BAB I PENDAHULUAN
I.1.
Latar Belakang
Jalan sebagai prasarana dalam sistem transportasi nasional memiliki peranan penting dalam mendukung kehidupan ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar dan konsumen akhir. Artinya keberadaan jalan memungkinkan berpindahnya barangbarang dari satu tempat ke tempat lain. Dari aspek sosial budaya keberadaan jalan dapat membuka cakrawala dengan terbentuknya pemukiman di sekitar jalan, membangun toleransi, mencairkan sekat budaya dan memungkinkan masyarakat untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain itu, keberadaan jalan juga berakibat negatif terhadap lingkungan, seperti polusi udara dan kebisingan. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antar daerah, sehingga dapat terjalin komunikasi yang dapat memudahkan pemerintah untuk menyeragamkan penggunaan hukum dan keadilan. Sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.
Dalam era otonomi, setiap daerah diharapkan mampu mengembangkan sistem penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Salah satu bidang pembangunan yang diserahkan pelaksanaannya kepada daerah sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 adalah bidang Pekerjaan Umum termasuk diantaranya mengenai jalan kabupaten, namun tidak berarti dengan sendirinya bahwa daerah mampu memikul sebagian besar tanggung jawab di bidang prasarana jalan. Harus diakui bahwa selama ini tidak sedikit dana telah dikeluarkan pemerintah untuk pengembangan jalan dan telah memberikan dampak yang besar pada kehidupan sosial, ekonomi dan pertahanan. Persoalannya sekarang adalah dalam kondisi perekonomian yang belum
1
sepenuhnya pulih dari dampak krisis implikasinya adalah dana yang tersedia untuk anggaran pembangunan prasarana jauh dari mencukupi.
Kabupaten Serang merupakan salah satu daerah yang sangat strategis, hal ini dikarenakan daerah tersebut merupakan wilayah transit (persinggahan) antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dan juga daerah hinterland dari Ibukota Jakarta. Posisi tersebut sangat menguntungkan bagi distribusi suatu jasa baik yang berasal dari dan ke Pulau Jawa maupun dari dan ke Pulau Sumatera.
Guna menunjang potensi yang ada di Kabupaten Serang saat ini, Pemerintah Kabupaten Serang telah berupaya keras dalam hal pembangunan di bidang transporatasi, hal ini terlihat dari penyediaan baik prasarana dan sarana transportasi yang telah ada, seperti adanya Terminal Penumpang Umum Pasar Baru, Kepandean dan Pakupatan, serta didukung dengan prasarana jalan yang ada baik jalan arteri maupun kolektor dan juga adanya jaringan trayek angkutan umum yang telah melayani Kabupaten Serang.
Namun dukungan prasana dan sarana transportasi yang ada, dirasa belum cukup untuk menata suatu jaringan transportasi yang handal dengan didukung potensi Kabupaten Serang serta pengembangan wilayah dimasa mendatang.
Berangkat dari hal tersebut di atas, bahwa pengembangan wilayah, dalam hal ini Kabupaten Serang, merupakan simpul jasa distribusi memiliki peran yang dominan dalam memacu pertumbuhan perekonomian. Hal ini menuntut penyediaan jasa transportasi yang memadai dan lancar, sehingga dapat diandalkan sebagai pendukung perekonomian kabupaten dalam hal memberi pelayanan mobilitas orang, barang dan jasa.
Menurut UU 14 Tahun 1992 pasal 3, tujuan penyelenggaraan transportasi jalan adalah mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk
2
menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Berkenaan dengan tujuan penyelenggaraan transportasi jalan, maka diperlukan kajian kinerja jaringan jalan kabupaten yang memperhatikan efisiensi dan efektifitas suatu jaringan jalan. Upaya tersebut untuk menjamin pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
I.2
Perumusan Masalah
Dari uraian latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan, yaitu Bagaimana kinerja jaringan jalan kabupaten di Kabupaten Serang dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas jaringan jalan.
I.3
Maksud dan Tujuan
Hasil studi evaluasi kinerja jaringan jalan kabupaten Serang dimaksudkan untuk menentukan kinerja jaringan jalan kabupaten Serang sesuai dengan indikatorindikator berdasarkan Indeks Prasarana Jalan (IPJ) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam mengidentifikasikan efektifitas dan efisiensi jaringan jalan Kabupaten Serang.
Adapun tujuan dari studi ini untuk mengevaluasi tingkat efektifitas dan efisiensi kondisi jaringan jalan Kabupaten Serang.
I.4
Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten untuk mengevaluasi ketersediaan jalan dan manfaat penanganan jalan.
I.5
Ruang Lingkup
Penelitian ini membahas kinerja jaringan jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Serang yang sudah dibangun dengan melakukan perbandingan dengan jaringan jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Pandeglang. Adapun lingkup penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi :
3
1. Persiapan 2. Pengumpulan data 3. Kualifikasi variabel (scoring) serta pembobotan variabel (weighting) untuk mendapatkan skor IPJ 4. Pengolahan dan analisa Data 5. Kesimpulan dan rekomendasi Kegiatan persiapan merupakan tahapan awal dari rangkaian tahapan studi Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Serang. Kegiatan ini meliputi pemantapan metodologi, termasuk rencana kegiatan pengumpulan data, dan kegiatan studi literatur berkaitan dengan teori, peraturan dan aspek hukum, maupun studi-studi terkait yang telah dilakukan sebelumnya.
Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan pengumpulan data, yang meliputi data sekunder maupun data primer yang diperlukan pada masing-masing wilayah studi. Kegiatan ini secara lebih rinci akan dibahas pada Bab Metodologi. Pada prinsipnya, kegiatan pengumpulan data ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan menyangkut inventarisasi dan gambaran kondisi jaringan jalan di lokasi studi untuk dinilai kinerjanya lebih lanjut.
Berikutnya adalah melakukan skoring dan pembobotan untuk mendapatkan skor IPJ, hal ini dilakukan setelah didapatkan hasil wawancara berupa persepsi responden terhadap variabel-variabel IPJ.
Tahapan selanjutnya adalah tahapan pengolahan dan analisa data untuk melakukan penilaian terhadap kondisi dan kinerja serta efektifitas dan efisiensi jaringan jalan kabupaten berdasarkan variabel-variabel yang telah ditentukan. Beberapa variabel yang digunakan untuk melakukan penilaian maupun evaluasi jaringan jalan tersebut, yaitu: 1. Ketersediaan prasarana jalan 2. Kinerja prasarana jalan 3. Beban lalu lintas 4. Pelayanan prasarana jalan
4
Hasil penilaian tersebut selanjutnya menjadi dasar atau masukan utama tahapan evaluasi dalam usaha untuk mengidentifikasikan efektifitas dan efisiensi kinerja jaringan jalan pada wilayah studi.
I.6
Batasan Studi 1. Wilayah studi pada penelitian ini terbatas pada sistem jaringan jalan Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang sebagai pembanding. 2. Jalan yang dikaji adalah jalan kabupaten 3. Kajian ini terfokus pada analisis efisiensi dan efektivitas kinerja jaringan jalan sebagai media pelayanan bagi masyarakat berdasarkan IPJ dan SPM 4. Data yang digunakan adalah data primer data sekunder yang diperoleh dari BPS, Dinas Pekerjaan Umum, Ditlantas Polwil, Bapeda, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang.
5