BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang sumber pembiayaannya berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku. Organisasi sektor publik itu sendiri memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar, dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani melalui aktivitas pelayanan publik. Jones dan Pedlebury (2000) menggolongkan pemerintah daerah (local government) dalam kategori type B non-profit, yaitu organisasi non-profit yang memperoleh sumber daya financial dalam jumlah signifikan dari sumber selain penjualan barang dan jasa. Pemerintah daerah merupakan bagian dari organisasi sektor publik. Pemerintahan daerah di Indonesia dibagi atas tiga lingkup pemerintahan, yaitu : pemerintahan provinsi, pemerintahan kota, dan pemerintahan kabupaten, yang dpimpin oleh masing-masing kepala daerah yang disebut gubernur, walikota, dan bupati. Masing-masing kepala daerah dipilih oleh rakyat melalui suatu mekanisme pemilihan umum dengan masa jabatan satu
periode
selama
5
tahun.
Dengan
kata
lain,
masyarakat
mendelegasikan kekuasaan kepada kepala daerah.
Universitas Sumatera Utara
Dalam hal keuangan pemerintahan, kepala daerah memegang amanat rakyat untuk menyusun, melaksanakan, serta mempertanggung jawabkan anggaran. Kepala daerah harus mengupayakan terciptanya keseimbangan antara kemampuan memperoleh pendapatan dengan pengeluaran guna memenuhi kebutuhan rakyat. Keseimbangan tersebut dapat terlihat dari berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditegaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang baik oleh kepala daerah seperti yang disebutkan di dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2003, diperlukan motivasi yang benar dan kejujuran dari kepala daerah dalam menjalankan amanat mengelola keuangan daerah dengan baik. Bertot (2010) menyatakan bahwa “transparency ultimately serves to keep government honest
good government must be seen to be
done”. Suatu pemerintahan daerah dengan kepala daerah yang menjunjung transparansi dapat dilihat dari ada atau tidaknya informasi keuangan yang tersedia secara terbuka bagi masyarakat maupun pengguna lainnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan
Universitas Sumatera Utara
bertanggung jawab. Dengan demikian, transparansi dapat menjadi indikator adanya tata kelola keuangan yang baik. Perhatian terhadap isu transparansi di Indonesia semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu indikator yang menunjukkan hal tersebut adalah dikeluarkannya UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Menurut Mulyana (2006), faktor yang menyebabkan isu transparansi keuangan daerah semakin meningkat adalah krisis ekonomi yang telah memberi kontribusi terhadap erosi substansial kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Ditambah lagi desentralisasi fiscal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, telah menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan faktor lainnya adalah semakin maraknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah yang menyebabkan terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengeloa keuangan. Salah satu bentuk transparansi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan mengungkapkan laporan keuangan pemerintah daerah secara sukarela di internet sehingga seluruh stakeholder memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi yang ada di lingkungan
Universitas Sumatera Utara
pemerintah daerah. Seperti yang kita ketahui pada masa sekarang ini penggunaan internet sudah sangat lazim dan dapat diakses oleh siapapun. Menurut Bertot (2010), kesempatan untuk mengakses informasi tentang pemerintah, seperti yang dapat dilakukan dalam pengungkapan sukarela laporan keuangan di internet, sekarang ini perlu diperhatikan untuk menjamin partisipasi
demokrasi, kepercayaan kepada pemerintah,
mencegah korupsi, menginformasikan keputusan, akurasi informasi pemerintah, ketersediaan informasi publik, perusahaan, dan jurnalis. Selain peranan dari pihak internal pemerintah daerah, peranan pihak eksternal juga diperlukan dalam mengarahkan kepala daerah untuk bisa
mempertanggungjawabkan
pengelolaan
sumber
daya
serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada kepala daerah dalam rangka mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk dukungan dan pengawasan untuk menjamin penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah yang baik. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah oleh kepala daerah adalah menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun menurut standar akuntansi pemerintahan. UU RI Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 31 mengatur ketentuan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam undang-undang ini berisi bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidaktidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran , neraca, laporan arus kas,
Universitas Sumatera Utara
dan catatan atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi
pemerintahan.
Gubernur/bupati/walikota
menyampaikan
rancangan peraturan daerah tetang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebelum itu, laporan keuangan harus sudah disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ketentuan lain yang mencakup tentang keuangan daerah dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara; serta Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Akan tetapi, dari antara ketentuan-ketentuan diatas tidak ada satu pun yang mengatur tentang media yang digunakan untuk pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pada masa sekarang ini penggunaan internet sudah sangan lazim dan sudah sangat banyak dimanfaatkan untuk menunjang segala kegiatan. Dalam hal ini, kepala daerah dapat menggunakan internet untuk mengungkapkan pertanggungjawaban secara sukarela sebagai upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dari pemerintahan itu sendiri.
Universitas Sumatera Utara
Internet memiliki dampak positif apabila digunakan sebagai media pelaporan keuangan daerah. Menurut Bertot, dkk (2010), teknologi informasi
dan
komunikasi,
misalnya
penggunaan
internet,
terus
mengalami kemajuan sehingga dapat menciptakan budaya transparansi yang juga akan berdampak pada akuntabilitas. Pengungkapan sukarela laporan
keuangan
pemerintah
daerah
di
internet
dinilai
efisien
(Woldenberg, 2004 dalam Bertot,dkk 2010) dan efektif meningkatkan pengendalian terhadap perangkat pemerintahan daerah dari tindakan korupsi
serta dapat
meningkatkan
transparansi
dan
akuntabilitas
pemerintahan daerah (Shim dan Eom, 2008 dalam Bertot,dkk 2010). Dengan semakin meningkatnya sikap kritis masyarakat pada masa sekarang, internet dinilai dapat menjadi jawaban atas harapan masyarakat akan terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang baik. Namun demikian, tidak semua pemerintahan daerah yang secara sukarela memilih untuk menerapkan manfaaat dari penggunaan internet sebagai media dalam melakukan pelaporan keuangan. Fenomena tersebut menjadi landasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Penting untuk
mengidentifikasi
pemerintahan
daerah
yang
melakukan
pengungkapan pelaporan keuangan daerah di internet secara sukarela serta menguji faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui alasan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan melakukan atau tidak pelaporan keuangan daerah secara sukarela di internet berhubung internet itu sendiri dinilai dapat
Universitas Sumatera Utara
digunakan sebagai media efektif dan efisien dalam pelaporan keuangan daerah
yang
dapat
mewujudkan
transaparansi
dan
akuntabilitas
pemerintahan daerah sehingga mampu untuk menjawab sikap kritis dari masyarakat yang sensitif akan kejadian-kejadian yang terjadi pada pemerintah
serta
dapat
memenuhi
harapan
masyarakat
akan
terselenggaranya pengelolaan kuangan daerah yang lebih baik. Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan telah banyak dilakukan, namum umumnya penelitian dilakukan pada sektor swasta. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Laswad, dkk (2005) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menentukan sejumlah pengungkapan di sektor publik belum banyak diteliti. Styles dan Tennyson (2007) juga menyatakan hal yang sependapat bahwa hanya ada sedikit penelitian tentang institusi pemerintahan. Hal tersebut juga mirip dengan keadaan di Indonesia.
Penelitian tentang pengungkapan pada sektor
publik Indonesia dapat dikatan relatif sedikit. Dari penelitian tersebut beberapa diantaranya adalah penelitian Mulyana (2006) yang memeriksaa penyajian neraca dan aksesbilitas laporan keuangan, penelitian Lesmana (2010) yang memeriksa karakteristik pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan wajib, serta penelitian Febriyanty (2011) yang memeriksa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menambah literatur tentang pengungkapan pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah di Indonesia.
Universitas Sumatera Utara
Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba untuk menggali bukti empiris tentang beberapa faktor yang menjadi determinan atas publikasi laporan keuangan pemda melalui internet (website). Namun, penelitianpenelitian tersebut belum menunjukkan hasil yang konsisten. Penelitian Rahman dkk., (2013), serta Garcia dan Garcia (2010) menunjukkan bahwa kompetisi politik dalam suatu pemda akan mendorong publikasi laporan keuangan pemda melalui internet. Namun, beberapa hasil penelitian lain menunjukkan bahwa kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap pelaporan informasi keuangan pemda melalui internet (Laswad dkk., 2005; Sinaga dan Prabowo, 2011; Afryansyah dan Haryanto, 2013). Ukuran pemda yang besar akan mendorong pemda untuk menyediakan informasi keuangan pada situs resmi mereka (Garcia dan Garcia, 2010; Medina, 2012). Namun, beberapa penelitian menujukkan bahwa ukuran pemda tidak memiliki pengaruh terhadap pelaporan keuangan pemda melalui internet (Laswad dkk., 2005; Sinaga dan Prabowo, 2011; Rahman dkk., 2013; Afryansyah dan Haryanto, 2013). Penelitian Laswad dkk., (2005) dan Rahman dkk., (2013) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pemda melalui internet. Namun, hasil berbeda diperoleh dari penelitian yang dilakukan Sinaga dan Prabowo (2011) dan Medina (2012) yang menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap pelaporan informasi keuangan secara sukarela pada situs resmi pemda.
Universitas Sumatera Utara
Kekayaan suatu pemda akan mempengaruhi keputusan pemda untuk melaporkan informasi keuangannya di internet (Laswad dkk., 2005 dan Rahman dkk., 2013). Namun, hasil penelitian Sinaga dan Prabowo (2011) dan Afryansyah dan Haryanto (2013) menunjukkan bahwa pelaporan informasi keuangan pemda melalui internet tidak dipengaruhi oleh kekayaan yang dimiliki pemda tersebut. Tipe pemerintah daerah juga berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemda melalui internet. Pemerintah kota cenderung lebih bersikap transparan dalam menyediakan informasi keuangan pada website resminya (Laswad dkk., 2005; Sinaga dan Prabowo, 2011; Medina, 2012). Namun, penelitian Rahman dkk., (2013) tidak dapat membuktikan adanya hubungan antara tipe pemda dengan pelaporan keuangan pemda melalui internet. Selain beberapa faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, opini audit yang merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan pemda juga diduga berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemda melalui internet. Semakin tinggi penyimpangan dalam laporan keuangan pemda akan mendorong pemda untuk menutupi informasi yang dimiliki, sehingga tingkat pengungkapan laporan keuangan menjadi rendah (Handayani, 2010). Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya dan belum adanya penelitian mengenai pengaruh opini audit terhadap publikasi laporan keuangan pemda, membuat peneliti termotivasi untuk melakukan
Universitas Sumatera Utara
penelitian mengenai determinan apa sajakah yang mempengaruhi publikasi laporan keuangan pemda melalui internet. Alasan lain peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk memperjelas hasil dari penelitian dikarenakan perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun dan juga karena banyaknya kasus korupsi yang menimpa manajemen pemerintahan daerah.
Oleh
sebab itu peneliti beranggapan bahwa perlu malakukan penelitian ini. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sinaga, (2011). Pada penelitian sebelumnya, digunakan lima
variabel
independen, yaitu kompetisi politik, ukuran pemerintahan daerah, leverage, kekayaan pemerintahan daerah, dan tipe pemerintahan daerah. Populasi yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pemerintahan daerah di Indonesia. Dalam penelitian ini, faktor yang akan diuji adalah opini audit, tipe pemerintah daerah, dan kompetisi politik. Peneliti mengambil tiga variabel yang ditentukan untuk diteliti berdasarkan kesanggupan memperoleh data dan masukan dari dosen pembimbing. Variabel leverage tidak dimasukkan karena menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah bahwa pemerintah daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
Universitas Sumatera Utara
1.2
Perumusan Masalah Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Apakah tipe pemerintahan daerah kabupaten mempunyai pengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah secara parsial? 2. Apakah kompetisi politik di daerah mempunyai pengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah secara parsial? 3. Apakah opini audit oleh BPK mempunyai pengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah secara parsial? 4. Apakah tipe pemerintah daerah, kompetisi politik, dan opini audit oleh BPK secara simultan mempunyai pengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah?
Universitas Sumatera Utara
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris dan memperjelas hasil penelitian sebelumnya tentang pengaruh faktor tipe pemerintah daerah, kompetisi politik, dan opini audit oleh BPK terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah.
1.4
Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Pihak pemerintah daerah Pihak pemerintah daerah, yaitu kepala daerah dan perangkatnya. Diharapkan dapat memacu pihak pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan tentang pelaporan keuangan dengan menggunakan internet sebagai media palaporan keuangan daerah secara sukarela dikarenakan metode pelaporan keuangan daerah di internet secara sukarela merupakan suatu langkah yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. 2. Peneliti lain Semoga penelitian ini dapat digunakan bagi peneliti lain sebagai masukan, referensi kajian-kajian empiris, serta dapat memberikan pengetahuan dan wawasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan di internet secara sukarela.
Universitas Sumatera Utara
3. Pembaca penelitian ( Masyarakat) Semoga informasi yang ada di dalam penelitian ini dapat berguna bagi pembaca (masyarakat) untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintahan daerah.
Universitas Sumatera Utara
