1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Di era reformasi, desentralisasi menguat sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintahan daerah. Pengalaman zaman Orde Baru yang sarat akan penyelewengan kekuasaan menjadi landasan reformasi tata kelola manajemen pemerintahan termasuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah didanai dari APBD, dimana sumber pendanaannya di dapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan adanya penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka pemerintah daerah memiliki
hak
untuk
membuat
dinas-dinas
menangani persoalan-persoalan daerah.
yang
diharapkan
mampu
2
Salah satu tugas pemerintahan pusat
yang kemudian diserahkan
kepada daerah adalah mengenai bidang keolahragaan yang memerlukan penanganan, pelayanan dan bimbingan yang cepat untuk meningkatkan prestasi suatu daerah dilihat dari bidang Olahraganya. Untuk saat ini olahraga tidak hanya menjadi sebuah kebiasaan untuk menjaga kesehatan tubuh, tetapi olahraga telah menjadi sebuah alat ukur prestasi seseorang, sebuah daerah, bahkan sebuah negara, sekaligus sebagai parameter kemajuan dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerinta. Hal ini dikarenakan sebuah prestasi tidak kemudian tiba-tiba saja diraih begitu saja, prestasi tentu saja membutuhkan perhatian dan dukungan dari pemerintah sebagai penyedia sarana dan prasarana serta bimbingan yang mendukung bagi peningkatan prestasi olahraga. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional menjelaskan bahwa, ” Sistem keolahragaan nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.”1 Undang-Undang tersebut pada Bab VII pasal 21 sampai dengan pasal 30 telah mengatur jelas bagaimana cara Pemerintah
1
UU No 3 Tahun 2005 Bab I, Pasal I butir 3
3
dalam melakukan pembinaan dan pengembangan bidang keolahragaan. Pemerintah
Pusat
dan
Daerah
wajib
melakukan
pembinaan
dan
pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Berdasarkan asas otonomi daerah, Pemerintah daerah memiliki hak untuk menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan Undang-Undang untuk membuat dinas terkait yang mampu menangani tugas yang dimaksudkan dalam hal ini masalah keolahragaan, termasuk Pemerintah Daerah kabupaten Maros, Kabupaten Maros membuat struktur organisasi, yakni Dinas Pemuda dan Olahraga yang diharapkan mampu mengefektifkan tugasnya untuk lebih kooperatif antara pihak pemerintah dan organisasiorganisasi sosial terkhusus di bidang olahraga. Dinas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Seni yang kemudian disingkat dengan Dispori. Sebagaimana berdasar pada Perda No 08 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kab. Maros No.21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas daerah Kabupaten Maros, dijelaskan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga diubah dan dibentuk menjadi dua yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Maros berdasarkan Ketentuan Bab IV dan Dinas Pemuda Olahraga dan Seni berdasarkan Bab XVII A.
4
Dinas Pemuda Olahraga dan Seni membawahi 3 bidang, yakni bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kesenian. Bidang Keolahragaan kemudian bertanggung jawab pada Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Prestasi, Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Masyarakat serta pengadaan sarana dan Prasarana. Dinas Pemuda, Olahraga dan Seni adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebuah Kabupaten. Disamping itu Dinas Pemuda Olahraga dan Seni mempunyai tugas pokok membantu Pimpinan dalam menyelenggarakan urusan di bidang pemuda olah raga dan seni berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemerintah memiliki tiga fungsi yakni fungsi Pelayanan, Pemberdayaan dan Fungsi Pembangunan, masalah keolahragaan ini kemudian menjadi tugas pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pemuda Olahraga dan Seni memberdayakan masyarakat melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pendanaan serta pengawasan terkait dengan peningkatan prestasi olahraga ini. Terkait dengan pembahasan di atas, maka dirasa perlu membahas lebih jauh mengenai keterlibatan dispori dalam pelaksanaan pembinaan atlit di
5
Kabupaten Maros sebagai wadah pengembangan prestasi olahraga. Sistem keolahragaan ini juga merupakan wadah yang tepat untuk
membantu
masyarakat dalam menuangkan kemampuannya guna menggali potensipotensi yang ada pada ruang kreatifitas di bidang Olahraga. Peningkatkan prestasi olahraga menjadi tugas bersama, baik dilihat dari usaha
masyarakat
itu
sendiri
maupun
peranan
pemerintah
dalam
memberikan arahan, pembinaan bahkan sebagai penyedia sarana dan prasarana. Hal ini sejalan dengan tugas pemerintah sebagai pembuat keputusan dan kebijakan. Menindak lanjuti program peningkatan dan pembinaan olahraga, pemerintah Kabupaten Maros periode 2010-2015 memiliki visi dan misi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Dari 10 misi yang diangkat oleh pemerintah daerah kabupaten Maros periode 2010-2015, pada poin yang ke sembilan disebutkan bahwa misi pemerintah kabupaten Maros adalah Meningkatkan pembinaan pemuda, olahraga, seni dan budaya. Pemerintah Daerah Kabupaten Maros memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Maros, baik ditinjau dari segi pembinaan,
pembiayaan,
sarana
dan
prasarana,
serta
pemberian
penghargaan. Hal ini diharapkan mampu menciptakan atlit yang berprestasi di tingkat daerah, nasional bahkan di tingkat internasional, serta mewujudkan
6
masyarakat yang sadar akan pentingnya olahraga dan memasyarakatkan olahraga. Setiap orang yang mengikuti pembinaan olahraga bertujuan untuk mendapatkan prestasi yang maksimal, yang sudah didukung oleh berbagai hal sebagai contoh adalah penyediaan sarana dan prasarana. Demikian pula dengan
organisasi
pemerintah
daerah
di
bidang
olahraga
yang
melaksanakan pembinaan terhadap masyarakatnya, maka sasarannya adalah agar masyarakat mendapatkan prestasi yang maksimal yang secara otomatis juga akan berpengaruh terhadap nama baik suatu daerah.Sebagai acuan untuk melihat tingkatan prestasi olahraga di Kabupaten Maros, dapat dilihat berdasarkan data perolehan medali dari Porda ke XIV yang dilaksanakan di Kabupaten Pangkep pada tahun 2010 lalu mencapai urutan ke 6 dari 24 Kabupaten di Sulawesi-selatan dibandingkan dengan perolehan medali pada porda di Kabupaten Bantaeng yang memperlihatkan penurunan dan hanya mampu masuk pada posisi 10 dari 24 Kabupaten di Sulawesiselatan. Penurunan prestasi olahraga di Kabupaten Maros salah satunya dipengaruhi oleh atlet Kabupaten Maros itu sendiri. Atlet yang bertanding pada Porda tahun 2010 di Pangkep, ada yang justru mewakili kabupaten lain di Sulawesi Selatan pada Porda tahun 2014 di Bantaeng. Beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan di Porda yang masuk didalam kontingen
7
Kabupaten Maros justru diwakili oleh atlet-atlet yang berasal dari kabupaten lain. Apabila permasalahan di atas tidak segera diatasi, dikhawatirkan nantinya Atlet-atlet Kabupaten Maros tidak lagi memiliki rasa kecintaan terhadap daerahnya sendiri dan lebih memilih daerah lain, sehingga masyarakat akan bersikap apatis terhadap kondisi keolahragaan yang ada di Kabupaten Maros. Padahal sesungguhnya Kabupaten Maros memiliki potensi yang baik di bidang sumber daya manusia. Hal ini dibuktikan dengan melihat bahwa Kabupaten Maros seringkali mengikutkan masyarakatnya dalam berbagai event olahraga baik di tingkat kabupaten, provinsi ataupun nasional. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri berbagai permasalahan yang ada justru menjadi penghambat dari perkembangan prestasi olahraga masyarakat di bidang olahraga itu sendiri. Dari berbagai permasalahan yang ada maka peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah prestasi atlet ini, dalam hal ini adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Seni. Peran yang dibutuhkan merupakan peran aktif yang akan menghasilkan suatu output berupa hasil prestasi yang akan menunjukkan peningkatan prestasi. Apabila peran pemerintah maksimal, maka masyarakat juga mampu menuangkan minat dan bakatnya, bahkan apabila pembinaan yang dilaksanakan berjalan dengan
8
baik, maka kebiasaan olahraga di masyarakat dapat meningkat dan akan menghasilkan sebuah prestasi. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh permasalahan olahraga
yang
mengangkat
mengenai Kondisi dan upaya peningkatan prestasi
dihadapi
judul
oleh
“Analisis
Kabupaten Peranan
Maros.
Penulis
Pemerintah
kemudian
Daerah
dalam
Peningkatan Prestasi Olahraga di Kabupaten Maros” 1.2 Rumusan Masalah Pada
daftar perolehan
ranking olahraga
se
Sulawesi
selatan,
Kabupaten Maros menduduki posisi ke 6 dari 24 Kabupaten dan Kota yang menjadi peserta pekan olahraga daerah Sulawesi Selatan ke X pada tahun 2010 di Kabupaten Pangkep, pada saat itu Kabupaten Maros mampu memperoleh medali sebanyak 64 buah yang terdiri atas medali emas sebanyak 16 buah, medali perak sebanyak 19 buah dan medali perunggu sebanyak 29 buah.2 Empat tahun kemudian, perolehan medali di Porda ke XV yang dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2014, Kabupaten Maros mampu menempati posisi ke 10 dari 24 kabupaten dan kota di Sulawesi selatan, dengan total perolehan medali yakni sebanyak 58 buah
2
Data peraihan medali Kontingen Kabupaten Maros pada Pekan Olahraga Daerah Tahun 20022010 (data di ambil dari data Koni Kabupaten Maros)
9
yang terdiri atas medali emas sebanyak 12 buah, medali perak sebanyak 16 buah, dan peraihan medali perunggu sebanyak 30 buah.3 Perolehan medali dapat dijadikan suatu alat ukur untuk melihat bagaimana pembinaan yang dilaksanakan terhadap atlit dalam rangka peningkatan prestasi di suatu daerah. Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas maka dapat kita lihat bahwa dalam 4 tahun terakhir berdasarkan pada 2 event olahraga tingkat daerah yang sama, Kabupaten Maros
mengalami
penurunan
jumlah
medali
yang
diraih,
sehingga
menyebabkan posisi peringkat Kabupaten Maros dalam bidang keolahragaan yang diukur berdasarkan event olahraga Pekan Olahraga Daerah menurun dari peringkat 6 besar menuju peringkat 10 besar dari 24 kabupaten dan kota di sulwaesi selatan Penurunan jumlah medali maupun penurunan peringkat ini menjadi sebuah masalah tersendiri di Kabupaten Maros khususnya dinas pemuda olahraga dan seni. Pemerintah Daerah sudah seharusnya bertanggung jawab didalam pembinaan para atlit agar prestasi yang telah diraih oleh para atlet Kabupaten Maros dapat lebih ditingkatkan lagi atau setidaknya di pertahankan.
3
Data KONI Kabupaten Maros (Peraihan medali Kontingen Kabupaten Maros pada PORDA Tahun 2014)
10
Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan diatas maka ditetapkan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana
pelaksanaan
pembinaan
olahraga
dalam
upaya
peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Maros? 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Maros ? 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pembinaan olahraga dalam upaya peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Maros. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Maros.
11
1.4 Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian yang telah di sebutkan di atas, maka diharapkan memberikan dampak positif sebagai berikut : 1. Manfaat
secara
memberikan
akademis
informasi
yakni
pengetahuan
diharapkan dan
ilmu
membantu khususnya
perkembangan ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dinas Pemuda Olahraga dan Seni dalam hal ini yang berkaitan dengan keolahragaan sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi. 2. Manfaat secara praktis, yakni diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, terkhusus pemerintah daerah Kabupaten Maros dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait dengan persoalan keolahragaan berdasarkan dengan realita yang terjadi.
