BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Permasalahan utama pada setiap negara yang tidak akan pernah selesai dibahas adalah masalah kemiskinan. Baik di negara maju atau negara berkembang, kemiskinan merupakan hal yang tidak asing lagi untuk diperbincangkan dan dikaji dalam bidang kajian ekonomi. Berbagai macam upaya dan kebijakan untuk menggentaskan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai instansi. Namun, pada dasarnya upaya dan kebijakan tersebut ada yang tepat dan ada yang kurang tepat untuk diterapkan kepada masyarakat, sehingga pemerintah harus lebih cermat lagi dalam menentukan kebijakan yang akan digunakan dalam pengentasan kemiskinan. Dalam penanganan pengentasan kemiskinan, pemerintah memiliki cara tersendiri bagi pemberian kebijakan supaya tidak terjadi kesalahan. Kebijakan untuk menangani kemiskinan berbeda dengan kebijakan untuk menangani masalah ketimpangan distribusi pendapatan, karena keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Kemiskinan
berbeda
dengan
ketimpangan
distribusi
pendapatan
(inequality). Perbedaan ini sangat perlu ditekankan. Kemiskinan berkaitan erat dengan standar hidup yang absolut dari bagian masyarakat tertentu, sedangkan ketimpangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Pada
1
tingkat ketimpangan yang maksimum, kekayaan dimiliki oleh satu orang saja, dan tingkat kemiskinan sangat tinggi (Kuncoro, 2003:122). Pengentasan kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu tujuan dalam pembangunan nasional. Hal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat. Pengentasan kemiskinan ini berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Keduanya merupakan pokok bahasan dalam tujuan pembangunan ekonomi untuk menciptakan kemakmuran bersama yang sesuai dengan isi Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Harvey Leibenstein menyatakan bahwa sebagian besar NSB dicekam oleh lingkaran setan kemiskinan (vircious circle poverty) yang membuat mereka tetap berada pada tingkat keseimbangan pendapatan per kapita yang rendah (Arsyad,1999:81). Pembahasan lain yang sering dibahas dalam tujuan pembangunan nasional yang berkaitan dengan masalah kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Seperti yang dijelaskan dalam Arsyad (1999:224) bahwa banyak NSB yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 1960-an mulai menyadari bahwa pertumbuhan semacam itu hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan kemiskinan. Banyak orang yang merasakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah gagal untuk menghilangkan atau bahkan mengurangi luasnya kemiskinan absolut di NSB.
2
Gambar 1.1 Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2004-2012 (%)
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014 (diolah)
Gambar 1.1 di atas menunjukkan besarnya tingkat kemiskinan yang diukur dengan proporsi penduduk miskin dan persentase pertumbuhan ekonomi Indonesia. Gambar ini menunjukkan besarnya tingkat persentase pertumbuhan ekonomi
Indonesia pada kurun waktu 2004-2012 yang cenderung lebih
berfluktuatif dibandingkan dengan besarnya tingkat persentase penduduk miskin. Namun, apabila dilihat lebih cermat lagi, terdapat salah satu tahun yang saling bertolak belakang yaitu pada tahun 2006 bahwa ketika pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan
dari 5,69 persen di tahun 2005 menjadi 5,51persen
sedangkan besarnya kemiskinan mengalami peningkatan menjadi 17,75persen dari 15,97 persen di tahun 2005. Tingkat kemiskinan tahun 2006 merupakan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Sedangkan tingkat kemiskinan terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 11,66 persen dengan disertai tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,23 3
persen. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebab pada kenyataannya pada masing-masing wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota menunjukkan keadaan
yang
berbeda dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Wilayah regional Indonesia terdiri dari 33 provinsi dan setiap provinsi masih terbagi lagi menjadi beberapa kabupaten/kota, sehingga Indonesia memiliki beraneka ragam suku bangsa, sumberdaya,karakteristik, dan budaya. Perbedaan ini menciptakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang tidak seragam antardaerah. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah ini sebesar 3.185,80 km2 atau sekitar 0,17 persen dari luas Indonesia. Berdasarkan hasil estimasi Sensus Penduduk tahun 2010 , jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012 berjumlah 3.514.762 jiwa. Namun, meski penduduk pada setiap daerah jumlahnya banyak tidak menjamin tingkat pertumbuhan ekonomi juga tinggi. Pola pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta hampir memiliki kesamaan dengan Indonesia, begitu juga pola kemiskinan pada Gambar 1.1 menunjukkan pola yang sama seperti yang ditunjukkan Gambar 1.2 di bawah ini.
4
Gambar 1.2 Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta 2004-2012 (%)
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014 (diolah)
Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan adanya pola kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang hampir sama dengan pola kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Gambar 1.1). Terlihat pada grafik bahwa garis pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung lebih stabil dibanding garis pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung lebih berfluktuatif. Laju pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta terlihat mengalami penurunan terjadi pada tahun 2005 sebesar 4,73 persen dan mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 1,03 persen pada tahun 2006, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi 3,70 persen. Turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh terjadinya bencana alam gempa bumi pada tahun 2006 di Kabupaten Bantul. Bencana alam tersebut menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul sebesar
5
2,02 persen. Hal ini mampu melumpuhkan perekonomian daerah tersebut dan mampu meningkatkan angka kemiskinan, sehingga angka kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta turut mengalami peningkatan yaitu sebesar 19,15 persen, angka ini merupakan angka kemiskinan tertinggi periode 2004-2012. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 4,43 persen. Sedangkan untuk angka kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2004-2012 mengalami penurunan
yaitu sebesar 3,09 persen dengan disertai tingkat
pertumbuhan ekonomi yang mengalami kenaikan sebesar 0,20 persen. Kenaikan pertumbuhan ekonomi ini tergolong masih kecil dibanding dengan menurunnya angka kemiskinan selama periode 2004-2012. 1.2 PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian latar belakang di atas mengenai kemiskinan, maka fokus penelitian ini adalah akan menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi proporsi (persentase) penduduk miskin Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004 2012. Selanjutnya pertanyaan yang timbul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap proporsi penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004 – 2012? 2. Bagaimana pengaruh indeks gini terhadap proporsi penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004 – 2012? 3. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap proporsi penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004 – 2012? 6
4. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap proporsi penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004 – 2012? 5. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap proporsi penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004 – 2012? 1.3 TUJUAN PENELITIAN Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap proporsi pendududuk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004 – 2012. 2. Untuk menganalisis pengaruh indeks gini terhadap proporsi penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004 – 2012. 3. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap proporsi penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004 – 2012. 4. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang keehatan terhadap proporsi penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004 – 2012. 5. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap proporsi penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004 – 2012.
7
1.4 MANFAAT PENELITIAN 1. Hasil analisis pengaruh antara pertumbuhan ekonomi, indeks gini, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap proporsi penduduk miskin diharapkan dapat menjadi pertimbangan Pemerintah dalam menentukan langkah dan kebijakan apa yang tepat digunakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi bagi pemerintah dan lembaga-lambaga
terkait
lainnya
sebagai
pertimbangan
dalam
merumuskan kebijakan, terutama kebijakan untuk menggentaskan kemiskinan. 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN Bab I Pendahuluan Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka Bagian bab ini menjelaskan berbagai landasan teori yang mendasari penelitian dan studi empiris penelitian sebelumnya. Bab III Keadaan Wilayah dan Metodologi Penelitian Bab ini berisi pembahasan mengenai keadaan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu mengenai letak dan keadaan geografis, dan berisi pembahasan
8
metodologi penelitian yaitu penjelasan mengenai data yang digunakan, model penelitian, hipotesis penelitian, dan alat analisis penelitian. Bab IV Hasil dan Pembahasan Bab ini berisi pembahasan hasil penelitian yaitu mengenai analisis data, metode, dan hasil estimasi yang diperoleh dari penelitian. Bab V Kesimpulan dan Saran Pada bagian bab terakhir ini menjelaskan kesimpulan yang berisi ringkasan dari hasil penelitian dan memuat saran – saran bagi pengambilan kebijakan serta pengembangan penelitian lebih lanjut dari hasil penelitian.
9
