BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan 2016-2021 adalah dokumen perencanaan Dinas yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016-2021, serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Daerah. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggara Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan. Sesuai rumusan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, telah ditetapkan Program-program Pembangunan Daerah. Dari Program-program yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD 2016-2021 Kabupaten Lamongan dimaksud terdapat 1 (satu) program yang merupakan bagian penugasan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan yaitu Program Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Program tersebut
secara lebih lanjut dijabarkan dalam dokumen Renstra Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan 2016-2021 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta indikasi alokasi pendanaannya sampai 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis di susun sesuai dengan proyeksi kebutuhan masyarakat dan kelembagaan dengan pengacu pada Pola Dasar dan Program Pembangunan Daerah serta menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016-2021. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
Berdasarkan Visi Kabupaten Lamongan yaitu : “TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING” dan Misi Kabupaten Lamongan, yaitu : Misi 1
: Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan dan kesehatan.
Tujuan
: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang.
Misi 2
: Mengembangkan pereknomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah.
Tujuan
: Memantapkan Perekonomian Kabupaten Lamongan menjadi lebih mandiri
dan
berdaya
saing,
dengan
menggali
dan
mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan wisata. Misi 3
: Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.
Tujuan
: Memantapkan
persediaan
Infrastruktur
dasar
berupa
jalan,
jembatan, perhubungan, pemukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhanya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan pembangunan
dengan
tetap
berkelanjutan
memperhatikan melalui
prinsip-prinsip
peningkatan
kualitas
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Misi 4
: Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.
Tujuan
: meningkatkan tata cara kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut
dilaksanakan
pelaksanaan,
mulai
pengendalian,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
dari
proses
pengawasan
perencanaan, dan
evaluasi
penyelenggaraan
pemerintahan
dengan
mengedepankan
kepentingan dan aspirasi masyarakat. Misi 5
: Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal.
Tujuan
: Memantapkan
kehidupan
masyarakat
melalui
pemenuhan
kebutuhan dasar pangan, sandang dan papan dengan didukung kondisi stabilitas politik dan pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan budaya. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 dilandasi dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286). 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421). 3. Undang-undang
Nomor
23
Tahun
2006
tentang
Administrasi
Kependudukan. 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725). 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara nomor 5587) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578). 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2007
tentang
Administrasi
Kependudukan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-undang
Nomor
23
Tahun
2006
tentang
Administrasi Kependudukan. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815). 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817). 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi. 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833). 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahum 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. 19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi. 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur tahun 2005-2025. 21. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39) 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
Pelaskanaan Musywarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031. 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan tahun 2005-2025. 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021. 26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : ...... Keberadaan BAPPEDA (SEBELUM PD BARU)
1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Strategis (Renstra) merupakan rangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Dinas dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan demikian Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah yang ada di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lamongan selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2016 - 2021. Tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah : 1. Merumuskan visi dan misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Lamongan; 2. Mengarahkan strategi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat; 3. Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan kewenangan
Dinas
sesuai Tugas Pokok dan Fungsi serta
Kependudukan
Dan
Pencatatan
Sipil
Kabupaten
Lamongan; 4. Sebagai tolak ukur evaluasi kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
1.4 Sistimatika Penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan terdiri dari tujuh bab dan beberapa lampiran. Lampiran Renstra SKPD memuat Daftar Program Rencana Stratejik, Rumusan kinerja dan penganggaran indikatif setiap program. Renstra
disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I
: Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum yang mendasari adanya Renstra SKPD, maksud dan tujuan serta sistimatika penulisan.
BAB II
: Gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat
Daerah
dalam
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber
daya
yang
dimiliki
penyelenggaraan
tugas
capaian-capaian
penting
dan yang
Perangkat
Daerah
fungsinya,
mengemukakan
telah
dihasilkan
dalam
melalui
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah; BAB III
: Isu-Isu Strategis berisi tentang identifikasi permasalahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Penentuan Isu-Isu Strategis.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
BAB IV
: Terdiri atas tujuan, dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah; strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan. Tujuan merupakan penjabaran visi Bupati Lamongan yang lebih spesifik dan terukur. Rencana sasaran yang hendak dicapai, dan Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program, yang terakhir pada BAB IV adalah mengenai Kebijakan yaitu Arah yang diambil oleh Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan.
BAB V
: Berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif
BAB VI
: Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII
: Penutup.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DinasKependudukandan PencatatanSipilKabupatenLamongan a. Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
yang dibentuk
berdasarkan Peraturan DaerahKabupaten
Lamongan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26 tahun 2008 tentang kedudukan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Lamongan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang kependudukan dan pencatatan sipil 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kependudukan, pencatatan sipil, pendataan dan penyuluhan; b. Perencanaan teknis program kerja bidang kependudukan, pencatatan sipil, pendataan dan penyuluhan; c. Pembinaan teknis program kerja bidang kependudukan, pencatatansipil, pendataan dan penyuluhan; d. Pengendalian
penyelenggaraan
kegiatan
bidang
kependudukan,
pencatatan sipil, pendataan dan penyuluhan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. a. SusunanOrganisasi Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat 1) Sub Bagian Umum; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Program c. Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
1) Seksi Administrasi Kependudukan; 2) Seksi Pembinaan dan Identifikasi Penduduk; 3) Seksi Pemeliharaan data penduduk. d. Bidang Catatan Sipil 1) Seksi Kelahiran dan Kematian; 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian; 3) Seksi Pengakuan dan PengesahanAnak. e. Bidang Pendataan dan Penyuluhan 1) Seksi PerubahanPencatatan; 2) Seksi Penyuluhan; 3) Seksi Penyimpanan dan Pengolahan Data.
b. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Lamongan sebagai berikut : KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB.BAG. UMUM
SUB.BAG. KEUANGAN
BID. KEPENDUDUKAN
BID. CATATAN SIPIL
BID. PENDATAAN & PENYULUHAN
SIE. ADM. KEPNDUDUKAN
SIE. KELAHIRAN DAN KEMATIAN
SIE. PERUBAHAN PENCATATAN
SIE. PEM & IDENT. PENDUDUK
SIE. PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
SIE. PENYULUHAN
SIE. PEM. DATA PENDUDUK
SIE. PENG. DAN PENGESAHAN ANAK
SIE. PENY. & PENGOLAHAN DATA UPTD
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
SUB.BAG. PROGRAM
2.2 SumberDaya Dinas Kependudukan dan PencatatanSipilKabupaten Lamongan 2.2.1SusunanKepegawaian Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya setiap Perangkat Daerah perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat / golongannya. Kondisi SDM / kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan Tahun 2016 secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut : Tabel 2.1 Tabel Susunan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan 2016 NO
JABATAN STRUKTURAL
JML
1 1.
2 KepalaDinas
3 1
2.
Sekretaris
1
3.
KepalaBidang
4.
5.
6.
PANGKAT/ GOL. RUANG
JML
PENDIDIKAN FORMAL
JUMLAH
KET. 8
5 1
6 S.2
7 1
1
S.1
1
3
4 PembinaUtama Muda ( IV / c) Pembina Tk I ( IV/b) Pembina (IV/a)
3
S.2
3
Sub Bag
3
PenataTk.I (III/d)
3
S2 S1
1 2
KepalaSeksi
9
Pembina (IV/a)
1
S-2
1
PenataTk.I (III/d)
7
Penata (III/c) Penata Tk. I (III/d)
1 1
S-2 S-1 S-2 S-2
2 5 1 1
Penata (III/c)
1
S-1
1
Penata Muda Tk.I (III/b)
9
S-1 SLTA
5 4
Penata Muda (III/a)
3
S-1
3
Pengatur Tk.1 (II/d)
1
SMA
1
Pengatur (II/c)
1
SMA
1
Pengatur Muda Tk. I (II/b)
1
SMA
1
Caraka (I/c)
2
SMP
2
TKK Jumlah Total
4 40
S-1 Jumlah Total
4 40
Staf
Jumlah Total
23
40
2.2.2 Anggaran Sementara yang terkait dengan modal atau pembiayaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, berdasarkan perincian pembiayaan yang terdapat pada Anggaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015, secara singkat tersaji dalam tabel berikut : Tabel 2.2 Angaran dan Realisasi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan Tahun 2011 – 2015 Belanja Daerah BelanjaTidakL angsung BelanjaPegaw ai BelanjaLangs ung BelanjaPegaw ai BelanjaBara ngdanJasa Belanja Modal Total Belanja
2011 (Rp. juta) 2012 (Rp.juta) Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 2.027.509.250 1.982.875.8612.245.063.350 2.170.904.345
2013 (Rp.juta) 2014 (Rp.juta) Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 2.196.807.350 2.149.851.582 2.336.372.950 2.188.749.289
2015 (Rp.juta) Anggaran Realisasi 2.270.070,000 2.237.752.729
2.027.509.250 1.982.875.8612.245.063.350 2.170.904.345
2.196.807.350
2.149.851.582 2.336.372.950
2.188.749.289
2.270.070,000 2.237.752.729
3.785.360.000 3.702.715.7083.189.760.500 3.103.179.647
2.696.501.000
2.539.957.431 3.223.444.250
3.127.013.014
3.034.512.500 2.958.869.607
90.744.000
88.909.625 731.213.000 726.629.250
544.365.000
2.470.601.000 2.395.407.3832.071.537.500 1.992.865.600
1.704.396.000
1.224.015.000 1.218.398.700 387.010.000 383.684.500
447.740.000
5.685.591.569 5.685.591.5695.434.823.850 5.274.083.992
4.893.308.350
529.297.850
526.708.000
520.146.000
1.616.838.081 1.739.318.250
519.864.000
1.657.902.014
1.212.558.500 1.160.009.107
957.418.000
948.965.000
1.302.090.000 1.285.099.500
4.689.809.013 5.559.817.200
5.315.762.303
5.304.582.500 5.196.622.336
393.821.500
2.2.3 Aset, SaranadanPrasarana Sumberdaya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan adalah tersedianya asset berupa sarana dan prasarana penunjang. Secara umum
kondisi
PencatatanSipil
sarana
dan
Kabupaten
prasarana
Lamongan
Dinas
telah
Kependudukan
tercukupi,
namun
dan untuk
mendukung dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan tentunya tetap dibutuhkan adanya penyesuaian - penyesuaian. Sampai dengan Tahun 2016 asset berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : Tabel 2.3 Tabel Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan Tahun 2016
NO 1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12.
URAIAN 2
Bangunan Kantor Roda 4 (empat) RodaDua Komputer PC Komputer Notebook Printer AC/ AlatPendingin MejaKerja Kursi Eselon I KursiEselon III KursiEselon IV
513.761.000
JUMLAH
KET.
3
4
1 Unit 5 Unit 10 Unit 30 Unit 5 Unit 10 Unit 10 Unit 42 buah 1 Buah 4 Buah 4 Buah
Baik 4 Baik, 1 Kurang Baik 7 Baik, 3 Tidak Baik Baik Baik 7Baik, 3 Tidak Baik Baik 30 Baik, 12 Kurang Baik Baik Baik Baik
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
13. 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Almari MejaKomputer Meja Tamu Televisi Brankas MesinAbsensi Faximile Telfon Tabung PMK Kamera
5 Buah 19 Buah 2 Buah 6 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 4 Unit 4 Unit
Baik 10 Baik, 9 Kurang Baik 1 Baik. 1 Kurang Baik Baik TidakBaik Baik Baik KurangBaik Baik Baik
Sumber Data :Kartu Inventaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan yaitu menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam melaksanakan pelayanan Dokumen Kependudukan dan Akta- akta catatan sipil, dilaksanakan dengan program SIAK online. Dengan Program SIAK ofline membutuhkan data yang lengkap, maka sebelum melaksanakan pelayanan Dokumen Kependudukan harus diketahui terlebih dahulu bahwa data penduduk atau keluarga yang akan dilayani sudah ada pada data base / Server, dan jika belum ada maka harus dilaksanakan entry data terlebih dahulu, setelah itu baru kegiatan pelayanan dapat dilaksanakan. Dalam memberikan pelayanan tersebut tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi dandalam pelayanan tersebut harus ada verifikasi dan validasi data, baru dikeluarkan dokumen yang diminta. Sistem, Prosedur dan mekanisme dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Standar Operational Prosedure (SOP) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lamongan agar Dokumen Kependudukan yang dihasilkan tertib, akurat dan dinamis. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, meliputi : 1. DokumenKependudukan, meliputi a. Biodata Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
b. Kartu Keluarga (KK) c. Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) d. Surat Keterangan Kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil 2. Surat KeteranganKependudukan, meliputi a. Surat Keterangan Pindah b. Surat Keterangan Pindah Datang c. Surat Keterangan Kelahiran d. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan e. Surat Keterangan Pebatalan Perceraian f. Surat Keterangan Kematian g. Surat Keterangan Pengangkatan Anak h. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia i.
Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
j.
Surat Keterangan Pencatatan Sipil Pelayanan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut
dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan. Adapun capaian kinerja Tahun 2015, sebagai berikut :
Tabel 2.4 Tabel Capaian KinerjaTahun 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKab. Lamongan INDIKATOR SASARAN 1 % Penduduk yang ber KTP dan ber Akta
TARGET
REALISASI
CAPAIAN (%)
2
3
4
5
Jumlah Penduduk Ber KTP
83,00 %
FORMULA INDIKATOR
894.196
JumlahPenduduk Wajib KTP Jumlah Penduduk ber Akta Kelahiran
87,17 % 1.025.854
918.338 64,00 %
68,42 % 1.342.226
Jumlah Penduduk
Realisasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Tahun 2015
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
Tabel 2.5 Tabel Realisasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan SipilTahun 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan NO JENIS PELAYANAN JUMLAH PELAYANAN 1 1.
2.
2 Administrasi Kependudukan - Kartu Keluarga - Kartu Tanda Penduduk PencatatanSipil - Akta Kelahiran - Akta Perkawinan - Akta Perceraian - Akta Kematian - Akta Pengakuan/ PengesahanAnak - Akta Pengangkatan Anak ( Adopsi )
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
3 87.901 39.950 18.081 16 1 101 36 17
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan Untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam jangka waktu lima tahun ke depan, terdapat sejumlah potensi, baik internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.Strategi pencapaian sasaran dapat dirumuskan melalui pemetaan kondisi lingkungan yang meliputi lingkungan internal yaitu kekuatan dan kelemahan serta lingkungan eksternal yaitu peluang dan tantangan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal dan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor kunci keberhasilan. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis digunakan untuk mengevaluasi
kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang
(opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek.Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats).
Proses
ini
melibatkan
penentuan
tujuan
yang
spesifik
dan
mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak mendukung dalam mencapai tujuan tersebut.Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilih berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan ( strengths ) mampu mengambil keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada , bagaimana cara mengatasi kelemahan ( weaknesses ) yang mencegah keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi ancaman (threats) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan ( weaknesses ) yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
Analisis Lingkungan faktor
Internal dan faktor Eksternal
Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan yang ada sebagai dasar pertimbangan rencana strategis. Khususnya dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan dapat diidentifikasikan sebagaiberikut : I. Faktor-faktor Internal, meliputi Kekuatan ( Strengths ) dan Kelemahan ( Weaknesses ) yang dimiliki adalah : a.
Kekuatan ( Strengths ) 1. Tersedianya Ketentuan Peraturan Perundangan
di bidang
Kependudkan dan Pencatatan Sipil (UU, PP, dan Perpres) 2. Tersedianya
Peraturan
Penyelenggaraan
administrasi
kependudukan (Perda/Perwal). 3. Adanya dukungan atau komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh karyawan dalam memberikan pelayanan prima . 4. Tersedianya SDM di bidang Teknologi Informasi . 5. Terlaksananya
pelayanan
administrasi
kependudukan
dan
pencatatan sipil sesuai dengan Standar Pelayanan, sehingga prosesnya terukur dan tepat waktu. b.
Kelemahan ( Weaknesses ) 1. Belum memadainya perangkat Teknologi Informasi dan
sarana
prasarana pendukung pelayanan 2. Belum
optimalnya
penyebaran
informasi
administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil. 3. Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas SDM Pelayanan 4. Belum memadainya sistem teknologi informasi 5. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan Standar Pelayanan, sehingga prosesnya terukur dan tepat waktu. II.
Faktor-faktor Eksternal, meliputi Peluang ( Opportunities ) dan ancaman (threats) . a. Peluang ( Opportunities ) 1. Keinginan yang kuat dari berbagai pihak untuk mendukung terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang prima.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
2. Tingginya tingkat mobilitas penduduk. 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. b. Ancaman (threats) . 1. Belum optimalnya kepedulian masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 2. Adanya pemahaman masyarakat tentang sulitnya pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 3. Adanya potensi tindak kejahatan penyalahgunaan hak akses database kependudukan dan manipulasi data dan dokumen kependudukan . Berdasarkan pemetaan interaksi di atas, dirumuskan strategi yang muncul sebagai hasil atau akibat adanya interaksi antar faktor tersebut. Dari masingmasing kelompok strategis alternatif tersebut, dipilih issue strategis yang memiliki hubungan dan keterkaitan yang tinggi untuk segera ditangani ataupun diselesaikan serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi untuk dilaksanakan. Sedangkan strategis yang dipakai adalah dengan menggunakan pendekatan Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats), maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut : 1. Strategi Strength – Opportunities ( dayagunakan kekuatan, manfaatkan peluang ) , yaitu : a. Mendayagunakan SDM untuk mewujudkan Komitmen pimpinan dan seluruh karyawan untuk memenuhi tuntutan tingginya mobilitas penduduk b. Mendayagunakanperaturanperundang-undangandan
memanfaatkan
keinginan kuat masyarakat untuk mewujudkan pelayanan prima. c.
Memberikan kemudahan layanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Strategi Strength – Threats ( Dayagunakan Kekuatan, Hindari Ancaman ) yaitu: a. Mendayagunakan SDM Teknologi Informasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui media Teknologi Informasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
b. Memberikan pemahaman terhadap pentingnya kepemilikan dokumen serta kemudahan dalam menerbitkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan biaya yang murah dan gratis. c.
Memberikan keamanan (proteksi) terhadap penggunaan data (access data).
3. Strategi Weakness – Opportunities ( Atasi kelemahan, manfaatkan peluang ) yaitu : a. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan tuntutan. kebutuhan tingginya tingkat mobilitas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil b. Mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap kebutuhan informasi dan pelayanan yang lebih baik. c.
Melaksanakan
sosialisasi
secara
berkesinambungan
terhadap
ketentuan / perubahan ketentuan dan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan pencatatan sipil . 4. Strategi Weakness – Threats ( Meminimalkan kelemahan, hindari ancaman ) yaitu : a. Memaksimalkan pemanfaatan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dengan meningkatkan kualitas SDM Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil b. Memberikan kemudahan akses informasi dan kemudahan dalam proses penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. c.
Mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai tuntutan kebutuhan pelayanan dan memberikan perlindungan terhadap penggunaan data (access data).
d. Melaksanakan sosialisasi tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terhadap sangsi administratif maupun pidana.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati Lamongan Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada Pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan Visi dan Misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan Visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, adalah :
“TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING” Pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan stakeholder’sdalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif. Secara filosofis Visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu : 1. Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang lebih Sejahtera dan Berdaya Saing. 2. Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan. 3. Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan terkecukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lamongan. 4. Lebih Berdaya Saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam persaingan ditingkat Global. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021, “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” ditempuh melalui lima misi sebagai berikut. Misi 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang. Misi 2. Mengembangkan
perekonomian
yang
berdaya
saing
dengan
mengoptimalkan potensi daerah, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Lamongan menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata. Misi 3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Misi 4.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) danpelayanan publik yang profesional.Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan
dan
evaluasipenyelenggaraan
pemerintahan
dengan
mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Misi 5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang dan papandengan didukung kondisi stabiltas politik dan pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan budaya. Mengacu pada Visi Pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021, serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan merumuskan Visi yaitu :
”Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dengan Pelayanan Prima ” Secara filosofis Visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu : 1. Terwujudnya adalah suatu upaya dan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Lamongan. 2. Tertib yaitu dalam melaksanakan kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu menjalankan tahapan atau prosedur yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian pendataan dan ketertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan sistim informasi administrasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
kependudukan (SIAK) serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainya. 4. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam regristasi pencatatan sipil pada instansi pelaksana. 5. Pelayanan Prima ( exelent service ) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan
yang
sesuai
dengan
harapan
dan
kepuasan
pelanggan/masyarakat. Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka Misi Pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. 2. Mengembangkan
perekonomian
yang
berdaya
saing
dengan
mengoptimalkan potensi daerah. 3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan. 4. Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik. 5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal. Dengan mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut diatas, maka penjabaran lebih lanjut untuk menyusun Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dalam rangka menunjang Visi, Misi tersebut adalah melalui :
MISI
4 Mewujudkan
reformasi
bagi
pemenuhan
pelayanan publik Tujuan 2 Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat 3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Disnakertransduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
Provinsi Jawa TImur Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri adalah : Visi :
Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik,pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yangpartisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadahNegara Kesatuan Republik Indonesia
Misi :
1. Memperkuat keutuhan NKRI serta memantapkan sistem politik dalam negeri yangdemokratis; 2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum; 3. Memantapkan
efektivitas
dan
efisiensi
penyelenggaraan
pemerintahan yangdesentralistik; 4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan,serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan; 5. Memperkuat
otonomi
desa
dan
meningkatkan
keberdayaan
masyarakat dalam aspekekonomi, sosial dan budaya; serta 6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
Adapun sasaran jangka menengah untuk urusan kependudukan dan pencatatan sipiladalah: 1. Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumenkependudukan 2. Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk 3. Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan 4. Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan 5. Terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan 6. Meningkatnya
peran
serta
masyarakat
dalam
administrasi
kependudukan.
Sementara Visi dan Misi Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
adalah : Visi:
Tertib administrasi kependudukan dengan pelayanan prima menuju penduduk berkualitas tahun 2015
Misi:
1. Memperkuat keutuhan NKRI serta memantapkan sistem politik dalam negeri yangdemokratis; 2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum; 3. Memantapkan
efektivitas
dan
efisiensi
penyelenggaraan
pemerintahan yangdesentralistik; 4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antarkawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secaraberkelanjutan; 5. Memperkuat
otonomi
desa
dan
meningkatkan
keberdayaan
masyarakat dalamaspek ekonomi, sosial dan budaya; serta 6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktorpendorong dari pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yangmempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah RenstraKementerian Dalam Negeri adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini.
Table 3.1
No 1
Tabel Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangananya Sasaran Jangka Sebagai Faktor Menengah Permasalahan Kementerian Pelayanan Penghambat Pendorong Dalam Negeri 2 3 4 5
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
1
2
3
Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan Terwujudnya pemberian NIK pada setiap Penduduk
Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan
4
Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan
5
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan
Tingginya Mobilitas Penduduk di Kabupaten Lamongan
Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penggunaan TI dalam Pendaftaran dan Pencatatan Sipil
Belum semua penduduk mengetahui tentang NIK yang telah diberikan
Masih terdapat masyarakat yang belu melaksanakan penggantian dokumen kependudukan dengan basis NIK Nasional Belum adanya penyesuaian konfigurasi struktur data yang mengakomodasi dalam 1 aplikasi Belum tersedianya perangkat hukum tentang pemberian NIK Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi SIAK dalam seluruh Pelayanan
Telah diberikanya surat pemberitahuan tentang penerbitan NIK kepada seluruh penduduk
Belum terintegrasinya aplikasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
Keterbatasan Frekuensi sosialisasi regulasi kependudukan tingkat nasional dan di daerah Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan
Belum tersedianya perangkat hukum tentang pemberian NIK Kurang pedulinya sebagian masyarakat tentang regulasi
Belum profesionalnya petugas dalam pemberian pelayanan Sosialisasi yang dilakukan kurang tepat sasaran Belum tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai Belum tersedianya sarana informasi pelayanan melalui website
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
Penggunaan TI dalam Pendaftaran dan Pencatatan Sipil
Tersedianya jaringan komunikasi transaksi data Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Tingginya Kebutuhan stake holder terhadap koneksitas NIK Telah terbitnya Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terlaksananya pendekatan pelayanan sampai tingkat kecamatan Tersedianya sarana informasi pelayanan melalui website
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan, ke depan Kabupaten Lamongan berupaya mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada sektor pertanian, industri dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan melindungi masyarakat dari bencana alam. Sedangkan fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan adalah: 1.
Sebagai mantra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2.
Sebagai penyelaras antara kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, dan daerah;
3.
Sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah;
4.
Sebagai acuan bagi instansi pemerintah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang di kabupaten. Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan,
maka kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi: 1.
Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah utara sebagai penunjang kegiatan industri dan pariwisata;
2.
Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah selatan sebagai penunjang kegiatan agropolitan;
3.
Pengembangan transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan serta integrasi antar kegiatan wilayah;
4.
Pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan pertanian, industri dan pariwisata;
5.
Pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan sumberdaya alam dan buatan; dan
6.
Pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem keberlanjutan dalam jangka panjang;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
7.
Pengembangan kegiatan pendukung Kawasan Brondong sebagai
kegiatan
pelabuhan,
perindustrian
dan
Paciran
pariwisata,
pengembangan Kawasan Babat sebagai kegiatan perdagangan skala regional dan Kawasan Ngimbang sebagai pengembangan kegiatan agroindustri; 8.
Pengembangan
kawasan
pesisir
dengan
mempertahankan
dan
memperbaiki ekosistem pesisir, serta optimalisasi pengembangan kawasan pantai utara Jawa Timur.
3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategi Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi :
meningkatkan
risiko
perubahan
iklim,
meningkatkan
kerusakan,
kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah
tergolong
terancamnya
kritis,
meningkatkan
keberlanjutan
jumlah
penghidupan
penduduk
(livelihood
miskin
atau
sustainability
)
sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (framework of thinking ) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (mainstreaming) prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan. KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari
alternatif-alternatif
yang
terbaik
dalam
menghadapi
setiap
permasalahan yang ada.
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Dalam upaya mewujudkan Misi Kabupaten Lamongan yakni Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik maka pengendalian kependudukan di Kabupaten Lamongan harus dilakukan secara sistematis dengan pola tepat dan memperhatikan aspek struktur, jumlah, kualitas serta distribusi
penduduk.
Dinamika
kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
di
Kabupaten
Lamongan
diakibatkan oleh faktor alami dan mobilitas penduduk dan urbanisasi. Untuk mewujudkan
pengendalian
kependudukan
dilakukan
melalui
penguatan
kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana serta peningkatan sistem informasi, penegakan hukum dalam menurunkan pertumbuhan alami dan urbanisasi. Dalam pelaksanaannya diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan penekanan pada kerjasama antara daerah dan peningkatan kualitas administrasi kependudukan. Untuk mewujudkan hal tersebut ditetapkan isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipiladalah melaluiPengelolaan Kependudukan yang berkualitas. 1. Mensinergikan pelaksanaan Administrasi Kependudukan ; Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bahwa proses penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan melalui beberapa tahap yaitu sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 yaitu penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya. Sehubungan
dengan
hal
tersebut
semua
proses
pelaporan
kependudukan dimulai dari tingkat kelurahan dengan melakukan proses pencatatan dalam buku register Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor. 19Tahun 2010 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diteruskan kepada Kecamatan dan diterbitkan dokumen kependudukan di Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Pelaksanaan Administrasi Kependudukan yang dimulai dari Kelurahan dilakukan melalui aplikasi Sistem Administrasi Kependudukan dengan Sistem Pengetikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada semua permohonan Administrasi Kependudukan yang diajukan masyarakat, sehingga dengan sistem ini data /biodata dari yang bersangkutan akan muncul sesuai dengan Administrasi Kependudukan yang dilaporkan. Sinergi pelaksanaan administrasi kependudukan juga akan dilakukan melalui petugas registrasi yang ada di Kecamatan yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Bupati untuk mempercepat pelayanan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
di Kelurahan, disamping itu untuk percepatan pelayanan pencatatan sipil akan dilakukan di Kabupaten Lamongan. Berdasarkan
gambaran
pelayanan
Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga, dan identifikasi masalah tersebut diatas, di bawah ini adalah identifikasi isu-isu strategis :
Dalam rangka integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga tercapai akurasi database, regulasi Pemerintah di Bidang penyelenggaraan adminduk (Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006, PP Nomor 37 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 serta PP Nomor 41 Tahun 2007) harus dilaksanakan secara keseluruhan, berkesinambungan dan terus –menerus, antara lain melalui : a. Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolahan/pemanfaatan data dan informasi) melalui sistem/online. b. Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatn sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) melalui system online. c. Penyediaan database penduduk yang lengkap, akurat dan up to date. d. Penyediaan SDM secara kuantitas (seleksi atas pegawai pindahan, penempatan pegawai sesuai luas wilayah/banyaknya pelayanan) dan kualitas (peningkatan pengetahuan/bimtek, penyegaran atau rotasi, penempatan dengan kualitas SDM yang merata di setiap bidang)
Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi.
Pelayanan Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, cepat, transparan dan dekat dengan masyarakat
Pengawasan
dan
pengendalian
penegakan
peraturan
administrasi
kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Kajian penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi Dinas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, wajib disiapkan : Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Identifikasi isu-isu strategis DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, dilihat dari sudut pandang faktor – factor internal dan eksternal organisasi, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya. Faktor internal organisasi meliputi unsur-unsur sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, organisasi dan manajemen, serta perangakat hokum/peraturan perundang – undangan. Sedangkan faktor eksternal organisasi meliputi unsur-unsur ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lingkungan.
2. Validasi database kependudukan; Proses validasi database kependudukan dilakukan berdasarkan data kependudukan yang telah dibersihkan oleh Kementrian Dalam Negeri dan disampaikan ke daerah setiap semester yang bersangkutan. Validasi database kependudukan dilakukan secara terus menerus melalui proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil agar proses layanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dapat berjalan lancar, valid dan tepat waktu. Validasi data kependudukan penting dilakukan dalam rangka pelaksananan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil meliputi ; Pelayanan Pendaftaran Penduduk
:
1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK); 2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Pelaporan Pendaftaran Perpindahan Penduduk dan Pelaporan Pindah Datang Penduduk; 4. Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing dalam Wilayah NKRI; 5. Pendaftaran WNI Pindah Keluar Antar Kota/Kab/Provinsi; 6. Pendaftaran Penduduk Pindah ke Luar Negeri; 7. Pendaftaran Penduduk Rentan (Orang Terlantar); 8. Pendaftaran Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) untuk Orang Asing; 9. Pendaftaran Orang Asing Datang dari Luar Negeri : a. Orang Asing Ijin Tinggal Terbatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
b. Orang Asing Tinggal Tetap; 10. Pendaftaran Penduduk Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas Berubah Status menjadi Ijin Tinggal Tetap; 11. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia : a. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan bagi WNI ; b. Pencatatan Perubahan Peristiwa Penting ; c.
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dan Orang Asing menjadi WNI .
Pelayanan Pencatatan Sipil 1. Akta Kelahiran; 2. Akta Kematian; 3. Akta Perkawinan; 4. Akta Perceraian; 5. Akta Pengakuan Anak; 6. Akta Pengesahan Anak; 7. Akta Pengangkatan Anak. 3. Mengoptimalkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemenuhan hak masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil harus terus dilakukan agar tertib administrasi dan kelancaran proses administrasi dalam memenuhi keperluan masyarakat. Dalam pemenuhan hak-hak masyarakat tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, saat ini akan dilakukan melalui stelsel aktif dimana kewajiban melaporkan peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukan kepada penduduk, tapi tugas ini menjadi tanggungjawab pemerintah yang proaktif melalui kegiatan jemput bola dan pelayanan keliling . 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan Adminduk; Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil rata-rata dalam 1 (satu) tahun menerbitkan dokumen kependudukan dalam bentuk antara lain KTP, KK, Surat Keterangan Pindah dan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dll.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
Dari jumlah penduduk Kabupaten Lamongan sebanyak 1.342.266 bila dibandingkan dengan jumlah petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 40 orang, tentunya jumlah tersebut akan tidak sebanding dengan tuntutan kebutuhan pelayanan dimana 1 petugas pelayanan akan berbanding dengan jumlah penduduk sebanyak 33.556 jiwa. (1.342.266 : 40) dengan melihat sumber daya manusia untuk pelayanan administrasi kependudukan, diperlukan tambahan Sumber Daya Manusia yang profesional dibidang teklonogi dan administrasi, termasuk pemenuhan tenaga administrasi database (ADB) dan Operator. 5. Perlu adanya peraturan atau perubahan Perda tentang administrasi kependudukan. Dengan adanya perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menjadi Undang-undang No.24 Tahun 2013 maka akan dilakukan perubahan terhadap Perda No. 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 6. Meningkatkan layanan sistem informasi yang dapat diakses masyarakat secara langsung; Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan sudah dituangkan
dalam
sistem
informasi
berbasis
Web
dengan
alamat
www.lamongankab.go.iddan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan masyarakat dilakukan update data secara terus menerus dan informasi berdasarkan peraturan yang berlaku dan layanan pengaduan masyarakat. 7. Meningkatkan jaringan internet yang memadai; Ketersediaan jaringan internet sangat diperlukan untuk pelayanan Administrasi
Kependudukan
dengan
menggunakan
Sistem
Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK) mulai dari proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Ketersediaan Jaringan internet dimaksud sangat mempengaruhi proses pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil karena saat ini pelayanan dilaksanakan secara integrasi dari Kelurahan, Kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kementrian Dalam Negeri.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
Sehubungan dengan hal tersebut maka kelancaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan sangat ditentukan oleh Jaringan Internet. 8. Penataan arsip dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang memadai dan lancar ; Jumlah penerbitan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang cukup banyak, maka perlu adanya penataan sistem penyimpanan dokumen modern yang memadai, dalam bentuk arsip kependudukan dan pencatatan sipil secara digital (arsip dalam bentuk soft copy dokumen beserta sistem aplikasinya), sehingga arsip dokumen kependudukan dan pencatatan sipil pada saat diperlukan dapat segera ditemukan.
3.6 KONDISI YANG DIINGINKAN DI MASA DATANG Dari isu strategis yang dihadapi dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat ini, maka dapat digambarkan kondisi yang diinginkan / diharapkan akan dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang antara lain : 1.
Sinerginya pelaksanaan Adminduk Dinas, Kecamatan, Kelurahan;
2.
Tersusunnya database kependudukan yang valid;
3.
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap akurasi data Kependudukan dan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan pencatatan sipil;
4.
Tercukupinya kuantitas dan kualitas SDM pelayanan Adminduk;
5.
Tersedianya
Peraturan
Daerah
/
Peraturan
Bupati
tentang
penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 6.
Tersedianya sistem informasi yang dapat diakses masyarakat secara mudah baik ditempat pelayanan maupun diluar tempat pelayanan;
7.
Ketersediaan jaringan internet yang memadai untuk akses pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
8.
Terwujudnya sistem kearsipan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil baik secara manual maupun arsip digital;
9.
Terwujudnya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, nyaman dan tepat waktu.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan MisiRPJMD KabupatenLamonganTahun 2016-2021 Perumusan Perencanaan
tujuan,
sasaran,
Pembangunan
strategi,
Daerah
dan
kebijakan
Badan
(Bappeda)KabupatenLamongan
berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Kabupaten Lamongan mencetuskan visi dengan terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan dan semakin
memantapkan
pembangunan
Kabupaten
Lamongan
secara
komprehensif, sehinggaditetapkanvisiKabupatenLamonganTahun 2016-2021, yaitu:
“TerwujudnyaLamonganLebih Sejahtera DanBerdayaSaing” SebagaiupayadalammewujudkanvisiKabupatenLamonganmakadirum uskandalam 5 (lima) misisebagaiberikut : Misi ke-1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan; Misi ke-2 Mengembangka nPerekonomian Yang BerdayaSaing Dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah; Misi ke-3 Memantapkan Sarana Dan Prasarana Dasa rDengan Menjaga Kelestarian Lingkungan; Misi ke-4 Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik. Misi ke-5 Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal; Mengacu pada Visi Pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021, serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan merumuskan Visi yaitu : VISI: Merupakanpandanganjauhkedepan yang harusdiwujudkan pada masa yang akandatang, denganmemilikiVisi, arahkegiatan yang harusdilaksanakanoleh Dinas Kependudukan dan PencatatanSipilmenjadijelas dan terfokus, berikutVisi Dinas Kependudukan dan PencatatanSipilKabupatenLamongan : “TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN PELAYANAN PRIMA” Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu : 1. Terwujudnya adalah suatu upaya dan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan tertib Administrasi Kepedudukan di Kabupaten Lamongan 2. Tertib yaitu dalam melaksanakan kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu menjalankan tahapan atau prosedur yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 3. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan pendataan dan ketertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan sistim informasi administrasi kependudukan (SIAK) serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya. 4. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam registrasi pencatatan sipil pada instansi pelaksana. 5. Pelayanan Prima ( excelent service ) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakansuatupelayanan yang memenuhistandarkualitas. Pelayanan
yang
memenuhistandarkualitasadalahsuatupelayanan
sesuaidenganharapan
dan
kepuasanpelanggan/
adanyaresponsibilitas, akuntabilitas dan trasparansi.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
yang
masyarakat,
MISI: Misi adalah rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pedoman bagi segenap komponen penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
tanpa
mengabaikan
mandat
yang
diberikan,
adapun
Misi
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan sebagai berikut : 1. Meningkatkan
Sosialisasi
Pelayanan
Program
Tertib
Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Berbasis Teknologi Informasi 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4.2Tujuan
dan
SasaranJangkaMenengahDinasKependudukandan
PencatatanSipilKabupatenLamongan Tujuanadalahmerupakanimplementasiataupenjabarandarimisidanmenunjukka nsuatukondisi
yang
ingindicapaiolehorganisasidimasamendatang.Tujuanadalahsesuatu
(apa)
yang akandicapaidalamjangkawaktu 1 (satu)sampaidengan 5 (lima) tahunan. DalamRencanaStrategis
(RENSTRA),
tujuanakanmengarahkanperumusansasaran, kebijakan program dankegiatan, dalamrangkamerealisasikanmisi.Denganberlandaskanmisi telahditetapkan,
yang
makaDinasKependudukan
PencatatanSipilKabupatenLamonganuntuk
masa
tahun
Dan 2016-2021
mempunyaitujuansebagaiberikut :“MeningkatnyaTertibAdministrasiKependudukandanPeningkatanKualita sLayananKependudukan”.Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan ( goal) yang telah ditetapkan.Sasaran yang ingin di capai selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan. - Untuk
mencapai
tujuan
“MeningkatnyaTertibAdministrasiKependudukandanPeningkatanKualit asLayananKependudukan”, ditetapkan sasaran sebagai berikut : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
Meningkatnya
efektifitas
kinerja
aparatur
pelayanan
pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil dengan indikator : a. Prosentase CakupanPenerbitanAkta kelahiran b. Prosentase CakupanPenerbitanKartuTandaPendudukElektronik (KTP – el) c. Prosentase CakupanPenerbitanKartu Keluarga (KK) d. ProsentaseCakupanPenerbitanAktaKematian.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
Tabel 4.1 TujuandanSasaranRencanaStrategis DinasKependudukandanPencatatanSipilKab. Lamongan TUJUAN
TARGET KINERJA SAS TAHUN KE-
INDIKATOR SASARAN
SASARAN
(2) (3) (4) katnyaTertibAdministrasiKependudukandanPeningkatanKualitasLayananKependudukan Meningkatnya Prosentase CakupanPenerbitanAkta kelahiran efektifitas kinerja aparatur pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Prosentase
(5) 70%
(6) 74%
(7) 79%
(8 85
91.47% 92.14% 93.13% 94.1
CakupanPenerbitanKartuTandaPendudukElektronik (KTP – el) Prosentase CakupanPenerbitanKartu Keluarga (KK)
ProsentaseCakupanPenerbitanAktaKematian
Tabel 4.2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
100%
100%
100%
2%
3%
5%
100
6%
RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan Tahun 2016-2021 MISI 4 Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel untuk Peningkatan Pelayanan Publik Sasaran Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas layanan kependudukan
Tujuan, dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan Tujuan Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas layanan kependudukan
Sasaran Meningkatnya efektifitas kinerja aparatur pelayanan pendaftaran penduduk da-n pencatatan sipil
Indikator Sasaran
Penanggung jawab
1. Program Penataan Administrasi Prosentase Cakupan Penerbitan Akta kelahiran Kependudukan Prosentase Cakupan Penerbitan Kartu Tanda 2. Program Peningkatan Pelayanan Penduduk Elektronik (KTP – el) Publik Pencatatan Sipil Prosentase Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga 3. Progran Inplementasi Sistem (KK) Administrasi Kependudukan Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian 4. Program Pemanfaatan Data dan IKM Disdukcapil Inovasi
Tabel 4.3 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
Penyelarasan Tujuan dan Sasaran, Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan Target
Tujuan Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas layanan kependudukan
Sasaran ke-1
Indikator Kinerja Tujuan
Prosentase Cakupan Penerbitan Akta kelahiran
Formulasi
Jumlah Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan x 100% Jumlah kelahiran yang terjadi
Kondisi Awal th 2016
Kondisi Akhir th 2021
70%
95%
91.47%
95.82%
Prosentase Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP – el)
Jumlah KTP el yang diterbitkan x 100% Jumlah Penduduk Wajib KTP el
Prosentase Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
Jumlah KK yang di terbitkan x 100% Jumlah Pemohon KK yang memenuhi syarat
100%
100%
Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian
Jumlah Kutipan Akta Kematian yang di terbitkan x 100% Jumlah Kematian yang Terjadi
2%
9%
IKM Disdukcapil
IKM Disdukcapil
B
B
Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Peningkatan Kualitas Layanan Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
100%
100%
9%
9%
95.82%
95%
2021 95.82%
95%
2020 90% 100% 8%
95%
2019 85% 100% 6%
94.16%
2018 79% 100% 5%
93.13%
2017 74% 92.14%
70% 91.47%
100%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
64%
Bidang Catatan Sipil
3%
JumlahKutipanAktaKematianyg di terbitkan x100% JumlahKematian yang Terjadi
Bidang Kependudukan
100%
Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian
Jumlah KK yang di terbitkan x 100% JumlahPemohon KK yang memenuhisyarat
Bidang Kependudukan
2%
Prosentase Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
Jumlah KTP el yang diterbitkanx 100% JumlahPendudukWajib KTP el
Bidang Catatan Sipil
87.17%
Prosentase Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP – el)
JumlahKutipanAktaKelahiranyangditerbitkan x 100% Jumlahkelahiran yang terjadi
Kondisi Akhir
100%
Prosentase Cakupan Penerbitan Akta kelahiran
Sumber Data
0.5%
Indikator
Kondisi awal
2016
Target Kinerja Formulasi
Tujuan MeningkatnyaTata KelolaPemerintahan yang ProfesionaldanAkuntabelUntukPeningkatanPelayananPublik Sasaran Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas layanan kependudukan
Tujuan Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas layanan kependudukan
Sasaran Meningkatnya efektifitas kinerja aparatur pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
Arah Kebijakan Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang sesuai dengan Pelayanan Prima
Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Prima
Tahun 2016-2021
Tabel 4.4 Penyelarasan ArahkebijakandanStrategi DinasKependudukandanPencatatanSipilKab. Lamongan MISI 4 Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik
RPJMD KabupatenLamon gan
4.4 ArahkebijakandanStrategi
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program dan kegiatan agar sejalan dengan sistem perencanaan dan penganggaran, maka dalam aplikasinya diselaraskan dengan Program dan Kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah sebagaimana yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 5.1 Program dan Kegiatan Untuk mendukung program pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut : 1).Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air danListrik c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor e. Penyediaan Alat Tulis Kantor f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor i.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
j.
Penyediaan Makanan dan Minuman
k. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah l.
Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Kegiatan
2).Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan: a. Pembangunan Gedung Kantor b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
47
c. Pengadaan Mebelair d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan f. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional g. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Kegiatan : a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 4). Program Peingkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Kegiatan : a. Pendidikan dan Pelatihan Formal 5).Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan : a. Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja Perangkat Daerah b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun d. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 6) Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan Kegiatan : a. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu b. Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK c. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan ( Membangun, Updating dan Pemeliharaan ) d. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan e. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan f. Peningkatan
Pelayanan
Publik
Penduduk
Rentan
Administrasi
Kependudukan g. Pelayanan Pendataan Penduduk dan Pencatatan Sipil h. Pengembangan Pelayananan Jaringan Online i.
Dampingan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
j.
Peningkatan Pelayanan Jemput Bola Dokumen Akta Kelahiran dan Akta Kematian
k. Sosialisasi Masyarakat tentang Akta – akta Catatan Sipil
5.2 Kelompok Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
48
Kelompok
sasaran
merupakan
pengelompokan
sasaran
yang
ditetapkan RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021 yang diselaraskan dengan pembagian urusan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Tujuan
pembangunan
yang telah
ditetapkan dalam
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 Kabupaten Lamongan yang terkait dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan adalah : “MeningkatnyaTertibAdministrasiKependudukandanPeningkatanKualitasLa yananKependudukan” dengan indikator : 1. Meningkatnya
efektifitas
kinerja
aparatur
pelayanan
pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil dengan indikator : a. Prosentase CakupanPenerbitanAkta kelahiran. b. Prosentase Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP – el). c. Prosentase Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK). d. Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
49
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
50
Tabel 5.1 Penyelarasan Sasaran dan Program Sasaran
Indikator Kinerja sasaran
Meningkatnya Efektifitas Prosentase Tugas Kinerja Aparatur Pokok dan Fungsi Pelayanan Pendaftaran Dengan Baik Penduduk dan Pencatatan Sipil
Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan dengan baik
Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan baik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Sarana Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Instrumen Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Indikator Kinerja Program
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Tepat Waktu Prosentase Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
Penanggung Jawab Bidang Sekretariat
Bidang Sekretariat
Bidang Sekretariat
Bidang Sekretariat
Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
Peningkatan dan Percepatan Pelayanan Akta Kelahiran
Program Peningkatan Pelayanan Penduduk Pencatatan Sipil
Prosentase Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP – el)
TerwujudnyaTertib Administras iKependudukan
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Prosentase Peningkatan Cakupan Kepemilikan KTP – el
Bidang Kependudukan
Prosentase Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
Tercapainya Pelayanan Dokumen Kependudukan Berbasis NIK Nasional
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Prosentase Peningkatan Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
Bidang Kependudukan
Prosentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian
Peningkatan dan Percepatan Pelayanan Akta Kematian
Program Peningkatan Pelayanan Penduduk Pencatatan Sipil
Prosentase Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kematian
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
Bidang Catatan Sipil
Bidang Catatan Sipil
50
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
51
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
57
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
58
BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pada Tabel 6.1:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
59
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
95.00 %
95.00 %
9.00 %
9.00 %
95.82 %
90.00 % 8.00 %
100 %
85.00 % 6.00 %
95.82 %
79.00 % 5.00 %
100 %
74.00 %
Prosentase Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
3.00 %
95.00 %
Prosentase Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
70.00 %
Prosentase Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
2.00 %
Prosentase Cakupan Penerbitan KTP - el
100 %
(12)
94.16 %
(11)
100 %
2021
(10)
93.13 %
2020
(9)
100 %
2019
(8)
92.14 %
2018
(7)
100 %
2017
(6)
91.47 %
2016
(5)
100 %
2015
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2021
87.17 %
(4)
Kondisi Awal
100 %
(3)
Indikator Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
64.00 %
Indikator Sasaran RPJMD 2016-2021
0.50 %
(2)
Meningkatkan tertib Administrasi Kependudukan dan Peningkatan Kualitas Layanan Kependudukan
(1)
Indikator Tujuan RPJMD 2016-2021
Meningkatnya Efektifitas Kinerja Aparatur Pelayanan Pendaftaran Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
NO
Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKab. Lamongan
9
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat UndangUndang nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu Rencana Strategis ini disusun dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 Kabupaten Lamongan, Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yang berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi pencapaian, dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan suatu pedoman yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Mengingat
potensi
pelayanan
Administrasi
Kependudukan
dan
Pencatatan Sipil di Kabupaten Lamongan sangat besar, Perencanaan strategis ini berperan sebagai pedoman dan pendorong untuk meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pelaksanaannya dilakukan dengan terencana dan berkesinambungan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKab. Lamongan
9
Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKab. Lamongan
10
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamongan
11