`BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya,
mengamanatkan
diantaranya
bahwa
perangkat
daerah
berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan. Selain itu pula kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, telah diamantkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 pada pasal 151 Ayat 1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra-SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta disusun sesuai tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan daerah secara hirarchi dilakukan oleh organisasi perangkat
daerah
(SKPD)
sebagai
satu
kesatuan
sistim
perencanaan
pembangunan daerah. Terkait dengan amanat tersebut diatas Badan Penelitian dan
Pengembangan
Provinsi
Jawa
Timur
menyusun
perencanaan
pembangunan penelitian dan pengembangan yang berupa Rencana Startegis (RENSTRA) untuk jangka waktu 5
(lima ) tahun dan Rencana Kerja Tahunan
(RKT) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana
Strategis
(Renstra)
tersebut
sebagai
acuan
penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan yang disusun 1
sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan denga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 dan bersifat indikatif. Munculnya
berbagai
pemerintahan,
persoalan dalam
pelaksanaan pembangunan dan
menuntut lahirnya kebijakan yang tepat dan mampu
mengakomodasi berbagai kepentingan/aspirasi masyarakat luas. Untuk itu, kebijakan yang ditetapkan seyogyanya merupakan kebijakan yang benar-benar telah didasari atas pertimbangan input yang rasional, matang dan akurat. Konsekuensi logis dari hal ini, sangatlah tepat untuk mengedepankan aspek penelitian dan pengembangan dalam pengambilan kebijakan strategis tersebut. Salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah memajukan dan mengembangkan daya saing (UU-No. 32 Tahun 2004 pasal 27 ayat 1 D). Untuk meningkatkan daya saing daerah maka salah satu aspek yang perlu di kembangkan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Dengan harapan kemajuan IPTEK di daerah akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi usaha produktif di daerah. Penguatan terhadap lembaga litbang provinsi perlu dilakukan mengingat perannya yang vital sebagai “think tank” Gubernur dalam membuat berbagai rumusan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 33 Tahun 2007 yang diimplementasikan dalam Perda No. 10 Tahun 2008 dan Pergub No. 102 Tahun 2008. Selain itu, reorientasi terhadap program litbang ke depan mutlak harus dilakukan agar peran yang diemban bisa dijalankan dengan baik dan benar. Peran
lembaga
litbang
juga
berkaitan
dengan
pengembangan
dan
pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan teknologi serta pemanfaatan hasil-hasil litbang di kalangan masyarakat. Hal itu sesuai Pasal 20 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang menyebutkan bahwa: “Pemerintah Daerah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan, serta sinergi unsur kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan Iptek di wilayah pemerintahannya sebagai
2
bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek”. Dalam kapasitas ini, pada Pasal 21 Ayat (4) UU No. 18 Tahun 2002 kembali ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah perlu membentuk Lembaga Litbang sebagai unit kerja pemerintah daerah. Amanat ini mengisyaratkan Balitbang Daerah untuk mengemban tugas dan fungsi pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pendayagunaan Iptek dan pemanfaatan hasil-hasil litbang tersebut secara aktif. Dengan demikian Renstra Balitbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 sesuai tugas dan fungsinya adalah melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan yaitu penelitian dan pengembangan kebijakan bidang Ekonomi dan Keuangan; penelitian dan pengembangan kebijakan
bidang
Sumberdaya
Alam
dan
Teknologi;
penelitian
dan
pengembangan kebijakan bidang Pemerintahan; penelitian dan pengembangan kebijakan bidang Kemasyarakatan; dan pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. Selain itu, diharapkan hasil penelitian dan pengembangan dipakai sebagai rumusan berbagai bahan perencanaan dan pengambilan kebijakan strategis
implementatif
oleh
Gubernur
(Pemerintah
Daerah)
serta
pengembangan dan pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di kalangan masyarakat.
1.2.
Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi
Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan; 3
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengemdalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tahapan Kegiatan Kelitbangan; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 070 Tahun 2011 tentang PokokPokok Kode Etik Peneliti Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 12. Surat Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tahapan Kegiatan Kelitbangan; 13. Perda No. 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jatim; 14. Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031; 15. Perda Nomor 03 Tahun 2014 Tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019; 16. Pergub No. 102 Tahun 2008 Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian Dan Sub Bidang Badan penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur.
4
1.3.
Maksud dan Tujuan Renstra Balitbang Provinsi Jawa Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam bidang penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi selama periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemangku kegiatan bidang penelitian dan pengembangan
Iptek dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan
Litbang Iptek di Jawa Timur secara terpadu dan berkesinambungan. Tujuan Penyusunan Renstra Balitbang Provinsi Jawa Timur ini adalah memberikan pedoman bagi Penyusunan Rencana Kerja Balitbang yang memuat visi, misi,
gambaran umum pelayanan,
capaian indikator dan program
Balitbang Provinsi Jawa Timur selama lima tahun kedepan terhitung mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 serta untuk meningkatkan tugas pokok dan fungsi Balitbang Provinsi Jawa Timur selama 5 (lima) tahun dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pelaksanaan
pembangunan
bidang
penelitian dan pengembangan.
1.4.
Sistematika Penulisan Renstra Balitbang Provinsi Jawa Timur Tahun
2014 – 2019 disusun
dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut : 1. Bab I berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, dan Sistematika Penulisan Renstra; 2. Bab II berisi gambaran pelayanan Balitbang Provinsi Jawa Timur yang menyajikan tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi,
struktur
organisasi, sumber daya aparatur, prasarana dan sarana kerja serta kinerja pelayanan Balitbang Provinsi 5 (lima) tahun sebelumnya. 3. Bab III berisi isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Balitbang Provinsi Jawa Timur; 4. Bab IV berisi uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Balitbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
5
5. Bab V berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; 6. Bab VI berisi indikator kinerja Balitbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. 7. Bab VII Penutup yang berisi tentang kesimpulan rencana penelitian pengembangan.
6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BALITBANG PROVINSI JAWA TIMUR 2.1.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.1.1.
Tugas Balitbang merupakan unit kerja/SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jatim serta Pergub No. 102 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu bidang penelitian dan pengembangan.
2.1.2.
Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. 2.1.2.1. Kepala Balitbang Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Balitbang, Kepala Balitbang mempunyai tugas sebagai berikut : a. Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan; b. Penyiapan perumusan konsep kebijakan teknis dan pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
7
c. Penyusunan
rencana,
pengendalian
dan
program
evaluasi
dan
kegiatan,
penyelenggaraan
pelaksanaan,
penelitian
dan
pengembangan; d. Pelaksanaan
penelitian
dan
pengembangan
kebijakan
bidang
ekonomi dan keuangan, bidang sumberdaya alam dan teknologi, bidang pemerintahan, bidang kemasyarakatan; e. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; f. Pembinaan dan pengembangan kualitas SDM aparatur, kelembagaan dan jaringan penelitian dan pengembangan; g. Pelaksanaan
sosialisasi,
diseminasi
dan
penerapan
hasil-hasil
penelitian dan pengembangan; h. Perumusan bahan pertimbangan, masukan dan kebijakan kepada Gubernur
berkenaan
dengan
pelaksanaan
penelitian
dan
pengembangan; i. Penyusunan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan kepada Gubernur; j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur. 2.1.2.2. Sekretariat Untuk menyelenggarakan fungsi kesekretariatan tersebut, Sekretaris mempunyai tugas : merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan
mengendalikan
kegiatan administrasi
umum, kepegawaian,
perlengkapan, penyusunan program dan keuangan ; Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris, mempunyai fungsi : a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ; b. pengelolaan administrasi kepegawaian ; c. pengelolaan administrasi keuangan ; d. pengelolaan administrasi perlengkapan ; e. pengelolaan urusan rumah tangga ; f.
pelaksanaan
koordinasi
penyusunan
program,
anggaran dan
Perundang-undangan ; g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang ; 8
h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas ; i.
pelaksanaan
monitoring
dan
evaluasi
organisasi
dan
tatalaksana ; j.
pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
2.1.2.3. Kepala Bidang Ekonomi dan Keuangan (EKUA) Kepala Bidang EKUA (Ekonomi dan Keuangan) mempunyai tugas : penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah ; Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala Bidang EKUA mempunyai fungsi : a.
penyusunan
dan
pelaksanaan
program
penelitian
dan
pengembangan di bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah ; b.
pelaksanaan
koordinasi
dan
kerjasama
pengembangan di bidang ekonomi,
penelitian
dan
investasi dan keuangan
daerah; c.
pelaksanaan
pemaparan
hasil
-
hasil
penelitian
dan
pengembangan di bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah; d.
perumusan
dan
penyusunan
hasil
penelitian
dan
pengembangan di bidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah sebagai bahan masukan
bagi
perencanaan
dan kebijakan
publik Pemerintah Daerah ; e.
pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
2.1.2.4. Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi (SDA & Tek.) Kepala Bidang (SDA & Tek.) mempunyai tugas : melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sumberdaya alam, lingkungan, informasi dan teknologi; Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala Bidang SDA & Tek. mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan di bidang sumberdaya alam, lingkungan, 9
transportasi darat, laut, dan udara, tata ruang dan tata guna lahan, prasarana wilayah, informasi dan teknologi; b. pelaksanaan
koordinasi
dan
kerjasama
pelaksanaan penelitian
dan pengembangan di bidang sumberdaya alam, lingkungan, transportasi darat, laut, dan udara, tata ruang dan tata guna lahan, prasarana wilayah, informasi dan teknologi; c. pelaksanaan
pemaparan
pengembangan
di
hasil-hasil
bidang
penelitian
sumberdaya
alam,
dan
lingkungan,
transportasi darat, laut, dan udara, tata ruang dan tata guna lahan, prasarana wilayah, informasi dan teknologi; d. perumusan
dan
penyusunan
laporan
hasil
penelitian
dan
pengembangan sebagai bahan masukan bagi perencanaan dan kebijakan publik Pemerintah Daerah; e. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 2.1.2.5. Kepala Bidang Pemerintahan Kepala Bidang Pemerintahan mempunyai tugas : melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang politik, pemerintahan umum dan desa, aparatur pemerintah dan pelayanan publik; Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi : a. penyusunan
dan
pelaksanaan
program
penelitian
dan
pengembangan di bidang politik, pemerintahan umum dan desa, aparatur pemerintah dan pelayanan publik; b. pelaksanaan
koordinasi
dan
kerjasama
dalam
rangka
penelitian dan pengembangan di bidang politik, pemerintahan umum dan desa, aparatur pemerintah dan pelayanan publik; c. pelaksanaan
pemaparan
pengembangan di
hasil
bidang politik,
-
hasil
penelitian
pemerintahan
dan
umum dan
desa, aparatur pemerintah dan pelayanan publik ; d. perumusan
dan
penyusunan
hasil
penelitian
dan
pengembangan di bidang politik, pemerintahan umum dan desa, aparatur pemerintah dan pelayanan publik sebagai bahan masukan 10
bagi Perencanaan dan kebijakan publik Pemerintah Daerah ; e. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
2.1.2.6. Kepala Bidang Kemasyarakatan Kepala Bidang Kemasyarakatan mempunyai
tugas : melaksanakan
penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya, hak asasi manusia, kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan perempuan ; Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala Bidang Kemasyarakatan mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya, hak asasi manusia, kesejahteraan
masyarakat,
dan
pemberdayaan
perempuan,
keluarga berencana dan perlindungan anak; b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama
pelaksanaan penelitian
dan pengembangan di bidang sosial budaya, hak asasi manusia, kesejahteraan
masyarakat,
dan
pemberdayaan
perempuan,
keluarga berencana dan perlindungan anak ; c. pelaksanaan
pemaparan
hasil
-
hasil
penelitian
dan
pengembangan di bidang sosial budaya, hak asasi manusia, kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak; d. perumusan
dan
penyusunan
laporan
hasil
penelitian
dan
pengembangan di bidang sosial budaya, hak asasi manusia, kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak sebagai bahan masukan bagi perencanaan dan kebijakan publik Pemerintah Daerah ; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 2.1.2.7. Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti Kelompok Pejabat Fungsional Peneliti dipimpin oleh seorang pejabat fungsional peneliti sebagai koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kelompok pejabat fungsional terdiri dari sejumlah pejabat fungsional peneliti yang dikelompokkan ke dalam empat bidang 11
teknis dalam lingkup Balitbang Provinsi Jawa Timur. Kelompok pejabat fungsional peneliti menyelenggarakan sebagian tugas penelitian dan pengembangan kebijakan umum dan
pemerintahan
daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Balitbang Provinsi Jawa Timur. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kelompok pejabat fungsional peneliti mempunyai fungsi : a. Membantu
penyiapan
bahan
kebijakan
teknis
rencana
dan
program penelitian dan pengembangan hasil penelitian kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang
ekonomi,
investasi dan keuangan daerah, sumberdaya alam, lingkungan, informasi dan teknologi, politik, pemerintahan umum dan desa, aparatur pemerintah dan pelayanan publik, sosial budaya, hak asasi manusia, kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan perempuan; b. Membantu pengkoordinasian, kerjasama dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan hasil penelitian; c. M e m b a n t u
m enyusun
kerangka
acuan
penelitian
dan
pengembangan; d. Menyusun dan menyajikan desain dan instrumen penelitian dan pengembangan; e. Melaksanakan
penelitian,
kajian,
analisis
dan
pengembangan teori dan metode penelitian dan pengembangan kebijakan dan pemerintahan daerah untuk bidang ekonomi dan keuangan, bidang sumber daya alam dan teknologi, bidang pemerintahan serta bidang kemasyarakatan; f. Menyusun laporan hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan keuangan, bidang sumber daya alam dan teknologi, bidang pemerintahan serta bidang kemasyarakatan; g. Melaksanakan
sosialisasi
dan
menyebarluaskan
hasil-hasil
penelitian dan pengembangan; f. Menyusun
rumusan
rekomendasi
hasil
penelitian
dan
pengembangan kepada Gubernur sebagai bahan masukan untuk 12
perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
2.1.3.
Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Perda No. 10 tahun 2008 dan Pergub No. 102 Tahun 2008 Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian Dan Sub Bidang Badan penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, maka susunan organisasi yaitu sebagai berikut : 1. Kepala Badan ; 2. Sekretariat dengan tiga Sub Bagian : a) Sub Bagian Tata Usaha ; b) Sub Bagian Penyusunan Program ; c) Sub Bagian Keuangan ; 3. Bidang Pemerintahan dengan dua Sub Bidang ; a) Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Desa ; b) Sub Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik; 4. Bidang Ekonomi dan Keuangan dengan dua Sub Bidang; a) Sub Bidang Ekonomi dan Investasi ; b) Sub Bidang Keuangan ; 5. Bidang SDA dan Teknologi dengan dua Sub Bidang ; a) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan ; b) Sub Bidang Informasi dan Teknologi ; 6. Bidang Kemasyarakatan dengan dua Sub Bidang; a) Sub Bidang Sosial Budaya dan Hak Azasi Manusia; b) Sub Bidang Kesra dan Pemberdayaan Perempuan ; 7. Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti. Sedangkan jumlah personil untuk mendukung tugas dan pokok yaitu 91 (sembilan puluh satu) orang.
13
Kepala
Sekretariat
Kelompok Jabatan Fungsional
Subbag Tata Usaha
Bidang Ekonmomi & Keuangan
Subbid Ekono mi & Invest asi
Subbid Keuang an
Bidang Sumberdaya Alam & Teknologi
Subbid SDA & Lingku ngan
Subbid Infotek
Subbag Sungram
Bidang Pemerintahan
Subbid Pem. Umum & Desa
Subbid APP
Subbag Keuangan
Bidang Kemasyara katan
Subbid Sosbud & HAM
Subbid Kesra & PP
Gambar 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur
2.2.
Sumber Daya Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. 14
Sebagai salah satu perangkat kerja Provinsi Jawa Timur, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Pergub No. 102 Tahun 2008 Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian Dan Sub Bidang Badan penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang berdasarkan masing – masing komposisi tergambarkan sebagai berikut : a. Jabatan Dari komposisi PNS Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2014 yang keseluruhan berjumlah 91 orang, terdiri dari : Pejabat Struktural
:
17 orang
Pejabat Fungsional :
11 orang
Staf
63 orang
:
b. Pangkat dan Golongan Pangkat dan Golongan PNS Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : Pangkat Pembina Penata Pengatur Juru
Golongan
Jumlah
IV III II I
24 50 16 1
Jumlah
91 orang
c. Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan PNS Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : Tingkat Pendidikan
Jumlah
S3 S2 S1 D3 D2 D1 SLTA SMP SD
3 32 36 2 0 0 17 0 1
Jumlah
91 orang 15
d. Asset/Modal Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian sasaran. Sarana dan prasarana Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : 1. Bangunan dan Tanah : a. Tanah seluas : 499.975 m2 b. Bangunan gedung kantor : 1.750 m2 c. Bangunan mushollah : 64 m2 d. Bangunan menara/tandon air (4 m2 x T. 15 m) : 1 bh m2 e. Sumur gali diameter 70 cm : 1 bh f. Joglo utama kantor : 8 m2 g. Pos jaga : 15 m2 h. Gudang barang inventaris : 24 m2 i. Gedung koperasi : 14 m2 j. Gedung kantin : 14 m2 2. Kendaraan bermotor : a. Roda 4 : 7 unit b. Roda 2 : 15 unit 3. Mesin/peralatan kantor : a. Mesin ketik Manual : 18 bh b. Mesin ketik Elektronik : 3 bh c. Komputer : 33 unit d. Printer : 22 unit 4. Lemari, meja/kursi, filling dan lain-lain peralatan kantor : a. Filling : 49 bh b. Lemari besi : 25 bh c. Lemari kayu : 20 bh d. Lemari kaca : 15 bh e. Lemari sorok : 24 bh f. Meja kerja staf : 66 bh g. Meja rapat : 139 bh h. Meja pimpinan : 46 bh i. Meja tamu : 14 bh j. Meja komputer : 12 bh k. Meja ½ biro : 18 bh l. Kursi besi : 24 bh m. Kursi rapat : 78 bh n. Kursi roda (pimpinan) : 47 bh o. Kursi tamu : 43 bh p. Brangkas : 14 bh q. OHP : 4 bh r. Screen OHP : 3 bh 16
s. White board t. Mesin hitung u. Mesin Fax v. Pesawat telepon 5. Sarana Lain-lain a. Mesin Penghisap debu b. Lemari Es c. AC d. Video Kamera (handycam) e. Kamera f. Televisi g. Pompa Air h. Hidrant i. Tombol PMK j. Tabung PMK 2,5 kg k. Tabung PMK 4,5 kg l. Mikrofone m. Speaker line pengumuman n. Stand mic o. Mixer p. Power q. VCD player r. Salon ruangan s. Salon lapangan t. Tripod camera u. Hand detector v. Handy talky
2.3.
: : : :
50 bh 2 bh 5 bh 42 bh
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
2 unit 3 bh 51 bh 4 unit 5 bh 16 bh 4 unit 5 bh 9 unit 3 unit 2 unit 3 unit 10 unit. 3 unit. 2 bh 3 bh. 2 bh 4 bh 6 bh 1 bh 1 bh 2 bh
Kinerja Pelayanan 1. Pelayanan Vertikal Pelayanan
kepada
Gubernur
dalam rangka menyampaikan
rekomendasi hasil-hasil penelitian serta kajian sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah 2. Pelayanan Horisontal Pelayanan kepada pemangku kepentingan, baik dari pusat maupun daerah dan kepada masyarakat yaitu berupa hasil penelitian dan pengembangan, dan untuk selanjutnya diinformasikan melalui pelayanan perpustakaan, operasional PIHLT dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan baik di media cetak
jurnal litbang Cakrawala yang terbit 6 bulanan maupun
Bulletin Teropong dwi bulanan.
17
3. Pelayanan Kemitraan BALITBANG Provinsi Jawa Timur menjalin kemitraan, koordinasi dan jejaring kerja dengan : PTN dan PTS di Jawa Timur LSM yang ada di Jawa Timur Lembaga Penelitian Pusat dan Daerah yang ada di Jawa Timur 4. Pelayanan di Bidang Informasi dan Komunikasi Sosialisasi hasil
penelitian dan pengembangan serta kajian melalui
penerbitan Jurnal Litbang "Cakrawala" yang terbit 6 bulanan dan Bulletin Litbang "Teropong" yang terbit 2 bulanan. Operasional
Perpustakaan
dengan
menyediakan
buku-buku
hasil
penelitian dan pengembangan, nuku referensi penunjang kegiatan penelitian. Operasional Pusat Informasi Hasil Penelitian (PIHLT) yang dapat diakses melalui http://www.balitbang.jatimprov.go.id.
18
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Balitbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2013 No.
(1) 1.
2.
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (2)
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun 2009 - 2013 1 2 3 4 5
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan serta kajian yang sudah diverifikasi Jumlah stakeholder yang mendapatkan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta kajian
-
-
-
28
42
51
69
66
28
42
-
-
-
73
74
76
80
85
73
74
1
Realisasi Capaian Tahun 2009 - 2013 2 3 4
Rasio Capaian pada Tahun 2009 - 2013 2 3 4
5
1
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
51
69
66
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
76
80
85
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Surabaya,
5
April 2014
Kepala Balitbang Provinsi Jawa Timur
Ir. PRIYO DARMAWAN, M.Sc Pembina Utama Madya NIP. 19571215 198608 1 001 19
Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Balitbang Provinsi Jawa Timur menargetkan bahwa penelitian dan pengembangan dari tahun ke 1 (satu) sampai dengan tahun ke 5 (lima) di dalam Renstra tahun 2009 sampai dengan 2013 mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa Balitbang Provinsi Jawa Timur sebagai SKPD dibawah Gubernur semakin eksis dengan memberikan masukan perencanaan dan kebijakan yang maksimal sesuai visi dan misi Gubernur Jawa Timur serta permasalahan masyarakat yang semakin komplek melalui penelitian dan kajian. Target pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta kajian dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 menghasilkan dokumen (dok)/buku penelitian dan pengembangan serta kajian yaitu berturut-turut 28, 42, 51, 69 dan 66. Dari target tersebut dapat terealisasi 100 %. Sedangkan target stakeholder yang mendapatkan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta kajian pada tahun 2009 sampai dengan 2013 yaitu 73, 74, 76, 80 dan 85 dengan realisasi 100%.
20
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Balitbang Provinsi Jawa Timur Program /Kegiatan 1
(1) Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran : 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Anggaran pada Tahun (2009 – 2013) ‘ dalam juta rupiah 2 3 4
Realisasi Anggaran pada Tahun (2009 - 2013)
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2009 – 2013 (%)
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Rata-Rata Pertumbuhan (%) Angg Reali aran sasi
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
16.088. 320.000 5.111. 053.000 10.977. 267.000 2.743. 188.000
21.665. 302.783 6.135. 874.283 15.529. 428.500 2.824. 371.200
23.876. 118.655 5.929. 745.655 17.946. 373.000 3.560. 959.000
26.628. 863.000 6.032. 863.000 20.596. 000.000 3.986. 724.000
33.860. 104.000 6.460. 104.000 27.400. 000.000 4.019. 296.000
15.705. 397.422 4.958. 181.910 10.747. 215.512 2.719. 312.858
21.193. 592.195 5.801. 216.218 15.392. 375.977 2.768. 222.042
23.483. 393.552 5.675. 760.247 17.807. 633.305 3.517. 346.145
26.164. 118.998 5.656. 711.189 20.507. 407.809 3.951. 944.814
33.229. 168.548 6.123. 088.932 27.106. 079.616 3.944. 142.307
97,62
97,82
98,36
98,25
98,14
16,67
16,78
97,01
94,55
95,72
93,76
94,78
97,90
99,12
99,23
99,57
98,93
99,13
98,01
98,78
99,13
98,13
1.037. 291.000
1.343. 696.500
1.874. 089.000
926. 001.000
2.894. 004.000
1.031. 249.000
1.331. 853.865
1.850. 561.875
924. 075.015
2.882. 842.449
99,42
99,12
98,74
99,79
99,61
93.763. 000
69.500. 000
87.325. 000
83.125. 000
183. 150.000
93.203. 550
68.225. 000
84.999. 200
80.833. 500
179. 811.000
99,40
98,17
97,34
97,24
98,18
129. 150. 000
179. 650.000
216. 500.000
358. 150.000
371. 450.000
123. 640.100
138. 882.800
210. 200.800
328. 849.450
259. 013.750
95,73
77,31
97,09
91,82
69,73
74.375. 000
92.650. 000
92.500. 000
100. 000.000
122. 000.000
74.320. 000
92.525. 800
92.468. 100
99.582. 300
121. 796.600
99,93
99,87
99,97
99,58
99,83
21
Program /Kegiatan
Anggaran pada Tahun (2009 – 2013)
Realisasi Anggaran pada Tahun (2009 - 2013)
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2009 – 2013 (%)
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 7. Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 8. Program Penguatan Kelembagaan Iptek
513. 000. 000
359. 500.000
580. 000.000
510. 000.000
985. 000.000
334. 338.850
352. 830.800
577. 887.500
509. 363.900
979. 603.400
65,17
98,14
99,64
99,88
99,45
5.280. 500. 000
10.660. 060.800
11.535. 000.000
14.632. 000.000
18.825. 000.000
5.273. 585.520
10.639. 835.670
11.474. 169.685
14.612. 758.830
18.738. 870.110
99,87
99,81
99,47
99,87
99,54
1.106. 000. 000
-
-
-
-
1.097. 565.634
-
-
-
-
99,24
-
-
-
-
Surabaya,
Rata-Rata Pertumbuhan (%) Angg Reali aran sasi (17)
(18)
April 2014
Kepala Balitbang Provinsi Jawa Timur
Ir. PRIYO DARMAWAN, M.Sc Pembina Utama Madya NIP. 19571215 198608 1 001
22
Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Balitbang Provinsi Jawa Timur dari tahun ke 1 (satu) sampai dengan tahun ke 5 (lima) di dalam Renstra tahun 2009 sampai dengan 2013 mengalami peningkatan anggaran, hal ini menunjukkan bahwa Balitbang Provinsi Jawa Timur mempunyai peran yang sangat penting sebagai think tank Gubernur dalam membuat berbagai rumusan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik sebagaimana amanat Permendagri No. 33 Tahun 2007 yang sudah diimplementasikan dalam Perda No. 10 Tahun 2008 dan Pergub No. 102 Tahun 2008. Sehubungan dengan hal tersebut, reorientasi terhadap program litbang ke depan mutlak harus dilakukan dengan berbagai penyempurnaan terhadap rencana strategis organisasi, baik program internal maupun program eksternal. Anggaran dan realisasi belanja daerah Balitbang Provinsi Jawa Timur pada tabel tersebut dari Tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah sebagai berikut : Belanja Daerah -) Tahun 2009 ; sebesar Rp. Rp. 15.705.397.422,- (97,62 %). -) Tahun 2010 ; sebesar Rp. Rp. 21.193.592.195,- (97,82 %). -) Tahun 2011 ; sebesar Rp. Rp. 23.483.393.552,- (98,36 %). -) Tahun 2012 ; sebesar Rp. Rp. 26.164.118.998,- (98,25 %). -) Tahun 2013 ; sebesar Rp. Rp. 33.229.168.548,- (98,14 %).
16.088.320.000,- dan realisasi sebesar 21.665.302.783,- dan realisasi sebesar 23.876.118.655,- dan realisasi sebesar 26.628.863.000,- dan realisasi sebesar 33.860.104.000,- dan realisasi sebesar
Belanja Tidak Langsung -) Tahun 2009 ; sebesar Rp. Rp. 4.958.181.910,- (97,01 %). -) Tahun 2010 ; sebesar Rp. Rp. 5.801.216.218,- (94,55 %). -) Tahun 2011 ; sebesar Rp. Rp. 5.675.760.247,- (95,72 %). -) Tahun 2012 ; sebesar Rp. Rp. 5.656.711.189,- (93,76 %). -) Tahun 2013 ; sebesar Rp. Rp. 6.123.088.932,- (94,78 %).
5.111.053.000,- dan realisasi sebesar 6.135.874.283,- dan realisasi sebesar 5.929.745.655,- dan realisasi sebesar 6.032.863.000,- dan realisasi sebesar 6.460.104.000,- dan realisasi sebesar
23
Belanja Langsung -) Tahun 2009 ; sebesar Rp. Rp. 10.747.215,- (97,90 %). -) Tahun 2010 ; sebesar Rp. Rp. 15.392.375.977,- (99,12 %). -) Tahun 2011 ; sebesar Rp. Rp. 17.807.633.305,- (99,23 %). -) Tahun 2012 ; sebesar Rp. Rp. 20.507.407.809,- (99,57 %). -) Tahun 2013 ; sebesar Rp. Rp. 27.106.079.616,- (98,93 %).
2.4.
10.977.267.000,- dan realisasi sebesar 15.529.428.500,- dan realisasi sebesar 17.946.373.000,- dan realisasi sebesar 20.596.000.000,- dan realisasi sebesar 27.400.000.000,- dan realisasi sebesar
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Aspek Sumber Daya Manusia, dalam rangka peningkatan kinerja pegawai, diperlukan berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat) sesuai dengan kebutuhan. Namun kesempatan untuk mengikuti kegiatan diklat sangat terbatas, sehingga perlu segera diatasi, antara lain kesempatan untuk memperoleh fasilitas pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, pendidikan penjenjangan maupun pelatihan yang bersifat fungsional jangka menengah dan pendek. Selain masalah pendidikan dan pelatihan, upaya peningkatan kapasitas aparatur Balitbang juga menghadapi berbagai kendala lain, yaitu : 1. Penempatan pegawai selama ini belum didasarkan pada kualifikasi, minat, bakat bekerja dan kompetensinya. 2. Mutasi personil yang teratur dan bersifat insidentil tanpa didasari pada kompetensi dan profesionalisme. 3. Belum efektifnya system pengembangan karir pejabat struktural dan fungsional peneliti sesuai peraturan perundangan.
24
Dari hal tersebut di atas dapat dianalisis (SWOT) sebagai berikut :
KEKUATAN (S) 1. Adanya kewenangan di bidang penelitian dan pengembangan serta kajian sesuai UU No. 18 Th. 2002 dan Permendagri No. 33 Th. 2007. 2. Adanya Perda No. 10
Th. 2008 dan Pergub. No. 102 Th. 2008. 3. Terbentuknya forum jaringan kelitbangan. 4. Tersedianya data base hasil penelitian. PELUANG (O) 1. Adanya dukungan Pemprov. 2. Adanya DRD 3. Adanya dinamika masyarakat.
TANTANGAN (T) 1. Perlu peningkatan kualitas SDM. 2. Pengakuan terhadap lembaga dan kualitas produk penelitian masih kurang. 3. Kerjasama dengan pelaku bisnis/pengusaha belum ada
S–O 1. Mengoptimalkan kewenangan/tupoksi semua pihak. 2. Revitalisasi organisasi 3. Tersedianya ruang komunikasi public.
S–T 1. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat. 2. Mengoptimalkan kerjasama dengan institusi penelitian lain dan pelaku bisnis. 3. Meningkatkan jaringan/data base hasil penelitian.
KELEMAHAN (W) 1. Jumlah peneliti dan sebaran kualifikasi belum memadai. 2. SDM belum memadai. 3. Sarana prasarana operasional belum memadai. 4. Adanya PP No. 38 Th. 2006 yang melemahkan keberadaan lembaga Litbang.
W–O 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas peneliti/SDM. 2. Peningkatan sarana dan prasarana kegiatan Litbang. 3. Penguatan kelembagaan. W–T 1. Peningkatan kompetensi penelitian dan kualitas hasil penelitian. 2. Rekomendasi hasil penelitian yang aplikatif. 3. Peningkatan fungsi lembaga sebagai lembaga yang eksis dan terpercaya.
25
BAB III ISU-ISU STRATEGIS 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Permasalahan Balitbang Provinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi harus dapat ditangani dalam rangka meningkatkan
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pelaksanaan
pembangunan daerah, diantaranya adalah sebagai berikut : (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelitbangan secara optimal masih belum didukung sepenuhnya dengan kuantitas dan kualitas sunber daya aparatur serta ketersediaan sarana prasarana kerja yang memadai; (2) Tenaga fungsional peneliti masih belum sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Balitbang dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan kondisi, potensi dan permasalahan daerah; (3) Prasarana dan sarana kerja masih belum tersedia secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; (4) Pedoman, data dan informasi pembangunan daerah masih belum lengkap dan akurat sebagai bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan; (5) Hasil penelitian belum dimanfaatkan secara maksimal oleh SKPD maupun Kab./Kota terkait sebagai pengembangan; 3.2.
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Provinsi Jawa Timur serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 adalah “ JAWA TIMUR LEBIH SEJAHTERA, BERAKHLAK, BERKEADILAN, MANDIRI DAN BERDAYA SAING “ Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan adanya perencanaan program yang baik dan visioner sebagai penjabaran dari visi Gubernur tersebut. Dan untuk menyusun perencanaan yang baik dan visioner perlu didukung oleh 26
data dan informasi yang tepat. Oleh karena itu Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur mempunyai peran strategis untuk memberikan
rekomendasi
hasil
penelitian
yang
dapat
mendukung
perencanaan dan pelaksanaan program sesuai dengan visi Gubernur. Penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan oleh Balitbang Provinsi Jawa
Timur
dalam
rangka
menunjang
peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan misi Gubernur diantaranya adalah penelitian terkait dengan : 1.
Perluasan lapangan kerja dan memberdayakan perekonomian rakyat, terutama yang berbasis pertanian
2.
Meningkatkan kapasitas kemampuan dan daya saing UMKM dan koperasi
3.
Meningkatkan penguatan ekonomi kaum perempuan
4.
Meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan
5.
Meningkatkan aksesbilitas pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu
6.
Meningkatkan aksesbilitas pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas
7.
Meningkatkan
pemeliharaan
kualitas
lingkungan
hidup
dan
pengembangan pembangunan berwawasan lingkungan 8.
Meningkatkan perdagangan, pariwisata dan investasi
9.
Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik
10. Meningkatkan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM. 3.3.
Penentuan Isu Strategis Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balitbang Provinsi Jawa Timur yang dianalisa secara lingkungan internal dan lingkungan eksternal akan menjadi penentu isu strategis. Untuk lingkungan eksternal akan dikaitkan dan mengacu pada misi Gubernur tahun 2015 – 2019 dengan melaksanakan penelitian dan pengembangan serta kajian untuk : 1. Peningkatan perluasan lapangan kerja dan memberdayakan perekonomian rakyat, terutama yang berbasis pertanian; 27
2. Peningkatkan kapasitas kemampuan dan daya saing UMKM dan koperasi 3. Peningkatkan penguatan ekonomi kaum perempuan 4. Peningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan 5. Peningkatkan aksesbilitas pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu 6. Peningkatkan aksesbilitas pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas 7. Peningkatkan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan pengembangan pembangunan berwawasan lingkungan 8. Peningkatkan perdagangan, pariwisata dan investasi 9. Peningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik 10. Peningkatkan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM. Adapun untuk isu strategis lingkungan internal diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Pemantapan sumber daya, manajemen dan kinerja Balitbang Provinsi Jawa Timur yang terarah serta berkualitas dalam mendukung pelaksanaan penelitian dan pengembangan potensi daerah; 2. Penentuan system, mekanisme dan proses penelitian dan pengembangan dalam rangka pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur yang tepat dan terarah, sehingga hasil penelitian secara implementatif akan benar-benar memberikan
kontribusi
terhadap
perencanaan
dan
pelaksanaan
pembangunan serta akan berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat dan wilayah; 3. Ketersediaan data dan informasi penelitian dan pengembangan yang akan mampu memberikan kelengkapan informasi dan kontribusi terhadap rencana dan pelaksanaan penelitian untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 4. Peningkatan koordinasi penelitian dan pengembangan secara tepat dan terarah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
28
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.
VISI DAN MISI Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antipatif, aplikatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Penetapan visi merupakan
bagian dari perencanaan strategik serta
langkah penting dalam perjalanan organisasi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat 13 UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan suatu daerah/organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur untuk menjangkau keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan
pembangunan
bidang
Penelitian
dan
Pengembangan
menentukan visi sebagai berikut : “ TERWUJUDNYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA KAJIAN APLIKATIF DAN INOVATIF “ Makna penting pada visi Balitbang
Provinsi
Jawa
Timur
adalah
pelaksanaan penelitian secara implementasi harus diterapkan sebagai bahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan baik dalam tahap perencanaan maupun implementasi pelaksanaan operasional kebijakan pembangunan daerah. Maksud dari visi diatas adalah suatu harapan bahwa Balitbang Provinsi Jawa Timur selama 5 (lima) tahun bisa berbuat sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenanganya untuk mensinergikan segenap komponen pembangunan 29
guna mendorong peran strategis penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Pengertian dari makna Visi : Aplikatif pengertiannya
adalah
bahwa
hasil penelitian, pengembangan
serta kajian ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dilaksanakan dapat diaplikasikan atau diterapkan, baik oleh pengambil kebijakan untuk perencanaan pembangunan, oleh lembaga/instansi maupun oleh masyarakat. Inovatif pengertiannya adalah bahwa perubahan dan /atau pembaharuan dalam ilmu dan teknologi akan memberikan kontribusi yang cukup dominan dalam rangka pelaksanaan pembangunan, baik dalam konteks perencanaan maupun pelaksanaanya. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
harus menentukan misi yang jelas dan merupakan
pernyataan yang menetapkan tujuan pembangunan jangka menengah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah
secara terfokus dan berindikator yang
jelas dan terukur. Adapun Misi Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur dalam
rangka
menunjang
keberhasilan
visi
yang
telah ditetapkan
adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta kajian yang aplikatif dan inovatif di bidang ekonomi dan keuangan, sumberdaya alam dan teknologi, pemerintahan serta kemasyarakatan; 2. Melaksanakan pendampingan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten/Kota di Jawa Timur; Tujuan dan sasaran misi atau tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2015 sampai dengan 2019, adalah sbb. : Tujuan misi (1) Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta kajian yang aplikatif dan inovatif di bidang ekonomi dan keuangan, sumberdaya alam dan teknologi, pemerintahan serta kemasyarakatan adalah untuk
melaksanakan
penelitian dan pengembangan serta kajian yang aplikatif dan inovatif dalam 30
rangka memberikan masukan kepada Gubernur untuk kebijakan dan perencanaan pembangunan dari hasil penelitian secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dengan harapan bahwa kebijakan dan perencanaan pembagunan yang diambil dapat tepat sasaran. Sasaranya adalah meningkatnya penelitian dan pengembangan serta kajian yang
aplikatif
ditindaklanjuti/
dan
inovatif;
dimanfaatkan
meningkatnya oleh
hasil
stakeholder;
penelitian
dan
yang
meningkatnya
stakeholder yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan serta kajian. Tujuan misi (2) Melaksanakan pendampingan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten/Kota di Jawa Timur adalah untuk mengangkat potensi sumber daya alam lokal yang ada di Jawa Timur agar inovatif dan tersistem dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dengan pendampingan SIDa Kabupaten/Kota
di
Jawa
Timur.
Selain
itu
pendampingan
SIDa
Kabupaten/Kota di Jawa Timur ini merupakan implementasi dari Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Sasaranya adalah meningkatnya pelaksanaan pendampingan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mengangkat sumber daya alam lokal.
31
4.2.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH No.
1.
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019 MISI 1 : Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta kajian yang aplikatif dan inovatif di bidang ekonomi dan keuangan, sumberdaya alam dan teknologi, pemerintahan serta kemasyarakatan TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KONDISI AWAL 2013
melaksanakan penelitian dan pengembangan serta kajian yang aplikatif dan inovatif
- meningkatnya penelitian dan pengembangan serta kajian yang aplikatif dan inovatif; - meningkatnya hasil penelitian yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan oleh stakeholder; - meningkatnya stakeholder yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan serta kajian.
- jumlah hasil penelitian dan pengembangan serta kajian yang aplikatif dan inovatif; - prosentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan oleh stakeholder; - jumlah stakeholder yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan serta kajian.
40
97
100
105
108
112
10
15
20
25
30
45
48
52
55
57
4
5
MISI 2 : Melaksanakan pendampingan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2.
mengangkat potensi sumber daya alam lokal yang ada di Jawa Timur agar inovatif dan tersistem dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dengan pendampingan SIDa Kabupaten/Kota di Jawa Timur
meningkatnya pelaksanaan pendampingan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kab/Kota di Jawa Timur
pelaksanaan pendampingan SIDa Kab/Kota di Jawa Timur (kab/kota)
-
3
3
4
32
4.3.
STRATEGI DAN KEBIJAKAN Misi 1
: Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta kajian yang aplikatif dan inovatif di bidang ekonomi dan keuangan, sumberdaya alam dan teknologi, pemerintahan serta kemasyarakatan
SASARAN MISI - meningkatnya penelitian dan pengembangan serta kajian yang aplikatif dan inovatif; - meningkatnya hasil penelitian yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan oleh stakeholder; - meningkatnya stakeholder yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan serta kajian.
Misi 2
STRATEGI
KEBIJAKAN
- peningkatan penelitian - meningkatan penelitian dan pengembangan serta dan pengembangan serta kajian yang aplikatif dan kajian yang aplikatif dan inovatif; inovatif; - peningkatan hasil - meningkatan hasil penelitian yang penelitian yang ditindaklanjuti/ ditindaklanjuti/ dimanfaatkan oleh dimanfaatkan oleh stakeholder; stakeholder; - peningkatan stakeholder - meningkatan stakeholder yang memanfaatkan hasil yang memanfaatkan hasil penelitian dan penelitian dan pengembangan serta pengembangan serta kajian. kajian.
: Melaksanakan pendampingan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten/Kota di Jawa Timur
SASARAN MISI meningkatnya pelaksanaan pendampingan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kab/Kota di Jawa Timur
STRATEGI peningkatan pelaksanaan pendampingan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kab/Kota di Jawa Timur
KEBIJAKAN meningkatkan pelaksanaan pendampingan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kab/Kota di Jawa Timur
33
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan
dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat
Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi
dan
kebijakan
serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Satuan
Kerja
Perangkat
daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan
kegiatan operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Rencana
program
dan
kegiatan
Badan
Penelitian
dan Pengembangan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut : Tabel 5.1. Program dan Indikasi Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2015-2019 Strategi Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Kebijakan Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran
Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan sarana Meningkatan 2. Program dan prasarana sarana dan peningkatan aparatur prasarana aparatur sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan 1.1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 2.1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasi onal 2.3. Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga 2.4. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya 34
Strategi
Kebijakan
Program
Kegiatan 3.1. Penyusunan laporan keuangan semesteran, tahunan, dll 3.2. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. 4.1. Rapat koordinasi penelitian dan pengembangan Jawa Timur 4.2. Penyusunan renja kerja (Renja) tahunan 4.3. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (Lakip) 4.4. Penyusunan Renstra
Peningkatan kapasitas kelembagaan SKPD
Meningkatan kapasitas kelembagaan SKPD
3. Program peningkatan kapasitas kelembagaan SKPD
Peningkatan perencanaan, penyusunan, pengendalian dan evaluasi SKPD
Meningkatan perencanaan, penyusunan, pengendalian dan evaluasi SKPD
4. Program perencanaan, penyusunan, pengendalian dan evaluasi SKPD
Peningkatan penelitian dan pengembangan iptek
Meningkatan penelitian dan pengembangan iptek
5. Program 5.1. Penelitian dan Pengembangan penelitian dan Institusi pengembangan Pemerintah iptek
Daerah 5.2. Penelitian dan Pengembangan Reformasi Birokrasi 5.3. Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Kegiatan Pelayanan Publik 5.4. Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
35
Strategi
Kebijakan
Program
Kegiatan 5.5. Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan 5.6. Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Investasi dalam rangka pengembangan dunia usaha di Jawa Timur 5.7. Penelitian dan Pengembangan Optimalisasi penerimaan sumber pendapatan daerah dalam rangka mendorong perekonomian di Jawa Timur 5.8. Penelitian dan Pengembangan Konservasi Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan 5.9. Penelitian dan Pengembangan Rekayasa dan Diseminasi Inovasi Teknologi di Jawa Timur 5.10. Penelitian dan Pengembangan Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri dan Agrobisnis
36
Strategi
Kebijakan
Program
Kegiatan 5.11. Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat, Sosial dan Budaya 5.12. Penelitian dan Pengembangan Keamanan dan Perlindungan Terhadap Supremasi Hukum dan HAM 5.13. Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Sumberdaya IPM
Peningkatan Pendampingan SIDa Kab/Kota di Jawa Timur
6.1. Pendampingan Meningkatan 6. Program SIDa Kab/Kota di Pendampingan Pendampingan Jawa Timur SIDa Kab/Kota SIDa 6.2. Forum Jaringan di Jawa Timur Kab/Kota di Penelitian Jawa Timur Pengembangan Difusi Ilmu Pengetahuan Teknologi Seni Budaya Jawa Timur (PPD IPTEK) 6.3. Forum Komunikasi Inovator Jawa Timur 7.1. Sosialisasi hasil 7. Program litbang serta Diseminasi kajian Hasil Penelitian 7.2. Penyusunan dan Jurnal Litbang Pengembangan Kebijakan 7.3. Penyusunan serta kajian
Bulletin Hasil Litbang 7.4. Pusat Informasi Hasil Litbang dan Teknologi (PIHLT) 7.5. Penganugerahan Inovasi Teknologi Tingkat Jawa Timur
37
5.2
INDIKATOR
KINERJA , KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF Berdasarkan penentuan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur tersebut diatas, selanjutnya program dan kegiatan dimaksud harus
berindikator berkinerja, berkelompok sasaran dan
berdana indikatif. Adapun Sasaran,
dan
Rencana
Program,
Pendanaan
Indikatif
Kegiatan, Balitbang
Indikator
Kinerja, Kelompok
Provinsi Jawa Timur Tahun
2014-2019 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut.
38
Tabel 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Balitbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 SKPD : [1.20.0500] Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Timur
NO
TUJUAN
SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) dan KEGIATAN (Output)
TARGET KINERJA SASARAN TAHUN CAPAIAN TAHUN 2014
2015 Target
1.
Melaksanaka n Administrasi Perkantoran
Meningkatny a pelaksanaan Adsministras i Perkantoran
Program Pelayanan Administra si Perkantora n
Pelaksanaa n Administrasi Perkantoran
Program Peningkata n Sarana dan
Indeks Kepuasan Masyarakat/Apa ratur terhadap pelayanan perkantoran, prosentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran Prosentase Pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran, Prosentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran Prosentase Sarana dan Prasarana yang layak fungsi
100 %
100 %
100 %
100 %
2016 Rp
2.306. 000.000
2.306.
Target
100 %
100 %
000.000
100 %
666.000
Rp
2.375. 180.000
2.375.
Target
100 %
100 %
180.000
1.676. 100 %
2017
100 %
1.726. 965.980
2018 Rp
2.446. 435.400
2.446.
Target
100 %
100 %
435.400
100 %
1.778. 774.960
2019 Rp
2.519. 828.462
2.519.
Target
100 %
100 %
828.462
100 %
PENANGGUNG JAWAB
1832. 138.208
Rp
2.595. 423.316
2.595. 423.316
100 %
1.887. 102.354
Kasub Bag. TU
Kasub Bag. TU
Kasub. Bag. TU
39
Prasarana Aparatur Penyediaan Peralatan dan Kelengkapa n Sarana dan Prasarana Pemeliharaa n Peralatan dan Kelengkapa n Sarana dan Prasarana Program Peningkata n Kapasitas Kelembaga an Pemerintah Daerah Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaa n Pemerintah Daerah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang tersedia Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang terpelihara Prosentase Kelembagaan yang tepat fungsi
Prosentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku; jumlah koordinasi dan konsultasi Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal;jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM;prosentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/non formal sesuai dg
844.
100 %
100 %
263.000
100 %
100 %
403.000
100 %
100 %
767.000
100 %
100 %
012.000
100 %
100 %
755.000
100 %
832. 100 %
869. 590.890
857. 375.090
100 %
100 %
895. 678.617
883. 096.343
100 %
100 %
922. 548.975
909. 589.233
100 %
100 %
950. 225.444
936. 876.910
1.488. 100 %
747.
100 %
769.
100 %
422.360
100 %
007.650
741.
100 %
792.
100 %
505.031
100 %
927.879
764.
816. 280.182
100 %
535.715
786.
840.
100 %
768.587
100 %
851.786
810.
Kasub. Bag. TU
Kasub. Bag. TU
100 %
100 %
Kasub. Bag. TU
834.
Kasub. Bag. TU
Kasub. Bag. TU
40
jabatannya Program Penyusuna n, Pengendali an dan Evaluasi Dokumen Penyelengg araan Pemerintah an Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaa n Rencana Program dan Anggaran Melaksanakan Penelitian dan Pengembanga n serta kajian yang aplikatif dan inovatif.
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembanga n serta kajian yang aplikatif dan inovatif oleh pemangku kepentingan untuk pembangunan di Jawa Timur.
Program Penelitian dan pengembanga n Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Penelitian dan Pengembanga n Institusi Pemerintah Daerah
Prosentase dokumen penyelenggaraa n pemerintahan yang disusun tepat waktu
Prosentase dokumen perencanan dan laporan hasil pelaksanaan yang disusun tepat waktu
399.
100 %
100 %
567.000
411.
100 %
399.
554.010
423.
100 %
411.
436.
100 %
423.
449.
100 %
436.
Dokumen/buku laporan hasil penelitian dan pengembangan serta kajian
100 %
43
47
52
57
63
Prosentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. (%)
20 %
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
jumlah Stakeholder yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan serta kajian
30 %
45
50
54
59
65
100 % 3
550, 000,000
3
605, 000,000
4
900.630
665, 500,000
100 %
4
617.649
732, 050,000
716.178
449.
100 %
554.010
100 %
617.649
100 %
567.000
100 %
900.630
100 %
5
716.178
805, 255,000
Kasub. Bag. Penyusu nan Program
Kasub. Bag. Penyusu nan Program
Kabid Pemerintah an
41
Penelitian dan Pengembanga n Reformasi Birokrasi
100 %
Penelitian dan Pengembanga n Peningkatan Kegiatan Pelayanan Publik
100 %
Penelitian dan Pengembanga n Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
100 %
Penelitian dan Pengembanga n Ekonomi kerakyatan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan
100 %
Penelitian dan Pengembanga n Peningkatan investasi dalam rangka pengembanga n dunia usaha di Jawa Timur
100 %
Penelitian dan Pengembanga n Optimalisasi penerimaan sumber pendapatan daerah dalam rangka mendorong perekonomian di Jawa Timur
100 %
2
495, 000,000
2
544, 500,000
2
598, 950,000
3
658, 845,000
3
724, 729,500
Kabid Pemerintahan
Kabid
2
550,
2
605,
2
665,
3
732,
3
805,
000,000
000,000
500,000
050,000
255,000
220,
242,
266,
292,
322,
Pemerintahan
Kabid
1
1
000,000
1
000,000
1
200,000
1
820,000
Pemerintahan
102,000
Kabid Ekonomi
4
5
4
5
6
dan
Keuangan
1,045,
1,149,
1,264,
1,390,
1,529,
000,000
500,000
450,000
890,000
979,500
Kabid Ekonomi
2
550,
2
000,000
605,
3
000,000
665,
3
500,000
732,
3
200,000
805, 300,000
dan Keuangan
Kabid Ekonomi dan
1
220, 000,000
1
242, 000,000
1
266, 200,000
1
292, 900,000
1
322,
Keuangan
100,000
42
Penelitian dan Pengembanga n Konservasi Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan
100 %
Penelitian dan Pengembanga n Rekayasa dan Diseminasi Inovasi Teknologi di Jawa Timur
100 %
Penelitian dan Pengembanga n Revitalisasi Pertanian dan Pengembanga n Agroindustri dan Agrobisnis
100 %
Penelitian dan Pengembanga n Peningkatan Taraf Hidup dan kesejahteraan Masyarakat, Sosial dan Budaya
100 %
Penelitian dan Pengembanga n Keamanan dan Perlindungan Terhadap Supremasi Hukum dan HAM
100 %
Penelitian dan Pengembanga n Peningkatan Sumberdaya IPM
100 %
Kabid SDA dan
2
550,
2
000,000
4
605,
2
000,000
665,
3
500,000
732,
3
100,000
5
805,
Teknologi
255,000
Kabid SDA
6
dan 1,155,
1,270,
000,000
500,000
5
1,397,
6
550,000
1,537,
1,691,
500,000
500,000
Teknologi
Kabid SDA dan
2
440,
2
000,000
470,
2
800,000
503,
2
750,000
540,
2
000,000
576,
Teknologi
750,000
Kabid SDA dan 495,
2
000,000
544,
2
500,000
598,
2
950,000
658,
2
845,000
724,
3
Teknologi
729,500
Kabid SDA dan 247,
1
000,000
271,
1
750,000
298,
1
925,000
328,
1
817,500
361,
1
Teknologi
700,000
Kabid SDA 1,073,
4
000,000
1,180,
4
300,000
1,298,
5
330,000
1,428,
6
163,000
1,570,
6
979,300
dan Teknologi
43
2.
Mendiseminas ikan hasil penelitian dan pengembanga n dengan cara menyebarluas kan dan meningkatkan informasi kepada pemangku kepentingan
Meningkatnya hasil penelitian dan pengembanga n serta kajian yang di diseminasikan dan di informasikan keseluruh pemangku kepentingan
Program diseminasi hasil penelitian & pengembanga n serta kajian
Pelaksanaan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan serta kajian
Pelaksanaan sosialisasi hasil litbang serta kajian
Kegiatan hasil LITBANG
100 %
Majalah bulletin teropong (exp)
100 %
Jurnal LITBANG (exp)
100 %
Penyusunan penerbitan bulletin Litbang
Sekretaris
Sekretaris 2
110,
2
000,000
3.000
275,
121,
3
000,000
3.000
302,
133,
3
100,000
3.000
332,
146,
4
410,000
3.000
366,
161, 051,000
3.000
Sekretaris 402,
000,000
500,000
750,000
025,000
627,500
275,
302,
332,
366,
402,
Sekretaris Penyusunan Penerbitan Jurnal Litbang Pusat Informasi Hasil Litbang dan Teknologi
3.
Mengangkat potensi sumberdaya alam lokal yang ada du Jawa Timur agar inovatif dan tersistem dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dengan pendampinga n SIDa Kabupaten/
Meningkatnya pelaksanaan pendampinga n Sistem Inovasi Daerah Kab./Kota di Jawa Timur
1.000
000,000
1.000
500,000
1.000
750,000
1.000
025,000
1.000
627,500
Sekretaris dokumen
150
100 %
165,
181,
1
000,000
1
000,000
1
500,000
1
350,
1
385,
1
423,
199,
1
650,000
219,
1
615,000
Sekretaris
Penganugera han Inovasi Teknologi Tingkat Jawa Timur
Keg. Penganugeraha n Inotek Jawa Timur (dok)
Program pendampinga n SIDa Kab/Kota di Jawa Timur
Pelaksanaan pendampingan SIDa Kab./Kota di Jawa Timur (Kab./Kota)
Fasilitasi pendampinga n SIDa Kab/Kota di Jatim (baru)
Keg. Fasilitasi pendampingan SIDa Kab/Kota di Jatim (baru)
Forum Keg. PPD IPTEK Jaringan SB Jawa Timur Penelitian (dok) Pengembanga n Difusi Ilmu Pengetahuan
100 %
100 % 3
000,000
000,000
500,000
275,
302,
332,
000,000
3
500,000
4
750,000
1
465, 850,000
1
366,
4
025,000
512, 435,000
402,
5
Sekretaris
627,500
Sekretaris 100 % 1
150, 000,000
165,
1
000,000
181,
1
500,000
1
199, 650,000
1
219, 615,000
44
Kota di Jawa Timur
Teknologi Seni Budaya Jawa Timur (PPD IPTEK) Forum Komunikasi Inovator Jawa Timur
Jumlah Pagu
Keg. Forum Komunikasi Inovator Jawa Timur (doku)
Sekretaris 175,
100 % 1
000,000
192,
1
500,000
211,
1
750,000
232,
1
925,000
256,
1
217,500
15,221,
16,318,
17,508,
17,804,
20,228,
000,000
997,715
033,705
314,157
365,456
45
BAB VI INDIKATOR KINERJA
Indikator kinerja adalah merupakan pengukuran kinerja dalam hal ini adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai
oleh Badan Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur. Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dan atau kegagalan dari pelaksanaan rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh Balitbang Provinsi Jawa Timur, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan. Tolok
ukur
sebagai
pengukuran
kinerja
pelaksanaan penelitian dan pengembangan Balitbang Provinsi Jawa Timur untuk mendukung misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balitbang Provinsi Jawa Timur, yaitu : 1.
Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan serta kajian aplikatif dan inovatif.
2.
Terlaksananya pendampingan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
Adapun target kinerja dari rencana penelitian dan pengembangan tersebut yang dilaksanakan oleh Balitbang Provinsi Jawa Timur tahun 2014 - 2019 adalah sebagai berikut :
46
Tabel 6.1. Indikator Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2019 No.
1.
2.
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi prosentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan oleh stakeholder (%) pelaksanaan pendampingan SIDa Kab/Kota di Jawa Timur (kab/kota)
Target Kinerja pada akhir Renstra 30
19
Target Renstra Tahun 2015
2016
2017
2018
2019
10
15
20
25
30
3
3
4
4
5
47
BAB VII PENUTUP Rencana Strategi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 ini adalah merupakan dokumen
perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisikan visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan. Dokumen perencnaan ini mengacu
terhadap Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 serta
sesuai dengan
amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah. Harapan yang ingin dan/atau dicapai Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur selama
kurun waktu 5 (lima) tahun
kedepan bagi Badan
Penelitian dan Pengembangan sebagai mana visi yang direncanakan yaitu ; “ Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan Serta Kajian yang Aplikatif dan Inovatif “ dengan misi : 1. Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta kajian yang aplikatif dan inovatif di bidang ekonomi dan keuangan, sumberdaya alam dan teknologi, pemerintahan serta kemasyarakatan; 2. Melaksanakan pendampingan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten/Kota di Jawa Timur; Selanjutnya
program
dan
kegiatan
yang
akan dilaksanakan secara operasional
setiap tahun adalah: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.3. Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga 2.4. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3. Program peningkatan kapasitas kelembagaan SKPD 2.1. Penyusunan laporan keuangan semesteran, tahunan, dll 2.2. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. 48
4. Program perencanaan, penyusunan, pengendalian dan evaluasi SKPD 4.1. Rapat koordinasi penelitian dan pengembangan Jawa Timur 4.2. Penyusunan renja kerja (Renja) tahunan 4.3. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (Lakip) 4.4. Penyusunan Renstra. 5. Program Penelitian dan Pengembangan Iptek 5.1.
Penelitian dan Pengembangan Institusi Pemerintah Daerah
5.2.
Penelitian dan Pengembangan Reformasi Birokrasi
5.3.
Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Kegiatan Pelayanan Publik
5.4.
Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat
5.5.
Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan
5.6.
Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Investasi dalam rangka pengembangan dunia usaha di Jawa Timur
5.7.
Penelitian dan Pengembangan Optimalisasi penerimaan sumber pendapatan daerah dalam rangka mendorong perekonomian di Jawa Timur
5.8.
Penelitian dan Pengembangan Konservasi Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan
5.9.
Penelitian dan Pengembangan Rekayasa dan Diseminasi Inovasi Teknologi di Jawa Timur
5.10. Penelitian dan Pengembangan Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri dan Agrobisnis 5.11. Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat, Sosial dan Budaya 5.12. Penelitian dan Pengembangan Keamanan dan Perlindungan Terhadap Supremasi Hukum dan HAM 5.13. Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Sumberdaya IPM 6. Program Pendampingan SIDa Kabupaten/Kota di Jawa Timur 6.1.
Pendampingan SIDa Kabupaten/Kota di Jawa Timur
6.2.
Forum Jaringan Penelitian Pengembangan Difusi Ilmu Pengetahuan Teknologi Seni Budaya Jawa Timur (PPD IPTEK)
6.3.
Forum Komunikasi Inovator Jawa Timur. 49
7. Program Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan 7.1.
Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan serta kajian
7.2.
Penyusunan Jurnal Litbang Kebijakan
7.3.
Penyusunan Bulletin Hasil Litbang
7.4.
Pusat Informasi Hasil Litbang dan Teknologi (PIHLT)
7.5.
Penganugerahan Inovasi Teknologi Tingkat Jawa Timur. Demikian gambaran rencana strategis Balitbang Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-
2019. Rencana strategis ini akan mendasari perencanaan berbagai kegiatan yang dilakukan Balitbang selama kurun waktu
5 (lima) tahun ke depan dengan telah
mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi eksistensi Balitbang dalam mencapai tujuannya. Renstra Balitbang ini merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja)
Balitbang selama
diharapkan
mampu
lima tahun sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 dan
mendorong
peran
stakeholder
dalam
bidang
penelitian,
pengembangan, kajian dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Jawa Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya. Renstra Balitbang ini selanjutnya merupakan alat manajemen untuk pengendalian melalui monitoring disamping alat evaluasi kinerja SKPD Balitbang. Penyusunan Rencana Strategis ini telah memperhatikan berbagai hal yang tertuang dalam : 1. Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terbitan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur. 3. Tugas Pokok dan Fungsi Balitbang Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Perda No. 10 Tahun 2008. Tentunya semua hal yang diagendakan dalam rencana strategis ini tidak akan bisa berjalan baik apabila tidak didukung kerjasama yang sinergis dari semua pihak yang terkait, baik dari unsur pimpinan maupun staf serta dari unsur struktural maupun fungsional peneliti. Mudah-mudahan apa yang termuat dalam rencana strategis ini dapat bermanfaat dalam mengantarkan pelaksanaan tugas sehingga pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam masa-masa mendatang bisa semakin baik dan berkualitas, Amin.
50
51
