BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan,
Indonesia
telah
menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah pendanaan yang dijabarkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, di pasal 4 ayat (1) mensyaratkan agar keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Wibisono dan Utami (2011) Pemerintah daerah harus menerima konsekuensi untuk dapat mandiri dalam menjalankan roda pemerintahan daerahnya. Hal ini berarti Pemerintah Daerah diharapkan semakin mampu membiayai biaya rutin dan biaya pembangunan dengan menggali dan meningkatkan potensi-potensi pendapatan yang bersumber dari daerah tersebut. Pemerintah Daerah dituntut untuk
1
2
mempunyai kepekaan dan sumber daya memadai agar dalam menghimpun dana untuk pembangunan. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rincian Pajak Daerah Kabupaten Sumenep yaitu pada tahun 2010 diperoleh persentase sebesar 120,33%, tahun 2011 persentase turun menjadi 107,28%, tahun 2012 persentase naik menjadi 117,77%, tahun 2013 persentase turun menjadi 89,61%, dan pada tahun 2014 persentase turun menjadi 82,38%. Sedangkan Rincian Retribusi Daerah Kabupaten Sumenep yaitu pada tahun 2010 diperoleh persentase sebesar 103,80%, tahun 2011 persentase naik menjadi 104,05%, tahun 2012 persentase naik menjadi 165,79%, pada tahun 2013 persentase turun menjadi 111,08%, dan tahun 2014 persentase turun menjadi 92,48%. Peran serta yang tinggi dari masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat diharapkan untuk meningkatkan semua sektor pembangunan dengan meningkatnya perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang stabil dari tahun ke tahun maka akan menstabilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Fauziah (2014) Besarnya nilai Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap subsidi Pemerintah Pusat agar terwujud otonomi daerah yang mandiri, bertanggungjawab dalam mencapai titik berat otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, menyatakan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
3
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain sektor Pajak Daerah yang memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah yaitu Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, mengatakan definisi Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kabupaten Sumenep merupakan salah satu Kabupaten/Kota Daerah yang ada di wilayah Jawa Timur. Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten yang mempunyai kekayaan alam yang sangat melimpah sehingga banyak potensi yang dimiliki. Dengan kekayaan alam yang dimiliki membuat Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumenep pada tahun 2010 diperoleh persentase sebesar 119,35%, tahun 2011 sebesar 109,64%, tahun 2012 sebesar 116,76%, tahun 2013 sebesar 126,60%, dan tahun 2014 sebesar 113,04%. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep dari tahun ke tahun semakin mengalami kenaikan sehingga dapat memperkuat kemampuan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam membiayai dan mengurus daerahnya. Kemampuan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diukur menggunakan rasio kontribusi dan efektifitas melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4
Pada tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah dari sektor pasar di Kabupaten Sumenep rupanya tidak membanggakan dikarenakan target Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan pada sektor Pasar tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena terjadinya bencana alam yaitu kebakaran Pasar Anom Sumenep dimana pendapatan dari sektor ini sangat mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (sumber Times Indonesia). Sehingga, peneliti terinspirasi untuk meneliti Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep serta kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Maykasih (2015) melakukan penelitian tentang “Analisis Tingkat Keberhasilan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Malang tahun 2009-2013”. Analisis data yang digunakan adalah rasio kontribusi dan efektifitas. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada Pajak Daerah rata-rata kontribusi tertinggi adalah Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 33,21%. Pada Retribusi Daerah, kontribusi tertinggi adalah Retribusi Jasa Umum sebesar 8,60%. Untuk tingkat efektivitas per jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah sangat efektif dimana tingkat efektivitasnya di atas 100% kecuali pada Pajak Reklame tahun 2011 dan Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2012 dan 2013 yang masuk kinerja efektif. Berdasarkan dari latar belakang dan acuan penelitian terdahulu diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul yaitu “Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten Sumenep)”.
5
B.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka diperoleh
rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep pada tahun 2010-2014? 2. Bagaimana kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep pada tahun 2010-2014? 3. Bagaimana tingkat efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep pada tahun 2010-2014? 4. Apa saja hambatan-hambatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang Anggaran dan Pendapatan Belanja di Kabupaten Sumenep? C.
Batasan Masalah Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka batasan masalah pada
penelitian ini adalah menganalisis berapa besar tingkat kontribusi dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang saya teliti hanya pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek penelitiannya dilakukan di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Sumenep-
6
Madura. Data diambil dari tahun 2010-2014 yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. D.
Tujuan Penelitian
1) Untuk menganalisis berapa besar kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep pada tahun 2010-2014. 2) Untuk menganalisis berapa besar kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep pada tahun 2010-2014. 3) Untuk mendeskripsikan tingkat efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep pada tahun 20102014. 4) Untuk menganalisis hambatan-hambatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep. E.
Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi,
masukan, dan referensi untuk penelitian selanjutnya, terutama untuk penelitian yang berhubungan dengan kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
