BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya kepada pihak pemberi
mandat (principal) dalam hal ini adalah masyarakat. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholder). Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa aspek. Hopwood dan Tomkins dalam Mahmudi (2010: 9)
menjelaskan aspek-aspek tersebut
terdiri dari;
akuntabilitas hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan, dan keuangan (financial), sehingga dengan memperhatikan dan menjalankan aspek-aspek tersebut akan menghasilkan kinerja organisasi yang sesuai dengan tujuan dan harapan dari manajemen atau para pemangku kepentingan. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999, ditegaskan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-
1
2
sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan
salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga mengemban tugas
dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, menyatakan bahwa Bidang Perencanaan Pembangunan terdiri dari sub bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah dengan 3 (tiga) sub-sub bidangnya. Adapun ketiga sub-sub bidang urusan perencanaan pembangunan tersebut adalah (1) Perumusan kebijakan; (2) Bimbingan, konsultasi dan koordinasi serta (3) Monitoring dan evaluasi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memiliki tugas pokok: melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, BAPPEDA mempunyai fungsi: 1) Penyelenggaraan perumusan dan penetapan
kebijakan
teknis
perencanaan
pembangunan
daerah;
2)
Penyelenggaraan kesekretariatan, penelitian/pengkajian, pengendalian dan evaluasi, fisik, ekonomi, sosial dan budaya, pemerintahan serta pendanaan
3
pembangunan; 3) Penyelenggaraan data dan informasi pembangunan serta mengkomunikasikan hasil-hasil
perencanaan pembangunan daerah untuk
peningkatan mutu dan akuntabilitas perencanaan; dan 4) Penyelenggaraan
koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan
nasional serta Kabupaten/Kota.
Berdasarkan pra penelitian yang penulis lakukan bahwa kinerja pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat belum begitu
maksimal, hal ini tercermin pada beberapa program yang tingkat pencapaiannya belum optimal, permasalahan ini disebabkan definisi program kurang sesuai dengan tujuan dan sasaran misi yang telah ditetapkan serta rencana kerja Bappeda yang merupakan operasionalisasi kebijakan jangka menengah belum tersusun dengan baik dan belum memiliki indikator kinerja yang jelas, sehingga berimplikasi pada target dan sasaran yang kurang optimal. Berdasarkan fenomena tersebut terlihat bahwa untuk beberapa program belum optimal, hal ini mencerminkan bahwa kinerja organisasi juga belum optimal. Belum optimalnya kinerja organisasi bisa disebabkan oleh kinerja individu-individu yang terlibat di dalamnya juga belum baik. Performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan aturan moral maupun etika. Kinerja organisasi tidak hanya
4
berdasarkan penilaian atas tingkat keuntungan yang diperolehnya, tetapi proses dan cara mencapai keuntungan tersebut.
Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan
pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan,
termasuk informasi atas efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Fokus
manajemen berbasis kinerja adalah pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang berorientasi pada pengukuran hasil (outcome), bukan lagi hanya sekedar pengukuran input dan output saja. Adapun komponen dari perencanaan strategis dari Bappeda adalah; Meningkatnya efektivitas dan efesiensi proses penyusunan perencanaan; Meningkatnya peran penelitian dan IPTEK dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; Meningkatnya sistem pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan, dan Meningkatnya kompetensi dan kapabilitas aparatur. Dengan menerapkan sistem kompetensi dan kapabilitas ini dibutuhkan pegawai yang mempunyai kompetensi spesifik untuk dikembangkan yaitu pegawai yang sesuai dengan kompetensi yang diperlukan pada posisi masingmasing jabatan guna mencapai keberhasilan kerja dan tujuan organisasi. Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan, pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi merupakan kombinasi dari motif (motives), sifat (traits), konsep diri (self
5
concept), pengetahuan (knowledge),
keterampilan (skills). (Spencer dalam
Wibowo, 2007: 87).
Berdasarkan indikator-indikator diatas, salah satu untuk mengukur
kompetensi adalah pengetahuan. Tingkat pengetahuan kerja pegawai ada yang
belum optimal, hal ini disebabkan oleh penempatan yang tidak sesuai dengan keahliannya . Hal ini dapat terlihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 1.1 Kualifikasi Pegawai BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
No Bidang Keahlian
Jumlah
Jabatan
Penempatan Kerja
1
Kompetensi Kehutanan
Keahlian
2 orang
Staf
2
Kompetensi Keahlian Tehnik Perencanaan Wilayah Kota
1 orang
Staf
1 orang
Staf
1 orang
Staf
1 orang
Staf
1
Staf
5
Kompetensi Keahlian Hukum Kompetensi Keahlian Agama
1
Staf
6
Kompetensi Keahlian Sosial
1
Staf
7
Kompetensi Keahlian Komputer
1
Staf
1
Staf
1
Staf
Pelaksana Subbid PPE fisik, ekonomi, pendanaan pembangunan pada Bidang Penelitian, Pengendalian, Evaluasi Pelaksana pada Subbid APBD Pelaksana pada Subbid Perencanaan Program Pelaksana pada Subbid Non APBD Pelaksana pada Subbid APBD Pelaksana pada Subbid Non APBD Pelaksana pada Subbid Perencanaan Program Sub.bidang non APBD pada Bidang Pendanaan Pembangunan Subbid APBD pada Bidang Pendanaan Pembangunan Subbid Kepegawaian dan Umum Subbid PPE Fisik, Ekonomi, Pendanaan Pembangunan pada Bidang PPE
3
4
Kompetensi Keahlian Pertanian
Sumber: BAPPEDA Jawa Barat Tahun 2012 Berdasarkan data tabel 1.1 di atas terlihat ada beberapa pegawai yang penempatannya tidak sesuai dengan kompetensinya. Permasalahan lain yang menunjukkan kompetensi pegawai belum optimal yaitu masih rendahnya
6
pemahaman aturan perencanaan dan perkembangan aktual dibidang perencanaan pembangunan.
Permasalahan-permasalahan
tersebut
diatas
tentunya
sangat
menghambat program kerja dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.
Peningkatan
kompetensi
merupakan
strategi
yang
diarahkan
untuk
meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan sikap tanggap dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kompetensi pegawai diantaranya telah dilakukan oleh Nur Aisyah yang menyimpulkan bahwa Kompetensi dan Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja PLN Cabang Medan.
Soeradidjaja (2003) yang melakukan penelitian Kinerja
Organisasi Publik (kasus di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan Kabupaten Tegal) dengan variabel yang mempengaruhi Struktur Organisasi, Sumber daya Manusia, dan Keuangan dengan hasil penelitian bahwa Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik. Berdasarkan permasalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut dan menuangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Organisasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat”.
7
1.2 Batasan Masalah Penelitian Pada penelitian ini dibatasi hanya pada kajian kompetensi pegawai, kinerja
organisasi, dan pengaruh kompetensi pegawai terhadap kinerja organisasi.
1.3 Perumusan Masalah Penelitian
Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kompetensi pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2. Bagaimana
kinerja organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Jawa Barat, 3. Seberapa besar pengaruh kompetensi pegawai terhadap kinerja organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
1.4 Tujuan Penelitian Berdasarkan latar perumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1. Mengetahui kompetensi pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2. Mengetahui kinerja organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat,
8
3. Mengetahui besarnya pengaruh kompetensi pegawai terhadap kinerja
organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
1.5 Kegunaan Penelitian
Kegunaan dari penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua
pihak yang terkait diantaranya sebagai berikut:
1. Secara Teoritis Perkembangan dan menambah khasanah keilmuan yang berkaitan dengan kompetensi pegawai dan kinerja organisasi, serta menjadi inspirasi bagi penelitian-penelitian sesudahnya. 2. Secara Praktis -
Bagi penulis, hasil penelitian diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan tentang kompetensi pegawai dan kinerja organisasi.
-
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbaikan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
