BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Pelayanan publik telah menjadi isu yang mengglobal di seluruh Wilayah Indonesia.Sejalan dengan terbitnya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang – undang tersebut didalamnya memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada daerah untuk mengatur dirinya sendiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Fenomena tersebut merupakan momentum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan – perubahan perbaikan. Perubahan yang mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian

yang

mengarah kepada terselenggaranya tata pemerintahan yang baik. Termasuk didalamnya berbagai bidang pelayanan publik yang sebelumnya dianggap belum memenuhi hajat kebutuhan masyarakat. Undang – undang tersebut,memberikan peluang kepada pemerintah untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan keputusan yang bersifat lokal ,

efektif dan

efisien. Sekaligus sebagai jembatan dalam memperbaiki pelayanan publik yang pada saat ini banyak dikeluhkan masyarakat dan memperoleh sorotan tajam dari berbagai pihak atas pelayanan publik yang dirasakan berbelit – belit dan mempersulit masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan publik tersebut, juga diakibatkan oleh aparat pemerintah yang kerena kekuasaannya menempatkan diri sebagai objek yang meminta dilayani daripada sebagai subjek pemberi layanan. Paradigma tersebut diatas, perlu dilakukan perubahan dengan berusaha menempatkan posisi masyarakat di posisi yang sebenarnya , sebagai objek yang harus menerima layanan. Untuk itulah, telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009, sebagai wujud kepedulian pemerintah atas pelayanan publik.Peraturan ini ditanggapi dengan positif oleh Pemerintah Kabupaten Barru dengan membentuk lembaga baru sesuai Perda kab. Barru Nomor 06 Pembentukan

Organisasi

dan

Tahun 2008

tentang

Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru yaitu Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang didasarkan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tentang uraian tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barru.

Rencana Strategis (Renstra) KP3M Kab. Barru

Hal. 1

Tujuan dari dibentuknya lembaga ini antara lain : 1. Agar masyarakat memperoleh kemudahan untuk

melakukan pengajuan

permohonan perizinan dan Penanaman Modal dengan pemprosesan yang terintegrasi dan terpusat di satu tempat pelayanan. 2. Kesederhanaan prosedur perizinan Penanaman Modal dan terhindar dari prosedur birokrasi yang berbelit. 3. Pemangkasan waktu dan biaya proses penyelesaian perizinan. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai lembaga yang baru dibentuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal mempunyai kedudukan, tanggungjawab dan kewajiban yang sama dengan lembaga – lembaga lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi memberikan layanan publik. Untuk itu, Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal menuangkan dan menjabarkan Visi , Misi dan seluruh program kegiatannya kedalam rencana strategis yang memuat rencana kegiatan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun ke depan. Rencana strategis tersebut akan dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar lebih terarah, tertib dan terstruktur. Selain itu, sebagai alat evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dibanding dengan rencana yang telah ditetapkan dan pengambilan langkah – langkah perbaikan apabila terdapat ke tidak sesuaian. Program kegiatan yang tertuang dalam rencana strategis tersebut merupakan program kegiatan yang mengarah kepada upaya penyediaan pemberian pelayanan perizinan dan penanaman modal yang dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar terkait dengan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang sederhana, cepat, murah dan tidak diskriminatif. Terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelayanan perizinan dan penanaman modal akan memberikan rasa puas kepada masyarakat dan dunia usaha yang dilayani. Akan lebih sempurna, apabila pelayanan perizinan dan penanaman modal didasarkan kepada prinsip – prinsip pelayanan publik sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan

Menteri

Nomor

63

Tahun

2003

Tentang

Pedoman

Umum

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Sehingga konsep pelayanan yang cukup sederhana yakni memberi dan menerima akan lebih bermakna pelaksanaannya. Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman ModalKabupaten Barru Tahun 2010 - 2015 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah).


Hal. 2

Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaiantujuansasaranyang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus

dari

perencanaan

strategis biasanya keseluruhan organisasi.

Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Secara umum Renstra Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barru merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Barru yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.

1.2.

Landasan Hukum Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kantor Pelayanan Perijinan dan penanaman ModalKabupaten Barru Tahun Anggaran 2009-2013 adalah : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999 tentang

Akuntabilitas

Kinerja

InstansiPemerintah; 4. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

nomor24

tahun2006 tentang

PedomanPenyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan PemerintahanKabupaten Barru; 6. Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 7. Perda kab. Barru Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru; 8. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tentang uraian tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barru. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025


Hal. 3

(Lembaran

Daerah

Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor

Tahun 2011 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015.

1.3.

Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Maksud penyusunan Renstra Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barru Tahun 2010 - 2015 adalah : 1. Tersusunnya perencanaan strategis Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal

Kabupaten Barru untuk lima tahun kedepan yang

berisi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman ModalKabupaten Barru; 2. Mengidentifikasikan

potensi,

kendala

atau

permasalahan

yang

dihadapidalam pelayanan publik dan pengembangan penanaman modal/investasi di Kabupaten Barru; 3. Menentukan visi dan misi Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barru; 4. Menentukan strategi, kebijakan, tujuan dan sasaran dalam mencapai visi dan misi; 5. Merumuskan program dan kegiatan dalam pelayanan publik

dan

pengembangan penanaman modal/investasi sesuai dengan priorotas dan kebutuhan daerah; 6. Merumuskan mekanisme pengukuran dan evaluasi kinerja. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Renstra Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barru Tahun 2010 -2015 adalah menetapkan prioritas Program dan kegiatan pembangunan yang strategis selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD. Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk memberikan

landasan

kebijakan

taktis strategi

lima

tahunan,

merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok

ukur pertanggungjawaban

anggaran pada setiap akhir tahun.


Hal. 4

1.4.

Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG 1.2. LANDASAN HUKUM 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL 2.1. TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL A. ORGANISASI B. SUSUNAN ORGANISASI C. BAGIAN TATA USAHA D. SEKSI EKONOMI DAN PEMERINTAHAN E. SEKSI PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN F. SEKSI PENANAMAN MODAL G. KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL H. TIM TEKNIS 2.2. SUMBER DAYA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL A. JUMLAH PERSONIL B. JUMLAH FORMASI JABATAN / ESELON

C. SARANA DAN PRASARANA 2.3. CAPAIAN KINERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN 3.2. ISU – ISU STRATEGIS

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. VISI DAN MISI 4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH 4.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF


Hal. 5

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BABVII PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 7.1. PEDOMAN TRANSISI 7.2. KAIDAH PELAKSANAAN BAB VIII PENUTUP

lampiran


Hal. 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL

2.4.

TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL A. ORGANISASI Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal adalah unsur pendukung

pelaksana Pemerintah Daerah bidang Pelayanan Terpadu

Perizinan, yang didukung oleh Sekretariat dan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 1. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok : Melaksanakan koordinasi

dan menyelenggarakan pelayanan

administrasi di bidang perizinan dan penanaman modal secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian serta memberikan dukungan kepada Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah

di Bidang Pelayanan

Perijinan dan Penanaman modal.. 2. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal mempunyai Fungsi : a. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan; b. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan; c. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan; d. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan; e. Pelaksanaan penyusunan program di bidang pelayanan perizinan dan Penanaman Modal; f.

Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;

g. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal; h. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal;


Hal. 7

i.

Pelaksanaan urusan tata usaha kantor;

j.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

B. SUSUNAN ORGANISASI

KEPALA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI EKONOMI DAN PEMERINTAHAN

KASUBAG TATA USAHA

SEKSI PEMBANGUNAN DAN

SEKSI PENANAMAN

KEMASYARAKATAN

MODAL

TIM TEKNIS

TIM TEKNIS

C. BAGIAN TATA USAHA Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala kantor dalam melakukan urusan Umum, Keuangan, penatausahaan surat menyurat, Umum, Keuangan dan urusan rumah tangga, baik dalam satuan organisasi kantor maupun dalam lembaga antar kantor / perangkat daerah lainnya. Uraian Tugas Subbagian Tata Usaha, meliputi : a. Tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala kantor, menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja serta kegiatan di lingkungan Kantor pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal; b. Merencanakan kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; c. Memberi petunjuk kepada bawahan di ingkungan Subbagian Tata Usaha agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efesiensi pelaksanan tugas ;


Hal. 8

d. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masingmasing; e. Membimbing para bawahan dilingkungan Subbagian Tata Usaha dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku ; f. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usah guna penyempurnaan lebih lanjut; g. Menilai kinerja para bawahan dilingkungan Subbagian Tata Usaha berdasarakan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier ; h. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serata bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dan landasan Kerja; i. Menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan Subbagian Tata Usaha; j. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program- program di lingkungan Subbagian Tata Usaha; k. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Tata Usaha serta program kerja tahuanan; l. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan program – program di lingkungan Subbagian Tata Usaha serta menyiapkan bahan – bahan dalam rangka pemecahan masalah; m. Menghimpun dan menginventarisasi dalam rangka perumusan kebijakan bidang Tata Usaha; n. Melakukan koordinasi terhadap satuan kerja perangkat daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Tata Usaha; o. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait melalui Kepala kantor, dalam pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha dan;


Hal. 9

p. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala kantor baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kepala kantor.

D. SEKSI EKONOMI DAN PEMERINTAHAN (1) Seksi Ekonomi dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan

secara

terpadu

dengan

prinsip

koordinasi

,integrasi,singkronisasi,simplifikasi,keamanan dan kepastian di bidang ekonomi dan pemerintahan. (2) Uraian tugas seksi ekonomi dan pemerintahan, meliputi : a.

Merencanakan

kegiatan

seksi

ekonomi

dan

pemerintahan

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya,sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan ; b.

Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Ekonomi dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sesui dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

c.

Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Ekonomi dan Pemerintahan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing – masing;

d.

Membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Ekonomi dan pemerintahan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

e.

Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Ekonomi dan Pemerintahan guna penyempurnaan lebih lanjut;

f.

Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Ekonomi dan Pemerintahan

berdasarkan

ketentuan

yang

berlaku

untuk

dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier; g.

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Ekonomi dan Pemerintahan sebagai pedoman dan landasan kerja;


Hal. 10

h.

Mencari, mengumpulkan dan menghimpun dan mengestimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Ekonomi dan Pemerintahan;

i.

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kantor Pelayanan perizinan dan penanaman modal tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.

j.

Melakukan koordinasi antar Seksi Ekonomi dan Pemerintahan;

k.

Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal; dan

l.

Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas di lingkungan Seksi Ekonomi dan Pemerintahan.

E. SEKSI PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN Seksi Pembangunan dan kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggaran pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan da kepastian dibidang Pembangunan dan Kemasyarakatan. Uraian Tugas Seksi Pembangunan dan Kemasyarakatan, meliputi: a. Merencanakan kegiatan Seksi Pembangunan dan Kemasyarakatan berdasarkan

kegiatan

tahun

sebelumnya,

sebagai

bahan

untuk

melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; b. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas; c. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masingmasing; d. Membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Pembangunan dan Kemasyarakatan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;


Hal. 11

e. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan

Seksi

Pembangunan

dan

Kemasyarakatan

guna

penyempurnaan lebih lanjut; f.

Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Pembangunan dan Kemasyarakatan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;

g. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pedoman dan landasan kerja; h. Mencari, mengumpulkan dan menghimpun dan mengestimasikan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi pembangunan dan kemasyarakatan; i.

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kantor Pelayanan perizinan dan penanaman modal tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.

j.

Melakukan koordinasi antar seksi pembangunan dan kemasyarakatan;

k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal; dan l.

Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas di lingkungan Seksi Pembangunan dan Kemasyarakatan.

F. SEKSI PENANAMAN MODAL (1) Seksi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian di bidang Penanaman Modal. (2) Uraian tugas Seksi Penanaman Modal, meliputi : a. Merencanakan kegiatan Seksi Penanaman Modal berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; b. Member petunjuk kepada bawahan di Lingkungan Seksi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan


Hal. 12

ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas; c.

Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Seksi Penanaman Modal dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;

d. Membimbing para bawahan di lingkungan Seksi Penanaman Modal melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Penanaman Modal guna penyempurnaan lebih lanjut; f.

Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi Penanaman Modal berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;

g. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan Seksi Penanaman Modal sebagai pedoman dan landasan kerja; h. Mencari,

mengumpulkan,

menghimpun

dan

mengestimasikan,

mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Penanaman Modal; i.

Memberikan sarana pertimbangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;

j.

Melakukan koordinasi antar Seksi Penanaman Modal;

k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal; dan l.

Melaporakan

dan

beratanggungjawab

kepada

Kepala

Kantor

Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas di lingkungan Seksi Penanaman Modal.

G. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah terdiri sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga


Hal. 13

fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah ini dan bertanggungjawab kapada Kepala Kantor.

b. Pembentukan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) serta pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. TIM TEKNIS Kelompok Tim Teknis terdiri dari sejumlah terdiri sejumlah tenaga dari SKPD terkait untuk menjalankan operasional teknis dari perijinan dan penanaman modal.

2.5.

SUMBER DAYA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL D. JUMLAH PERSONIL Sebagai kantor yang baru terbentuk, jumlah pegawai di kantor ini terbilang minim yaitu sebanyak 14 (Empat Belas) orang. Kekuatan pegawai ini dirinci berdasarkan golongan, esselon dan tingkat pendidikan.

Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Jumlah pegawai Menurut Jabatan Struktural Eselon III/a : 1 orang

Jumlah pegawai Menurut Tingkat Pendidikan S2 : 1 Orang

Gol. IV

: 1 Orang

Gol. III

: 7 Orang

S1

: 8 Orang

Gol. II

: 4 Orang

D3

: 3 Orang

Gol. I

: 2 Orang

SMA : SMP : 2 Orang

E. JUMLAH FORMASI JABATAN / ESELON  Kepala Kantor

:

Terisi (Eselon III-A)

 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

:

Lowong (Eselon IV-B)

 Kepala Seksi Ekonomi dan Pemerintahan

:

Lowong (Eselon IV-A)

 Kepala Seksi Pembangunan dan Kemasyarakatan :


 Kepala Seksi Penanaman Modal

:


 Kelompok Jabatan Fungsional

:



Hal. 14

F. SARANA DAN PRASARANA

2.6.



Kantor

:

1

Unit (Gedung Lama Dinas PU)



Meja Kerja

:

14

Unit (1/2 Biro)



Meja Komputer

:

2

Unit



Kursi Direktur

:

1

Unit



Kursi Putar

:

3

Unit



Meja Direktur

:

1

Unit



Lemari Buku

:

2

Unit



Sofa

:

2

Set



Filling Kabinet

:

2

Unit



Personal Comp.

:

2

Set



Printer MP258

:

2

Unit

CAPAIAN KINERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL Sebelum Tahun 2010, bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Barru masih ada di Dinas/Instansi teknis

yang

terkait.Seperti misalnya untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ada di Dinas Tata Ruang,, sedangkan untuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ada di Dinas Perindagkop. Adapun ketercapaian masing-masing perizinan tersebut ada di Laporan Akuntabilitas dan Kinerja dinas tersebut untuk tahun 2010 (sampai dengan Juli 2010). Dalam bidang penanaman modal di Kabupaten Barru yang sampai dengan Juli Tahun 2010 masih ditangani oleh Bagian Ekonomi Setda Barru.Namun demikian Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kab. Barru sejak Agustus 2010 / pada saat terbentuknya telah melaksanakan 1 (satu) program dan kegiatan yaitu : “ Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi dengan kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Penanaman Modal”.

Program tersebut dapat terlaksana ,adapun hasil penilaian kinerja internal terhadap capaian dari Program dan Kegiatan tersebut yaitu : 1. Sebagai kantor yang baru terbentuk, maka dalam evaluasi akuntabilitas kinerja di Kab. Barru Tahun 2010

kinerja dalam

kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal tidak

dapat dilakukan karena tidak ada tahun

pembanding (tahun 2010). Rencana Strategis (Renstra) KP3M Kab. Barru

Hal. 15

2. Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) dari indikator kinerja output (keluaran) kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kab. Barru Tahun 2010 telah mencapai 94,70%. 3. Dari analisis keuangan, pada sisi Anggaran Pendapatan di Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kab. Barru pada Tahun 2010 penggunaan anggaran

telah

efektif

dan

efisien (realisasi penerimaan pendapatan

81,31% dari target yang telah ditetapkan). Sehingga secara umum dapat dinyatakan bahwa meskipun dalam masa transisi peralihan beberapa target PAD dari SKPD asal dan dengan jangka waktu yang efektif hanya 5 (lima) bulan, pelaksanaan kinerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kab. Barru Tahun 2010 secara fungsional berdampak positif dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan. 4. Dalam analisis efisiensi dan efektifitas kegiatan -kegiatan yangdilakukan di Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barru pada Tahun 2010 telah efektif dan efisien.

Analisis Efisiensi dan Efektifitas Kegiatan-kegiatan di Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kab. Barru Tahun Anggaran 2010 Input No.

Output

Unit Cost Output (UCP)

Kegiatan

1

2

1

Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Penigkatan Pelayanan Penanaman Modal

Hasil Perhitungan

%

%

Rencana

Realisasi

Rencana

Realisasi

Rencana

Realisasi

Rumus (%)

Efesiensi

Efektifita s

3

4

5

6

7

8

9

10

11

152.434.000

144.349.000

1 Paket

1 Paket

152.434.000

144.349.000


105,60

5,60

Hal. 16

Ket.

12

100

Efesien & Efektif

BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN Adapun kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman ModalKabupaten Barru untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu : 1. Sebagai kantor yang baru terbentuk, masalah dan tantangan utama yang dihadapi Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barru adalah bagaimana memperkenalkan kepada masyarakat tentang adanya kantor yang berfungsi untuk melayani masyarakat dalam hal perizinan

dan

penanaman Modal yang memfasilitasi pengembangan

investasi di Kabupaten Barru; 2. Sejalan dengan hal tersebut maka kebutuhan akan sarana dan prasarana penunjang di Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman ModalKabupaten Barru merupakan kebutuhan utama di masa yang akan datang; 3. Keterbatasan sumber daya manusia di Kantor Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Terpadu

Kabupaten

Barru

merupakan

kendala

yang

mempunyai konsekuensi terhadap penambahan aparatur pemerintah pelaksana

kegiatan

yang harus diimbangi dengan kemampuan teknis

memadai yang bisa didapatkan dari adanya pelatihan. 4. Masih belum efektifnya regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal baikpada tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/Kabupaten. 5. Masih belum terwujudnya mekanisme pelayanan satu pintu yang efektif bagi calon investor. 6. Masih belum tersedianya informasi yang akurat yang dibutuhkan oleh caloninvestor dalam kaitannya dengan penanaman modal di daerah serta

belum efektifnya

kegiatan

promosi

yang

dilakukan

untuk

meningkatkan investasi di daerah. Kekuatan, Kelemahan,Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman ModalKabupaten Barru merupakan kantoryang baru sehingga masih banyak yang perlu dibenahi. Untuk Analisis SWOT yaitu analisis dariStrenght (kekuatan),Weak (kelemahan), Opportunity(peluang) dan Threat (ancaman/tantangan) yang akan di hadapi Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modaldi masa yang akan datang. Dari hasil analisis ini maka tujuan dan sasaran organisasi dapat direncanakan. Adapun


Hal. 17

kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman /tantangan

yang akan dihadapi

dapat dilihat pada tabel berikut ; Analisis SWOT pada Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barru. Strenght/ Kekuatan Kekuatan Kekuatan Internal Eksternal Tersedianya SDM, Sarana, Prasarana dan Dukungan Dana

Weak/Kelemahan Kelemahan Kelemahan Internal Ekternal

Institusi Yang Melakukan Pelayanan Perijinan dan penanaman Modal merupakan kebutuhan disetiap daerah. Adanya Dasar Hukum Pembentukan KP3M (permendagri No. 24 tahun 2006 dan Perda kab. Barru No. 06 Tahun 2008

Sebagai Kantor pelayanan, KP3M masih membutuhkan Tambahan SDM yang berpengetahuan optimal dalam fasilitator pelayanan perijinan/ investasi dan Sarana Prasarana Pendukung, pendataan Yang akurat, serta informasi pelayanan yang memadai

Pelayanan Perijinan belum sepenuhnya ditangani oleh KP3M serta belum tersosialisasikannya KP3M

Opportunity/Peluang Peluang Peluang Internal Eksternal Tingkat Pendidikan SDM KP3M yang cukup sebagai perintis dan ditunjang dengan kondisi lingkungan kantor yang kondusif, Tuntutan terhadap pelayanan yang prima dan transparan sangat tinggi

Aspek Legalitas Pemerintah terhadap pelayanan publik, Adanya komitmen unsur pimpinan Pemda terhadap pelayanan publik, Potensi Investasi yang belum tergali yang didukung dengan pembangunan Pusat pelabuhan Garongkong yang mendukung investasi dan peningkatan pelayanan perijinan

Threat / Tantangan Tantangan Tantangan Internal Eksternal Belum terlatihnya SDM sebagai fasilitator pelayanan perijianan dan investasi . kelangsungan KP3M memerlukan manajerial dan kemampuan teknis yang mumpuni

Tingkat kesadaran masyarakat /pelaku usaha dalam perijinan masih rendah Belum Optimalnya promosi investasi daerah.

3.2 ISU – ISU STRATEGIS Aspek – aspek yang terkait dengan isu – isu strategis permasalahan pembangunan daerah pada kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal yaitu : 1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat -

Kesejahteraan Sosial Permasalahan pembangunan pada aspek kesejahteraan sosial yaitu :


Hal. 18

Masih tingginya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barru masih mengalami peningkatan dan berada di atas rata-rata Propinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, kedalaman kemiskinan dan jumlah penduduk yang berpotensi untuk berada di bawah garis kemiskinan masih cukup besar. Tantangan & peluang Secara umum permasalahan kemiskinan yang dihadapi saat ini terkait

dengan

kemiskinan

capaian-capaian

berupa

kinerja

ketersediaan

penanggulangan

dokumen

strategi

penanggulangan kemiskinan daerah, ketersediaan database kemiskinan, jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin. Berkaitan dengan permasalahan kemiskinan tersebut, maka penanggulangan kemiskinan selama lima tahun ke depan diperhadapkan pada tantangan berupa penyediaan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan, penyediaan database kemiskinan, penurunan jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin. Dengan demikian maka penanggulangan kemiskinan lima tahun ke depan

diarahkan

penanggulangan

untuk

menyediakan

kesmikinan

daerah,

dokumen

penyediaan

strategi database

kemiskinan, dan penurunan jumlah penduduk miskin 2. Aspek Pelayanan Umum a. Belum Optimalnya Pelayanan Publik Yang Prima Belum optimalnya pelayanan publik yang prima ditandai oleh belumefektifnya pelaksanaan standar operasional pelayanan. Beberapa

jenis pelayanan seperti perizinan masih mengalami

keterlambatan

pelayanan

dari

sisi

waktu

penyelesaian

perizinan.Demikian pula beberapa jenis pelayanannon perizinan yang masih

belum

efektif

karena masih

banyaknya

keluhanmasyarakat. Selain itu juga belum tersedianya standar operasionalpelayanan bagi beberapa SKPD penyedia layanan dan belum memadainyasarana/prasarana pelayanan. Rencana Strategis (Renstra) KP3M Kab. Barru

Hal. 19

Tantangan & peluang Regulasi yang terkait pelayanan publik yang telah dibentuk di Kabupaten

Barru,merupakan

kekuatan

untuk

lebih

meningkatkan kinerja pelayanan umum kepadamasyarakat. Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan umum

adalah terjadinya pergeseran paradigma

pelayanan dari Old PublicAdminstrasion (OPA) menjadi New Public Management

(NPM) dan selanjutnya dikembangkan

menjadi paradigma New Public Service (NPS). Adapun tantangan yang perlu dijawab adalah semakin meningkatnya kesadaran dan peran masyarakat dalam pembangunan

yang

menuntut

kebijakan pemerintah daerah lebih transparan dana kuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 3. Aspek Daya Saing Daerah a. Masih rendahnya penanaman modal baik dalam negeri maupun asing. Masih rendahnya penanaman modal baik dalam negeri maupun asing ditandai oleh masih terbatasnya jumlah investor yang menanamkan modalnya. Selain itu nilai investasi yang relative masih

kecil

dan

belum terpromosikannya Kabupaten Barru

sebagai daerah tujuan investasi. Tantangan & peluang Kekuatan yang dimiliki dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi

adalah adanya

perlindungan

investasi, mulai

peraturan

daerah

terbentuknya

tentang

pusat pusat

pertumbuhan dan pertumbuhan sektor-sektor non agribisnis serta ketersediaan infrastruktur dalam

mengakselerasi

ekonomi.

Peluang

yang

pertumbuhan ekonomi

dimiliki adalah

bagaimana menarik investor sehingga menaikkan tingkat partisi pasangkatan kerja serta mengurangi jumlah penduduk miskin.


Hal. 20

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.

VISI DAN MISI A.

VISI Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi kecenderungan perkembangan di masa yang akan datang, maka VisiKantor Pelayanan Perijinandan Penanaman Modal Kabupaten Barruuntuk 5 (Lima) Tahun kedepan (2010 -2015) adalah :

“Mewujudkan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Secara Prima dan bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan”. Visi Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barru ini sejalan dan mendukung Visi Kabupaten Barru” yaitu “Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan” Visi ini menjadi arah perjalanan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barru selama tahun 2010-2015 dengan penjelasan makna visi sebagai berikut : 1. Pelayanan Prima adalah Pemberian pelayanan perijinan dan penanaman Modal kepada masyarakat dan investor dengan mengikuti10 unsur pelayanan publik. 2. Bermartabat dimaksudkan bahwa pembangunan di Kabupaten Barru dilakukan dengan berlandaskan pada semangat menuju daya saing dan kemandirian daerah dengan mengutamakan harkat kemanusiaan dan harga diri. 3. Bernafaskan

keagamaan

penyelenggaraan

bermakna

pemerintahan,

bahwa

pembangunan

seluruh dan

aktivitas pembinaan

kemasyarakatan berlandaskan nilai-nilai keagamaan. B.

MISI. Adapun misi untuk melaksanakan visi tersebut pada Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal diatas yaitu: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan.


Hal. 21

2. Meningkatkan minat investor dan kerjasama pembangunan dunia usaha khususnya di Kabupaten Barru.

4.2.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Berdasarkan visi dan misi, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang akan dicapai sebagai berikut : 1. Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Sasaran Yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah : -

Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin

2. Meningkatnya Daya Saing Daerah Sasaran Yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah : -

Berkembangnya keadaan kondusif bagi penanaman modal dalam negeri dan asing

3. Terwujudnya Pelayanan Umum Yang Efektif dan Efesien Untuk memuaskan masyarakat. Sasaran Yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah : a. Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif b. Terciptanya pelayanan publik yang prima c. Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur 4.3.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kab. Barru, maka arah dan kebijakan pembangunannya adalah : a. Meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya melalui penajaman dan fasilitasi program yang terintegrasi lintas sektor pada semua tingkatan pemerintahan dengan dukungan kelembagaan, regulasi, data yang “up to date” dan mudah diakses dengan sumber pembiayaan yang memadai dan “pro poor” Berdasarkan strategi tersebut di atas, maka kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang terkait dengan penanggulangan


Hal. 22

kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial diarahkan pada : -

menurunkan jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin bagi kelompok yang berpotensi miskin.

b. Meningkatkan infrastruktur ekonomi melalui pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh dan kerjasama daerah dengan mengembangkan regulasi dan fasilitas dasar bagi mobilitas barang, jasa dan manusia, sistem moda transportasi dan perangkat pendukungnya, regulasi dan media promosi investasi yang didukung oleh pembiayaan pihak terkait.. Berdasarkan strategi tersebut maka kebijakan pembangunan jangka menengah yang terkait dengan iklim investasi dan kerjasama daerah yaitu : -

Mengembangkan keadaan kondusif bagi penanaman modal dalam negeri dan asing

c. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan mengembangkan sistem pelayanan yang terintegrasi, mudah dan murah, regulasi pelayanan yang berorientasi pelanggan dan aparat yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan formal.

Berdasarkan strategi tersebut maka kebijakan pembangunan jangka menengah yang terkait dengan pelayanan umum diarahkan pada : -

Meningkatkan pencapaian efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif;

-

meningkatkan pencapaian pelayanan publik yang prima;

-

meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis aparatur.

Adapun keterkaitan antara sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan jangka

menengah Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

Kabupaten Barru Tahun 2010 - 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Hal. 23

Tabel 4. Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah KP3M Kabupaten Barru Tahun 2010-2015 Sasaran Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin Berkembangnya keadaan kondusif bagi penanaman modal dalam negeri dan asing

Strategi Kebijakan Meningkatkan Menurunkan jumlah pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin, masyarakat miskin kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin bagi kelompok yang berpotensi miskin Meningkatkan Mengembangkan keadaan infrastruktur ekonomi kondusif bagi penanaman dan kerjasama daerah modal dalam negeri dan dengan mengembangkan asing regulasi dan media promosi investasi yang didukung oleh pembiayaan pihak terkait.

Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan

Terciptanya pelayanan publik yang prima

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur

Pengembangan aparat yang professional


Meningkatkan pencapaian efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif Meningkatkan pencapaian pelayanan publik yang prima Meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis aparatur

Hal. 24

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKTOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program dan kegiatan pada Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal adalah sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Promosi dan kerja sama Investasi, dengan kegiatan sebagai berikut : 1.1. Penyelenggaraan Pameran Investasi 2. Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, dengan kegiatan sebagai berikut : 2.1. Pembangunan sistem informasi 2.2. Kajian kebijakan penanaman modal 3. Program pemberdayaan Masyarakat miskin, dengan kegiatan sebagai berikut : 3.1. Pelayanan IMB Gratis 4. Program Pelayanan administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut : 4.1. Penyediaan jasa Surat Menyurat 4.2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.3. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Rencana Strategis (Renstra) KP3M Kab. Barru

Hal. 25

4.7. Penyediaan alat tulis Kantor 4.8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.10. Penyediaan peralatan rumah tangga 4.11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.12. Penyediaan makanan dan minuman 4.13. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.14. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut : 5.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.2. Penyusunan laporan semesteran 5.3. Penyusunan laporan akhir tahun 5.4. Monitoring dan Evaluasi 5.5. Penyusunan RKA dan DPA 6. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut : 6.1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6.3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 6.4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6.5. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 6.6. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 7. Program Peningkatan pelayanan publik, dengan kegiatan sebagai berikut : 7.1. Penyusunan standar pelayanan 8. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut : 8.1. Pendidikan dan pelatihan formal 8.2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barru Tahun 2010 - 2015 dapat dilihat pada lampiran.


Hal. 26

BAB VI INDIKATOR KINERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Keberhasilan realisasi dari program dan kegiatan pada Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal dapat terukur pada indicator kinerja sebagai instrument /tools untuk melakukan penilaian atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah. Indikator tersebut dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barru

No

1

Indikator

2

Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 0

2011

2012

2013

2014

2015

3

4

5

6

7

8

9

1

Tertibnya administrasi dan keuangan

0 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2

Persentase pencapaian sasaran kinerja

0 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3

Tersusun dan terimplementasikannya SOPP

0 Jenis

1 Jenis

8 Jenis

2 Jenis

2 Jenis

2 Jenis

15 Jenis

4

Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional

0 Orang

2 Orang

6 Orang

6 Orang

7 Orang

7 Orang

28 Orang

5

Terpromosikannya peluang investasi daerah dalam skala nasional dan internasional

4 kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

19 Kali

6

Terbangunnya infrastruktur dan data base penanaman modal daerah yang terintegrasi

1 Paket

1Paket

1 Paket

7

Tersedianya Sarana & Prasarana Pendukung ISO 9001

-

1 Paket

8

Tersedianya regulasi investasi

8 regulasi

2 regulasi

9

Terlaksananya Sosialisasi pelayanan Perizinan & Penanaman Modal

-

-

-

-


-

-

1 Paket

1 Paket

1 Paket

2 regulasi

1 regulasi

1 regulasi

-

350 org

350 org

-

-

Hal. 27

3 Paket

4 Paket

14 Regulasi

700 Orang

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Perijinan

0

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

5 Paket

11

Meningkatnya persentase KK /orang miskin yang mendapatkan IMB gratis

0

0

30 KK

40 KK

40 KK

40 KK

150 KK


Hal. 28

BAB VII PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 7.1.

PEDOMAN TRANSISI a. Dalam rangka menjaga

kesinambungan

pembangunan

dan

mengisi kekosongan rencana KegiatanKantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barru 2016 yang diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana strategis Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barru tahun 2016 dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barru tahun 2016 maka Rencana Strategis Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barrutahun 2010

-

2015

juga

mencakup rencana program dan kegiatan

indikatif satu tahun berikutnya. b. Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barru menjabarkan rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya sebagai program dan kegiatan transisi tahun 2016 ke dalam rencana strategis satuan kerja perangkat daerah dengan berpedoman pada rencana

pembangunan

jangka menengah

daerah Kabupaten Barru tahun 2010-2015. 7.2.

KAIDAH PELAKSANAAN a. Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barruberkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Barru tahun 2010-2015 dengan sebaik-baiknya. b. Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barru dan Badan Usaha Milik Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan

indikatif serta indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2010 - 2015.


Hal. 29

c. Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barru berkewajiban menjamin konsistensi antara rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Barru tahun 2010 - 2015 dengan rencana strategis satuan kerja perangkat d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru tahun 2010 - 2015, Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal berkewajiban

untuk

melakukan

pemantauan,

evaluasi

dan

penyelarasan terhadap penjabaran rencana pembangunan jangka menengah

daerah Kabupaten Barru tahun 2010-2015 ke dalam

rencana strategis Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal. e. Rencana Strategis Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal tahun 2010 - 2015 merupakan dasar dalam melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. f. Sumber dana untuk

melaksanakan rencana

strategis Kantor

Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barru tahun 2010 - 2015 berasal dari pendapatan daerah dan sumber-sumber lain yang sah.


Hal. 30

BAB VIII PENUTUP Rencana Stratejik (Renstra) ini merupakan bentuk rencana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal

sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal, sekaligus sebagai bahan feed back dalam pengambilan keputusan di masa mendatang dalam rangka meningkatkan tata administrasi pelayanan perijinan di Kabupaten Barru. Dalam kaitan hal tersebut diatas, disimpulkan bahwa Rencana Stratejik (Renstra) Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal (KP3M) searah dengan visi dan misi yang diemban oleh Bupati Barru khususnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi KP3M dalam mengawal keberhasilan visi misi tersebut. Keberhasilan pelayanan kepada investor dan masyarakat menjadi indicator keberhasilan kinerja KP3M. Investor dan Masyarakat yang dilayani harus merasakan pelayanan yang optimal dalam wujud pelayanan prima dengan prinsip mengutamakan pelanggan, system yang efektif, melayani dengan hati nurani, perbaikan berkelanjutan dan memberdayakan pelanggan. Pelayanan prima juga harus mencerminkan karakteristik pelayanan umum yang sederhana, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu. Di sisi lain perkembangan politik, daya kritis masyarakat dan kesadaran masyarakat akan hak-haknya, merupakan perkembangan positif yang harus direspon dengan baik oleh Pemerintah dengan mewujudkan pelayanan yang prima atas penyelenggaraan pelayanan perizinan di semua tingkatan dengan memperhatikan Sumber Daya Manusia yang ada, sehingga untuk mendukung hal tersebut, dipandang perlu dilakukan peningkatan pelayanan perizinan melalui peningkatan Sumber Daya Manusia yang ada, standar kinerja aparatur yang profesional serta di dukung dengan peningkatan Sarana, Prasarana kerja dan dukungan anggaran yang memadai. KANTOR PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL Kepala,

SYAMSIR,S.IP,M.Si Pembina, IV/a NIP. 19700101 199003 1 012


Hal. 31

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Recommend Documents