BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah, serta sebagai bahan dasar proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk mensikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Keberadaan Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor merupakan hasil pemisahan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bogor yang dipecah menjadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor dan Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman. Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Renja Dinas Pengawasan dan Permukiman Tahun 2014

1

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang Pengawasan Bangunan dan Permukiman. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas , Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman mempunyai fungsi : 1.

Perumusan

kebijakan teknis di bidang pengawasan bangunan dan

permukiman; 2.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengawasan Bangunan dan Permukiman;

3.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan Bangunan dan Permukiman;

4.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Bogor sesuai tugas dan fungsinya. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengawasan Bangunan dan

Permukiman Kota Bogor Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Repubulik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan untuk prioritas program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 serta untuk capaian kinerjanya berpedoman pada RPJP Tahap II dan RPJMD Kota Bogor 2010-2014 Tahun ke-3.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja-SKPD Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);

Renja Dinas Pengawasan dan Permukiman Tahun 2014

2

3.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangn Daerah;


3

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

13.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

14.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangun Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

15.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

16.

Peraturan Daerah Kota Bogor

Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 3 seri E)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja Tahunan ini adalah untuk memberi gambaran informasi program, kegiatan-kegiatan serta rencana Anggaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman pada tahun 2014. Baik Belanja Tidak Langsung maupun pelaksanaan belanja langsung. Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini adalah : 1. Sebagai bahan dasar Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran


4

2. Sebagai pedoman bagi Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman dalam melaksanakan kegiatannya pada tahun 2014 dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan pada Rencana Strategis. 3.

Sebagai bahan acuan untuk mengevaluasi kinerja kegiatan dan kinerja sasaran di tahun 2014 pada akhir tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Kerja Tahun 2014 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR TAHUN 2012 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2012 dan capaian Renstra Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor,

2.3

Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor

2.4 BAB III

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi,

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor

3.3 BAB IV

Program dan Kegiatan

PENUTUP


5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR TAHUN 2012 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2012 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan teknis dibidang pengawasan bangunan dan permukiman, dituntut untuk mampu mewujudkan pelayanan prima dalam bidang pengawasan bangunan dan permukiman, mampu meningkatkan sarana dan prasarana kota yang memadai dengan meningkatkan pelayanan dalam bidang tata ruang dan bangunan, permukiman dan perumahan, penanggulangan bencana, dan rumah susun, serta mampu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja secara memadai. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja 2012, telah dilakukan upaya untuk tetap mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (welfare state); sehingga penetapan program dan kegiatan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) 2012 tidak berbeda dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) 2012. Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor pada Tahun 2012 terdiri dari 4 (empat) urusan dan 10 (sepuluh) program yaitu : 1. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang terdiri atas : 

Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.


6

2. Urusan Perumahan Rakyat yang terdiri atas : 

Program lingkungan sehat perumahan



Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

3. Urusan Penataan Ruang yang terdiri atas :  Program Perencanaan Tata Ruang  Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang 4. Urusan Pekerjaan Umum yang terdiri atas :  Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah  Program Penataan dan pengaturan bangunan gedung 

Program pengaturan, pembinaan, pengawasan jasa konstruksi

2.2. ANALISIS

KINERJA

PELAYANAN

DINAS

PENGAWASAN

BANGUNAN

DAN

PERMUKIMAN KOTA BOGOR Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor pada tahun 2012 Sesuai dengan sasaran strategis, indikator kinerja serta target dibandingkan dengan capaian kinerja maka dapat kami sampaikan analisa kinerja tahun 2012 per indikator sebagai berikut : 2.2.1

Penataan struktur organisasi dan mengembangkan profesionalisme dan menerapkan insentif berbasis kinerja. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1 Melakukan penataan struktur organisasi pemerintah daerah yang proporsional, mengembangkan profesionalisme dan menerapkan insentif berbasis kinerja

2 Tingkat pencapaian penyusunan LAKIP, evaluasi LAKIP, dan LKPJ Walikota Bogor serta Laporan LPPD, Informasi LPPD dan EPPD Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana operasional SKPD/UPTD

3 100%

4 100%

5 100%

100%

100%

100%

95%

100%

105%

Anggaran Tahun 2012

: Rp. 2.249.858.000,-

Jumlah Realisasi Tahun 2012

: Rp. 2.125.904.323,-


7

Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dapat memenuhi capaian kinerja sebesar 100% hal ini dipenuhi melalui kegiatan penyusunan perencanaan dan pelaporan SKPD yaitu Lakip, LKPJ, LPPD dan EPPD serta penyusunan Naskah Akademis Rancangan Prolegda 2012 dan Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial yang merupakan bagian tugas dan fungsi Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman. Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya dapat memenuhi capaian kinerja sebesar 100% hal ini melalui kegiatan pembayaran gaji TKK, dan Pengelolaan rumah tangga SKPD. Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur dari target 95%, capaian kinerjanya dapat dipenuhi 100% hal ini dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan rutin/berkala inventaris kantor, pengadaan inventaris kantor dan rehabilitasi gedung kantor. Untuk memenuhi capaian sasaran strategis tersebut di atas dari Jumlah penganggaran yang telah dianggarkan terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 123.953.677,- . 2.2.2

Pengembangan kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman

2 Presentase penduduk berakses air minum (PDAM dan Non PDAM)

3 61,72% (PDAM dan Non PDAM)

4 0,667% Non PDAM

5 1%

Jumlah Anggaran tahun 2012

: Rp. 2.773.991.000,-

Jumlah Realisasi tahun 2012

: Rp. 2.301.376.232,-

Upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman dilaksanakan melalui program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Air Bersih Non Perpipaan dan kegiatan ini merupakan bantuan dari Propinsi Jawa barat tahun 2012, Infrastruktur Air Minum Renja Dinas Pengawasan dan Permukiman Tahun 2014

8

(DAK 2012 dan Dana Pendamping, Biaya umum DAK Air Minum dan DED Infrastruktur Sarana Air Bersih Non PDAM Kota Bogor TA 2013. Target sebesar 61,72% tersebut merupakan target capaian dari PDAM dan Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor. Untuk target dari Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman sendiri sesuai dengan DPA, adalah sebesar 0,6% dan memenuhi capaian kinerja sebesar 0,667% sehingga prosentase yang didapat untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman mencapai 100%. Untuk memenuhi capaian sasaran strategis tersebut di atas dari Jumlah penganggaran

yang

telah

dianggarkan

sebesar

Rp.

2.773.991.000,-

direalisasikan sebesar Rp. 2.301.376.232,- terdapat silpa anggaran sebesar Rp.472.614.768,- yang disebabkan karena adanya efisiensi sebesar Rp.275.811.868,dan karena tidak terserap sebesar Rp. 196.802.900,- dikarenakan anggaran DAK tidak dapat dicairkan dan akan diluncurkan kembali di APBD tahun anggaran 2013.

2.2.3

Peningkatan Kualitas Bangunan Sasaran Strategis 1 Meningkatkan kualitas bangunan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

2 Jumlah pembangunan/perbaikan gedung pemerintah (kumulatif)

3 15 Bangunan

4 19 Bangunan

5 127%

Jumlah unit bangunan terawasi per tahun (kumulatif)

480 Bangunan

1.708 Bangunan

356%

Tindak lanjut atas pengaduan pelanggaran tata ruang

100%

100%

100%

Penggunaan tata ruang yang tidak sesuai dengan perencana/petuntukan

0 ha

1,0975 ha

99,99%


9

Ruang publik yang berubah peruntukannya

Jumlah penyedia jasa yang mendapat pembinaan teknis

0%

-

-

25 Perusahaan

50 Asosiasi

200%

Jumlah Anggaran Tahun Tahun 2012

: Rp. 20.497.000.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2012

: Rp. 19.472.491.758,-

Upaya peningkatan kualitas bangunan melalui program penataan dan pengaturan bangunan gedung dilaksanakaan melalui kegiatan Relokasi/Pembangunan/Perbaikan Gedung Pemerintah, Penaksiran Bangunan Gedung, DED Renovasi Gedung Kemuning Gading, DED Gedung DPRD, Pembangunan Tugu Sister City, Pembangunan Kantor BPKAD, Penyusunan DED Tipikal Kelurahan Kota Bogor, dan Rehabilitasi SDN Batutulis 2. Jumlah pembangunan/perbaikan yang telah dilakukan melalui kegiatan ini adalah 19 bangunan dan jika dibandingkan dengan target sebanyak 15 unit, prosentase kinerjanya mencapai 127%. Upaya peningkatan kualitas bangunan juga dilaksanakan dengan Pembangunan Bangunan Utama Mesjid Raya Bogor (Lanjutan), Survey dan Kajian Penomoran Bangunan, Bantuan Teknis Perencanaan Bangunan Gedung, dan Standarisasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Peningkatan jumlah unit bangunan terawasi pertahun dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian dan pengawasan bangunan wilayah I sebanyak 496 bangunan, pengendalian dan pengawasan bangunan di wilayah II sebanyak 548 bangunan, pengendalian dan pengawasan bangunan di wilayah III sebanyak 664 bangunan, jumlah bangunan terawasi sebanyak 1.708 bangunan dari target sebanyak 480 bangunan, prosentase kinerjanya mencapai 356%. Upaya tindak lanjut atas pengaduan pelanggaran tata ruang, pengaduan yang masuk sebanyak 19 pengaduan. Dan yang ditindak lanjuti sebanyak 19 pengaduan sehingga prosentase kinerjanya mencapai 100 %.


10

Penggunaan tata ruang yang tidak sesuai dengan rencana/peruntukan dari target sebesar 0 ha, baru mencapai 1,0975 ha dengan rincian realisasi penggunaan tata ruang yang tidak sesuai dengan perencana/peruntukan Wilayah I = 0,223 , Wilayah II = 0,7845 ha, dan Wilayah III = 0,09 ha. Sehingga prosentase realisasi yang didapatkan mencapai 99,99%. Target dan realisasi pencapaian untuk Ruang publik yang berubah peruntukannya belum dapat direalisasikan karena tahun anggaran 2012 ini, baru sampai mendata jumlah dan luasan ruang publik yang ada, belum sampai kepada peruntukannya. Peningkatan jumlah penyedia jasa yang mendapat pembinaan teknis sebanyak 50 perusahaan dari target 25 perusahaan sehingga prosentase kinerjanya mencapai 200%. Untuk memenuhi capaian sasaran strategis tersebut di atas dari Jumlah penganggaran

yang

telah

dianggarkan

sebesar

Rp.

20.497.000.000,-

direalisasikan sebesar Rp. 19.472.491.758,- terdapat silpa anggaran sebesar Rp.1.024.508.242,-

yang

disebabkan

karena

adanya

efisiensi

sebesar

Rp.639.508.242,- dan karena tidak terserap sebesar Rp. 385.000.000,- dikarenakan anggaran untuk Pembangunan Sister City dan Perbaikan Kantor Kelurahan Rangga Mekar dan Kelurahan Muarasari tidak dapat dilaksanakan karena waktu yang tidak memungkinkan.

2.2.4

Peningkatan Permukiman Sehat

Sasaran Strategis 1 Terpenuhinya Permukiman Sehat

Indikator Kinerja 2 Rumah layak huni

Target 3

Realisasi 4

% 5

153.126 Unit

153.775 Unit

100%

Prosentase lingkungan permukiman kumuh

227,59 Ha (1,92%)

209,93 Ha (1,7%)

92,2%

Panjang jalan lingkungan yang dibangun/diperbaiki

63.000 m2

147.292,34 m2

234%


11

(kumulatif) Luas Tembok Penahan Tanah (TPT) Lingkungan Perumahan, yang dibangun/diperbaiki (kumulatif) Panjang saluran pembuangan air hujan perumahan yang dibangun/diperbaiki (kumulatif) Jumlah Jembatan lingkungan yang dibangun/diperbaiki Jumlah twinblok yang berkondisi baik Jumlah Rumah Susun Prosentase permukiman yang tertata Prosentase rumah tangga berakses air bersih Cakupan rumah tangga bersanitasi

3.000 m3

13.670,04 m3

456%

2.300 m'

18.140,13 m'

789%

27 Unit

22 unit

81%

4 twin blok

4 twin blok

100%

1 twin blok

0 twin blok

0%

3.231 ha

3.221,66 ha

99,7%

500 KK

1200 KK

240%

750 KK

2.175 KK

290%

Jumlah Anggaran Tahun 2012

: Rp. 45.697.349.000,-

Jumlah Ralisasi Anggaran Tahun 20112

: Rp. 42.267.254.007,-

Peningkatan permukiman sehat dilaksanakan melalui program lingkungan sehat perumahan dengan 11 indikator kinerja yaitu : o Rumah layak huni

dengan target 153.126 unit dan dapat direalisasikan

sebanyak 153.775 unit sehingga prosentase kinerja mencapai 100%. o Prosentase Lingkungan kumuh dengan target 227,59 ha (1,92%) dapat direalisasikan menjadi 209,93 Ha (1,7%) sehingga prosentase kinerja mencapai 92,2%. Melihat target dan capaian yang didapat, prosentase realisasi yang telah di capai oleh Dinas Pengawasan Bangunan dan


12

Permukiman Kota Bogor sudah melewati target yang dicanangkan, karena semakin kecil realisasi yang dicapai, semakin baik kinerja yang dilaksanakan. o Panjang jalan lingkungan yang dibangun atau diperbaiki dari target 63.000 m2 dapat dibangun/diperbaiki 147.292,34 m2 sehingga prosentase kinerja mencapai 234 %, capaian ini sudah termasuk dari hasil PNPM sebesar 33.989 m 2. o Luas Tembok Penahan Tanah (TPT) lingkungan perumahan, yang dibangun/ diperbaiki dari target 3.000 m3 dapat dibangun/diperbaiki 13.670,04 m3 sehingga prosentase kinerja mencapai 456%, capaian ini sudah termasuk dari hasil PNPM sebesar 1.473 m3. o Panjang saluran pembuangan air hujan perumahan yang dibangun/diperbaiki dari target sepanjang 2.300 m' dapat dibangun/diperbaiki sepanjang 18.140,13 m' sehingga prosentase kinerja mencapai 789%, capaian ini sudah termasuk hasil dari PNPM sebesar 607 m'. o Jumlah Jembatan lingkungan yang dibangun/diperbaiki dari target 27 unit dapat dibangun/diperbaiki sebanyak 22 unit sehingga prosentase kinerja mencapai 81%. Capaian ini berasal dari jumlah jembatan yang dibangun/ diperbaiki dari APBD sebanyak 18 unit dan hasil dari perbaikan PNPM Mandiri perkotaan sebanyak 4 unit. Belum tercapainya target ini disebabkan karena ada beberapa rencana perbaikan jembatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui PNPM, pada pelaksanaannya berdasarkan kondisi dan usulan warga ada beberapa rencana perbaikan jembatan yang dirubah karena masih dalam kondisi baik. o Jumlah Twin Blok yang berkondisi baik dari target 4 twin Blok realisasi sudah 4 Twin Blok yang berkondisi baik, sehingga prosentase kinerja mencapai 100%, tetapi baru 2 Twin Blok yang dioperasikan karena pada tanggal 3 September 2012 baru ditetapkan Peraturan Walikota Bogor No. 25 Tahun 2012 tentang Tarif Rumah Susun Sederhana Sewa Kota Bogor, dan saat ini masih terkendala untuk penambahan daya listrik dari PLN APJ Bogor yang masih dalam proses. o Jumlah Rumah Susun dengan target 1 twin blok realisasi belum dapat dipenuhi sehingga prosentase capaian kinerja 0% hal ini dikarenakan pada Renja Dinas Pengawasan dan Permukiman Tahun 2014

13

tahun 2012 baru proses DED, UKL/UPL dan pembangunan sarana dan prasarana dasar pendukung. o Prosentase permukiman yang tertata dari target 3.231 ha dapat dicapai menjadi 3.221,66 ha, sehingga prosentase kinerja mencapai 99,7 %. o Prosentase rumah tangga berakses air bersih dari target 500 KK dapat terpenuhi 1200 KK sehingga prosentase kinerja mencapai 240%. o Cakupan rumah tangga bersanitasi target 750 KK dan dapat direalisasikan sebanyak 2.175 KK sehingga prosentase kinerja mencapai 290%. Capaian ini didapat dari kegiatan PNPM dan SANIMAS. Peningkatan permukiman sehat tersebut di atas dicapai melalui kegiatan; o Urban Renewal Kebon Pedes, o DED Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Paledang - Panaragan, o Pemutakhiran Data Sarana dan Prasarana Perumahan Permukiman, o Bantuan Teknis RTLH dan Bencana Alam, o Rehabilitasi sarana dan prasarana pasca bencana, o Perbaikan PSU di Lokasi Binaan P2WKSS, Lomba Kinerja Kelurahan, Lomba Posyandu, dan lomba 10 Program PKK o Pembangunan/perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman di Kecamatan Tanah Sareal, Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Utara, o Penghijauan Rusunawa (2 twin blok), o Pengelolaan rusunawa, o Pemeliharaan dan perbaikan rusunawa, o Perencanaan FS Rumah Vertikal Kota Bogor, o Pengembangan Prasarana Dasar Permukiman dan Utilitas Bangunan Rusunawa, o Penunjang PNPM, o Penataan Kawasan Rawan Bencana, o DAK Sanitasi 2012 dan Dana Pendampingan, o Biaya Umum dan Pemberdayaan SANIMAS (APBN Reguler), Renja Dinas Pengawasan dan Permukiman Tahun 2014

14

o Biaya Umum dan Pemberdayaan DAK 2012 Sanitasi. 1) Untuk memenuhi capaian sasaran strategis tersebut di atas dari Jumlah penganggaran yang telah dianggarkan sebesar Rp. 45.697.349.000,direalisasikan sebesar Rp. 42.267.254.007,- terdapat silpa anggaran sebesar Rp. 3.430.094.993,- yang disebabkan karena adanya efisiensi sebesar Rp.3.125.094.993,- dan karena tidak terserap sebesar Rp. 305.000.000,-.

2.2.5

Peningkatan Kualitas Mitigasi Bencana

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1 2 Meningkatkan Respon time kualitas mitigasi kebakaran (menit) bencana Jumlah Anggaran Tahun 2012

Target 3

Realisasi 4

% 5

11 menit

11 Menit

100%

: Rp. 3.950.000.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2012

: Rp. 3.849.177.972,-

Peningkatan kualitas mitigasi bencana dilaksanakan melalui program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu: Respon Time kebakaran (menit) dengan target 11 menit dan rata-rata dapat dilaksanakan sampai dengan 11 menit sehingga prosentase kinerja mencapai 100%. Respon time ini dapat dipenuhi melalui kegiatan : o Pemeriksaan alat pemadam kebakaran o Pemasangan Hidrant o Piket petugas pemadam kebakaran o Pemutakhiran dan Pemeliharaan Sistem Komunikasi Pencegahan Kebakaran o Gladi anggota, latihan relawan dan latihan anggota pemadam kebakaran di Ciracas. o Pengadaan alat-alat penanggulangan bencana dan kebakaran o Pelayanan pemadam kebakaran o Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran o Perbaikan gedung pos kebakaran Sukasari o Tindakan penanggulangan bencana alam. Renja Dinas Pengawasan dan Permukiman Tahun 2014

15

Untuk memenuhi capaian sasaran strategis tersebut di atas dari Jumlah penganggaran yang telah dianggarkan sebesar Rp 3.950.000.000,- direalisasikan sebesar Rp. 3.849.177.972,- terdapat silpa anggaran sebesar Rp. 100.822.028,yang disebabkan karena adanya efisiensi.

2.2.6

Penyusunan Rencana Tata Ruang lingkungan

yang produktif

Sasaran Strategis 1 Menyusun perencanaan tata ruang yang produktif dan berwawasan lingkungan

dan berwawasan

Indikator Kinerja Target Realisasi 2 3 4 Jumlah rencana 80% 100% umum dan rencana rinci tata ruang yang disusun Jumlah Anggaran Tahun 2012 : Rp. 1.925.000.000,Jumlah Realisasi Anggaran tahun 2012

% 5 125%

: Rp. 1.771.785.250,-

Penyusunan Rencana Tata Ruang Yang produktif

dan berwawasan lingkungan

dilaksanakan melalui program Perencanaan Tata Ruang dengan 1 (satu) indikator yaitu : Jumlah rencana umum dan rencana rinci tataruang yang disusun dengan target 80% dan berhasil dilaksanakan 100% sehingga prosentase kinerja mencapai 125%. Pencapaian target tersebut dapat terpenuhi melalui kegiatan Penyempurnaan Materi Teknis Raperda RDTR 3 Wilayah Pelayanan, Penyusunan RDTR 2 Wilayah Pelayanan, Pemutakhiran Basis Data Pemanfaatan Ruang, dan Kajian GSB dan GSS sehingga tercapai kinerja sebesar 125%. Untuk memenuhi capaian sasaran strategis tersebut di atas dari Jumlah penganggaran yang telah dianggarkan sebesar Rp 1.925.000.000,- direalisasikan sebesar Rp. 1.771.785.250,- terdapat silpa anggaran sebesar Rp. 153.214.750,- yang disebabkan karena adanya efisiensi sebesar Rp. 78.214.750,- dan tidak terserap sebesar Rp.

75.000.000,- karena pengadaan Papan Peta pada kegiatan

Penyempurnaan Materi Teknis dan Raperda RDTR 3 WP masih dalam proses persetujuan substansi di Gubernur Jawa Barat.


16

2.2.7

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1 2 Meningkatkan Frekuensi kualitas penyelenggaraan penyelenggaraan sosialisasi penataan ruang penataan ruang Jumlah Anggaran Tahun 2012 Jumlah Realisasi Anggaran tahun 2012

Target 3 50%

Realisasi 4 100%

% 5 200%

: Rp. 100.000.000,: Rp. 99.332.800,-

Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan melalui program peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang melalui kegiatan Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dengan target 50% dan realisasi mencapai 100% sehingga prosentase kinerja mencapai 200%. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bisa diserap oleh Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor, detailnya adalah sebagai berikut :

No 1.

Nama Kegiatan Perbaikan

jalan

Alasan

Jumlah (Rp) lingkungan

75.000.000 Hasil survey yang diusulkan

Jl.Kacapiring IV Kel.Kedung Waringin

masyarakat jl.Kacapiring III

Kec.Tanah Sareal

kondisinya

rusak

sedangkan Jl.Kacapiring IV masih bagus 2.

Relokasi/Pembangunan/Perbaikan

ABT, waktu perencanaan

Gedung Pemerintah

dan

-

Perbaikan Kantor Kel. Rangga

100.000.000

pelaksanaan

cukup

Mekar Renja Dinas Pengawasan dan Permukiman Tahun 2014

17

tidak

-

Perbaikan

Kantor

Kel.

Muarasari

3.

Pengembangan

100.000.000 Prasarana

Dasar

Masyarakat

setempat

Permukiman dan Utilitas Bangunan

minta ganti rugi pohon,

Rusunawa Cibuluh

sedangkan

-

Pembersihan

dan

pematangan lahan -

Pengadaan

pembangunan

jalan -

Pengadaan

pembangunan

saluran air

dalam

DPA

dianggarkan, 405.000.000 tidak kesepakatan di masyarakat baru tercapai pada hari tanggal 16 200.000.000 minggu Desember 2012 jam 22.30 90.000.000 WIB di Kantor Kel.Tanah Baru

sehingga

waktu

pelayanan

tidak

memungkinkan

(Berita

Acara Terlampir) 4.

Pembangunan / Perbaikan Sarana

80.000.000 ABT,Lokasi pekerjaan ada

Prasarana Lingkungan Perumahan

di tepi sungai Cisadane

Permukiman Kec. Bogor Tengah

kondisi

- Perbaikan pondasi talud Kebun

muka

air

dari

tanggal 23 Nopember s.d sekarang tinggi sehingga

Manggis RW 12 Kel.Paledang

tidak

bisa

dilaksanakan

karena semua pekerjaan ada dibawah air. 5.

Pembangunan Tugu Sister City

185.000.000 ABT,

Pada

tanggal

23

Nopember 2012, rencana lokasi pembangunan Tugu Sister

City

tidak

bisa

dilaksanakan sehubungan lokasi


tersebut

18

sudah

mendapatkan

ijin

perpanjangan

reklame

pada tanggal 22 Nopember 2012

sehingga

untuk

mencari lokasi baru dan rencana

pelaksanaan

mengalami perubahan dan penyesuaian desain sesuai dengan kondisi lahan yang tersedia, .dengan demikian waktu

pelaksanaan

konstruksi

tidak

memungkinkan 6.

Penyempurnaan Materi Teknis dan

75.000.000 Proses Raperda RDTR 3WP

Raperda RDTR 3WP -

saat

ini

masih

proses

Pengadaan Peta

substansi sehingga Pegadaan

dalam

persetujuan di

gubernur, pelaksanaan

peta

harus

menunggu hasil finalisasi substansi Raperda RDTR 3WP 7.


Kekurangan


pendamping di lapangan

Permukiman Kec. Bogor Utara

dan Keterbatasan waktu

-

Konsultan Pembangunan

perencanaan

50.000.000

tenaga

dan pelaksanaan

/Perbaikan

sarana prasarana lingkungan perumahan permukiman Kec. Bogor Utara tahun 2013 Renja Dinas Pengawasan dan Permukiman Tahun 2014

19

-

DED Infrastruktur Jembatan Kota Bogor Tahun 2013

8.


50.000.000 50.000.000 Kekurangan

tenaga


pendamping di lapangan

Permukiman Kec. Tanah Sareal

dan Keterbatasan waktu

-

Konsultan

dan pelaksanaan

perencanaan

pembangunan/

perbaikan

sarana prasarana lingkungan perumahan

permukiman

Kec.Tanah Sareal 2013 Jumlah

1.460.000.000

Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dapat terserap ini, akan diusulkan kembali di tahun anggaran 2013. Selain kegiatan yang tidak dapat diserap pada tahun anggaran 2012 ini, ada 3 (tiga) kegiatan yang mengalami putus kontrak di akhir tahun 2012, yaitu : NO

NAMA CV

1.

CV. LOJI

PEKERJAAN

Perbaikan

NILAI KONTRAK (Rp)

Saluran 215.109.000,-

PROGRES PEKERJAAN 50,7%

KAMOLAN Air Rw. 04, 10 dan 11

ALASAN PUTUS KONTRAK CV yang menangani tidak profesional,

Kel. Kedung Badak

waktu pekerjaan melewati batas waktu yang ditetapkan

2.

CV. GHINA Perbaikan

Saluran 250.284.000,-

54,97%

CV yang menangani

Air RW. 07 Kelurahan

tidak

Ciwaringin

waktu


profesional, pekerjaan

melewati

batas

waktu

yang 20

ditetapkan 3.

CV. SURYA Pembangunan CIPTA

698.383.000,-

Mesjid Nurhidayah

80%

Terjadi perubahan lokasi

diingingkan

masyarakat, tetapi tidak dimungkinkan sehingga

kembali

ke lokasi semula dan menyebabkan waktu yang tidak cukup

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR . Untuk menyikapi isu – isu lokal dan nasional serta permasalahan yang harus diselesaikan yang berkembang di masyarakat maka perlu data dan informasi yang akurat sehingga dapat dijadikan isu strategis dan program prioritas dalam penanganannya. Berdasarkan beberapa tahapan yang telah dilakukan, baik dalam bentuk pra Musrembang, RPJMD, Focus Group Discussion (FGD) stakeholders, dan masukan Renstra (SKPD) dapat teridentifikasi beberapa isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan Kota Bogor, antara lain : 1) Penataan Ruang Konsistensi perencanaan dengan pemanfaatan ruang masih menjadi hal yang perlu terus dibenahi. Aspek-aspek pengendalian ruang, seperti sumber daya manusia, perangkat hukum (sanksi), insentif, disinsentif, perizinan, dan zoning regulation belum sepenuhnya dapat dijalankan, kondisi ini semakin memicu tingginya alih fungsi lahan dan ketidaksesuaian peruntukan ruang. 2) Penanggulangan Bencana Berbagai potensi bencana hampir dapat dipastikan selalu mengancam kota Bogor. Berbagai potensi bencana tersebut antara lain, banjir, tanah longsor, pohon tumbang, kebakaran, dan angin ribut. Perlu upaya peningkatan mitigasi bencana


21

khususnya bagi masyarakat untuk mengurangi resiko korban jiwa dan kerugian materi yang lebih besar.

3) Sanitasi Lingkungan Saat ini kondisi dengan terbatasnya sarana prasarana lingkungan permukiman seperti pada kawasan padat penduduk, akan mempersulit dalam penataan sanitasi lingkungan dan dapat

berindikasi terhadap menurunnya derajat kesehatan

masyarakat. 4) Kualitas Lingkungan Permukiman Sehat. Dari sisi prasarana penunjang permukiman sehat masih diperlukan peningkatan ketersediaan prasarananya

seperti jalan lingkungan, saluran pembuangan air

limbah dan air hujan, air bersih non PDAM dan Sanitasi berbasis masyarakat,. Selain itu masih terdapat beberapa wilayah yang masuk dalam kategori kumuh, dengan terbatasnya akses terhadap ruang publik. 5) Penataan dan Pengembangan Rumah Susun. Keterbatasan lahan dan tingginya nilai lahan menjadi faktor penyebab arahan pembangunan vertikal bagi perumahan. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah memfasilitasi dengan pembangunan rumah susun sederhana sewa, dan pada saat mendatang perlu diusahakan alokasi ruang untuk pengembangan rusunawa. Strategi Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor untuk mengatasi isu—isu tersebut adalah sebagai berikut : 1) Penataan Ruang. Strategi dalam penataan ruang adalah penyusunan rencana tata ruang yang berwawasan lingkungan dan mendukung pembangunan sektor jasa, peningkatan proporsi RTH dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan RTH. Kebijakan di bidang penataan ruang yakni meningkatkan pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan tata ruang, menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman, pengembangan RTH, dekorasi kota dan pengembangan dan pemanfaatan


22

fasos fasum yang secara keseluruhan tidak terlepas dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2) Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Jasa Konstruksi. Meningkatnya kualitas pelaku konstruksi, dengan indikasi kegiatan monitoring dan evaluasi jasa konstruksi serta sebagai bahan dasar diterbitkannya SIUJK serta pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi. 3) Penataan dan Pengaturan Bangunan. Meningkatnya pengelolaan bangungan gedung pemerintah, dengan indikasi kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah dan prasarana umum. Selain itu juga meningkatnya pengawasan dan pengendalian bangunan gedung, dengan indikasi kegiatan: a. Optimalisasi pengawasan bangunan gedung b. Pemberian Sertifikat Laik fungsi gedung c. Penyediaan dan pemutakhiran basis data gedung d. Memberikan bantuan teknis baik berupa bantuan pembuatan gambar dan RABnya maupun bantuan langsung personal sebagai tim teknik perencanaan dan pengawasan dilapangan. 4) Penanggulangan Bencana. Strategi dalam pengelolaan bencana kebakaran adalah dengan sistim early warning atau peringatan dini kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan mitigasi bencana. Kebijakan yang ditempuh antara lain adalah : meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, dan upaya mitigasi bencana. Upaya lain yang dilakukan Dinas Wasbangkim yaitu membantu dalam perencanaan maupun bangunan-bangunan yang terkena bencana alam. 5) Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan. Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan dilakukan dengan perbaikan lingkungan Permukiman secara terpadu berupa pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar pekerjaan umum di lokasi Permukiman kumuh disamping perlunya dibangun rumah yang bersifat vertical (rumah susun) dilokasi-lokasi tertentu. Renja Dinas Pengawasan dan Permukiman Tahun 2014

23

6) Air Bersih Strategi bidang air bersih adalah pemenuhan kebutuhan air bersih dan sehat bagi masyarakat. Kebijakan bidang air bersih yakni meningkatkan cakupan pelayanan air bersih melalui air bersih Non-PDAM serta meningkatkan kualitas air minum NonPDAM. Selain itu strategi dan kebijakan di atas, beberapa strategi dan kebijakan lain yang ditempuh oleh Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman untuk mengatasi berbagai masalah lainnya adalah : a. Merencanakan Perencanaan Tata Ruang Secara Rinci. b. Memberdayakan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan air bersih non PDAM dari masyarakat. c. Memberikan layanan sanitasi lingkungan kepada masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan. d. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang memenuhi syarat kesehatan. e. Peningkatan kuantitas dan kualitas bangunan milik Pemerintah. f. Penentuan lokasi untuk pengembangan rusunawa/Rusunami. g. Peremajaan kawasan permukiman (Urban Renewel, Rumah Tidak Layak Huni, dan sebagainya). h. Menyempurnakan regulasi yang berkaitan dengan kegiatan kegiatan yang ada di Dinas Wasbangkim. 7) Peningkatan Sumber Daya Manusia. Sasaran yang ingin dicapai dalam program ini adalah meningkatkan kualitas, kemampuan, profesionalisme dan keterampilan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam upaya mencapai sasaran tersebut kegiatan yang dilaksanakan adalah : kesejahteraan pegawai, kenaikan pangkat dan gaji berkala, pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan structural , penegakan disiplin pegawai, pendidikan dan pelatihan, pengembangan wawasan melalui , prajabatan, ujian dinas, tugas belajar dan ijin belajar. 8) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Sasaran yang ingin dicapai dalam program ini adalah terwujudnya kelancaran kinerja aparatur pemerintah yang memadai dalam rangka meningkatkan pelayanan Renja Dinas Pengawasan dan Permukiman Tahun 2014

24

kepada masyarakat dalam upaya mencapai sasaran tersebut kegiatan yang dilaksanakan adalah : pengadaan sarana dan prasarana kelengkapan Dinas.

2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program kegiatan masyarakat, diperoleh dari usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) yang diselenggarakan mulai dari tingkat Kelurahan dan Kecamatan. Usulan-usulan ini juga sudah mengakomodir usulan-usulan Program Penanggulanan Kemiskinan (Pronangkis) di tiap-tiap Kelurahan, yang diusulkan berdasarkan Rembug Warga. Selain dari Musrembang, usulan masyarakat juga disampaikan melalui Wakil Rakyat (DPRD) melalui kegiatan hasil Reses. Usulan yang menjadi prioritas adalah usulan-usulan yang terkait dengan 4 program prioritas atau kegiatan yang mendukung percepatan pencapaian dari program-program yang telah diprioritaskan, dan tidak terlepas dari tugas dan fungsi dari Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman.


25

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI.

Perumahan dan permukiman selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. Terwujudnya kesejahteraan rakyat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan papannya. Dengan demikian upaya menempatkan bidang perumahan dan permukiman sebagai salah satu sektor prioritas dalam pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya adalah sangat strategis. Penyelenggaraan perumahan dan permukiman harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan sistem, yang pelaksanaannya dapat disesuaikan berdasarkan kondisi lokal yang ada, yaitu: 

Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Konsep TRIDAYA Konsep TRIDAYA, bertujuan memberdayakan komponen sosial masyarakat, usaha dan ekonomi, serta lingkungan, tetap dapat ditumbuhkembangkan sebagai pendekatan pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan di tingkat lokal. Pendekatan ini dilakukan dengan memadukan kegiatan-kegiatan penyiapan dan pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi komunitas dengan kegiatan pendayagunaan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan. Pembangunan perumahan dan permukiman, yang memanfaatkan ruang terbesar dari kawasan di perkotaan, merupakan kegiatan yang bersifat menerus. disamping dampak pembangunan perumahan dan permukiman

terhadap

kelestarian

lingkungan serta keseimbangan daya dukung lingkungannya yang harus senantiasa dipertimbangkan. Kesadaran tersebut harus dimulai sejak tahap perencanaan dan Renja Dinas Pengawasan dan Permukiman Tahun 2014

26

perancangan,

pembangunan,

sampai

dengan

tahap

pengelolaan

dan

pengembangannya, agar arah perkembangannya tetap selaras dengan prinsip prinsip pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Penyelenggaraan Secara Multisektoral dan Terdesentralisasi Pembangunan perumahan dan permukiman mencakup banyak kegiatan, antara lain pengalokasian ruang, penyediaan lahan, kelembagaan, kegiatan teknis, pembiayaan, dan sistem informasi. Disamping secara holistik, penyelenggaraan perumahan dan permukiman harus dilakukan secara multisektoral karena memerlukan koordinasi dengan berbagai bidang lain yang terkait dengan kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman dan tidak dapat ditangani oleh satu sektor saja. Persoalan penyediaan perumahan sebenarnya lebih merupakan masalah lokal dan kebutuhan individual. Ini dapat ditunjukkan dengan besarnya peran swadaya masyarakat di dalam pengadaan perumahannya. Karenanya perlu pembatasan campur

tangan

pemerintah

dalam

penanganan

persoalan

lokal

melalui

penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang terdesentralisasi. Dalam kerangka desentralisasi, penyelenggaraan perumahan dan permukiman tidak dapat terlepas dari agenda pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di tingkat lokal, yaitu yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pengawasan, penegakan hukum, serta efisiensi dan efektivitas. 

Pembangunan Yang Berwawasan Kesehatan Sebagaimana disadari bahwa persoalan kesehatan lingkungan perumahan dan permukiman

sangat

mempengaruhi

kualitas

kesehatan

masyarakat

yang

menghuninya. Disamping itu aktualisasi pembangunan yang berwawasan kesehatan sangat diperlukan dalam upaya penanganan permukiman kumuh. Aktualisasi tersebut tetap dalam kerangka pelaksanaan program lingkungan sehat sebagai bagian dari program pembangunan yang berwawasan kesehatan, yang bertujuan khususnya untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup sehat. sehingga dapat tercapai derajat kesehatan baik individu, keluarga maupun masyarakat yang optimal.


27



Penyelenggaraan Dengan Pengembangan Sistem Insentif Persoalan perumahan dan permukiman merupakan persoalan strategis yang masih belum mendapatkan cukup perhatian dari berbagai kalangan. Karenanya untuk memacu laju pembangunan perumahan dan permukiman, perlu di dalam penyelenggaraannya dikembangkan sistem insentif, yang diharapkan mampu mendorong berbagai pelaku pembangunan baik lembaga formal maupun informal untuk terlibat secara aktif. Upaya yang dikembangkan antara lain melalui kegiatan program stimulan, perintisan, dukungan pembiayaan dan bantuan teknis bagi pelaku pembangunan yang responsif di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman,

termasuk

kegiatan

pendampingan

dalam

penyiapan

dan

pemberdayaan masyarakat. Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis pengawasan bangunan dan permukiman, dituntut untuk mampu melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang Pengawasan Bangunan dan Permukiman. Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor mengacu pada program dan kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2010 - 2014. 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN

Berdasarkan Visi Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi Kota Bogor yaitu “Terwujudnya Pelayanan Prima di Bidang Pengawasan Bangunan dan Permukiman Dalam Rangka Mendukung Visi Kota Bogor”, dan misi Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor yaitu : 1.

Meningkatkan Profesionalisme SDM Aparatur;

2.

Mewujudkan Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman yang Akuntabel;

3.

Mewujudkan Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Permukiman yang Berwawasan Lingkungan.


28

Maka tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman dari penjabaran misi, adalah: Misi kesatu adalah Meningkatkan Profesionalisme SDM Aparatur. Tujuan Misi kesatu adalah :  Meningkatnya kinerja aparatur di bidang pengawasan bangunan dan permukiman. Sasaran :  Pelayanan Prima di bidang pengawasan bangunan dan permukiman.

Misi kedua adalah Mewujudkan Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman yang Akuntabel. Tujuan Misi kedua :  Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman dapat memenuhi kriteria dinas yang dapat

mempertanggungjawabkan

(responsibility),

dapat

dipertanyakan

(answerability), dan memenuhi prinsip-prinsip Good Governance.

Sasaran :  Menjadikan Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;

 Terwujudnya transparansi Dinas serta partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan bangunan dan permukiman.

Misi ketiga adalah Mewujudkan Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Permukiman yang Berwawasan Lingkungan. Tujuan Misi ketiga :  Tertatanya bangunan dan permukiman yang berwawasan lingkungan;  Terawasinya bangunan dan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang. Sasaran :  Terciptanya bangunan dan permukiman yang tertata dan sesuai dengan rencana tata ruang.


29

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN Perencanaan Kerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja Tahun 2014 berarti proses penetapan rencana program, kegiatan serta penggunaan anggaran pada tahun 2014 sesuai dengan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor tahun 2010 -2014 dan Renca Strategis SKPD. Pada tahun 2014 ini, dengan berpedoman pada RENSTRA SKPD Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman, maka Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : A.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan : 1) Pengelolaan Rumah Tangga SKPD

B.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : 1) Pemeliharaan Rutin/berkala inventaris kantor 2) Pengadaan Inventaris Kantor

C.

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan : 1) Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD 2) Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial

D. Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan kegiatan : 1) Pembangunan/Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Kec. Tanah Sareal 2) Pembangunan/Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Kec. Bogor Selatan 3) Pembangunan/Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Kec. Bogor Barat 4) Pembangunan/Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Kec. Bogor Tengah 5) Pembangunan/Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Kec. Bogor Timur Renja Dinas Pengawasan dan Permukiman Tahun 2014

30

6) Pembangunan/Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Kec. Bogor Utara 7) Perbaikan Sarana Umum di Lokasi Binaan P2WKSS, Lomba Kelurahan , Lomba Posyandu, dan lomba 10 Program PKK 8) Penunjang PNPM (BOP) 9) Pendamping PNPM (BANSOS) 10) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM (APBN) 11) Bantuan Teknis SANIMAS 12) Pengelolaan Rusunawa 13) Pemeliharaan dan perbaikan Rusunawa 14) Pengembangan Prasarana Dasar Permukiman & Utilitas Bangunan Rusunawa 15) Bantuan Teknis RTLH 16) Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Kelurahan Muarasari 17) Identifikasi Drainase Lingkungan 18) Penunjang RPKPP 19) Review Urban Renewal dan RPKPP 20) Penanganan dan Penanggulangan Pasca Bencana 21) Peningkatan Jembatan Lingkungan Permukiman E.

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan kegiatan : 1) Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Komando 2) Pelayanan pemadam kebakaran 3) Piket Petugas Pemadam Kebakaran 4) Tindakan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran 5) Pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan hidrant 6) Gladi Anggota Pemadam Kebakaran, Latihan Relawan, Kebakaran dan Latihan Anggota Kebakaran 7) Pemutakhiran

dan

Pemeliharaan

Sistem

Komunikasi

Pencegahan

Kebakaran Renja Dinas Pengawasan dan Permukiman Tahun 2014

31

8) Pengadaan Alat-alat Penanggulangan Bencana dan Kebakaran 9) Pemasangan Hidrant di 6 titik 10) Perbaikan dan Penambahan Garasi di Pos Pemadam Kebakaran Yasmin F.

Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan : 1) Sosialisasi RDTR 2 Wilayah Pelayanan 2) Pengadaan Papan Peta RDTR 3) Penyusunan Pedoman Perencanaan Lingkungan Perumahan

4) Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tapak 5) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) 6) Penyusunan Mekanisme Perijinan, Insentif dan Disinsentif serta Sanksi G. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan kegiatan : 1) Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung

H. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, dengan kegiatan : 1) Pembangunan Infrastruktur Non-PDAM 2) Pembangunan dan Dana Pendamping SANIMAS 3) Monitoring dan Evaluasi SANIMAS di Tahun Sebelumnya I.

Program Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung, dengan kegiatan: 1) Pembangunan Gedung DPRD 2) Renovasi Mesjid Agung Kota Bogor 3) Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan 4) Pembinaan Pelayanan Bantuan Teknis Pengelolaan

Pembangunan

Bangunan Gedung Pemerintah 5) Penaksiran Bangunan Gedung Pemerintah 6) Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Wilayah I 7) Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Wilayah II 8) Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Wilayah III 9) Lanjutan Penyusunan Database Bangunan Gedung Berbasis GIS 10) Verifikasi fasos fasum (PSU perumahan) Renja Dinas Pengawasan dan Permukiman Tahun 2014

32

J.

Program Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Jasa Konstruksi, dengan kegiatan: 1) Bimbingan Teknis,Monitoring dan Evaluasi Jasa Konstruksi 2) Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Tukang


33

BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2014 merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang sejalan dengan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menerangkan bahwa SKPD diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Harapan kami, Rencana Kerja Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2014, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman pada Tahun 2014 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Dinas Pengawasan Bangunan Permukiman

dalam

rangka

akuntabilitas dan

transparansi

dan

kepada seluruh

stakeholders, serta dasar dalam mengukur keberhasilan Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi.

Kepala Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor

Ir. H. Sudradji Pembina Utama Muda NIP. 19590502 198503 1 002


34

RENCANA KERJA TAHUNAN

2014

DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR

DAFTAR ISI DAFTAR ISI ......................................................................................................................................... i BAB I PENDAHULUAN................................................................................................................................. 1 1.1

LATAR BELAKANG............................................................................................................... 1

1.2

LANDASAN HUKUM............................................................................................................ 2

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN ....................................................................................................... 4

1.4

SISTEMATIKA PENULISAN ................................................................................................... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR TAHUN 2012 ............................................................................................................... 6 2.1.

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2012 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR .............. 6

2.2.

ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR ..................................................................................................................... 7

2.3.

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR . .............................................................. 21

2.4.

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT..................................... 25

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............................................................................. 26 3.1.

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI. .......................................... 26

3.2.

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAN PERMUKIMAN .................................................................................................................. 28

3.3.

PROGRAM DAN KEGIATAN ............................................................................................... 30

BAB IV P E N U T U P ................................................................................................................................... 34 DAFTAR ISI ......................................................................................................................................... i

i

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Recommend Documents