BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pasal 1 butir 1 KUHAP disebutkan pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pada dasarnya Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan
1
Universitas Sumatera Utara
dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum. 1 Fungsi kepolisian sebagaimana disebutkan sangat memungkinkan terjadinya kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Terlebih-lebih polisi dalam menjalankan tugasnya dibekali dengan senjata api. Sehingga dari hubungan antara kepolisian dengan senjata api maka dapat terjadi salah tembak yang merugikan masyarakat luas. Salah tembak dapat dimungkinkan oleh suatu keadaan sewaktu kepolisian menjalankan tugasnya. Dimisalkan identifikasi pelaku kejahatan yang kurang jelas sehingga seseorang yang disangkakan telah melakukan tindak pidana ternyata tidak tepat. Salahnya identifikasi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya salah tembak apabila dalam penangkapan yang dilakukan polisi bertindak refresif dan kurangnya kerjasama yang diberikan oleh pelaku yang disangkakan melakukan tindak pidana. Salah tembak dapat juga terjadi tatkala kepolisian bersikap kurang profesional dalam menjalankan tugasnya. Seperti melepaskan tembakan di khalayak ramai. Sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat, maka tindakan salah tembak yang dilakukan oleh kepolisian tentunya diancam dengan sanksi pidana karena merupakan kejahatan terhadap jiwa. Selain diancam sanksi pidana pelaku
1
Warsito Hadi Utomo, 2005, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, halaman 55
Universitas Sumatera Utara
salah tembak juga diancam dengan sanksi hukum disiplin yang berlaku di lingkungan kepolisian. Untuk melengkapi pembahasan atas judul penelitian ini maka akan diketengahkan putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 239/Pid.B/2007/PN.Bj. tanggal 27 Agustus 2007. Diketengahkan kasus salah tembak tersebut adalah sebagai bahan perbandingan terhadap pembahasan yang akan dilakukan, baik itu untuk melihat faktor yang menyebabkan terjadinya salah tembak dan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku. Peristiwa salah tembak tersebut terjadi di Jalan Sudirman Kota Binjai, tatkala petugas Polri yang sedang bertugas waktu itu berupaya untuk menghentikan sebuah kendaraan yang disangkakan terkait dengan suatu tindak pidana. Setelah dilakukan prosedur penembakan maka pelaku salah tembak mengarahkan tembakannya pada mobil yang akan dihentikan tetapi ternyata arah tembakan meleset dan mengenai masyarakat.
Perumusan Masalah Setiap pelaksanaan penelitian penting diuraikan permasalahan karena dengan hal yang demikian dapat diketahui pembatasan dari pelaksanaan penelitian dan juga pembahasan yang akan dilakukan. a. Apakah faktor penyebab terjadinya salah tembak oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)? b. Bagaimana sanksi secara hukum pidana terhadap perbuatan salah tembak anggota Polri?
Universitas Sumatera Utara
c. Apa upaya pimpinan Polri dalam menanggulangi terjadinya salah tembak oleh anggota Polri? Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk: Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya salah tembak oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri Untuk mengetahui sanksi secara hukum pidana terhadap perbuatan salah tembak anggota Polri. Untuk mengetahui upaya pimpinan Polri dalam menanggulangi terjadinya salah tembak oleh anggota Polri. Sedangkan yang menjadi faedah penelitian dalam hal ini adalah: a. Secara teoritis untuk menambah literatur tentang perkembangan hukum itu sendiri khususnya dalam bidang hukum pidana khususnya masalah terjadinya salah tembak yang dilakukan oleh kepolisian. b. Secara praktis ini juga diharapkan kepada masyarakat dapat mengambil manfaatnya terutama dalam hal mengetahui tentang hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat apabila terjadi salah tembak anggota kepolisian.
Keaslian Penulisan Adapun penulisan skripsi yang berjudul “Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindakan Salah Tembak Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Masyarakat”, dan penulisan skripsi ini tidak sama dengan penulisan skripsi lainnya. Sehingga penulisan skripsi ini masih
Universitas Sumatera Utara
asli serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akademik.
Tinjauan Kepustakaan Pengertian Polri Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagamana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan “. Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan. Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah
Universitas Sumatera Utara
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya. Pengertian dan Jenis-Jenis Senjata Api Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa senjata api adalah senjata yang menggunakan mesiu (senapan, pistol dan sebagainya). 2 Sedangkan
dalam
Buku
Petunjuk
Pelaksanaan
Pengawasan
dan
Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri diterangkan bahwa senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa senjata api tersebut adalah senjata yang dapat mengeluarkan proyektil (peluru) dimana keluarnya proyektil tersebut dengan bantuan bahan peledak. Berdasarkan pengertian tersebut maka terdapat beberapa unsur yang dikatakan senjata api yaitu meliputi : 1. Mempergunakan alat yang dinamakan senjata. 2. Terdapatnya proyektil yang juga disebut dengan istilah peluru. 3. Digunakannya bahan peledak. 4. Terdapatnya proyektil yang juga disebut dengan istilah peluru. 5. Digunakannya bahan peledak. Ada berbagai jenis senjata api yang dipergunakan oleh instansi yang
2
Departemen Pendidikan Nasional, 2003, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PN. Balai Pustaka, halaman 1038.
Universitas Sumatera Utara
berwenang maupun orang perorangan yang memiliki izin yaitu : a. Senjata api bahu caliber 22, dan penabur caliber 12 GA. Senjata api genggam jenis pistol/revolver caliber 32, 25 dan 22. Senjata peluru karet. Senjata gas air mata dan senjata kejutan listrik. 1) Stick (pentungan gas) 2) Lampu senter multi guna dengan menggunakan gas 3) Gantungan kunci yang dilengkapi dengan gas air mata 4) Spray (semprotan) gas 5) Gas genggam (pistol/revolver gas) 6) Dan sebagainya. Senjata dengan kejutan listrik : 1) Air taser 2) Stick (pentungan) listrik 3) Personel protector 4) Petrollite (senter serba guna) dengan menggunakan kegiatan listrik 5) Dan sebagainya. Alat pemancang baku beton. Senjata signal (senjata isyarat). Fire extinguishing (alat pemadam api ringan). Senjata rakitan. Senjata replica (senjata tiruan). Senjata calier 4,5 mm dengan tekanan udara/tekanan pegas/tekanan gas CO2.
Universitas Sumatera Utara
Pengertian Penyalahgunaan Kamus Hukum karangan Sudarsono, pengertian ”salah” adalah kesalahan; kekeliruan, kealpaan. Pasal 360 KUH Pidana pengertian ”salah” mencakup : 1. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. 2. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. 3 Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa arti dari ”menggunakan” adalah memakai; mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu. 4 Jadi pengertian daripada ”penyalahgunaan” adalah kesalahan atau kekeliruan atau kealpaan seseorang dalam memakai atau memanfaatkan suatu benda atau jabatannya diluar prosedur yang sudah ditentukan sehingga akibat kesalahan penggunaan tersebut menimbulkan pelanggaran hukum yang berlaku.
3 4
Daryanto, 1998, Kamus Lengakp Bahasa Indonesia, Surabaya: Apollo, halaman 441. Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit, halaman 577.
Universitas Sumatera Utara
Metode Penelitian Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Sifat/materi penelitian Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deksriptif analisis mengarah pada penelitiasn yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.
5
2. Sumber data Sumber data penelitian ini diambil berdasarkan data sekunder. Data sekunder didapatkan melalui: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni undangundang yang di dalamnya mengandung pengaturan tentang kepolisian dan salah tembak, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lain-lain peraturan terkait. b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan sebagainya. c. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang mencakup: 1) Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan
Universitas Sumatera Utara
terhadap hukum primer dan sekunder. 2) Bahan-bahan primer, sekunder dan tertier (penunjang) di luar bidang hukum seperti kamus, insklopedia, majalah, koran, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan.
3. Alat pengumpul data Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan.
4. Analisis data Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teoriteori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa Bab, dimana dalam bab terdiri dari unit-unit bab demi bab. Adapun sistematika penulisan ini dibuat dalam bentuk uraian: Bab
I.
Pendahuluan Dalam Bab ini akan diuraikan tentang uraian umum seperti penelitian
5
Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press. halaman 32
Universitas Sumatera Utara
pada umumnya yaitu, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penulisan serta Sistematika Penulisan. Bab
II.
Faktor Penyebab Terjadinya Salah Tembak Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang: Tugas dan Wewenang Kepolisian Dalam Penegakan Hukum, Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum serta Faktor Penyebab Terjadinya Salah Tembak Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Bab
III. Sanksi Secara Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Salah Tembak Anggota Polri. Dalam bagian ini akan diuraikan pembahasan tentang: Peraturan Disiplin Kepolisian, Polisi Sebagai Penyidik serta Sanksi Secara Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Salah Tembak Anggota Polri.
Bab
IV. Upaya Pimpinan Polri Dalam Menanggulangi Terjadinya Salah Tembak Oleh Anggota Polri. Dalam bagian ini akan diuraikan pembahasan tentang: Kewenangan Polri Dalam Memakai Senjata Api dan Upaya Pimpinan Polri Dalam Menanggulangi Terjadinya Salah Tembak Oleh Anggota Polri.
Bab
V.
Kesimpulan dan Saran Bab ini adalah bab penutup, yang merupakan bab terakhir dimana akan diberikan kesimpulan dan saran.
Universitas Sumatera Utara
