BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Dalam perkembangan perekonomian Indonesia di era globalisasi ini, aset
pemerintah harus dikembangkan potensinya agar dapat meningkatkan pendapatan negara. Pemerintah Indonesia berperan mengelola seluruh aset negara sesuai
peraturan dan undang-undang yang berlaku agar meningkatkan kesejahteraan
bangsanya. Otonomi daerah merupakan salah satu produk pemerintah dalam mengembangkan potensi aset di tiap wiayah. Dalam otonomi daerah, pemekaran wilayah kota/kabupaten dan provinsi dapat membangun kemandirian suatu daerah. Pemekaran wilayah tersebut dapat membantu mengurangi beban pemerintah pusat dalam pembangunan negara. Pengelolaan aset daerah dikendalikan di setiap wilayah lokal oleh penguasa setempat. Salah satu wilayah lokal di Indonesia yang memiliki banyak potensi aset yaitu Provinsi Jawa Barat. Wilayahnya yang dekat dengan pemerintah pusat, serta aset yang melimpah dan tersebar dalam berbagai macam sektor perekonomian, menjadikan aset Jawa Barat berpotensi untuk dikembangkan. Keindahan alamnya dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi daerah tersebut. Dengan jumlah 16 Kabupaten dan 8 Kota, masyarakat Jawa Barat yang berpendudukan cukup tinggi ini tentu dapat meningkatkan potensi daerah mereka. Salah satu wilayah lokal di Jawa Barat yaitu Kabupaten Bandung, yang memiliki luas 176.239 ha. Dengan wilayah yang sangat luas, Kabupaten Bandung memiliki aset potensial yang melimpah terutama aset pariwisatanya. Aset tersebut tentu dapat dikembangkan pemanfaatanya yang turut serta meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Perlu suatu pengelolaan aset yang komperhensif dan terintegrasi agar Pemerintah melakukan pembangunan daerah dengan optimal. Beberapa masalah terkait pengelolaan aset muncul akibat pemekaran wilayah. Salah satu masalah yang muncul yaitu masalah legal. Masalah tersebut harus 1
segera diselesaikan, mengingat hal itu dapat membebani pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan setempat. Oleh karena itu
pengidentifikasian aset perlu dilakukan dengan seksama agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Masalah utama yang muncul akibat pengelolaan yang kurang optimal
terhadap aset daerah Kabupaten Bandung, yaitu ketidaktertiban administrasi dalam penatausahaan aset. Aset Kabupaten Bandung yang termasuk ke dalam
BMD (Barang Milik Daerah) menjadi tidak terawasi kondisinya. Banyak aset berpotensi untuk dikembangkan menjadi tidak optimal penggunaannya. yang
Padahal jika aset tersebut dikelola secara optimal, maka Pemda (Pemerintah Daerah) dapat dengan mudah mengembangkan pemanfaatan aset pada masa yang akan datang. Menurut Permendagri No.17 Tahun 2007, Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan Inventarisasi menurut Budiono (2005: 207) merupakan pencatatan pendaftaran barang-barang milik kantor yang dipakai dalam melaksanakan tugas. Inventarisasi barang merupakan kegiatan untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran barang pada suatu saat tertentu. Seluruh BMD merupakan sasaran inventarisasi yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, baik yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang maupun yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang. Semua aset baik aset lancar maupun aset tetap perlu dilakukan inventarisasi secara tertib. Menurut Perbup No. 13 tahun 2009 Pasal 20 ayat 1, Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah. Artinya SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) wajib menyelenggarakan inventarisasi dengan tertib. Aset Kabupaten Bandung memiliki bermacam karakteristik dan berada dalam posisi geografis yang tersebar, sehingga pendekatan keruangan (spatial) menjadi sangat penting dalam pengelolaan aset khususnya inventarisasi. 2
Pendekatan spatial memudahkan Pemda melakukan analisis keruangan untuk objek aset maupun wilayah Kabupaten Bandung secarara keseluruhan, agar
mendapat gambaran informasi yang cukup bagi perencanaan strategi serta pengambilan keputusan dalam pemanfaatan aset jangka pendek maupun jangka
panjang. Pendekatan spatial dalam mendata aset akan lebih menguntungkan daripada non-spatial. Pemda Kabupaten Bandung membutuhkan suatu sistem
informasi yang cepat dan akurat untuk meningkatkan kinerja SKPD dalam mengelola aset Pemda. Sistem tersebut dikenal dengan Sistem Informasi
Manajemen Aset (SIMA). SIMA ini merupakan pengembangan dari Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA). SIMBADA menurut Kep Mendagri No. 49 Tahun 2001 adalah “…suatu sistem aplikasi dalam rangka pengelolaan, inventarisasi barang-barang milik daerah dengan menampilkan bentuk dan format-format standar yang telah dibakukan serta mudah dilaksanakan”. Dilihat dari Keputusan Menteri tersebut bisa dilihat Sistem Informasi Manjaemen Barang dianjurkan oleh pemerintah untuk digunakan oleh instansi pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki suatu sistem informasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Tetapi sistem tersebut belum dikelola langsung oleh bagian pengelolaan aset, melainkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berasarkan Peraturan Bupati No 13 Tahun 2009 Pasal 1:20, Penggunaan adalah kegiatan yang di lakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. Berdasarkan peraturan tersebut, Pengelolaan aset termasuk penggunaan BMD seharusnya dilakukan oleh SKPD terkait yaitu Pengelola aset, namun SIMDA hingga saat ini masih dikelola oleh BPKP. SKPD belum
memiliki
kompetensi
khusus
dalam
manajemen
aset,
terutama
pengoperasian SIMDA. Pengoperasian SIMDA dilakukan oleh BPKP, tetapi masih belum optimal karena kurangnya komitmen dari SKPD kepada BPKP. Data dalam SIMDA 3
belum sepenuhnya sesuai dengan laporan keuangan dan kondisi aslinya di lapangan. Hal tersebut tentu dapat merugikan pemerintah, karena informasi yang
didapat tidak sesuai dengan kebutuhan, dalam hal ini untuk mendukung pelaksanaan
program
pemerintah
dalam
pemanfaatan
aset.
Untuk
itu
dibutuhkannya suatu sistem yang dapat mengakses data secara akurat dan cepat agar mempermudah SKPD dalam mengawasi serta mengelola aset Pemda. Sistem yang dibutuhkan yaitu suatu sistem yang terhubung ke seluruh bagian pengelolaan
aset dalam rangka pengoptimalan sistem inventarisasi aset.
Berdasarkan hasil studi kasus mengenai evaluasi sistem inventarisasi aset
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, terdapat kesimpulan dari 4 aspek dalam sistem inventarisasi yang diterapkan yaitu: 1. Aspek Legal: Banyak Aset Pemda yang belum terbebas dari masalah hukum, seperti sengketa tanah yang sertifikat kepemilikannya ganda. Hal tersebut menyebabkan pemanfaatan aset kurang optimal. 2. Aspek Fisik a. Dari hasil inventarisasi Pemda, masih ada aset yang belum teridentifikasi aspek fisiknya seperti jumlah dan bentuk aset. b. Adanya kendaraan dinas yang kondisi fisiknya tidak sesuai dengan buku inventarisasi karena aset tersebut dibawa pensiun oleh pengguna tanpa melaporkannya terlebih dahulu. 3. Proses Kerja Inventarisasi a. Masih banyak aset Pemda Kabupaten Bandung yang belum terdata dan dilakukan kodefikasi serta diberi stiker kode. b. Banyak aset yang didata di buku inventaris tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Masalah itu terjadi akibat prosedur pelaporan aset yang belum terorganisir dengan baik. c. Pemeliharaan dan pengawasan aset yang belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini terjadi karena bagian pemeliharaan tidak termasuk kedalam bagian pengelolaan aset.
4
4. Sistem Informasi Pendukung Dalam pengimplementasianya, SIMDA masih memiliki kekurangan
dalam hal pengolahan data untuk memudahkan karyawan, berikut
permasalahan dalam aplikasi SIMDA barang. a. Kurangnya kejalasan prosedur dan mekanisme mutasi barang dalam
inventarisasi aset. Isi Perbup No 13 tahun 2009 masih mengacu kepada
Permendagri No.17 tahun 2007, sehingga prosedur dan tata cara inventarisasi aset belum memberikan kejelasan yang mendalam bagi pegawai dalam mengoptimalkan kinerja mereka. b. BPKP selaku badan verivikasi SIMDA yang mengelolanya, belum mendapat komitmen yang jelas dari SKPD karena adanya gap antara bendahara keuangan dan bendahara barang. c. Teknologi belum mencakup seluruh aspek pengelolaan aset. SIMDA belum terintegrasi ke bagian keuangan dan pemeliharaan aset, serta bagian lain yang berhubungan. d. SIMDA masih kurang optimal penggunaannya karena data yang didapat belum sepenuhnya update sesuai laporan keuangan. Data yang didapat seringkali kurang akurat. e. Bagian keuangan masih lamban dalam memberikan laporan keuangan kepada BPKP, hal tersebut terjadi karena bagian keuangan masih menggunakan sistem akuntansi keuangan secara manual. f. Gambar kondisi aset belum diupdate ke dalam SIMDA sehingga harus dibenahi untuk pengembangan SIMA BMD berbasis spatial. g. SIMDA belum dapat diakses secara online sehingga kurang cepat dalam pengaksesan informasi. Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, permasalahan yang terjadi terkait
sistem informasi Pemda Kabupaten Bandung yaitu, belum adanya sistem informasi inventarisasi aset berbasis online yang langsung dapat diakses oleh semua pegawai pengelola aset. Sistem Informasi tersebut tentunya berbentuk SIMA yang dikembangkan dari SIMDA. Sistem yang sudah ada pun belum memberikan informasi secara cepat dan akurat, masih ada beberapa fitur yang 5
kurang seperti kondisi aset. Untuk itu dipelukan perangkat aplikasi sistem informasi geografis (geographical information system/ GIS). Menurut Siregar:
2004, GIS hanya sebuah sarana untuk pengambilan data, menganalisisnya, dari kumpulan data berbasis ruang (spatial based data) untuk mendukung proses
pengambilan keputusan. Belum adanya keefektifan dalam SIMDA maka perlu dibuat rancangan sistem informasi inventarisasi aset berbasis web yang tepat, khususnya
dalam
mengawasi
aset
Pemda
Kabupaten
Bandung
secara
keseluruhuan. SIMDA yang efektif yaitu yang memiliki variabel sistem informasi manajemen yang mendukung kegiatan operasional sistem. Menurut Sutabri
(2004) indikator dari variabel sistem informasi manajemen yaitu availability, timelines, accuracy, completeness, dan presentation. SIMDA yang ada saat ini belum memiliki suatu keefektifan dalam lima variabel tersebut. Bahkan masih banyak kekurangan dalam variable completeness dan presentation, terkait data dalam simda belum dapat sepenuhnya lengkap sesuai kondisi lapangan dan belum berbasis web. Dengan sistem Informasi berbasis web, tentu dapat membantu pengaksesan informasi aset secara cepat, akurat, dan dapat terintegrasi dengan bagian pengelolaan aset yang terkait. Dari masalah tersebut, penulis akan membuat rancangan proyek dengan judul “Analisis Evektifitas SIMDA dan Perancangan Sistem Informasi Inventarisasi Aset Berbasis Web Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung”. 1.2
Identifikasi Proyek Berdasarkan latar belakang proyek di atas mengenai perancangan sistem
informasi inventarisasi aset, maka penulis membuat identifikasi proyek yang dapat dilihat sebagai berikut. 1. Seberapa efektifkah SIMDA yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung? 2. Bagaimana kondisi SIMDA saat ini dan kebutuhuan SIMDA bagi pengelola aset yang akan dikembangkan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung? 6
3. Bagaimana rancangan sistem informasi inventariasi aset berbasis web yang sesuai peraturan pemerintah dan dibutuhkan pengelola aset?
1.3
Sehubungan dengan identifikasi proyek yang sudah diungkapkan di atas,
Tujuan dan Manfaat Proyek
tujuan proyek ini adalah merancang sistem informasi inventarisasi aset yang sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
1.3.1
Tujuan Proyek Adapun tujuan dari proyek yang akan dicapai adalah.
1. Mengetahui seberapa
efektifkah
SIMDA
yang sudah diterapkan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. 2. Mendapatkan informasi SIMDA saat ini dan informasi yang dibutuhkan untuk perancangan sistem informasi inventarisasi aset. 3. Menghasilkan rancangan sistem informasi inventarisasi aset yang tepat digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. 1.3.2
Manfaat Proyek Proyek tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk
berbagai pihak, diantaranya : 1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Membantu memberikan masukan membuat rancangan sistem informasi invetarisasi aset. Dengan adanya sistem informasi inventarisasi aset maka dapat menjadi acuan dan akan mempermudah perusahaan dalam mengelola aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. 2. Bagi Program Studi Manajemen Aset a. Memberikan umpan balik dalam mengevaluasi proses perkuliahan yang diberikan kepada mahasiswa di Program Studi Manajemen Aset. b. Menjalin hubungan baik dan kerjasama antara program studi dengan instansi pemerintah. 7
3. Bagi Penulis
Penulis dapat mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu manajemen aset
yang telah dipelajari selama kegiatan belajar di Program Studi Manajemen
Aset, khususnya ilmu mengenai SIMA dan inventarisasi aset yang dikembangkan dengan perancangan proyek.
4. Bagi Pembaca
Hasil penelitian dapat menambah pengetahuan dan masukan bagi pembaca tentang pentingnya suatu sistem informasi inventarisasi dalam pengelolaan aset, agar produktivitas pemerintah terus meningkat. Selain itu memberikan masukan mengenai rancangan sistem informasi inventarisasi
aset di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. 1.4
Hasil yang Diharapkan Dari proyek yang selesai dibuat, maka hasil yang diharapkan yaitu dapat
membuat perencanaan sistem informasi yang tepat diterapkan Pemda Kabupaten Bandung, dengan rincian sebagai berikut. 1. Efektivitas SIMDA yang sudah diterapkan Pemda Kabupaten Bandung. 2. Kondisi awal SIMDA yang sedang berjalan dan informasi mengenai kondisi SIMDA untuk perancangan yang dibuthkan pengelola aset. 3. Rancangan sistem informasi inventarisasi aset dengan sistem online yang dapat terhubung ke semua bagian manajemen aset, sehingga memudahkan SKPD dalam mengawasi dan mengelola aset Pemda Kabupaten Bandung. 1.5
Kerangka Berpikir Kerangka berpikir menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2008) adalah
“model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting” (hal. 60). Kerangka berpikir dalam penelitian ini merupakan suatu panduan bagi peneliti agar pola pikir penelitian lebih terarah. Kerangka berpikir penelitian terhadap sistem inventarisasi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dimulai dengan mengidentifikasi sistem inventarisasi aset Pemkab Bandung pada saat pra 8
penelitian dilaksanakan. Informasi singkat mengenai Pemkab Bandung diperoleh langsung dari Pemkab Bandung. Kerangka berpikir terdiri dari tiga tahap, yaitu
input, process dan output, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :
INPUT
Permasalahan pada sistem inventarisasi aset
PROSES
Landasan Teori: 1. Inventarisasi Aset 2. SIM (DFD & ERD) 3. ROP & EOQ 4. PHP
Analisis Efektivitas
Proses Sistem: Prosedur Inventarisasi Aset Aliran Data ROP & EOQ Perancangan Sistem Informasi Inventarisasi Aset
OUTPUT Menghasilkan Rancangan Sistem Informasi Inventarisasi Aset Berbasis Web Sumber: Olah Data Penulis, 2012
Gambar 1.1 Kerangka Berpikir
9
Landasan Normatif: 1. PP no 6 th.2006 2. PMK 96 th.2007 3. Permendagri 17 th.2007 4.Perbup 17 th 2009
1.
Input
Berdasarkan hasil studi kasus mengenai evaluasi sistem inventarisasi aset
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, terdapat kesimpulan dari 4 aspek dalam
sistem inventarisasi yang diterapkan yaitu: 1. Aspek Legal: Banyak Aset Pemda yang belum terbebas dari masalah
hukum, seperti sengketa tanah yang sertifikat kepemilikannya ganda. Hal tersebut menyebabkan pemanfaatan aset kurang optimal.
2. Aspek Fisik
a. Dari hasil inventarisasi Pemda, masih ada aset yang belum teridentifikasi aspek fisiknya seperti jumlah dan bentuk aset. b. Adanya kendaraan dinas yang kondisi fisiknya tidak sesuai dengan buku inventarisasi karena aset tersebut dibawa pensiun oleh pengguna tanpa melaporkannya terlebih dahulu. 3. Proses Kerja Inventarisasi a. Masih banyak aset Pemda Kabupaten Bandung yang belum terdata dan dilakukan kodefikasi serta diberi stiker kode. b. Banyak aset yang didata di buku inventaris tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Masalah itu terjadi akibat prosedur pelaporan aset yang belum terorganisir dengan baik. c. Pemeliharaan dan pengawasan aset yang belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini terjadi karena bagian pemeliharaan tidak termasuk kedalam bagian pengelolaan aset. 4. Sistem Informasi Pendukung Dalam pengimplementasianya, SIMDA masih memiliki kekurangan dalam hal pengolahan data untuk memudahkan karyawan, berikut permasalahan dalam aplikasi SIMDA barang. a. Kurangnya kejalasan prosedur dan mekanisme mutasi barang dalam inventarisasi aset. Isi Perbup No 13 tahun 2009 masih mengacu kepada Permendagri No.17 tahun 2007, sehingga prosedur dan tata cara 10
inventarisasi aset belum memberikan kejelasan yang mendalam bagi
pegawai dalam mengoptimalkan kinerja mereka.
b. BPKP selaku badan verivikasi SIMDA yang mengelolanya, belum
mendapat komitmen yang jelas dari SKPD karena adanya gap antara bendahara keuangan dan bendahara barang.
c. Teknologi belum mencakup seluruh aspek pengelolaan. SIMDA masih
kurang optimal penggunaannya karena data yang didapat belum sepenuhnya update sesuai laporan keuangan. d. Bagian keuangan masih lamban dalam memberikan laporan keuangan kepada BPKP, hal tersebut terjadi karena bagian keuangan masih
menggunakan sistem akuntansi keuangan secara manual. e. Gambar kondisi aset belum diupdate ke dalam SIMDA sehingga harus dibenahi untuk pengembangan SIMA BMD berbasis spatial. 2.
Process Setelah adanya permasalahan, perancangan proyek dimulai dengan mnganalisa efektivitas SIMDA kemudian menganalisa sistem inventarisasi aset, metodologi pengembangan sistem, aliran data dan perancangan sistem. Setelah kegiatan tersebut, maka dilakukan pengambilan data dan observasi. Data yang telah didapat kemudian diolah dengan didasari oleh landasan teori dan landasan normatif.
3.
Output Hasil dari perancangan proyek ini yaitu menghasilkan rancangan sistem informasi inventarisasi aset berbasis web Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, yang dikembangkan dari SIMDA sesuai kebutuhan Pengelola Aset.
11
1.6
Lokasi dan Jadwal Proyek Untuk keperluan penelitian ini ditentukan lokasi dan waktu penelitian agar
materi lebih fokus dan terperinci.
1.6.1
Lokasi Proyek Penelitan dilakukan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Jl.
Raya Soreang Km.17 Soreang Kabupaten Bandung Jawa Barat. Berikut adalah
peta lokasi dan foto citra satelit dari objek penelitian yang diperoleh melalui pencarian dengan menggunakan Google Maps. Gambar 1.2 adalah gambar Kantor
Pemerintahan Kabupaten Bandung yang menjadi pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung seperti dibawah ini.
Sumber : Google Map
Gambar 1.2 Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Gambar 1.3 adalah gambar peta yang menunjukan lokasi kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung seperti gambar berikut.
12
Kantor Pemda Kabupaten Bandung
Sumber : Google Map
Gambar 1.3 Peta Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Berdasarkan Gambar 1.3 di atas. lokasi dari Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung berada dalam garis warna merah yang menandakan keberadaannya di Jl. Raya Soreang Km.17 Soreang Kabupaten Bandung. Sedangkan untuk foto citra satelit nya dapat dilihat pada Gambar 1.4 berikut ini.
Lokasi Pemda Kab. Bandung di Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Jl. Raya Soreang
Sumber: http://maps.google.com/
Gambar 1.4 Foto Citra Satelit Objek Penelitian
13
1.6.2
Jadwal Proyek Waktu proyek dilaksanakan dari tanggal 1 April 2012 sampai dengan 31
Juli 2012. Berikut adalah uraian kegiatan dan waktu pelaksanaan.
Tabel 1.1
Jadwal Pelaksanaan Perancangan Proyek
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KEGIATAN Tinjauan Lapangan Penentuan Bidang Kajian Penelitian Pertemuan dengan Pembimbing POLBAN Pengumpulan Data Awal Pengolahan Data Awal Pengumpulan Data Akhir Pengolahan Data Penulisan Laporan Tugas Akhir Persetujuan Pembimbing untuk sidang Tugas Akhir Penyerahan laporan tugas akhir ke program studi Sidang Tugas Akhir
I
BULAN KGIATAN/ TAHUN 2012 APRIL MEI JUNI II III IV I II III IV I II III IV
Revisi Laporan Tugas Akhir Pengumpulan Laporan Tugas Akhir
12 13
Sumber: Olah Data Penulis, 2012
14
I
JULI II IV