9
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Persaingan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dihadapkan pada benturan-benturan kepentingan yang bermuara kearah terjadinya sengketa dan perselisihan, hal ini karena kehidupan manusia diatur dengan kaedah atau norma hukum, maka sengketa dan perselisihan tersebut langsung bersinggungan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Oleh karena itu semakin meningkatnya kebutuhan manusia, semakin meningkat pula kebutuhan manusia terhadap hukum. Disinilah dituntut peranan pengacara dalam menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Pengacara atau disebut dengan advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Saat ini semakin penting, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum. Lain dari pada itu, pengacara merupakan profesi yang memberikan jasa hukum saat menjalankan tugas dan fungsinya, yang juga berperan sebagai pendamping, pemberi advise hukum, maupun menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Begitupun pemberian jasa hukum kepada masyarakat dalam hukum positif mempunyai landasan hukum sangat kuat yang bersumber dalam Undang-Undang 1 Universitas Sumatera Utara
10
Dasar (UUD) 1945, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang ketentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan lain sebagainya. Berbicara mengenai profesi pengacara dalam lembaga peradilan, banyak dijumpai peran pengacara yang ikut serta berpartisipasi dalam menyelesaikan perkara yang diembankan dan diamanatkan pada dirinya. Peran pengacara tersebut dapat dilihat dari proses awal pengajuan perkara ke pengadilan tidak lepas dari perannya sebagai advokat dalam memberikan bantuan hukum, dari mulai mengurusi masalah administratif, sampai pada proses litigasi selesai. 1 Uraian diatas memberikan arti, bahwa keberadaan seorang pengacara mempunyai arti penting dalam memberikan jalan keluar terhadap adanya permasalahan yang dihadapi oleh seseorang, khususnya yang berpraktik di pengadilan. Kepercayaan adalah kunci utama dalam hubungan pengacara dengan klien. Pembelaan asal-asalan bisa menyulut kekesalan klien. Sebaliknya, pembelaan yang berlebihan terhadap klien bisa menyulut amarah pihak lain. Apalagi jika advokat mengeluarkan pernyataan yang menyinggung perasaan pihak ketiga. Namun hubungan pengacara dengan klien tak selamanya harmonis. Adakalanya kepercayaan berubah menjadi sengketa yang sulit diselesaikan melalui komunikasi biasa.
1
Rahmat Rosyadi dan sri Hartini, Advokad Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif, Jakarta: Ghalia Indonesia,2003, hal. 65.
Universitas Sumatera Utara
11
Penyebabnya banyak. Yang paling umum terjadi karena masalah honorarium (fee) dan ketidaksepahaman pengacara dengan klien mengenai langkah hukum tertentu yang harus dilakukan. Kalau pengacara menyarankan langkah tertentu tapi klien tak setuju, tingkat kepercayaan bisa menipis. Kalau kepercayaan terus makin terkikis, pemberian kuasa bisa putus baik karena inisiatif klien, maupun karena advokat mundur. Dalam hubungan pengacara klien, honorarium menjadi sesuatu yang penting. Honorarium adalah hak advokat yang wajib dibayarkan klien sesuai kesepakatan. Mekanisme pembayaran dan persyaratan lainnya juga didasarkan pada kesepakatan. Jika honorarium tidak dibayar sesuai kesepakatan, pengacara biasanya melayangkan gugatan terhadap klien.
Jika klien tetap tidak membayar
honorarium pengacara, si pengacara bisa melayangkan permohonan pailit terhadap klien. Langkah advokat menggugat klien karena persoalan honorarium dapat dibenarkan, setidaknya dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung No. 640 K/Pdt/2011. Majelis hakim agung H. Atja Sondjaja, Prof. HM Hakim Nyak Pha, dan Prof. Takdir Rahmadi, mengabulkan gugatan Gani Djemat & Partners terhadap Billy Sindoro. Billy Sindoro pernah memberikan kuasa hukum kepada advokat dari kantor hukum tersebut saat Billy menghadapi perkara di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menunjuk surat kuasa 1 Desember 2008 yang memuat ketentuan ‘kekuasaan ini diberikan dengan
Universitas Sumatera Utara
12
pembayaran’. Menurut Mahkamah, tergugat belum melaksanakan pembayaran sehingga disebut wanprestasi. Billy dihukum membayar fee pengacara sebesar Rp. 500 juta. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung merujuk pada perjanjian yang dibuat advokat-klien. Lazim terjadi hubungan awal advokat dan klien baru sebatas surat kuasa. Setelah itu, baru dibahas perjanjian mengenai honorarium. Tawaran honorarium sering datang dari pengacara. Legal fee itulah yang dibuat semacam surat penawaran. Jika klien setuju, kedua belah pihak akan tanda tangan. Perjanjian pengacara dan klien sangat penting untuk mencegah potensi ribut di kemudian hari. Apalagi, kedudukan advokat dan klien pada dasarnya tidak seimbang. Klien lemah dalam posisi pemahaman hukum. Tetapi melalui perjanjian, kedua belah pihak menjadi seimbang. Melalui perjanjian kewajiban para pihak akan diketahui, sehingga klien dan lawyer terlindungi. Pengacara dan klien harus membicarakan hak dan kewajiban masingmasing, lalu menuangkannya ke dalam perjanjian. Kalaupun ada proses tawar menawar dalam penentuan fee, itu adalah sesuatu yang biasa. Penentuan besarnya tarif ditentukan banyak faktor. Masing-masing advokat atau kantor hukum punya kriteria tersendiri. Hal ini yang merupakan sebab penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Penjelasan Hukum wanprestasi Yang Dilakukan Klien Dengan Tidak Membayar Honor/Tarif Pengacara”.
Universitas Sumatera Utara
13
B. Permasalahan Terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Maka adapun pokok permasalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana hubungan antara klien dengan pengacara? 2. Bagaimana pengaturan honorarium pengacara sesuai dengan norma yang berlaku? 3. Bagaimana akibat hukum wanprestasi klien dalam membayar honor/tarif pengacara?
C. Tujuan Penulisan Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui hubungan antara klien dengan pengacara. 2. Untuk mengetahui pengaturan honorarium pengacara sesuai dengan norma yang berlaku. 3. Untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi klien dalam membayar honor/tarif pengacara.
D. Manfaat Penulisan Sedangkan yang menjadi manfaat penulisan dalam hal ini adalah: a. Secara teoritis kajian ini diharapkan memberikan kontribusi penelitian perihal penyelesaian wanprestasi dalam hubungan antara seorang pengacara dengan kliennya.
Universitas Sumatera Utara
14
b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak terkait baik itu pihak yang terkait langsung khususnya masyarakat yang menggunakan jasa pengacara.
E. Keaslian Penulisan Penulisan skripsi ini didasarkan atas ide atau gagasan penulis dan telah dilakukan penelusuran di Perpustakaan Fakultas Hukum USU oleh Petugas Pustaka bahwa judul skripsi “Penjelasan Hukum wanprestasi Yang Dilakukan Klien Dengan Tidak Membayar Honor/Tarif Pengacara”, ini tidak ditemukan dan tidak ada yang mirip. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tulisan ini adalah asli. Skripsi ini asli ditulis dan diproses melalui pemikiran penulis, referensi dari peraturan-peraturan, buku-buku, kamus hukum, internet, bantuan dari pihakpihak yang berkompeten dalam bidangnya yang berkaitan dengan skripsi ini. Dengan demikian keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
F. Metode Penelitian Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau
Universitas Sumatera Utara
15
penelitian hukum perpustakaan. 2 2. Sumber Data Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder. Data primer data sekunder terdiri dari: a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan KUH Perdata. b. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti. c. Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum dan website internet baik itu melalui Google maupun Yahoo. 3. Alat pengumpulan data Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen dengan yuridis normatif. 4. Analisis data Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan dari hasil penelitian selanjutnya dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2
Ediwarman, Monograf, Metodologi Penelitian Hukum, Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2010, hal. 24.
Universitas Sumatera Utara
16
serta menarik kesimpulan.
G. Sistematika Penelitian Penulisan skripsi ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I
:
PENDAHULUAN Bab merupakan bab yang berisi tentang Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
BAB II :
PENGERTIAN
UMUM
TENTANG
PERJANJIAN
DAN
PENGACARA. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yakni Pengertian dan Syarat Sahnya
Perjanjian,
Akibat
Hukum
Perjanjian,
Pengertian
Pengacara dan Tugas dan Fungsi Pengacara. BAB III :
KEDUDUKAN PENGACARA DALAM PERKARA PERDATA Bab ini akan menguraikan tentang Peran Pengacara Dalam Memilih Klien, Kedudukan Pengacara Dalam Acara Perdata, serta Pembuatan Surat Kuasa Antara Pengacara Dengan Klien.
BAB IV :
AKIBAT HUKUM TIDAK DIBAYARNYA HONOR/TARIF PENGACARA OLEH KLIEN Bab ini membahas tentang: Hubungan Antara Klien Dengan Pengacara, Pola Pengaturan Honorarium Pengacara Sesuai Dengan Norma Yang Berlaku Serta Akibat Hukum Wanprestasi Klien Dalam Membayar Honor/Tarif Pengacara.
Universitas Sumatera Utara
17
BAB V :
KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini menguraikan Kesimpulan dan Saran.
Universitas Sumatera Utara
