PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA SANKSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU ABORTUS Latifah Adnan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Email:
[email protected] Abstract: Both positive law and Islamic law considers absortion as a despicable act, because it is opposen to moral and ethical. And the perpetrators of such acts are entitled to legal sanctions as a result if indecency that they did. This study discusses the legal punishment of abortus provocatus according to the concept of Imam Maliki and Imam Syafi’I. In the opinion of Imam Maliki and Imam Syafi’i, those who perform abortion intentionally (abortus provocatus) subject to two legal sanctions, namely diyat law sanctions (fines) and kifarat law sanctions. Keywords : law sanctions, abortus provocatus.
A. Pendahuluan Islam adalah agama yang mengandung aturan bagi hidup dan kehidupan manusia. Hal ini dimaksudkan agar hubungan manusia dengan khalik-nya selalu harmonis, demikian pula dengan sesamanya. Aturan dan perundang-undangan yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an dan Hadits. Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap, mengandung pedoman hidup manusia untuk mencari kebahagiaan baik duniawi maupun ukhrawi. Disamping masalah ibadah
yang berisi hubungan antara manusia dengan
penciptanya yaitu Allah SWT, dalam Islam juga diatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam berbagai aspek, termasuk aspek hukum, baik hukum perdata (mu'amalat) maupun hukum pidana (jinayat). Hukum yang kedua ini membahas soal kejahatan dan hukumannya. Yang dibahas di dalam bagian jinayat ini antaa lain soal-soal pembunuhan, penzinahan, penuduhan zina, minuman yang memabukkan, pencurian dan perampokan.1
Media Akademika, Vol. 31, No. 2, April 2016
176
LATIFA ADNAN
Kejahatan atau pelanggaran terhadap manusia kadang dilakukan dengan pembunuhan dan adakalanya lebih ringan dari itu yakni dengan memotong atau melukai.Unsur masing-masing pelanggaran ini, jika cukup padanya unsur kejahatan maka wajib atasnya qishash. Adapun kejahatan lainnya seperti penghinaan, penipuan dan pemalsuan serta kejahatan yang lebih kecil lagi, yang disebut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan “pelanggaran”, tidak dibicarakan secara khusus tetapi hukumannya dimasukkan sebagai hukuman untuk ta'zir yakni sebagai pelajaran supaya pelakunya jera tidak lagi melakukan perbuatan maksiat. Hukuman untuk pelaku kejahatan besar disebut had, yang sasarannya untuk mengatur bahwa perbuatan jahat dihukum dengan hukuman berat sehingga orang lain tidak berani melakukannya. Hukuman untuk membunuh khusus disebut dalam Al-Qur'an qishash yang berarti pembalasan yang setimpal.Misalnya si pembunuh harus dibunuh pula. Walaupun hukuman qishash termasuk hukuman hudud tetapi sering dibicarakan sendiri. 2 Oleh karena itu hukuman dalam fikih Islam dibagi menjadi tiga macam, yakni Hudud, Qishash dan Ta'zir. Masalah hukuman terhadap pembunuhan dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 93. وهي يقتل هؤهٌا هتحوداهجزاؤٍ جهٌن خالدفيهاوغضة هللا عليَ ولعٌَ واعدلَ عذا تا عظيوا “Dan barang siapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah SWT murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya” Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda. ليس هي ًفس تقتل ظلوا اﻻكاى على اتي ادم كفل هي دهها ﻻًَ كاى اقل هي سي القتل “Tidak seorangpun yang dibunuh secara aniaya melainkan anak Adam turut bertanggung jawab atas darahnya, sebab dialah orang pertama yang melakukan pembunuhan” (H.R. Bukhari dan Muslim). Dalam pasal 340 KUHP disebutkan : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan yang direncanakan itu (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama 20 tahun”. Pembunuhan kadang-kadang dilakukan terhadap janin. Janin menurut istilah dokter ialah bakal
Media Akademika, Vol. 31, No. 2, April 2016
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN SANKSI PELAKU ABORTUS
177
bayi yang masih dalam kandungan. 3 Sedangkan menurut Asyfuk Zuhdi secara singkat, janin ialah hasil konsepsi dari Rahim. 4 Kejahatan terhadap janin yang sering dilakukan dalam kehidupan modern sekarang ini disebut abortus atau abortusi.Biasanya hal ini dilakukan sebagai jalan pintas, bagi mereka yang hamil akibat hubungan seks diluar nikah untuk menutup malu dan aib.Abortus adalah upaya untuk mengakhiri kehamilan sebelum lahir secara alami.5 Para ulama berpendapat masalah janin mati oleh sebab tindakan kejahatan yang menimpa ibunya, baik secara sengaja ataupun kesalahan dan ibunya tidak mati, maka wajib diyat untuknya, baik matinya setelah keluar dari kandungan ibunya atau sekalipun matinya di dalam perut ibunya.Sedangkan apabila janin keluar dari perut ibunya dalam keadaan hidup, kemudian sesudah itu mati, maka untuknya diyat sepenuhnya.Diyat itu, bilamana janin tersebut lelaki banyaknya seratus ekor unta, dan bila janin itu perempuan lima puluh ekor unta.6 Abortus menurut Masyfuk Zuhdi ialah mengeluarkan hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alami). Metode yang digunakan untuk abortus biasanya terdapat empat macam, yaitu:7 1. Curratage dan Dilatage (C & D) 2. Dengan alat khusus, mulut rahim dilebarkan, kemudian janin dikuret dengan alat seperti sendok kecil 3. Aspirasi, yakni penyedotan isi rahim dengan pompa kecil 4. Hysterotomi (melalui operasi) Abortus dapat dibagi kepada dua bagian besar, yaitu :Abortus spontan (Spontanious Abortus) dan Abortus yang disengaja (Abortus Irofocatus / Induced Proabortion). Abortus spontan ialahabortus (pengguguran) yang tidak disengaja. Abortus
spontan
dapat
terjadi
karena
penyakit,
kecelakaan
dan
sebagainya.Abortus yang disengaja (Abortus Irofocatus / Induced Proabortion) terbagi kepada dua macam, pertama ialah Abortus artificalis drapicus, yakni abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Misalnya jika kehamilan diteruskan bisa membahayakan jiwa si calon ibu karena terdapat penyakit yang berat, contohnya TBC yang berat atau penyakit ginjal yang Media Akademika, Vol. 31, No. 2, April 2016
178
LATIFA ADNAN
berat.Yang kedua ialah Abortus profocatus kriminalitas, yaitu abortus yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis, misalnya abortus yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki. B. Persamaan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Abortus Persamaan pengertian abortus menurut hukum Islam dan hukum positif yaitu berakhirnya kehamilan sebelum umur kehamilan 28 minggu, upaya untuk mengakhiri sebelum lahir secara alamiah (pengguguran kandungan yang sudah tua atau sudah bernyawa). Pengguguran kandungan, setelah diberi ruh (janin yang sudah hidup) hukumnya adalah haram dan jarimah (tindak pidana), bagi seorang muslim itu tidak halal melakukannya, karena hal itu merupakan kejahatan (kriminalitas) terhadap hidup yang sedang menyempurnakan bentuk dan nyata hidup. Diantara macam-macam abortus menurut hukum Islam dan hukum positif itu terbagi kepada dua macam, yaitu Abortus spontan dan Abortus provocatus. Adapun abortus provocatus dibagi kepada dua bagian, abortus activicalis therapicus dan abortus provocatus criminalis. Apabila abortus dilakukan terhadap janin sebelum diberi ruh, yaitu sebelum berumur 4 bulan, hukumnya ada yang membolehkan alasannya karena janin itu sedang mengalami pertumbuhan dan pendapat yang lainnya mengharamkan abortus tersebut. Sejak bertemunya sel sperma dengan ovum, maka pengguguran adalah suatu kejahatan dan haram pula hukumnya, sekalipun si janin belum diberi ruh atau nyawa, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa bernama manusia yang harus dihormati dan dilindungi keberadaannya. Dengan demikian, makin jahat makin besar dosanya, apabila pengguguran dilakukan setelah janin bernyawa, sangat besar lagi dosanya kalau sampai dibunuh atau dibuang bayi yang baru lahir dari kandungan.Oleh karena abortus merupakan tindakan yang melenyapkan nyawa janin yang sudah nyata wujudnya, maka itu dianggap suatu pembunuhan.Ulama hukum Islam sepakat menetapkan, bahwa perbuatan itu
Media Akademika, Vol. 31, No. 2, April 2016
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN SANKSI PELAKU ABORTUS
179
termasuk tindakan kriminal yang wajib dikenai sanksi hukum berupa diyat (denda pembunuhan).
Sedang menurut hukum positif di Indonesia, abortus adalah suatu tindakan pidana, termasuk juga menstrual regulation, dengan sanksi hukum yang cukup berat, bahkan hukumnya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan tetapi kepada semua orang yang terlibat dalam kejahatan ini dapat dituntu, seperti dokter, dukun bayi, tukang obat dan sebagainya yang mengobati atau yang menyuruh atau yang membantu atau yang melakukannya sendiri. Untuk lebih jelasnya penulis paparkan pasal-pasal KUHP yang berkaitan dengan abortus di bawah ini sebagai berikut : 1. Pasal 299 Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau dengan denda sebanyak tiga ribu rupiah. 2. Pasal 346 Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 3. Pasal 347 a. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. b. Jika perbuatan itu mengakibatkan wanitanya mati, dikenakan pidana penjara paling lama lime belas tahun. 4. Pasal 349 Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahata yang tersebut pada pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang telah diterangkan dalam pasal tersebut di atas, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat Media Akademika, Vol. 31, No. 2, April 2016
180
LATIFA ADNAN
dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam makna kejahatan dilakukan. Jadi pasal-pasal tersebut merumuskan dengan tegas tanpa pengecualian bahwa barang siapa memenuhi unsur-unsur kejahatan tersebut diancam dengan hukuman sampai lima belas tahun. Pada dasarnya ada kesamaan antara hukum Islam dan hukum positif, yaitu kedua hukum memandang abortus adalah suatu kejahatan dan dikenakan sanksi hukuman bagi pelakunya dan orang-orang yang terlibat didalamnya. C. Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Abortus Adapun perbedaannya adalah terkait dengan beberapa saja. Manurut hukum Islam, apabila pengguguran itu dilakukan karena benar-benar terpaksa demi melindungi atau menyelamatkan si ibu, maka hukum Islam memperbolehkan, bahkan mengharuskan karena Islam mempunya prinsip : ارتكاب أخف الض ريي واجة “Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu adalah wajib” اداتعارض هفسدتاى روعى اعظوها ضزارتارتكاب اخفهوا “Manakala berhadapan dua macam mafsadat (kesulitan) mana yang dipertahankan adalah yang lebih besar resikonya sedangkan yang lebih ringan resikonya dikorbankan” Jadi keselamatan hidup ibu itu lebih diutamakan dari pada nyawa janinnya, dengan dasar pertimbangan : 1. Kehidupan ibu di bumi ini sudah nyata, sedangkan kehidupan janin belum tentu. Karena itu, ibu lebih berhak hidup daripada janin. 2. Mengorbankan ibu lebih banyak resikonya daripada mengorbankan janinnya, karena kalau ibunya meninggal, maka semua anak yang ditinggalkan mengalami penderitaan terutama bayinya yang baru lahir itu. Tetapi kalau janinnya yang dikorbankan, maka resikonya lebih ringan dibanding dengan resiko kematian ibunya. Perbedaan menurut hukum positif (KUHP), bahwa kebolehan abortus hanyalah kepada etika atau pengecualian dalam KUHP, sehingga pengguguran kandungan yang benar-benar dilakukan atas dasar indikasi medis dapat
Media Akademika, Vol. 31, No. 2, April 2016
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN SANKSI PELAKU ABORTUS
181
dibenarkan.Oleh karena itu pengguguran kandungan yang dilakukan oleh dokter atas pertimbangan kesehatan dapat dibenarkan dan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum. Ahli hukum di Indonesia ada yang mempunyai ide agar abortus itu dapat dilegalisasi seperti di negara maju agar tidak menghambat program Keluarga Berencana dan Kependudukan. Dari uraian tersebut di atas, dapatlah penulis kemukakan bahwa abortus baik menurut hukum Islam maupun hukum positif adalah sama-sama suatu kejahatan, karena pada hakekatnya abortus adalah pembunuhan janin secara terselubung.Oleh karena itu baik secara Islam ataupun secara Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) tegas melarang abortus termasuk menstual regulation dan sanksi hukumnya cukup berat terhadap pelakunya atau orang yang terlibat di dalamnya. D. Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas, maka secara singkat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1.
Abortus adalah mengakhiri kehamilan sebelum lahir secara alami. Abortus dilakukan sebagai jalan pintas untuk mengakhiri kehamilan, yang dilakukan oleh dokter, bidan dan tukang obat atau pihak lain yang membantu melakukan abortus. Abortus termasuk kategori kejahatan terhadap janin, yang sering dilakukan dalam kehidupan modern sekarang ini, bagi mereka yang hamil akibat hubungan seks di luar nikah untuk menutupi rasa malu atau aib.
2.
Syari'at Islam membolehkan mencegah terjadinya kehamilan, tetapi melarang pengguguran kandungan janin yang ada dalam kandungan, pengguguran janin (abortus) adalah suatu kejahatan yang wajib dikenai sanksi (hukuman), berupa diyat (denda) pembunuh. Termasuk pula dalam hukum abortus adalah menstrual regulation. Berupa penyedotan air mani yang sudah dalam proses terjadinya kehamilan. Menurut hukum positif di Indonesia sebagaimana terdapat dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa abortus tindakan pidana kejahatan, termasuk di dalamnya menstrual regulation, dengan ancaman hukuman berat kepada pelakunya dan orangorang yang terlibat di dalamnya, termasuk tenaga medis dan para medis juga Media Akademika, Vol. 31, No. 2, April 2016
182
LATIFA ADNAN
diancam dengan hukuman pidana. Di kalangan para ulama terdapat beberapa pendapat tentang hukuman bagi abortus. a. Menurut Yusuf Qarhowi menggugurkan kandungan terdapat janin setelah diberikan ruh kepadanya adalah haran dan jarimah terhadap sesuatu yang hidup dalam proses penyempurnaan bentuk kehidupannya. Dan apabila janin sebelum diberikan ruh (belum 4 bulam) itu hukumnya boleh dan tidak haram. b. Menurut Mahmmud Saltut, hukumnya menggugurkan kandungan yang belum ditiupkan ruh dengan yang sudah ditiupkan ruh, bagi yang sudah ditiupkan ruh (4 bulan) hukum abortus itu haram. Sedangkan bagi janin yang belum ditiupkan ruh adalah boleh, tidak haram, karena dianggap belum ada kehidupan, maka hukum abortus tidak haram. c. Menurut Masyfuk Zuhdi, hukumnya haram karena sejak bertemunya sel sperma dengan ovum, sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa bernama manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Demikian pula menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) melarang abortus tersebut. Catatan: 1 2 3 4 5 6 7
Hasbullah Bakri, Pedoman Islam di Indonesia, Jakarta: UI, 1998, hlm. 45 Hasbullah Bakri, Pedoman Islam di Indonesia, Jakarta: UI, 1998, hlm. 49 Wahab A Atib, Hukum Pidana Islam. Serang: Ulama Qur'an, 1988, hlm. 37 Wahab A Atib, Hukum Pidana Islam. Serang: Ulama Qur'an, 1988, hlm. 77 Hasbullah Bakri, Pedoman Islam di Indonesia, Jakarta: UI, 1998, hlm. 45 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Bandung: Al-Ma'ruf, 1987, hlm. 112. Hasbullah Bakri, Pedoman Islam di Indonesia, Jakarta: UI, 1998, hlm. 77.
Media Akademika, Vol. 31, No. 2, April 2016
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN SANKSI PELAKU ABORTUS
183
DAFTAR PUSTAKA Atib, Wahab A. 1988. Hukum Pidana Islam. Serang: Ulama Qur'an Ash-Shiddiqy, Hasbi. 1965. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Yayasan. Penterjemahan Al-Qur'an Bakri, Hasbullah. 1988. Pedoman Islam di Indonesia. Jakarta: UI Hanafi, Ahmad. 1967. Asas-asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang Halimah. 1971. Hukum Pidana Syari'at Islam. Jakarta: Bulan Bintang Kartanegara, Sartolid. t.t. Hukum Pidana. PN Balai Lektur Mhs Mahyyuddin. 1990. Masailul Fiqiyah. Jakarta: Kalam Kuliyah Moelyatno.1980. KUHP. Jakarta: Bumi Aksara Majid, Abdul. 1992. Masailul Fiqiyah. Jakarta: Buana Indah Sabiq, Sayyid. 1987. Fiqh Sunnah. Bandung: Al-Ma'ruf
Media Akademika, Vol. 31, No. 2, April 2016