BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Masalah kemiskinan memang telah ada sejak kala. Berbagai upaya telah dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk penanggulangan kemiskinan dengan meluncurkan program-program pemberdayaan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dipandang dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainya yang tersedia pada zaman modern. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang memiliki beban cukup berat dalam pembangunan yang ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasia, serta ketidakmampuan untuk memyampaikan aspirasi. Kondisi kemiskinan Indonesia semakin parah akibat krisis ekonomi pada tahun 1998. Namun ketika pertumbuhan ekonomi yang sempat menurun akibat krisis dapat teratasi dan dapat dipulihkan, kemiskinan tetap saja sulit untuk ditanggulangi. Pada tahun 1999, 27% dari total penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan. Sebanyak 33,9% penduduk desa dan 16,4% penduduk kota adalah orang miskin. Krisnamurthi dan Nyanyu (2004). Dampak kemiskinan yang tentu dirasakan oleh penderita baik secara individu atau keseluruhan masyarakat meliputi berbagai bidang-bidang yang sangat penting dan saling mempengaruhi sama satu lain dalam kehidupan yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik. Dari segi pendidikan, kemiskinan tentunya akan mengarah kepada tingkat pendidikan, keterampilan yang rendah dan angka huruf buta yang tinggi. Dari segi kesehatan, kemiskinan membatasi akses untuk
Universitas Sumatera Utara
mendapat pelayanan kesehatan yang memadai, dan rendahnya angka kehidupan. Dari segi ekonomi, kemiskinan akan menimbulkan keterbatasan dalam hal finansial baik untuk bertahan hidup maupun untuk memiliki aset dalam kepemilikan modal dalam peningkatan kesejahteraan. Dari segi sosial, kemiskinan akan menimbulkan kurangnya sosialisasi dengan dunia luar. Dari segi politik tentunya akan menimbulkan ketidakstabilan politik. Hasil survei, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara pada Maret 2013 sebanyak 1.339.200 orang (10,06 persen). Angka ini berkurang sebanyak 39,200 orang bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin september 2012 yang berjumlah 1.378.400 orang (10,41 persen). Selama periode September 2012 - Maret 2013, penduduk miskin didaerah pendesaan berkurang 24.00 orang (dari 709.100 orang pada September 2012 menjadi 685.100 orang pada Maret 2013), sedangkan didaerah perkotaan berkurang 15.200 orang (dari 669.300 orang pada September 2012 menjadi 654.100 orang pada Maret 2013). Penduduk miskin didaerah perkotaan pada Maret 2013 sebesar 9,98 persen, turun dibanding September 2012 yang sebesar 10,28 persen. Begitu juga dengan penduduk miskin didaerah pendesaan, yaitu dari 10,53 persen pada September 2012 turun menjadi 10,13 persen pada Maret 2013. Pada Maret 2013 garis kemiskinan Sumatera Utara secara total sebesar Rp284.853,per kapita perbulan. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinanya sebesar Rp307.352,- dan untuk daerah pendesaan sebesar Rp263.061,- perkapita perbulan. Pada periode September 2012 – Maret 2013, indeks kedalam kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. P1 turun dari 1,82 pada September 2012 menjadi 1,54 pada Maret 2013, dan P2 turun dari 0,50 pada september 2012 menjadi 0,37 pada Maret 2013. (http://sumut.bps.go.id diakses pada tanggal 22 agustus 2013 jam 20.50 wib).
Universitas Sumatera Utara
Masalah kemiskinan bukanlah masalah yang dipandang sebelah mata. Meskipun program-program yang ada tidak bisa menuntaskan kemiskinan sampai benar-benar tuntas, pemerintah terus berusaha dengan berbagai upaya dalam proses mengurangi kemiskinan tersebut. Walaupun ini bukan satu-satunya upaya dari pemerintah, tetapi program ini cukup berperan penting dalam pengentasan kemiskinan. Seperti contoh pemberdayaan masyarakat dalam program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang berada dibawah naungan BKKBN. Kepeloporan BKKBN dalam melakukan pengembangan ekonomi keluarga yang produktif melalui proses pemberdayaan keluarga dimaksudkan untuk dapat menarik dan mendorong berbagai sumberdaya ekonomi yang tersedia, agar dapat mendukung sasaran yang diperioritaskan BKKBN. Sasaran perioritas tersebut yaitu pra keluarga sejahtera I yang pada akhirnya dapat melakukan wirausaha dan sekaligus menjadi akseptor KB secara mandiri. BKKBN telah mempelopori dan mengembangkan upaya pemberdayaan melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Program tersebut merupakan integrasi dengan program keluarga berencana yang dicanangkan dalam bentuk kelompok KB dalam rangka pelembagaan dan pembudayaan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Ditandai dengan diterbitkannya UU No. 10 tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Dalam buku Subagus & Meirida, 2007: 1). Kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga bukan lagi sekedar program integrasi akan tetapi sudah menjadi satu besaran yang menyatu dengan program KB nasional yang pada awalnya program income generating activities (kegiatan peningkatan pendapatan), kemudian disempurnakan menjadi program pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilaksanakan dalam kaedah kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera/UPPKS.
Universitas Sumatera Utara
Peningkatan kesejahteraan melalui upaya pemberdayaan keluarga adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi. Pemberdayaan merupakan jalan terobosan yang akan mempercepat perubahan kegiatan sosial non ekonomi menjadi suatu usaha ekonomi. Pada prinsipnya pemberdayaan merupakan upaya untuk mendinamisasikan faktor-faktor penting yang ada pada keluarga, yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan keluarga yang dimulai dari aspek mengenali masalah, kebutuhan, aspirasi dan menghargai potensi yang dimiliki serta mempercayai tujuan yang ingin dicapainya. Upaya pemberdayaan keluarga di bidang ekonomi bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat, semangat, serta keterampilan keluarga dalam bidang usaha ekonomi produktif. Melalui upaya ini keluarga khususnya keluarga pra sejahtera I, diharapkan mampu memanfaatkan peluang usaha yang ada dalam rangka pemberdayaan usaha ekonomi produktif pada skala rumah tangga. Proses pemberdayaan ini, diharapkan akan menghasilkan perubahan perilaku yang produktif sehingga dapat berkembang menjadi pengusaha mikro, kecil dan koperasi. Anggota kelompok yang belum bisa menjadi pengusaha akan menjadi tenaga terampil dengan spesialisasi tertentu. Peran UPPKS adalah sebagai wadah pembinaan dan pengembangan keluarga. Khususnya dalam pengembangan fungsi ekonomi keluarga. Kelompok UPPKS ini berfungsi sebagai wadah untuk mengembangkan semangat dan kemampuan berwirausaha, mengorganisasikan usaha-usaha ekonomi produktif, dan sebagai jalur penyaluran kredit yang meliputi Dana bergulir, dana BUMN, Kukesra, Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha, Kukesra Mandiri, Dana Bantuan Sosial dari DIPA BKKBN serta kredit dari sumbersumber yang terjangkau (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 2007: 3).
Universitas Sumatera Utara
Sebagai contoh dalam kebijakan pembangunan ekonomi daerah Lombok Timur yaitu: masalah program peningkatan sumberdaya manusia dalam program yang disebut dengan “klinik tenaga kerja”. Program ini menganggarkan 1,5 milyar rupiah yang diperuntukkan untuk pembinaan keterampilan bagi keluarga-keluarga migran internasional yang diberikan melalui sistem pinjaman bergulir. Jika dilihat jumlahnya, dana ini cukup untuk menunjukkan perhatian pemerintah daerah pada persoalan-persoalan tenaga kerja. Secara substansial sesungguhnya jumlah tersebut lebih tepat dipandang sebagai dana stimulan untuk memancing keterlibatan masyarakat lebih besar dalam proses pembangunan yang dilaksanakan pemerintah khusunya dalam bidang tenaga kerja (Haris, 2003: 49). Pada era otonomi daerah saat ini, BKKBN tidak dapat lagi melakukan intervensi program kepada kabupaten/kota terkait kependudukan dan KB. Untuk itu perlu dilakukan inovasi program dalam bentuk kemitraan, apalagi dengan banyak berkurangnya petugas lapangan KB dan tidak ada lagi bantuan permodalan untuk kelompok UPPKS dari APBN. Pada rencana pembangunan jangka menengah nasional 2010–2014 khususnya di tahun 2011. Kemitraan lebih diarahkan pada penguatan mitra kerja yang telah terbentuk seperti dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). (http kelompo-uppks,berita nasional diakses pada hari sabtu tanggal 24-08-2013 pukul 18.50 wib) Kecamatan Medan Area saat ini terdapat 148 orang anggota kelompok program UPPKS. Kelompok-kelompok tersebut terbagi dalam beberapa jenis usaha, dibidang pertania 4 kelompok, peternakan 1 kelompok, perikanan 3 kelompok, industri 6 kelompok, perdagangan 10 kelompok dan di bidang jasa 7 kelompok. Sementara itu jenis usaha kehutanan tidak ada, setiap kelompoknya terdiri dari 5-10 orang setiap kelompok. Alasan peneliti tertarik meneliti dikelurahan Sukarama I
Universitas Sumatera Utara
kecamatan Medan area adalah karena daerah ini salah satu pelaksanaan program ini. Selain itu banyak hal yang ingin penulis ungkapkan mengapa desa ini memiliki satu kelompok, karena di desa ini merupakan kelompok yang paling lama untuk kecamatan Medan Area sedangkan di desa lain hanya sebentar saja. Dan beberapa masalah yang terjadi dilapangan tentang implementasi pelaksanaan program ini. Ketersediaan modal adalah masalah yag utama, dan disusul dengan persoalan bahan baku, pemasaran, teknis produksi dan manajemen, serta masalah lainya termasuk kompetisi usaha, serta kurangnya pengetahuan masyrakat tentang pelaksanaan program ini. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan Area”
1.2 Perumusan Masalah Adapun yang menjadi masalah penelitian ini dapat ditegaskan dan dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di kelurahan Sukaramai I kecamatan Medan Area”.
Universitas Sumatera Utara
1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan peneliti Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di Kelurahan sukaramai I Kecamatan Medan Area. 1.3.2 Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut: 1. Pengembangan konsep dan teori-teori yang berkenaan dengan implementasi pelaksanaan program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) 2. Menambah
refrensi
pustaka
yang
berhubungan
dengan
permasalah
pemberdayaan masyarakat melalui Proram Usaha Peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Indonesia khususnya Di Kelurahan Sukaramai I kecamatan Medan Area. 1.4 Sistematika penulisan Untuk memudahkan memahami dan mengetahui isi yang terkandung dalam skripsi ini, maka diperlukan sistematika. Sistematika penulisan secara garis besarnya dikelompokkan dalam enam bab, dengan urutan sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN Berisikan latar belakang masalah, masalah perumusan, tujuan penelitian dan Manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
Universitas Sumatera Utara
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Berisikan teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini, yaitu implementasi, struktur implementasi, pemberdayaan masyarakat, usaha
peningkatan
pendapatan
keluarga
sejahtera
(UPPKS),
kerangka pemikiran, defenisi konsep dan defenisi operasional. BAB III
: METODE PENELITIAN berisikan tipe penelitian, sejarah singkat, populasi dan sampel serta teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
BAB IV
: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Berisikan gambaran umum lokasi penelitian yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.
BAB V
: ANALISIS DATA Berisikan uraian data yang diperoleh dari hasil penelitian beserta dengan analisisnya.
BAB IV
: PENUTUP Berisikan kesimpulan dan saran-saran yang bermanfaat sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan.
Universitas Sumatera Utara
