar 0,92 menjadi 0,55 pada tahun 2009. Sejalan dengan itu persentase rumah tangga yang menggunakan listrik meningkat dari tahun 2007 sebesar 0,31 persen menjadi 0,34 persen pada tahun 2008 dan 0,35 persen pada tahun 2009. 4. Belum berkembangnya investasi di daerah. Sampai dengan desember 2010 terdapat 13 penanam modal yang terdiri dari 5 (lima) penanam modal asing (PMA) dan 8 (delapan) penanam modal dalam negeri (PMDN). Para investor tersebut mengembangkan usahanya di bidang perikanan dan perkebunan dengan total investasi sebesar Rp.82.696.540.000.- Dengan Potensi yang dimiliki Kabupaten Flores Timur, maka berkembangnya investasi akan mendorong kemajuan di sektor ekonomi sektor jasa. Dari sisi perijinan, pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menerapkan sistem pelayanan satu pintu melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP), namun perlu ditingkatkan kualitas manajemen pelayanan dari waktu ke waktu untuk menciptakan iklim yang semakin kondusif bagi tumbuh kembangnya investasi daerah. 5. Rendahnya Kualitas Tenaga Kerja Flores Timur. Hal ini dapat dicermati dari rasio lulusan S1/S2/S3 pada tahun 2007 sebesar 1,78 menurun manjadi 1,36 pada tahun 2009. Data BPS menunjukkan bahwa dari 66,92 persen angkatan kerja yang bekerja bila dirinci menurut tingkat pendidikan, maka pekerja dengan tingkat pendidikan Diploma/Universitas sebanyak 4.510 orang; SLTA Umum 6.825 orang; SLTP Sederajat 10.281 orang; SD 46.186 orang; tidak tamat SD 18.488 orang; dan tidak memiliki pendidikan formal 5.582 orang. Data tersebut menggambarkan bahwa angkatan kerja yang bekerja di Kabupaten Flores Timur didominasi oleh tenaga kerja tamatan SD, drop out SD dan yang tidak memiliki pendidikan formal. Dalam rangka membangun daya saing daerah, maka permasalahan-permasalahan pembangunan dari aspek ini perlu ditanggulangi dalam pembangunan lima tahun ke depan. Daya saing daerah ini, sesungguhnya merupakan akumulasi hasil pembangunan di semua sektor. Dengan demikian maka semua isu strategis yang telah dikemukakan di atas merupakan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian pemerintah dalam pembangunan lima tahun ke depan.
Halaman IV ‐ 16
4.2 ISU-ISU STRATEGIS Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi. Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Berdasarkan gambaran umum kondisi Flores Timur dan kritalisasi permasalahan pembangunan daerah dari empat aspek utama, sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka isu-isu strategis pembangunan Flores Timur tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut : 1. Otonomi Daerah yang semakin berdaya dari aspek kelembagaan dan kapasitas anggaran, perencanaan dan penganggaran yang pro public serta dukungan SDM aparatur yang berkualitas dan bermoral dalam melaksanakan pelayanan public; 2. Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; 3. Aksesibilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat, PHBS dan Lingkungan Sehat; 4. Peran pemuda dalam pembangunan, kesetaraan gender dan perlindungan terhadap anak; 5. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah; 6. Kesiagaan penanganan bencana alam, pengendalian pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; 7. Penanganan kemiskinan melalui gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat; 8. Revitalisasi pertanian dan koperasi usaha mikro kecil dan menengah; 9. Perikanan dan kelautan menjadi sektor unggulan daerah; 10. Apresiasi dan pengembangan kekayaan dan keragaman budaya daerah serta pengembangan Pariwisata daerah sebagai pemicu tumbuh-kembangnya sektor riil.
Halaman IV ‐ 17
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN I. VISI Pembangunan di Kabupaten Flores Timur pada tahap kedua RPJPD atau RPJMD tahun 2005-2010 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang. Berbagai isu global dan nasional, perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Flores Timur antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis. Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang, budaya yang hidup dalam masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2012–2016 adalah visi besar Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertuang di dalam RPJPD Flores Timur Tahun 2005 – 2025 dan juga telah dilaksanakan di dalam RPJMD Flores Timur tahap 1 Tahun 2005-2010 yakni:
“ TERWUJUDNYA MANUSIA DAN MASYARAKAT FLORES TIMUR YANG MAJU, SEJAHTERA, BERMARTABAT DAN BERDAYA SAING ” Visi ini dibingkai oleh tema sentral “Pemantapan Pembangunan Berparadigma Budaya”. Berbagai kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan berparadigma budaya periode pembangunan 2010 – 2015 adalah fokus perhatian dan perbaikan dalam mekanisme pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dapat lebih berperan dalam perubahan menuju suatu masyarakat yang semakin maju, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing. Penjabaran makna dari Visi Flores Timur tersebut sebagai berikut:
Halaman
V-1
1. Maju dan Sejahtera Mengandung makna bahwa dalam lima tahun kedepan masyarakat Flores Timur akan mengalami peningkatan kualitas hidup yang ditunjukan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan seperti meningkatnya pendapatan per kapita, menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatnya jaminan sosial, meningkatnya tingkat pendidikan dan pemanfaat teknologi, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu dan antarkelompok masyarakat, berkembangnya pusat–pusat pertumbuhan ekonomi potesial di daerah, serta semakin berkembangnya nilai – nilai humanis yang positif dan produktif. 2. Bermartabat adalah kondisi manusia dan masyarakat Flores Timur yang dalam upaya mewujudkan kemajuan dan kesejahteraannya sepanjang lima tahun kedepan, senantiasa mengedepankan nilai-nilai luhur budaya Lamaholot yang menjadi prinsip dasar kehidupan dan prasyarat untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan, yakni kejujuran dan integritas, pemerataan dan keadilan, solidaritas, cinta kasih, demokrasi, kepastian hukum dan keadilan gender. 3. Berdaya Saing adalah kondisi manusia dan masyarakat Flores Timur yang selama lima tahun kedepan dapat mengupayakan percepatan tingkat kemajuan dan kesejahteraannya yang melampaui kecepatan tumbuh rata-rata daerah-daerah lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui pengukuran indikator-indikator pembangunan daerah. Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Kabupaten Flores Timur, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. II. MISI Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: 1. Mengembangkan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip Good Governance dan Clean Government dengan beriorientasi pada pelayanan prima melalui penerapan tata cara kerja yang profesional, transparan, sinergi antara sektor dan stakeholders, penegakan hukum serta penataan sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berbasis pemanfaatan keunggulan teknologi informasi (e-government);
Halaman
V-2
2.
3.
4.
5.
III.
Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Flores Timur dengan menyediakan akses untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan bermutu, menegakkan tertib hidup berdasarkan nilai-nilai sosial budaya Lamaholot serta memfasilitasi dan mendukung pengembangan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Kesejahteraan Rohani); Meningkatkan pengembangan infrastruktur strategis penunjang aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan yang berbasis tata ruang dan mitigasi bencana alam. Mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan manusia dan masyarakat Flores Timur melalui gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat di mana Koperasi menjadi “Jantung” dalam suatu kerjasama yang sinergis dengan Badan Usaha Milik Daerah dan unit-unit usaha swasta yang saling menguntungkan dalam berbagai aktivitas ekonomi rakyat (Kesejahteraan Lahiriah); Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. TUJUAN DAN SASARAN Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks berikut:
Halaman
V-3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur tahun 2012-2016 Visi: Terwujudnya Manusia dan Masyarakat Flores Timur yang Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing. Misi Misi Pertama Mengembangkan dan Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berdasarkan pada Prinsip “Good Governance dan Clean Government”.
Misi Kedua, Mengembangkan dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat Flores Timur
Tujuan 1. Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel.
2. Terpeliharanya kehidupan masyarakat yang demokratis, rukun dan tertib dalam kehidupan berbangsa. 3. Meningkatkan penataan database kependudukan. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan.
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Flores Timur
Sasaran 1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 1.2. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien 1.3. Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel menuju perolehan status laporan pertanggung jawaban APBD Wajar Tanpa Pengecualian 1.4. Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah 1.5. Terwujudnya integrasi dan sinergisitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pembangunan di daerah 2.1. Meningkatnya ketertiban masyarakat dan menurunnya penyakit sosial masyarakat. 2.2. Meningkatnya peran dan fungsi partai politik 2.3. Menguatnya peran masyarakat madani dalam kehidupan politik 31. Meningkatnya kualitas penataan database penduduk dan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan. 1.1. Menurunnya proporsi penduduk Flores Timur yang buta aksara; 1.2. Menurunnya proporsi anak usia sekolah yang tidak bersekolah 1.3. Meningkatnya rasio tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan terhadap
peserta pendidikan 1.4. Meningkatnya rasio guru yang bersertifikasi. 1.5. Meningkatnya apresiasi terhadap budaya Lamaholot 2.1. Meningkatnya proporsi penduduk yang memperoleh pelayanan kesehatan 2.2. Menurunnya proporsi ibu hamil dan anak yang meninggal saat melahirkan. 2.3. Menurunnya proporsi BALITA berstatus gizi buruk dan gizi kurang
Halaman
V-4
Misi Ketiga, Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur Strategis Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pelaksanaan Pembangunan yang Berbasis Tata Ruang dan Mitigasi Bencana Alam
3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja, perlindungan sosial , pengendalian sebaran penduduk dan penanggulangan bencana.
3.1. Meningkatnya proporsi masalah tenaga kerja yang dapat diselesaikan 3.2. Meningkatnya proporsi tenaga kerja yang terlatih dan bersertifikasi 3.3. Meningkatnya proporsi penyandang masalah sosial yang memperoleh pelayanan 3.4. Meningkatnya pengendalian sebaran penduduk 3.5. Tertanganinya korban bencana alam
1. Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya.
1.1 Meningkatnya panjang jalan yang berkondisi baik di wilayah Kabupaten Flores Timur. 1.2 Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang handal dan terintegrasi
2. Meningkatkan infrastruktur sumber 2.1. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal. daya air dan irigasi yang handal untuk 2.2. Terlaksananya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta mendukung upaya konservasi dan pengendalian daya rusak air pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. 3. Menyediakan energi listrik daerah yang mampu menunjang produksi daerah
3.1 Meningkatnya proporsi rumah tangga yang dilayani listrik
4. Mewujudkan pelaksanaan pembangunan daerah berbasis tata ruang, kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana alam.
4.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman dan fasilitas umum 4.2 Terwujudnya pembangunan berbasis Tata Ruang dan Pelestarian Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;
Halaman
V-5
Misi Keempat, Mengembangkan dan Meningkatkan Kesejahteraan Manusia dan Masyarakat Flores Timur melalui Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
1. Meningkatkan peran kelembagaan
dan permodalan KUMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing.
1.1. Meningkatnya jumlah dan proporsi UMKM yang memperoleh kredit
2. Meningkatkan aktivitas ekonomi
2.1. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah 2.2. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja baru 2.3. Meningkatnya pengembangan industri pariwisata daerah untuk mendorong tumbuh‐kembangnya sektor riil masyarakat 2.4. Meningkatnya volume perdagangan komoditas unggulan daerah melalui ekspor baik dalam maupun luar negeri. 2.5. Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor industri kecil dan menengah di Kabupaten Flores Timur
3. Meningkatkan ketahanan pangan
3.1. Meningkatnya rasio kecukupan pangan masyarakat
4. Meningkatkan keberdayaan
4.1. Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan berkembangnya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakart
Misi Kelima, Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan serta Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak.
1. Meningkatkan peran perempuan, anak 1.1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan anak untuk menjelmakan keadilan dan kesetaraan gender serta perlindungan terhadap anak. dan pemuda dalam sektor publik,
masyarakat berbasis potensi lokal.
masyarakat.
masyarakat pedesaan.
serta perlindungan terhadap perempuan, anak dan pemuda.
1.2. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat;
Halaman
V-6
Tujuan dan sasaran Misi Pertama, Mengembangkan dan Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berdasarkan pada Prinsip Good Governance dan Clean Government, berkaitan dengan isu strategis Otonomi Daerah yang semakin berdaya dari aspek kelembagaan dan kapasitas anggaran, perencanaan dan penganggaran yang pro public serta dukungan SDM Aparatur yang berkualitas dan bermoral dalam melaksanakan pelayanan publik. Tujuan dan sasaran Misi Kedua, Mengembangkan dan Meningkatkan Sumberdaya Manusia (SDM) Masyarakat Flores Timur, berkaitan dengan isu strategis aksesibilitas dan pelayanan pendidikan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, aksesibilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat, Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) dan Lingkungan Sehat. Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur Strategis Penunjang Aktivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat serta Pelaksanaan Pembangunan yang Berbasis Tata Ruang, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana Alam, berkaitan dengan isu strategis ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah kesiagaan penanganan bencana alam, pengendalian pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran Misi Keempat, Mengembangkan dan Meningkatkan Kesejahteraan Manusia dan Masyarakat Flores Timur Melalui Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, berkaitan dengan isu strategis penanganan kemiskinan melalui gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat, revitalisasi pertanian dan koperasi usaha mikro kecil dan menengah, perikanan dan kelautan menjadi sektor unggulan daerah, apresiasi dan pengembangan kekayaan dan keragaman budaya daerah serta pengembangan pariwisata daerah sebagai pemicu tumbuh-kembangnya sektor riil . Tujuan dan sasaran Misi Kelima, Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan serta Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak, berkaitan dengan isu strategis peran pemuda dalam pembangunan, kesetaraan gender dan perlindungan terhadap anak. Kelima misi tersebut akan dicapai berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya Lamaholot dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut: 1.
Good Governance (tata kelola kepemerintahan), yaitu pengelolaan pemerintahan yang baik bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara domain negara, swasta dan masyarakat;
2.
Integrity (integritas), yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsipprinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten;
3.
Quality and Accountability (mutu dan akuntabilitas), yaitu suatu tingkatan kesempurnaan, merupakan karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil yang melebihi kebutuhan atau harapan, dan sebuah bentuk tanggungjawab untuk suatu tindakan, keputusan dan kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai Halaman
V-7
aturan, pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan tata kelola yang transparan; 4.
Pemerataan pembangunan yang berkeadilan, yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antarwilayah, dan kesenjangan sosial antarkelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta sarana dan prasarananya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah, dan besar.
5.
Penggunaan data dan informasi yang terintegrasi dan akurat, terbaharukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen tersebut terdiri dari data dan informasi spasial (keruangan) dan a-spasial (non keruangan).
Halaman
V-8
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 6.1. STRATEGI PEMBANGUNAN FLORES TIMUR Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Penyusunan strategi ini didasarkan pada analisis SWOT pada bab IV, yaitu analisis yang mencermati kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan atau ancaman (threats) secara bersama-sama. SWOT sendiri merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpegaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di Kabupaten Flores Timur. Lingkungan itu sendiri mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Faktor lingkungan internal adalah semua faktor yang dalam waktu singkat bisa diadakan perubahan atau dikelola (manageable, controllable) di Kabupaten Flores Timur, yang termasuk di dalam lingkungan internal mencakup kekuatan dan kelemahan. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor-faktor yang dalam waktu singkat tidak dapat dikelola dan dikendalikan, yang meliputi peluang dan ancaman. Berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka dirumuskan empat strategi utama pembangunan Flores Timur periode 2012-2016, yaitu Pertama, strategi S–O, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk meraih peluang. Kedua, strategi W–O, yaitu strategi menekan kelemahan untuk meraih peluang. Ketiga, strategi S–T, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan. Keempat, strategi W–T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan. Masing-masing kelompok Strategi tersebut berisi sub-sub strategi, yang menjadi bagian integral dari arah kebijakan pembangunan Flores Timur periode 2012-2016. Secara lebih lengkap keempat strategi pembangunan dapat dijabarkan sebagai berikut : A. Strategi S-O yaitu Menggunakan kekuatan (S=strenght) untuk meraih peluang (O=opportunity) dengan arah kebijakan pembangunan adalah : 1. Melakukan revitalisasi sektor pertanian (dalam arti luas); 2. Mengembangkan pariwisata berbasis kearifan lokal; 3. Peningkatan investasi; 4. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan bersih (good Governance and clean Government); serta meningkatkan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik; 5. Pengarustamaan gender dan perlindungan anak B. Strategi W-O yaitu : Menekan kelemahan (W=weakness) untuk meraih peluang (O=opportunity), dengan arah kebijakan pembangunan adalah : 1. Meningkatkan daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster; 2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang berakhlak; 3. Peningkatan akses pelayanan dan kualitas kesehatan; 4. Pengembangan infrastruktur dan tata ruang; 5. Mengembangkan program perlindungan dan jaminan sosial; 6. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
Halaman VI-1
7. Pengembangan pendidikan berbasis moral dan keagamaan; 8. Peningkatan kesadaran hukum. C. Strategi S-T yaitu : Menggunakan kekuatan (S=strenght) untuk mengatasi tantangan (T=threat) dengan arah kebijakan pembangunan adalah : 1. Bertani yang selaras atau ramah lingkungan; 2. Pemberdayaan kelompok masyarakat; 3. Mengembangkan jejaring antar daerah, pemerintah Provinsi dan Pusat, serta kekuatan-kekuatan ekonomi D. Strategi W-T yaitu : Menekan kelemahan (W=weakness) untuk mengatasi tantangan (T=threat) dengan arah kebijakan pembangunan adalah : 1. Pengembangan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian; 2. Peningkatan akses transportasi dan informasi 3. Rehabilitasi lahan dan hutan; 4. Pelestarian dan pengembangan budaya lokal Strategi utama dan arah kebijakan pembangunan itu dimaksudkan untuk mencapai adanya masyarakat Flores Timur yang maju, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing. Di dalam mewujudkan masyarakat yang demikian, peran Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur pada dasarnya berkaitan dengan tiga hal pokok, yaitu memberikan pelayanan (to serve), melakukan pengaturan (to regulate) dan memberdayakan (empowering), yang dilakukan melalui peningkatan perekonomian daerah dan kualitas sumber daya manusia, yang harus didukung oleh tersedianya infrastruktur daerah yang memadai dan kekuatan birokrasi pemerintahan yang akuntabel. Penjabaran lebih lanjut empat strategi pokok tersebut dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk mencapai masyarakat Flores Timur yang maju sejahtera, bermartabat dan berdayasaing, digunakan tiga strategi implementatif yaitu strategi pro growth, pro job dan pro poor. Pro growth berarti, pembangunan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sejumlah instrumen seperti adanya peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur. Pro job berarti pembangunan diarahkan untuk mendorong terbukanya peluang kerja bagi angkatan kerja, khususnya bagi lulusan sekolah. Pro poor berarti, pembangunan memiliki dimensi keberpihakan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak beruntung atau termarjinalkan. Strategi demikian dilakukan melalui program-program perlindungan dan pemberdayaan. Ketiga strategi itu sekaligus berarti adanya upaya untuk menggabungkan dua strategi pokok pembangunan yang selama ini kita kenal, yaitu strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan. Melalui ketiga strategi itu, diharapkan bisa tercipta adanya tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang relatif tinggi secara bersama-sama. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Flores Timur diusahakan tidak hanya dinikmati oleh sekelompok orang atau sektor, melainkan oleh banyak orang. Karena itu, selain mendukung pertumbuhan ekonomi, juga mendukung adanya alokasi dan distribusi sumber-sumber keberbagai sektor dan wilayah. Langkah-langkah utama yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dibagi ke dalam tiga tahapan pokok. Pertama adalah tahap konsolidasi, baik konsolidasi internal maupun konsolidasi eksternal. Konsolidasi internal berkaitan dengan upaya untuk mengkonsolidasikan pola pikir dan peningkatan kualitas SDM
Halaman VI-2
aparatur pemerintah daerah, penguatan kapasitas kelembagaan, perbaikan kebijakan dan regulasi, konsolidasi program, dan adanya komitmen banyak pihak (stakeholders) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government). Sedangkan konsolidasi eksternal dilakukan terhadap kekuatan-kekuatan yang ada di luar pemerintahan, baik kekuatan masyarakat sipil maupun pasar. Kedua adalah tahap peningkatan kesejahteraan. Tahap ini dilakukan melalui penerapan tiga strategi implementatif dalam pembangunan, yaitu pro growth, pro job dan pro poor. Melalui tiga strategi pokok ini, adanya pertumbuhan sekaligus pemerataan pembangunan akan lebih mudah diraih. Tahap Ketiga adalah peningkatan daya saing masyarakat Flores Timur dalam berbagai dimensi, mulai dari segi ekonomi sampai budaya. Tahap yang terakhir ini memungkinkan terbukanya pintu lebih lebar bagi terwujudnya masyarakat Flores Timur yang sejahtera dan adil. Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan sebagaimana diuraikan di atas maka perlu ditetapkan faktor-faktor penentu keberhasilan (FPK). Faktor-faktor tersebut ditetapkan berdasarkan analisis SWOT, dikaitkan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Berdasarkan analisis SWOT dan visi misi tersebut; beberapa faktor yang terkategori sebagai FPK adalah sebagai berikut: 1. Revitalisasi sektor pertanian dan pengembangan industri pengolahan Berbasis Sektor Pertanian; 2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat; 3. Pengembangan sektor pariwisata; 4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang berakhlak dan akses pelayanan dan kualitas kesehatan 5. Tersedianya infrastruktur, baik infrastruktur fisik, seperti jalan, bendungan dan saluran irigasi; sarana dan prasarana informasi dan komunikasi; serta pendidikan dan kesehatan; pasar; maupun infrastruktur non-fisik seperti adanya regulasi yang melindungi masyarakat; mendorong iklim investasi; 6. Peningkatan Kapasitas Birokrasi dan Layanan Publik yang Berkualitas.
6.2.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Kebijakan pembangunan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran misi yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Kebijakan pembangunan tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode tahun 2012-2016 berdasarkan urusan pemerintahan. Berdasarkan empat kelompok strategi pembangunan daerah, maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai urusan pemerintahan daerah dan dikelompokan berdasarkan misi pembangunan Flores Timur periode 2012-2016. Misi Pertama Mengembangkan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip Good Governance dan Clean Government. Arah kebijakan pembangunan daerah adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui :
Halaman VI-3
1.
Bidang Perencanaan Pembangunan : a. Mewujudkan proses perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan partisipatif. b. Meningkatkan pengendalian pembangunan dan mengembangkan sistem pengawasan.
2.
Bidang Komunikasi dan Informatika : Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan, serta memanfaatkan IPTEK untuk peningkatan daya saing daerah melalui sinkronisasi kegiatan dan kerjasama strategis perguruan tinggi/lembaga riset, media massa bersama mitranya dengan kegiatan pemerintah daerah secara melembaga.
3
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : a.
b. c. d. e. f. 4.
Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang proporsional, mengembangkan profesionalisme, menerapkan insentif berbasis kinerja dan pengadaan secara elektronik. Menyusun rencana induk pengembangan PNS dan menetapkan SOP pelayanan. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan clean government and good governance. Menata sistem hukum di daerah dan mengembangkan program legislasi daerah. Meningkatkan kapasitas lembaga legislatif. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
Bidang Statistik : Meningkatkan kualitas data pendukung perencanaan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
5.
Bidang Kearsipan : Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
6.
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri: a.
Meningkatkan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya. b. Meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana. c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik. d. Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai .
Misi Kedua Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Flores Timur Arah Kebijakan Pembangunan Flores Timur adalah meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan bermutu, meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai budaya Lamaholot dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan Flores Timur, meningkatkan
Halaman VI-4
akses pelayanan kesehatan yang bermutu, meningkatkan daya saing dan perlindungan tenaga kerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan bidang sosial melalui rehabilitasi dan pemberdayaan sosial masyarakat dengan arah kebijakan masing-masing bidang adalah: 1.
Bidang pendidikan: a. b. c. d.
Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan anak usia dini. Menuntaskan Flores Timur buta aksara. Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan luar sekolah (PLS). Mengembangkan pendidikan dasar dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. e. Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat khususnya pada usia sekolah dan meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi. f. Meningkatkan pengelolaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. g. Meningkatkan pemerataan dan mutu Pendidikan Luar Biasa (PLB). h. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan. i. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah. 2.
Bidang Kesehatan: a. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat terutama kesehatan ibu dan anak. b. Mengembangkan sistem kesehatan. c. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular. d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. e. Mengefektikan pelaksanaan PERDA KIBLA.
3. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: Revitalisasi Program Keluarga Berencana. 4. Bidang Sosial: a.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi PMKS dan korban bencana alam. b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial bagi PMKS dan Korban Bencana Alam.
5.
Bidang Ketenagakerjaan: a. Meningkatkan daya saing tenaga kerja. b. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan
6.
Bidang Kebudayaan: Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai Budaya Lamaholot dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan Flores Timur.
7.
Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil: Menata database kependudukan.
penduduk
dan
penyelenggaraan
sistem
administrasi
Halaman VI-5
8.
Bidang Ketransmigrasian : Mengembangkan pemukiman dan pemberdayaan komunitas transmigrasi lokal.
Misi Ketiga Meningkatkan pengembangan infrastruktur strategis penunjang aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan yang berbasis tata ruang dan mitigasi bencana alam. Arah Kebijakan Pembangunan Flores Timur adalah optimalisasi tata ruang wilayah melalui pemantapan kondisi transportasi jalan, optimalisasi infrastruktur sumber daya air dan irigasi, optimalisasi kualitas pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, optimalisasi rencana tata ruang wilayah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan optimalisasi penataan lingkungan hidup dan pemukiman dalam pengendalian bencana melalui : 1.
Bidang Pekerjaan Umum: a.
2.
3.
Memantapkan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa. b. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. c. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. Bidang Perhubungan: Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa. Bidang Perumahan: Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman.
4.
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan.
5.
Bidang Lingkungan Hidup: a. Meningkatkan penanganan persampahan perkotaan. b. Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumber daya air, udara, hutan dan lahan. c. Meningkatkan fungsi dan luas kawasan lindung pesisir dalam rangka mewujudkan panorama pantai yang indah .
6.
Bidang Penataan Ruang: a. Menyiapkan pranata pelaksanaan penataan ruang kabupaten. b. Mengembangkan infrastruktur data spasial daerah yang terintegrasi dalam jaringan data spasial provinsi dan nasional. c. Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang. d. Meningkatkan peran kecamatan dan desa/kelurahan dalam koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang.
Halaman VI-6
Misi Keempat Mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan manusia dan masyarakat Flores Timur melalui Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Arah Kebijakan Pembangunan Flores Timur, adalah Optimalisasi Kelembagaan Koperasi dan Keuangan Mikro dalam pengembangan perekonomian masyarakat, upaya peningkatan pendapatan petani melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan optimalisasi potensi lahan, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan yang optimal dan ramah lingkungan, peningkatan pendapatan masyarakat nelayan melalui optimalisasi hasil laut, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan yang optimal dan ramah lingkungan, penciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru. Optimalisasi potensi wisata unggulan dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah, komoditi unggulan daerah dalam peningkatan perdagangan, menggalakan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah komoditi rakyat. Peningkatan ketersediaan, akses, kualitas, keragaman dan keamanan pangan, serta penguatan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan arah kebijakan masing-masing bidang adalah : 1.
Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: a. Menguatkan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan, dan peluang pasar KUMKM yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha. b. Menyediakan bantuan dana untuk usaha ekonomi produktif melalui lembaga keuangan mikro berbentuk koperasi.
2.
3.
4.
5.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: a. Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. b. Meningkatkan partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan. c. Mewujudkan desa membangun melalui penguatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Bidang Pertanian: 1. Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian. 2. Mengoptimalkan potensi lahan basah melalui pencetakan sawah baru Bidang Kelautan dan Perikanan: a. Mengembangkan sektor perikanan dan kelautan sebagai sektor unggulan daerah dari hulu Sampai hilir melalui Program Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten (PRUKAB) Flores Timur. b. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap serta pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan. c. Mendorong pengembangan perikanan budidaya pada wilayah-wilayah strategis dan potensial. Bidang Pariwisata: a. Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian rakyat. b. Menyediakan kerangka peraturan yang mendukung investasi di daerah, sebagai pedoman kerjasama dan kemitraan dengan daerah dan negara lain untuk pengembangan pariwisata Flores Timur.
Halaman VI-7
6.
Bidang Perdagangan: Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang serta pengembangan pasar dalam dan luar negeri.
7.
Bidang Industri : a. Meningkatkan daya saing industri. b. Menggalakan agro industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditi rakyat
8.
Bidang Ketahanan Pangan: Peningkatan ketersediaan, akses, keragaman dan keamanan pangan.
9.
Bidang Kehutanan: a. Mengembangkan aneka usaha non kayu serta usaha ekonomi produktif sekitar hutan. b. Mendorong pengembangan hutan rakyat melalui gerakan menanam jenis kayu yang bernilai ekonomis jangka panjang.
10. Bidang Penanaman Modal : a.
Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru. b. Membentuk forum investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama investasi.
Misi Kelima Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Arah Kebijakan Pembangunan Flores Timur adalah optimalisasi pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha serta peningkatan peran dan keterlibatan pemuda dalam kegiatan olahraga dan kepemudaan melalui : 1.
2.
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: a. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha. b. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan pekerja anak dibawah umur. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga: a. Mewujudkan pemuda Flores Timur yang memiliki Spirit Juara (idealisme kebangsaan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan. b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani .
Selanjutnya berdasarkan empat kelompok strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan pembangunan daerah itu, disusun pula berbagai strategi pembangunan sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.1 di bawah ini.
Halaman VI-8
Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Flores Timur tahun 2012-2016 MISI 1 : Mengembangkan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip Good Governanance dan Clean Goverment Tujuan 1. Mengembangkan
birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel;
Sasaran 1.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 1.2. Terwujudnya kelembagaan dan
ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efisien dan efektif 1.3. Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel sehingga memperoleh status laporan pertanggungjawaban APBD wajar tanpa pengecualian 1.4. Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah; 1.5. Terwujudnya integrasi dan sinergisitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pembangunan di daerah 2. Meningkatkan 2.1 Meningkatnya kualitas penataan database penataan database penduduk dan penyelenggaraan sistem dan pengendalian administrasi kependudukan sebaran penduduk 2.2. Meningkatnya pengendalian sebaran penduduk dan pemberdayaan transmigran lokal 3. Terpeliharanya 3.1 Meningkatnya peran pemerintah dan kehidupan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban masyarakat yang umum dan ketentraman masyarakat; demokratis, rukun, 3.2 Meningkatnya peran dan fungsi partai dan tertib dalam politik;
Strategi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten FloresTimur melalui pemanfaatan berbagai kebijakan dan sumber daya yang potensial
Arah Kebijakan tahun 2012-2016 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel
Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan melalui pemanfaatan lembaga sosial masyarakat Mengembangkan database penduduk melalui kebijakan e-KTP Penataan pemukiman penduduk yang efektif berbasiskan tata ruang wilayah Kabupaten Flores Timur Meningkatkan pembinaan TRANTIBMAS, satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan politik
Halaman VI-9
kehidupan berbangsa
3.3 Menguatnya peran masyarakat madani dalam kehidupan politik;
MISI 2 : Mengembangkan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Flores Timur Tujuan 1. Meningkatkan akses kualitas pelayanan pendidikan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
2.1. Menurunya proporsi penduduk Flores Timur yang buta aksara; 2.2. Menurunnya proporsi anak usia sekolah yang tidak bersekolah 2.3. Meningkatnya rasio tenaga pendidikan dan fasilitas pendidikan terhadap peserta pendidikan 2.4. Meningkatkan rasio guru yang bersertifikasi
Penyediaan layanan dan akses pendidikan yang bermutu,berdaya saing melalui pemanfaatan berbagai regulasi nasional, serta berbagai sumber daya potensial baik nasional maupun lokal.
Meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan yang bermutu
2.5. Meningkatnya apresiasi terhadap budaya Lamaholot
Pengelolaan kekayaan budaya Lamaholot dan kearifan lokal
Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai budaya Lamaholot dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan Flores Timur Meningakatkan Akses dan Pelayanan Kesehatan yang bermutu
2. Meningkatkan derajat 2.1. Meningkatnya proporsi penduduk yang kesehatan masyarakat Flores Timur
3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja, perlindungan sosial dan penanggulangan
Penyediaan layanan dan akses kesehatan yang bermutu baik sarana, prasarana serta jaminan kesehatan yang memadai dan terjangkau dengan memanfaatkan kemitraan yang efektif dengan pemerintah pusat dan provinsi 2.2. Menurunnya proporsi ibu hamil dan anak Meningkatkan kualitas hidup sehat dengan yang meninggal saat melahirkan memanfaatkan kearifan lokal dan budaya daerah 2.3. Menurunnya proporsi balita berstatus gizi buruk dan gizi kurang 3.1. Meningkatnya proporsi masalah tenaga kerja Meningkatkan kualitas dan produktifitas yang dapat diselesaikan tenaga kerja melalui sarana dan kesempa tan pelatihan yang berkualitas 3.2. Meningkatnya proporsi tenaga kerja yang memperoleh pelayanan kesehatan;
Meningkatkan daya saing dan Perlindunga tenaga kerja
terlatih dan bersertifikasi
Halaman VI-10
Tujuan bencana
Sasaran 3.3. Meningkatnya proporsi penyandang masalah sosial yang memperoleh pelayanan;
3.4. Tertanganinya korban bencana alam
Strategi
Arah Kebijakan
Memberikan pelayanan, perlindungan dan Meningkatkan kualitas Pelayanan bidang sosial santunan bagi penyandang masalah melelaui rehabilitasi dan pemberdayaan sosial kesejahteraan sosial dalam pemenuhan masyarakat kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas kelembagaan sosial negara maupun swasta. Penanganan bencana alam yang handal melalui manajemen mitigasi yang terintegrasi baik di daerah maupun nasional
MISI 3 : Meningkatkan pengembangan infrastruktur strategis penunjang aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan yang berbasis tata ruang dan mitigasi bencana alam. Tujuan
Sasaran
1. Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya
1.1. Meningkatnya panjang jalan yang berkondisi baik di Kabupaten Flores Timur;
2. Meningkatkan infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya
2.1. Meningkatnya infrastruktur sumberdaya air dan irigasi yang handal.
1.2. Tersedianya sarana prasarana perhubungan yang handal dan terintegrasi
2.2. Terlaksananya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air
Strategi
Arah Kebijakan
Meningkatkan pembangunan jaringan jalan, jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat
Optimalisasi Tata Ruang Wilayah melalui pemantapkan kondisi transportasi jalan
Pengembangan potensi sumberdaya air melalui pembangunan jaringan irigasi dan pengelolaan potensi konservasi ramah lingkungan
Optimalisasi infrastruktur sumber daya air dan irigasi
Halaman VI-11
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
rusak air. 3. Menyediakan energi/listrik daerah yang mampu menunjang produksi daerah
3.1. Meningkatnya proporsi rumah tangga yang dilayani listrik
Meningkatkan cakupan layanan dan distribusi energi dan ketenagalistrikan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang potensial
Optimalisasi kualitas pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan.
4. Menjadikan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Flores Timur sebagai basis pelaksanaan pembangunan daerah
4.1. Terwujudnya pembangunan berbasis Tata Ruang dan Pelestarian Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;
Pembenahan Tata Ruang Kota Larantuka dengan menitiberatkan pada sarana prasarana dasar, fasilitas umum yang ramah lingkungan
Optimalisasi Tata ruang wilayah dalam pelaksanaan pembangunan Daerah
Meningkatkan pengendalian banjir dan pengamanan pantai, serta penataan persampahan dengan memanfaatkan peran serta masyarakat, pemerintah pusat, daerah dan dunia usaha
Optimalisasi Penataan lingkungan hidup dan pemukiman dalam pengendalaian bencana
MISI 4 : Mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan manusia dan masyarakat Flores Timur melalui Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Tujuan 1. Meningkatkan peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Meningkatnya jumlah dan proporsi UMKM Menumbuhkan dan Meningkatkan kualitas Optimalisasi Kelembagaan Koperasi dan yang memperoleh kredit; kelembagaan koperasi, UKM dengan keuangan mikro dalam pengembangan melalui kerjasama perbankan dan lembaga perekonomian masyarakat keuangan mikro, pelaku bisnis dan pihak sewasta
Halaman VI-12
Tujuan 2. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal
Sasaran Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan komoditas unggulan daerah
Strategi •
•
•
Arah Kebijakan
Meningkatkan produksi, produktivitas Upaya Peningkatan pendapatan petani melalui komoditas unggulan melalui, peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan penyuluhan, diversifikasi pertanian, optimalisasi potensi lahan penyediaan sarana prasarana yang inovatif dan tepat guna berbasis nilainilai lokal Meningkatkan pendapatan usaha tani dan nelayan melalui kelembagaan usaha ekonomi produktif masyarakat Peningkatan pendapatan masyarakat nelayan Mendorong sektor Perikanan dan melalui optimalisasi hasil laut Kelautan menjadi sektor unggulan daerah melalui potensi sumberdaya alam yang ramah lingkungan
•
Mengembangkan sektor perikanan dan kelautan secara optimal dalam memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Flores Timur
•
Pemanfaatan potensi sumberdaya kehutanan melalui pengembangan aneka usaha dan pengelolaan kehutanan yang berwawasan lingkungan
•
Membina dan mengembalikan usahausaha bidang kehutanan dengan melibatkan dunia usaha,pemerintah dan pemerhati lingkungan
•
Melestarikan sumber daya hutan yang optimal dengan mengembangkan penyuluhan swakarsa mandiri.
Peningkatan Pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan yang optimal dan ramah lingkungan
Halaman VI-13
Tujuan
Sasaran 2.1. Meningkatnya investasi yang
Strategi • Meningkatkan pelaksanaan kebijakan
mendorong penciptaan lapangan kerja
•
•
2.2. Meningkatnya pengembangan industri • pariwisata daerah untuk mendorong tumbuh-kembangnya sektor riil masyarakat
•
investasi di Flores Timur serta kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien di bidang investasi melalui regulasi daerah. Meningkatkan promosi potensi sumberdaya lokal di Flores Timur melalui kerjasama investasi antar pemerintah daerah,pusat dan sektor swasta; Memfasilitasi perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus serta penyediaan promotion and business center yang representatif Mengembangkan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Flores Timur berbasiskan potensi yang berakar pada alam dan budaya Lamaholot; Penataan Larantuka menuju Kota wisata Rohani (ziarah) Internasional dengan memperkuat kerjasama kemitraan dan promosi wisata
2.3. Meningkatnya volume perdagangan • Mendorong perdagangan ekspor (Hasil komoditas unggulan daerah melalui ekspor baik dalam maupun luar negeri.
Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) dari Flores Timur, penggunaan produk dalam negeri serta peningkatan sarana dan prasarana perdagangan melalui kerjasama kemitraan antar daerah dan sektor swasta
•
Arah Kebijakan Penciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru.
Optimalisasi potensi wisata unggulan dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah
Optimalisasi komoditi unggulan daerah dalam peningkatan perdagangan
Meningkatkan pengembangan dan perlindungan pasar tradisional yang
Halaman VI-14
Tujuan
3. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat
4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
memperhatikan penataan, kenyamanan, dan keamanan lingkungan melalui pembenahan regulasi pemerintah daerah Menggalakan agro industri untuk meningkatkan 2.4. Meningkatnya produksi dan • Mendorong unit usaha industri kecil nilai tambah komoditi rakyat produktivitas sektor industri kecil dan menegah, penyerapan tenaga kerja menengah di Kabupaten Flores Timur industri kecil menengah, melalui kemandirian partisipasi masyarakat • Meningkatkan pelayanan terhadap pelaku usaha IKM serta mendorong tumbuhnya industri-industri andalan masa depan (industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi); 3.1. Meningkatnya rasio kecukupan pangan • Meningkatkan produksi dan Peningkatan ketersediaan, Akses, kualitas, masyarakat keragaman dan keamanan pangan produktivitas pangan pokok, beras, jagung, kacang-kacangan dan ubiubian melalui program daerah, provinsi dan nasional;
4.1.Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan berkembangnya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakart
•
Mengembangkan Usaha Ekonomi produktif masyarakat desa melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat desa
Penguatan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat
MISI 5 : Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak Tujuan 1. Meningkatkan peran perempuan, anak dan pemuda dalam sektor publik, serta perlindungan
Sasaran 1.1.Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan anak untuk menjelmakan keadilan dan kesetaraan
Strategi • Mendorong kemandirian kaum perempuan melalui program-program Pelatihan ketrampilan • Meningkatkan perlindungan terhadap
Arah Kebijakan Optimalisasi pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha;
Halaman VI-15
terhadap perempuan, anak dan pemuda.
gender serta perlindungan terhadap anak
1.2.Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olah raga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat;
perempuan dan anak. dengan memanfaatkan berbagai regulasi pemerintah.
• Meningkatnya
kualitas sarana dan Peningkatan peran dan keterlibatan pemuda prasarana aktivitas kepemudaan dalam dalam kegiatan olahraga dan kepemudaan rangka perwujudan pemuda mandiri melalui partisipasi masyarakat • Meningkatnya kuantitas dan kualitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan melalui pembinaan kelompok berprestasi
Halaman VI-16
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk mencapai visi dan misi selanjutnya perlu dipertegas dengan upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan hingga tahun 2016. Strategi yang dilaksanakan perlu didukung kebijakan, sebagai arah dalam merumuskan program dan kegiatan dengan tujuan mempercepat pencapaian sasaran misi pembangunan daerah pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2012-2016. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah tersebut bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh gambaran tentang strategi yang perlu dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator dan target sasaran melalui penetapan program-program pembangunan yang saling terkait dan rasional. 7.1. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kebijakan umum pembangunan Flores Timur periode 2012-2016, dirumuskan berdasarkan 4 (empat) kelompok strategi pokok pembangunan hasil analisis SWOT. Dengan demikian, maka kebijakan umum pembangunan Flores Timur periode 20122016 dititikberatkan pada upaya memanfaatkan potensi yang dimiliki Kabupaten Flores Timur untuk meraih peluang dan mengatasi tantangan, serta upaya menekan atau meminimalisir kelemahan yang dimiliki Kabupaten Flores Timur untuk meraih peluang dan mengatasi tantangan. Upaya-upaya itu dilakukan melalui 4 (empat) pilar pokok yaitu peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia, yang harus didukung oleh tersedianya infrastruktur daerah yang memadai dan kekuatan birokrasi pemerintahan yang akuntabel. Dengan demikian maka kebijakan umum pembangunan Flores Timur periode 2012-2016 dititik-beratkan ada empat prioritas utama yaitu (1) Penerapan e-government dalam pelayanan publik; (2) Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; (3) Percepatan pembangunan sarana dan prasarana serta tata ruang dan (4) Pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan empat prioritas utama pembangunan tersebut diatas ditetapkan tujuh agenda utama pembangunan Flores Timur periode 2012-2016, yaitu : 1. Agenda Revitalisasi Tata Kelola Otonomi Daerah; 2. Agenda Optimalisasi Pengembangan Pendidikan; 3. Agenda Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
Halaman
VII-1
4. Agenda Percepatan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah dan Infrastruktur strategis; 5. Agenda Pembangunan Berbasis Tata Ruang dan Kelestarian Lingkungan Hidup; 6. Agenda Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah berbasis potensi lokal; dan 7. Agenda Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Anak. Dalam rangka implementasi kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan
kabupaten, khususnya untuk percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan daerah, dan program-program Millenium Development Goals (MDGs), seperti pada gambar dibawah ini : Tabel 7.1 Implementasi INPRES Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional
Kebijakan Pembangunan Nasional 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14.
Prioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Prioritas 2 : Pendidikan Prioritas 3: Kesehatan Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan Prioritas 5: Ketahanan Pangan Prioritas 6: Infrastruktur Prioritas 7 : Iklim Investasi dan Iklim Usaha Prioritas 8: Energi Prioritas 9: Lingkunga Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas 10 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Bencana Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi Prioritas 12: Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Prioritas 13: Bidang Perekonomian Prioritas 14: Bidang Kesejahteraan Rakyat
Propinsi NTT 1. Pemantapan Kualitas Pendidikan 2. Pembangunan Kesehatan 3. Pembangunan Ekonomi 4. Pembangunan Infrastruktur 5. Pembenahan sistem hukum (daerah) dan keadilan 6. Konsolidasi Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 7. Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Pemuda 8. Agenda Khusus: penanggulangan kemiskinan, pembangunan daerah perbatasan, pembangunan daerah kepulauan dan pembangunan daerah rawan bencana
Kabupaten Flores Timur 1. Revitalisasi Tata Kelola Otonomi Daerah 2. Optimalisasi Pengembangan Pendidikan 3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 4. Percepatan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah dan Infrastruktur strategis. 5. Pembangunan Berbasis Tata Ruang dan Kelestarian Lingkungan Hidup 6. Percepatan pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal 7. Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Anak
Tabel 7.1 menunjukan bahwa kebijakan umum pembangunan Flores Timur periode 2012-2016 tersebut, juga senantiasa mendukung upaya percepatan pencapaian target MDGs. Korelasi antara agenda pembangunan Flores Timur periode 2012-2016 dengan tujuan milenium dapat dilihat pada Tabel 7.2 di bawah ini.
Halaman
VII-2
Tabel 7.2 Agenda Pembangunan Flores Timur dalam Merespon Percepatan Pencapaian Target MDGs
Target MDGs
Agenda Pembangunan Flores Timur 2011-2016 UTAMA
GOALS 1 Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan.
1.
GOALS 2 Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua
1.
2.
Percepatan pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Optimalisasi Pengembangan Pendidikan
PENDUKUNG 1. 2.
3. 1.
2. GOALS 3 Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. GOALS 4 Menurunkan angka kematian anak
GOALS 5 Meningkatkan kesehatan ibu.
GOALS 6 Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya. GOALS 7 Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup.. GOALS 8 Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan..
1.
Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Anak.
1.
1.
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Anak.
1.
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Anak.
1.
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Anak.
1.
Pembangunan Berbasis Tata Ruang dan Kelestarian Lingkungan Hidup Revitalisasi Tata Kelola Otonomi Daerah
1.
2.
1. 2.
1. 2.
1.
1.
2.
2.
2.
Optimalisasi Pengembangan Pendidikan Percepatan Pembangunan SaranaPrasarana Wilayah dan Infrastruktur strategis. Revitalisasi Tata Kelola Otonomi Daerah Percepatan Pembangunan SaranaPrasarana Wilayah dan Infrastruktur strategis Percepatan pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal Optimalisasi Pengembangan Pendidikan
Percepatan Pembangunan SaranaPrasarana Wilayah dan Infrastruktur strategi Percepatan pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal Percepatan Pembangunan SaranaPrasarana Wilayah dan Infrastruktur strategi Percepatan pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal Percepatan Pembangunan SaranaPrasarana Wilayah dan Infrastruktur strategi Percepatan pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal Revitalisasi Tata Kelola Otonomi Daerah
1. Percepatan pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal 2. Optimalisasi Pengembangan Pendidikan 3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 4. Percepatan Pembangunan SaranaPrasarana Wilayah dan Infrastruktur strategi
7.2. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan analisis SWOT dan strategi pokok, sudah dapat diketahui apa saja yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk mewujudkan masyarakat Flores Timur yang maju, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing dalam pembangunan lima tahun ke depan. Upaya-upaya pembangunan tersebut dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok besar sesuai 4 (empat) strategi utama pembangunan Flores Timur yaitu :
Halaman
VII-3
1. Pembangunan daerah yang berorientasi pada upaya pemanfaatan potensi wilayah Kabupaten Flores Timur untuk meraih berbagai peluang yang tersedia, yaitu a. Melakukan Revitalisasi Sektor Pertanian (dalam arti luas); b. Mengembangkan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal; c. Peningkatan Investasi daerah; d. Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan bersih (good governance and clean government)); serta meningkatkan Kapasitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik; e. Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak 2. Pembangunan daerah yang berorientasi pada upaya menekan atau meminimalisir kelemahan yang dimiliki oleh Kabupaten Flores Timur untuk meraih berbagai peluang yang tersedia, yaitu 1. Meningkatkan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Kelompok Dan Kluster; 2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Yang Berakhlak; 3. Peningkatan Akses Pelayanan dan Kualitas Kesehatan; 4. Pengembangan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; 5. Mengembangkan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; 6. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran; 7. Peningkatan Kesadaran Hukum. 3. Pembangunan daerah yang berorientasi pada upaya pemanfaatan potensi wilayah Kabupaten Flores Timur untuk mengatasi atau menanggulangi tantangan dan ancaman yang bakal dihadapi masyarakat, yaitu: 1. Bertani yang selaras atau ramah Lingkungan; 2. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat; 3. Mengembangkan Jejaring antardaerah, pemerintah provinsi dan pusat, serta kekuatan-kekuatan ekonomi. 4. Pembangunan daerah yang berorientasi pada upaya menekan atau meminimalisir kelemahan yang dimiliki Kabupaten Flores Timur untuk mengatasi atau menanggulangi tantangan dan ancaman yang bakal dihadapi masyarakat yaitu: 1. Pengembangan Industri Olahan dan Kreatif Berbasis Pertanian; 2. Peningkatan Akses Transportasi dan Informasi; 3. Rehabilitasi Lahan dan Hutan; 4. Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal. Menganalisis potensi dan kelemahan yang dimiliki Kabupaten Flores Timur, serta berbagai peluang yang tersedia dan tantangan yang bakal dihadapi Kabupaten Flores Timur, maka diperlukan upaya-upaya percepatan pembangunan daerah terutama pembangunan di bidang perekonomian. Dalam rangka percepatan tersebut dibutuhkan sebuah gerakan pembangunan yang lebih terpadu, konphrehensif dan terfokus di bidang perekonomian untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Gerakan memanfaatkan potensi wilayah untuk meraih peluang dan mengatasi tantangan, serta gerakan menekan atau meminimalisir kelemahan yang dimiliki Flores Timur untuk meraih Halaman
VII-4
peluang yang tersedia dan untuk mengatasi atau menanggulangi tantangan/ancaman yang bakal terjadi, dilakukan melalui “Gerakan Membangun Ekonomi Masyarakat Flores Timur” atau di singkat menjadi “GERBANG EMAS” Flores Timur. Gerbang Emas Flores Timur ini memiliki dua goals utama yaitu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan program-program strategis sebagai berikut : 1. Revitasilisasi Pertanian (dalam arti luas) dengan fokus kegiatan pada Perluasan areal Sawah Konga, Waiula, Waiwadan, Watanpao. Pengembangan lahan kering melalui Agro Industri dan Agro Bisnis. Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budi Daya dari Hulu sampai Hilir, pengembangan ternak kecil dan unggas. 2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro. Kelompok Masyarakat Desa didampingi dan difasilitasi melalui Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro untuk mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif sesuai potensi lokal. 3. Pengembangan Pariwisata Flores Timur dengan Entri point kegiatan pada Perayaan Pekan Semana Santa (Larantuka, Wureh dan Konga). Pengembangan Obyek Wisata Waiplatin sebagai pilot proyek pariwisata Flores Timur, disusul Pantai Deri, Danau Asmara, PIP perbatasan, Pantai Oa, Pantai Rako untuk Slancar dan obyek-obyek wisata potensial lainnya. Pengembangan obyek-obyek wisata tersebut akan memicu tumbuh kembangnya sektor riil antara lain transportasi, perhotelan, rumah makan dan berkembangnya Home Industri (Pengolahan hasil pertanian) untuk memenuhi permintaan wisatawan di lokasilokasi obyek wisata. Gerbang Emas Flores Timur tersebut merupakan program unggulan daerah yang tidak berjalan sendiri, melainkan harus simultan bersamaan dengan pengembangan SDM Flores Timur yang berkualitas, dan percepatan pembangunan sarana dan prasarana daerah yang memadai. Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah tetap memainkan peran penting untuk melayani (serve), mengatur (regulate) dan memberdayakan masyarakat (empower), sehingga Birokrasi Pemerintahan Daerah yang akuntabel, juga merupakan faktor yang sangat penting bagi pelaksanaan program-program GERBANG EMAS Flores Timur menuju masyarakat Flores Timur yang maju, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing. Dengan demikian maka Gerbang Emas Flores Timur harus berjalan simultan ditopang oleh tiga pilar strategis lainnya yaitu: 1. Pengembangan SDM Flores Timur yang berkualitas (cerdas dan sehat); 2. Pembangunan sarana prasarana daerah yang memadai; dan 3. Penataan dan pengembangan birokrasi pemerintahan yang akuntabel.
Halaman
VII-5
Gambar 7.1 Skema Gerbang Emas Flores Timur
Revitasilisasi Pertanian (luas) Perluasan Areal Sawah Konga, Waiula, Waiwadan, Watanpao Pengembangan lahan kering melalui Agro Industri dan Agro bisnis Pengembangan Perikanan Tangkap dan Budi Daya dari Hulu sampai Hilir
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro
Pengembangan Pariwisata Flores Timur Entri point pada Upacara Pekan Semana Santa Obyek Wisata Waiplati sebagai pilot proyek Pantai Deri, Danau Asmara
SDM Flores Timur yang Berkualitas Sarana Prasarana Daerah yang memadai
Birokrasi Pemerintahan yang akuntabel
Halaman
VII-6
Selanjutnya keterkaitan masing-masing misi, sasaran misi, kebijakan dan program, seperti diuraikan pada Tabel 7.3. Tabel 7.3 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2011-2016 Strategi dan arah kebijakan No
Sasaran
1
2
Strategi
Arah Kebijakan
3
4
Capaian Kinerja Indikator Kinerja (outcome) 5
Kondisi Awal 6
Kondisi Akhir 7
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
8
9
10
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Semua SKPD Lingkup Pemkab Flores Timur
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Bidang Statistik
Bappeda dan BPS
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen dan arsip daerah
Bidang Kearsipan
Kantor Pusat Data dan Kearsipan
Misi 1 : Mengembangkan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip Good Governance dan Clean Government 1.1.1
Meningkatn ya Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Flores Timur melalui pemanfaatan berbagai kebijakan dan sumber daya yang potensial
Reformasi Birokrasi dan Jumlah kasus pelanggaran Tata Kelola disiplin pegawai Pemerintahan yang Jumlah aparatur terhadap akuntabel kebutuhan aparatur Jumlah aparat yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya Rasio ketersediaan ruangan dan perlengkapan gedung terhadap jumlah aparat % ketersediaan peralatan kerja dari aspek kualitas dan kuantitas sesuai kebutuhan Data pembangunan Sesuai kebutuhan Data Potensi wilayah
Data Potensi Wilayah Pengelolaan arsip secara baku Semua dokumen penting dan vital tertata dan diarsipkan secara baik
74 kasus
15 kasus
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6232 PNS/8001 PNS 722 PNS
8001 PNS/8001 PNS 830 PNS
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,
40%
80%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
40%
80%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedia tapi belum lengkap dan akurat ada 50%
Tersedia, lengkap dan akurat
Belum di arsipkan secara baik
Diarsipkan secara baik dan tepat
ada 80%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
Halaman
VII-7
Strategi dan arah kebijakan No
Sasaran
1
2
Strategi
Arah Kebijakan
3
4
Capaian Kinerja Indikator Kinerja (outcome) 5 rasio jumlah masalah yang diselesaikan terhadap jumlah masalah di kecamatan Cakupan pmbinaan kepala desa/kelurahan Sistem informasi manajemen pemda cakupan pengendalian kebijakan KDH Ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian agenda sidang
Jumlah Perda Inisiatif Jumlah SKPD yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan % SKPD yang memiliki SOP dalam pelayanan Tersedianya Dokumen Rencana Induk pengembangan PNS daerah SKPD yang menerapkan sistem on line dalam pelayanan publik
Kondisi Awal 6 0,6
Kondisi Akhir 7 1
90%
100%
belum tersedia belum tertata
ada
Belum tepat waktu Sesuai keputusan Bansmus 3 perda 6 SKPD
Tepat waktu Sesuai keputusan Bansmus
7 SKPD
14 SKPD
Belum ada
Tersedia Dokumen RIP PNSD
Belum ada
10 SKPD (PU, Dinkes, Diknas, Perhub, RSUD, PM & PTSP,
tertata
8 perda 13 SKPD
Program Pembangunan Daerah 8 program administrasi perkantoran
Program koordinasi dan pengendalian kebijakan pemerintah daerah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Program Pendidikan Kedinasan,
Bidang Urusan 9
10 Kecamatan
Setda
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
SKPD Penanggung Jawab
Badan Kepegawaian Daerah/ Bag.Organisasi RSUD
Bidang Komunikasi dan Informasi
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, HUMAS
Halaman
VII-8
Strategi dan arah kebijakan No
Sasaran
1
2
Strategi
Arah Kebijakan
3
4
Capaian Kinerja Indikator Kinerja (outcome) 5
Jumlah jaringan internet yang terpasang di SKPD dan wilayah sistem informasi dan komunikasi yang memadai
Kerjasama penyebarluasan informasi/jumlah perda
1.1.2
Terwujudny a kelembagaa n dan
Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Rasio penduduk ber akte kelahiran Rasio Pasangan berakte nikah Lama Proses perijinan Rasio pengaduan masyarakat
Struktur organisasi yang mendukung pelayanan publik
Kondisi Awal 6
Kondisi Akhir 7 Distan, Dishub, Dispenduk) 20 SKPD 18 30 SKPD 19 Kecamatan Kecamatan website Belum Optimal sesuai kebutuhan 2 Media
Web site pemda diakses di seluruh SKPD 4 Media
70%
100%
30%
60%
1, 64%
5%
3 hr 0,05
1 hr 0,00
Ada, belum Ada, Efektif efektif
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
8
9
10
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Bidang Kependuduka n dan Catatan Sipil
Dinas Penduk Capil
Program Peningkatan pelayanan perijinan
Bidang Pemerintahan
Program Pemantapan Otonomi Daerah
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan
Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu SETDA (Bagian Organisasi, Adm Pembangunan
Program Kerjasama Mas Media
3. Program Pengembangan Sumber Daya Komunikasi
Halaman
VII-9
Strategi dan arah kebijakan No
Sasaran
1
2 ketatalaksa naan pemerintah daerah yang efisien dan efektif
1.1.3
Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel sehingga memperole h status laporan pertanggun g jawaban APBD Wajar Tanpa Pengecualia n
Strategi
Arah Kebijakan
3
4
Capaian Kinerja Indikator Kinerja (outcome) 5 Uraian Tugas yang jelas dan Beban kerja yang seimbang.
Kondisi Kondisi Awal Akhir 6 7 Ada, belum Ada, dan seimbang seimbang
Program Pembangunan Daerah 8
Bidang Urusan 9 Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
SKPD Penanggung Jawab 10 dan Bag Pemerintahan Umum).
% SKPD yang menerapkan penganggaran yang tepat sasaran dan tepat waktu secara terintegrasi dengan hasil yang terukur % SKPD yang melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai standar
30%
90%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,
80%
100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Semua SKPD Lingkup Pemkab Flores Timur
% SKPD yang menerapkan sistem Informasi Keuangan Daerah yang online dan terintegrasi % aset daerah yang diinventarisir dan digunakan secara tepat % kasus yang diselesaikan
0%
60%
IRDA
80%
100%
80%
100%
8,1%
50%
Program peningkatan system pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Penanganan Pengaduan Masyarakat Program percepatan wilayah bebas korupsi 2. Peningkatan sumberdaya pemeriksa
% SKPD wilayah bebas korupsi
DPPKAD
DPPKAD
IRDA
Halaman
VII-10
Strategi dan arah kebijakan No
Sasaran
1
2
1.1.4
Meningkatn ya pembangun an dan pembinaan hukum di daerah;
1.1.5 Terwujudnya integrasi dan sinergisitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pembanguna n di daerah
Strategi
Arah Kebijakan
3
4
Capaian Kinerja Indikator Kinerja (outcome) 5 % penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tingkat provinsi dan regional, serta BPK dan BPKP % draf produk hukum dari SKPD sesuai ketentuan Peraturan Perundang‐ undangan Penurunan Pelanggaran Hukum Persentase desa sadar hukum
Meningkatkan peranserta aktif masyarakat dalam pembangunan melalui pemanfaatan lembaga sosial masyarakat
Ketersediaan Dokumen Perencanaan % SKPD yang menerapkan perencanaan yang konsisten
Kondisi Awal 6 68%
Kondisi Akhir 7 80%
30%
90%
13 kasus
9 Kasus
10%
50%
Ada , belum lengkap
Ada, dan lengkap
62%
100%
% SKPD yang menyampaikan laporan secara tepat waktu
Program Pembangunan Daerah 8 Program peningkatan sistim pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah
Program Penataan Peraturan Perundang‐undangan
Program peningkatan Advokasi hukum Program peningkatan kesadaran hukum
Program Perencanaan Pembangunan Daerah,
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
9
10
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Bidang Perencanaan Pembangunan
SETDA (Bagian Hukum)
Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya,
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Halaman
VII-11
Strategi dan arah kebijakan No
Sasaran
1
1.2.1
Strategi
Arah Kebijakan
2
3
4
Meningkatn ya kualitas penataan database penduduk dan penyelengg araan sistem administrasi kependuduk an Meningkatny a peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
Mengembangka n database penduduk melalui kebijakan e‐KTP
Capaian Kinerja Indikator Kinerja (outcome)
Kondisi Awal 6
Kondisi Akhir 7
Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk
70%
100%
Rasio penduduk ber akte kelahiran
30%
60%
Rasio Pasangan berakte nikah
1, 64%
5%
Cakupan patroli petugas satpol pp dan operasi penertiban penurunan pelanggaran perda Jumlah pol pp
100 kali
5
1.3.1
Meningkatkan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
9
10
8 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penataan Administrasi Kependudukan
Dinas Kependuduka n dan Capil
50 kali
Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
13 kasus
3 kasus
4,05
10/ 10.000 penduduk
Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertipan, ketentraman, keindahan di kabupaten
73 kasus
30 kasus
Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Pencegahan tindak kriminal
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Badan Kesbangpol dan Pol PP
Jumlah kasus sengketa tanah di masyarakat Jumlah kasus kriminal di masyarakat
16 kasus
8 kasus
48
20
Program Kemitraan Pengembangan Wasbang dan tanas
Halaman
VII-12
Strategi dan arah kebijakan No
Sasaran
1
2
2.2.
Meningkatn ya peran dan fungsi partai politik
Strategi
Arah Kebijakan
3
4
Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan politik
Capaian Kinerja Indikator Kinerja (outcome)
Kondisi Awal 6 5 konflik
Kondisi Akhir 7 0
cakupan pelayanan korban bencana
90%
100%
Jumlah kasus pelanggaran pemilu Proses konsolidasi demokrasi dan kapasitas organisasi politik serta kemasyarakatan Keterlibatan masyarakat dalam pemilu meningkat
1
0
1 kecamatan
19 kecamatan
80%
90%
Baik
Baik
5 Jumlah konflik antar umat beragama, demokrasi, dan politik masyarakat
Adanya peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan tahapan‐ tahapan pembangunan politik
Program Pembangunan Daerah 8 Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Program Pendidikan Politik Masyarakat
SKPD Penanggung Jawab
Bidang Urusan 9
10
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Badan penanggulang an bencana daerah
Bidang Pendidikan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Badan Kesbang polinmas
Misi 2 : Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarkat Flores Timur 2.1.1 .
Menurunnya proporsi penduduk Flores Timur yang buta aksara;
Penyediaan layanan dan akses pendidikan yang bermutu, berdaya saing
Meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan yang bermutu
Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A
6.290,00
6.808,00
114,33%
100,00%
Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B
100,68%
100,00%
Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan thn.
Halaman
VII-13
Strategi dan arah kebijakan No
Sasaran
1
2
2.1.2
2.1.3
Menurunnya proporsi anak usia sekolah yang tidak bersekolah Meningkatn ya rasio tenaga
Strategi
Arah Kebijakan
3 melalui pemanfaatan berbagai regulasi nasional, serta berbagai sumber daya potensial baik nasional maupun lokal.
4
Capaian Kinerja Indikator Kinerja (outcome)
Kondisi Awal 6 117,72%
Kondisi Akhir 7 100,00%
95,83%
98,33%
81,18%
91,18%
100,40%
100,00%
Angka Melanjutkan Ke SMA Porsentase Ruang Kelas Kondisi Baik : SD/MI/SDLB SMP/MTs
122,55%
100,00%
64,06%
100,00%
80,96%
100,00%
Angka Melek Huruf Angka putus sekolah (APS) SD/MI Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MI Jumlah Perpustakaan Sekolah
32,43 0,33%
60,00 0%
1,37%
0%
1,58%
0%
62 Bh
100 Bh
Rasio Siswa SMP/MTs/Kelas
26,34
40,00
Rasio Siswa SMA/SMK/MA per Kelas
28,85
40,00
Rasio Siswa/Sekolah
108,00
100,00
Rasio Murid SD/MI/Kelas Rasio Murid SMP/MTs per Kelas
17,52 26,34
40,00 40,00
5 Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/Paket C Angka partisipasi murni SD/MI/Paket A Angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B Angka Melanjutkan Ke SMP
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
8
9
10
Program Pendidikan Non Formal
Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 1. Program Pendidikan Menegah 2. Program Pendidikan Luar Biasa
Bidang Perpustakaan
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Bidang Pendidikan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Halaman
VII-14
Strategi dan arah kebijakan No
Sasaran
1
2 pendidikan dan fasilitas pendidikan terhadap peserta pendidikan
2.1.4
2.1.5
2.2.1
Meningkatka n rasio guru yang bersertifikasi Meningkatn ya apresiasi peserta pendidikan terhadap budaya Lamaholot
Meningkatn ya proporsi penduduk yang memperole h pelayanan kesehatan;
Strategi
Arah Kebijakan
3
4
Pengelolaan kekayaan Budaya Lamaholot dan kearifan lokal
Penyediaan layanan dan akses kesehatan yang bermutu baik sarana, prasarana serta jaminan kesehatan yang memadai dan
Meningkatkan upaya revitalisasi nilai‐nilai budaya Lamaholot dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan Flores Timur
Meningkatkan akses dan Pelayanan Kesehatan bermutu
Capaian Kinerja Indikator Kinerja (outcome)
Kondisi Awal 6 28,85
Kondisi Akhir 7 40,00
11,39
40,00
10,41
21,00
9,38
21,00
505 Orang
700 Orang
2 kali
5 kali
Tidak ada 0,29%
ada 0,50%
Cakupan puskesmas
0,01%
0,50%
Cakupan puskesmas pembantu
18,58%
30%
5 Rasio Murid SMA/SMK/MA per Kelas Rasio Siswa SD/MI terhadap Guru Rasio Siswa SMP/MTs terhadap Guru Rasio Siswa terhadap SMA/SMK/MA/Guru Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D‐IV:
Jumlah festival seni dan budaya bagi peserta pendidikan
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya sekolah Jumlah kebijakan Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
8
9
10
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Program Peningkatan seni dan Budaya, Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Bidang Kebudayaan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Puskesmas/puskesmas Pembantu dan jaringannya Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Bidang Kesehatan
Dinkes/ RSUD
Dinkes
Halaman
VII-15
Strategi dan arah kebijakan No
Sasaran
1
2
2.2.2
Menurunny a proporsi ibu hamil dan anak yang meninggal saat melahirkan
Strategi
Arah Kebijakan
3 terjangkau dengan memanfaatkan kemitraan yang efektif dengan Pemerintah Pusat, provinsi
4
Meningkatkan kualitas hidup sehat dengan memanfaatkan kearifan lokal dan budaya daerah
Capaian Kinerja Indikator Kinerja (outcome)
Kondisi Awal 6 ‐
Kondisi Akhir 7 ‐
0,16
0,30
39,60
40,90
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
8,54%
100%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit
2,60
3,00
Rasio tenaga medis per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Jumlah Perda Angka kelangsungan hidup bayi Angka usia harapan hidup
2,60
3,00
0,42
0,80
1,00 80%
1,00 100%
69,00
72,00
42,24%
80%
68,14%
90%
5 Rasio rumah sakit per satuan penduduk Rasio dokter per satuan penduduk
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan
Program Pembangunan Daerah
SKPD Penanggung Jawab
Bidang Urusan
8 Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Puskesmas/puskesmas Pembantu dan jaringannya Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Manajemen Pelayanan Kesehatan
9
10
RSUD
Dinas Kesehatan,
Program peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak,
Halaman
VII-16
Strategi dan arah kebijakan No
Sasaran
1
Strategi
2
3
Arah Kebijakan 4 Revitalisasi KB
Capaian Kinerja Indikator Kinerja (outcome) 5 Jumlah peserta KB Aktif
Kondisi Awal 6 17.724,00
Kondisi Akhir 7 30.845,00
Cakupan peserta KB aktif
60,70%
70%
Persentase rumah sehat
70,39%
90%
2.2.3
Meningkatn ya kualitas
Meningkatkan kualitas budaya
Program Pembangunan Daerah 8 1. Program KB; 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja; 3. Program Pelayanan Kontrasepsi; 4. Program Pembinaan peran serta masyarakat dlm pelayanan KB/KR nyg Mandiri; 5. Program Promkes ibu,bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat; 6. Program Promkes ibu,bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat; 7. Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR; 8. Program peningkatan penanggulangan narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS; 9. Program pengembangan bahan informasi ttg pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; 10. Program penyiapan tenaga pendamping klpk bina keluarga; 11. Program pengembangan model operasional BKB‐ Posyandu‐PADU. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
SKPD Penanggung Jawab
Bidang Urusan 9 Bidang Keluarga Berencana
10 KB dan Pemberdayaa n Perempuan
Halaman
VII-17
Strategi dan arah kebijakan No 1
2.2.5
Sasaran 2 kesehatan lingkungan
Strategi
3 program hidup bersih dan sehat serta makanan yang bergizi, melalui pembangunan puskesmas disetiap kecamatan, puskesmas berfungsi PONED, perbaikan gizi masyarakat, perbaikan lingkungan permukiman, pengadaan air baku dan air bersih bagi kebutuhan domestik secara merata di setiap desa Menurunnya Meningkatkan proporsi kualitas hidup Balita sehat dengan berstatus gizi memanfaatkan buruk dan kearifan lokal gizi kurang dan budaya daerah
Arah Kebijakan 4
Capaian Kinerja Indikator Kinerja (outcome) 5
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan kunjungan bayi Cakupan desa/kelurahan universal child immunization Rasio posyandu persatuan balita
Kondisi Awal 6
Kondisi Akhir 7
0,99%
100%
61,94% 0,96%
80% 100%
39,60
40,90
Program Pembangunan Daerah
SKPD Penanggung Jawab
Bidang Urusan
8 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
9
10
Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita
Bidang Kesehatan
Dinas Kesehatan, BPMD dan KB
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Halaman
VII-18
Strategi dan arah kebijakan No
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Capaian Kinerja Indikator Kinerja (outcome)
Kondisi Akhir 7 80%
45%
60%
1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; 2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Jumlah Sarana sosial
4
8
Jumlah institusi yang menangani masalah sosial Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
2
4
60%
90%
Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, 2. Program Pembinaan Anak Terlantar 3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 4. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial 5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 2.3.1
2 3 4 Meningkatn Fasilitasi Meningkatkan daya ya proporsi perlindungan saing dan Perlindunga masalah bagi tenaga kerja tenaga kerja tenaga kerja yang dapat diselesaikan
5 rasio masalah tenaga kerja yang diselesaikan
2.3.2
Meningkatn ya proporsi tenaga kerja yang terlatih dan bersertifikas i
Jumlah tenaga kerja yang terlatih dan bersertifikasi
2.3.3
Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui sarana dan kesempatan pelatihan yang berkualitas Meningkatny Memberikan a proporsi pelayanan, penyandang perlindungan masalah dan santunan sosial yang bagi penyandang memperoleh masalah pelayanan; kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas kelembagaan sosial negara maupun swasta.
Meningkatkan kualitas Pelayanan bidang sosial melelaui rehabilitasi dan pemberdayaan sosial masyarakat
Program Pembangunan Daerah
Kondisi Awal 6 60%
8 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
9 Bidang Ketenaga‐ kerjaan
10 Dinas Sosial Nakertrans
Bidang Sosial
Dinas Sosial Nakertrans
Halaman
VII-19
Strategi dan arah kebijakan No
Sasaran
1 2 2.3.4 Tertanganin ya korban bencana alam
Strategi
Arah Kebijakan
3 Penanganan bencana alam yang handal melalui maenejemen mitigasi yang terintegrasi baik di daerah maupun nasional
4
Capaian Kinerja Indikator Kinerja (outcome) 5 Transmigrasi berswakarsa
Kondisi Awal 6 5
Kondisi Akhir 7 10
Program Pembangunan Daerah 8 1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, 2. Program Transmigrasi Lokal
Bidang Urusan 9 Bidang Transmigrasi
SKPD Penanggung Jawab 10 Dinas Sosial Nakertrans
Misi 3 : Meningkatkan pengembangan infrastruktur strategis penunjang aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan yang berbasis tata ruang dan mitigasi bencana alam. Strategi dan arah kebijakan No
Sasaran
1 3.1.1 .
2 Meningkatn ya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan
3.1.2 .
Tersedianya sarana prasarana perhubunga n yang handal dan terintegrasi
Strategi
Arah Kebijakan
3
4 Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan
Meningkatkan pembangunan jaringan jalan, Jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat
Capaian Kinerja Indikator Kinerja (outcome) 5 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
Jumlah Terminal Jumlah Pelabuhan laut
Kondisi Awal 6 35,10%
Kondisi Akhir 7 77,31%
5 buah
10
21 JTP
30 JTP
96,29%
100%
0%
90%
Proporsi Pelabuhan Laut dalam keadaan baik Proporsi Terminal dalam keadaan baik
Program Pembangunan Daerah 8 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
SKPD Bidang Urusan Penanggung Jawab 9 Bidang Pekerjaan Umum
10 Dinas PU Tamben
Bidang Perhubungan
Dinas Hubkominfo
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Halaman
VII-20
3.2.1 .
Meningkatn ya infrastruktu r sumber daya air dan irigasi yang handal.
Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya air melaui pembangunan jaringan irigasi dan pengelolaan potensi
3.2.2 .
Terlaksanan ya konservasi dan pendayagun aan sumber daya air serta pengendalia n daya rusak air
Meningkatkan pengendalian banjir dan pengamanan pantai
3.3.1 .
Meningkatn ya proporsi rumah tangga yang dilayani listrik
3.4.1 .
Meningkatn ya akses masyarakat
Meningkatkan Pelayanan Angkutan Orang dan Barang Optimalisasi infrastruktur sumber daya air dan irigasi
Meningkatkan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai,
Jumlah Mobil desa
14 unit
38 unit
Jumlah Kapal desa
2 Unit
8 Unit
21,08 %
58%
Proporsi/Luas daerah irigasi teknis Kabupaten dalam kondisi baik
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan,
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Bidang Pekerjaan Umum
Dinas PU TAMBEN
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya,
Lingkungan Hidup
Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Dinas PU Tamben
Panjang talud pengaman banjir dan pantai
35.000 m
160.000. m
1. Program Pengendalian Banjir 2. Program Pembangunan Drainase dan Gorong‐gorong
Bidang Pekerjaan Umum
Meningkatkan Optimalisasi kualitas cakupan layanan infrastruktur, energi dan distribusi dan ketenagalistrikan energi dan ketenagalisterikan melalui pemanfaataan sumber daya alam yang potensial
Rasio Rumah tangga pengguna listrik/Elektrifikasi
75%
95%
Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Dinas PU Tamben
Meningkatkan ketersediaan sarana dan
Rasio Rumah tangga pengguna air bersih
44,08 %
75%
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah
Bidang Pekerjaan Umum
Dinas PU TAMBEN
Optimalisasi ketersediaan dan pengelolaan sarana
Halaman
VII-21
terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman dan fasilitas umum
3.4.2 .
Terwujudnya Pembanguna n berbasis Tata Ruang dan pelestarian lingkungan hidup dalam rangka meningkatka n upaya pencegahan dan penanggulan gan bencana
prasarana air minum di wilayah rawan air minum dan wilayah terisolir Meningkatkan Pemberdayaan Komunitas Permukiman Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat
dan prasarana permukiman
Meningkatkan Fungsi/ Peran hierarki ruang daerah
Bertambahnya jumlah pusat pertumbuhan wilayah
Mengendalikan fungsi dan luas kawasan
Terkendalinya fungsi dan luas kawasan lindung dan Budidaya
Mengendalikan Penataan Ruang daerah yang terintegrasi dengan kebijakan penataan Ruang nasional dan
Menyediakan dokumen Penataan Ruang daerah yang terintegrasi dengan kebijakan penataan Ruang nasional dan Propinsi
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Persentase rumah layak huni
89,84 %
90,07 5%
Program Pengembangan Permukiman
Proporsi sarana dan prasarana dasar pemukiman Jumlah TPA
60%
80%
2 (Tidak layak) 0
3
1. Program Lingkungan Sehat Perumahan 2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan
1
56 buah 5 pusat pertumbuh an wilayah
72 buah 6 Pusat pertumbuha n wilayah
Luas RTH
Luas hutan lindung : 44.363,78 km² 11,4 km²
Luas hutan lindung : 44.681,98 km ² 1682,9 km²
Jumlah Produk Tata Ruang Daerah
RTRW : 1 RDTR : 2
Revisi RTRW RTBL, RTRK Kecamatan : 8 IKK
Jumlah Unit Pengolahan Sampah yang berfungsi secara baik Jumlah TPS Jumlah pusat‐pusat pertumbuhan wilayah
Luas Kawasan lindung
1. Program pemanfaatan ruang 2. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Daerah Cepat Tumbuh Program pengendalian pemanfaatan ruang
1. Program Pengelolaan RTH, 2. Program Perlindungan dan konservasi SDA Program Perencanaan Tata Ruang
Bidang Perumahan
Dinas PU TAMBEN
Bidang Lingkungan Hidup
Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Bidang Penataan Ruang
Dinas PU TAMBEN dan Bappeda
Bidang Penataan Ruang Lingkungan Hidup
Bappeda dan kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Bidang Penataan Ruang
Dinas PU TAMBEN, Bappeda
Halaman
VII-22
Propinsi
Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang; Pencegahan dan penanggulangan bencana alam,
Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang;
Organisasi masyarakat bidang penataan ruang
2 organisasi
4 Organisasi
Program Pemanfaatan Ruang,
Bidang Penataan Ruang
Dinas PU TAMBEN, Bappeda
Meningkatkan peran Badan Koordinasi Penataan Kecamatan dan Ruang tingkat Kecamatan Desa/Kelurahan dalam dan Keluahan/desa koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang.
Belum ada
19 BKPR Kecamatan
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Bidang Penataan Ruang
Dinas PU TAMBEN, Bappeda
Meningkatnya koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam
Belum memadai
Memadai
Program pencegahan Dini dan Penenggulangan Korban Bencana Alam
Bidang Pemerintahan
Badan Koordinasi Penanggula ngan Bencana Daerah
Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam
Misi 4 : mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan manusia dan masyarakat Flores Timur melalui gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat Strategi dan arah kebijakan No
Sasaran
1 4.1.1 .
2 Meningkatnya jumlah dan proporsi UMKM yang memperoleh kredit;
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
3
4
5
Menumbuhkan dan meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM melalui kerjasama perbankan, lembaga keuangan mikro, pelaku bisnis
Optimalisasi 1. Jumlah UKM non kelembagaan koperasi BPR/LKM UKM dan keuangan mikro 2. Rata‐rata Jumlah Dana dalam pengembangan yang diserap per perekonomian UMKM (Rp) masyarakat 1. Jumlah Koperasi Aktif
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah
Kondisi Awal 6
Kondisi Akhir 7
413
454
5.000.000,‐
20.000.000,‐
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
101
149
Program Pengembangan
8
Bidang Urusan 9 Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
SKPD Penanggung Jawab 10 Dinas Koperasi dan UKM
Halaman
VII-23
Strategi dan arah kebijakan No
Sasaran
1
2
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
3
4
5
dan pihak swasta
4.2.1 .
Meningkatny a produksi dan produktivitas pertanian dan komoditas unggulan daerah
Meningkatkan produksi, produktivitas komoditas unggulan melalui penyuluhan, diversifikasi pertanian, penyediaan sarana prasarana yang inovatif dan tepat guna berbasis nilai‐nilai lokal
Meningkatkan pendapatan usaha tani dan nelayan melalui kelembagaan usaha ekonomi produktif masyarakat
Upaya peningkatan pendapatan petani melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan optimalisasi potensi lahan
Capaian Kinerja Kondisi Awal 6
Kondisi Akhir 7
2. Jumlah Dana yang 2.800.000. diserap UMKM melalui 000 Koperasi 1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya (KW/HA):
9.080.000.0 00
‐ Padi ‐ Jagung
26,89 23,03
40,36 34,55
‐ Kacang Hijau ‐ Kacang Tanah ‐ Ubi Kayu ‐ Ubi Jalar Jumlah produksi hasil ternak kecil dan Unggas
9,17 12,62 74,96 64,06 2.466.996 Kg
13,76 18,93 112,44 96,09 3.973.121 Kg
Prosentase Pemasaran Hasil Pertanian
22,70%
72,70%
Prosentase Pemasaran Hasil Peternakan
4,24%
54,24%
Prosentase pengendalian Hama/Penyakit tanaman Jumlah Penyakit ternak
26,68%
100,00%
Jumlah Kasus Penyakit Ternak Menular yang mendapat pelayanan
568 kasus
Program Pembangunan Daerah 8
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
9
10
Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.
Bidang Pertanian
Dinas Pertanian dan Peternakan,
2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan 2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan. 1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyekit Tanaman dan Ternak
Halaman
VII-24
Strategi dan arah kebijakan Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
3
4
5
No
Sasaran
1
2
Mendorong sektor perikanan dan kelautan menjadi sektor unggulan daerah melalui potensi sumber daya alam ramah lingkungan
4.2.2 .
Meningkatny a investasi yang
Peningkatan pendapatan masyarakat nelayan melalui optimalisasi hasil laut
Mengembangkan sektor perikanan dan kelautan secara optimal dalam memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Flores Timur
Pemanfaatan potensi sumber daya kelautan melalui pengembangan aneka usaha dan pengelolaan kehutanan yang berwawasan lingkungan Meningkatkan pelaksanaan kebijakan investasi di Flores
Capaian Kinerja Kondisi Awal 6
Kondisi Akhir 7
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
9
10
8
Jumlah Alsintan
271 unit
542 unit
1. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
1. Jumlah Produksi Perikanan Laut dan Perikanan Darat
39.674,93 Ton
79.349,86 Ton
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir,
Bidang Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
2. Konsumsi Ikan
75,19 %
87,69 %
1.Cakupan Bina Kelompok 15,41 % Nelayan
27,91 %
Program Pengembangan Budi Daya Perikanan
Jumlah Produk Olahan
3 jenis
10 Jenis
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
1.Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
22,78%
35,28 %
Program Pengembangan Perikanan Tangkap,
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Kehutanan
Bidang Kehutanan
Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan yang optimal dan ramah lingkungan
Prosentase Pengembangan Usaha Non Kayu sekitar Hutan
0,03%
5,03%
Luas lahan rehabilitasi hutan dan lahan kritis
4.710 Ha
7.583 Ha
Program Rehabilitas Hutan dan Lahan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka
1.Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)
13
23
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Bidang Penanaman Modal
Kantor PTSP dan Penanaman Modal
Halaman
VII-25
Strategi dan arah kebijakan No 1
Sasaran 2 mendorong penciptaan lapangan kerja
4.2.3 .
Meningkatny a pengembang
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
3
4
5
Timur serta kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien di bidang investasi melalui regulasi kebijakan daerah Meningkatkan promosi potensi sumber daya lokal di Flores Timur melalui kerjasama investasi antarpemerinta daerah, pusat dan sektor swasta; Memfasilitasi perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus serta penyediaan promotion and business centre yang representatif Mengembangkan produk wisata yang unik, tradisional dan
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
9
10
Kondisi Akhir 7
82.696.540 .000
127.175.706 .666
1. Rasio daya serap tenaga kerja
40,3 %
42,65 %
Program Peningkatan Iklim Investasi
Master plan pengembangan kawasan ekonomi khusus
Tidak ada
ada
Program perencanaan bidang ekonomi
Jumlah Obyek Pariwisata
50 Obyek
50 Obyek
1. Program Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Pariwisata,
mempertahankan 2.Jumlah nilai investasi keberadaan investasi berskala nasional yang ada serta (PMDN/PMA) menarik investasi baru
Optimalisasi potensi wisata unggulan dalam upaya
Capaian Kinerja Kondisi Awal 6
8
Dinas HUBPAR KOMINFO
Halaman
VII-26
Strategi dan arah kebijakan No
Sasaran
1
2 an industri pariwisata daerah untuk mendorong tumbuh‐ kembangnya sektor ril masyarakat
4.2.4 .
Meningkatny a volume perdagangan komoditas unggulan daerah melalui ekspor baik dalam maupun luar negeri.
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
3
4
5
mencerminkan jati diri masyarakat Flores Timur berbasiskan potensi yang berakar pada alam dan budaya Lamaholot;
peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah
Penataan Larantuka menuju kota wasata rohani (ziarah) internasional dengan memperkuat kerja sama kemitraan dan promosi wisata
Mendorong perdasagangan ekspor (hasil perkebunan, peternakan dan perikanan) dari Flores Timur, penggunaan produk dalam negeri serta peningkatan sarana dan prasarana perdagangan melalui kerjasama kemitraan antardaerah dan sektor swasta
Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional
Capaian Kinerja Kondisi Awal 6
Kondisi Akhir 7
Program Pembangunan Daerah 8
1. Jumlah Kunjungan Wisata
41.952 Orang
67.563 Orang
2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
jumlah mitra pariwisata yang terbentuk
49 Mitra
99 Mitra
Program Pengembangan Kemitraan,
Jumlah produk yang diekspor
27.022.9 Ton
43.520.64 Ton
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Jumlah Pasar Daerah/Desa
160 Unit
190 Unit
2. Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri
Persentase perlindungan terhadap konsumen dan produsen
75%
100%
3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
9
10
Bidang Perdagangan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Halaman
VII-27
Strategi dan arah kebijakan No
Sasaran
1
2
4.2.5 .
Meningkatny a produksi dan produktivitas sektor industri kecil dan Menengah di Kabupaten Flores Timur
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
3
4
5
Meningkatkan pengembangan dan perlindungan pasar tradisional yang memperhatikan penataan, kenyamanan dan keamanan lingkungan melalui pembenahan regulasi pemerintah daerah Mendorong unit usaha industri kecil menengah, penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah melalui kemandirian masyarakat
Capaian Kinerja Kondisi Awal 6
Kondisi Akhir 7
Program Pembangunan Daerah
Jumlah UMKM
413
454
Prosentase Pertumbuhan Industri Rumah Tangga (Home Industri)
1,61
2,11
Cakupan Bina kelompok pengarajin
27
40
SKPD Penanggung Jawab
9
10
8
Menggalakan ogro industri untuk menigkatkan nilai tambah komoditi rakyat
Bidang Urusan
1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, 2. Program Penataan struktur Industri
Bidang Industri
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Meningkatkan pelayanan terhadap usaha IKM serta mendorong tumbuhnya industri‐industri andalan masa depan (industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi)
Halaman
VII-28
Strategi dan arah kebijakan No
Sasaran
1 4.3.1
2 Meningkatny a rasio kecukupan pangan masyarakat
4.4.1
Meningkatny a kinerja pemerintaha n desa dan berkembang nya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakart
Strategi
Arah Kebijakan
Indikator Kinerja (outcome)
3
4
5
Meningkatkan produksi dan produktivitas pangan pokok, beras, jagung, kacang‐ kacangan dan ubi‐ubian melalui program daerah, provinsi dan nasional
Meningkatkan ketersediaan, Akses, kualitas, keragaman dan keamanan pangan
Mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif masyarakat desa melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat desa Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam rangka penguatan daya saing desa Meningkatnya frekuensi keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan
Penguatan usaha ekonomi produktif masyarakat desa melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat desa Mewujudkan Desa Membangun, melalui penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa Meningkatkan partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan
1.Ketersediaan Bahan Pangan ‐ Padi ‐Jagung ‐ubi kayu ‐Ubi Jalar ‐Kedelai ‐ Kacang Tanah ‐Kacang Hijau ‐Sorgum 1. Persentase LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) aktif 2. Jumlah LSM
Capaian Kinerja Kondisi Awal 6
Kondisi Akhir 7
14,335 30,464 23,054 720 2 1,755 516 32 9,2 %
21,503 45,696 34,581 1,08 11 2,633 774 176 70%
63
Program Pembangunan Daerah 8
SKPD Penanggung Jawab
Bidang Urusan 9 Bidang Ketahanan Pangan
10 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Bidang Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
Badan Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan. 2. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
98
Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Belum Memadai
Memadai
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Bidang Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
1. PKK Aktif 2. Posyandu Aktif
230 530
250 795
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa
Bidang Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
Badan KB dan Pemberdaya an Perempuan
Halaman
VII-29
Misi 5 : : Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak Strategi dan arah kebijakan No
Sasaran
1 5.1.1 .
2 Meningkatn ya pemberday aan perempuan dan anak untuk menjelmaka n keadilan dan kesetaraan gender serta perlindunga n terhadap anak
5.1.2 .
Strategi
Arah Kebijakan
3
4
Capaian Kinerja Indikator Kinerja (outcome) 5 Persentase perempuan di lembaga pemerintahan
Mendorong kemandirian kaum perempuan melalui program‐ program Pelatihan ketrampilan
Optimalisasi pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian Persentase jumlah tenaga kerja perempuan berusaha; Partisipasi perempuan di lembaga swasta
Meningkatkan perlindungan terhadap Perempuan danAnak dengan memanfaatkan berbagai regulasi pemerintah. Meningkatn Meningkakan ya peran kualitas sarana pemuda dan prasarana dan aktivitas prestasi kepemudaan olahraga dalam rangka dalam perwujudan pembangun pemuda mandiri an kualitas melalui hidup dan partisipasi kehidupan masyarakat masyarakat; Meningkatkan kuantitas dan kualitas
Rasio KDRT Partisipasi angkatan kerja perempuan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Peningkatan peran dan keterlibatan pemuda dalam kegiatan olahraga dan kepemudaan
Kondisi Awal 6
Kondisi Akhir 7
3,82
4,00
3,86
4,00
Program Pembangunan Daerah 8
9 Program Peningkatan Peran Serta Bidang dan Kesetaraan Jender dalam Pemberdayaa Pembangunan n perempuan dan perlindungan anak
SKPD Penanggung Jawab 10 BPMD dan KB
0,0041 95,45
0,001 96,00
100%
100%
Jumlah organisasi pemuda
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Program Peningkatan dan pembinaan peran serta pemuda
Jumlah organisasi olahraga
Jumlah kegiatan keepemudaan Jumlah klub olahraga
Bidang Urusan
350,00
Bidang Pemuda dan keolahragaan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Program pembinaan pemasyarakatan dan pengembangan olahraga
Halaman
VII-30
Strategi dan arah kebijakan No
Sasaran
1
2
Strategi
Arah Kebijakan
3
4
olahragawan berprestasi secara berkelanjutan melalui pembinaan kelompok berprestasi
Capaian Kinerja Indikator Kinerja (outcome) 5 Jumlah gedung olahraga Lapangan olahraga
Kondisi Awal 6
Kondisi Akhir 7
Program Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung Jawab
8
9
10
1,00 0,09
Halaman
VII-31
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
8.1
Program Prioritas Pembangunan Flores Timur Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun program-program pembangunan sesuai bidang urusan pemerintahan selama periode lima tahun, dengan prioritas program beserta indikator kinerja program. Dalam perencanaan pembangunan lima tahunan daerah, ditetapkan program-program yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum sebagai implementasi urusan-urusan pemerintahan kabupaten sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Sesuai Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Program-program pembangunan daerah diklasifikasi atas program SKPD dan Program Urusan. Program SKPD merupakan Program yang wajib dilaksanakan di setiap unit kerja pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Publik sesuai tupoksi setiap SKPD. Pelaksanaan Program SKPD ini melalui kebijakan dan program pembangunan sebagai berikut : 1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan good governance and clean government, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan sasaran: a) b) c) d)
Meningkatnya kinerja aparatur; Meningkatnya disiplin aparatur; Mantapnya budaya aparatur yang profesional dan cerdas; Terlaksananya pemanfaatan aparatur Kabupaten untuk menangani program dan kegiatan strategis Flores Timur (bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan dan penyuluh lapangan) di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan sasaran: a) Meningkatnya kualitas aparatur daerah; b) Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian; c) Tertatanya regulasi manajemen sumberdaya aparatur daerah. 3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan sasaran: a) Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional setiap SKPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya; b) Terwujudnya kualitas pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat; c) Terlaksananya pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan publik di Kabupaten Flores Timur.
Halaman VIII‐ 1
4). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan sasaran: a) meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat; b) Terlaksananya upaya pemberian penghargaan kepada masyarakat dan lembaga yang berkontribusi dalam pembangunan Flores Timur. 5) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan sasaran: a) Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional SKPD; b) Terwujudnya kenyamanan dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat. 2. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan sasaran: a) Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja pada setiap SKPD; b) Tersedianya dokumen operasional SKPD yang mendukung capaian kinerja organisasi. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi pembangunan Flores Timur periode 2012-2016, perlu dirumuskan program-program prioritas pembangunan daerah berdasarkan urusan pemerintah daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Program-program prioritas tersebut, disusun berdasarkan rumusan sasaran dari kelima misi pembangunan Flores Timur periode 2012-2016. Misi Pertama Mengembangkan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip Good Governance dan Clean Government 1.
Bidang Perencanaan Pembangunan melalui kebijakan dan program sebagai berikut: a. Mewujudkan proses perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan partisipatif, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sasaran : a) Meningkatnya sinergisitas perencanaan pembangunan Kabupaten Flores Timur dengan perencanaan pembangunan Propinsi NTT dan Nasional; b) Tersedianya dokumen perencanaan makro yang pro publik. 2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan sasaran a) Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas perencanaan pembangunan ekonomi Flores Timur dengan perencanaan pembangunan ekonomi Propinsi NTT dan Nasional b) Tersedianya dokumen perencanaan /master plan pengembangan ekonomi Flores Timur 3) Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya, dengan sasaran: a) Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Flores Timur dengan perencanaan pembangunan Propinsi NTT dan Nasional
Halaman VIII‐ 2
b) Tersedianya dokumen perencanaan /master plan pembangunan bidang Sosial Budaya Flores Timur 4) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan sasaran: a) Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan SDA Flores Timur dengan perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan SDA Propinsi NTT dan Nasional b) Tersedianya dokumen perencanaan /master plan pembangunan prasarana wilayah dan SDA Flores Timur 5) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan sasaran : a) Meningkatnya koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten (PRUKAB) Flores Timur b) Tersedianya dokumen perencanaan Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten (PRUKAB) Flores Timur, dan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh lainnya. b. Meningkatkan pengendalian pembangunan dan mengembangkan sistem pengawasan, yang dilaksanakan melalui program-program : 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sasaran:
2.
a) Terkendalinya program-program pembangunan daerah; b) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; c) Menurunnya penyimpangan terhadap peraturan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. 2) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sasaran meningkatnya kualitas SDM Aparatur perencanaan dalam menyusun rencana, melaksanakan rencana, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana. Bidang Komunikasi dan Informatika melalui kebijakan dan program sebagai berikut : Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan, serta memanfaatkan IPTEK untuk peningkatan daya saing daerah melalui sinkronisasi kegiatan dan kerjasama strategis perguruan tinggi/lembaga riset, media massa bersama mitranya dengan kegiatan pemerintah daerah secara melembaga yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa, dengan sasaran: a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan publik; b. Meningkatnya peran media massa dalam penyebaran informasi secara obyektif dan bertanggungjawab; c. Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat, d. Meningkatnya transfer IPTEK untuk akselerasi pembangunan, dan e. Memberikan inspirasi perlunya pengembangan IPTEK yang bersifat terobosan dan kekinian berdasarkan fenomena hambatan pembangunan daerah.
3
Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, melalui kebijakan dan program sebagai berikut:
Halaman VIII‐ 3
a.
Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang proporsional, mengembangkan profesionalisme, menerapkan insentif berbasis kinerja dan pengadaan secara elektronik, yang dilaksanakan melalui Program Pemantapan Otonomi Daerah, dengan sasaran: 1) Tersedia dan terselenggaranya norma, standar, prosedur manual (NSPM) dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 2) Terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE); 3) Diterapkannya insentif berbasis kinerja untuk peningkatan kualitas pelayanan publik; 4) Terselenggaranya penataan struktur kelembagaan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Flores Timur; 5) Terselenggaranya pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel di seluruh tingkatan pemerintahan daerah.
b. Menyusun Rencana Induk Pengembangan PNS dan menetapkan SOP Pelayanan, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1) Program Pendidikan Kedinasan, dengan sasaran : a) Tersedianya rencana pendidikan kedinasan bagi PNS b) Meningkatnya jumlah PNS yang mengikuti pendidikan kedinasan penjenjangan 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan sasaran: a) Tersedianya rencana peningkatan kapasitas aparatur pemerintah melalui pendidikan formil, bimtek dan magang b) Meningkatnya kapasitas SDM aparatur dalam melakukan pelayanan publik 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan sasaran : a) Tersedianya dokumen rencana pengembangan karir PNS b) Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur berdasarkan kinerja PNS c.
Menata sistem hukum di daerah dan mengembangkan Program Legislasi Daerah (Prolegda), yang dilaksanakan melalui Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan sasaran: 1) Tersedianya produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan; 2) Terwujudnya sinergisitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya; 3) Meningkatnya budaya taat hukum; 4) Terwujudnya harmonisasi produk hukum kabupaten dengan pemerintah pusat dan Propinsi untuk mewujudkan kebutuhan rencana strategis dan pelayanan publik; 5) Meningkatnya produk hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kearifan lokal;
d. Meningkatkan kapasitas lembaga legislatif, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan sasaran: 1) Terwujudnya peningkatan kinerja DPRD yang akuntabel;
Halaman VIII‐ 4
2) Penguatan komunikasi pemerintahan antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai mitra kerja dalam membangun Flores Timur. e. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sasaran: a) Terwujudnya penerimaan yang sesuai dengan potensi; b) Meningkatnya penataan dan pendayagunaan aset milik Pemerintah Kabupaten Flores Timur, revitalisasi dan reorientasi BUMD dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah; c) Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran yang akuntabel menuju pencapaian status laporan pertanggungjawaban perhitungan APBD Wajar Tanpa Pengecualian; d) Terlaksananya restrukturisasi peraturan perundangan daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah; e) Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada wajib pajak dan retribusi; f) Terlaksananya optimalisasi kinerja organisasi perangkat daerah penghasil/ berkontribusi terhadap peningkatan PAD; g) Meningkatnya perolehan dana perimbangan, dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan; h) Terwujudnya penggalangan sumber-sumber pendanaan di luar APBD (non APBD) dan APBN serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah; i) Tersedianya pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUMD. 2). Program Peningkatan Sistem Pegawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan sasaran : a) Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Daerah yang akuntabel pada setiap SKPD; b) Meningkatnya kinerja pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran yang akuntabel menuju pencapaian status laporan pertanggungjawaban perhitungan APBD Wajar Tanpa Pengecualian. 4.
Bidang Statistik melalui kebijakan dan program sebagai berikut: Meningkatkan kualitas data pendukung perencanaan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan sasaran tersedianya data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju satu data pembangunan Flores Timur.
5.
Bidang Kearsipan melalui kebijakan dan program sebagai berikut: Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, yang dilaksanakan melalui Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, dengan sasaran: a. Tersedianya data kearsipan yang mendukung manajemen pemerintah daerah;
Halaman VIII‐ 5
b. Terpeliharanya data kearsipan untuk meningkatkan pelayanan kepada para pengguna arsip; c. Tersedianya arsip yang dapat memenuhi kebutuhan publik. 6.
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri melalui kebijakan dan program sebagai berikut: a.
Meningkatkan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya, yang dilaksanakan melalui Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Pencegahan tindak kriminal, dengan sasaran: 1) Terwujudnya sinergitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat; 2) Meningkatnya kuantitas dan kualitas Pol PP dan PPNS di Flores Timur; 3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam tramtibmas.
b. Meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, yang dilaksanakan melalui Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, dengan sasaran: 1) Meningkatnya kemampuan pemerintah dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana; 2) Meningkatnya peran serta dan kualitas anggota satuan Linmas dalam tanggap kebencanaan. c.
Melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik, yang dilaksanakan melalui Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan sasaran: 1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu; 2) Meningkatnya peran serta masyarakat madani (civil society).
d. Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik yang dilaksanakan melalui Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan sasaran : 1) Meningkatnya fungsi partai politik dalam pendidikan politik; 2) Pemantapan semangat kebangsaan; 3) Pengembangan kelembagaan demokrasi lokal. Misi Kedua Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM masyarakat Flores Timur 1.
Bidang pendidikan melalui kebijakan dan program sebagai berikut: a. Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan anak usia dini, yang dilaksanakan melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan sasaran: 1) Meningkatnya jumlah lembaga penyelenggara TKK dan PAUD; 2) Meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan TKK dan PAUD. b. Menuntaskan Flores Timur dari Buta Aksara; yang dilaksanakan melalui Program Pendidikan Non Formal, dengan sasaran meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH);
Halaman VIII‐ 6
c. Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Luar Sekolah (PLS), yang dilaksanakan melalui Program Pendidikan Non Formal, dengan sasaran : 1) Meningkatnya Angka Partisipasi Program Paket B; 2) Meningkatnya Angka Partisipasi Program Paket C; 3) Meningkatnya jumlah dan kualitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); 4) Meningkatnya Kegiatan Pendidikan Keterampilan Berbasis Potensi Lokal bagi Masyarakat. d. Mengembangkan Pendidikan Dasar dalam rangka Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun, yang dilaksanakan melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan sasaran: 1) 2) 3)
Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Sederajat; Meningkatnya APK SMP/MTs Sederajat; Meningkatnya APM SMP/MTs Sederajat.
e. Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat khususnya pada usia sekolah dan meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi, yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dengan sasaran: 1) Meningkatnya kelembagaan teknis perpustakaan daerah dan layanan pespustakaan keliling 2) Meningkatnya pemberdayaan perpustakaan umum Kabupaten Flores Timur; 3) Meningkatnya pemberdayaan layanan perpustakaan keliling di seluruh wilayah Flores Timur; 4) Meningkatnya koleksi bahan perpustakaan, baik di lembaga perpustakaan daerah maupun pada layanan perpustakaan keliling ke desa-desa 5) Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling oleh masyarakat Flores Timur f.
Meningkatkan Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, yang dilaksanakan melalui program-program: 1) Program Wajib belajar Pendidikan Dasar, dengan sasaran: a) Terselenggaranya SD dan SMP unggulan percontohan bertaraf regional dan nasional; b) Meningkatnya jumlah dan kualitas Sekolah Berstandar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP; c) Terselenggaranya fasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, untuk mewujudkan siswa berbudi pekerti luhur yang memiliki keseimbangan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan IPTEK. 2) Program Pendidikan Menengah, dengan sasaran: a) Terbangunnya SMA dan SMK unggulan percontohan bertaraf regional dan nasional; b) Meningkatnya jumlah dan kualitas Sekolah Berstandar Nasional (SSN) jenjang SMA dan SMK; c) Meningkatnya relevansi dan daya saing lulusan siswa SMK;
Halaman VIII‐ 7
d) Terselenggaranya fasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, untuk mewujudkan siswa berbudi pekerti luhur yang, memiliki keseimbangan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan IPTEK. g. Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Luar Biasa (PLB), yang dilaksanakan melalui Program Pendidikan Luar Biasa, dengan sasaran: 1) Meningkatnya Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK); 2) Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan PK dan PLK; 3) Meningkatnya Kompetensi Guru PK dan PLK. h. Meningkatkan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru serta Tenaga Kependidikan, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, dengan sasaran: 1) Meningkatnya jumlah guru berkualifikasi S1; 2) Meningkatnya jumlah guru yang tersertifikasi. i.
Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah, yang dilaksanakan melalui program-program; 1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dengan sasaran : a) Meningkatnya daya tampung SMP/MTs; b) Meningkatnya daya tampung SMP Terbuka, SD-SMP satu atap; c) Terlaksananya fasilitasi penyediaan buku teks pelajaran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 2) Program Pendidikan Menengah, dengan sasaran: a) Meningkatnya daya tampung SMA/SMK/MA; b) Meningkatnya fasilitasi penyediaan sumber dan media belajar SMA/SMK; c) Meningkatnya kompetensi SDM SSN dan SBI SMA/SMK; 3) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan sasaran: a) Meningkatnya jumlah sekolah terakreditasi; b) Meningkatnya pemahaman penyelenggaraan pendidikan tentang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); c) Meningkatnya wawasan pendidik tentang kurikulum; d) Meningkatnya pelayanan terhadap data/informasi; e) Meningkatnya mutu pelaksanaan Ujian Nasional/Ujian Sekolah Berstandar Nasional (UN/USBN); f) Meningkatnya peran dan kualitas pelayanan perpustakaan sekolah.
2.
Bidang Kesehatan melalui kebijakan dan program sebagai berikut: a. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat terutama kesehatan Ibu dan Anak, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, dengan sasaran a) Meningkatnya ketersediaan obat untuk penanganan kesehatan masyarakat
Halaman VIII‐ 8
b) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan yang proporsional; c) Meningkatnya pengawasan dan pengendalian peredaran sediaan makanan dan sediaan perbekalan farmasi terutama napza, narkoba dan batra; 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran: a) Meningkatnya komitmen dan kemampuan kabupaten untuk mencapai Desa Siaga dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); b) Menjamin setiap orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan atau rujukan/spesialistik yang bermutu; 3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan sasaran : a) Meningkatnya upaya promosi kesehatan masyarakat untuk mewujudkan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) b) Tertanggulanginya masalah kesehatan pada saat dan pasca bencana dan antisipasi global warming; c) Meningkatnya derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat melalui aktifitas fisik dan olahraga yang baik, benar, teratur dan terukur. b. Mengembangkan sistem kesehatan, yang dilaksanakan melalui programprogram sebagai berikut: 1) Program Manajemen Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran : a) Meningkatnya kualifikasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Larantuka dari tipe D menjadi tipe C+ b) Terwujudnya sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjangnya yang memadai di Kabupaten Flores Timur. c) Tersedianya anggaran/pembiayaan kesehatan di Kabupaten dengan jumlah mencukupi, teralokasi sesuai dengan besaran masalah dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna dan diutamakan untuk upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan (Preventif dan Promotif); d) Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Skala Kabupaten; e) Tersedianya berbagai kebijakan, standar pelayanan kesehatan kabupaten, SPM bidang kesehatan kabupaten, pedoman dan regulasi kesehatan; f) Terwujudnya sistem informasi dan Surveilance Epidemiologi Kesehatan yang evidence base, akurat diseluruh kecamatan, dan desa/kelurahan. g) Terwujudnya mekanisme dan jejaring untuk terselenggaranya komunikasi dan terbentuknya pemahaman publik tentang PHBS, pembangunan kesehatan dan masalah kesehatan global, nasional dan lokal; h) Pelayanan kesehatan di RSUD Larantuka, Jaringannya memenuhi standar mutu; i) Terwujudnya akuntabilitas dan pencapaian pembangunan kesehatan yang baik.
Puskesmas kinerja
dan
program
Halaman VIII‐ 9
2) Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya, dengan sasaran: a) Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan RSUD Larantuka; b) Peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya; c. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, yang dilaksanakan melalui Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dengan sasaran: 1) Meningkatnya sistem kewaspadaan dini terhadap peningkatan dan penyebaran penyakit akibat situasi global; 2) Meningkatnya peran kabupaten dalam upaya pengendalian, penemuan dan tatalaksana kasus HIV/AIDS, TBC, DBD, malaria, penyakit cardio vasculer (stroke, MI), penyakit metabolisme (DM) penyakit mata dan telinga, penyakit akibat kerja; 3) Setiap KLB dilaporkan secara cepat < 24 jam kepada kepala dan instansi kesehatan terdekat; 4) Setiap KLB/Wabah penyakit tertanggulangi secara cepat dan tepat; 5) Eliminasi penyakit tertentu yang berorientasi pada penguatan sistem, kepatuhan terhadap standar dan peningkatan komitmen para pihak; 6) Terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar kesehatan; d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesehatan, dengan sasaran: 1) Meningkatnya jumlah, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan (meliputi dokter, bidan desa, perawat dan sarjana kesehatan masyarakat) yang sesuai dengan standar; 2) Meningkatnya pendayagunaan aparatur kesehatan; 3) Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan; 4) Meningkatnya kecukupan obat dan perbekalan kesehatan. 5) Meningkatnya titra pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka, Puskesmas dan Jaringannya; 6) Meningkatnya jumlah, jenis dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan sesuai standar. e.
Mengefektikan Pelaksanaan Perda KIBLA, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1) Program peningkatan keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, dengan sasaran meningkatnya perlindungan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, anak dan masyarakat resiko tinggi; 2) Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan sasaran: a) Meningkatnya status gizi masyarakat; b) Meningkatnya Keluarga Sadar Gizi.
3. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melalui kebijakan dan program sebagai berikut:
Halaman VIII‐ 10
Revitalisasi Program Keluarga Berencana, yang dilaksanakan melalui Program Keluarga Berencana, dengan sasaran: a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kesertaan dalam program keluarga berencana; b. Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama (pendewasaan usia perkawinan); c. Meningkatnya ketahanan keluarga melalui peningkatan ekonomi Keluarga Pra Sejahtera dan KS I serta Pengembangan Bina Keluarga. 4. Bidang Sosial melalui kebijakan dan program sebagai berikut: a.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi PMKS dan korban bencana alam, yang dilaksanakan melalui program Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan sasaran: a) Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara mandiri dan dapat melaksanakan fungsi serta peran sosialnya secara wajar; b) Terlayaninya, terlindunginya dan tersantuninya PMKS dan korban bencana alam dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya;
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial, yang dilaksanakan melalui program Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, dengan sasaran: a) Meningkatnya partisipasi sosial potensi sumber kesejahteraan sosial (karang taruna, pekerja sosial masyarakat dan organisasi sosial) dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial; b) Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pekerja sosial secara profesional; c) Meningkatnya pemahaman tentang pembangunan kesejahteraan sosial melalui peyuluhan sosial; 5. Bidang Ketenagakerjaan melalui kebijakan dan program sebagai berikut: a.
Meningkatkan daya saing tenaga kerja yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan sasaran:
1) Pengembangan lembaga latihan kerja swasta dan pemerintah; 2) Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan; 3) Pemagangan; 4) Meningkatnya sarana dan prasarana latihan tenaga kerja berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan. b. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan, yang dilaksanakan melalui Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dengan sasaran: 1) Terlindunginya tenaga kerja melalui penyelesaian kasus hubungan industrial; 2) Pemberdayaan sarana hubungan industrial;
Halaman VIII‐ 11
3) Pengembangan sistem pengupahan; 4) Fasilitasi perlindungan tenaga kerja terhadap naskah kontrak kerja. 5) Pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja korban bencana alam; 6. Bidang Kebudayaan melalui kebijakan dan program sebagai berikut: Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai budaya Lamaholot dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan Flores Timur; yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : a. Program Pengembangan Nilai Budaya, dengan sasaran: 1) Termanfaatkannya nilai-nilai tradisional, peninggalan kesejarahan, dan kepurbakalaan bagi pengembangan budaya daerah. 2) Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah. b. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya, dengan sasaran: 1) Meningkatnya pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya Flores Timur; 2) Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sanggar-sanggar seni dan budaya Lamaholot Flores Timur dalam menunjang pengembangan pariwisata Daerah 3) Meningkatnya apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta; 4) Meningkatnya sarana dan prasarana gelar karya dan kreativitas seni budaya daerah yang representatif; 7.
Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil melalui kebijakan dan program sebagai berikut: Menata data base penduduk dan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan, yang dilaksanakan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan sasaran: a. Terpeliharanya data base penduduk Flores Timur; b. Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan di Flores Timur.
8.
Bidang Ketransmigrasian melalui kebijakan dan program sebagai berikut: Mengembangkan pemukiman dan pemberdayaan komunitas translok, yang dilaksanakan melalui Program-program sebagai berikut: a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dengan sasaran meningkatnya kemampuan penduduk pada lokasi transmigrasi lokal dan resettlement pada lokasi-lokasi baru. b. Program Transmigrasi Lokal, dengan sasaran ; 1) Terselenggaranya kerjasama bidang Ketransmigrasian antar Pemerintah daerah dengan masyarakat dalam rangka pengembangan pemukiman translok baru; 2) Terfasilitasinya pengembangan permukiman translok baru di Kabupaten Flores Timur.
Halaman VIII‐ 12
Misi Ketiga Meningkatkan pengembangan infrastruktur strategis penunjang aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan yang berbasis tata ruang dan mitigasi bencana alam. 1.
Bidang Pekerjaan Umum melalui kegiatan dan program sebagai berikut: a.
Memantapkan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa, yang dilaksanakan melalui programprogram sebagai berikut: 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran meningkatnya kondisi jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten dan non status di Flores Timur untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan, terutama penanganan jalan dari dan ke sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan, kawasan industri, dan daerah tujuan wisata; 2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan sasaran mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas barang dan orang di wilayah Kabupaten Flores Timur. 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, dengan sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan jalan dan jembatan 4) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan, dengan sasaran: a) Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan sebagai bahan masukan dalam proses sistem manajemen jaringan jalan dan Sistem Manajemen Jembatan, serta penentuan peran dan status jalan di Flores Timur; b) Tersedianya data Ruang Milik Jalan (Rumija) dan Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) pada ruas-ruas jalan kabupaten sebagai bahan informasi basis data jalan dan jembatan.
b. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan sasaran tersedianya jaringan irigasi yang handal, melalui fasilitasi pembangunan Daerah Irigasi Konga, Waikuma,Waiula, Waiwadan, Watampao dan daerah irigasi strategis lainnya, serta rehabilitasi jaringan irigasi; 2) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, dengan sasaran meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, waduk, danau/telaga, embung, dan sumber daya air lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan air baku untuk pertanian domestik dan industri. 3) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai, dengan sasaran tersedianya infrastruktur sumber daya air yang dapat mengendalikan banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai.
Halaman VIII‐ 13
c.
Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah, dengan sasaran : 1) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah
rawan air minum dan wilayah tertinggal melalui fasilitasi pengembangan sistem instalasi pengolahan air bersih dan pengembangan sistem jaringan pipa transmisi dan distribusi; 2) Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik melalui perluasan
ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah. 2.
Bidang Perhubungan melalui kebijakan dan program sebagai berikut: Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan sasaran : 1) Terlaksananya pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut untuk mendukung mobilitas ekonomi antar pulau di Kabupaten Flores Timur; 2) Terlaksananya pengembangan dan pembangunan pelabuhan Laut di Flores Timur, melalui fasilitasi pembangunan Pelabuhan Peti Kemas di Lato, dan pembangunan Jembatan penyeberangan Larantuka-Tobilota; 3) Terlaksananya pengembangan dan pembangunan bandara “Gewayan Tanah” Larantuka, sebagai bandara yang mampu mendukung mobilitas perekonomian masyarakat Flores Timur ke luar Daerah; 4) Meningkatnya perhubungan;
ketersediaan
dan
kualitas
sarana
dan
prasarana
5) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), dengan sasaran meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas LLAJ; c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan sasaran: 1) Meningkatnya kesadaran berlalu lintas dan kinerja awak kendaraan umum; 2) Meningkatnya pelayanan perijinan dan pengawasan angkutan umum; 3) Tertatanya jaringan lalu lintas angkutan barang dan penumpang dalam Kota Larantuka dan Waiwerang; 4) Meningkatnya kinerja kualitas angkutan umum antar kecamatan dan antar pulau; 5) Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Perhubungan Darat, Laut, dan Udara di Flores Timur. d. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan sasaran: 1) Meningkatnya keselamatan berlalu lintas dalam Kota Larantuka; 2) Meningkatnya keselamatan pelayaran dan penerbangan; 3) Tertibnya penyelenggaraan lalu lintas angkutan orang dan barang di Flores Timur; e. Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor, dengan sasaran meningkatnya kinerja pengujian kendaraan bermotor.
Halaman VIII‐ 14
3.
Bidang Perumahan melalui kebijakan dan program sebagai berikut: Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Permukiman, dengan sasaran : a) Terfasilitasinya penataan permukiman baru di wilayah Flores Timur, terutama permukiman Libu, Sarotari, Pamakayo dan Kalike; b) Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni, penataan kawasan kumuh, serta fasilitasi dan koordinasi pengembangan perumahan dan permukiman. 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan sasaran: a) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman; b) Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman di desa tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana. 3) Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman, dengan sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman.
4.
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral melalui kebijakan dan program sebagai berikut: Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, yang dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, dengan sasaran: a. Terjaganya pasokan energi melalui peningkatan pasokan energi listrik ke wilayah Kabupaten Flores Timur; b. Meningkatnya cakupan layanan dan distribusi energi dan ketenagalistrikan di Flores Timur, melalui peningkatan kemampuan pasokan energi, serta mengembangkan listrik perdesaan di wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau oleh jaringan listrik; c. Tersedianya energi alternatif bagi masyarakat Flores Timur melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut di selat sempit Larantuka (selat Gonsalu), dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Kecamatan Demon Pagong; d. Meningkatkan pembinaan nilai tambah produksi pertambangan skala kecil; e. Meningkatkan potensi penerimaan daerah dari sumber daya mineral.
5.
Bidang Lingkungan Hidup, melalui kebijakan dan program sebagai berikut: 1) Meningkatkan penanganan persampahan perkotaan, yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan sasaran meningkatnya cakupan pelayanan persampahan di Larantuka, Waiwerang, Boru dan IKK lainnya se Kabupaten Flores Timur serta pengurangan timbunan sampah pada sumbernya dan pengembangan teknologi pemanfaatan sampah. 2) Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumber daya air, udara, hutan dan lahan, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:
Halaman VIII‐ 15
a
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, dengan sasaran terlaksananya pencegahan pencemaran air dan perusakan lingkungan hidup;
b
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam, dengan sasaran terlaksananya rehabilitasi lahan kritis melalui Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis dan terlaksananya penanggulangan kerusakan lahan bekas pertambangan, TPA, dan bencana.
3) Meningkatkan fungsi dan luas kawasan lindung pesisir dalam rangka mewujudkan panorama pantai yang indah, melalui Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem Pesisir dan Laut, dengan sasaran: a. Terlaksananya rehabilitasi mangrove dan terumbu karang di perairan Flores Timur; b. Meningkatnya vegetasi pelindung pantai dibeberapa kawasan wisata pantai Flores Timur; c. Tersedianya pranata pengelolaan pesisir, laut, dan pulau kecil, melalui penyusunan Rencana Strategis Penataan dan Pengembangan Wilayah Pesisir dan Laut. 6.
Bidang Penataan Ruang melalui kebijakan dan program sebagai berikut: a.
Menyiapkan pranata pelaksanaan penataan ruang kabupaten, yang dilaksanakan melalui Program Perencanaan Tata Ruang, dengan sasaran tersedianya pranata pendukung pelaksanaan penataan ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur, dan mewujudkan pengembangan kewilayahan Flores Timur.
b. Mengembangkan infrastruktur data spasial daerah yang terintegrasi dalam jaringan data spasial provinsi dan nasional, yang dilaksanakan melalui Program Perencanaan Tata Ruang, dengan sasaran tersedianya data dan informasi spasial Flores Timur yang handal dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan secara efektif dan efisien; c.
Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang, yang dilaksanakan melalui Program Pemanfaatan Ruang, dengan sasaran: 1) Terwujudnya rencana tata ruang wilayah Kabupaten Flores Timur sebagai acuan pemanfaatan ruang oleh masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah; 2) Terlaksananya koordinasi pengaturan pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang; 3) Terfasilitasinya perwujudan struktur ruang Kota Larantuka menuju Kota Wisata Rohani Internasional.
d. Meningkatkan peran Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang, yang dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan sasaran: 1) Tersedianya pranata pendukung pengendalian pemanfaatan ruang, terutama di Kota Larantuka dan Kota Waiwerang; 2) Meningkatnya peran perangkat pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
Halaman VIII‐ 16
3) Peningkatan upaya pemantauan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang di seluruh wilayah Kabupaten Flores Timur; 4) Pengendalian pemanfaatan ruang agar produktif, harmonis, dan berkelanjutan. Misi Keempat Mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan manusia dan masyarakat Flores Timur melalui gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat. 1.
Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui kebijakan dan program sebagai berikut: a. Penguatkan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan, dan peluang pasar KUMKM yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha, yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan sasaran: 1) Terlaksananya fasilitasi penumbuhan wirausaha baru dan wirausaha yang berdaya saing dan pengembangan inkubator bisnis KUMKM yang dilaksanakan bersama perguruan tinggi dan pelaku bisnis; 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelembagaan koperasi. b. Menyediakan bantuan dana untuk usaha ekonomi produktif melalui koperasi, yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan sasaran: 1) Meningkatnya akses permodalan bagi Usaha Ekonomi Produktif melalui Koperasi dengan jaminan kolateral bekerjasama dengan perbankan dan lembaga keuangan mikro; 2) Meningkatnya akses teknologi tepat guna bagi KUMKM; 3) Pengembangan akses pasar melalui promosi dan kreasi produk KUMKM serta dukungan pendampingan tempat usaha.
2.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui kebijakan dan program sebagai berikut: a.
Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa, yang dilaksanakan melalui Program : Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, dengan sasaran sebagai berikut : 1) Terlaksananya proses penguatan kelompok masyarakat desa dalam mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif sesuai potensi desa; 2) Berkembangnya Usaha Ekonomi Produktif masyarakat perdesaan, sebagai usaha ekonomi produktif yang berkelanjutan; 3) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa.
b. Meningkatkan partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, dengan sasaran: 1) Terwujudnya kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan; 2) Meningkatnya frekuensi keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di desa.
Halaman VIII‐ 17
c.
3.
Mewujudkan Desa Membangun, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dengan sasaran meningkatnya kapasitas pemerintahan desa bersama pemerintahan kecamatan dalam rangka penguatan daya saing desa serta pengembangan model-model pembangunan secara komprehensif;
Bidang Pertanian melalui kebijakan dan program sebagai berikut: Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dan Peternakan, dengan sasaran: 1) Meningkatnya Produksi Serelia (Padi, Palawija, dan Ubian) melalui sistem pengembangan tumpangsari pada lahan pertanian masyarakat; 2) Meningkatnya Produksi Padi Sawah pada areal lahan basah di Konga, Waiwadan, Waikuma dan Watanpao, dan daerah irigrasi strategis lainnya dalam rangka mewujudkan Flores Timur Swasembada Beras; 3) Meningkatnya produksi hasil ternak kecil dan unggas; 4) Terwujudnya Flores Timur sebagai salah satu Kabupaten suplayer Kambing ke Pulau Jawa; 5) Meningkatnya pengembangan benih/bibit unggul pertanian/perkebunan dan peternakan; 6) Meningkatnya pendapatan usaha tani komoditas pertanian/perkebunan dan peternakan; 7) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pertanian/perkebunan dan peternakan; 8) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan dan peternakan; 9) Meningkatnya diversifikasi produk usaha pertanian, perkebunan, dan peternakan; 10) Berkembangnya Kawasan Agribisnis melalui penerapan model pengembangan kawasan yang teruji, seperti: Agropolitan dan Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis; 11) Terlaksananya inovasi dan teknologi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang ramah lingkungan; 12) Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen. b. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian, dengan sasaran: 1) 2) 3) 4)
Meningkatnya kinerja sumber daya pertanian Flores Timur; Meningkatnya penyuluhan terhadap petani; Meningkatnya kemampuan peran kelembagaan usaha agribisnis; Meningkatnya kualitas tata guna lahan dan air, terkendalinya konversi lahan pertanian serta pencetakan lahan persawahan.
c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman dan Ternak, dengan sasaran terkendalinya hama serta penyakit pada tanaman dan ternak. d. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dengan sasaran: 1) Meningkatnya sarana pemasaran hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan,
Halaman VIII‐ 18
4.
2) Meningkatnya pengembangan usaha pemasaran; 3) Meningkatnya sarana pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan, 4) Meningkatnya pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, 5) Meningkatnya margin pemasaran hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan, 6) Meningkatnya nilai tambah pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan Bidang Kelautan dan Perikanan melalui kebijakan dan program sebagai berikut: a. Mengembangkan Sektor Perikanan dan Kelautan sebagai sektor unggulan daerah dari hulu sampai hilir melalui program pengembangan Produk Unggulan Kabupaten (PRUKAB) Flores Timur yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, dengan sasaran : a) Berkembangnya kelompok Usaha Ekonomi Produktif masyarakat pesisir dibidang perikanan ; b) Terfasilitasinya kelompok UEP masyarakat pesisir dibidang usaha perikanan. 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dengan sasaran : a) Berkembangnya unit Usaha perikanan tangkap; b) Meningkatnya sarana-prasarana perikanan tangkap; c) Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap. 3) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, dengan sasaran : a) Berkembangnya unit usaha pengolahan hasil perikanan; b) Berkembangnya margin pemasaran hasil pengolahan perikanan; c) Terkendalinya pemasaran hasil pengolahan perikanan; d) Meningkatnya kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap PAD Kabupaten Flores Timur. b. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Perikanan Tangkap serta Pengelolaan dan Pengawasan Potensi Sumber Daya Kelautan, yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dengan sasaran: 1) Terfasilitasinya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perikanan tangkap; 2) Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap; 3) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya kelautan; 4) Terfasilitasinya pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan; 5) Berkembangnya usaha pengolahan hasil serta penguatan pasar untuk industri hilir produk perikanan tangkap; 6) Meningkatnya kualitas peran kelembagaan agribisnis perikanan tangkap. c. Mendorong pengembangan perikanan budidaya pada wilayah-wilayah strategis dan potensial, yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Budi Daya Perikanan, dengan sasaran: 1) Berkembangnya usaha perikanan budidaya sebagai usaha Ekonomi Produktif Masyarakat; 2) Meningkatnya peran penyuluh perikanan budidaya; 3) Berkembangnya teknologi budidaya perikanan; 4) Meningkatnya kompetensi dan produktivitas pembudidaya ikan;
Halaman VIII‐ 19
5) Terfasilitasinya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perikanan budidaya; 6) Terfasilitasinya pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan; 7) Meningkatnya kualitas peran kelembagaan agribisnis perikanan budidaya. 5.
Bidang Pariwisata melalui kebijakan dan program sebagai berikut: a. Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian rakyat, yang dilaksanakan melalui programprogram sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan sasaran: a) Berkembangnya produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Flores Timur yang berakar pada alam dan budaya dalam konteks destinasi wisata Nusra; b) Meningkatnya kualitas objek dan daya tarik wisata untuk peningkatan daya saing serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; c) Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata; d) Meningkatnya kualitas sumber daya pariwisata termasuk sumber daya manusia pemandu wisata; e) Meningkatnya kenyamanan dan keamanan berwisata; 2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan sasaran: a) Meningkatnya kualitas, pelayanan dan informasi pariwisata; b) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Flores Timur; c) Berkembangnya sektor riil pendukung Pariwisata Flores Timur. b. Menyediakan kerangka peraturan yang mendukung investasi di daerah, sebagai pedoman kerjasama dan kemintraan dengan daerah dan negara lain untuk pengembangan Pariwisata Flores Timur, dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kemitraan, dengan sasaran sebagai berikut : 1) Terfasilitasinya diversifikasi lingkup dan ragam destinasi wisata ziarah Semana Santa menuju Larantuka sebagai Kota Wisata Rohani Internasional; 2) Berkembangnya Obyek Wisata Waiplatin dan Pantai Deri, serta obyek wisata strategis lainnya sebagai pilot proyek pengembangan Pariwisata Flores Timur.
6.
Bidang Perdagangan melalui kebijakan dan program sebagai berikut: Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang serta pengembangan pasar dalam dan luar negeri, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a.
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, dengan sasaran: 1) Meningkatnya perluasan pasar ekspor produk Flores Timur; 2) Meningkatnya volume dan keanekaragaman produk perdagangan ekspor dari Flores Timur;
Halaman VIII‐ 20
b. Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri, dengan sasaran: 1) Meningkatnya distribusi kebutuhan barang pokok masyarakat dan barang strategis; 2) Tertatanya distribusi barang yang efektif dan efisien; 3) Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri; 4) Meningkatnya fungsi sarana dan prasarana perdagangan; 5) Meningkatnya pengembangan dan perlindungan pasar tradisional yang memperhatikan penataan, kenyamanan, dan keamanan lingkungan. c.
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dengan sasaran: 1) Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa; 2) Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan produsen; 3) Meningkatnya tertib perlengkapannya.
7.
usaha
dan
tertib
ukur/takar/timbang
dan
Bidang Industri melalui kebijakan dan program sebagai berikut: Meningkatkan daya saing industri, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan sasaran: 1) 2) 3) 4)
Meningkatnya unit usaha industri kecil menengah; Meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah; Meningkatnya kemitraan antar industri; Meningkatnya pelayanan terhadap pelaku usaha IKM.
b. Program Penataan struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan sasaran: 1) Mendorong tumbuh dan berkembangnya Industri Rumah Tangga (Home Industry) sebagai bagian integral pemberdayaan ekonomi masyarakat; 2) Mendorong tumbuhnya industri-industri andalan masa depan (industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi); 3) Meningkatnya sinergitas pengembangan industri; 8.
Bidang Ketahanan Pangan melalui kebijakan dan program sebagai berikut: Peningkatan ketersediaan, akses, keragaman dan keamanan pangan, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan sasaran: a. Meningkatnya produksi dan produktivitas pangan pokok, (beras, jagung, kacang-kacangan); b. Meningkatnya keanekaragaman pangan alternatif, untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan pokok; c. Menurunnya tingkat kehilangan hasil pasca panen; d. Menurunnya kerawanan pangan pada masyarakat; e. Menurunkan tingkat kerawanan pangan pada masyarakat; f. Tertatanya distribusi dan perdagangan beras; g. Meningkatnya kualitas dan pengendalian keamanan pangan.
Halaman VIII‐ 21
9.
Bidang Kehutanan melalui kebijakan dan program sebagai berikut: a. Mengembangkan aneka usaha non kayu serta usaha ekonomi produktif sekitar hutan, yang dilaksanakan melalui Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Kehutanan, dengan sasaran: 1) Terlaksananya pengembangan aneka usaha ekonomi produktif sekitar hutan dan pengelolaan kehutanan; 2) Terbinanya dan terkendalinya usaha-usaha bidang kehutanan; 3) Berkembangnya lembaga penyuluhan swakarsa mandiri. b. Mendorong pengembangan hutan rakyat melalui gerakan menanam jenis kayu yang bernilai ekonomis jangka panjang, dilaksanakan melalui Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan sasaran : 1) Terlaksananya penanaman jenis kayu unggul yang cocok di daerah hutan Sabana, terutama di wilayah Pulau Solor, Pulau Adonara dan Flores Timur Daratan; 2) Penanaman kembali hutan yang gundul akibat bencana kebakaran.
10.
Bidang Penanaman Modal melalui kebijakan dan program sebagai berikut: a.
Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Iklim Investasi, dengan sasaran: 1) Terwujudnya harmonisasi dan integrasi peraturan dan ketentuan pendukung di bidang penanaman modal; 2) Terfasilitasinya jaminan keamanan dan kepastian hukum dibidang penanaman modal; 3) Meningkatnya pelaksanaan kebijakan penanaman modal di Flores Timur; 4) Meningkatnya pemberian fasilitas penanaman modal bagi penanam modal; 5) Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal.
b. Membentuk forum investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama investasi, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan sasaran: 1) Terbentuknya forum interaksi investor mitra Flores Timur 2) Meningkatnya promosi yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan terkait di Flores Timur; 3) Tersusunnya paket peluang investasi yang layak untuk ditawarkan kepada penanam modal; 4) Meningkatnya kerjasama investasi antar pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan swasta; 5) Terfasilitasinya perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus; 6) Terfasilitasinya penyediaan promotion and business center yang representatif.
Halaman VIII‐ 22
Misi Kelima Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak 1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui kebijakan dan program sebagai berikut: a.
Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian berusaha, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan, dengan sasaran: 1) Meningkatnya indeks pemberdayaan jender; 2) Meningkatnya indeks pembangunan jender.
b. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap Perempuan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan sasaran meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, melalui rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana perlindungan perempuan dan anak pasca bencana dan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak korban bencana alam. 2. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga melalui kebijakan dan program sebagai berikut: a.
Mewujudkan pemuda Flores Timur yang memiliki Spirit Juara (idealisme kebangsaan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan), yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan dan pembinaan peran serta pemuda, dengan sasaran: 1) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri; 2) Meningkatnya pembinaan lembaga dan organisasi kepemudaan; 3) Terbentuknya Spirit Juara (idealisme kebangsaan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan) di kalangan pemuda Flores Timur;
b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui olahraga yang dilaksanakan melalui Program pembinaan pemasyarakatan dan pengembangan olahraga, dengan sasaran: 1) Meningkatnya mutu dan distribusi sarana olahraga masyarakat, olahraga
pendidikan dan ruang publik; 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga; 3) Meningkatnya kuantitas dan kualitas olahragawan berprestasi secara
berkelanjutan; 4) Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga keolahragaan; 5) Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana olahraga untuk pusat
pelatihan dan pertandingan, diantaranya pembangunan Stadion Olah Raga
Halaman VIII‐ 23
8.2.
Kebijakan Pendanaan
Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, anggaran program Tahun 2012-2016 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian program prioritas pembangunan, yaitu program prioritas sesuai visi-misi daerah dengan memenuhi terlebih dahulu kebutuhan dasar pemerintah daerah seperti belanja gaji dan tunjangan serta belanja tetap atau fixed cost. Secara umum kebijakan anggaran antara lain: 1.
Anggaran diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Flores Timur yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, yang terbagi habis pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai struktur kelembagaan Pemerintahan Daerah. Alokasi anggaran pada setiap SKPD, diprioritaskan pada 6 program SKPD untuk mendukung pelaksanaan tupoksi setiap SKPD dalam melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dan Program-Program Urusan yang berkenaan dengan Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat (GERBANG EMAS) Flores Timur;
2.
Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan prudent spending melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
3.
Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
4.
Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 % dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
5.
Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
6.
Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat Flores Timur, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian (termasuk dalam pengertian ini peternakan, perikanan dan kelautan, perkebunan dan kehutanan), pengembangan ekonomi perdesaan berbasis permberdayaan masyarakat dalam kegiatan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan melalui kelembagaan koperasi dan bentuk usaha lainnya serta dukungan infrastruktur perdesaan;
7.
Penurunan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, penyediaan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;
8.
Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di perdesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
Halaman VIII‐ 24
9.
Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Flores Timur, Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
10. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja harus memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur; 11. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost), insentif berbasis kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (multi years); 12. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut: a.
b.
c.
d.
e.
f.
Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman; Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak; Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya; Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
8.3. Kebutuhan Pendanaan Dalam Bab III telah dilakukan estimasi terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016, selanjutnya rincian pagu anggaran selengkapnya disajikan dalam Tabel Indikasi Rencana Program Prioritas seperti pada tabel 8.1 berikut:
Halaman VIII‐ 25
Halaman VIII‐ 26
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Penyusunan RPJMD 2011-2016 dengan Visi, dan Misi Pembangunan yang sudah dirumuskan merupakan dasar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik yang akan berdampak kepada kinerja sosial dan ekonomi masyarakatnya. Secara alami kebijakan publik kurang dapat diukur secara langsung, namun lebih dapat diukur secara tidak langsung melalui indikator makro sosial dan ekonomi yang bersifat komposit atau integralistik dari keluaran kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya bahkan output program yang satu dengan program lainnya. Dengan demikian, untuk mengevaluasi dampak kebijakan publik berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan, diperlukan beberapa indikator yang secara kuantitatif maupun kualitatif terukur. Sebelum menentukan indikator makro yang akan digunakan, terlebih dahulu perlu ditetapkan bahwa indikator-indikator tersebut memenuhi syarat kaidah pengukuran indikator yang “SMART” (Specific, Measureable, Achievable, Realistic, Timebound), yaitu: 1. Specific/ Spesifik; dalam artian bahwa indikator yang digunakan harus terarah menunjukkan perkembangan kondisi yang dapat diukur keberhasilannya; 2. Measurable/ Terukur; indikator yang akan digunakan dapat dengan mudah diukur; 3. Achievable/ Terjangkau; Indikator yang akan digunakan bersifat mudah digunakan dan tidak rumit dalam perhitungannya; kemudahan mendapatkan data dari sumber yang jelas dan resmi juga diperhatikan. 4. Realistic/ Realistis; Indikator yang digunakan merupakan indikator yang logis dalam hal mengukur kondisi dan perubahan yang ingin dicapai; 5. Timebound/ Masa Waktu; Indikator pengukur yang digunakan memiliki masa waktu pengukuran tertentu dan dapat dilakukan secara rutin/tahunan. Penetapan indikator kinerja pembangunan daerah bertujuan untuk member gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator pencapaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Indikator kinerja daerah tersebut dirumuskan berdasarkan analisis terhadap pengaruh satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Perumusan indikator kinerja daerah tersebut dikelompokkan berdasarkan misi pembangunan daerah sebagaimana pada Tabel 9.1.
Halaman
IX-1
Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah
NO
Misi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
(1)
(2)
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Target CapaianSetiapTahun
Tahun 0
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Misi 1: Mengembangkan dan mewujudkan pennyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip "Good Governance dan Clean Government 1.1
Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparansi dan akuntabel
36,20%
44,07%
51,95%
59,83%
67,71%
75,,59%
75,,59%
1.2
Iklim Politik Yang Kondusif dan Partisipasi Politik Rakyat
45,30%
55,55%
65,80%
76,06%
86,30%
96,55%
96,55%
Misi 2 : Mengembangkan dan meningkatkan kualitasSumber daya manusia (SDM) masyarakat Flores Timur I
Pendidikan
1.1
Rata-rata Lama sekolah
6,60
7
7,5
8
8,5
9
9
1.2
Angka Buta Huruf
67,57
67
66
65
64
63
63
1.3
Tingkat kelulusan SD/MI
97,30
97,80
98,00
98,30
98,50
99,00
99,00
1.4
Tingkat Kelulusan SLTP
67,92
68,00
68,50
69,00
69,50
70,00
70,00
1.5
Tingkat Kelulusan SMU
50,30
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
75,00
1.6
Tingkat Kelulusan SMK
99,64
99,70
99,75
99,76
99,80
99,85
99,85
232
232
130
102
102
102
102
69,00
69,20
69,30
69,50
69,80
70,00
70,00
2
Kesehatan
2.1
Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)
2.2
Usia Harapan Hidup
2.3
Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)
14,4
14,4
13,5
12,5
11,0
10,0
10,0
2.4
Angka Gizi Buruk
0,64
0,51
0,49
0,49
0,48
0,45
0,45
2.5
Cakupan Peserta KB Aktif
12,43
15,00
17,00
19,00
20,00
22,25
22,25
Halaman
IX-2
Misi 3 : Meningkatkan pengembangan infrastruktur strategis penunjang aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan yang berbasis tata ruang dan mitigasi bencana alam. 3.1
Tingkat kemantapan jalan
3.2
Rasio rumah layak huni
3.3
Rasio jaringan irigasi
3.4
Proporsi Rumah Tangga yg dilayani listrik
3.5
Cakupan layanan air bersih
35,1%
43,55%
51,99%
60,43%
68,87%
77,31%
77,31%
0,94
0,95
0,97
0,98
0,99
1
1
0,21
0,3
0,5
0,7
0,9
1
1
74,86%
75%
78,55%
80,75%
85,00%
98,81%
98,81%
95,12%
95,20%
95,30%
95,40%
96,00%
97,00%
97,00%
Misi 4 : Mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan manusia dan masyarakat Flores Timur melalui gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat 4.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
4.2
PDRB per Kapita (Rp) - Harga Berlaku
5,16
5,47
5,75
5,80
5,90
5,95
5,95
5.762.854
5.810.283
5.857.712
5.905.142
5.952.571
6.000.000
6.000.000
Misi 5 : Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak 5.1
Partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan
5.2
Partisipasi angkatan kerja perempuan
5.3 5.4
80%
85%
87%
90%
95%
100%
100%
95,45%
95,55%
96,00%
96,55%
97,00%
98,00%
Rasio kekerasan terhadap perempuan
0,00041
0,00035
0,00027
0,00020
0,00015
0,00010
0,00010
Rasio kekerasan terhadap anak
0,00083
0,00080
0,00075
0,00070
0,00065
0,00050
0,00050
98,00%
Kinerja Misi pertama : mengembangkan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip Good Governance dan Clean Government yang diukur melalui indikator : 1) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih transparan dan akuntabel; 2) Iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat. Kedua indikator tersebut merupakan indikator komposit yang datanya bersifat kualitatif dan kuantitatif. Pengukuran indikator tersebut merupakan akumulasi persentase dari indikator turunan pada Tabel 7.3.
Halaman
IX-3
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur tahun 2012 - 2016 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016, akan dijadikan sebagai : 1. Acuan dalam menyusun visi, misi yang dijabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan untuk penyusunan RKPD, RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, dan KUA - PPAS APBD; 2. Menciptakan perencanaan pembangunan yang menjamin terwujudnya sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi dengan arah pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten; 3. Acuan dan arahan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan pembangunan pada tingkat sektoral; 4. Acuan dan arahan bagi penentu kebijakan program dan kegiatan pembangunan serta dalam pengambilan keputusan bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016, sangat tergantung dari komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan stakeholders dan seluruh lapisan masyarakat Flores Timur. Untuk itu RPJMD Kabupaten Flores Timur tahun 2012-2016 menjadi pedoman dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Flores Timur serta terintegrasi dengan arah pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Pemerintah Kabupaten Flores Timur senantiasa berupaya untuk mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Flores Timur tahun 2012-2016 dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
Halaman X - 1
1. SKPD serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya; 2. SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan manjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun; 3. SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD; 4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir maka RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016 ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.
BUPATI FLORES TIMUR,
YOSEPH LAGADONI HERIN
Halaman X - 2
Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Flores Timur Periode 2012‐2016
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja dan Program Prioritas Program (outcome) Pembangunan
(1)
(2)
(3)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) Target (4) (5)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun‐1 Rp (6)
Tahun‐2 target (7)
186.664.646.401 ‐
1
Rp Target Rp target (9) (10) (11) (8) 223.674.234.333 260.250.073.303 ‐
186.664.646.401
Jumlah Belanja Langsung
Tahun‐3
223.674.234.333
‐ 260.250.073.303
Rp (12)
Kondisi Ki
Tahun‐5
Tahun‐4 target (13)
303.215.148.491 ‐ 303.215.148.491
target
Rp (14)
(15)
352.324.987.463 ‐ 352.324.987.463
Urusan Wajib Program SKPD
1 x
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 x
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 x
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 x
4
1 x
1 x
1 1
Baik
Baik
27.883.011.370 Baik
28.440.340.295 Baik
29.377.582.644 Baik
31.840.636.758 Baik
33.038.766.760 Baik
Baik
Baik
10.233.665.904 Baik
18.260.299.314 Baik
19.026.934.954 Baik
19.788.012.353 Baik
25.724.416.058 Baik
Baik
Baik
951.671.250 Baik
651.671.250 Baik
671.221.388 Baik
704.782.457 Baik
725.925.931 Baik
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
PNS yang memperoleh Baik Fasilitasi pindah/ purna tugas PNS
Baik
Baik
200.000.000 Baik
206.000.000 Baik
216.300.000 Baik
222.789.000 Baik
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
PNS yang mengikuti Baik bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur
Baik
3.239.947.250 Baik
2.520.000.000 Baik
2.620.800.000 Baik
2.699.424.000 Baik
2.780.406.720 Baik
6
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah dokumen Kurang pengendalian dan Baik evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD
Baik
816.776.844 Baik
1.190.000.000 Baik
1.699.500.000 Baik
1.750.485.000 Baik
1.802.999.550 Baik
Jumlah sarana dan prasarana aparatur
Urusan Pendidikan
Halaman VIII‐26
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja dan Program Prioritas Program (outcome) Pembangunan
(1) (2) (3) 1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia Jumlah PAUD yang Dini mendapat bantuan 1 1
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) Target (4) (5)
16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun‐1
Tahun‐5
Tahun‐4
Kondisi Ki
26.194.331.060
28.551.820.855
32.075.813.105
48.113.719.658
Angka buta huruf
67,57
67
66
65
64
63
63
Tingkat kelulusan SD/MI
97,3
97,8
98,00
98,3
98,5
99
99
68
68,50
69
69,5
70
70
110,00
107
104
100
100
100
100
100
100
100
97,00
98
100
100
100
85,00
87
89
91,18
91,18
100,00
100
100
100
100
Angka Melanjutkan Ke 122,55% 100 SMA
100,00
100
100
100
100
Rasio Siswa SMP/MTs/Kelas
30
30
30
30
30
Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A
114,33% 114
Angka partisipasi 100,68% 100 kasar SMP/MTs/Paket B Angka partisipasi 95,83% 96 murni SD/MI/Paket A Angka partisipasi 81,18% 83 murni SMP/MTs/Paket B Angka Melanjutkan Ke 100,40% 100 SMP
17 Program Pendidikan Menengah
Tahun‐3
target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp (6) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (7) (8) (15) 404.484.030 249.599.900 272.290.800 294.981.700 317.672.600 28.272.980.063
Tingkat kelulusan SLTP 67,92
1 1
Tahun‐2
26,34 30
Porsentase Ruang Kelas Kondisi Baik :
64,06%
70
75,00
90
95
100
100
Porsentase Ruang Kelas SD/MI/SDLB Kondisi Baik
64,06%
68
70,00
75
80
100
100
Porsentase Ruang Kelas SMP/MTs Kondisi Baik
80,96%
81
85,00
90
92
100
100
1.039.835.700
1.091.827.485
1.146.418.859
1.203.739.802
1.251.889.394
Halaman VIII‐27
Kode
(1)
1 1
1 1
Kondisi Kinerja Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja pada dan Program Prioritas Program (outcome) Awal Pembangunan RPJMD (Tahun 0) Target (2) (3) (4) (5) Tingkat kelulusan SMU 50,3 55
Tahun‐1 Rp (6)
target (7) 60
Rp (8)
Tahun‐3 Target (9) 65
Rp (10)
target (11) 70
Rp (12)
Kondisi Ki
Tahun‐5
Tahun‐4 target (13) 75
target
Rp (14)
(15) 75
99,7
99,75
99,76
99,8
99,85
99,85
APK SMA/SMK
117,72
115
110,00
105
100
100
100
APM SMA/SMK
84
84,84
85,68
86,52
87,36
88,2
88,2
30
30
30
30
30
Rasio Siswa 28,85 30 SMA/SMK/MA/Kelas 18 Program Pendidikan Non Jumlah lembaga Formal pendidikan non formal yang menerima bantuan 19 Program Pendidikan Luar Biasa Jumlah sekolah luar 1 1 biasa 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah guru yang berkualifikasi S1/D4
1 1
21 Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Jumlah Perpustakaan 62 Sekolah
1 1
22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
505
245.000.000
1 120.000.000 1
249.900.000
254.898.000
259.995.960
130.800.000 1
142.572.000 1
155.403.480 1
33
1.535.360.500 50 1.535.467.710 67
1.566.177.064 84
1.597.500.605 100
1.629.450.618 839
63
165.538.000 64,0 91.753.200 65
100.010.988 66
109.011.977 67
118.823.055 67
992.350.500
848.459.678
806.036.694
765.734.859
893.115.450
11,39 17
25,00
30
35
40
40
Rasio 10,41 12 SiswaSMP/MTs/Guru
15,00
17
19
21
21
Rasio 9,38 13 SiswaSMA/SMK/MA/G uru
16,00
18
19
21
21
Rasio Siswa SD/MI/Guru
23 Program Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
Tahun‐2
Tingkat kelulusan SMK 99,64
1 1
1 1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
436.287.000
445.012.740
453.912.995
462.991.255
472.251.080
Halaman VIII‐28
Kode
(1)
1 2
Kondisi Kinerja Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja pada dan Program Prioritas Program (outcome) Awal Pembangunan RPJMD (Tahun 0) Target (2) (3) (4) (5) Rasio Murid 17,52 19 SD/MI/Kelas
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun‐1 Rp (6)
Tahun‐2 target (7) 25,00
Rp (8)
Tahun‐3 Target (9) 30
Rp (10)
target (11) 35
Rp (12)
Kondisi Ki
Tahun‐5
Tahun‐4 target (13) 40
target
Rp (14)
(15) 40
Rasio Murid SMP/MTs/Kelas
26,34 30
32,00
35
37
40
40
Rasio Murid SMA/SMK/MA/Kelas
28,85 30
33,00
36
38
40
40
Kesehatan
1 2
15 Program Obat dan Perbekalan Ketersediaan obat Kesehatan untuk pelayanan kesehatan
1 2
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
75%
75%
1.331.214.000 80%
1.451.023.260 80%
1.581.615.353 90%
1.723.960.735 95%
1.879.117.201 95%
4.470.144.500
4.892.700.005
5.386.032.430
5.950.259.487
6.485.782.671
Jamkesmas Jamkesda Jampersal 1 2
19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Usaha kesehatan berbasis masyarakat
70,39%
70,50% 29.675.500 71%
32.346.295 72%
29.111.666 73%
26.200.499 75%
23.580.449 75%
1 2
20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Angka Gizi buruk
0.64
0.51
67.500.000 0.49
60.750.000 0.49
54.675.000 0.48
49.207.500 0.45
44.286.750 0.45
1 2
21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Jumlah rumah sehat
70,39%
71%
72%
11.814.000 73%
12.888.000 74%
13.962.000 75%
15.036.000 75%
1 2
22 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
652.223.250
587.000.925
528.300.833
475.470.749
724.692.500
Halaman VIII‐29
Kode
(1)
Kondisi Kinerja Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja pada dan Program Prioritas Program (outcome) Awal Pembangunan RPJMD (Tahun 0) Target (2) (3) (4) (5) Jumlah penderita 188.832 180.000 penyakit menular org org
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 1 2
Tahun‐1 Rp (6)
Tahun‐2 target (7)
2,7
166.270.000
8,54%
0,42 Rasio tenaga medis per satuan penduduk
Rp (8)
172.00 0 Org
2,60 2,65
23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
1 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun‐3 Target (9) 160.000 . org
Rp (10)
2,75
181.234.300
target (11) 152.000 org
Rp (12)
2,8
197.545.387
Kondisi Ki
Tahun‐5
Tahun‐4 target (13) 130.000 org
target
Rp (14)
(15) 130.000 org
3
215.324.472
3
234.703.674
724 orang
750 org
775 orang
780 org
790 org
790 org
0,5
0,55
0,65
0,75
0,80
0,80
25 Program Pengadaan. peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannnya
3.259.256.000
3.165.039.569
3.449.893.130
3.760.383.512
4.098.818.028
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
0,29%
77%
80%
85%
95%
100%
100%
Cakupan puskesmas
0,01%
0,02%
0,1%
0,3%
0,35%
0,50%
0,50%
Cakupan puskesmas pembantu
18,58%
20%
22%
25%
28%
30%
30%
Halaman VIII‐30
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja dan Program Prioritas Program (outcome) Pembangunan
(1) (2) 1 2 26 Program Pengadaan. peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru‐ paru/rumah sakit matapembantu dan jaringannnya
(3)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) Target (4) (5)
28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1 2
29 Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita
Tahun‐1
Tahun‐2
Tahun‐3
Rp target Rp Target Rp (6) (9) (10) (7) (8) 6.909.053.942 7.844.813.467 13.937.347.550
target (11)
Kondisi Ki
Tahun‐5
Tahun‐4
target Rp target Rp (12) (13) (14) (15) 32.213.556.805 46.370.914.192
Rasio rumah sakit per 0,000004 satuan penduduk 0,00000 4
0,0000 04
0,00000 4
0,00000 8
0,00000 8
0,000008
Rasio dokter per satuan penduduk
0,16 0,18%
0,2%
0,25%
0,28%
0,30%
0,30%
Tersedianya Rumah Sakit Adonara
0
0
0
0
1
1
0 214.010.000
27 Program Pemeliharaan Sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru‐paru / Rumah Sakit Jiwa 1 2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Jumlah kemitraan di bidang kesehatan
7
7
233.270.900
1.092.358.500 8 1.190.670.765 9
624.316.000
254.265.281
277.149.156
302.092.580
1.297.831.134 10
1.414.635.936 11
1.541.953.170 11
680.504.440
741.749.840
808.507.325
Angka kematian bayi
14.4/100 0 KH
13.5/10 00 KH
12.5/10 00 KH
11 /1000 KH
10 /1000 KH
10 /1000 KH
AKABA
3.3/1000 3.3/100 0
3,0/100
2.5/100 0
2.00/10 00
1/1000
1/1000
Halaman VIII‐31
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja pada dan Program Prioritas Kode Program (outcome) Awal Tahun‐1 Tahun‐2 Tahun‐3 Tahun‐4 Pembangunan RPJMD (Tahun 0) Target Rp target Rp Target Rp target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) (12) (7) (8) 1 2 32 Program Peningkatan Angka Kematian Ibu 232/100. 232/100 401.938.000 438.112.420 102/10 569.546.146 102/10 620.805.299 pelayanan Keselamatan Ibu 000 /KH .000 /KH 130/10 0.000 0.000 Melahirkan dan Anak 0.000 /KH /KH /KH 1 3 1 3
Pekerjaan Umum 15 Program pembangunan jalan Panjang jaringan jalan 187.13 dan jembatan kabupaten dalam KM kondisi baik
1 3
16 Program pembangunan saluran drainase/gorong‐ gorong
3,5 KM Tersedinyaa sistem jaringan drainase/gorong‐ gorong skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun
1 3
18 Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan
Panjang jaringan jalan 171.75 dalam kondisi baik Km
1 3
23 Program peningkatan sarana Jumlah sarana dan dan prasarana kebinamargaan prasarana kebinamargaan
1 3
24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
1 3
25 Program pengelolaan air baku Tersedianya air baku 6 untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari‐hari
1 3
27 Program pengembangan Jumlah rumah kinerja pengelolaan air minum tangga/desa yang dan air limbah menggunakan air bersih
20 buah
Proporsi/Luas daerah 21,08% irigasi teknis Kabupaten dalam kondisi baik
44,08%
10
12.670.857.720 15
17.459.200.808 30
33.000.000.000 45
Tahun‐5
Kondisi Ki
target target Rp (13) (14) (15) 102/10 676.677.776 102/100. 0.000 000 /KH /KH
46.000.000.000 45
46.000.000.000 332
1,6 Km 359.530.250 1,6 Km 377.506.763 1,6 Km 396.382.101 1,6 Km 416.201.206 76 Km
24 Km
634.641.000 24 Km 3.173.205.000 24 Km 4.759.807.500 24 Km 5.188.190.175 24 Km 7.762.979.928 120 Km
2 buah
2.001.780.500 2 buah 2.181.940.745 2 buah 2.378.315.412 2 buah 2.592.363.799 2 buah 2.825.676.541 20 buah
300 Ha 3.841.932.510 300 Ha 3.751.706.436 300 Ha 4.089.360.015 300 Ha 4.457.402.416 1.200. 4.858.568.634 4349 Ha Ha
5
35.000.000 5
1.992.159.244 900 900 2.062.453.576 Rumah Rumah Tangga Tangga 6 Desa 6 Desa
70.000.000 5
900 2.248.074.398 Rumah Tangga 6 Desa
140.000.000 5
280.000.000 25 buah
900 2.450.401.094 900 2.670.937.192 4500 Rumah Rumah Rumah Tangga Tangga tangga 6 Desa 6 Desa 30 Desa
Halaman VIII‐32
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja pada dan Program Prioritas Kode Program (outcome) Awal Tahun‐5 Tahun‐1 Tahun‐2 Tahun‐3 Tahun‐4 Pembangunan RPJMD (Tahun 0) Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (7) (8) 1 3 28 Program pengendaliaan banjir panjang infrastruktur 35.000 m 25.000 2.703.749.500 25.000 2.838.086.955 25.000 3.093.514.781 25.000 3.371.931.111 125.000 3.675.404.911 pengendalian banjir m m m m m dan pengamanan pantai 5 ha
Perumahan 15 Program pengembangan perumahan
Jumlah rumah layak huni yang dibangun
100 rumah
380.000.000 100 414.200.000 100 492.898.000 100 537.258.820 100 rumah rumah rumah rumah
644.710.584 500 rumah
1 4
16 Program Lingkungan Sehat Perumahan
Berkurangnya luasan permukiman kumuh
50 rumah
50 505.000.000 50 555.500.000 50 611.050.000 50 rumah rumah rumah rumah
672.155.000 250 rumah
1 5 1 5
Penataan ruang 15 Program perencanaan tata ruang
Jumlah dokumen RTRW : 1. RTBL:1 RTRW, RDTR dan RTRK RDTR : 1
1 6 1 6
Perencanaan Pembangunan 15 Program Pengembangan Data Jumlah dokumen data 1 5 dan Informasi dan informasi dokumen
1 6
16 Program Kerjasama Pembangunan
Jumlah LSM/NGO yang bekerjasama
3
1 6
18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
0 Jumlah dokumen Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1 3
30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan
1 4 1 4
89.84 % (50.734 Rumah)
1.000.000.000 5 ha
1.000.000.000 5 ha
1.000.000.000 5 ha
target (15) 125.000 m
0,00% Tersedinya infrastruktur pelayanan masyarakat dalam wilayah /kawasan ekonomi cepat tumbuh Tersedianya fasilitas 32,00% pelayanan publik yang memadai
1 3
5 ha
Kondisi Ki
1.000.000.000 25 ha
12 desa 3.568.522.000 12 desa 3.889.688.980 12 desa 4.239.760.988 12 desa 4.621.339.477 12 desa 5.037.260.030 60 desa
66.445.000 RTRK 582.003.900 RTRK 585.000.000 RTRK 585.000.000 RTRK 585.000.000 RTBL : 1. Kecama Kecama Kecama Kecama RTRK tan : 2 tan : 2 tan : 2 tan : 2 Kecamat an : 8 83.557.000 5
256.889.800 5
259.000.000 5
264.000.000 5
267.000.000 5
4
293.350.000 5
246.582.000 5
246.582.000 5
250.000.000 5
255.000.000 5
1
184.339.000 1
317.088.600 1
325.000.000 1
332.000.000 1
340.000.000 1
Halaman VIII‐33
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja pada dan Program Prioritas Kode Program (outcome) Awal Tahun‐5 Tahun‐1 Tahun‐2 Tahun‐3 Tahun‐4 Pembangunan RPJMD (Tahun 0) Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (7) (8) 1 6 20 Program Peningkatan Jumlah aparatur yang 35 9 178.229.000 8 175.000.000 7 175.000.000 5 175.000.000 6 275.000.000 Kapasitas Kelembagaan mengikuti Perencanaan Pembangunan Bimtek/pelatihan Daerah Perencanaan
Kondisi Ki target (15) 35
1 6
21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen 4 Perencanaan pembangunan Daerah
4
1.211.620.000 3
965.789.200 4
1.620.000.000 3
885.000.000 3
900.000.000 3
1 6
22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi
1
1
200.000.000 1
424.485.600 1
427.000.000 1
432.000.000 1
435.000.000 1
1 6
23 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial Budaya
1
1
194.400.000 1
338.840.000 1
345.000.000 1
355.000.000 1
365.000.000 1
1 6
24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Jumlah dokumen 0 perencanaan pembangunan Prasarana wilayah dan Sumber daya alam Dokumen 0 25 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan perencanaan Bencana pembangunan daerah rawan bencan
0
200.000.000 1
317.088.600 1
325.000.000 1
332.000.000 1
340.000.000 4
0
1
125.000.000 1
136.250.000 1
148.512.500 1
161.878.625 4
200.000.000
250.000.000
300.000.000
300.000.000
1 6
1 7 1 7
Perhubungan 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Proporsi Pelabuhan Laut dalam keadaan baik
96,29%
0
Proporsi Terminal dalam keadaan baik 1 7
17 Program peningkatan pelayanan angkutan
Jumlah pelayanan angkutan
0
0
0
0
96,29%
1
1
1
1
4
Mobil : 14 Mobil : 5
Mobil : 900.000.000 Mobil : 1.000.000.000 Mobil : 1.150.000.000 Mobil : 1.200.000.000 Mobil : 24 4 5 5 5
Kapal Laut : 2
Kapal Laut : 1
Kapal Laut : 2
Kapal Laut : 1
Kapal Laut : 1
Kapal Laut : 1
Kapal Laut : 6
Halaman VIII‐34
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja dan Program Prioritas Program (outcome) Pembangunan
(1) (2) 1 7 18 Program Pembangunan Sarana dan PrasaranaPerhubungan
(3)
Jumlah prasasarana dan fasilitas perhubungan
1 8 1 8
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) Target (4) (5)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun‐1
Tahun‐2
Tahun‐3
Tahun‐5
Tahun‐4
Rp target Rp Target Rp target Rp (6) (9) (10) (11) (12) (7) (8) 3.091.022.730 900.000.000 1.090.000.000 1.118.100.000
target (13)
target Rp (14) (15) 1.218.729.000
1. Jumlah JTP : 1 Pelabuha n laut : 21 JTP
JTP : 2
JTP : 2
JTP : 2
JTP : 2
JTP : 9
2.Jumlah 1 fasilitas bandara
1
1
1
1
1
Jumlah Termina Terminal: l : 1 5 terminal
Termin al : 1
Termin al : 1
Termin al : 1
Termina l : 1
Terminal : 5
Rambu 433.995.703 Rambu 473.055.316 Rambu 515.630.294 Rambu Jalan: Jalan: Jalan: Jalan: 30 30 30 236 Buah, Buah, Buah, Buah, Marka Marka Marka Marka jalan 2 jalan 2 jalan 2 jalan16 Km, Km, Km, Km, Pagar Pagar Pagar Pagar Pengam Pengam Pengam Pengama an:10 an:10 an:10 n:90 mtr mtr mtr mtr
19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Meningkatnya Jumlah 0 ketaatan berlalulintas rambu: 116 rambu, Marka jalan: 8 Km, Pagar Pengama n: 50 m
365.285.500 Rambu 398.161.195 Jalan: 30 Buah, Marka jalan 2 Km, Pagar Penga man:10 mtr
20 Program Peningkatan Kelaiakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Meningkatnya kenyamanan pengendara/penumpa ng
58.805.000
64.097.450
69.866.221
76.154.180
83.008.057
1.788.283.000
1.722.048.660
1.756.489.633
1.791.619.426
1.827.451.814
Lingkungan hidup 15 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Kondisi Ki
Halaman VIII‐35
Kode
(1)
Kondisi Kinerja Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja pada dan Program Prioritas Program (outcome) Awal Pembangunan RPJMD (Tahun 0) Target (2) (3) (4) (5) Jumlah TPA Jumlah TPA : 1 TPA : 2 (tidak layak) Jumlah TPS
Jumlah TPS : 56 buah
Jumlah Unit 0 Pengolahan Sampah yang berfungsi secara baik
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun‐1 Rp (6)
Tahun‐2 target (7) TPS : 4
Rp (8)
Tahun‐3 Target (9) TPA: 1, TPS : 4
Rp (10)
Tahun‐5
Tahun‐4 target (11) TPS : 4
Rp (12)
target (13) TPA:1, TPS : 4
Rp (14)
Kondisi Ki target (15) TPA :3
4
4
4
4
4
72
1
0
0
0
0
0
163.604.500 1
178.328.905 1
194.378.506 1
211.872.572 1
230.941.104 5
16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Dokumen kualitas lingkungan hidup
1 8
17 Program Perlindungan dan Konservasi SDA
Luas Kawasan Lindung Luas Luas 155.314.500 kawasan kawasan lindung : lindung : 44.363.78 63.5 km² km²
1 8
24 Program Pengelolaan RTH
Luas RTH
1 Dokumen Kualitas Lingkunga n
Luas RTH Luas : 11.4 km² RTH : 334.3 km²
Kependudukan dan Catatan Sipil 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
898.979.740 318.2 Luas 776.572.500 Luas 815.401.125 Luas 856.171.181 Luas km² kawasa kawasa kawasa kawasa n n n n lindung lindung lindung lindung : 63.5 : 63.5 : 63.5 : 63.5 km² km² km² km²
22.385.000 Luas RTH : 334.3 km²
450.000.000 Luas RTH : 334.3 km²
472.500.000 Luas RTH : 334.3 km²
496.125.000 Luas RTH : 334.3 km²
520.931.250 Luas RTH : 1.671.5 km²
1.493.674.000 85%
1.384.231.180
1.508.811.986
1.410.104.660
1.537.014.079
1 10
a. Cakupan penerbitan 80% Kartu Tanda Penduduk (KTP)
80%
b. Cakupan penerbitan 80% akta kelahiran
80%
85%
87%
90%
94%
94%
87%
90%
94%
94%
Halaman VIII‐36
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja dan Program Prioritas Program (outcome) Pembangunan
(1) 1 11
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) Target (4) (5)
(2) (3) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 1 11 15 Program Keserasihan Jumlah kebijakan 0 Kebijakan Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Anak dan Perempuan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun‐1 Rp (6)
Tahun‐2 target (7)
Rp (8)
Tahun‐3 Target (9)
21.615.000 1,00 108.075.000 1
Rp (10)
target (11)
117.801.750 1
Rp (12)
Kondisi Ki
Tahun‐5
Tahun‐4 target (13)
128.403.908 1
target
Rp (14)
(15)
139.960.259 4
1 11 17 Program Peningkatan Kualitas Rasio Kekerasan 0.00041 0.00041 86.264.600 0.0003 94.028.414 0.00020 102.490.971 0.00015 111.715.159 0.00010 121.769.523 0.00010 Hidup dan Perlindungan terhadap perempuan 5 Perempuan 1 11 18 Program Peningkatan Peran Partisipasi angkatan Serta dan Kesetaraan Gender kerja perempuan dalam Pembangunan 1 11 19 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1 12 15 Program Keluarga Berencana
95,45%
Jumlah lembaga 6 pemberdayaan perempuan dan anak yang aktif
95,45% 106.424.000 95,55% 116.002.160 96%
126.442.354 96,55% 137.822.166 98%
150.226.161 98%
6
15.546.000 6,00 62.184.000 6
67.780.560 6
73.880.810 6
80.530.083 6
1.167.779.325
1.191.134.912
1.214.957.610
1.239.256.762
1.264.041.897
200.000.000 10%
200.000.000 10%
200.000.000 10%
200.000.000 40%
104.025.000 19
113.387.250 20
123.592.103 22,25
134.715.392 22,25
152.756.960 12 bulan
166.505.086 12 bulan
181.490.544 12 bulan
197.824.693 12 bulan
830.125.980
846.728.500
863.663.070
880.936.331
1 12
Rasio akseptor KB
17724
1 12 16 Program kesehatan reproduksi Cakupan layanan Remaja kesehatan reproduksi remaja 1 12 17 Program Pelayanan Kontrasepsi 23 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 1 13 Sosial 1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS) lainnya
Cakupan peserta KB aktif Operasional tenaga pendamping kelompok bina k l
10%
12,43
15
54.750.000 17
12 bulan 140.144.000 12 bulan
813.849.000
Halaman VIII‐37
Kode
(1)
Kondisi Kinerja Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja pada dan Program Prioritas Program (outcome) Awal Pembangunan RPJMD (Tahun 0) Target (2) (3) (4) (5) 1. Jumlah fakir 75% 75% miskin yang tertangani dibandingkan dengan jumlah fakir miskin yang ada
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun‐1 Rp (6)
Tahun‐2 target (7) 80%
Rp (8)
Tahun‐3 Target (9) 82%
Rp (10)
target (11) 85%
Rp (12)
Kondisi Ki
Tahun‐5
Tahun‐4 target (13) 90%
target
Rp (14)
(15) 90%
1 13
2. Persentase 75% peningkatan jumlahPMKS yang tertangani dibandingkan dengan PMKS yang ada
75%
78%
80%
85%
90%
90%
1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
cakupan layanan KIE Konseling
80%
80%
142.091.000 84%
154.879.190 86%
168.818.317 88%
184.011.966 90%
200.573.043 90%
1 13 18 Program Pembinaan para Jumlah penyandang 50% Penyandang Cacat dan trauma cacat dan trauma yang terbina dibandingkan dengan jumlah penyandang cacat yang ada
50%
61.399.000 56%
116.658.100 57%
127.157.329 60%
138.601.489 70%
151.075.623 70%
1 13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
70%
22.523.000 75%
112.615.000 78%
122.750.350 80%
133.797.882 85%
145.839.691 85%
84.847.000
92.483.230
110.055.044
119.959.998
130.756.397
794.840.500
810.737.310
826.952.056
843.491.097
860.360.919
Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang terbina
1 14 Tenaga Kerja 1 14 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga Kerja
70%
Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan Kewirausahaan 1 14 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Menurunnya angka pengangguran
Halaman VIII‐38
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja pada dan Program Prioritas Kode Program (outcome) Awal Tahun‐5 Tahun‐1 Tahun‐2 Tahun‐3 Tahun‐4 Pembangunan RPJMD (Tahun 0) Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (7) (8) 1 14 17 Program Perlindungan dan Cakupan 65% 65% 146.446.000 70% 152.303.840 75% 158.395.994 78% 164.731.833 80% 171.321.107 Pengembangan Lembaga pendampingan bagi Ketenagakerjaan lembaga ketenagakerjaan 1 15
Kondisi Ki target (15) 85%
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1 15 15 Program Penciptaan Iklim Jumlah Koperasi Aktif 109 usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif
5
220.950.900 10
240.836.481 15
286.595.412 20
312.389.000 25
340.504.009 184
Jumlah Dana yang 1 15 16 Program pengembangan diserap UMKM kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha melalui Koperasi Kecil Menengah
3 M
31.925.200 3,2 M
159.626.000 3,5M
205.917.540 4 M
224.450.119 4,5 M
244.650.629 4,5 M
1 15 17 Program pengembangan Rata‐rata Jumlah Dana 5 JT sistem pendukung usaha bagi yang diserap per Usaha Kecil Menengah UMKM
10 JT
191.081.000 15 JT
208.278.290 20 JT
268.678.994 25 JT
292.860.104 30 JT
319.217.513 30 JT
1 15 18 Program Peningkatan Kualitas Jumlah UKM non Kelembagaan Koperasi BPR/LKM UKM
75
417.499.975 50
496.824.970 50
541.539.218 50
590.277.747 713
154.908.620
168.850.396
184.046.931
200.611.155
1 16
2,8 M
413
383.027.500 75
Penanaman Modal Daerah
1 16 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
142.118.000 17
1.Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)
13
15
2.Jumlah nilai 82.696.54 investasi berskala 0.000 86.831.3 nasional (PMDN/PMA) 67.000
91.172. 935.35 0
19
21
23
23
95.731. 582.118
100.518 .161.22 3
105.544 .069.28 5
105.544. 069.285
Halaman VIII‐39
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja pada dan Program Prioritas Kode Program (outcome) Awal Tahun‐5 Tahun‐1 Tahun‐2 Tahun‐3 Tahun‐4 Pembangunan RPJMD (Tahun 0) Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (7) (8) 1 16 16 Program Peningkatan Iklim Jumlah dokumen 0 2% 198.175.500 1% 216.011.295 1% 235.452.312 1% 256.643.020 1% 279.740.891 Investasi dan Realisasi pendukung Investasi penanaman modal
42 Program Pelayanan Perijinan Terpadu
1 17
17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Pemuda Dan Olahraga 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakat Olah Raga 21 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1 19
80%
Jumlah benda,situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Penyelenggaraan festival seni dan budaya
80%
target (15) 6%
60.806.000 90%
115.531.400 100%
125.929.226 100%
137.262.856 100%
149.616.513 100%
8,00 9
24.521.000 15
122.605.000 27
183.907.500 32
275.861.250 ,32
300.688.763 32
2 kali
209.640.000
228.507.600
249.073.284
271.489.880
295.923.969
200.000.000 1
200.000.000 1
200.000.000 1
200.000.000 4
1.022.930.000 83%
941.388.600 85%
960.216.372 90%
979.420.699 95%
999.009.113 95%
310
250.000.000 320
305.000.000 330
311.100.000 340
317.322.000 340
625.711.230
682.025.241
743.407.512
810.314.188
Kebudayaan 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1 18
Persentase layanan perijinan sesuai SOP
Kondisi Ki
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Jumlah kerjasama di bidang kebudayaan
0
0
cakupan peran serta Olaraga Pemuda
80%
80%
Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar
300
0%
Jumlah Kasus kammtibmas
1
574.047.000
Halaman VIII‐40
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja dan Program Prioritas Program (outcome) Pembangunan
(1) (2) 1 19 16 Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Pencegahan tindak kriminal
(3)
Cakupan Petugas perlindungan masyarakat (Linmas)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) Target (4) (5)
100 kali
80 kali
Tingkat penyelesaian 73 kasus 60 kasus pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) 4 konflik
Tahun‐1
Tahun‐2
Tahun‐3
Tahun‐5
Tahun‐4
Kondisi Ki
target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp (6) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (7) (8) (15) 282.581.000 308.013.290 335.734.486 365.950.590 398.886.143
70 kali
65 kali
60 kali
50 kali
50 kali
55 kasus
50 kasus
40 kasus
30 kasus
30 kasus
3 konflik
2 k0nflik
1 konflik
0 konflik
0 konflik
17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Jumlah konflik yang diselesaikan
18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Jumlah Forum 1 2 159.174.000 2 162.357.480 2 165.604.630 2 168.916.722 2 172.295.057 9 kerukunan antar umat kecamata kecamat kecama kecama kecama kecama kecamat beragama n an tan tan tan tan an
1 19 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat
cakupan pembinaan politik daerah
1 19 22 Program pencegahan dan penanggulangan korban bencana alam
Cakupan Penanganan bencana
1 20
5 konflik
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
80%
80%
53.027.000 85%
57.799.430 87%
63.001.379 89%
68.671.503 90%
74.851.938 90%
100%
220.125.500 100%
239.936.795 100%
261.531.107 100%
285.068.906 100%
310.725.108 100%
4.414.812.300 85%
4.635.552.915 90%
4.867.330.561 95%
5.110.697.089 100%
5.264.018.001 100%
85%
87%
90%
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Berfungsinya alat kelengkapan dewan secara baik
80%
83%
95%
95%
Halaman VIII‐41
Kode
(1)
Kondisi Kinerja Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja pada dan Program Prioritas Program (outcome) Awal Pembangunan RPJMD (Tahun 0) Target (2) (3) (4) (5) Terbentuknya 3 4 Ranperda Inisiatif
16 Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah 17 Program Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah
18 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun‐1 Rp (6)
Tahun‐2 target (7) 5
Rp (8)
Tahun‐3 Target (9) 6
Rp (10)
target (11) 7
Rp (12)
Kondisi Ki
Tahun‐5
Tahun‐4 target (13) 8
target
Rp (14)
(15) 8 Perda
Cakupan kunjungan 19 19 293.848.500 19 342.120.000 19 395.883.600 19 413.460.108 19 432.076.911 19 Kepala daerah/ Wakil Kecamata Kecamat Kecama Kecama Kecama Kecama Kecamat Kepala Daerah ke n an tan tan tan tan an wilayah Penyelesaian permasalahan pembangunan dan pemerintahan baik di SKPD maupun di Kecamatan Terbentuknya 0 Kabupaten Adonara
19 Program Penataan Peraturan Jumlah produk hukum Perundang‐undangan daerah
70%
3.542.870.500 80%
3.443.156.615 90%
3.546.451.313 95%
3.652.844.853 95%
3.762.430.198 95%
0
150.000.000 1
1.000.000.000
174.585.000
179.822.550
185.217.227
667.134.500
687.148.535
707.762.991
728.995.881
750.865.757
8.850.928.500
9.116.456.355
9.389.950.046
9.671.648.547
9.961.798.003
1.272.992.900
1.311.182.687
1.350.518.168
1.391.033.713
1.432.764.724
Produk hukum daerah yang dipublikasikan 20 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Predikat WTP oleh BPK Aset daerah yang didata 21 Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pengawasan Kebijakan KDH Jumlah kasus pelanggaran aparat pemerintah Jumlah tindak lanjut hasil temuan pengawas
Halaman VIII‐42
Kode
(1)
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja dan Program Prioritas Program (outcome) Pembangunan
(2) 22 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawas
(3) Jumlah aparat pemeriksa yang memiliki sertifikat
23 Program Mengintensifkan Hasil Pengaduan Masyarakat
Kasus pengaduan masyarakat yang Terselesaikan Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan
25 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 26 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) Target (4) (5)
Meningkatnya disiplin pegawai
1 21 Ketahanan Pangan 1 21 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Cakupan Ketersediaan 100% Bahan Pangan
1 22
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Tahun‐1
Tahun‐2
Tahun‐3
Tahun‐5
Tahun‐4
Kondisi Ki
target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp (6) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (7) (8) (15) 68.212.000 70.258.360 72.366.111 74.537.094 76.773.207
60.000.000
65.400.000
67.362.000
69.382.860
1.294.802.500
76.930.700
79.238.621
81.615.780
84.064.253
3.546.552.500
3.549.949.075
3.656.447.547
3.766.140.974
3.879.125.203
1.146.246.600
1.249.408.794
1.336.867.410
1.457.185.476
1.588.332.169
100%
Produksi pertanian/perkebunan
1 21 20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
100%
1.833.988.032
100%
100%
100%
100%
1.999.046.955
2.138.980.242
2.331.488.463
2.424.748.002
Jumlah Tenaga 152 Penyuluh organik dan Non organik
172
1.822.771.700 192
1.859.227.134 212
2.026.557.576 132
2.208.947.758 250
2.231.037.235 250
Jumlah lembaga dan 75% organisasi masyarakat yang diberdayakan
80%
101.236.000 85%
110.347.240 90%
209.659.756 95%
228.529.134 100%
249.096.756 100%
Halaman VIII‐43
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja pada dan Program Prioritas Kode Program (outcome) Awal Tahun‐5 Tahun‐1 Tahun‐2 Tahun‐3 Tahun‐4 Pembangunan RPJMD (Tahun 0) Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (7) (8) 1 22 16 Program Pengembangan Jumlah desa penerima 0 0 2.152.734.000 67 17.750.000.000 67 17.750.000.000 68 18.000.000.000 68 18.000.000.000 Lembaga Ekonomi Pedesaan dana pemberdayaan
Kondisi Ki target (15) 270
1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi masyarakat 70% Partisipasi Masyarakat dalam dalam membangun Membangun Desa desa
70%
109.550.000 75%
111.741.000 80%
113.975.820 85%
116.255.336 85%
118.580.443 85%
50% Juamlah Aparatur Pemerintah Desa yang megikuti bimtek
55%
382.995.500 70%
390.655.410 80%
398.468.518 90%
406.437.889 100%
414.566.646 Memadai
1 22 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1 23 1 23 1
1 24
1 25
Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Kearsipan 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
3 Tersedianya dokumen 3 30.000.000 4 90.000.000 4 112.500.000 4 140.625.000 4 175.781.250 4 statistik daerah dokumen dokume dokum dokume dokume dokume dokumen n en n n n
sistim arsip daerah tertata dengan baik
80%
90%
16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
Pengarsipan dokumen penting daerah
83%
17 Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan Dokumen penting daerah dapat diakses melalui website Pemda
83%
87,5%
82%
155.000.000 94,5%
162.750.000 99,2%
170.887.500 99,6%
83,05% 80.000.000 88,5%
84.000.000 93%
92.400.000 97,65% 97.020.000 100%
55.000.000 91,5%
57.750.000 96%
68.722.500 96,05% 72.158.625 98,56%
150.943.000 82,02% 153.961.860 82,17% 157.041.097 82,4%
179.431.875 100%
160.181.919 82,56% 163.385.558 82,72%
Komunikasi dan Informatika
Halaman VIII‐44
Kode
(1)
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja dan Program Prioritas Program (outcome) Pembangunan
(2) 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
(3) Meningkatnya kualitas Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) Target (4) (5)
18 Program Kerjasama Informasi cakupan dan frekuensi dengan Mas Media publikasi pembangunan dan pemerintahan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun‐1
Tahun‐2
Tahun‐3
Tahun‐4
Kondisi Ki
Tahun‐5
target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp (6) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (7) (8) (15) 399.004.000 418.954.200 649.379.010 681.847.961 715.940.359
38.227.500
57.341.250
86.011.875
129.017.813
193.526.719
Urusan Perpustakaan 26 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2
cakuopan layanan perpustakaan
80%
295.811.000 80,01% 301.727.220 80,2%
70%
826.674.670 80%
307.761.764 81,80% 313.917.000 83,43% 320.195.340 86,6%
Urusan Pilihan
2 1 2 1
Pertanian 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2 1
17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
cakupan petani yang mendapat layanan
60%
Prosentase Pemasaran 22,70% Hasil Pertanian
350.000.000 90%
385.000.000 90%
423.500.000 90%
444.675.000 90%
32,70% 1.289.016.000 42,70% 1.187.027.440 ,52.7% 1.293.859.910 62,70% 1.410.307.301 72,70% 1.537.234.959 72,70%
Jumlah Alsintan (unit) 87 2 598.154.674 17 651.988.595 18 2.819.000.000 17 717.187.454 18 3.000.000.000 # 1 ## Program peningkatan penerapan teknologi pertanian /perkebunan
Halaman VIII‐45
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja pada dan Program Prioritas Kode Program (outcome) Awal Tahun‐1 Tahun‐2 Tahun‐3 Tahun‐4 Pembangunan RPJMD (Tahun 0) Target Rp target Rp Target Rp target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) (12) (7) (8) 2 1 19 Program Peningkatan Produksi Produktivitas pertanian 2,77 2,87 314.186.594 2,87 342.463.387 2,97 373.285.092 3,07 406.880.751 Pertanian/perkebunan Ton/Hekt Ton/Hek Ton/He Ton/He Ton/He ar tar ktar ktar ktar
2 1
21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman dan Ternak.
197.022.844
Prosentase pengendalian Hama/Penyakit tanaman cakupan Kasus Penyakit Ternak Menular yang mendapat pelayanan 2 1
2 1
2 2 2 2
2 2
246.278.555
283.220.338 95%
Kondisi Ki
Tahun‐5
target target Rp (13) (14) (15) 3,17 443.500.018 3,17 Ton/He Ton/Hekt ktar ar
311.542.372
342.696.609
27%
30%
40%
50%
60%
70%
70%
80%
80%
85%
90%
95%
95%
95%
22 Program Peningkatan Produksi Jumlah produksi hasil 2.466.996 2.713.69 409.832.000 2.985.0 446.716.880 3.283.5 491.388.568 3.611.9 535.613.539 3.973.1 583.818.758 3.973.12 Kg 5.6 Kg 64.6 Kg 71.1 Kg 28.2 Kg 21 Kg 1 Kg Hasil Peternakan. ternak kecil dan Unggas 23 Program Peningkatan Persentase Pemasaran 4,24% 24,24% 122.234.200 ,34.24% 134.457.620 44,24% 137.146.772 54,24% 139.889.708 54,24% Pemasaran Hasil Produksi Hasil Peternakan Peternakan
Kehutanan 0,03% 1,03% 15 Program Pemanfaatan Potensi Persentase Sumber Daya Kehutanan Pengembangan Usaha Non Kayu sekitar Hutan 16 Program Rehabilitas Hutan dan Luas lahan rehabilitasi 4.710 Ha 5.181 Lahan hutan dan lahan kritis Ha 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Luas areal hutan yang 2750 ha dikonservasi
50.010.000 2,03%
87.517.500 3,03%
95.394.075 4,03%
103.979.542 5,03%
113.337.701 5.03 % 5
3.005.612.000 5.699 Ha
2.554.770.200 6.267 Ha
2.784.699.518 6.894 Ha
3.035.322.475 7.583 Ha
3.308.501.497 7.583 Ha
2760ha 99.418.000 2850 ha
108.365.620 2865 ha 118.118.526 2875 ha 128.749.193 3000 ha 140.336.621 3000 ha
Halaman VIII‐46
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja pada dan Program Prioritas Kode Program (outcome) Awal Tahun‐1 Tahun‐2 Tahun‐3 Tahun‐4 Pembangunan RPJMD (Tahun 0) Target Rp target Rp Target Rp target Rp target (1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) (12) (13) (7) (8) 20 Program Perencanaan dan luas areal hutan yang 1200 ha 1250 ha 110.613.500 1257 120.568.715 1259 ha 131.419.899 1260 ha 143.247.690 Pengembangan Hutan dikembangkan ha 21 Program Pembangunan dan Pembinaan Kehutanan
2 3 2 3
Energy dan sumberdaya mineral 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
jumlah kawasan hutan rakyat
Kondisi Ki
Tahun‐5
target
Rp (14)
(15) 1260 ha
5 72.984.500 5 164.203.164 5 164.203.164 5 164.203.164 5 164.203.164 25 kawasan kawasa kawasa kawasa kawasa kawasan n n n n
Jumlah desa pengguna PLTS 11: 2 Desa PLTS DESA
51.606.000 2 Desa 103.212.000 2 Desa 206.424.000 2.Desa 412.848.000 2 Desa
825.696.000 10 Desa
Cakupan pengguna tenaga listrik
396.353.000
615.946.355
432.024.770
470.906.999
565.088.399
2 4 2 4
Pariwisata 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Jumlah Kunjungan Wisata
41.952 Orang
2 4
16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
Jumlah Obyek Pariwisata
50 Obyek 50
227.646.000 50
341.469.000 50
512.203.500 50
768.305.250 50
837.452.723 50
2 4
17 Program Pengembangan Kemitraan.
jumlah mitra pariwisata yang terbentuk
49 Mitra 59
61.367.000 69
92.050.500 79
100.335.045 89
109.365.199 99
119.208.067 99
2 5 2 5
Kelautan dan Perikanan 15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
2 5
46,147
Jumlah Produksi 39.674,93 Perikanan Laut dan Ton Perikanan Darat 17 Program Peningkatan Persentase 50% 45% kesadaran dan penegakan pengrusakan sumber hukum dalam pendayagunaan daya laut sumber daya laut 20 Program Pengembangan Budi Produksi Perikanan Daya Perikanan Budi Daya
0
0
100.883.500 50,761 109.963.015 55,837 119.859.686 61,421 130.647.058 67,563 142.405.293 67,563
428 ton 212.774.870 471 ton 244.691.101 518 ton 281.394.766 570 ton 323.603.980 41.661,9 3 ton 31.950.000 30%
33.547.500 25%
329.911.000 10 ton 336.509.220 20 ton
35.224.875 25%
36.986.119 25%
38.835.425
343.239.404 30 ton
350.104.192 40 ton
357.106.276 100 ton
Halaman VIII‐47
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kinerja Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja pada dan Program Prioritas Kode Kondisi Ki Program (outcome) Awal Tahun‐5 Tahun‐1 Tahun‐2 Tahun‐3 Tahun‐4 Pembangunan RPJMD (Tahun 0) Target target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (7) (8) (15) 2 5 21 Program Pengembangan Produksi Perikanan 39.674,93 3.900.644.505 428 ton 3.065.724.240 471 ton 3.127.038.725 518 ton 3.189.579.499 570 ton 3.253.371.089 41.661,9 Perikanan Tangkap tangkap Ton 3 ton 2 5
23 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Jumlah Produksi Perikanan yang dipasarkan
24,42%
26 Program Pengelolaan Sumber Meningkatnya Daya Laut, Pesisir dan Pulau‐ pemanfaatan sumberdaya laut, pulau Kecil pesisir dan pulau‐ pulau kecil 2 6
15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Prosentase perlindungan terhadap konsumen dan produsen
75%
2 6
17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Jumlah produk yang diekspor
27.022.9 Ton
2 6
18 Program Peningkatan Efisiensi Jumlah Pasar Perdagangan Dalam Negeri Daerah/Desa
154.785.997
168.716.737 10 Jenis
242.781.000
264.631.290
242.781.000
264.631.290
288.448.106
80%
253.787.500 85%
276.628.375 90%
301.524.929 95%
328.662.172 100%
358.241.768 100%
32.697. 241.915.300 35.967. 278.202.595 39.564. 319.932.984 43.520. 367.922.932 43.520.6 22 Ton 64 Ton 4 Ton 71 Ton 48 Ton
160 Unit 165 Unit 1.511.483.000 170 Unit
1.209.186.400 180 Unit
967.349.120 185 Unit
1.054.410.541 190 Unit
843.528.433 190 Unit
413
201.660.625 444
219.810.081 449
239.592.989 454
261.156.358 454
30
185.966.443 32
202.703.423 35
220.946.731 37
240.831.937 40
1,7
168.210.780 1,9
183.349.750 2,0
199.851.228 2,05
217.837.838 2,11%
Perindustrian
2 7
16 Program Pengembangan Jumlah UMKM yang Industri Kecil dan Menengah. aktif
2 7
17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 18 Program Penataan struktur Industri
2 7
142.005.502
Perdangangan
2 6
2 7
26,62% 130.280.277
Cakupan Bina kelompok pengrajin
27
Prosentase 1,61 Pertumbuhan Industri Rumah Tangga (Home Industri) 24 Program Peningkatan Promosi Persentase hasil 50% dan Pemasaran Hasil Kerajinan kerajinan daerah yang Daerah terjual
423
161.328.500 434
51,00% 66.864.000 52,00% 100.296.000 53,00% 109.322.640 54,00% 119.161.678 55,00% 129.886.229 55,00%
Halaman VIII‐48
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja dan Program Prioritas Program (outcome) Pembangunan
(1) 2 8
(2)
(3)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) Target (4) (5)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun‐1 Rp (6)
Tahun‐2 target (7)
Rp (8)
Tahun‐3 Target (9)
Rp (10)
Tahun‐5
Tahun‐4 target (11)
Rp (12)
target (13)
Rp (14)
Kondisi Ki target (15)
Transmigrasi Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Fasilitas wilayah transmigrasi
30%
Program Transmigrasi Lokal
Keberdayaan para transmigran
20%
25%
32%
275.000.000 33%
299.750.000 34%
326.727.500 35%
356.132.975 35%
174.229.000 30%
189.909.610 35%
207.001.474,90 40%
225.631.607,64 40%
245.938.452,33 40%
Halaman VIII‐49
inerja pada akhir periode RPJMD Rp (16)
SKPD Penanggung Jawab
(17)
1.326.129.089.991
150.580.337.828 Semua SKPD
93.033.328.583 Semua SKPD
3.705.272.275 Semua SKPD
845.089.000 Semua SKPD
13.860.577.970 Semua SKPD
7.259.761.394 Semua SKPD
Halaman VIII‐50
inerja pada akhir periode RPJMD
SKPD Penanggung Jawab
Rp (16) (17) 1.539.029.030 Dinas PPO 163.208.664.741 Dinas PPO
Dinas PPO
5.733.711.241 Dinas PPO
Halaman VIII‐51
inerja pada akhir periode RPJMD Rp (16)
SKPD Penanggung Jawab
(17)
1.009.793.960 Dinas PPO
548.775.480 Dinas PPO
7.863.956.497 Dinas PPO
585.137.220 Dinas PPO
4.305.697.180 Dinas PPO
2.270.455.069 Dinas PPO
Halaman VIII‐52
inerja pada akhir periode RPJMD Rp (16)
SKPD Penanggung Jawab
(17)
7.966.930.550 Dinas Kesehatan
27.184.919.093 Dinas Kesehatan
140.914.409 Dinas Kesehatan
276.419.250 Dinas Kesehatan 53.700.000 Dinas Kesehatan 2.967.688.257 Dinas Kesehatan dan RSUD Larantuka
Halaman VIII‐53
inerja pada akhir periode RPJMD Rp (16)
SKPD Penanggung Jawab
(17)
995.077.833 Dinas Kesehatan dan RSUD Larantuka
17.733.390.239 Dinas Kesehatan
Halaman VIII‐54
inerja pada akhir periode RPJMD
SKPD Penanggung Jawab
Rp (16) (17) 107.275.685.955 Dinas Kesehatan dan RSUD Larantuka
1.280.787.918 RSUD Larantuka
6.537.449.505 RSUD Larantuka
2.855.077.605 Dinas Kesehatan
Halaman VIII‐55
inerja pada akhir periode RPJMD
SKPD Penanggung Jawab
Rp (16) (17) 2.707.079.641 Dinas Kesehatan
155.130.058.528 DPU Tamben
1.549.620.319 DPU Tamben
21.518.823.603 DPU Tamben
11.980.076.997 DPU Tamben
20.998.970.012 DPU Tamben
525.000.000 DPU Tamben
11.424.025.503 DPU Tamben
Halaman VIII‐56
inerja pada akhir periode RPJMD
SKPD Penanggung Jawab
Rp (16) (17) 15.682.687.258 DPU Tamben
4.000.000.000 DPU Tamben
21.356.571.475 DPU Tamben
2.469.067.404 DPU Tamben
2.343.705.000 DPU Tamben
2.403.448.900 Bappeda
1.130.446.800
1.291.514.000
1.498.427.600 Bappeda
Halaman VIII‐57
inerja pada akhir periode RPJMD
SKPD Penanggung Jawab
Rp (16) (17) 978.229.000 Bappeda
5.582.409.200 Bappeda
1.918.485.600 Bappeda
1.598.240.000 Bappeda
1.514.088.600 Bappeda
571.641.125 Bappeda
1.050.000.000 Dinas Perhubungan Infokom
4.250.000.000 Dinas Perhubungan Infokom
Halaman VIII‐58
inerja pada akhir periode RPJMD
SKPD Penanggung Jawab
Rp (16) (17) 7.417.851.730 Dinas Perhubungan Infokom
2.186.128.008 Dinas Perhubungan Infokom
351.930.907 Dinas Perhubungan Infokom
8.885.892.533 KLH dan Kebersihan Kota
Halaman VIII‐59
inerja pada akhir periode RPJMD Rp (16)
SKPD Penanggung Jawab
(17)
979.125.587 KLH dan Kebersihan Kota
3.502.439.047 KLH dan Kebersihan Kota dan Dinas kehutanan dan Perkebunan
1.961.941.250 KLH dan Kebersihan Kota
7.333.835.906 Dinas Penduduk dan Catatan Sipil
Halaman VIII‐60
inerja pada akhir periode RPJMD Rp (16)
SKPD Penanggung Jawab
(17)
515.855.917 Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan 516.268.667 Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan 636.916.842 Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan 299.921.454 Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
6.077.170.505 Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan 800.000.000 Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan 530.469.744 Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan 838.721.284 Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
4.235.302.880 Dinas Sosnakertrans
Halaman VIII‐61
inerja pada akhir periode RPJMD Rp (16)
SKPD Penanggung Jawab
(17)
850.373.515 Dinas Sosnakertrans
594.891.540 Dinas Sosnakertrans
537.525.922 Dinas Sosnakertrans
538.101.669 Dinas Sosnakertrans
Dinas Sosnakertrans
4.136.381.883 Dinas Sosnakertrans
Halaman VIII‐62
inerja pada akhir periode RPJMD
SKPD Penanggung Jawab
Rp (16) (17) 793.198.774 Dinas Sosnakertrans
1.401.275.802 Dinas Koperasi dan UKM
866.569.488 Dinas Koperasi dan UKM
1.280.115.901 Dinas Koperasi dan UKM
2.429.169.410 Dinas Koperasi dan UKM
850.535.102 Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Halaman VIII‐63
inerja pada akhir periode RPJMD
SKPD Penanggung Jawab
Rp (16) (17) 1.186.023.017 Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu 589.145.996 Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
907.583.513 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.254.634.732 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 800.000.000
4.902.964.785 Dinas PPO 1.183.422.000 Dinas PPO
3.435.505.172 Satuan Polisi Pamong Praja
Halaman VIII‐64
inerja pada akhir periode RPJMD
SKPD Penanggung Jawab
Rp (16) (17) 1.691.165.509 Satuan Polisi Pamong Praja/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 828.347.888 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 317.351.250 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.317.387.415 Badan Penanggulanga n Bencana Daerah
24.292.410.866 Sekretariat DPRD
Halaman VIII‐65
inerja pada akhir periode RPJMD Rp (16)
SKPD Penanggung Jawab
(17)
1.877.389.119 Sekretariar Daerah
17.947.753.480 Sekretariar Daerah
1.689.624.777 Sekretariar Daerah 3.541.907.664 Sekretariar Daerah
46.990.781.451 DPPKAD
6.758.492.191 DPPKAD dan Inspektorat Daerah
Halaman VIII‐66
inerja pada akhir periode RPJMD
SKPD Penanggung Jawab
Rp (16) (17) 362.146.772 Inspektorat Daerah
262.144.860 Inspektorat Daerah 1.616.651.854 BKD
18.398.215.299 BKD
6.778.040.449 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
10.728.251.694 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan; dan Dinas Kehutanan Perkebunan 10.148.541.403 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
898.868.886
Halaman VIII‐67
inerja pada akhir periode RPJMD
SKPD Penanggung Jawab
Rp (16) (17) 73.652.734.000 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 570.102.600 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1.993.123.963 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 548.906.250 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 668.069.375 Kantor Pusat Data Arsip dan Perpustakaan 353.420.000 Kantor Pusat Data Arsip dan Perpustakaan 253.631.125 Kantor Pusat Data Arsip dan Perpustakaan 785.513.434 Kantor Pusat Data Arsip dan Perpustakaan
Halaman VIII‐68
inerja pada akhir periode RPJMD
SKPD Penanggung Jawab
Rp (16) (17) 2.865.125.529 Dinas Perhubungan Infokom 504.125.156 Dinas Perhubungan Infokom
1.539.412.324 Kantor Pusat Data Arsip dan Perpustakaan
2.429.849.670 Badan Ketahanan Pangandan Penyuluhan; Dinas Pertanian tanaman pangan dan Peternakan; Dinas Kehutanan dan Perkebunan 6.717.445.610 Dinas Pertanian Tamaman Pangan dan Peternakan. 7.786.330.723 Dinas Pertanian Tamaman Pangan dan Peternakan.
Halaman VIII‐69
inerja pada akhir periode RPJMD
SKPD Penanggung Jawab
Rp (16) (17) 1.880.315.843 Dinas Pertanian Tamaman Pangan dan Peternakan; Dinas Kehutanan dan Perkebunan 1.380.760.719 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
2.467.369.745 Dinas Pertanian dan Peternakan. 533.728.300 Dinas Pertanian Tamaman Pangan dan Peternakan.
450.238.817 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 14.688.905.690 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 594.987.959 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Halaman VIII‐70
inerja pada akhir periode RPJMD
SKPD Penanggung Jawab
Rp (16) (17) 505.849.805 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 729.797.157 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
1.599.786.000 DPU Tamben
2.480.319.524 DPU Tamben
603.758.553 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2.687.076.473 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 482.325.811 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.062.464.716 Dinas Kelautan dan Perikanan 176.543.918 Dinas Kelautan dan Perikanan
1.716.870.093 Dinas Kelautan dan Perikanan
Halaman VIII‐71
inerja pada akhir periode RPJMD
SKPD Penanggung Jawab
Rp (16) (17) 16.536.358.058 Dinas Kelautan dan Perikanan 595.788.513 Dinas Kelautan dan Perikanan
1.303.272.686 Dinas Kelautan dan Perikanan
1.518.844.744 Dinas Perindag
1.207.973.811 Dinas Perindag
5.585.957.493 Dinas Perindag
‐ 1.083.548.552 Dinas Perindag
850.448.535 Dinas Perindag
769.249.596 Dinas Perindag
525.530.546 Dinas Perindag
Halaman VIII‐72
inerja pada akhir periode RPJMD Rp (16)
SKPD Penanggung Jawab
(17)
1.257.610.475 Dinas Sosnakertrans 1.042.710.145 Dinas Sosnakertrans
Halaman VIII‐73
