BAB I Pendahuluan
Bab I Pendahuluan 1.1
Latar Belakang
Sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas fungsinya secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai. Adapun
ketentuan
mengenai
tata
cara
penyusunan
Rencana
Strategis SKPD telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh SKPD dalam menyusun renstra. Dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja
perencanaan
strategis
Instansi
Pemerintah
merupakan
langkah
disebutkan awal
yang
bahwa harus
dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
1
BAB I Pendahuluan
Renstra Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan merupakan suatu proses rumusan secara sistematis yang berkelanjutan dari serangkaian kegiatan, berupa rencana
mendasar
selama
kurun
waktu
5
(lima)
tahun
menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran dengan mengenali lingkungan,
melakukan
mengorganisir
secara
berbagai
sistematis
analisis untuk
antisipatif
dapat
dan
meningkatkan
akuntabilitas dan kinerja dengan berorientasi pada pencapaian hasil. Rencana strategis SKPD berfungsi sebagai pedoman atau kerangka berpijak BKD Kota Bandung dalam penyelenggaraan organisasi dengan dasar kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal organisasi
disusun dengan
melibatkan stakeholder pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018. Selanjutnya Renstra ini merupakan dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
untuk
diketahui
keberhasilan
melaksanakan
program
kegiatan
mengantisipasi
perkembangan
di
atau yang
masa
kegagalan realistis
depan.
dalam dengan
Untuk
itu
penyusunan Renstra BKD sekurang-kurangnya memperhatikan/ mengacu pada perspektif keuangan, perspektif pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, perspektif pemberdayaan organisasi dan perspektif harapan pelanggan pengguna layanan BKD. Proses penyusunan Renstra BKD diawali dengan tahapan persiapan penyusunan Renstra BKD yang meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun
Renstra
BKD,
orientasi
mengenai
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Renstra
BKD,
2
BAB I Pendahuluan
penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra BKD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kemudian dilanjutkan
dengan
penyusunan
rancangan
Renstra
BKD,
penyusunan rancangan akhir Renstra BKD dan penetapan Renstra BKD.
Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota1
Adapun penyusunan Rencana Strategis BKD Tahun 20132018
ini
berpedoman
kepada Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018. Keselarasan Renstra BKD Kota Bandung dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 terkait dalam MISI-2 MENGHADIRKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, BERSIH, DAN MELAYANI, pada Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota juga dapat dilihat pada Lampiran IV Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
1
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
3
BAB I Pendahuluan
tujuan 2, yakni terlaksananya reformasi birokrasi, yang salah satu sasarannya kinerja
adalah
birokrasi.
ditetapkan
meningkatnya Selanjutnya
kemudian
kapasitas
rencana
dalam
dan
kinerja
dokumen
akuntabilitas
kegiatan
tersendiri
akan
melalui
perencanaan kinerja tahunan yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kinerja tahunan dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Renja BKD disusun dengan berpedoman kepada RKPD Kota Bandung dan Renstra BKD. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Badan Kepegawaian Daerah
Kota
Bandung
menyusun
pedoman
pelaksanaan
penyelenggaraan kegiatan lima tahunan dalam bentuk rencana strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018.
1.2
Landasan Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis BKD Kota Bandung Tahun 2013 - 2018 adalah : 1.
Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
4
BAB I Pendahuluan
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
38
Tahun
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah
Daerah
Provinsi
Pemerintah
dan
2007
tentang
Pemerintah, Daerah
Kabupaten/Kota; 10. Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun
2007
tentang
Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
5
BAB I Pendahuluan
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018; 17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung; 19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah 20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
serta
Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009; 21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025; 22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018; 23. Peraturan Walikota Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.
1.3
Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Renstra BKD Tahun 20132018 yaitu sebagai landasan operasional BKD dalam mewujudkan aparatur
yang
profesional,
amanah
dan
sejahtera
melalui
penyelenggaraan program dan kegiatan yang berorientasi hasil yang Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
6
BAB I Pendahuluan
mampu
dicapai
dalam
memperhitungkan
kurun
potensi,
waktu
peluang,
2013-2018
kendala
yang
dengan
ada
serta
mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang.
1.4.
Sistematika Penulisan Rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
Tahun 2013 - 2018 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra BKD, fungsi Renstra BKD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra BKD, keterkaitan Renstra BKD dengan RPJMD, Renstra
Kementerian/Lembaga
dan
Renstra
Kabupaten/Kota dan dengan Renja BKD
1.2 Landasan Hukum Memuat
penjelasan
tentang
peraturan
pemerintah,
ketentuan
peraturan
tentang
struktur
undang-undang,
peraturan lainnya
organisasi,
daerah
yang
dan
mengatur
tugas
fungsi,
kewenangan BKD serta pedoman yang dijadikan acuan
dalam
penyusunan
perencanaan
penganggaran BKD
1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra BKD Tahun 2013-2018
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
7
BAB I Pendahuluan
1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan Renstra
BKD
pokok serta
bahasan dalam
penulisan
susunan
besar
garis
isi
dokumen
BAB II
: GAMBARAN
PELAYANAN
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH KOTA BANDUNG 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKD Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan BKD, struktur organisasi BKD serta uraian tugas pokok dan fungsi sampai dengan eselon IV di lingkungan BKD Kota Bandung
2.2 Sumber Daya BKD Menjelaskan tentang sumber daya yang dimiliki BKD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha yang masih operasional
2.3 Kinerja Pelayanan BKD Menjelaskan
tingkat
capaian
kinerja
BKD
berdasarkan sasaran/target Renstra BKD periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan BKD dan/atau indikator lainnya
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD Menjelaskan hasil analisis terhadap Renstra K/L yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan BKD pada lima
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
8
BAB I Pendahuluan
tahun
mendatang.
Bagian
ini
mengemukakan
macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan
dan
arahan
lokasi
pengembangan
pelayanan yang dibutuhkan.
BAB III
: ISU-ISU
STRATEGIS
BERDASARKAN
TUGAS
DAN
FUNGSI 3.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD Menjelaskan pelayanan
permasalahan-permasalahan BKD
beserta
faktor-faktor
yang
mempengaruhinya
3.2
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Menjelaskan tugas dan fungsi BKD yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah terpilih.
Selanjutnya
berdasarkan
identifikasi
permasalahan pelayanan BKD dijelaskan faktorfaktor penghambat dan pendorong pelayanan BKD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut
3.3 Telaahan Renstra K/L Bagian
ini
mengemukakan
faktor-faktor
penghambat maupun pendorong dari pelayanan BKD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BKD
ditinjau
dari
sasaran
jangka
menengah
Renstra K/L ataupun Renstra Kota
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
9
BAB I Pendahuluan
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis Bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan BKD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan metode
BKD
dan
penentuan
selanjutnya
isu-isu
menjelaskan
strategis
dan
hasil
penentuan isu-isu strategis tersebut.
BAB IV
: VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi BKD Berisi rumusan pernyataan visi dan misi BKD
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD Berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BKD
4.3 Strategi dan Kebijakan BKD Berisi rumusan pernyataan strategi dan kebijakan BKD dalam lima tahun mendatang
BAB V
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab
ini
menjelaskan
rencana
program,
kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.
BAB VI
: INDIKATOR
KINERJA
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH KOTA BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab
ini
menjelaskan
Kepegawaian
Daerah
indikator
Kota
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
kinerja
Bandung
yang
Badan secara
10
BAB I Pendahuluan
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung dalam lima tahun mendatang
sebagai
komitmen
untuk
mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bandung.
BAB VII
: PENUTUP
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
11
BAB I Pendahuluan
Bab II Gambaran Pelayanan SKPD 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
Pembentukan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009, sedangkan rincian tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah
Kota
Bandung
ditetapkan
dalam
Peraturan
Walikota
Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung. Kedudukan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, untuk selanjutnya disingkat BKD Kota Bandung, merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi BKD Tugas
Pokok
BKD
Kota
Bandung
adalah
melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan lingkup manajemen kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BKD Kota Bandung mempunyai fungsi sebagai berikut :
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
12
BAB I Pendahuluan
a. Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan, kesejahteraan pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta pendidikan dan pelatihan; b. Pembinaan dan pelaksanaan lingkup perencanaan, kesejahteraan pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta pendidikan dan pelatihan; c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan. Selanjutnya, tugas pokok pada BKD Kota Bandung diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:
1).
Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Kepala
BKD
lingkup
kesekretariatan.
Untuk
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan; b. Pelaksanaan administrasi
kesekretariatan umum
dan
badan
kepegawaian,
yang
meliputi
keuangan
dan
program; c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan; d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan.
Sekretariat, membawahkan : a)
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
13
BAB I Pendahuluan
pokok dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 1) Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian; 2) Pengelolaan
administrasi
umum
yang
meliputi
pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas; 3) Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan
penyiapan
bahan
penyusunan
rencana
mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan 4) Pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
b)
Sub Bagian Keuangan dan Program Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup keuangan dan program. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi : 1) Penyusunan
rencana
dan
program
pengelolaan
administrasi keuangan dan program kerja badan; 2) Pelaksanaan meliputi
pengelolaan
kegiatan
administrasi
penyiapan
bahan
keuangan penyusunan
rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan badan; 3) Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan badan, penyusunan
rencana
dan
program
badan
serta
penyusunan laporan pelaksanaan program; dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
14
BAB I Pendahuluan
4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja badan.
2).
Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai Bidang
Perencanaan
dan
Kesejahteraan
Pegawai
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan
Kepegawaian
Daerah
lingkup
perencanaan
dan
kesejahteraan pegawai. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi : a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi data serta kesejahteraan pegawai; b. Penyusunan
petunjuk
teknis
lingkup
perencanaan
kepegawaian dan informasi data serta kesejahteraan pegawai; c. Pelaksanaan
lingkup
perencanaan
kepegawaian
dan
informasi data serta kesejahteraan pegawai; dan d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan
kepegawaian
dan
informasi
data
serta
kesejahteraan pegawai.
Bidang
Perencanaan
dan
Kesejahteraan
Pegawai,
membawahkan : a). Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai lingkup Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data. Untuk melaksanakan
tugas
pokok
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
dimaksud
Sub
Bidang
15
BAB I Pendahuluan
Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data
mempunyai
fungsi : 1) Pengumpulan
dan
penganalisaan
data
lingkup
perencanaan kepegawaian dan informasi data; 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi data; 3) Pelaksanaan lingkup perencanaan kepegawaian dan informasi
data
yang
meliputi
pendataan
pegawai,
pemetaan kuantitas dan kualitas pegawai pada setiap satuan
organisasi
kebutuhan
perangkat
pegawai
dan
daerah,
rencana
perencanaan
pendistribusian
pegawai, pengumpulan dan penyimpanan data dan arsip pegawai,
pengelolaan
informasi
manajemen
dan
pengembangan
kepegawaian
sistem
(SIMPEG),
serta
penyelenggaraan penyajian dan layanan data informasi kepegawaian; dan 4) Evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan
lingkup
perencanaan kepegawaian dan informasi data.
b). Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai lingkup Kesejahteraan Pegawai. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi : 1) Pengumpulan
dan
penganalisaan
data
lingkup
kesejahteraan pegawai; 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup kesejahteraan pegawai; 3) Pelaksanaan meliputi
lingkup
pendataan,
kesejahteraan pengkajian,
pegawai
pengusulan
yang dan
penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
16
BAB I Pendahuluan
pegawai,
penyiapan
penetapan
pegawai,
pemberian
tanda jasa/penghargaan, pemprosesan peringatan dan hukuman disiplin pegawai, pembekalan dan pembinaan mental pegawai; dan 4) Evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan
lingkup
kesejahteraan pegawai.
3).
Bidang Pengembangan Karier Pegawai Bidang Pengembangan Karier Pegawai mempunyai tugas pokok
melaksanakan
sebagian
tugas
Kepala
Badan
Kepegawaian Daerah lingkup Pengembangan Karier Pegawai. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bidang Pengembangan Karier Pegawai mempunyai fungsi : a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup analisa pengembangan
karier
serta
analisa
kompetensi
dan
penempatan; b. Penyusunan petunjuk teknis analisa pengembangan karier serta analisa kompetensi dan penempatan; c. Pelaksanaan lingkup analisa pengembangan karier serta analisa kompetensi dan penempatan; dan d. Evaluasi
dan
pengembangan
pelaporan karier
pelaksanaan
serta
analisa
lingkup
analisa
kompetensi
dan
penempatan.
Bidang Pengembangan Karier Pegawai membawahkan : a). Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan
Karier
Pegawai
lingkup
analisa
pengembangan karier. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier mempunyai fungsi : Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
17
BAB I Pendahuluan
1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup analisa pengembangan karier; 2) Penyiapan
bahan
petunjuk
teknis
lingkup
analisa
pengembangan karier; 3) Pelaksanaan lingkup analisa pengembangan karier yang meliputi
pendataan
dan
penyusunan
riwayat
pegawai/track record pegawai, penyusunan rencana dan pengkajian
pengembangan
karier
pegawai
dan
profesionalisme pegawai, penyelenggaraan peningkatan dan pembinaan karier pegawai, penyusunan rencana mutasi, rotasi pegawai, keikutsertaan dan kebutuhan diklat pegawai dalam rangka pengembangan karier dan profesionalisme pegawai; dan 4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup analisa pengembangan karier.
b). Sub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan Sub
Bidang
Analisa
Kompetensi
dan
Penempatan
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Karier Pegawai lingkup analisa kompetensi dan penempatan. Untuk melaksanakan tugas pokok
dimaksud, Sub Bidang
Analisa
Kompetensi dan
Penempatan mempunyai fungsi : 1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup analisa kompetensi dan penempatan; 2) Penyiapan
bahan
petunjuk
teknis
lingkup
analisa
kompetensi dan penempatan; 3) Pelaksanaan
lingkup
analisa
kompetensi
dan
penempatan yang meliputi penyusunan bahan kebijakan penempatan
dalam
jabatan,
penyusunan
bahan
petunjuk teknis, penyusunan kriteria penempatan dalam jabatan berdasarkan syarat jabatan dan kualifikasi Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
18
BAB I Pendahuluan
jabatan,
pelaksanaan
analisa
kompetensi
pegawai,
pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan serta fasilitasi pengadministrasian penempatan pegawai dalam jabatan; 4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup analisa kompetensi dan penempatan.
4).
Bidang Mutasi Kepegawaian Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah lingkup Mutasi Pegawai. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai fungsi : a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup mutasi pegawai fungsional serta mutasi kepegawaian struktural dan non struktural; b. Penyusunan fungsional
petunjuk serta
teknis
mutasi
lingkup
pegawai
mutasi
struktural
pegawai dan
non
struktural; c. Pelaksanaan
lingkup
mutasi
pegawai
fungsional
serta
mutasi pegawai struktural dan non struktural; dan d. Evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan
lingkup
mutasi
pegawai fungsional serta mutasi pegawai struktural dan non struktural.
Bidang Mutasi Kepegawaian, membawahkan : a). Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok Bidang
Mutasi Kepegawaian lingkup mutasi pegawai fungsional. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Mutasi Pegawai Fungsional mempunyai fungsi :
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
19
BAB I Pendahuluan
1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup mutasi pegawai fungsional; 2) Penyiapan
bahan
petunjuk
teknis
lingkup
mutasi
pegawai fungsional; 3) Pelaksanaan lingkup mutasi pegawai fungsional yang meliputi pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional, mutasi kepangkatan,
kenaikan
gaji
berkala,
pemindahan,
pemberhentian dan pensiunan pejabat fungsional serta fasilitasi penilaian angka kredit; dan 4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup mutasi pegawai fungsional.
b). Sub
Bidang
Mutasi
Pegawai
Struktural
dan
Non
Struktural Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Mutasi Kepegawaian lingkup mutasi kepegawaian struktural dan non struktural. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural mempunyai fungsi : 1) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup mutasi pegawai struktural dan non struktural; 2) Penyiapan
bahan
petunjuk
teknis
lingkup
mutasi
pegawai struktural dan non struktural; 3) Pelaksanaan lingkup mutasi pegawai struktural dan non struktural
yang
kepegawaian jabatan
dalam
struktural
kepangkatan,
meliputi
pelayanan
pengangkatan dan
kenaikan
non gaji
administrasi
pegawai
struktural,
berkala,
dalam mutasi
pemindahan,
pemberhentian dan pensiunan pegawai struktural dan non struktural; dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
20
BAB I Pendahuluan
4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup mutasi pegawai struktural dan non struktural.
6).
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah lingkup pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi : a. Perencanaan
dan
penyusunan
program
lingkup
perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; b. Penyusunan
petunjuk
teknis
lingkup
perencanaan
pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; c. Pelaksanaan lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan : a). Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan Sub
Bidang
Perencanaan
Pendidikan
dan
Pelatihan
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan dan Pelatihan lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan.
Untuk melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi : 1) Pengumpulan
dan
penganalisaan
data
lingkup
perencanaan pendidikan dan pelatihan;
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
21
BAB I Pendahuluan
2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup perencanaan pendidikan dan pelatihan; 3) Pelaksanaan pelatihan
lingkup
yang
penyusunan diklat,
perencanaan
meliputi
rencana
kurikulum,
analisa
teknis silabi,
pendidikan
dan
kebutuhan
diklat,
pengembangan
sistem
modul
dan
metode
pembelajaran diklat serta penyusunan rencana jadual diklat, calon peserta diklat, dan penyediaan widyaiswara; dan 4) Evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan
lingkup
perencanaan pendidikan dan pelatihan.
b). Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Sub
Bidang
Pelaksanaan
Pendidikan
dan
Pelatihan
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendidikan dan Pelatihan lingkup pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi: 1) Pengumpulan
dan
penganalisaan
data
lingkup
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 2) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 3) Pelaksanaan pelatihan
lingkup
yang
pelaksanaan
meliputi
pendidikan
penyediaan
dan
kebutuhan
prasarana dan sarana pelaksanaan diklat, pengendalian dan pengelolaan pelaksanaan diklat, serta penyiapan surat tamat pendidikan dan pelatihan; dan 4) Evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan
lingkup
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
22
BAB I Pendahuluan
2.1.2 Struktur Organisasi BKD Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, sebagai berikut : 1) Kepala Badan Merupakan pimpinan SKPD dengan eselon II/b 2) Sekretariat Merupakan pimpinan sekretariat SKPD dengan eselon III/a, yang membawahi para Kepala Sub Bagian dengan eselon IV/a, terdiri dari: a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b) Sub Bagian Keuangan dan Program. 3) Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai Merupakan pimpinan Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai dengan eselon III/b yang membawahi para Kepala Sub Bidang dengan eselon IV/a, terdiri dari: a) Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data; b) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai; 4) Bidang Pengembangan Karier Pegawai Merupakan pimpinan Bidang Pengembangan Karier Pegawai dengan eselon III/b, yang membawahi para Kepala Sub Bidang eselon IV/a, terdiri dari: a) Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier; b) Sub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan; 5) Bidang Mutasi Kepegawaian Merupakan pimpinan Bidang Mutasi Kepegawaian dengan eselon III/b, yang membawahi para Kepala Sub Bidang dengan eselon IV/a, terdiri dari: Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
23
BAB I Pendahuluan
a) Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional; b) Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural; 6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Merupakan pimpinan Bidang Pendidikan dan Pelatihan dengan eselon III/b, yang membawahi para Kepala Sub Bidang dengan eselon IV/a, terdiri dari: a) Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan; b) Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan. Adapun Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung berdasarkan Perda No. 12 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 12 Tahun 2009 disajikan sebagai berikut :
Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
KEPALA BADAN SEKRETARIS Jabatan Fungsional Widyaiswara
Kepala Bidang Perencanaan & Kesejahteraan Pegawai
Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian
Kepala Bidang Pengembangan Karier Pegawai
Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Keuangan & Program
Kepala Bidang Pendidikan & Pelatihan
Kepala Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian & Informasi Data
Kepala Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier
Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai Fungsional
Kepala Sub Bidang Perencanaan Diklat
Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai
Kepala Sub Bidang Analisa Kompetensi & Penempatan
Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural & Non Struktural
Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Diklat
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
24
BAB I Pendahuluan
2.2. Sumber Daya SKPD
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan akhir tahun 2013 Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung didukung oleh 96 (sembilan puluh enam) PNSD, dengan komposisi yang berbeda, yang dituangkan dalam beberapa tabel berikut:
Tabel 2.1 Tabel Jumlah PNS BKD Kota Bandung Tahun 2013 Berdasarkan Jenis Kelamin
Jumlah
No
Jenis Kelamin
%
1
Laki-laki
54
56
2
Wanita
42
44
96
100
(orang)
JUMLAH
Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung yang menduduki jabatan berdasarkan esselonnya dapat dilihat pada tabel 2.2.
Tabel 2.2 Tabel Data Jumlah PNS BKD Kota Bandung Tahun 2013 Berdasarkan Esselon
No
Tingkat Esselon
Jumlah
1
II.b
1
2
III.a
1
3
III.b
4
4
IV.a
10
JUMLAH
16
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
25
BAB I Pendahuluan
Berdasarkan
komposisi
golongannya,
pegawai
BKD
Kota
Bandung didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 59% atau 58 orang pegawai, sisanya merupakan golongan IV (12 orang) dan golongan II (26 orang). Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3. Tabel 2.3. Tabel Data Jumlah PNS BKD Kota Bandung Tahun 2013 Berdasarkan Golongan
NO
GOL./RUANG
JUMLAH
1.
I/c
0
2.
II/a
5
3.
II/b
15
4.
II/c
1
5.
II/d
5
6.
III/a
9
7.
III/b
37
8.
III/c
5
9.
III/d
7
10.
IV/a
6
11.
IV/b
3
12.
IV/c
3
JUMLAH
TOTAL
96
0
26
58
12
96
Berdasarkan tingkat dan kualifikasi pendidikannya, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dituangkan pada tabel 2.4.
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
26
BAB I Pendahuluan
Tabel 2.4. Tabel PNS BKD Kota Bandung Tahun 2013 Berdasarkan Tingkat dan Kualifikasi Pendidikan
NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
NAMA PENDIDIKAN Administrasi Bisnis Administrasi Negara Administrasi Pendidikan Akuntansi Akuntansi+PPAK Ekonomi Ekonomi Akuntansi Ekonomi Manajemen Ekonomi Pembangunan Hukum Ilmu Administrasi Ilmu Komputer Ilmu Komunikasi Ilmu Pemerintahan Ilmu Sosial dan Politik Kebijakan Publik Keuangan dan Perbankan Komputer Magister Agama Manajemen Manajemen Pemasaran Pendidikan Akuntansi Pendidikan Teknik Elektro Profesi Psikologi Psikologi Statistik Studi Pembangunan Teknik Informatika SD SLTP SLTA TOTAL
D2
D3
D4
TINGKAT PENDIDIKAN S S1 S2 SD SLTA 3 1 4 1
1
SLTP
1 4
1
2
1 1 3 1 1
2 1 3 1 1
1
1
4
3 3
7 3 3 1 11 1
3 1
6 1
1 4
2
2 1
1 1 2
1 1 6 1
1 4
1 1
1
1
1 1
1
1 1 1 1
21
1 1 1 33 96
1 1
1 1 1 1
3
1
JML
34
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
1
1
33 33
1
27
BAB I Pendahuluan
Berdasarkan aset/modal yang dikelolanya, hingga akhir tahun 2013,
Badan
Kepegawaian
Daerah
Kota
Bandung
mengelola
aset/modal sebesar Rp.11.773.953.025,- yang terdiri dari aset lancar sebesar
Rp.115.944.725,-
dan
aset
tetap
sebesar
Rp.11.648.053.300,- serta aset lainnya sebesar Rp 9.955.000,-.
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM),
dilaksanakan
secara
bertahap
dan
ditetapkan
oleh
pemerintah. Untuk urusan kepegawaian sebagaimana telah ditentukan Peraturan
Daerah
Nomor
8
Tahun
2007
tentang
Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Bandung, sampai saat ini belum ada indikator urusan kepegawaian yang ditetapkan dalam bentuk SPM yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, BKD Kota Bandung dalam menentukan kinerjanya didasarkan pada tupoksi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung. Dalam
mengimplementasikan
perencanaan
strategis
Badan
Kepegawaian Daerah Tahun 2009-2013 guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Visi dan Misi Walikota-Wakil Walikota Bandung Tahun 2009-2013, maka sasaran prioritas bidang kepegawaian adalah
meningkatnya
berkualifikasi
sesuai
kuantitas kebutuhan
dan
kualitas
organisasi
aparatur dalam
yang rangka
pemenuhan jumlah pegawai dan pengisian jabatan terkait dengan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
28
BAB I Pendahuluan
penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk
melaksanakan
sasaran
prioritas
tersebut,
maka
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Daerah, ada beberapa kebijakan dalam urusan kepegawaian, yaitu kebijakan peningkatan pelayanan publik yang berbasis Good Governance dan Clean Goverment, kebijakan memperkuat akuntabilitas dan audit kinerja pemerintah daerah guna terselenggaranya sistem reward and punishment
yang
mendorong
akselerasi
penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah. Selama
periode
2009-2013,
BKD
Kota
Bandung
telah
menyelenggarakan beberapa program kegiatan guna menunjang pencapaian
visi
misi
BKD.
Capaian
kinerja
pelayanan
BKD
berdasarkan realisasi capaian indikator sasaran selama kurun waktu 2009-2013 dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 2.5 dimana pada indikator rasio jumlah aparat dengan jumlah penduduk dan pola insentif dan penggajian berdasarkan kinerja, target telah tercapai, sedangkan pada indikator tingkat pemenuhan jabatan fungsional, target belum tercapai. Hal ini disebabkan karena berkurangnya PNS fungsional tertentu karena pensiun, proses pensiun, pindah dan meninggal dunia serta formasi masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selanjutnya pada Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung dapat dilihat
bahwa pada tahun 2009, rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan kurang baik sedangkan pada tahun-tahun selanjutnya dapat dikatakan baik. Secara umum, efektifitas anggaran terhadap capaian misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung tahun 20092013 dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
29
BAB I Pendahuluan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
30
BAB I Pendahuluan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
31
BAB I Pendahuluan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
32
BAB I Pendahuluan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
33
BAB I Pendahuluan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
34
BAB I Pendahuluan
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang BKD dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola kepegawaian diantaranya:
TANTANGAN 1. Belum sepenuhnya diterapkan pengembangan sistem karier berdasarkan kinerja; 2. Belum terlaksananya sistem remunerasi pegawai berbasis kinerja dan disertai penerapan sistem rewards and punishment yang lebih tegas; 3. Pelaksanaan
kesejahteraan
PNSD
berdasarkan
ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku belum terlaksana secara optimal karena bergantung pada kemampuan keuangan daerah; 4. Proses seleksi, penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan;
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
35
BAB I Pendahuluan
5. Pengembangan kualitas CPNS yang berasal dari tenaga honorer yang kompetensinya kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi 6. Hingga saat ini Bidang Diklat belum terakreditasi, disebabkan karena belum memiliki fasilitas gedung diklat sehingga setiap melaksanakan kediklatan harus berkoordinasi dan melakukan kerjasama dengan lembaga diklat yang sudah terakreditasi; 7. Pengaplikasian sistem ISO untuk seluruh pelayanan administrasi kepegawaian yang ada di BKD.
PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BKD 1. Penerapan pengembangan sistem karier berdasarkan kinerja; 2. Peningkatan
koordinasi
dan
konsultasi dengan
pemerintah
pusat; 3. Penerapan sistem remunerasi pegawai berbasis kinerja dan disertai penerapan sistem rewards and punishment yang lebih tegas; 4. Intensifikasi artinya telaahan internal dalam penentuan porsi tunjangan kepada pegawai dan cara ekstensifikasi artinya peningkatan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD); 5. Penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan; 6. Perkembangan IPTEK yang pesat, dukungan ilmuwan dan peran serta masyarakat yang dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja BKD pada era globalisasi; 7. Berupaya memenuhi standar pengakreditasian, dalam hal ini adalah kepemilikan gedung diklat.
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
36
BAB I Pendahuluan
Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
Bila dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja 5 (lima) tahun, masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dan akan segera dicari solusinya, yaitu : 1. Moratorium penerimaan CPNS dari jalur umum, namun usulan SKPD menyatakan kekurangan pegawai 2. Hasil Analisis Jabatan belum optimal seperti uraian tugas jabatan dan SOP 3. Analisis Beban Kerja belum optimal 4. Belum optimalnya pengembangan karir pegawai sesuai dengan kompetensi jabatan 5. Penanganan masalah disiplin pada SKPD belum optimal 6. Penempatan alumni diklat belum optimal 7. Belum terlaksananya sistem remunerasi pegawai 8. Kesenjangan penghasilan (Disyanjak dan BPPT) 9. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan 10. Terbatasnya anggaran pengembangan pegawai (diklat, tugas belajar dan assessment) 11. Database kepegawaian belum akurat 12. Penyelesaian DP3 (penilaian kinerja) di SKPD terlambat, sehingga berpengaruh terhadap pelayanan administrasi kepegawaian
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
37
BAB I Pendahuluan
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
Visi Kota Bandung Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Bandung terpilih periode tahun 20132018 adalah Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Dengan 5 (lima) misi untuk mendukung pencapaian visi tersebut, yaitu : 1.
Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Dengan tujuan : a. Mewujudkan
penataan
ruang
kota
yang
terpadu
dan
berkelanjutan b. Menyediakan
infrastruktur,
permukiman
dan sanitasi
perkotaan yang nyaman, umur pakai panjang dan merata secara efektif dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi c. Mewujudkan sistem transportasi yang aman, nyaman, efisien, memadai, handal dan ramah d. Mewujudkan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
berkelanjutan dan Penanggulangan bencana yang handal 2.
Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. Dengan tujuan : a. Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan b. Terlaksananya Reformasi Birokrasi c. Meningkatkan Kesadaran masyarakat dan aparat terhadap hukum dan HAM
3.
Membangun
masyarakat
yang
mandiri,
berkualitas,
dan
berdaya saing Dengan tujuan :
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
38
BAB I Pendahuluan
a. Mewujudkan Pendidikan yang merata, unggul, terjangkau dan terbuka. b. Peningkatan
taraf
kesehatan
masyarakat
secara
berkelanjutan. c. Peningkatan kualitas Hidup Masyarakat d. Meningkatkan
pelestarian
seni
budaya
peran
pemuda
prestasi olah raga e. Mewujudkan Toleransi dan Pembinaan Umat Beragama 4.
Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Dengan tujuan : a.
Membangun perekonomian kota yang kokoh
b.
Membangun perekonomian kota yang maju
c.
Membangun perekonomian kota yang berkeadilan
Misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKD sebagai pengelola aparatur pemerintah Kota Bandung adalam misi ke-2 yaitu “Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani”.
3.3.
Telaahan
Renstra
Kementerian/Lembaga
dan
Renstra
Provinsi/Kota 3.3.1.Telaahan Renstra BKD dengan Renstra Badan Kepegawaian Negara Dalam perencanaan jangka menengah, BKN berkomitmen untuk membangun sistem manajemen PNS yang dituangkan dalam visi BKN 2010-2014, yaitu : “Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, Netral dan Sejahtera memiliki makna tersendiri. Istilah “profesional dimaksudkan untuk menunjukkan kriteria pegawai yang memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan persyaratan suatu jabatan, bekerja dengan dedikasi yang tinggi, berorientasi pada prestasi kerja. Netral, istilah “netral” dimaksudkan bahwa PNS bersikap netral terhadap seluruh kekuatan politik atau kekuatan tertentu lainnya Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
39
BAB I Pendahuluan
sehingga dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara adil dan merata, tidak membedakan suku, ras dan agama. Sejahtera,
yang
dimaksud
dengan
“sejahtera”
adalah
untuk
menunjukkan bahwa penghasilan PNS dapat memenuhi tingkat hidup
layak
bagi
diri
dan
keluarganya.
Kesejahteraan
PNS
diwujudkan dengan memperhitungkan beban kerja dan prestasi kerja/produktivitas
marjinal
serta
didukung
dengan
sistem
penghargaan yang adil dan rasional sehingga mampu menumbuhkan motivasi peningkatan kinerja dan terciptanya PNS yang bersih dari KKN. Rencana
Strategis
“Mengembangkan kepegawaian
yang
seluruh
guna
dilakukan
komponen
mendukung
oleh
BKN
sistem
terwujudnya
adalah
manajemen
profesionalisme,
netralitas dan kesejahteraan PNS”. Visi dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung adalah Terselenggaranya manajemen kepegawaian yang TERBAIK (Tertib, Benar, Akuntabel, Integritas dan Kreatif) dalam rangka mewujudkan SDM aparatur yang profesional dan sejahtera. Beberapa unsur yang terkandung dalam visi tersebut selaras dengan visi BKN yaitu mewujudkan SDM aparatur yang profesional dan sejahtera.
3.3.2.Telaahan
Renstra
BKD
dengan
Renstra
Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dalam
perencanaan
jangka
menengah,
Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki komitmen
yang
dituangkan
dalam
Visi
2010-2014
yaitu
“Terwujudnya Aparatur Negara yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel
dalam
pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi
menuju
Kepemerintahan yang baik.
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
40
BAB I Pendahuluan
Adapun aparatur negara yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel bermakna bahwa sosok aparatur negara baik secara individu, institusional maupun sistem, mempunyai kompetensi, kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara terampil, baik dan benar serta efektif dan efisien serta dilandasi dengan nilai-nilai etika, integritas, moral dan akuntabilitas untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat dalam pencapaian reformasi birokrasi. Sedangkan Good Governance mencerminkan cita-cita penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN. Dari hasil telaahan Visi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Visi BKD Kota Bandung telah sejalan dengan visi institusi pusat tersebut.
3.3.2.Telaahan Renstra BKD dengan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam perencanaan jangka menengah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen yang dituangkan dalam Visi 2013-2018 yaitu “Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Bermutu, Akuntabel, Inovatif Dan Kreatif (BAIK).” Dari hasil telaahan Visi BKD Provinsi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Visi BKD Kota Bandung telah sejalan dengan visi BKD Provinsi Jawa Barat.
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis
Dari hasil identifikasi permasalahan sebelumnya, inventarisasi dan
menetapkan
kepegawaian
di
skala
prioritas
lingkungan
permasalahan-permasalahan
Pemerintah
Kota
Bandung
dapat
dirumuskan menjadi isu-isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas
pokok
dan
fungsi
BKD
serta
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
berpengaruh
dalam
41
BAB I Pendahuluan
pengembangan kinerja pelayanan BKD Kota Bandung di masa yang akan datang, diantaranya : 1. Adanya PNS yang terlibat masalah hukum 2. Masih ada praktek gratifikasi dan birokratisasi dalam pelayanan publik 3. Tingkat
ketidakhadiran
masih
relatif
tinggi
dan
tingkat
pemenuhan jam kerja masih rendah 4. Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi 5. Anggapan pemerintah pusat kelebihan jumlah pegawai 6. Kinerja pengelola keuangan belum optimal 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 8. Kapasitas aparat kewilayahan (kuantitas dan kualitas)
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
42
BAB I Pendahuluan
Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 4.1 Visi dan Misi BKD
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung sebagai salah satu instansi dari Pemerintah Kota, dalam menetapkan visinya tentu harus
mengacu
kepada
visi
Kota
Bandung
dengan
tetap
memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kota Bandung Tahun 2013-2018 yaitu “Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera”. Memperhatikan visi tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan manajemen kepegawaian pada masa yang akan datang, maka Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah : “Terselenggaranya (Tertib,
Benar,
mewujudkan
manajemen
Akuntabel,
SDM
aparatur
kepegawaian
Integritas yang
dan
TERBAIK
Kreatif)
profesional,
untuk
amanah
dan
sejahtera”. Adapun maknanya adalah sebagai berikut : Tertib
: Melaksanakan tugas pelayanan dan atau penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai dengan prosedur serta memperhatikan kerapihan hasil kerja
Benar
: Senantiasa bersikap teliti dan cermat untuk menjamin kesesuaian hasil pekerjaan sesuai dengan norma dan standar yang telah ditetapkan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
43
BAB I Pendahuluan
Akuntabel
: Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya manusia aparatur dalam rangka pencapaian tujuan dan melaporkan pekerjaan secara periodik
Integritas
: Menjaga konsistensi dan keteguhan dalam berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak
Kreatif
: Memenuhi daya cipta atau memiliki kemampuan menciptakan
sesuatu
yang
bermanfaat
atau
meningkatkan manfaat Profesional : Memiliki wawasan yang luas, kreatif, inovatif, dan dapat
memandang
ke
masa
depan,
memiliki
kompetensi di bidangnya, memiliki daya saing secara jujur dan sportif serta menjunjung tinggi etika profesi Amanah
: Jujur dan terpercaya dalam melaksanakan tugas yang diembannya, memperlihatkan sikap, perilaku dan keteladanan serta menjadi komitmen untuk seluruh pegawai
Sejahtera
: Memiliki rasa aman, nyaman dan tentram baik secara lahir/materi maupun batin/jiwa
Guna mendukung pencapaian visi tersebut di atas ditetapkan misi yaitu: (1)
Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur
(2)
Peningkatan
pelayanan
administrasi
kepegawaian
yang
transparan dan akuntabel. (3)
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, aset dan kinerja yang optimal
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
44
BAB I Pendahuluan
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD
Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran BKD sebagai berikut : Misi Pertama : Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Dari misi tersebut dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang meliputi : Tujuan : Tersedianya
Aparatur
Sipil
Negara
yang
memenuhi
standar
kompetensi Sasaran: 1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur Dengan indikator :
Prosentase PNS yang telah memenuhi target SKP
2. Penempatan dalam jabatan sesuai dengan standar kompetensi Dengan indikator :
Prosentase jabatan yang diisi oleh PNS yang telah memenuhi kompetensi
3. Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan PNS Dengan indikator :
Prosentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS
Misi Kedua : Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel Dari misi tersebut dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang meliputi : Tujuan : Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian Sasaran: 1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
45
BAB I Pendahuluan
Dengan indikator :
Tingkat kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian (aspek syarat dan prosedur)
2. Terwujudnya akurasi data kepegawaian Dengan indikator :
Prosentase SKPD yang sudah online data kepegawaian
Tingkat akurasi data kepegawaian
Misi Ketiga : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, aset dan kinerja SKPD yang optimal Dari misi tersebut dapat dirumuskan tujuan dan sasaran yang meliputi : Tujuan : Tersedianya laporan keuangan dan aset yang handal serta kinerja yang optimal Sasaran: 1. Terwujudnya Pelaksanaan kinerja yang optimal Dengan indikator :
Nilai Evaluasi AKIP
2. Peningkatan kualitas laporan keuangan dan asset Dengan indikator :
Persentase
Temuan
Pengelolaan
Anggaran
SKPD
oleh
BPK/inspektorat yang ditindaklanjuti Dengan indikator :
Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah SKPD
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
46
BAB I Pendahuluan
4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran BKD, ditetapkan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2018 Misi-1 : Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Strategi : 1. Konsistensi penerapan Reward & Punishment 2. Pengembangan Assessment Centre & e-Learning 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas diklat 4. Koordinasi
dengan
Bagian
ORPAD
untuk
mengoptimalkan
penyusunan ANJAB
Kebijakan : Konsistensi penerapan standar kompetensi dalam penempatan pegawai
Misi-2 : Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel Strategi : 1. Pemanfaatan IT dan pelayanan administrasi pegawai 3. Perubahan mindset petugas pelayanan 4. Peningkatan sarana dan prasarana 5. Penguatan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelayanan administrasi (Sekretariat Negara, Kementerian PAN & RB, BKN dan BKD Provinsi Jawa Barat)
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
47
BAB I Pendahuluan
Kebijakan : Konsistensi pelaksanaan SOP administrasi kepegawaian Misi-3 : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, aset dan kinerja SKPD yang optimal Strategi : 1. Sinkronisasi pengelolaan keuangan dan aset dengan SIMDA Keuangan dan SIMDA Barang 2. Sinergitas
pelaporan
kinerja
dengan
peraturan
perundang-
undangan
Kebijakan : Konsistensi pengelolaan keuangan, aset dan kinerja SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
48
BAB I Pendahuluan
Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi BKD, perlu dilakukan
kebijakan
operasional
dalam
bentuk
program
dan
kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan konsep manajemen kepegawaian dalam periode 2013-2018. Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada Tabel 5.1.
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
49
BAB I Pendahuluan
Bab VI Indikator Kinerja BKD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Sebagaimana
diuraikan
pada
bab-bab
sebelumnya
bahwa
renstra BKD Kota Bandung tahun 2013-2018 merupakan salah satu pendukung RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, karena BKD merupakan salah satu SKPD yang mengelola aparatur sehingga ada keterkaitan dengan Misi-2 yakni
Menghadirkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Efektif, Bersih dan Melayani. Keterkaitan misi terdapat pada : -
Tujuan : Terwujudnya reformasi birokrasi
-
Sasaran : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
-
Indikator kinerja : Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD serta
Visi dan Misi BKD Kota Bandung, BKD telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh
BKD
Kota Bandung
dalam lima tahun
(2013-2018) mendatang dengan mengoptimalkan semua sumberdaya yang ada, seperti tertuang dalam tabel 6.1 tentang Indikator Kinerja BKD Kota Bandung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
50
BAB I Pendahuluan
Bab VII
Penutup Sejalan dengan visi BKD 2013-2018 yaitu : “Terselenggaranya manajemen kepegawaian TERBAIK (Tertib, Benar, Akuntabel, Integritas dan Kreatif) dalam rangka mewujudkan SDM aparatur yang profesional dan sejahtera” serta misi : (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur (2) Peningkatan
pelayanan
administrasi
kepegawaian
yang
transparan dan akuntabel. (3) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, aset dan kinerja SKPD yang optimal BKD telah menetapkan isu-isu strategis yang diangkat dari hasil evaluasi kinerja pelayanan BKD selama periode Renstra sebelumnya yang kemudian menjadi prioritas dalam pengembangan kinerja pelayanan BKD di masa yang akan datang. Namun demikian, kesuksesan dari pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik itu pemerintah pusat, daerah serta SKPD-SKPD lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang turut andil besar dalam memberikan saran dan masukan demi perbaikan kinerja. Keberhasilan pencapaian Renstra ini akan dilakukan secara bertahap melalui upaya yang sungguh-sungguh dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas untuk mewujudkan peningkatan kinerja BKD di saat ini dan di masa yang akan datang menuju Bandung Juara.
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
51
BAB I Pendahuluan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
52