BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia membawa beberapa perubahan dalam sistem pengelolaan keuangan negara, salah satunya adalah munculnya model pengelolaan keuangan baru yang ditujukan kepada instansi pemerintah yang bertujuan menghasilkan barang dan/atau jasa kepada masyarakat secara langsung, model pengelolaan keuangan tersebut adalah Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/D). Pasal 1 angka 23 undangundang no. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara mendefinisikan BLU sebagai instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Latar belakang dibentuknya pengelolaan keuangan BLU/D adalah kondisi pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara negara dirasa belum memuaskan masyarakat. Pelayanan publik yang buruk membuat citra yang tidak baik bagi pemerintah dan memberikan dampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU/D diberikan keleluasaan pengelolaan keuangan BLU pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum. Peraturan menteri dalam negeri nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah menjadi pedoman bagi instansi pemerintah daerah yang menerapkan pengelolaan keuangan BLUD. Permendagri 61/2007 tersebut mengatur tentang fleksibilitas yang diberikan kepada instansi pemerintah daerah yang menerapkan pengelolaan keuangan BLUD diantaranya penggunaan dana secara langsung, kewenangan pengadaan barang dan/atau jasa diluar ketentuan yang
1
2 berlaku, pengelolaan piutang dan utang, pegawai BLUD dari kalangan non PNS serta kewenangan investasi dan kerjasama dengan pihak ketiga. Esensi dari pengelolaan keuangan BLUD adalah efektivitas dan efisiensi anggaran, adanya fleksibilitas yang diberikan kepada instansi yang menerapkan BLUD diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Pasal 1 angka 1 Permendagri 61/2007 mendefinisikan BLUD sebagai satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangka daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa. Berdasarkan definisi tersebut disimpulkan bahwa persyaratan pertama instansi pemerintah yang dapat menerapkan pengelolaan BLUD adalah unit organisasi yang mempunyai tujuan memberikan pelayanan baik menjual barang dan atau jasa secara langsung kepada masyarakat, salah satunya adalah rumah sakit. Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, mendefinisikan rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Pasal 7 angka 3 UU tersebut, dijelaskan juga rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah (pusat) maupun pemerintah daerah harus dikelola dengan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Rumah sakit mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan dibidang kesehatan selalu dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat dan cermat. Kecepatan dalam memberikan pelayanan tentunya harus didukung dengan administrasi pengelolaan keuangan yang tepat, cepat dan benar. Permasalahan klasik selama ini yang dihadapi oleh manajemen rumah sakit adalah administrasi pengelolaan keuangan yang berbelit belit sehingga menyita waktu dan tenaga, sedangkan dilain pihak pelayanan kesehatan mutlak dilakukan secepatnya. Pengelolaan keuangan BLUD yang memberikan
3 fleksibilitas diharapkan mampu mengatasi semua kendala yang dihadapi oleh rumah sakit. Rumah sakit dengan pengelolaan keuangan BLUD memberikan perubahan tidak hanya dalam bidang pengelolaan keuangan semata namun juga memberikan perubahan dibidang sumber daya manusia, sistem manajemen hingga hubungan dengan stakeholder. Rumah sakit dapat langsung menggunakan pendapatan operasionalnya secara langsung tanpa harus disetor terlebih dahulu ke kas daerah, rumah sakit dapat mengelola piutang, utang dan investasi dan bahkan dapat menyusun kebijakan pengadaan barang dan jasa sendiri yang tentunya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan oleh peraturan kepala daerah, dengan segala keleluasaan tersebut pantas kiranya harapan akan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan menjadi tinggi. Permendagri 61/2007 sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan BLUD, mengatur implementasi pengelolaan keuangan BLUD bagi SKPD yang menerapkan BLUD. Peraturan tersebut secara jelas mengatur pengelolaan keuangan BLUD mulai dari asas dan tujuan, persyaratan unit organisasi yang akan menerapkan pengelolaan BLUD, tata kelola organisasi, standar pelayanan minimal, perencanaan strategis organisasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pelaporan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja. Peraturan tersebut memberikan gambaran dan pedoman bagi rumah sakit tentang bagaimana pengelolaan keuangan BLUD yang benar. Implementasi pengelolaan keuangan BLUD yang tepat sesuai dengan peraturan semakin mendekatkan rumah sakit kepada manfaat yang diharapkan dan tujuan yang ingin dicapai sedangkan implementasi yang tidak tepat sesuai dengan peraturan maka akan semakin mendekatkan rumah sakit kedalam jurang permasalahan baru. Kasus sederhana adalah rumah sakit diberikan kewenangan mengelola utang dari pihak ketiga, jika tidak dikelola dengan baik bukan tidak mungkin rumah sakit mengalami “kebangkrutan” dikarenakan gagal bayar. Evaluasi yang dilakukan oleh kepala daerah yang diatur dalam Permendagri 61/2007 juga menyebutkan bahwa unit organisasi yang telah menerapkan
4 BLUD dapat dicabut atau diturunkan status BLUD unit organisasi tersebut. Keputusan pencabutan atau penurunan status BLUD tersebut didasari oleh evaluasi yang dilakukan setiap tahunnya melihat tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD. Oleh karena itu pemahaman atas implementasi pengelolaan keuangan BLUD menjadi sangat krusial bagi seluruh elemen rumah sakit. Implementasi yang tepat dimulai dari dipenuhinya seluruh persyaratan dengan benar, kemudian telah disusun perencanaan strategis jangka menengah, penganggaran tahunan dengan mempertimbangkan perencanaan strategis jangka menengah, penyusunan kebijakan atas pengelolaan pendapatan, piutang, utang dan investasi, pengadaan barang dan jasa serta kebijakan akuntansinya dan tentunya bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut diterapkan dengan tepat. Tidak sedikit rumah sakit yang diberikan kewenangan pengelolaan keuangan BLUD namun tidak memahami “roh” dari pengelolaan keuangan BLUD sesungguhnya berdasarkan Permendagri 61/2007, mereka masih terjebak dalam pengelolaan keuangan yang lama yang cenderung berbelit-belit dan tidak efisien, dengan demikian maka esensi dari pengelolaan keuangan BLUD yang menekankan pada efisiensi anggaran hingga peningkatan pelayanan tidak akan terlaksana. Rumah Sakit Daerah (RSD) dr. Soebandi Kabupaten Jember merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang telah menerapkan pengelolaan keuangan BLUD
sejak
tahun
2011
berdasarkan
Keputusan
Bupati
Jember
nomor
188.45/111.4/012/2011 tentang rumah sakit daerah dr. Soebandi sebagai badan layanan umum dengan status penuh. Masyarakat kabupaten Jember mempunyai harapan dengan penerapan pengelolaan BLUD di RSD dr. Soebandi akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit sedangkan stakeholder rumah sakit lainnya seperti pemerintah daerah dan anggota dewan selain mempunyai harapan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, mereka juga mempunyai harapan bahwa kedepannya rumah sakit bisa
5 mandiri secara finansial, tidak bergantung lagi pada APBD, namun dalam pelaksanannya, RSD dr. Soebandi belum mampu memenuhi harapan yang dibebankan. Hal ini tercermin dari kutipan perkataan dari Ketua Fraksi Hanura-Demokrat DPRD Jember, Hariana, dari portal berita www.beritajatimnews.com “Sebagai badan layanan umum daerah (BLUD), RSD dr. Soebandi memiliki proyeksi penerimaan Rp 154 miliar pada 2015. Seharusnya RSD dr. Soebandi secara bertahap harus bisa mandiri, sehingga alokasi anggaran APBD asli bisa digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan lain” Berdasarkan dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa RSD dr. Soebandi belum mampu mandiri secara finansial, RSD dr. Soebandi masih bergantung pada APBD kabupaten Jember untuk pos-pos kegiatan tertentu. Hal ini sebenarnya wajar karena RSD dr. Soebandi baru berumur lima tahun sejak ditetapkan menjadi BLUD status penuh sehingga masih perlu dukungan dari pemerintah daerah dalam hal pendanaan. Harapan pada masa mendatang, RSD dr. Soebandi dapat mandiri secara finansial dengan pengelolaan keuangan BLUD yang benar sesuai dengan Permendagri 61/2007. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini diberi judul “Kajian Atas Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember” 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, rumusan penelitian yang diangkat adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi pengelolaan keuangan BLUD berdasarkan Permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember? 2) Bagaimana perbandingan kinerja RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember sebelum menjadi BLUD dan setelah menjadi BLUD?
6 1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah 1) Mengetahui implementasi pengelolaan keuangan BLUD berdasarkan Permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember. 2) Membandingkan kinerja RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember sebelum menjadi BLUD dan setelah menjadi BLUD. 1.4. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Manajemen RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember Sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember dalam membuat kebijakan dan keputusan yang kontruktif terkait pengelolaan keuangan BLUD yang tujuan akhirnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit. 2) Akademisi Sebagai bahan literatur bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 1.5. Batasan Masalah Agar penelitian ini terarah implementasi PPK BLUD difokuskan pada: 1. Perencanaan dan penganggaran: a) Perencanaan yang akan diteliti berupa dokumen Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSD dr. Soebandi tahun 2013 sampai dengan 2017. b) Penganggaran yang akan diteliti berupa dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSD dr. Soebandi tahun 2015 (perubahan). 2. Implementasi PPK BLUD berupa: a) Pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan ambang batas
7 b) Pengelolaan pendapatan dan biaya c) Pengelolaan piutang dan utang d) Pengadaan barang dan jasa e) Pengelolaan kerjasama f) Kebijakan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban g) Kewenangan remunerasi, h) Kewenangan pegawai non PNS tahun 2012 hingga 2015. 3. Pengukuran kinerja rumah sakit menggunakan metode balanced score card dengan empat perspektif yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal serta pertumbuhan dan pembelajaran dengan tahun penilaian yaitu sebelum penerapan PPK BLUD tahun 2008 hingga 2010 serta setelah penerapan PPK BLUD tahun 2012 hingga 2015. 1.6. Orisinalitas Penelitian Penelitian ini menguji implementasi pola pengelolaan keuangan BLUD ditinjau dari aspek perencanaan dan pengganggaran serta fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD. Penelitian tentang kajian tersebut tidak banyak dilakukan sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: 1.
Wildana, Maidin, dan A. Pasinringi (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian Implementasi Penerapan Badan Layanan Umum di RS.DR.Tadjuddin Chalid Makasar Tahun 2012” menyajikan kajian terhadap pengaruh penerapan BLUD terhadap indikator yang telah ditetapkan yaitu Rentabilitas, Likuiditas, Solvabilitas, Kemampuan Penerimaan dari jasa layanan untuk membiyai pengeluaran rumah sakit, kualitas kerja, produktifitas, kehadiran, bisa diandalkan dan kemandirian.
8 2.
Puspadewi dan Rosidi (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Analis Implementasi Pengelolaan Keuangan BLUD dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ngajuk” meneliti implementasi semua persyaratan PPK BLUD yang meliputi tata kelola, rencana strategi bisnis, standar pelayanan minimal dan laporan keuangan serta meneliti terkait dengan perubahan yang terjadi di rumah sakit berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, yaitu diantaranya finansial, kepuasan pelanggan dan efisiensi pelayanan.
3.
Surianto dan Trisnanto (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Penerapan Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Undata Propinsi Sulawesi Tengah” memfokuskan analisa terhadap dokumen persyaratan substantif, teknis dan administratif sesuai dengan Permendagri 61/2007. Peneliti mengevaluasi penerapan pengelolaan BLUD berdasarkan dari pola tata kelola, rencana strategi bisnis, standar pelayanan minimal dan laporan keuangan.
1.7. Sistematika Penulisan Skripsi ini ditulis menurut sistematika penulisan sebagai berikut: Bab I
: Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, orisinalitas penelitian serta sistematika penulisan.
Bab II
: Kerangka Teoritis Bab ini menguraikan tentang beberapa konsep dasar landasan teori dan tinjauan pustaka sehubungan dengan pembahasan masalah serta kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini.
9 Bab III
: Metode Penelitian Bab ini menguraikan menguraikan tentang rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data serta analisis data.
Bab IV
: Gambaran Umum Rumah Sakit Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat rumah sakit, profil rumah sakit, struktur organisasi serta tugas dan fungsi rumah sakit.
Bab V
: Pembahasan Bab yang menjelaskan hasil kajian atas implementasi pola pengelolaan keuangan BLUD serta kinerja RSD dr. Soebandi.
Bab VI
: Penutup Bab yang menguraikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran – saran yang dapat menjadi alternatif bagi obyek penelitian.
