BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Berdasarkan fungsinya, kaidah hukum dibedakan menjadi kaidah hukum materil dan kaidah hukum formil. Pengertian kaidah hukum materil adalah kaidah hukum yang mengatur tentang isi hubungan antar manusia atau yang menetapkan perbuatan atau perilaku apa yang diharuskan atau dilarang atau diperbolehkan, termasuk akibat-akibat hukum dan ancaman-ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Kaidah hukum materil disebut juga sebagai hukum substantif. Kaidah hukum formil adalah kaidah hukum yang mengatur tata cara yang harus ditempuh dalam mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materil, khususnya upaya penyelesaian perselisihan melalui pengadilan. Hukum formil disebut juga sebagai hukum prosedural atau hukum acara. Kaidah hukum materil dan kaidah hukum formil sangat erat hubungannya. Kaidah hukum materil menggantungkan peran atau fungsinya kepada hukum formil. Hukum materil dapat berfungsi dengan baik apabila hukum formil mampu secara baik untuk melaksanakan fungsinya dalam mempertahankan hukum materil. Sementara hukum formil dapat dikatakan
1 Universitas Kristen Maranatha
2
sebagai hukum yang baik apabila hukum materil dapat dipertahankan dan dijalankan sebaik-baiknya. Dalam lingkup hukum pidana dikenal hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil hubungannya sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Hukum pidana formil tidak mungkin ada tanpa adanya hukum pidana materil, sebaliknya hukum pidana materil akan kehilangan maknanya tanpa keberadaan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat dipidana dan ketentuan mengenai pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum pidana yang mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. 1 Perkembangan kondisi sosial mempengaruhi perkembangan substansi hukum dalam sumber hukum formil (perundang-undangan). Sumber hukum materil merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi atau pandangan keagaamaan, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan geografis. 2
1 2
Mahrus Ali. Dasar-dasar Hukum Pidana. Yogyakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 52. Sudikno Mertokusomo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta, Liberty, 2003, hlm. 83.
Universitas Kristen Maranatha
3
Menurut Saut P. Panjaitan, sumber hukum materil yaitu faktor-faktor atau kenyataan-kenyataan yang turut menentukan isi dari hukum. Isi hukum ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor idiil dan faktor sosial masyarakat. Faktor idiil adalah faktor yang berdasarkan kepada cita masyarakat akan keadilan. Sedangkan faktor sosial masyarakat tercemin dalam bentuk struktur ekonomi, kebiasaan-kebiasaan, tata hukum negara lain, agama dan kesusilaan dan kesadaran hukum. 3 Jenis-jenis perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana, terdapat dalam substansi hukum materil. Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana. Perbuatan pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah rechtdelicten, yaitu perbuatanperbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pelanggaran (wetdelichten) adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. 4
3
Saut P. Panjaitan. Dasar-dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, dan Sistematika). Universitas Sriwijaya, Palembang , 1998, hlm. 145-146. 4 Tongat. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan. Malang, UMM Press, 2008, hlm. 117-118.
Universitas Kristen Maranatha
4
Perkembangan dan perubahan sosial suatu masyarakat merupakan suatu hal yang normal, justru dikatakan tidak normal jika tidak terjadi perubahan. Demikian juga dengan hukum yang digunakan oleh suatu bangsa merupakan cerminan dari kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan. Hukum sebagai tatanan kehidupan yang mengatur pergaulan masyarakat dengan segala peran dan fungsinya akan ikut berubah mengikuti perubahan sosial yang melingkupinya. 5 Perubahan dan perkembangan sosial yang terjadi dalam masyarakat akan merubah konsepsi mengenai kejahatan dalam hukum pidana. Hukum pidana sendiri merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan, sementara kejahatan itu sendiri merupakan akibat dari perubahan dan perkembangan sosial. Hukum pidana akan dirasa tidak memiliki manfaat yang berarti jika ia hanya berkutat dengan konsep, asas, dan teori yang dibuat untuk menanggulangi berbagai fenomena sosial destruktif masa lalu. 6 Dalam perkembangannya, perkembangan sosial mempengaruhi pola-pola tindakan manusia salah satunya adalah perbuatan yang dianggap merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan terhadap peradilan dunia. Perbuatan tersebut disebut sebagai tindak pidana Contempt of Court. Rancangan Undang-Undang KUHP Indonesia, di dalam perumusannya mencoba menerapkan kebijakan kriminalisasi. Salah satu tindakan yang
5 6
Abdul Manan. Aspek-aspek Pengubah Hukum. Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 77. Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika, 2012, hlm. 238.
Universitas Kristen Maranatha
5
dikriminalisasi adalah tindakan Contempt of Court. Istilah Contempt of Court dikenal dalam sistem Common Law, dimana
dalam Rancangan KUHP
Indonesia istilah tersebut diterjemahkan sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan. Pada awalnya tujuan diaturnya Contempt of Court adalah untuk melindungi kekuasaan lembaga-lembaga umum atau istimewa, administrasi peradilan dan pengadilan. Contempt of Court dipandang sebagai suatu kejahatan khusus, sehingga orang yang melakukan tindak pidana Contempt of Court dijatuhi hukuman yang keras dan bersifat memaksa. Di Indonesia istilah Contempt of Court baru dikenal pada tahun 1985 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam Penjelasan Umum butir 4, yang disebutkan :
“untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt of Court.” 7
Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa pengertiannya tertuju pada wibawa, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Namun karena suatu lembaga adalah suatu yang abstrak, maka ketiga hal tersebut yaitu wibawa, martabat dan kehormatan tertuju pada : 7
Wahyu Wagiman. Contempt of Court Dalam Rancangan KUHP Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri . hlm. 8, Hal ini dapat diketahui dari seminar tentang Contempt of Court yang diselenggarakan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) pada maret 1987, Hukum online, 19 Maret 2005, “Diusulkan UU Contempt of Court untuk Lindungi Hakim”.
Universitas Kristen Maranatha
6
a. Manusianya yang menggerakkan lembaga tersebut; b. Hasil buatan lembaga tersebut; c. Proses kegiatan dari lembaga tersebut; 8 Oleh karena itu, apabila terdapat perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ditujukan terhadap tiga hal tersebut di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan (Contempt of Court) . Adapun beberapa rumusan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan (Contempt of Court) yang dimasukkan ke dalam RUU KUHP, antara lain : 9 1. Penasihat hukum yang dalam pekerjaannya memberikan bantuan hukum, mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan dari pihak yang dibantunya, sedang patut diketahuinya bahwa perbuatan itu dapat merugikan kepentingan yang dibantunya. 2. Penasihat hukum yang dalam pekerjaannya memberikan bantuan hukum untuk memenangkan pihak yang dibantunya meminta imbalan dengan maksud mempengaruhi secara melawan hukum saksi-saksi, saksi ahli, juru
8 9
Padmo Wahyono. Contempt of Court dalam Proses Peradilan di Indonesia, dalam era Hukum No.1 Tahun I November 1987. hlm 22. Wahyu Wagiman. Contempt Of Court Dalam Rancangan KUHP Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 2. hlm.18, Hal ini dapat diketahui dari seminar tentang Contempt of Court yang diselenggarakan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) pada maret 1987, Hukum online, 19 Maret 2005, “Diusulkan UU Contempt of Court untuk Lindungi Hakim”.
Universitas Kristen Maranatha
7
bahasa, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam perkara yang bersangkutan. 3. Seseorang yang menampilkan diri untuk orang lain sebagai peserta atau pembantu tindak pidana, sehingga oleh karena itu dijatuhi pidana dan menjalani pidana itu untuk orang lain. 4. Seseorang yang menghina integritas hakim dalam menjalankan tugas peradilan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak dari suatu proses sidang peradilan. 5. Seseorang
yang
mengadakan
publikasi
atau
memperkenankan
dilakukannya publikasi segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak suatu proses sidang pengadilan. 6. Setiap saksi dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, korupsi, hak-hak asasi manusia, atau pencucian uang yang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor dalam penyidikan. Sedangkan ketentuan lainnya merupakan ketentuan-ketentuan dari pasalpasal yang sudah ada dalam KUHP yang saat ini berlaku, seperti dalam ketentuan : 1. Pasal 210 KUHP : Contempt of Court dalam pasal ini, yaitu menyuap hakim
Universitas Kristen Maranatha
8
2. Pasal 216 KUHP : Contempt of Court dalam pasal ini, yaitu menghalang - halangi penyidikan.
3. Pasal 217 KUHP : Contempt of Court dalam pasal ini, yaitu menimbulkan kegaduhan dalam sidang. 4. Pasal 221 KUHP : Contempt of Court dalam pasal ini, yaitu menyembunyikan tersangka. 5. Pasal 222 KUHP : Contempt of Court dalam pasal ini, yaitu menghalangi otopsi. 6. Pasal 223 KUHP : Contempt of Court dalam pasal ini, yaitu meloloskan atau membantu meloloskan terpidana. 7. Pasal 224 KUHP : Contempt of Court dalam pasal ini, yaitu tidak memenuhi panggilan. 8. Pasal 225 KUHP : Contempt of Court dalam pasal ini, yaitu tidak memenuhi surat perintah untuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan. 9. Pasal 231 KUHP :
Universitas Kristen Maranatha
9
Contempt of Court dalam pasal ini, yaitu menarik suatu barang yang disita serta menghancurkan dan merusak barang yang disita sehingga tidak dapat dipakai. 10. Pasal 232 KUHP : Contempt of Court dalam pasal ini, yaitu merusak penyegelan suatu benda. 11. Pasal 233 KUHP : Contempt of Court dalam pasal ini, yaitu menghancurkan atau menghilangkan barang–barang yang digunakan. 12. Pasal 317 KUHP : Contempt of Court dalam pasal ini, yaitu melakukan pengaduan atau pemberitahuan palsu tentang seseorang. 13. Pasal 417 KUHP : Contempt of Court dalam pasal ini, yaitu menggelapkan, menghancurkan barang sehingga tidak dapat dipakai lagi. 14. Pasal 522 KUHP : Contempt of Court dalam pasal ini, yaitu tidak memenuhi panggilan sebagai saksi, ahli atau juru bahasa. Tindakan-tindakan
tersebut merupakan tindakan
melawan hukum
sehingga dipandang perlu diatur lebih spesifik.
Universitas Kristen Maranatha
10
Di Indonesia sering terjadi peristiwa di mana terdakwa menghambat proses beracara di Pengadilan. Contoh kasus yang menghambat proses persidangan antara lain : 1. Kasus Nunun Nurbaetie (Kasus Cek Pelawat) Dalam kasus ini, terdakwa pura-pura sakit lupa akut sehingga proses persidangan
ditunda dan pada akhirnya Nunun tertangkap di sebuah
rumah di kawasan Saphan Sun, Bangkok, Thailand.
10
Tindakan berpura-
pura sakit lupa akut merupakan tindakan yang menghambat proses persidangan. 2. Kasus Nenek Leona (Kasus penipuan dan penggelapan terkait jualbeli tanah dengan pengusaha Jakarta Putra Masagung) Dalam kasus ini, terdakwa berpura-pura sakit dan sidang ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Proses persidangan berlarut-larut dan sidangnya sering ditunda karena dalih sakit. 11 Tindakan berpura-pura sakit merupakan tindakan yang menghambat proses persidangan. 3. Kasus Angelina Sondakh (Kasus korupsi pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan kementrian Pendidikan Nasional)
10
http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/12/12/lw32it-nunun-kembali-jalanipemeriksaan-di-kpk diakses tanggal 12 desember 2011 11 http://telingalebar.blogspot.com/2012/08/sidang-perkara-nenek-leona-dilanjutkan.html pada tanggal 2 agustus 2012
Universitas Kristen Maranatha
11
Dalam kasus ini, terdakwa memberikan keterangan palsu dengan mengaku tidak memiliki HP Nokia yang merupakan barang bukti adanya percakapan dengan tersangka lainnya Mindo Rosalina Manulang. Dalam pengakuannya Angie mengakui HP-nya rusak karena tercebur kekolam. Dalam kesaksian Angie ini membantah dirinya melakukan komunikasi dengan Rosa.
Dengan adanya hal tersebut , maka hal itu dapat
menghambat proses persidangan. 12 Tindakan terdakwa memberikan keterangan palsu merupakan tindakan yang menghambat proses persidangan. 4. Kasus Kerusuhan 1 Mei 2008 Dalam kasus ini, dalam sidang lanjutan ratusan anggota FPI berdatangan di pengadilan negeri Jakarta pusat. Beberapa anggota FPI tampak berusaha mendobrak pintu pagar pengadilan negeri yang sengaja ditutup. 13 Tindakan membuat kerusuhan merupakan tindakan yang menghambat proses persidangan. Fakta di atas menunjukkan masih kurang penghargaan dan penghormatan terhadap lembaga peradilan. Perlunya pengaturan kriminalisasi tindakan Contempt of Court di Indonesia, supaya lembaga peradilan menjadi lembaga yang terhormat dan bermartabat. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 12
http://www.merdeka.com/artis/barang-bukti-kasus-angie-dilempar-keanu-ke-kolam.html diakses pada hari Rabu, 15 Februari 2012. 13 http://akuindonesiana.wordpress.com/2008/10/10/persidangan-kasus-kerusuhan-1-mei-berlangsungtegang-setelah-pada-persidangan-yang-lalu-front-pembela-islam-melakukan-contempt-of-court/ pada tanggal 10 oktober 2008
Universitas Kristen Maranatha
12
tentang Mahkamah Agung, terutama penjelasan Umum butir 4 yang menyatakan bahwa :
“untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaikbaiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt of Court.”
Salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum atau peradilan bebas, mandiri, adil dan konsisten dalam melaksanakan atau menerapkan peraturan hukum yang ada dalam menghadapi pelanggaran hukum, oleh suatu badan yang mandiri yaitu pengadilan. Peradilan atau pengadilan adalah sebuah institusi yang penting dan terhormat dalam proses penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Penting, karena bertugas untuk menegakkan hukum yang diharapkan selaras dengan keadilan. Terhormat, karena diisi oleh orang-orang yang dipercaya dapat menjamin penegakan hukum. Namun belakangan ini institusi ini menjadi pudar, bersamaan dengan perilaku-perilaku oknum-oknum peradilan yang menyelewengkan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa saat pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terdapat
Universitas Kristen Maranatha
13
situasi yang kurang kondusif dalam praktek peradilan di Indonesia yang menuntut perlunya ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan. Situasi ini ditanggapi oleh para hakim, dengan mengajukan ide ataupun usulan mengenai perlunya dibentuk suatu undang-undang atau aturan khusus yang dapat memberikan perlindungan terhadap para hakim dalam menjalankan tugasnya. 14 Tindakan-tindakan tersebut aturannya sudah ada, tetapi tersebar di berbagai Undang-undang misalnya keterangan palsu, penyuapan oleh penegak hukum, kerusuhan dan lain sebagainya. Tindakan Contempt of Court diatur khusus untuk menghormati martabat pengadilan. Peneliti tertarik membahas permasalahan apakah tindakan Contempt of Court dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat dikriminalisasikan dan perlu diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.
B. Identifikasi Masalah 1. Apa yang dimaksud Contempt of Court menurut sistem hukum Indonesia? 2. Apakah tindakan Contempt of Court dapat dikategorikan sebagai tindak pidana? 3. Apa yang menjadi urgensi pengaturan tindakan pidana yang menghambat proses peradilan (Contempt of Court) dalam sistem hukum Indonesia?
14
Wahyu Wagiman. Contempt of Court Dalam Rancangan KUHP Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 2., op. cit hlm. 19
Universitas Kristen Maranatha
14
C. Tujuan Penelitian 1. Mengkaji secara komprehesif mengenai Contempt of Court menurut sistem hukum Indonesia. 2. Mengkaji kualifikasi tindakan Contempt of Court sebagai tindak pidana. 3. Mengkaji urgensi tindakan Contempt of Court dalam Rancangan UndangUndang KUHP.
D. Kegunaan 1. Memberikan gambaran dan pemahaman secara komprehesif tentang Contempt of Court dalam sistem hukum Indonesia. 2. Memberikan gambaran dan pemahaman kualifikasi tindakan Contempt of Court sebagai tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia. 3. Memberikan gambaran dan pemahaman urgensi tindakan Contempt of Court dalam Rancangan Undang-Undang KUHP.
E. Kerangka Pemikiran Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Suatu delik atau tindak pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia memiliki akibat pada masyarakat umum (publik) yaitu meresahkan sehingga tidak dapat dibiarkan. Terjadinya delik mengganggu ketenangan hidup, keamanan dan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena menyangkut kepentingan hidup orang banyak, maka hukum pidana memiliki
Universitas Kristen Maranatha
15
sifat publik. 15 Dengan demikian, tujuannya berkaitan erat dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Teori Negara hukum formil, menurut Imannuel Kant Negara hukum formil yaitu Negara yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undangundang. Negara hukum formil disebut juga “Negara Demokrasi” yang berlandaskan kepada Negara hukum. 16 Di dalam implementasi pembentukkan hukum harus ada pengesahan dasar hukumnya. Penanggulangan kejahatan dilakukan dengan mendayagunakan hukum pidana dengan melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai ancaman sanksi pidananya melalui suatu kebijakan. Kebijakan ini disebut dengan kebijakan kriminalisasi. Joko Prakorso dengan mengutip pendapat Sudarto mengatakan, bahwa kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.
17
Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan, bahwa kriminalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan perbuatan apa yang akan dilarang karena membahayakan atau merugikan, dan sanksi apa yang akan 15
Mahrus Ali. Dasar-dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika, Cetakan kedua 2012. Hlm 6. Yesmil Anwar,Adang. Sistem Peradilan Pidana (Konsep,Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia). Widya padjadjaran. 2009, hlm 117-118. 17 Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm 154. 16
Universitas Kristen Maranatha
16
dijatuhkan, maka sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai proses penegakannya. 18 Berdasarkan pengertian kriminalisasi di atas, ruang lingkup kriminalisasi tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang semula bukan merupakan perbuatan yang dilarang, kemudian dilarang disertai ancaman sanksi tertentu, tetapi juga berkaitan dengan pemberatan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada. 19 Setiap negara menginginkan adanya ketertiban dan ketentraman serta keseimbangan tatanan di dalam masyarakat. Sebagai Negara yang konstitusinya menamakan dirinya Negara hukum, maka sesungguhnya fungsi lembaga peradilan bagi Indonesia sangatlah penting. Kepentingan manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, karena selalu terancam oleh bahayabahaya disekelilingnya, memerlukan perlindungan dan harus dilindungi. Teori
hukum
pembangunan
yang
dikemukakan
oleh
Mochtar
Kusumaatmadja disebutkan bahwa hukum tidak hanya meliputi asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan juga
18
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Penal, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 154. 19 Paul Cornili, “Criminality dan Deviance in a Changing World”, Ceramah pada Kongres PBB IV 1970 mengenai Prevention of Crime and Treatment of Offender, sebagaimana dikutip oleh Salman Luthan, Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan (Studi terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, dan Pencucian Uang), Disertasi, Program Doktor Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 54.
Universitas Kristen Maranatha
17
termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan di masyarakat. 20 Asas hukum pidana Indonesia yaitu asas nulla poena,sine lege yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan. Dengan asas ini, suatu perbuatan seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak ada aturan hukum yang diatur di dalam Undangundang. Asas ini juga disebut asas legalitas. Dalam asas legalitas dikenal asas lex certa artinya pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana. Pembuat undang-undang harus mendefenisikan dengan jelas tanpa samar-samar (nullum crimen sine lege stricta). Untuk menegaskan apakah Contempt of Court merupakan tindak pidana, berdasarkan asas legalitas, suatu rumusan delik harus tertulis dalam peraturan perundang-undangan sehingga perlu dikaji apakah Contempt of Court perlu dikriminalisasikan atau tidak.
F. Metode Penelitian Dalam suatu penelitian senantiasa digunakan cara kerja. Cara kerja adalah langkah-langkah yang ditempuh untuk menganalisis, menjawab dan memecahkan masalah dalam penelitian. Cara kerja inilah yang dikategorikan
20
Mochtar Kusumaatmadja. Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional. Bina Cipta, 1972, hlm. 11.
Universitas Kristen Maranatha
18
sebagai metode penelitian. Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan perbandingan hukum. 1. Pendekatan Penelitian Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan yang bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Menggunakan metode perbandingan hukum berdasarkan penelitian terhadap hukum dari berbagai negara dengan teknik perbandingan. 21 Bermacam hal yang berhubungan dengan pembuatan, pengaplikasian dan administrasi hukum juga ditemukan dalam metode ini sebagai suatu garis pedoman, alat dalam kecakapan bekerja dan sebuah rancangan pada situasi dimana sistem tersebut dapat dibangun pada bidang masing-masing dengan memperbandingkan hukum di negara mereka dengan sistem hukum lainnya.
21
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Kencana, 2008, hlm 132.
Universitas Kristen Maranatha
19
2. Penelitian Yuridis Normatif dan Perbandingan Hukum menggunakan data sekunder, terdiri dari : a) Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan atau ide. Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Rancangan Undang-undang KUHP. b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas penjelasan undang-undang, rancangan undang-undang KUHP dan literatur-literatur, kajian akademik, tesis-tesis tentang tindakan Contempt of Court dalam sistem hukum pidana Indonesia, bahan-bahan seminar, simposium dan diskusi panel. 3. Langkah-langkah Penelitian Langkah
penelitian
dilakukan
melalui
studi
kepustakaan.
Studi
kepustakaan menunjuk pada suatu cara memperoleh data yang diperlukan, dengan menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan dokumendokumen yang relevan dengan permasalahan. 4. Sifat Penelitian Penelitian skripsi ini bersifat Preskriptif, yaitu dengan menggambarkan ilmu hukum itu sendiri yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai
Universitas Kristen Maranatha
20
keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan normanorma hukum. Sifat preskriptif di mana suatu penerapan yang salah akan berpengaruh terhadap sesuatu yang bersifat substansial. Suatu tujuan yang benar tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang hendak dicapai akan berakibat tidak ada artinya. Mengingat hal tersebut dalam menetapkan standar prosedur atau acara harus juga berpegang kepada sesuatu yang substansial. Dalam hal inilah ilmu hukum yang bersifat preskriptif akan menelaah kemungkinan-kemungkinan dalam menetapkan standar dan cara tersebut. Hasil dari studi tersebut berupa preskripsipreskripsi. 22 Sehingga dari penelitian yang bersifat preskriptif ini dapat menemukan standard an cara agar mencapai dari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan normanorma hukum. 5. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum Bahan hukum diperoleh dari berbagai sumber. Bahan hukum yang diperoleh keseluruhannya dikumpulkan baik berupa buku, literatur, makalah ataupun jurnal.
G. Sistematika Penulisan Dalam penelitian ini sistematika penyajian yang disusun oleh peneliti diuraikan sebagai berikut : 22
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2008, hlm 22.
Universitas Kristen Maranatha
21
BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II
: SISTEM HUKUM DAN PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Bab ini akan menguraikan tentang pengertian & asas hukum pidana, sifat publik hukum pidana dan tujuan hukum pidana, tindak pidana atau strafbaar feit, jenis-jenis perbuatan pidana, pembaharuan hukum pidana materil Indonesia (KUHP), dan kebijakan kriminal & kebijakan
hukum
pidana serta peradilan pidana di Indonesia. BAB III
: CONTEMPT OF COURT Bab ini akan menguraikan tentang Contempt of Court yang akan diuraikan sejarah, Negara yang mengatur tentang Contempt of Court, aturan apa saja yang diatur dalam Contempt of Court.
BAB IV
: PEMBAHASAN
Universitas Kristen Maranatha
22
Bab ini akan menguraikan pembahasan alternatif pemecahan masalah. Argumen-argumen yang disertai dengan bukti misalnya berupa matriks, bagan, dan sebagainya. BAB V
: PENUTUP Bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran.
Universitas Kristen Maranatha
