9
Bab I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Kebutuhan akan tanah saat ini semakin meningkat, dimana peningkatan akan tanah tersebut terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Tanah bukan saja sebagai tempat untuk bermukim, tempat untuk bertani, tetapi lebih dari pada itu dimana tanah juga dapat dipakai sebagai jaminan mendapatkan pinjaman kredit dari bank dan juga untuk keperluan jual beli dan sewa menyewa. begitu pentingnya kegunaan tanah bagi orang ataupun badan hukum menuntut adanya jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut.1 Menyadari akan pentingnya tanah bagi hajat hidup orang banyak, pemerintah selanjutnya perlu membuat suatu peraturan yang mengatur penggunaan, peruntukan serta pelestarian akan tanah tersebut. Atas dasar kesadaran itulah, maka pada tanggal 24 September 1960, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang sering disebut sebagai UUPA yang berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia. Dengan berlakunya UUPA tersebut terjadilah perubahan fundamental pada Hukum Agraria di Indonesia, terutama pada bidang pertanahan. Perubahan itu
1
Agung Raharjo, Pendaftaran Tanah Konversi Hak Milik Adat Oleh Ahli Waris, Tesis, Pasca Sarjana Kenotariatan UNDIP, Semarang, 2012, hlm.1
10
bersifat mendasar dan fundamental, karena baik mengenai struktur perangkat hukumnya, mengenai konsepsi yang mendasari maupun isinya yang dinyatakan
11
pada bagian berpendapat UUPA harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluanya menurut permintaan zaman.2 Dengan adanya
hukum
pertanahan nasional
tersebut
diharapkan
terciptanya kepastian hukum pada bidang pertanahan di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam Pasal 19 UUPA diperintahkan untuk membuat suatu aturan yang mengatur mengenai Pendaftaran Tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum. Dimana aturan tersebut haruslah dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuanya. Oleh karena itu, atas dasar perintah Pasal 19 UUPA oleh pemerintah ditindaklanjuti dengan membuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang dimana PP tersebut menjadi dasar dari kegiatan Pendaftaran Tanah di Indonesia. Namun pada kenyataanya Pendaftaran Tanah yang diselenggarakan berdasarkan PP. Nomor 10 Tahun 1961 tersebut selama lebih dari 35 tahun belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Dimana dari sekitar 55 juta bidang tanah hak yang memenuhi syarat untuk didaftar, baru lebih kurang 16,3 juta bidang yang sudah didaftar. Dimana hal tersebut terjadi karena penerapan PP Nomor 10 Tahun 1961 ini masih banyak mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaanya, dimana hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1961 ini antara lain, kekurangan alat-alat canggih untuk melakukan pengukuran terhadap bidang tanah, kekurangan anggaran serta kekurangan tenaga. Selain itu juga keadaan objektif tanah tersebut yang 2
Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Jilid I Hukum Tanah Nasional, (Djambatan,: Jakarta), 2007, hal.1
12
menghambat proses Pendaftaran Tanah seperti misalnya tanah-tanah di Indonesia sendiri yang jumlahnya besar dan tersebar di wilayah yang luas, sebagian besar penguasaanya tidak didukung oleh alat-alat pembuktian yang mudah diperoleh dan dapat dipercaya kebenaranya. Selain itu, ketentuan hukum sebagai dasar pelaksanaanya dirasakan belum cukup untuk memberikan kemungkinan untuk terlaksananya pendaftaran dalam waktu yang singkat dengan hasil yang lebih memuaskan. Sehubungan dengan itulah maka dalam rangka meningkatkan dukungan yang lebih baik pada pembangunan nasional dengan memberikan kepastian hukum
pada
bidang
pertanahan,
dipandang
perlu
untuk
mengadakan
penyempurnaan terhadap peraturan mengenai Pendaftaran Tanah tersebut, oleh karena itu digantilah PP Nomor 10 Tahun 1961 dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dimana diharapkan dengan lahirnya PP Nomor 24 Tahun 1997 ini mampu untuk memberikan percepatan terhadap proses Pendaftaran Tanah di Indonesia, sehingga nantinya dengan adanya percepatan terhadap proses Pendaftaran Tanah ini, tanah-tanah di Indonesia telah terjamin kepastian hukumnya. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, di Indonesia sendiri pelaksanaanya dilakukan melalui 2 (dua) cara Pendaftaran Tanah yaitu:3 1. Secara Sistematis, yaitu kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama sekali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek Pendaftaran Tanah
3
Zaidar, Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006, hal.167-168
13
yang belum
didaftar didalam
wilayah atau bagian wilayah suatu
desa/kelurahan 2. Secara Sporadik, yaitu kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama sekali mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual. Pendaftaran Tanah secara Sporadik ini dilaksanakan atas permintaan pihak yang berhak atas objek Pendaftaran Tanah yang bersangkutan atau kuasanya. Dengan dilakukan dua cara Pendaftaran Tanah oleh pemerintah diharapkan bahwa percepatan Pendaftaran Tanah dapat tercapai, sehingga upaya untuk memberikan kepastian hukum bagai semua tanah-tanah di Indonesia dapat tercapai baik bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat mampu maupun masyarakat yang memiliki ekonomi lemah. Selanjutnya untuk lebih menunjang percepatan Pendaftaran Tanah tersebut, pemerintah membuat program-program yang mendukung percepatan Pendaftaran Tanah, disamping 2 (dua) cara Pendaftaran Tanah yang dilakukan oleh pemerintah, adapun program-program yang dicanangkan oleh pemerintah demi menunjang percepatan Pendaftaran Tanah antara lain:4 1. Pemerintah mengadakan Proyek Operasi Nasional Agraria atau yang disingkat sebagai PRONA, dimana adapun yang menjadi tujuan pada program pemerintah ini ialah, untuk membantu masyarakat yang memiliki ekonomi lemah agar melaksanakan Pendaftaran Tanah, sehingga semua tanah-tanah
4
Ibid., hal.173-174
14
rakyat Indonesia memiliki kepastian hukum, sekalipun tanah tersebut milik orang yang berekonomi lemah. 2. Pemerintah membentuk Panitia Ajudikasi, dimana adapun tujuan dari pemerintah untuk membentuk Panitia Ajudikasi ialah untuk membantu Pendaftaran Tanah awal di desa-desa, serta membantu untuk membuktikan kepemilikan tanah-tanah eks hukum adat yang dikonversikan menjadi tanah hak-hak yang terdapat di dalam UUPA, baik yang memiliki alat bukti kepemilikan tanah maupun yang tidak memiliki alat bukti kepemilikan, dimana Panitia Ajudikasi ini dibentuk khusus untuk Pendaftaran Tanah yang dilakukan secara Sistematis. 3. Selanjutnya
demi
menambah proses percepatan Pendaftaran Tanah,
pemerintah membuat program Layanan Rakyat Sertifikasi Tanah atau yang disingkat dengan LARASITA, program LARASITA ini menggunakan sistem jemput bola, dimana pada sistem ini pemohon pendaftaran tanah tidak perlu mendatangi kantor-kantor pertanahan untuk mendaftarkan tanahnya, tetapi cukup petugas bedan pertanahanlah yang mendatangi kelokasi desa setempat dengan menggunakan mobil larasita, yang dilengkapi dengan peralatanperalatan yang cukup memadai untuk melakukan proses Pendaftaran Tanah. Namun walaupun telah banyak program yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan percepatan Pendaftaran Tanah, akan tetapi pada kenyataanya tidak menunjukan hasil yang memuaskan, dimana hal ini terjadi karena adanya 2 (dua) Faktor yang menghambat pelaksanaan Pendaftaran tanah, adapun faktor penghambat tersebut antara lain:
15
1. masih minimnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia akan pentingnya Pendaftaran Tanah untuk memberikan perlindungan kepastian hukum terhadap tanah ; 2. pelayanan kantor pertanahan yang masih belum mampu memberikan kinerja yang diharapkan. Jika dilihat dari aspek Minimnya tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia akan pentingnya Pendaftaran Tanah , dapat terlihat dari Keengganan masyarakat Indonesia untuk mendaftarkan tanahnya, dengan alasan misalnya biaya terhadap Pendaftaran Tanah yang relatif mahal, selain itu juga proses birokrasi dalam mengurus Pendaftaran Tanah yang ribet dan berbelit-belit, oleh karena hal itulah kenapa masyarakat Indonesia enggan untuk mendaftarkan tanahnya, Pendaftaran Tanah baru dirasa cukup penting oleh masyarakat apabila masyarakat tersebut ingin melakukan peminjaman kredit di bank. Jika dilihat dari aspek kantor pertanahan yang belum memberikan kinerja yang diharapkan, dapat terlihat dari masih lambat, sulit , mahal dan berbelit-belit serta memungkinkan terjadinya malpraktik. Sebagian pelayanan administrasi pertanahan yang diinginkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan yang diberikan oleh pegawai kantor pertanahan.5 Oleh karena kedua faktor penghambat tersebut, akibatnya hanya kurang lebih 30 juta bidang tanah yang telah terdaftar, sehingga masih jauh dibawah standard jika dibandingkan dengan Negara tetangga, seperti di Filiphina, tanah yang bersertifikat telah mencapai 90 %, dan Thailand telah mencapai 60 %. Jika 5
Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.165.
16
dilihat dari data tersebut dapat diketahui bahwa masih jauh tertinggalnya Indonesia dalam hal Pendaftaran Tanah yang dilakukan. 6 Hal yang serupa juga terjadi pada masyarakat kota Gunung Sitoli di Nias yang merupakan objek dari pada penelitian skripsi ini. dimana pada masyarakat Gunung Sitoli, kesadaran hukum masyarakatnya akan pentingnya Pendaftaran Tanah juga cukup minim, dan juga masih banyak nya kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan kota Gunung Sitoli dimana hal ini terlihat dari masih banyaknya tanah-tanah masyarakat Gunung Sitoli yang masih belum memiliki Sertifikat Tanah. Oleh karena penulis melihat masih banyaknya persoalan mengenai Pendaftaran Tanah yang terjadi di kota gunung sitoli, yang menghambat pelaksanaan Pendaftaran Tanah di kota Gunung Sitoli membuat penulis tertarik untuk
mengangkat
skripsi
yang
berjudul
“KESADARAN
HUKUM
MASYARAKAT DALAM MEMPENGARUHI UPAYA PENINGKATAN PENDAFTARAN TANAH DI KOTA GUNUNG SITOLI “
B. Permasalahan Fokus penelitian dari skripsi ini adalah menyangkut Kesadaran Hukum Masyarakat Gunung Sitoli Sebagai Wujud Pentingnya Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, dimana hal tersebut disadari bahwa begitu banyaknya bidang-bidang tanah belum didaftarkan namun masih belum terdaftar. Dimana hal tersebut terjadi karena masih minimnya tingkat Kesadaran Hukum masyarakat Gunung Sitoli.
6
Ibid.,hal.165
17
Berkaitan dengan hal tersebut maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana perkembangan pelaksanaan Pendaftaran Tanah sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat Indonesia? 2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Gunung Sitoli terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah? 3. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di kota Gunung Sitoli serta bagaimana upaya pemerintah dalam menyelesaikan hambatan tersebut?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Dalam rangka penyusunan dan penulisan skripsi ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. untuk mengetahui bagaimana perkembangan pelaksanaan Pendaftaran Tanah sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat Indonesia; 2. untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat Gunung Sitoli terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah; 3. untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan . Selanjutnya adapun yang menjadi Manfaat Penulisan dalam pembahasan skripsi ini antara lain : 1. Secara Teoritis
18
Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, memberikan sumbangan pemikiran, serta memberikan tambahan dokumentasi karya tulis, litertur, dan bahan-bahan informasi ilmiah lainya didalam bidang hukum perdata pada umumnya, secara khusus juga di harapkan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang tingkat kesadaran hukum masyarakat Gunung Sitoli terhadap Pendaftaran Tanah. 2. Secara Praktis Penulisan skripsi ini juga sebagai salah satu bentuk latihan dalam menyusun suatu karya ilmiah meskipun masih sederhana. Pelaksanaan hasil penelitian yang dilakukan juga dapat memberikan tambahan pengetahuan serta pengalaman didalam bidang pertanahan. Skripsi ini juga ditujukan kepada kalangan praktisi dan penegak hukum serta masyarakat untuk lebih mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kota Gunung Sitoli, serta memberikan pengetahuan dan informasi kepada para praktisi hukum, civitas akademik, dan pemerintah sendiri
untuk
mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kota Gunung Sitoli.
D. Keaslian Penulisan Penelitian yang berjudul: Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mempengaruhi Upaya Peningkatan Pendaftaran Tanah di Kota Gunung Sitoli, adalah benar merupakan hasil karya dari penulis sendiri, tanpa meniru karya tulis milik orang lain, oleh karena itu, keaslian dan kebenaran ini dapat di
19
pertanggung jawabkan oleh penulis sendiri serta telah sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi secara akademik yaitu terbuka, rasional, objektif, dan kejujuran. Yang dimana hal ini merupakan implikasi etis dalam proses menentukan kebenaran ilmu sehingga dengan demikian penulis karya tulis ini dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritik-kritik yang sifatnya konstruktif, selain itu semua informasi dalam skripsi ini bersal dari berbagai karya tulis penulis lain, baik yang di publikasikan ataupun tidak, serta telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis dengan benar dan lengkap.
E. Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Kesadaran Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa Kesadaran Hukum menunjuk pada kategori hidup kejiwaan pada individu, sekaligus juga menunjuk pada kesamaan pandangan dalam lingkungan masyarakat tertentu tentang apa hukum itu, tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat dalam menegakan hukum atau apa yang seyogyanya tidak kita lakukan untuk terhindar dari perbuatan melawan hukum.7 Selanjutnya Sudikno Mertokusumo juga mengatakan bahwa problema dari kesadaran hukum sebagai landasan memperbaiki sistem hukum adalah, kesadaran hukum bukan merupakan pertimbangan rasional, atau produk pertimbangan menurut akal namun berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti 7
http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/meningkatkan-kesadaran-hukummasyarakat, diakses pada hari Sabtu, 2 Mei 2015.
20
agama, ekonomi, politik, dan sebagainya dan pandangan ini selalu berubah. Oleh karena itu kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat didalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin tidak timbul.8 Kesadaran hukum sendiri sangatlah penting di dalam memperbaiki sistem hukum, oleh karena itu Paul Scholten memberikan pandanganya dengan menyebut Rechtsgefuhl atau Rechtsbewustzijn dengan tegas menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan dasar sahnya Hukum Positif (hukum tertulis) karena tidak ada hukum yang mengikat warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum, karenanya kesadaran hukum adalah sumber dari segala hukum.9 Keasadaran hukum sendiri dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas, dimana dalam arti sempit kesadaran hukum adalah apa yang diketahui oleh orang tentang apa yang demi hukum harus dilakukan, dalam hal ini kesadaran hukum diartikan sebagai ”menjadi tahu hukum” sedangkan dalam arti luas bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran hukum meliputi tidak hanya fenomena ”sudah menjadi tahu” akan tetapi juga lebih lanjut menjadi sebuah kemantapan hati untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh hukum.10 Kesadaran dalam arti sempit dilakukan dalam proses pengkabaran, pemberitahuan, dan pengajaran melalui proses-proses ini orang menjadi tahu isi normatif yang terkandung dalam kaidah-kaidah hukum. Sehubungan dengan itu, ia akan segera menyesuaikan segala prilakunya karena tuntutan kaidah-kaidah tersebut. Proses pengkabaran dan pemberitahuan sering kali berlanjut dalam rupa
8
Ibid Ibid 10 http://catatansurya09.blogspot.com/2013/11/kesadaran-hukum-dan-ketaatanhukum.Diakses pada hari Sabtu, 2 Mei 2015 9
21
proses pendidikan, dimana dalam proses pendidikan ini dapat dibangkitkan rasa patuh, dan setia. Sehingga pendidikan tidak hanya menanamkan pengetahuan baru saja akan tetapi juga hendak menggugah perasaan afeksi dan membentuk sikap positif. Hal ini yang merupakan kesadaran dalam arti luas. sehingga kesadaran dalam arti luas itu merupakan tahap lanjutan dari pada Kesadaran hukum dalam arti luas.11
F. Metode Penelitian Metode Penelitian merupakan hal yang penting dalam upaya mencapai tujuan tertentu di dalam penulisan skripsi. Hal ini dilakukan agar terhindar dari suatu kesan dan penilaian bahwa penulisan skripsi dibuat dengan cara asal-asalan dan tanpa didukung dengan data yang lengkap. Oleh karena itulah, maka dalam melakukan penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut ; 1. Sifat Penelitian Sifat Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah deskriptif analistis. yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa semua permasalahan yang ada sehubungan dengan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mempengaruhi Upaya Peningkatan Pendaftaran Tanah di Kota Gunung Sitoli yang dihubungkan kepada peraturan yang berlaku. 2. Metode Pendekatan Penelitian ini mempergunakan pendekatan hukum normatif dan empiris. Dimana metode pendekatan hukum normatif yaitu dengan meneliti bahan
11
Ibid.
22
kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum, dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundangundangan, dan bahan-bahan hukum lainya.12 Penelitian hukum normatif ini sering kali disebut dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian yang objek kajianya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan.13 Sedangkan metode pendekatan hukum empiris merupakan suatu usaha mendekati masalah yang di teliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kehidupan yang nyata dalam masyarakat dan dihubungkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum empiris ini disebut juga sebagai penelitian non doktrinal, yaitu penelitian berupa studistudi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat, atau penelitian hukum empiris ini sering juga disebut sebagai Socio legal Research.14 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data pada penelitian ini di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
12
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum, Bayu Media Publishing, Jakarta, 2005, hal.29. 13 Ibid, hal.57. 14 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.42
23
Merupakan data-data yang diperoleh penulis dari buku-buku, serta bentukbentuk karya tulis lainya seperti jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi ini. b. Penelitian Lapangan ( Field Research) Merupakan data-data yang diperoleh langsung untuk mengetahui Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mempengaruhi Upaya Peningkatan Pendaftaran Tanah di Kota Gunung Sitoli, Perkembangan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Indonesia, bentuk hambatan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kota Gunung Sitoli, serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menghadapi hambatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah tersebut. Penelitian lapangan ini sendiri dilakukan pada Badan Pertanahan Nasional di Kota Gunung Sitoli, dimana dalam penelitian ini untuk memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut : 1) Studi Dokumen Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data menganalisis bahan-bahan tertulis yang digunakan dalam pristiwa hukum seperti data-data yang menunjukan tingkat pelaksanaan Pendaftaran Tanah di kota Gunung Sitoli. 2) Wawancara Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara, dimana yang menjadi narasumber dalam wawancara ini adalah pegawai yang terkait dengan bidang tugasnya masing-masing.
24
4. Sumber Data Secara umum, maka di dalam penelitian hukum biasanya sumber data dibedakan atas : a. Data Primer, merupakan data yang di peroleh secara langsung dari masyarakat, seperti misalnya melakukan penelitian di lapangan. 15 Dalam hal ini penulis dapat memperoleh data primer dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Gunung Sitoli b. Data Sekunder, merupakan data yang tidak diperoleh dari sumber yang pertama, melainkan data yang di peroleh dari bahan pustaka. Misalnya: data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, laporan, buku harian, surat kabar , makalah, dan lain sebagainya.16 Di dalam penulisan penelitian ini, data sekunder yang digunakan berupa: 1) Bahan hukum primer Adalah bahan hukum yang mengikat. Yaitu dokumen peraturan mengikat yang telah di tetapkan oleh pemerintah antara lain, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas PP. Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. 2) Bahan hukum sekunder Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang digunakan. Yaitu hasil kajian terhadap pelaksanaan 15
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta Cet.3, 1986, hal.
16
Ibid, hal.52
51
25
Pendaftaran Tanah, yang berasal dari buku-buku, makalah-makalah, literatur, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. 3) Bahan hukum tersier Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan. Yaitu kamus, surat kabar, majalah, internet serta bahan lainya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 5. Analisis Data Setelah data primer dan data sekunder di peroleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan berdasarkan peraturan Perundangundangan dan pandangan pakar. Kemudaian hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan yang menggambarkan keadaan umum tentang status objek yang diteliti.
G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan menjadi salah satu metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam menyusun serta mempermudah untuk memahami isi dari skripsi ini. Penulisan skripsi ini dibagi atas 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab dibagi atas beberapa sub bab, urutan bab didalam skripsi ini disusun secara
26
sistematis dan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainya. Uraian singkat atas bab dan sub-sub bab adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Merupakan bab Pendahuluan dimana pada bab ini diuraikan dengan latar belakang masalah yang menjadi dasar dari penulisan. Lalu berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dibuatlah suatu perumusan masalah dan tujuan serta manfaat dari penulisan skripsi ini. Pada bab ini juga menerangkan tentang keaslian penulisan, Tinjauan Pusataka dan metode penelitian yang digunakan serta sistematika dari penulisan skripsi.
BAB II
PERKEMBANGAN TANAH
SEBAGAI
PELAKSANAAN WUJUD
PENDAFTARAN
KESADARAN
HUKUM
MASYARAKAT INDONESIA : Pada bab ini diuraikan pembahasan mengenai perkembangan pengaturan pendaftaran tanah di Indonesia, pengertian pendaftaran tanah, azas dan tujuan pendaftaran tanah, objek pendaftaran tanah, sistem
pendaftaran
tanah
di
Indonesia,
serta
mekanisme
pendaftaran tanah menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 BAB III
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT GUNUNG SITOLI TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH Pada bab ini diuraikan pembahasan mengenai gambaran dan struktur
pertanahan di kota Gunung sitoli, cara memperoleh
bidang tanah oleh masyarakat Gunung Sitoli, kegiatan pendaftaran
27
tanah di kota Gunung Sitoli, serta kesadaran hukum masyarakat Gunung Sitoli terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah . BAB IV
HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH
SERTA
MENGATASI
UPAYA
HAMBATAN
PEMERINTAH DALAM
DALAM
PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH TERSEBUT Pada bab ini akan dibahas mengenai hal-hal apa saja yang menjadi Hambatan dalam pelaksanaan Pendaftaran tanah di kota Gunung Sitoli yang terbagi kedalam beberapa sub bab, seperti hambatan yang berasal dari faktor kesadaran hukum masyarakat, dan hambatan yang datangnya dari pemerintah sendir, serta upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan yang datang tersebut. BAB V
PENUTUP Pada bab kelima ini akan diuraikan tentang kesimpulan terhadap penulisan skripsi ini dan saran-saran terhadap Pelaksanaan pendaftaran Tanah di Kota Gunung Sitoli.
