BAB I PENDAHULUAN
A.Latar belakang Permasalahan yang sangat kompleks dalam outsourcing saat ini salah satunya adalah pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan izin terkait perusahaan penyedia jasa. Ketika berbicara pengawasan pemerintah dalam pelaksanaan pemberian izin terhadap perusahan penyedia jasa sudah pasti akan berhubungan dengan lembaga yang terkait dalam segala kebijakan dalam pengawasan izin tersebut yaitu Dinas tenaga kerja daerah khususnya. Selain unsur pemerintah, pengawasan ini juga melibatkan para serikat pekerja dan asosiasi pengusaha. Dalam Surat Edaran Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi No. SE.04/MEN/2013, tercantum aturan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakukan praktek outsourcing. Dimana dalam
surat edaran tersebut pengawasan terhadap pelakasanaan
penyerahnan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan dengan tahapan sebagai berikut. tahapan awal, pengawas ketanagakerjaan yang bertugas di pusat dan daerah melakukan pemeriksaan ke perusahaan. Bila dalam pemeriksaan ditemui pelanggaran norma penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, maka pengawas ketenagakerjaan menerbitkan nota pemeriksaan yang memerintahkan perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan dalam batas waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, apabila dalam batas waktu yang ditetapkan perusahaan tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka salah satu pihak dapat mengajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Surat Edaran tersebut mencantumkan sanksi tegasbagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan yang ada. Sanksi tersebut berupa sanksi administrasi berupa pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi berdasarkan rekomendasi dari kabupaten/kota. Pencabutan izin oprasional tersebut bisa dilakukan dalam hal perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak mendaftarkan perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan. Selain itu, ancaman pencabutan ijin pun diberlakukan bila perusahaan penyedia
Universitas Sumatera Utara
jasa pekerja/buruh tidak mencatatkan perjanjian kerja kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan. 1 Permen No. 19 Tahun 2012 menegaskan banyak hal yang menyangkut aspek perlindungan pekerja/buruh outsource sebagaimana dicantumkan dalam pasal 28 dan 29. Perlindungan dimaksud harus menjamin 2: a. kelangsungan atau kesinambungan masa bekerja, b. jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundangundangan dan yang diperjanjikan, dan c. jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk menetapkan upah. Hak-hak yang dimaksud dalam poin b mencakup: 1) hak atas cuti apabila telah memenuhi syarat masa kerja; 2) hak atas jaminan sosial; 3) hak atas tunjangan hari raya; 4) hak istirahat paling singkat 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu; 5) hak menerima ganti rugi dalam hal hubungan kerja diakhiri oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir bukan karena kesalahan pekerja; 6) hak atas penyesuaian upah yang diperhitungkan dari akumulasi masa kerja yang telah dilalui; dan 7) hak-hak lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian kerja sebelumnya. Bukan hal yang mudah untuk menjamin dilaksanakannya ketentuan ini oleh karenanya Permenaker ini menetapkan bahwa dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu tidak memuat ketentuan jaminan perlindungan sebagaimana disebut di atas, maka hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh berubah menjadi 1
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.SE.04/MEN/2013 Bab V Sanksi
2
Agusmidah, Makalah, Analisis Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 19 tahun 2012.Tentang SyaratSyaraPenyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, Makalah dipresentasikan dalam Pertemuan Komite Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Dinas Tenaga Kerja Prov. Sumut, pada Jumat, 21 Desember 2012, Hotel Mulia Medan hal. 6.
Universitas Sumatera Utara
hubungan kerja yang didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak ditandatanganinya perjanjian kerja yang tidak memenuhi persyaratan. Kalangan buruh menilai prosedur perizinan tidak akan efektif dilakukan karena izin operasional perusahaan outsourcing dilaksanakan di tingkat provinsi oleh dinas ketenagakerjaan provinsi sebaiknya dilaksanakan oleh daerah. Hal ini dikarenakan masalah ketenagakerjaan menjadi urusan otonom/daerah. 3 Berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.Kep.353/M/SJ/1996 tentang uraian Kegiatan Kantor Wilayah, Kantor Departemen dan Unit Pelaksana Teknis Depnaker disebutkan dalam bagian ketujuh bahwa bidang pengawasan ketenagakerjaan memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma kerja, norma jaminan social tenaga kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, melakukan penyidikan terhadap pelanggaran norma kerja. Pegawai pengawas dilingkungan departemen tenaga kerja diberi wewenang pengawasan yang mencakup 4: a) Memasuki semua tempat dimana dijalankan pekerjaan dan juga segala rumah yang disewakan atau dipergunakan oleh pengusaha atau wakilnya untuk perumahan ata erawatan tenaga kerja b) Meminta keterangan baik lisan maupun tertulis kepada pengawas atau pengurus dan atau tenaga kerja atau serikat pekerja tanpa dihadiri pihak ketiga c) Menjaga,membantu dan memerintahkan pengusaha atau pengurus perusahaan dan pekerja agar menaati peraturan perundangan ketenagakerjaan d) Memberikan teguran terhadap penyimpangan peraturan perundangan ketenagakerjaan e) Melakukan pengujian teknik persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja f) Menyelidiki keadaan ketenagakerjaan yang belum jelas dan/atau belum diatur dalam peraturan perundangan.meminta bantuan polisi bila ditolak memasuki perusahaan atau pihak yang dipanggil tidak mematuhi panggilan g) Memanggil pengusaha dan pekerja h) Melarang pemakain bahan alat berbahaya i) Melakukan penyidikan selaku PPNS(Penyidik Pegawai Negeri Sipil).
3 4
Ibid
Agusmidah, Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, USU Press , Medan, 2010, hal. 77.
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan pada rincian kewenangan pemerintah kota/kabupaten dalam bidang ketenagakerjaan, perizinan hanya merupakan bagian kecil saja dari tugas pemerintah daerah kota/kabupaten, yaitu sebagai berikut 5 : 1. Penyelenggaraan
perizinan/pendaftaran
lembaga
pelatihan
serta
pengesahan
kontrak/perjanjian magang dalam negeri 2. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kabupaten/kota 3. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kabupaten/kota 4. Pemberikan rekomendasi kepada kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala kabupaten/kota. 5. Penyelenggaraan
perizinan/pendaftaran
lembaga
pelatihan
serta
pengesahan
kontrak/perjanjian magang dalam negeri 6. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS luar negeri,TKS Indonesia,lembaga sukarela indonesia yang akan beroperasi pada 1 kabupaten/kota 7. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota 8. Penerbitan
rekomendasi
izin
pendirian
kantor
cabang
PPTKIS
diwilayah
kabupaten/kota 9. Penerbitan rekomendasi paspot TKI di wilayah kabupaten/kota berdasarkan asal/alamat calon TKI 10. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan diwilayah kabupaten/kota 11. Penerbitan izin operasional perusahaan pernyedia jasa pekerja buruh yang berdomisili dikabupaten/kota dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam satu wilayah kabupaten/kota 12. Pencabutan izin operasional perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berlakunya dalam 1(satu) wilayah kabupaten /kota atas rekomendasi pusat dan atau provinsi
5
Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hal. 283.
Universitas Sumatera Utara
13. Penerbitan /rekomendasi izin terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten/kota Perizinan beranjak dari ketentuan yang membolehkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan setelah memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditetapkan.
Perizinan
dibidang ketenagakerjaan mengatur syarat dan prosedur bagi pengusaha dalam melakukan tindakan yang berkaitan dengan kondisi kerja dan hubungan kerja dengan buruh. Misalnya, penggunan peralatan kerja, penggunaan tenaga kerja asing, penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat, kerja malam buruh wanita dan sebagainya. tindakan-tindakan tersebut memerlukan kontrol dari pemerintah agar pengusaha tidak sewenang-wenang dan merugikan buruh. peraturan daerah harus bertujuan memberikan perliindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Dalam konteks perizinan, kepentingan buruh adalah perizinan yang diberikan ke pengusaha harus mampu memaksa pengusaha untuk meningkatkan kesejahteraan buruh ,didalam dan diluar tempat kerja. Dengan kata lain perizinan menjadi instrumen hukum pengawasan dalam hak-hak normatif buruh sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Fungsi inilah yang kurang berjalan dalam perizinan yang berlangsung. disisi lain, pengusaha juga mengeluh dengan biaya tinggi yang harus dikeluarkan dalam pengurusan izin. Diluar retribusi resmi, terjadi pungutan-pungutan liar bahkan kadangkala lebih besar dari tarif resminya. 6 Salah satu masalah yang banyak dilakukan oleh Perusahaan Penyedia Jasa adalah tidak mempunyai Izin dalam pelaksanaan penyediaan jasa pekerja, dimana dalam prakteknya banyak perusahaan penyedia jasa mempekerjakan Buruh/Pekerja outsourcing, tidak sesuai pekerjaan outsourcing yang diatur dalam pasal No.19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lain. Praktik outsourcing yang salah juga marak terjadi adalah dalam hal perotasian pekerja buruh outsource dengan tidak memperhatikan etika bisnis yang akhirnya mengakibatkan ketidakadilan bagi perusahaan pengguna jasa outsourcing (perusahaan pemberi kerja). Dengan sedikit deskripsi diatas maka penulis merasa tertarik dan tertantang untuk mengangkat skripsi ini yang berjudul “ Pengawasan Pemerintah Terhadap Pemberian Izin Penyedia Jasa Tenaga Kerja Berdasarkan Permenakertrans No.19 Tahun 2012
6
Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan publik, Sinar Grafika , Jakarta, 2010 hal. 283.
Universitas Sumatera Utara
tentang Syarat-Syarat Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.”
B. Permasalahan Dari uraian latar belakang yang telah penulis paparkan diatas maka dapatlah dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut : a. Bagaimana pengaturan pelaksanaan izin penyedia jasa tenaga kerja? b. Bagaimana Proses Perizinan bagi perusahaan penyedia jasa tenaga kerja? c. Bagaimana Pengawasan Pemerintah terhadap Perusahaan Penyedia Jasa Kerja? C. Tujuan Penulisan Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : a. Untuk mengetahui dan menganalisis Pemgaturan Pelaksanaan izin terhadap Perusahaan Penyedia Jasa b. Untuk mengatahui dan menganalisis bagaimana proses perizinan bagi perusahaan penyedia jasa tenaga kerja c. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah D. Manfaat Penulisan Skripsi ini mempunyai manfaat dari segi kegunaan toritis dan kegunaan praktis, yaitu : 1. kegunaan teoritis Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam rangka
perkembangan
Ketenagakerjaan
ilmu
hukum
pada
umumnya,
perkembangan
Hukum
dan khususnya mengenai Peranan Dinas Tenaga Kerja dalam
pengawasan pelaksanaan pemberian izin terhadap perusahaan perusahaan penyedia jasa. Adapun manfaat penulisan inii secara teoritis secara rinci adalah : a. bahan kajian mahasiswa dalam menambah wawasan khusus nya dalam hal peranan dan kedudukan dinas ketenagakerjaan dalam pengawasan pelaksanaan pemberian izin terhadap perusahaan penyedia jasa.
Universitas Sumatera Utara
b. Sebagai salah satu bentuk penambahan literatur tentang tata cara
pengawasan
pelaksanaan pemberian izin terhadap perusahaan penyedia jasa yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja 2. Kegunaan Praktis Diharapkan dapat memberikan sumbangan dan acuan bagi pemerintah dalam praktek pengawasan dalam pelaksanaan pemberian izin terhadap perusahaan peyedia jasa guna menengakan keadilan bagi buruh outsourcing. E.Keaslian Penulisan Dalam rangka menyelesaikan Pendidikan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, maka penulis tertarik mengenai judul
Berdasarakan
Permenakertrans No.19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Kepada Perusahaan Lain.karena ini sangat erat hubunganya dengan Buruh outsourcing dalam peningkatan keadilan buruh outsourcing. Penulisan ini didasarkan dengan ide-ide, gagasan maupun pemikiran penulisan secara pribadi dari awal hingga akhir tulisan,berdasarkan
buku-buku dan peraturan yang
berhubungan dengan tulisan ini, kalaupun ada pendapat atau kutipan dalam penulisan ini semata-mata adalah faktor pendukung dan pelengkap,karena hal tersebut sangat dibutuhkan dalam penyempurnaan tulisan ini. Penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum USU ditemukan judul skripsi yang sedikitnya memilki kesamaan variabel, namun sangat berbeda dalam hal permasalahan dan hasil pembahasan. Adapun judul skripsi judul tersebut adalah “Pendaftaran dan Pengawasan Perusahaan ditinjau dari Aspek Hukum Administrasi(studi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Medan)” yang membahas tentang pendaftaran yang harus dilakuakan setiap perusahan dan pengawasan terhadap perusahaan yang ditinjau dari aspejk hukumadministrasi negara dan yang menjadi objek penelitian adalah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Medan. Maka judul yang diangkat oleh penulis ini adalah murni dari karya penulis dan bukan dari hasil jiplakan dari skripsi orang lain, sehingga hasil penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kebenaran secara ilmiah. F.Metode Penelitian
Universitas Sumatera Utara
Penelitian memiliki arti dan tujuan sebagai suatu upaya pencarian dan tidak hanya sekedar pengamatan dengan teliti terhadap suatu objek yang terlihat dengan kasat mata. 7 Dalam rangka penulisan skripsi ini dan untuk membahas permasalahanya yang ada di dalamnya tentu harus disertai dengan data-data informasi yang benar dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya. Bobot keilmuan yang terdapat dalam skripsi ini dipengaruhi oleh kaekuratan data yang diperoleh untuk mendapatkan hasil yang optimal, dalam melengkapi bahan-bahan bagi penelitian skripsi ini, maka diadakan penelitian dalam rangka pengumpulan data. 8 Adapun metode yang digunakan oleh penulis akan diuraikan sebagai berikut : 1. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative dengan pertimbanagan bahwa titik tolak penelitian terhadap pengawasan Pemerintah terhadap pelaksanaan pemberian izin perusahaan penyedia jasa pekerja diatur dalam permenakertrans No.19 tahun 2012 dan Undang-undang No 13 tahun 2003. Penelitian juridis normative difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah tersebut. Hal ini ditempuh dengan melakukan penelitaian kepustakaan (library research), atau biasa biasa dikenal dengan sebutan studi kepustakaan, walaupun penelitian yang dimaksud tidak lepas pula dari sumber lain selain sumber kepustakaan, yakni wawancara dengan informan yang akan ditentukan.
2. Bahan penelitian Bahan penelitian berupa : a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif) 9 yaitu : berbagai dokumen peraturan perundang-undangan yang tertulis yang ada di Indonesia,seperti Undang-undang No. 19 tahun 2012 tentang penyerahan pelaksanaan pekerjan kepada perusahaan lain, Kepmenaker No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2010 tentang
7
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar), jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,2003,hal. 27-28.
8
Moh.Nasir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 44
9
Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 47.
Universitas Sumatera Utara
Pengawasan Ketenagakerjaan, Undang-undang No.23 tahun 1948 Pengawasan perburuhan dan lain-lain. b. Bahan Hukum Sekunder, 10 yaitu : bahan-bahan yang memiliki hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang ada. Semua dokumen yang dapat menjadi sumber informasi mengenai Pengawasan pemerintah terhadap pemberian izin perusahaan penyedia jasa, seperti hasil seminar atau makalah-makalah dari pakar hukum, serta sumber-sukmber lain yakni internet yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang dibahas. c. Bahan hukum tertier 11adalah bahan hukum sebagai pelengkap kedua bahan hukum sebelumnya mencakup bahan-bahan primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum tertir yaitu : mencakup kamus bahasa untuk pembenahan tata Bahasa Indonesia dan juga sebagai alat bantu pengaluh bahasa beberapa istilah asin
3. Data dan Teknik Pengumpulan data Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan penelitian kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku –buku literatur,peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, hasil seminar, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan masalaha yang dibahas dalam skripsi ini. Guna melengkapi data dari bahan sekunder maka peneliti melakukan wawancara di Dinas Tenaga Kerja kota Medan, wawancara dilakukan dengan beberapa pedoman wawancara yang penulis susun di permasalahan 4. Analisis data Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis secara Selanjutnya analisa secara deskriptif yang menggambarkan
kualitatif.
secara menyeluruh
tentang apa yang terjadi menjadi pokok permasalahan. Kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan 10
Roni Hanitijo Soemitro, Metode penelitian Hukum, Galia indonesia, Jakarta, 1990, hal 11
11
Soerjono soekanto dan Sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hal. 23.
Universitas Sumatera Utara
kebeneranya kemudian dihubungkan dengan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. G.Sistematika Penulisan Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik maka pembahasan harus diuraikan secara sistematis.Dan untuk memudahkan penulisan dan Pembahasan skripsi ini maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab perbab yang saling berkaitan satu sama yang lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah : BAB I :
PENDAHULUAN, yang didalamnya terurai Mengenai Latar Belakang Penulisan Skripsi. Perumusan Masalah , Tujuan Penulisan, Manfaat penulisan, Metode penulisan,dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan
BAB II :
PERATURAN –PERATURAN YANG TERKAIT USAHA PENYEDIA JASA PEKERJA, yang terdiri dari pembahasan mengenai Pengertian Usaha Penyedia Jasa Pekerja menurut UU No.13 tahun 2003,Tujuan diadakanya Outsourcing, No. Permenakertrans 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain,Peraturan Presiden .
BAB III :
PEMBERIAN IZIN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN OLEH PEMERINTAH DI BIDANG OUTSOURCING,Pengertian Hukum Perizinan,Tujuan Hukum Perizinan,Pengertian Pengawasan Pelaksanaan izin oleh pemerintah,Tujuan Pengawasan pelaksanaan izin Oleh pemerintah.
BAB IV:
PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBERIAN IZIN PENYEDIA
JASA
TENAGA
KERJA
BERDASARKAN
PERMENAKERTRANS NO.19 TAHUN 2012 TENTANG SYARATSYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN KEPADA PERUSAHAAN
LAIN,
Prosedur
pelaksanaan
pengawasan
terhadap
pemberian izin usaha penyedia jasa tenaga kerja ,Kendala hukum yang dihadapi dalam pengawasan pemberian izin dalam usaha penyedia jasa tenaga kerja,Sanksi hukum terhadap perusahaan Penyedia Jasa Pekerja yang melanggar Peraturan tentang izin dan syarat sebagaimana ditentukan dalam permenakertrans No.19 tahun 2012 BAB V
PENUTUP,yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
Universitas Sumatera Utara
