BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dalam era globalisasi, peranan tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan akan meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuanketentuannya. Penciptaan kepastian hukum terutama dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. 1 Terselenggarannya pendaftaran tanah memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya. Bagi para pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditor, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi obyek perbuatan hukum yang akan dilakukan. Bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pertanahan. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menentukan bahwa untuk
1
Nurhasan Ismail, 2007, Perkembangan Hukum Pertanahan : Pendekatan Ekonomi-Politik (Perbahan Pilihan Kepentingan, Nilai Social, Dan Kelompok Diuntungkan), Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologis Bekerjasama Dengan Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 24.
2
menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk terciptanya suatu pusat informasi mengenai bidang-bidang tanah sehingga pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah didaftar.2 Di dalam pelaksanaan administrasi pertanahan, data pendaftaran tanah yang tercatat di Kantor Pertanahan harus selalu sesuai dengan keadaan atau status sebenarnya mengenai bidang tanah yang bersangkutan, baik yang menyangkut data fisik mengenai bidang tanah tersebut, maupun mengenai hubungan hukum yang menyangkut bidang tanah itu, atau data yuridisnya. Dalam hubungan dengan pencatatan data yuridis ini, khususnya pencatatan perubahan data yuridis yang sudah tercatat sebelumnya, peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sangatlah penting. Menurut ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan dan pembebanan hak atas tanah hanya dapat didaftar apabila dibuktikan dengan akta PPAT. Pejabat Pembuat Akta Tanah sudah dikenal sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang merupakan peraturan pendaftaran tanah sebagai pelaksanaan Undang-
2
Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Di dalam peraturan tersebut pejabat umum disebutkan sebagai pejabat yang berfungsi membuat akta yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru atau membebankan hak atas tanah. Fungsi pejabat umum lebih ditegaskan lagi dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yaitu sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah, dan akta akta-akta lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta yang akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, antara lain berisi ketentuan bahwa dalam meningkatkan sumber penerimaan negara dari pajak, PPAT juga berperan besar karena mereka ditugaskan untuk memeriksa telah dibayarnya Pajak Penghasilan (PPh) dari penghasilan akibat pemindahan hak atas tanah dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebelum membuat akta. Mengingat fungsi PPAT yang cukup besar dalam bidang pelayanan masyarakat dan peningkatan sumber penerimaan negara yang kemudian akan merupakan pendorong untuk peningkatan pembangunan
4
nasional, perlu segera diterbitkan peraturan jabatan PPAT dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 3 Dalam pelaksanaan tugas jabatannya, seorang PPAT telah diberikan rambu-rambu melalui perangkat peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan kode etik. Akan tetapi, realitas empirik menunjukkan bahwa masih terdapat PPAT yang tersangkut masalah hukum sehingga harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan PPAT yang bersangkutan tidak tunduk kepada kode etik maupun aturan hukum yang berlaku. Akibatnya, banyak terjadi sengketa pertanahan di kalangan masyarakat. Sistem norma yang paling dikenal dalam konteks bernegara adalah norma hukum. Hal ini karena norma hukum merupakan sistem norma yang telah
teroganisasi
dengan
baik
dan
memiliki
infrastruktur
untuk
menegakkannya. Namun, disamping norma hukum, sesungguhnya juga terdapat norma agama dan etika yang juga mengatur tindakan manusia dalam sikap pribadi dan tindakan bermasyarakat. Walaupun memiliki perbedaan, antara sistem norma hukum dan sistem etika sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dan saling mempengaruhi. Keduanya mengatur perilaku manusia dan menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Mana yang merupakan kesalahan dan mana yang bukan kesalahan.4
3
4
Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jimly Asshiddiqie, 2008, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal. 69
5
Pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran hukum, kode etik dan administrasi pertanahan memiliki peranan penting untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya penyimpangan. Pembinaan dan pengawasan PPAT juga turut mendorong terciptanya tertib administrasi pertanahan.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 1.
Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap PPAT oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta?
2.
Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap PPAT oleh Kantor Pertanahan Yogyakarta?
3.
Bagaimana peranan organisasi profesi terhadap pembinaan dan pengawasan PPAT dalam melaksanakan tugas jabatannya?
C. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan dan
search engine internet
serta
sepengetahuan
penulis,
penelitian
“Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Yogyakarta” belum pernah diangkat sebelumnya. Penelitian yang berkaitan dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang pernah diteliti adalah sebagai berikut: 1.
Pelaksanaan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
6
Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Di Kota Yogyakarta, yang ditulis oleh Ardani, tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses Pendaftaran Hak Tanggungan, penerapan sanksi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam pendaftaran Hak Tanggungan dan pelaksanaan pengawasan serta pembinaan oleh Kantor Pertanahan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam pendaftaran Hak Tanggungan di Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Bentuk penyimpangan yang terjadi adalah, PPAT yang tidak memeriksa keabsahan atas data yuridis pendaftaran Hak Tanggungan, serta keterlambatan mengirimkan dan mendaftarkan APHT dan warkah lain melebihi ketentuan batas waktu yang ditentukan. Penerapan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis dan meminta PPAT untuk membuat surat pernyataan atas kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukan. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta terhadap PPAT yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam pendaftaran Hak Tanggungan. 5 2.
Implementasi Penerapan Sanksi Berkaitan Dengan Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik PPAT di Kota Palangkaraya, yang ditulis oleh Ariyaini
5
Ardani, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Di Kota Yogyakarta”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2011.
7
Wahyu Ningsih, tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan majelis kehormatan dalam rangka pengawasan pemungutan honorarium oleh PPAT dan mengkaji penerapan sanksi atas pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 32 ayat (1). Hasil penelitan menunjukkan bahwa pertama, berdasarkan PP Nomor 37 tahun 1998 peranan Majelis Kehormatan dalam menindak pelanggaran terhadap penarikan honorarium tidak diatur secara jelas. Pelanggaran terhadap kode etik (diantaranya mengenai pelanggaran honorarium) dapat menyebabkan diberhentikannya PPAT dengan tidak hormat yang melibatkan peran dari organisasi profesi. Kedua, belum terdapat PPAT yang mendapatkan sanksi administrasi dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat. pelanggaran terhadap kode etik bagi PPAT yang melanggar akan dicatatkan dalam buku register pelanggaran oleh organisasi profesi. 6 Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa penelitian ini berbeda. Perbedaan tersebut yaitu penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
6
Ariyaini Wahyu Ningsih, “Implementasi Penerapan Sanksi Berkaitan Dengan Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik PPAT di Kota Palangkaraya”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2014.
8
D. Faedah Penelitian 1.
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam kePPATan.
2.
Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan dunia kePPATan.
E. Tujuan Penelitian Dengan mengacu pada permasalahan seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 1.
Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap PPAT oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
2.
Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap PPAT oleh Kantor Pertanahan Yogyakarta.
3.
Untuk mengetahui peranan organisasi profesi dalam pembinaan dan pengawasan PPAT ketika melaksanakan tugas dan jabatannya.
