BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Hukum adat merupakan salah satu aturan hukum yang masih digunakan dalam proses pewarisan. Proses pewarisan yang mengedepankan musyawarah sebagai landasannya merupakan hal terpenting, agar keselarasan dan kerukunan dalam keluarga tetap terjaga. Pewarisan merupakan salah satu proses yang dilalui dalam kehidupan keluarga. Pewarisan mempunyai arti dan pemahaman sebagai salah satu proses beralihnya harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya. Keberadaan ahli waris mempunyai kedudukan penting dalam proses pewarisan. Kedudukan ahli waris, seperti janda harus dipenuhi haknya sebagai ahli waris dalam pembagian harta warisan. Pengertian yang lazim di Indonesia pewarisan ialah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. 1 Secara umum dalam setiap pewarisan disyaratkan memenuhi unsur-unsur yang terdiri atas: (a) pewaris, (b) harta warisan, dan (c) ahli waris. 2 Pengertian pewaris sendiri dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup. 3 Ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan
1
Muslich Maruci, Ilmu Waris, Semarang: Penerbit Mujahidin, 1990, hal. 1. Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 2. 3 Mg. Sri Wiyarti, Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional, Bagian B, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2000, hal. 4. 2
1
2 kedudukan pewaris. 4 Sedangkan harta warisan menurut hukum adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh semasa masa perkawinan dan harta bawaan.5 Proses beralihnya harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya harus dilakukan sesuai ketentuan aturan hukum yang berlaku, dengan tetap menjadikan
musyawarah
dan
kesepakatan
sebagai
landasan
dalam
pembagiannya. Keberadaan hukum waris adat sangat penting dalam proses pewarisan, keberadaan hukum waris adat tersebut dapat dijadikan dasar dalam tatanan pembagian harta warisan dalam keluarga. Pengertian hukum waris adat sendiri adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut. 6 Keberadaan harta warisan dalam hukum adat dapat materiil benda seperti tanah, dan perhiasan, serta dapat pula imateriil benda, melainkan suatu nilai atau prestise, misalnya dalam hal ini adalah status jabatan, seperti status raja maupun kepala adat. Perpindahan harta warisan harus mampu dilakukan dengan jalan kekeluargaan, dengan menjadikan musyawarah dan kebersamaan sebagai rujukannya. Kebersamaan dalam hubungan kekerabatan harus dipertahankan sebagai identitas nilai luhur, seperti keberadaan Suku Samin yang tetap menjaga kebersamaan dalam hubungan kekerabatan sebagai identitas budaya yang tetap dijaga. Dalam menjaga dan melestarikan hubungan kekerabatan
4
Ibid. Satrio Wicaksono, Hukum Waris: Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan, Jakarta: Transmedia Pustaka. 2011, hal. 10. 6 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1993, hal. 23. 5
3
masyarakat samin memiliki tradisi untuk saling berkunjung terutama pada saat satu keluarga mempunyai hajat sekalipun tempat tinggal jauh.
7
Hubungan kekerabatan dalam hukum waris adat harus tetap dijaga sebagai salah satu aturan dan rujukan dalam pembagian warisan, yang sesuai ketentuan dan semangat kebersamaan, seperti dalam keluarga Suku Samin yang mendasarkan musyawarah dan mufakat sebagai dasar dan landasan pembagian harta warisan dalam keluarga. Janda adalah wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun ditinggal mati suaminya.8 Secara umum keberadaan janda dapat digolongkan menjadi dua, yakni janda yang mempunyai anak dan janda yang tidak mempunyai anak. Kedudukan janda dianggap sangat penting setelah meninggalnya suami, ada hak dan tanggung jawab yang harus dipikul janda dalam suatu keluarga. Janda sebagai salah satu orang yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, mempunyai peranan yang penting dalam proses pewarisan. Keberadaan Istri atau suami apabila dalam kehidupan keluarga salah satunya wafat, maka yang masih hidup dapat tetap untuk memiliki dan menguasai harta peninggalan untuk kebutuhan biaya hidupnya, serta untuk memelihara anak-anaknya. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penulis ingin
melakukan
“KEDUDUKAN
7
penelitian JANDA
skripsi
DALAM
ini
dengan
PEWARISAN
memberikan
judul
BERDASARKAN
Ajaran Samin. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ajaran_Samin. Diunduh pada hari Senin 12 Oktober 2016. Pukul 13:35. 8 Arti kata janda. http://kbbi.web.id/janda. Diunduh pada hari Senin 12 Oktober 2016. Pukul 13:35.
4
HUKUM WARIS ADAT (Studi Kasus di Suku Sikep Samin Desa Klopo Duwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)”.
B. Rumusan dan Pembatasan Masalah Suatu penelitian perlu sekali adanya pembatasan masalah atau ruang lingkup permasalahan pada suatu obyek yang akan diteliti, karena akan mempermudah penulis dalam pengumpulan data. Penelitian ini dibatasi hanya tentang kedudukan janda dalam pewarisan berdasarkan hukum waris adat di daerah Blora. Guna mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti serta untuk mencapai tujuan penelitian yang lebih mendalam dan terarah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana proses pewarisan menurut hukum adat di Suku Sikep Samin? 2. Bagaimana kedudukan janda dalam pewarisan berdasarkan hukum adat di Suku Sikep Samin?
C. Tujuan Penelitian Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui proses pewarisan menurut hukum adat di Suku Sikep Samin. 2. Untuk mengetahui kedudukan janda dalam pewarisan berdasarkan hukum adat di Suku Sikep Samin.
5
D. Manfaat Hasil Penelitian Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan khususnya hukum perdata, terutama mengenai kedudukan janda dalam pewarisan berdasarkan hukum adat. 2. Manfaat Praktis a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai cara mengatasi masalah tentang kedudukan janda dalam pewarisan berdasarkan hukum adat.
E. Kerangka Pemikiran Keberadaan corak hidup dan keteraturan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain yang berbeda dalam kehidupan berangsa, menyebabkan sistem hukum waris di Indonesia bersifat pluralistis, di mana terdapat tiga sistem hukum kewarisan di dalam kehidupan masyarakat di
6
Indonesia, yaitu hukum waris adat, hukum waris islam, dan hukum waris barat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pengaturan dan sistem di dalam hukum waris di Indonesia yang berbeda-beda antara lain:9 1. Adanya hukum waris Islam yang berlaku untuk segolongan penduduk Indonesia. 2. Adanya hukum waris menurut hukum perdata barat yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada hukum perdata barat. 3. Adanya hukum adat yang disana sini berbeda-beda tergantung pada daerah masing-masing yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk kepada hukum adat. Keberadaan hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat hukum yang bersangkutan, serta berpengaruh pada harta kekayaan yang ditinggalkan dalam masyarakat tersebut.10 Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikutnya.11 Keberadaan hukum waris adat sebagai identitas tatanan moral dan etika dalam kehidupan berkeluarga akan selalu ada, karena hukum adat benarbenar hidup dalam ruang lingkup hati nurani masyarakat sebagai pijakan dan arahan dalam kehidupanya.
9
Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal. 2-3. 10 Soerojo Wignyodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Jakarta: Haji Masagung, 1990, hal. 165. 11 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1993, hal. 23.
7
Menurut Soerojo Wignjodipoero dalam bukunya Pengantar dan Asasasas Hukum Adat, mengatakan bahwa dalam warisan terdapat 3 (tiga) unsur mutlak yang masing masing unsur merupakan unsur esensial (mutlak), yaitu:12 1. Seseorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan. 2. Seseorang atau beberapa ahli waris yang berhak menerima kekayan yang ditinggalkan itu. 3. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “in concreto” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu. Sistem
kekerabatan
dalam
kehidupan
masyarakat
Indonesia
berimpliikasi dengan sistem pewarisan. Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:13 1. Sistem Patrilinial, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Irian). 2. Sistem Matrilinial, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor). 3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan). 12 13
Soerojo Wignjodipoero, Op.Cit., hal. 162. Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1993, hal. 23.
8
Sistem parental pada dasarnya tidak membedakan antara kedudukan laki-laki dan perempuan dalam sistem pewarisannya. Sistem Parental dalam keturunan masyarakat hukum waris adat sering digunakan oleh masyarakat adat Jawa. Sistem pariental dianggap lebih adil dan dapat mengakomodir nilai kebersamaan dalam keluarga. Sedangkan dalam sistem kewarisan secara garis besar, di Indonesia kita menjumpai tiga macam sistem kewarisan dalam hukum adat sebagai berikut:14 1. Sistem Kewarisan Individual Cirinya adalah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris seperti halnya pada masyarakat bilateral (di Jawa, Batak). 2. Sistem Kewarisan Kolektif Cirinya adalah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum, di mana harta tersebut sebagai harta pusaka tidak boleh dibagibagikan pemiliknya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakainya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti di dalam masyarakat matrilineal (Minangkabau). 3. Sistem Keawarisan Mayorat Ciri lain dari kewarisan mayorat adalah bahwa harta peninggalan diwariskan keseluruhanya atau sebagaian besar (sejumlah harta pokok dari suatu keluarga) oleh seorang anak saja, seperti halnya di Bali di mana 14
Tolib Steady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Bandung: Alfabeta, 2008, hal.285.
9
terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertuah dan di tanah Samendo (Sumatera Selatan/Lampung) di mana terdapat hak mayorat anak perempuan tertua. Pemindahan atau bergulirnya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya telah diatur dalam ketentuan hukum waris. Ketentuan dan syarat harus dipenuhi sebagai wujud tanggung-jawab dalam proses pewarisan. Adapun untuk terjadinya pewarisan, diperlukan adanya unsur-unsur sebagai berikut: 15 1.
Adanya orang yang meninggal dunia (erflater) Orang yang meninggal dunia yaitu orang yang meninggalkan harta warisan dan disebut: Pewaris.
2.
Adanya orang yang masih hidup (erfgenaam) orang yang masih hidup yaitu orang yang menurut undang-undang atau testamen berhak mendapatkan warisan dari orang yang meninggal dunia, mereka di sebut: Ahli Waris.
3.
Adanya benda yang ditinggalkan (erftenis, nalatenschap) benda yang ditinggalkan yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia, yang disebut harta warisan, wujud harta warisan ini bisa berbentuk Activa (piutang, tagihan) atau Pasiva (hutang). Keberadaan hukum waris adat akan tetap ada selama masyarakat tetap
menjaga dan melestarikan sebagai nilai luhur dalam kehidupan manusia. Keberadaan Suku Samin yang tetap memegang teguh hukum waris adat sebagai landasan kehidupan dalam berkeluarga memberikan penjelasan,
15
.Wahab Afif, Fiqh mawaris, Serang: Yayasan Ulumul Quran, Cet-I, 1994, hal. 53.
10
bahwa masyarakat Suku Samin sangat menghargai nilai-nilai luhur dari nenek moyang mereka sebagai warisan luhur yang harus tetap dilestarikan. Suku Samin merupakan masyarakat keturunan para pengikut Samin Surosentiko yang mengajarkan sedulur Sikep, di mana mereka mengobarkan semangat perlawanan terhadap Belanda dalam bentuk lain di luar kekerasan.
16
Pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris adat oleh masyarakat Suku Samin, salah satunya menempatkan keberadaan kedudukan anak dan janda sebagai salah satu ahli waris yang harus dipenuhi haknya dalam pewarisan. Pembagian harta warisan yang mendasarkan hukum waris adat sebagai landasannya, akan memberikan pemahaman bahwa ada hak dan kewajiban dalam pewarisan tersebut. Menjadikan hukum waris adat sebagai tatanan dalam kehidupan, akan menjadikan masyarakat tertib dalam kehidupan kekeluargaan, karena hukum waris adat bersumber pada nilai luhur kehidupan masyarakat. Keberadaan harta warisan harus disyukuri sebagai amanah dari pewaris yang harus tetap dijaga sebagai wujud tanggung-jawab. Harta warisan yang ada harus mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengedepankan kewajiban dalam pemenuhannya.
F. Metode Penelitian Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 16
Ajaran Samin. http://id.m.wikipedia.org/wiki/Ajaran_Samin. Diunduh pada hari Senin 12 Oktober 2016. Pukul 13:35.
11
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.17 Adapun dalam membahas permasalahan dalam penelitian seperti yang dikemukakan di atas, maka penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan menggunakan beberapa cara, yaitu: 1. Metode Pendekatan Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya. 18 Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan, mengidentifikasi secara objektif dengan tujuan memberikan gambaran riil mengenai kedudukan janda dalam pewarisan berdasarkan hukum waris adat. 2. Jenis Penelitian Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan atau obyek penelitian sebagaimana adanya. 19
Penulis
berupaya menggambarkan dan menganalisis mengenai kedudukan janda dalam pewarisan berdasarkan hukum waris adat. 3. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Suku Samin Desa Klopo Duwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. Lokasi 17
Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, hal. 4. 18 Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Mataram: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo, 2003, hal. 19. 19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1988, hal. 12.
12
penelitian
tersebut
dipilih
dengan
pertimbangan
masih
terdapat
penggunaan hukum adat sebagai aturan hidup oleh masyarakat, yang sesuai dengan penelitian yang penulis susun, sehingga memudahkan dalam pencarian data. 4. Sumber Data Pada penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut: a. Data Primer Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian di Kabupaten Blora, khususnya mengenai kedudukan janda dalam pewarisan berdasarkan hukum waris adat, serta hasil wawancara dengan ketua adat di lokasi penelitian yang telah dipilih oleh penulis. b. Data Sekunder Bahan hukum sekunder, yaitu: berupa buku-buku tentang hukum adat dan waris adat di Indonesia, serta kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji penulis mengenai kedudukan janda dalam pewarisan berdasarkan hukum waris adat di Suku Samin. 5. Teknik Pengumpulan Data Guna mengumpulkan data yang dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut:
13
a. Wawancara dan Observasi Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. 20 Sedangkan observasi yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyidikan dengan alat indra. 21 Dengan demikian, penulis akan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap masyarakat Suku Samin, serta melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap hasil wawancara maupun dalam data mengenai kedudukan janda dalam pewarisan berdasarkan hukum waris adat menurut hukum adat Suku Samin. b. Studi Kepustakaan Studi kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. 22 Dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan skripsi ini. 6. Teknik Analisis Data Teknis analisa dalam penelitian merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah analisa 20
Ibid. hal. 108. Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Yogyakarta: Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1982, hal. 136. 22 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 101. 21
14
data. Analisis data ini meliputi kegiatan mengatur, mengurutkan, memberi kode dan mengklarifikasi data. Adapun model analisis yang penulis gunakan adalah metode normatif kualitatif, di mana menurut Soerjono Soekanto adalah tata cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.23
G. Sistematika Penelitian Hukum Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Guna lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan, yang terdiri dari: Bab I adalah Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi. Bab II
adalah Tinjauan Pustaka, yang memuat Tinjauan Umum
tentang Hukum Waris Adat terdiri dari Hukum Waris dan Pewarisan, Pewarisan Individual dalam Masyarakat Parental, Pewaris, Ahli Waris, dan Harta warisan.
Bagian kedua yaitu Tinjauan Umum tentang Kedudukan
Janda dalam Hukum Waris Adat, yang berisi Pengertian Janda, Kedudukan Janda, Hak dan Kewajiban Janda dalam Pewarisan. 23
Soerdjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2008, hal. 213.
15
Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat mengenai Proses pewarisan menurut Hukum Waris Adat di dalam Suku Samin dan Kedudukan Janda dalam Pewarisan berdasarkan Hukum Waris Adat di dalam Suku Samin. Bab IV adalah Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran.
