BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Sejak berlakunya otonomi daerah sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Setiap daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk kepentingan masyarakat setempat serta menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian Undang-Undang tersebut mengalami perubahan dan penyempurnaan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan digulirkannya otonomi daerah diharapkan setiap daerah dapat membangun daerahnya sendiri serta mampu mengembangkan dan mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki, mampu mempercepat proses pembangunan daerah, baik dalam segi infrastruktur, meningkatkan sumber daya manusia, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, membuka lapangan pekerjaan, menarik investor dan memudahkan proses perizinan usaha demi kesejahteraan masyarakatnya dan kemajuan daerahnya. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang
ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999:108). Dalam upaya tercapainya keberhasilan pembangunan perekonomian daerah, setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)
sebagai
plafon
arah
pembangunan
ekonomi
daerahnya.Menetapakan kebijakan pembangunan, isu-isu strategis pembangunan daerah serta prioritas pembangunan daerah dalam mencapai pembangunan yang efektif dan efisien.Setiap daerah harus bisa mengetahui dan mengenal potensi atau sektor unggulan sumber daya alam yang dimilikinya untuk dijadikan salah satu andalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertumbuhan perekonomian suatu daerah tidak hanya dilihat dari PAD saja, tetapi dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).PDRB merupakan salah satu indikator penunjang PAD dalam segi pajak dan retribusi dan juga sebagai tolak ukur kemampuan dan kemandirian suatu daerah dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang ada sebagai penunjang pembangunan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pembangunan perekonomian daerah adalah dengan melihat data PDRB. Data PDRB menyajikan data statistik indikator ekonomi makro, seperti pendapatan regional, pertumbuhan perekonomian dan struktur perekonomian suatu daearh.Secara umum, PDRB terdiri dari 9 sektor, yaitu; 1) Pertanian; 2)
Pertambangan dan Penggalian; 3) Industri Pengolahan; 4) Listrik, Gas dan Air Bersih; 5) Konstruksi; 6) Perdagangan, Hotel & Restoran; 7) Pengangkutan dan Komunikasi; 8) Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan; 9) Jasa-jasa.Data PDRB dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan bagi suatu daerah sebagai acuan dalam mengambil suatu kebijakan pembangunandan pertumbuhan
perekonomian
daerah.
Dengan
demikian,
akanterciptanya
pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah yang efektif dan efisien. Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi yang terletak dibagian barat Indonesia. Letak geografis Provinsi Sumatera Utara berada pada 1°- 4°LU dan 98°-100°BT. Secara administratif Provinsi Sumatera Utara berbatasan dengan Sebelah Utara: Provinsi Nangro Aceh Darussalam; Sebelah Timur: Selat Malaka dan Negara Malaysia; Sebelah Selatan: Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat; Sebelah Barat: Samudera Hindia. Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota.Luas wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah 71.680,68 Km2 (Sumut Dalam Angka 2014). Struktur perekonomian Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 9 sektor, yaitu: sektor pertanian, sektor pertambangan dan Penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, sektor gas dan air bersih, sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa.Berdasarkan data PDRB ADHK Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2009-2013 menunjukkan bahwa sektor pertanian dan sektor industri pengolahan menjadi sektor yang unggul serta memberikan kontribusi besar dalam laju pertumbuhan PDRB
Provinsi Sumatera Utara dalam kurun 5 tahun terakhir. Rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara ADHK adalah sebesar23,17% dan rata-rata kontribusi sektor industri pengolahan sebesar21,18% (Sumut Dalam Angka 2012 dan 2014). Menurut Arsyad (1999) masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah), sehingga kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi, permasalahan, serta potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan. Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 25 Kabupaten 8 Kota, mengakibatkan terjadinya perbedaan terhadap kebijakan pembangunan, kondisi dan permasalahan daerah, struktur perekonomian, potensi sumber daya alam yang dimiliki serta laju pertumbuhan perekonomian antar Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Berikut ini data laju pertumbuhan ekonomi menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2009-2013: Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota ADHK 2000 Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 No
Kabupaten/Kota
2009
2010
2011
2012*)
2013**)
Rata-rata
1
Kab. Nias
6.62
6.75
6.81
6.24
6.43
6.57
2
Kab. Mandailing Natal
6.40
6.41
6.43
6.41
6.41
6.41
3
Kab. Tapanuli Selatan
4.05
4.06
5.26
5.74
5.21
4.86
4
Kab. Tapanuli Tengah
5.76
6.17
6.27
6.35
6.85
6.28
5
Kab. Tapanuli Utara
4.98
5.56
5.54
5.95
6.05
5.62
6
Kab. Toba Samosir
5.30
5.50
5.26
5.52
5.14
5.34
7
Kab. Labuhanbatu
4.88
5.15
5.72
6.13
6.00
5.58
8
Kab. Asahan
4,67
4.97
5.37
5.57
5.83
5.44
9
Kab. Simalungun
4.92
5.12
5.81
6.06
4.48
5.28
10
Kab. Dairi
4.72
5.02
5.28
5,44
5.46
5.12
11
Kab. Karo
5.17
6.03
6.59
6.35
4.72
5.77
12
Kab. Deli Serdang
5.42
5.98
6.01
6.06
12.79
7.25
13
Kab. Langkat
5.04
5.74
5.78
6.05
5.97
5.72
14
Kab. Nias Selatan Kab. Humbang Hasundutan
4.08
4.12
4.46
5.78
5.16
4.72
5.32
5.45
5.94
5.99
6.03
5.75
16
Kab. Pakpak Barat
5.83
6.77
5.98
6.02
5.86
6.09
17
Kab. Samosir
5.10
5.59
5.96
6.07
6.46
5.84
18
Kab. Serdang Bedagai
5.92
6.14
5.98
6.00
5.97
6.00
19
Kab. Batubara Kab. Padang Lawas Utara
4.30
4.65
5.11
4.37
3.35
4.36
5.70
6.74
6.81
6.38
6.13
6.35
Kab. Padang Lawas Kab. Labuhanbatu Selatan Kab. Labuhanbatu Utara
5.14
5.56
6.39
6.31
6.12
5.90
4.94
5.61
6.13
6.33
6.05
5.81
5.29
5.68
6.21
6.38
6.33
5.98
24
Kab. Nias Utara
6.59
6.73
6.88
5.88
6.25
6.47
25
Kab. Nias Barat
5.72
6.30
6.76
4.93
5.81
5.90
26
Kota Sibolga
5.70
6.04
5.06
5.35
5.80
5.59
27
Kota Tanjungbalai
4.31
4.77
5.11
4.98
4.52
4.74
28
Kota Pematangsiantar
5.36
5.85
6.02
5.17
5.16
5.51
29
Kota Tebing Tinggi
5.95
6.04
6.67
6.75
6.91
6.46
30
Kota Medan
6.55
7.16
7.69
7.63
4.30
6.67
31
Kota Binjai
5.87
6.07
6.28
6.61
6.48
6.26
32
Kota Padangsidimpuan
5.83
5.81
5.99
6.23
6.20
6.01
33
Kota Gunungsitoli
7.84
6.14
6.55
6.33
6.35
6.64
Sumatera Utara
5.07
6.35
6.58
6.22
6.01
6.05
15
20 21 22 23
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara. Keterangan: PDRB Sumatera Utara bukan merupakan penjumlahan dari PDRB Kabupaten/Kota. PDRB Sumatera Utara dan PDRB Kabupaten/Kota masing-masing dihitung secara terpisah.
Dari data laju pertumbuhan ekonomimenurut Kabupaten/Kota ADHK 2000 Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013, dari 2 Kabupaten dan 1 Kota yang pemekaran, Kabupaten Nias Utara berada pada posisi kedua dengan rata-rata pertumbuhan perekonomian sebesar 6.47. Kota Gunungsitoli berada pada posisi pertama dengan rata-rata pertumbuhan perekonomian sebesar 6.64, dan
Kabupaten Nias Barat berada pada posisi ketiga dengan rata-rata pertumbuhan perekonomian sebesar 5.90. Kabupaten Nias Utara merupakan kabupaten pemekaran baru dari Kabupaten Nias sesuai UU No. 45 Tahun 2008.Kabupaten Nias Utara diresmikan pada tanggal 29 Oktober 2008 dan terletak di utara Pulau Nias. Struktur perekonomian Kabupaten Nias Utara masih tradisional, dimana pada umunya masyarakat Kabupaten Nias Utara hidup di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kelautan, hal ini didukung oleh faktor fisiografi alam dan lingkungan. Berikut data laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Nias Utara menurut ADHK 2000 tahun 2009-2013.(Nias Utara Dalam Angka 2012 dan 2014). Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Nias Utara ADHK 2000 Tahun 2009-2013 Lapangan Usaha 1. Pertanian
2009
2010
2011
2012*)
2013**)
Rata-rata
7.54
7.56
7.37
7.00
6.65
7.22
2. Pertambangan dan Penggalian
3.22
5.49
6.87
2.75
4.50
4.57
3. Industri Pengolahan
4.61
2,89
3,19
3.41
3.75
3.92
4. Listrik, Gas, & Air Bersih
2.59
7.45
8.46
5.30
5.40
5.84
5. Bangunan
8.57
6.57
8.51
1.65
2.59
5.58
6. Perdagangan, Hotel & Restauran
4.34
4.27
4.70
4.07
3.65
4.21
7.Pengangkutan & Komunikasi
6.19
5.50
5.19
2.74
4.24
2.96
4.29
5.63
7.02
6.23
5.90
6.18
6.88
3.80
5.42
8. Keuangan, Persewaaan & Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa
4.77 5.23 5.64
PDRB DENGAN MIGAS 6.59 6.73 6.68 5.88 5.86 6.35 Sumber:Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Utara (Nias Utara Dalam Angka 2012 dan 2014.)
Berdasarkan data PDRB ADHK Kabupaten Nias Utara dari tahun 20092013 menunjukkan bahwa sektorpertanian menjadi sektor yang unggul serta
memberikan peranan besar dalam laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Utara dalam kurun 5tahun terakhir.Rata-rata laju pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Nias Utara sebesar 7.22.Sedangkan sektor yang paling tertinggal adalah sektor industri pengolahan dengan rata-rata kontribusi sebesar 3.65. Sebagai daerah pemekaran baru, sudah saatnya Kabupaten Nias Utara berbenah diri untuk membangun dan memajukan perekonomian daerahnya untuk kesejahteraan masyarakatnya dan kemajuan daerahnya supaya tidak tertinggal dengan daerah-daerah yang lain yang sudah maju. Kabupaten Nias Utara harus mengetahui dan mengenal potensi atau sektor unggulan sumber daya alam yang dimilikinya untuk dijadikan salah satu andalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang mengemukakan bahwa sebagai Kabupaten pemekaran baru, sudah saatnya Kabupaten Nias Utara berbenah diri untuk membangun dan memajukan perekonomian daerahnya untuk kesejahteraan masyarakatnya dan kemajuan daerahnya supaya tidak tertinggal dengan daerahdaerah yang lain. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana perkembangan PDRB selama lima tahun terakhir pada masingmasing-masing sektor ekonomi di Kabupaten Nias Utara? 2. Sektor basis ekonomi apa yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Nias Utara?
3. Sektor apa saja yang termasuk unggulan yang dapat dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nias Utara? 4. Apakah RPJMD Kabupaten Nias Utara sudah mengakomodasi pengembangan sektor unggulan tersebut? 1.3 Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1. Mengetahui perkembangan PDRB selama lima tahun terakhir masing-masing sektor ekonomi Kabupaten Nias Utara. 2. Mengetahuisektor basis ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias Utara. 3. Mengetahui sektor mana yang unggulan untuk dikembangkan sebagi penunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nias Utara. 4. Mengetahui bagaimana akomodasi pengembangan sektor unggulan melalui program RPJMD Kabupaten Nias Utara. 1.4 Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagi Penulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program studi Diploma III Ekonomika Terapan kosentrasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. 2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara sebagai sarana acuan untuk mengambil kebijakan dan strategi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk membangun pertumbuhan perekonomian daerah. 3. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca
1.5 Kerangka Pemikiran Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Sebagai Kabupaten pemekaran baru, sudah saatnya Kabupaten Nias Utara berbenah diri untuk membangun dan memajukan perekonomian daerahnya untuk kesejahteraan masyarakatnya dan kemajuan daearhnya supaya tidak tertinggal dengan daerah-daerah yang lain.
Rumusan Masalah: 1. Bagaimana perkembangan PDRB selama lima tahun terakhir pada masing-masing-masing sektor ekonomi di Kabupaten Nias Utara? 2. Sektor basis ekonomi apa yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Nias Utara? 3. Sektor apa saja yang termasuk unggulan yang dapat dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nias Utara? 4. Apakah RPJMD Kabupaten Nias Utara sudah mengakomodasi pengembangan sektor unggulan tersebut?
Tujuan Penulisan: 1. Mengetahui perkembangan PDRB selama tiga tahun terakhir masingmasing sektor ekonomi Kabupaten Nias Utara. 2. Mengetahuisektor basis ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias Utara. 3. Mengetahui sektor mana yang unggulan untuk dikembangkan sebagi penunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nias Utara. 4. Mengetahui bagaimana akomodasi pengembangan sektor unggulan melalui program RPJMD Kabupaten Nias Utara.
Alat Analisis:
1. Statistik Deskriptif 2. Location Qoutient (LQ) 3. Shift-Share 4. Tipologi Klassen
