BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya
manusia (SDM) dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kualitas SDM Indonesia merupakan salah satu kunci keberhasilan dari pembangunan. Peningkatan kualitas SDM yang disesuaikan dengan
keberagaman
aspirasi dan hambatan
kemajuan keseluruhan kelompok masyarakat akan dapat menjamin keberhasilan pembangunan. Cara pandang pembangunan mutakhir telah memberikan pencerahan tentang makna pembangunan, yaitu proses makin meluasnya kemampuan rakyat (expansion of people’s capabilities) dan bahwa pembangunan menuntut perluasan partisipasi dan emansipasi seluruh rakyat. Terwujudnya pembangunan yang bersifat partisipatif dan emansipatif menuntut suatu strategi yang tidak hanya menempatkan posisi rakyat secara pasif, melainkan aktif sebagai aktor pembangunan (a strategy which not only produces for the mass of the people but in which the mass of the people are also producers). Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2008 lebih kurang mencapai 1.453.073 jiwa. Dari
jumlah tersebut, 51,2 % diantaranya adalah
perempuan. Jumlah penduduk sebesar itu merupakan aset dan potensi bangsa yang dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, bila dikelola dan diberdayakan secara optimal. pembangunan
telah
menunjukkan
bahwa
mulai
terjadi
Berbagai hasil peningkatan
hasil
pembangunan yang dinikmati baik oleh laki-laki maupun perempuan, namun upaya untuk terus mendorong dan mempercepat kondisi yang berkesetaraan dalam peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan dapat berpartisipasi dan menikmati berbagai hasil pembangunan perlu terus dilakukan secara terus menerus. Hasil yang dicapai selama ini, dalam pembangunan gender telah banyak dirasakan baik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun dalam bidang politik, hukum dan jabatan publik. Selain indikator IPG, kemajuan pembangunan gender juga ditunjukkan dengan indikator Gender Empowerment Measurement (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. IDG Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan angka 48,52 %, yaitu lebih rendah dari angka nasional yaitu 62,3.
1
Tabel 1.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2005 2010
INDIKATOR IPM
75,07
IPG
63,49
IDG
56,70
Sumber :
Kondisi
umum
pembangunan
Pemberdayaan
Perempuan
(PP)
dan
Perlindungan Anak (PA) sampai dengan tahun 2010 pada setiap bidang pembangunan dapat digambarkan sebagai berikut: di bidang ekonomi, kontribusi perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga masih rendah bila dibandingkan dengan lakilaki, yaitu 32,6 % untuk perempuan dan 67,4 % untuk laki-laki. Dalam jabatan publik, terdapat sedikit peningkatan partisipasi perempuan selama kurun waktu lima tahun terakhir, terutama dari partisipasinya dalam pengambilan keputusan. Pada tahun 2006, persentase perempuan yang menduduki jabatan eselon II hanya sebesar 2, 56 %. Angka ini meningkat pada tahun 2010 menjadi 13,30 %. Di bidang politik, partisipasi perempuan di lembaga legislatif meningkat dari 6 % persen pada tahun 2004 menjadi 13,3 persen pada tahun 2009. Sementara untuk anggota DPD RI, anggota DPD perempuan tetap hanya 1 orang (25 %) dari 4 orang jumlah anggota DPD RI utusan dari Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, kemajuan yang dicapai di bidang hukum dan peraturan perundangundangan
dalam
rangka
mewujudkan
kesetaraan
gender
dan
perlindungan perempuan adalah ditetapkannya berbagai peraturan daerah, seperti Peraturan Daerah Nomor : 12 tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Traffiking); Peraturan daerah Nomor 15 tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS di Provinsi Kepulauan Riau; Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS di Provinsi Kepulauan Riau; Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kesekretariatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Kepulauan Riau; dan Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pusat Pelayananan terpadu Bagi Saksi dan / atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak (Traffiking) di Kepulauan Riau. Ditetapkannya peraturan daerah tersebut sekaligus menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan 2
orang, yang sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak. Upaya-upaya pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan perempuan meliputi upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan. Sampai dengan tahun 2009, telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang, telah didirikan Rumah Singgah Engku Putri yang dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana serta petugas rumah singgahnya. Sangat terkait dengan pembangunan SDM, adalah pembangunan anak. Pembangunan anak berarti pembangunan masa depan bangsa. Perubahan situasi global dengan tantangan yang semakin berat membutuhkan kesiapan SDM untuk tetap dapat berperan dan bersaing. Kemampuan SDM yang baik hanya dapat dihasilkan, jika pembentukannya dilakukan sejak masa anak, yang berarti sejak dalam kandungan sampai usia 18 tahun. Pertumbuhan dan perkembangan anak di tiap tahapan usia merupakan landasan untuk perkembangan di tahapan usia selanjutnya. Oleh sebab itu pembangunan anak harus mencakup semua tahap perkembangan usia. Pembangunan tumbuh kembang anak sudah menjadi perhatian dunia. Hal ini merupakan pula isu dunia yang disepakati dalam Konvensi Hak Anak yang kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program pembangunan. Berbagai komitmen internasional juga mendorong peningkatan berbagai upaya perlindungan anak, seperti Millenium Development Goals (MDGs) dan World Fit for Children (WFFC). Pembangunan perlindungan anak dilakukan sesuai dengan UUD 1945 hasil amandemen (Pasal 28B ayat 2), dan prinsip-prinsip perlindungan anak menurut Konvensi
Hak-hak
Anak
(KHA),
yaitu:
non-diskriminasi
(Pasal
2),
mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (Pasal 3), dan menghargai partisipasi anak (Pasal 12). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak mencakup anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan meliputi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perdagangan, dan diskriminasi, serta melindungi hak-hak anak untuk didengar pendapatnya. Karena merupakan hak, maka hak anak harus dipenuhi, agar potensi anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Sudah banyak yang dilakukan, namun masih banyak pula yang masih harus dilakukan untuk membangun anak, agar menjadi pelaku pembangunan utama di masa datang. Keberhasilan pembangunan perlindungan anak dalam memenuhi hak tumbuh kembang dan kesejahteraan anak ditunjukkan dengan capaian pembangunan di
3
bidang kesehatan dan pendidikan yang semakin baik, serta menurunnya jumlah pekerja anak. Perlindungan terhadap anak juga telah dilakukan dengan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia daerah (KPAID) Provinsi Kepualaun Riau. Dari hal tersebut di atas telah menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memperhatikan peran, posisi dan kondisi perempuan yang belum setara dengan lakilaki, serta kondisi dan permasalahan anak. Meskipun demikian, tentu tantangan baru selalu ada, sejalan dengan perubahan sosial-budaya secara global maupun lokal, serta perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang semakin pesat. Oleh karena itu, Biro Pemberdayaan Perempuan selalu tanggap dalam mencari terobosanterobosan baru untuk mencapai tujuan yang sudah ditargetkan. Bila dilihat dari Visi Gubernur Kepulauan Riau periode 2011 – 2015 yaitu Terwujudnya Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu yang Berakhlak Mulia, Sejahtera dan Ramah Lingkungan, dengan Misi kedelapan dari sembilan Misi yang telah ditetapkan yaitu Mengembangkan perikehidupan yang agamis, berbudaya, berkesetaraan gender dan ramah lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus lebih banyak berbuat bagaimana agar Kesetaraan dan Keadilan Gender ini segera terwujud di Provinsi Kepulauan Riau. Apalagi didalam kesepakatan Millenium Development Goals (MDGs) ditetapkan juga didalam point ke 3 (tiga) bahwa perlunya perwujudan Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Perberdayaan Perempuan, yang harus dilaksanakan dan diwujudkan oleh semua daerah pada Tahun 2014. Sesuai dengan tugas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau, Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kepulauan Riau, mempunyai peran sentral untuk menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis pemberdayaan perempuan, ekonomi perempuan dan perlindungan perempuan dan anak dan membuka wawasan para pemangku kepentingan tentang perspektif gender dan anak, mensosialisasikan polapikir strategis, bahwa perempuan dan anak adalah aset dan potensi pembangunan. Sebagaimana diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau: -
Pelaksanaan Koordinasi, Perumusan Kebijakan Pemerintah Provinsi dibidang Pemberdayaan Perempuan;
-
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan
-
Pelaksanaan Tugas Lainnya di Bidang Pemberdayaan Perempuan yang Diberikan Gubernur dan Sekretaris Daerah.
4
1.2.
Landasan Hukum Potensi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
terlihat dari banyaknya komitmen nasional dan internasional yang mendukung pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan (PP) dan perlindungan anak (PA). Di samping itu berbagai kerjasama baik dalam bentuk kemitraan maupun jejaring antar lembaga baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat di dalam dan luar negeri juga merupakan potensi untuk mendorong dan mempercepat pembangunan PP dan PA. Beberapa kesepakatan nasional dan internasional serta bentuk-bentuk kemitraan yang bersinergi dalam pembangunan PP dan PA antara lain: a. Berbagai Konvensi Internasional tentang PP dan PA yaitu: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), International Conference of Population and Development (ICPD), Beijing Platform for Action (BPFA), Konvensi Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Sustainable Development), Konvensi Hak Anak (CRC), Konferensi tentang Pembangunan Sosial (Copenhagen tahun 1994), Optional Protocol to CEDAW, Konvensi-konvensi
International
Labor
Organization
(ILO),
Millennium
Development Goals, Protocol Convention UN against Transnational Organized Crime. b. Berbagai komitmen nasional dan daerah antara lain:
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Penghapusan Diskriminasi Rasial
Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
5
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Undang-undang No 17 tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025
Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pemidanaan terhadap pornografi anak
Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah,
Menindak
dan Menghukum Perdagangan
Orang
terutama
Perempuan dan Anak
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
Keputusan Presiden No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploatasi Seksual Komersial Anak
Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Trafficking
Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Pekerjaan Terburuk Anak
Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
Peraturan Menteri Dalam Negari No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah
6
Peraturan Menteri Keuangan No. 119 Tahun 2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010
Peraturan daerah No. 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Traffiking)
Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/IDS dan IMS di Provinsi Kepulauan Riau.
Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.
Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak (tragiking) di Kepri
Peraturan
Gubernur
Kepulauan
Riau
tentang
Rencana
Aksi
Daerah
Penghapusan Perdagangan Orang (traffiking) Perempuan dan Anak Provinsi Kepulauan Riau
Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan KPAID Provinsi Kepulauan Riau
Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 19 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau .
Surat Keputusan No. 40 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Konseling dan Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Tindak KekerasanDukungan kelembagaan pemerintah daerah melalui PP no. 38 dan PP no 41 Tahun 2007 tentang pembagian kewenangan dan struktur organisasi tata kerja pemerintah daerah, di setiap Provinsi dan kabupaten /Kota telah terbentuk kelembagaan yang menangani kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan anak. Kelembagaan ini merupakan potensi untuk mendorong pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak, melakukan harmonisasi berbagai kebijakan pelaksanaan. Secara fungsional kelembagaan ini merupakan kepanjangan tangan Pemerintah untuk pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak.
7
Surat Keputusan No. 295 a Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kepulauan Riau
Surat Keputusan No. 295 a Tahun 2006 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Operasional Kegiatan Shelter di Provinsi Kepulauan Riau
Surat Keputusan No. 413 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Anggota KPAID Provinsi Kepulauan Riau Peride Tahun 2010-2013
c. Dukungan lembaga masyarakat, selain kelembagaan pemerintah dan pemerintah daerah, lembaga masyarakat yang bergerak di bidang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak yang jumlahnya sangat besar. Mereka melakukan berbagai kegiatan untuk bersama-sama pemerintah melakukan berbagai upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. d. Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang tertuang di dalam Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 telah menetapkan bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu kebijakan pengarusutamaan pembangunan. Pengarusutamaan (mainstreaming) gender dalam pembangunan adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan
Indonesia
pembangunan,
serta
pembangunan.
dalam
mengakses
meningkatkan
Pengarusutamaan
mengintegrasikan
perspektif
dan
partisipasi gender
(sudut
mendapatkan dan
mengkontrol
proses
dilakukan
dengan
(PUG)
pandang)
manfaat
gender
ke
dalam
proses
pembangunan di setiap bidang. Penerapan pengarusutamaan gender akan menghasilkan
kebijakan
publik
yang
lebih
efektif
untuk
mewujudkan
pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. e. Adanya alat analisis gender. Salah satu piranti analisis yang dapat digunakan untuk strategi pengarusutamaan gender adalah “Alur Kerja Analisis Gender” (Gender Analysis Pathway - GAP). Hasil analisis gender ini kemudian digunakan untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Dengan demikian
diharapkan
bahwa
pengintegrasiaan
gender
ke
dalam
siklus
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi akan membuat pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan adil dalam memberi manfaat kepada perempuan dan laki-laki.
8
f.
Adanya indikator/ukuran kinerja pembangunan pemberdayaan perempuan dan gender. Keberhasilan peningkatan kesetaraan gender ini dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Gender-related Development Index/GDI), yang merupakan indikator komposit yang diukur melalui angka harapan hidup sejak lahir, angka melek huruf, dan gabungan angka partisipasi sekolah dasar, menengah, tinggi, serta Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita dengan paritas daya beli (purchasing power parity), dan dihitung berdasarkan jenis kelamin. Disamping itu, kemajuan pembangunan gender juga ditunjukkan dengan indikator Gender Empowerment Measurement (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.
g. Gender terintegrasi dengan mainstream pembangunan lainnya. Dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender berbagai upaya yang dilakukan oleh Biro Pemberdayaan Perempuan juga tidak bisa lepas dari isu pengarusutamaan pembangunan lainnya sebagaimana tertuang di dalam RPJMN seperti: a) pembangunan
berkelanjutan,
pembangunan
yang
ada
harus
dapat
memberikan manfaat sosial kepada masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dengan menjamin partisipasi, akses, kontrol dan penerimaan manfaat sumberdaya pembangunan secara adil, setara dan berkelanjutan. Mainstreaming gender menjadi basis bagi pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam seluruh indikator
kinerja
utama
Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak, b) tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektif dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Penerapan tata kelola pemerintah yang baik secara konsisten dan berkelanjutan dituangkan dalam indikator kinerja pengembangan
manajemen
yang
akuntable
di
internal
Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 1.3.
Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015 dimaksudkan untuk: 1. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan. 2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang. 3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. 9
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. 5. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah. 6. Memberikan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja. Tujuan penyusunan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan (i) arah kebijakan, (ii) strategi pembangunan daerah, (iii) kebijakan, (iv) program Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan lintas SKPD. serta (v) program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi. 1.4.
Sistematika Penulisan Sitematika penulisan Rensta ini meliputi : BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
1.2.
Landasan Hukum
1.3.
Maksud dan Tujuan
1.4.
Sistematika Penulisan
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1.
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
2.2.
Sumber Daya SKPD
2.3.
Kinerja Pelayanan SKPD
2.4.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.
Identifikasi Permasalahan SKPD
3.2.
Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3.
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.4.
Isu-Isu Strategis
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.
Visi dan Misi SKPD
4.2.
Tujuan Jangka Menengah SKPD 10
4.3.
Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.4.
Strategi Jangka Menengah SKPD dan
4.5.
Kebijakan Jangka Menengah SKPD
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN BAB VI PENUTUP
1.5.
lTingkaahan oleh berbagai fa
1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.
1.11.
11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat daerah Provinsi Kepulauan Riau pada
bulan
Agustus
2011
telah
berubah
nomenklaturnya
menjadi
Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau, yang memiliki gambaran pelayanan sebagai berikut : 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Dalam melaksanakan peranannya, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perwujudan Kesetaraan dan Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak,
dan
Kesejahteraan Keluarga. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, ekonomi perempuan, perlindungan anak dan perempuan serta perwujudan kesetaraan dan keadilan gender; b. Pengkoordinasian,
penyusunan
dan
pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
pemberdayaan perempuan, ekonomi perempuan, perlindungan anak dan perempuan dan perwujudan kesetaraan dan keadilan gender; c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, ekonomi perempuan, perlindungan anak perempuan dan perwujudan kesetaraan dan keadilan gender; d. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, ekonomi perempuan, perlindungan anak dan perempuan dan perwujudan kesetaraan dan keadilan gender; e. Melaksanakan tugas lain di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang diserahkan oleh Gubernur. Adapun struktur organisasi dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi: 1. Sekretariat a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
12
a. Mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, humas, rumah tangga dan perlengkapan; b. Mengendalikan, mengatur, serta mengirim naskah dinas; c. Mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas tata usaha biro; d. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan pelayanan serta pengelolaan administrasi kepegawaian; e. Menyusun dan mengembangkan sistem informasi Badan; f. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan perencanaan kegiatan di sub bagian tata usaha Badan g. Memberikan pelayanan penggandaan kepada semua satuan organisasi kerja di lingkungan Setda Provinsi Kepulauan Riau; h. Menjaga semua arsip naskah dinas yang direproduksi maupun yang digandakan; i. Menyiapkan akomodasi, fasilotasi kantor, rapat dinas dan upacara keprotokolan dan kehubamasan, perjalanan dinas, pengurusan kendaraan bermotor, keamanan dan kebersihan kantor. j. Melaksanakan tugas lainnya di bidang tata usaha yang diberikan oleh sekretaris. b. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Melakukan penyiapan bahan pengendalian, perbendaharaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan. b. Menyiapkan bahan perencanaan program kegiatan bidang keuangan. c. Menyusun rencana anggaran badan d. Melaksanakan pembukuan, verifikasi dan pembinaan bendaharawan e. Melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai f.
Menyusun
dan
menyampaikan
laporan-laporan
pertanggungjawaban
keuangan. g. Melaksanakan tugas lain dibidang keuangan yang diberikan oleh sekretaris. c. Sub Bagian Program dan Data Sub Bagian Program dan Data mempunyai tugas : 13
1.11.1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan, pendataan, evaluasi dan pelaporan. 1.11.2. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan badan. 1.11.3. Menyusuna rencana kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang badan. 1.11.4. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan pencapaian program dan kegiatan. 1.11.5. Menyusun laporan pelaksanaan program kegiatan badan. 1.11.6. Menghimpun dan menyediakan informasi sehubungan dengan data terpilah perempuan dan anak sebagai bahan analisa.; 1.11.7. Menghimpun data
informasi sehubungan dengan kelembagaan
perempuan dan anak; 1.11.8. Melakukan koordinasi dan integrasi dengan instansi terkait dalam penyediaan informasi dan data yang dibutuhkan sebagai bahan analisa; 1.11.9.
Melakukan advokasi kepada semua SKPD agar menyediakan informasi data sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD;
1.11.10.
Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan pusat-pusat study wanita dalam pengumpulan data dan informasi gender;
1.11.11. Melakukan analisa terhadap perkembangan indeks pemberdayaan gender dan indeks pembangunan gender dengan perguruan tinggi, pusat study wanita dan instansi terkait lainnya; 1.11.12.
Melaksanakan survey dalam penyediaan data dan informasi gender yang dibutuhkan untuk kepentingan analisa;
1.11.13. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap penyediaan data dan informasi; 1.11.14. Melaksanakan tugas lainnya dibidang informasi dan data yang diberikan oleh Kepala Bagian. 1.11.15. Melaksanakan tugas lain di bidang program yang diberikan oleh sekretaris. 2. Bidang Perlindungan Perempuan Tugas Pokok Bidang Perlindungan Perempuan: Melaksanakan koordinasi, penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja serta melaksanakan program dan kegiatan perlindungan perempuan dari ancaman dan tindakan kekerasan dan perdagangan orang serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 14
Fungsi Bidang Perlindungan : Bidang Perlindungan mempunyai fungsi : 1. Pengarahan dan Pelaksanaan Koordinasi penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak kekerasan dan perdagangan orang 2. Pengarahan dan Pelaksanaan Koordinasi penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja Perlindungan Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan dan perdagangan orang 3. Pengarahan dan Pelaksanaan Koordinasi fasilitasi dan integrasi serta kerja sama pelaksanaan kegiatan Pencegahan Tindak Kekerasan dan Perdagangan Perempuan dan Anak 4. Pengarahan dan pelaksanaan Pelaksanaan Koordinasi, fasilitasi dan integrasi serta kerja sama Pelaksanaan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan 5. Pengarahan dan Pelaksanaan Koordinasi, fasilitasi dan integrasi serta kerja sama rehabilitasi sosial perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan orang 6. Pengarahan dan Pelaksanaan Koordianasi, fasilitasi dan integrasi serta kerja sama rehabilitasi medis perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan orang 7. Pengarahan dan Pelaksanaan Koordianasi, fasilitasi dan integrasi serta kerja sama konseling psikologis perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan orang. 8. Pengarahan dan Pelaksanaan Koordinasi, fasilitasi dan integrasi pendampingan hukum perempuan dan anak korban tindak kekerasan 9. Pengarahan dan Pelaksanaan Koordinasi failitasi dan intergasi program dan kegiatan pemulangan dan reintegrasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan orang 10. Pengarahan dan pelaksanaan Koordinasi, fasilitasi dan integrasi program dan kegiatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan perdagangan orang 11. Pengarahan dan Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan integrasi program dan kegiatan Advokasi, Sosialisasi, KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) 12. Pengarahan dan Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan integrasi program dan kegiatan Pencatatan, analisis dan Pelaporan 13. Pengarahan dan Pelaksanaan Koordianasi, fasilitasi dan integrasi Program dan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksaan Perlindungan Perempuan dan Anak 15
Bidang Perlindungan Perempuan terdiri dari; a. Sub Bidang Penanganan Tindak Kekerasan dan Traffiking Sub Bidang Penanganan Tindak Kekerasan dan Traffiking mempunyai tugas : 1
Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja Perlindungan Perempuan dari Tindak kekerasan dan perdagangan orang
2 Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja Perlindungan Perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan or 3 Melaksanakan kerjasama program dan kegiatan Pencegahan Tindak Kekerasan dan Perdagangan Perempuan 4 Melaksanakan kerjasama program dan kegiatan Pemberian pelayanan Perlindungan Perempuan korban tindak kekerasan 5 Melaksanakan kerjasama program dan kegiatan pemberian pelayanan rehabilitasi sosial perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang 6 Melaksanakan kerjasama program dan kegiatan pelayanan rehabilitasi medis perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang 7 Melaksanakan kerjasama program dan kegiatan pelayanan konseling psikologis perempuan tindak kekerasan dan perdagangan orang. 8 Melaksanakan kerjasama program dan kegiatan pelayanan pendampingan hukum perempuan korban tindak kekerasan 9 Melaksanakan kerjasama program dan kegiatan pelayanan pemulangan dan reintegrasi perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang 10 Melaksanakan kerjasama program dan kegiatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan perdagangan orang, khususnya Perempuan 11 Melaksanakan kerjasama program dan kegiatan Advokasi, Sosialisasi, KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Perlindungan Perempuan 12 Melaksanakan kerjasama program dan kegiatan Pencatatan, analisis dan Pelaporan Perlindungan Perempuan 13 Melaksanakan kerjasama program dan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksaan Perlindungan Perempuan 14. Melaksanakan kerjasama program dan kegiatan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Perlindungan dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. b. Sub Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerjasama Sub Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerjasama mempunyai tugas : 1. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi dalam penguatan kelembagaan Perlindungan perempuan 16
2. Melaksanakan kerjasama program dan kegiatan Perlindungan perempuan 3. Melaksanakan kerjasama dalam mengevaluasi perlindungan perempuan 4. Melaksanakan kerjasama perlindungan perempuan
dalam
menganalisa
program
dan
kegiatan
5. Melaksanakan kerjasama dalam menyusun pelaporan terhadap program dan kegiatan perlindungan perempuan 6. Menyebar luaskan informasi, edukasi untuk meningkatkan perlindungan perempuan 7. Melaksanakan kerjasama program dan kegiatan advokasi, sosialisasi, KIE terhadap perlindungan perempuan 8. Melaksanakan perempuan
pembinaan
terhadap
upaya
pelaksanaan
perlindungan
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perlindungan perempuan 10. Melakukan persiapan sarana dan prasarana pembinaan dan peningkatan perlindungan perempuan 3. Bidang Pengarusutamaan Gender Tugas Pokok Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja pembangunan dibidang pemberdayaan perempuan serta melaksanakan program kegiatan yang mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas hidup perempuan, penyetaraan keadilan serta pengembangan dan peningkatan aktifitas ekonomi perempuan. Fungsi Bidang Pengarusutamaan gender Bidang Pengarusutamaan Gender Mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian dan pemberian fasilitasi pelaksanaan sistem informasi gender dan data; b. Pengkoordinasian dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pembinaan
kesetaraan
dan
peningkatan
aktifitas
perempuan
serta
pengembangan organisasi wanita; c. Penyusunan dan pelaksana program pemberdayaan perempuan serta mengkaji berbagai dampak pembangunan peranan wanita; d. Pembinaan dan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan integrasi serta kerjasama dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan; e. Pembinaan dan pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja pengarusutamaan gender disetiap perencanaan pembangunan; 17
f. Pengkoordinasian, integrasi dan kerjasama dalam mewujudkan suatu perencanaan yang responsive gender disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah; g. Pelaksanaan kebijakan pemerintah dibidang pembangunan peranan wanita; h. Pengembangan program / kegiatan yang responsif gender pada setiap perencana pembangunan; i. Pemberian fasilitasi dalam bentuk bantuan pengarusutamaan gender pada Kabupaten/Kota; j. Melakukan koordinasi, fasilitasi, integrasi serta kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender; k. Pembinaan dan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan integrasi program kegiatan advokasi, sosialisasi, KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi); l. Pembinaan dan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan integrasi program dan kegiatan pencatatan, analisis dan pelaporan pelaksanaan pengarusutamaan gender; m. Pembinaan dan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan integrasi program dan kegiatan pencatatan, analisis dan pelaporan pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dibidang Pendidikan, Kesehatan, Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya; n. Pembinaan dan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan integrasiprogram dan kegiatan
monitoring
dan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan
strategi
pengarusutamaan gender; o. Pembinaan dan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan integrasi program dan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dibindang Pendidikan, Kesehatan, Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya; p. Pembinaan
dan
pendampingan
dalam
penguatan
kelembagaan
Pengarusutamaan gender di setiap SKPD. q. Memfasilitasi dalam penyediaan informasi dan data terpilah perempuan dan anak. r. Pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pemberdayaan yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
18
Bidang Pengarusutamaan Gender terdiri dari : a. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan PUG; Sub Bidang Penguatan Kelembagaan PUG mempunyai tugas : a. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi dalam penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender b. Melaksanakan kerjasama program dan kegiatan perwujudan kesetaraan dan keadilan gender melalui penguatan kelembagaan; c. Melaksanakan kerjasama dalam mengevaluasi penyusunan perencanaan yang responsif gender; d. Melaksanakan kerjasama dalam mengevaluasi tingkat pencapaian kesetaraan dan keadilan gender disemua bidang; e. Melaksanakan kerjasama dalam menganalisa program dan kegiatan yang responsif gender disemua sektor; f. Melaksanakan kerjasama dalam menyusun pelaporan terhadap program dan kegiatan yang responsif gender disemua sektor; g. Menyusun
laporan
dari
hasil
pelaksanaan
pembangunan
terhadap
kesetaraan, keadilan dan aktifitas gender; h. Menyusun laporan dari hasil pelaksanaan dan dampak pembangunan terhadap kesetaraan, keadilan dan aktivitas gender; i. Menyebarluaskan informasi, edukasi untuk meningkatkankesetaraan dan keadilan, serta pemberdayaan aktivitas gender; j. Melaksanakan kerjasama program dan kegiatan advokasi, sosialisasi, KIE terhadap kesetaraan, keadilan dan aktivitas gender; k. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi-organisasi perempuan; l. Melaksanakan
kerjasama
dalam
monitoring
dan
evaluasi
terhadap
pencapaian perencanaan yang responsif gender; m. Melakukan persiapan sarana dan prasarana pembinaan dan peningkatan Pemberdayaan Aktivitas Gender; n. Melaksanakan tugas lainnya dibidang penguatan kelembagaan.
b. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas : a. Melaksanakan kerjasama program dan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan; 19
b. Membina dan mengembangkan organisasi perempuan melalui pertemuan, koordinasi, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan; c. Membina dan melaksanakan kerjasama program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dibidang pendidikan; d. Membina dan melaksanakan kerjasama program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dibidang kesehatan, peningkatan kesehatan reproduksi perempuan; e. Membina dan melaksanakan kerjasama program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dibidang Politik; f. Membina dan melaksanakan kerjasama program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dibidang Sosial Budaya; g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dibidang Pendidikan; h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dibidang Kesehatan, peningkatan kesehatan reproduksi perempuan; i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dibidang Politik; j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dibidang Sosial Budaya; k. Melaksanakan
penyusunan
bahan
evaluasi
dan
pelaporan
penataan
pembinaan organisasi perempuan; l. Melaksanakan tugas lainnya dibidang pemberdayaan aktivitas gender yang diberikan oleh Kepala Bagian. 4. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Bidang
Pemberdayaan
Ekonomi
Perempuan
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja pembangunan dibidang pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi serta melaksanakan program kegiatan yang mencakup peningkatan kesejahteraan keluarga, usaha ekonomi dan kemitraan. Fungsi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Mempunyai fungsi : a. Penyusunan Program kerja di bidang ekonomi perempuan
20
b. Pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis ekonomi perempuan c. Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya d. Pengembangan Program/Kegiatan ekonomi perempuan e. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bagian ekonomi perempuan f.
Pelaksanaan tugas lainnya di bidang ekonomi perempuan yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Bidang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan terdiri dari : a. Sub Bidang Kesejahteraan Keluarga; Sub Bidang Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas : a. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kebijakan teknis di sub bidang kesejahteraan keluarga b. Menyusun program dan kegiatan kerja di sub bidang kesejahteraan keluarga c. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kesejahteraan keluarga d. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga e. Melaksanakan kegiatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga f. Menyusun bahan laporan dan evaluasi g. Melaksanakan tugas lainnya di bidang kesejahteraan keluarga yang diberikan oleh Kepala Bagian
b. Sub Bidang Usaha Ekonomi dan Kemitraan mempunyai tugas : Sub Bidang Usaha Ekonomi dan Kemitraan mempunyai tugas : a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang usaha ekonomi dan kemitraan. b. Menyusun Program kerja di Bagian Ekonomi Perempuan c. Mengumpulkan
dan
mengolah
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
pengembangan usaha ekonomi dan kemitraan d. Melaksanakan
pembinaan
dalam
pengembangan
usaha
ekonomi
dan
kemitraan
5. Bidang Perlindungan Anak 21
Bidang Perlindungan Anak
mempunyai tugas Melaksanakan koordinasi,
penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja serta melaksanakan program dan kegiatan perlindungan Anak dari ancaman dan tindakan kekerasan dan perdagangan orang serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Bidang Perlindungan Anak terdiri dari; a. Sub Bidang Penanganan Anak Bermasalah Khusus Sub Bidang Penanganan Penanganan Anak Bermasalah Khusus mempunyai tugas: 1 Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja Perlindungan Hak Anak dan perlindungan anak dari Tindak kekerasan dan perdagangan orang 2 Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja Perlindungan hak anak dan Perlindunga Anak korban tindak kekerasan dan perdagangan orang 3 Melaksanakan
kerjasama
program
dan
kegiatan
Pencegahan
Tindak
Kekerasan dan Perdagangan Anak 4 Melaksanakan kerjasama program dan kegiatan Pemberian pelayanan Perlindungan Anak korban tindak kekerasan 5 Melaksanakan kerjasama program dan kegiatan pemberian pelayanan rehabilitasi sosial Anak korban tindak kekerasan dan perdagangan orang 6 Melaksanakan kerjasama program dan kegiatan pelayanan rehabilitasi medis Anak korban tindak kekerasan dan perdagangan orang 7 Melaksanakan kerjasama program dan kegiatan pelayanan konseling psikologis Anak tindak kekerasan dan perdagangan orang. 8 Melaksanakan kerjasama program dan kegiatan pelayanan pendampingan hukum Anak korban tindak kekerasan 9 Melaksanakan kerjasama program dan kegiatan pelayanan pemulangan dan reintegrasi Anak korban tindak kekerasan dan perdagangan orang 10 Melaksanakan kerjasama program dan kegiatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan perdagangan orang, khususnya anak 11 Melaksanakan kerjasama program dan kegiatan Advokasi, Sosialisasi, KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Perlindungan Anak 12 Melaksanakan kerjasama program dan kegiatan Pencatatan, analisis dan Pelaporan Perlindungan Anak 13 Melaksanakan kerjasama program dan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksaan Perlindungan Anak 22
14 Melaksanakan kerjasama program dan kegiatan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Perlindungan dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
c. Sub Bidang Tumbuh Kembang Anak. Sub Bidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas : a. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemenuhan hak anak untuk Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartispasi; b. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengembangan pembangunan dan kawasan ramah anak. c. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kebijakan dan strategi melalui program dan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemenuhan hak anak untuk Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartispasi yang terpadu dan terintegrasi; d. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kebijakan dan strategi melalui program dan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengembangan pembangunan dan kawasan ramah anak, yang terpadu dan terintegrasi e. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kebijakan, strategi melalui program dan kegiatan teknis lintas sektor terkait dalam rangka pemenuhan hak anak untuk Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi f. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kebijakan, strategi melalui program dan kegiatan teknis lintas sektor terkait dalam rangka pengembangan pembangunan dan kawasan ramah anak; g. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerja sama dengan pihak swasta dan dunia usaha dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartispasi h. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerja sama dengan pihak swasta dan dunia usaha dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan pembangunan dan kawasan ramah anak; i. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerja sama dengan organisasi dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi 23
j.
Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerja sama dengan organisasi dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan pembangunan dan kawasan ramah anak;
2.2. Sumber Daya SKPD 2.2.1.
Formasi Jabatan
Jumlah pegawai di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 32 orang, terdiri dari 17 (Tujuh Belas) orang Pegawai Negeri Sipil, 4 (Empat ) orang Calon Pegawai Negeri Sipil dan 11 (Sebelas) orang Pegawai Tidak Tetap. Dari 17 (Tujuh Belas) orang Pegawai Negeri Sipil, 1 (satu) orang merupakan pejabat eselon II, 5 (Lima) orang pejabat eselon III, 7 (tujuh) orang pejabat eselon IV dan 4 (Empat) orang staff.
2.2.2.
Formasi Kepegawaian
Jumlah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebanyak 32 orang. Jumlah pegawai tersebut secara rinci dapat disampaikan sebagai berikut : Tabel 1 FORMASI KEPEGAWAIAN PER GOLONGAN Golongan No
Jenis
IV
III
II
Jumlah
Pegawai
A
B
C
A
B
C
D
A
B
C
1
PNS
2
2
1
2
2
2
4
-
-
2
17
2
CPNS
-
-
-
4
-
-
-
-
-
4
3
PTT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
2
2
1
6
2
2
4
-
-
2
32
Jumlah
4.3. Formasi Sumber Daya Manusia (SDM)
24
Tabel 2 FORMASI KEPEGAWAIAN PER TINGKAT PENDIDIKAN Formasi Terisi NO
SDM
(Orang)
Kekurangan Keterangan
(Orang) (Orang)
1
Magister Teknik
2
2
-
2
Magister Manajemen
1
1
-
3
Magister
1
1
-
Kesehatan
(Apoteker) 4
Sarjana Ekonomi
4
4
-
5
Sarjana
1
1
-
Pendidikan
Islam 6
Sarjana Psykologi
5
5
-
7
Sarjana Keperawatan
1
1
-
8
Sarjana Sosial
6
6
-
9
Sarjana Hukum
1
1
-
10
Diploma
Tiga
1
1
-
11
Diploma Tiga Sekretaris
1
1
-
12
Diploma
Tiga 2
2
-
SLTA / Sederajat
6
6
-
Jumlah
32
32
-
Kebidanan
Ekonomi/Akuntansi 13
25
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD KINERJA PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KEPULAUAN RIAU TARGET NO
PROGRAM/ KEGIATAN
SASARAN
1
2
3
INDIKATOR
2011 Rp
SKPD se Prov. Kepri ditambah dengan Bappeda, PP, BKKD dan Inspektorat Kab/Kota SKPD se Prov. Kepri ditambah dengan Kab/Kota
4 Menurunnya Tingkat Buta Huruf Perempuan Menurunnya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) Meningkatnya tingkat partisipasi perempuan di lembaga legislatif dan lembaga eksekutif Meningkatnya IPG dan IDG Pelaksanan pertemuan setiap tahun anggaran (5 kegiatan) Meningkatnya IPG di Prov. Kepri Meningkatnya IPG di Prov. Kepri
1.
I
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan peran Perempuan dalam Pembangunan di Kepri selama 5 tahun yang ditandai dengan semakin baiknya kualitas pendidikan, ekonomi, politik dan keamanan serta sosial budaya dan lingkungan
2.
3.
4. 1.
Forum Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan PUG
2
Pengembangan Forum PKHP
3
Rakor Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) dan Montoring/Koordinasi ke Kab/Kota
SKPD se Prov. Kepri ditambah dengan Kab/Kota
4
Penyusunan Profil Perempuan dan Anak Provinsi Kepulauan Riau
Tersedianya Profil Perempuan Dan Anak Prov. Kepri
5
Penysunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
Tersusunnya RAD PKHP
6
Pemantapan Peran Peningkatan Pemberdayaan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
Tim Penggerak PKK Kab/Kota se Prov. Kepri
7
Pengembangan Program Pemberdayaan di daerah Pesisir
Perempuan pesisir
8
Penilaian dan Pemberian Penghargaan kepada Pemerintah Kab/Kota yang berprestasi dalam pengelolaan program pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak dan KB
Pengelola Program PP disetiap Kab/Kota, seperti Kel BKB, KSI, RSSI-B, pengelola tenaga kerja dan P2WKSS
9
Fasiliatsi rakor PKHP & Monev/Koordinasi ke Kab/Kota
SKPD disetiap Kab/Kota
Tersdianya Profil Perempuan setiap Tahun anggaran Terarahnya program PKHP selama lima tahunan Berjalannya Kegiatan P2WKSS disetiap Kecamatan (59 Kecamatan) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir Meningkatnya keikutsertaan Kab/Kota terhadap penilaian prgram PP Pelaksanaan Rakor PKHP disetiap Kab/Kota (7 Kab/Kota)
2012 %
5
200.000.000 200.000.000 200.000.000
200.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
300.000.000
200.000.000
Rp
2013 %
6
1 69,8 69,8
1
1
13
10
20
2
220.000.000 220.000.000 220.000.000
220.000.000
220.000.000
165.000.000
110.000.000
330.000.000
220.000.000
Rp
2014 %
7
Rp
% 8
1
242.000.000
1
70,1
242.000.000
70,8
70,1
242.000.000
70,85
1
242.000.000
1
1
242.000.000
1
16
181.500.000
19
20
121.000.000
30
40
363.000.000
60
4
242.000.000
5
266.200.000 266.200.000 266.200.000
266.200.000
266.200.000
199.650.000
133.100.000
399.300.000
266.200.000
Ket/ Lokasi
2015 Rp
% 9
1 71,1 71,1
1
1
22
40
80
6
292.820.000 292.820.000 292.820.000
292.820.000
292.820.000
219.615.000
146.410.000
439.230.000
292.820.000
10
1
Prov. Kepri
72
Prov. Kepri
72
Kab/Kota se Prov. Kepri
1
Prov. Kepri
1
Prov. Kepri
25
Kab/Kota se Prov. kepri
50
Kab/Kota se Prov. kepri
10
Kab/Kota se Prov. kepri
7
Kab/Kota se Prov. kepri
Bidang Pendidikan
10
Pelatihan Tutor Kejar Paket A, B dan C
LSM, Organisasi Wanita dan Organisasi Masyarakat
1.
Tersedianya tutor kejar Paket A, B dan C disetiap Kecamatan, minimal 5 orang tutor
200.000.000
20
11
Pemantapan koordinasi Pokja Pemberantasan Buta Aksara Perempuan
Instansi terkait, LSM, Organisasi Wanita dan Masyarakat serta Swasta
2.
Menurunnya tingkat Buta Huruf Perempuan
200.000.000
20%
220.000.000
220.000.000
25
40%
242.000.000
242.000.000
30
60%
266.200.000
266.200.000
35
80%
292.820.000
292.820.000
40%
100%
Kab/Kot a se Prov. kepri Kab/Kot a se Prov. kepri
26
3.
Jumlah Pembinaan Organisasi wanita (dari 40 organisasi)
200.000.000
15
4
Menurunnya tingkat Buta Huruf Perempuan
200.000.000
20%
Terlaksanaya pembinaan dan Pendampingan kejar paket A, B dan C yang ada di setiap Kab/Kota
Terlaksananya pendampingan dari kelompok belajar yang ada
250.000.000
20%
Terlaksananya Peringatan Hari Besar Perempuan dan Anak seperti Hari Kartini, Hari Anak Nasional dan Hari Ibu
Terlaksananya peringatan hari besar setiap tahun anggaran
300.000.000
1
Terlaksanaya GSI disetiap Kab/Kota (59 Kecamatan)
200.000.000
13
Meningkatnya keikutsertaan Kab/Kota terhadap penilaian prgram PP
350.000.000
20%
- Jumlah pembinaan kelompok posyandu (1.061 posyandu )
200.000.000
80
- Jumlah Pembinaan kelompok BKB (130 Kelompok BKB)
200.000.000
82
- Jumlah Kecamatan Sayang Ibu (59 Kecamatan)
200.000.000
15
12
Pembinaan dan Pengembangan organisasi Wanita se Provinsi Kepri
Organisasi Wanita se Prov. Kepri
13
Kejar paket A, B dan C bagi Perempuan di daerah Pesisir
Terlaksananya kejar paket A, B dan C bagi perempuan buta aksara di Kab/Kota
14
Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Belajar Paket A, B dan C
15
Peran Pemerintah dalam memperingati Hari-Hari Besar Perempuan dan Anak
220.000.000
220.000.000
275.000.000
330.000.000
20
40%
25%
1
242.000.000
242.000.000
302.500.000
363.000.000
25
60%
30%
1
266.200.000
266.200.000
332.750.000
399.300.000
30
80%
35%
1
292.820.000
292.820.000
366.025.000
439.230.000
35
100%
40%
1
Kab/Kot a se Prov. kepri Kab/Kot a se Prov. kepri Kab/Kot a se Prov. kepri Kab/Kot a se Prov. kepri
Bidang Kesehatan
16
Pemantapan Koordinasi Pokja GSI Provinsi Kepri
17
Pemantapan Pengelola Penggerak Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak se Provinsi Kepulauan Riau (BKB, Posyandu, GSI, PIK KRR, Organisasi Wanita dan LSM)
Terlaksanaya Koordinasi Pokja GSI diaetiap Kab/Kota, terdiri dari Unsur Tokoh Masyarakat, Pimpinan Puskesmas, Bidan Desa, Camat dan PKK
1.
Pengelola Program PP disetiap Kab/Kota, seperti Kel BKB, KSI, RSSI-B, pengelola tenaga kerja dan P2WKSS
3.
18
Pemantapan Kader BKB, Posyandu, GSI dan PIK KRR se Provinsi Kepri
Kader BKB, Posyandu, GSI dan PIK remaja se Provinsi Kepri
19
Sosialisasi Kesehatan reproduksi dan Penanggulangan HIV/AIDS
Ibu Rumah Tangga, Remaja dan Toma
4
Meningkatnya pemhaman masyarakat terhadap bahaya dari HIOV/AIDS
200.000.000
20%
20
Pembentukan, Pelatihan dan Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) dalam penanggulangan HIV/AIDS bagi remaja di kawasan industri dan majelis taklim
Terbentuknya dan terlatihnya kader PIK Remaja
5
Jumlah PIK remaja
250.000.000
20
21
Kampanye Peningkatan Pemberian ASI Ekslusif dan Kampanye pentingnya pemberian imunisasi bagi balita dan anak-anak pada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wanita dan pada wanita pesisir
Ibu Rumah Tangga dan Tenaga kerja Wanita
6
Meningkatnya pemberian ASI dan Immunisasi pada Bayi dan Balita
250.000.000
40%
22
Pengembangan Gerakan Sayang Ibu (GSI)
Satgas gerakan Sayang Ibu
7
Jumlah Kecamatan Sayang Ibu (KSI) dari 59
250.000.000
15
220.000.000
385.000.000
220.000.000
220.000.000
220.000.000
220.000.000
275.000.000
275.000.000
275.000.000
16
40%
130
94
17
30%
30
50%
17
242.000.000
423.500.000
242.000.000
242.000.000
242.000.000
242.000.000
302.500.000
302.500.000
302.500.000
19
60%
180
106
20
40%
40
60%
20
266.200.000
465.850.000
266.200.000
266.200.000
266.200.000
266.200.000
332.750.000
332.750.000
332.750.000
22
80%
240
118
23
50%
50
70%
23
292.820.000
512.435.000
292.820.000
292.820.000
292.820.000
292.820.000
366.025.000
366.025.000
366.025.000
26
100%
300
130
26
60%
60
80%
26
Kab/Kot a se Prov. kepri Kab/Kot a se Prov. kepri Kab/Kot a se Prov. kepri Kab/Kot a se Prov. kepri Kab/Kot a se Prov. kepri Kab/Kot a se Prov. kepri Kab. Bintan, Karimun dan Kota Tanjung pinang Kab. Bintan, Karimun dan Kota Tanjung pinang Kab/Kot a se
27
Kecamatan
23
Pembinaan, Monitoring terhadap Program Gerakan Sayang Ibu di kabupaten/Kota se Prov. Kepri
Sastgas Gerakan Sayang Ibu di setiap Kecamatan
- Jumlah Kecamatan Sayang Ibu (59 Kecamatan)
250.000.000
15
24
Pembentukan dan pengembangan PIK Remaja Mahasiswa
Mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan swasta
Jumlah Kelompok PIK remaja Mahasiswa
350.000.000
1
25
Peningkatan Kualitas PIK Remaja Mahasiswa melalui Lomba, Ajang kreatifitas, Pelatihan Pengelola
Mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan swasta
Meningkatnya Jumlah PIK Remaja pada tingkat tegar
450.000.000
1
26
Pelatihan, Pembinaan dan pemantauan PIK Remaja Mahasiswa
Mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan swasta
Meningkatnya Jumlah PIK Remaja pada tingkat tegar
250.000.000
1
200.000.000
13,58
200.000.000
14,64
200.000.000
11,21
200.000.000
20,18
200.000.000
11,21
275.000.000
400.000.000
500.000.000
300.000.000
17
4
4
4
302.500.000
440.000.000
550.000.000
330.000.000
20
6
6
6
332.750.000
484.000.000
605.000.000
363.000.000
23
8
8
8
366.025.000
532.400.000
665.500.000
399.300.000
26
10
10
10
Prov. kepri Kab/Kot a se Prov. kepri Kab/Kot a se Prov. kepri Kab/Kot a se Prov. kepri Kab/Kot a se Prov. kepri
Bidang Politik dan Jabatan Publik Meningkatnya tingkat partisipasi perempuan di lembaga legislatif dari 12,73 % menjadi 18 % untuk tingkat Kabupaten/Kota Meningkatnya tingkat partisipasi perempuan di lembaga legislatif dari 13,3 % menjadi 20 % untuk tingkat Provinsi Meningkatnya peran perempuan di lembaga eksekutif pada tataran pengambil kebijakan di Eselon II dari 10,26 % menjadi 15 % Meningkatnya peran perempuan di lembaga eksekutif pada tataran pengambil kebijakan di Eselon III dari 17,72 % menjadi 30 % Meningkatnya peran perempuan di lembaga eksekutif pada tataran pengambil kebijakan di Eselon II dari 10,26 % menjadi 15 %
27
Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Politik Perempuan
Para pemilih yang perempuan
1.
28
Sosialisasi tentang Pemahaman Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif bagi Tokoh Perempuan dan Organisasi Wanita
Kader Partai politik
2.
29
Pemantapan peran perempuan di lembaga eksekutif
PNS Provinsi Kepri
3.
30
Rapat Koordinasi Kader Partai Politik Perempuan se Prov. Kepri
KADER Partai Politik
4
31
Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Perempuan PNS se Prov. Kepri
PNS Provinsi Kepri
32
Pelatihan Kepemimpinan yang Tanggap Gender bagi Organisasi Wanita, LM dan Tokoh Masyarakat
Organisasi Wanita se Preovinsi kepri , LM dan Toma
Terlatih 40 organisasi Wanita dan 20 LSM
200.000.000
15
33
Pelatihan Penyusunan AD/ART dan Laporan Keuangan bagi Organisasi Perempuan
Organisasi Wanita se Preovinsi kepri
Terlatih 40 organisasi Wanita
200.000.000
15
34
TOT Politik
LSM dan Organisasi Wanita
Terlatih 40 organisasi Wanita dan 20 LSM
200.000.000
15
35
Sosialisasi Parpolpuan dan Sosbud
Kader Partai Politik
Meningkatnya pengetahuan Parpolpuan
200.000.000
14,64
220.000.000
220.000.000
220.000.000
220.000.000
220.000.000
220.000.000
220.000.000
220.000.000
220.000.000
13,58
15,98
12,2
22,63
12,2
20
20
20
15,98
242.000.000
242.000.000
242.000.000
242.000.000
242.000.000
242.000.000
242.000.000
242.000.000
242.000.000
13,58
17,32
13,1
25,09
13,1
25
25
25
17,32
266.200.000
266.200.000
266.200.000
266.200.000
266.200.000
266.200.000
266.200.000
266.200.000
266.200.000
13,58
18,66
14
27,54
14
30
30
30
18,66
292.820.000
292.820.000
292.820.000
292.820.000
292.820.000
292.820.000
292.820.000
292.820.000
292.820.000
13,58
Se Prov. Kepri
20
Se Prov. Kepri
15
Se Prov. Kepri
30
Se Prov. Kepri
15
Se Prov. Kepri
35
35
35
20
Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri
28
36
Pembinaan dan pemantapan Aktifitas Perempuan yang Trampil alam Ber Politik
Organisasi Wanita dan Kader Partai Pllitik
37
Penyiapan dan Pembekalan Perempuan calon anggota legislatif.
Kader Partai Politik
38
Peningkatan peran serta dan posisi perempuan sebagai aparatur pemerintah
Pegawai Prov. Kepri
39
Peningkatan jumlah PNS perempuan yang menempuh Diklat Penjenjangan
PNS Perempuan Prov. Kepri
Meningkatnya keterampilan perempuan dalam berpolitik Meningkatnya keterampilan perempuan dalam berpolitik Meningkatnya peran perempuan di lembaga eksekutif pada tataran pengambil kebijakan di Eselon II dari 10,26 % menjadi 15 %
1.
II
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
Meningkatnya Peran Perempuan dalam Proses, pelaksanaan dan pencapaian hasil pembangunan yang diwujudkan dalam strategi pemabangunan yang berpihak kepada kepentingan Perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan keadilan Gender
2.
3.
4.
200.000.000
14,64
200.000.000
14,64
200.000.000
11,21
200.000.000
11,21
275.000.000
2
200.000.000
1
300.000.000
9%
300.000.000
9%
200.000.000
9%
200.000.000
9%
250.000.000
2
220.000.000
220.000.000
220.000.000
220.000.000
15,98
15,98
12,2
12,2
242.000.000
242.000.000
242.000.000
242.000.000
17,32
17,32
13,1
13,1
266.200.000
266.200.000
266.200.000
266.200.000
18,66
18,66
14
14
292.820.000
292.820.000
292.820.000
292.820.000
20
20
Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri
15
Se Prov. Kepri
15
Se Prov. Kepri
Jumlah kebijakan dalam pelaksanaan strategi PUG Jumlah Program/kegiatan Dinas/Instansi yang menerapkan ARG disetiap proses pembangunan Jumlah Dinas/Instansi yang memiliki data terpilah dan memanfaatkan data terpilah dalam penyusunan ARG Jumlah Anggaran yang Responsif Gender terhadap total APBD
40
Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Strategi PUG melalui penyusunan ARG
Kebijakan dibidang strategi PUG
1.
Jumlah kebijakan dalam pelaksanaan strategi PUG
41
Penyusunan RAD terhadap Pelaksanaan Strategi PUG di Prov. Kepri
RAD tentang strategi PUG
2.
42
Pengembangan dan Pendampingan Penyusunan ARG di Kab/Kota dan prov. Kepri
Bappeda, PP dan keuangan Kab/Kota serta SKPD se Prov. Kepri
3.
43
Pelatihan Penyusunan ARG di Kab/Kota se Prov. Kepri
SKPD Kab/Kota se Prov. Kepri
4
44
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PUG di Kab/Kota se Prov. Kepri
Bappeda, PP dan keuangan Kab/Kota serta SKPD se Prov. Kepri
5
45
Pendampingan Penilaian Evaluasi Pelaksanaan PUG di Kab/Kota se Prov. Kepri
Bappeda, PP dan keuangan Kab/Kota serta SKPD se Prov. Kepri
6
46
Pemantapan Koordinasi Pokja PUG se Prov. Kepri
Anggota Pokja PUG dan Focal Point PUG
7
47
Pembentukan Radio 'Suara Perempuan Kepulauan Riau"
Ketersediaan Radio Suara Perempuan
8
Jumlah Radio Suara Perempuan
500.000.000
1
48
Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Pengukuran IPG dan IDG
9
Data perkembangan IPG dan IDG setiap Tahun
325.000.000
1
Jumlah RAD yang dihasilkan setiap tahun anggaran Persetase pencapaian ARG pada tahun yang bersangkutan Persetase pencapaian ARG pada tahun yang bersangkutan Persetase pencapaian ARG pada tahun yang bersangkutan Persetase pencapaian ARG pada tahun yang bersangkutan Jumlah Rapat Kordinasi Pokja dan Focal Point PUG setiap Tahun
302.500.000
220.000.000
330.000.000
330.000.000
220.000.000
220.000.000
275.000.000
550.000.000
357.500.000
2
1
15%
15%
15%
15%
2
1
1
332.750.000
242.000.000
363.000.000
363.000.000
242.000.000
242.000.000
302.500.000
605.000.000
393.250.000
2
1
22%
22%
22%
22%
2
1
1
366.025.000
266.200.000
399.300.000
399.300.000
266.200.000
266.200.000
332.750.000
665.500.000
432.575.000
2
1
28%
28%
28%
28%
2
1
1
402.627.500
292.820.000
439.230.000
439.230.000
292.820.000
292.820.000
366.025.000
732.050.000
475.832.500
2
1
35%
35%
35%
35%
2
1
1
Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri
29
49
Penyusunan data Terpilah Perempuan dan Anak
Ketersediaan data terpilah
Jumlah Dinas/Instansi yang memiliki data terpilah dan memanfaatkan data terpilah dalam penyusunan ARG
50
Rapat teknis perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender
Seluruh SKPD di Kab/Kota se Provinsi Kepri
Jumlah SKPD yang melaksanakan PPRG
300.000.000
30%
51
Workshop penyusunan pedoman perencanaaan dan penganggaran yang Responsif Gender bagi SKPD
Ketersediaan buku pedoman PPRG
Jumlah SKPD yang melaksanakan PPRG
250.000.000
30%
52
Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Pelaksanaan PUG di Daerah
Naskah Akademis Ranperda Pelaksanaan PUG di daerah
Meningkatnya IPG
250.000.000
69,85
325.000.000
30%
Meningkatnya IDG
53
TOT Penyusunan Penganggaran yang Responsif Gender
SKPD, LSM dan Organisasi Wanita
Ketersediaan tenaga trainer PPRG
300.000.000
3
54
TOT Peningkatan Kemampuan Fasilitator PUG Tk. Provinsi
SKPD, LSM dan Organisasi Wanita
Ketersediaan tenaga Fasilitator PUG
300.000.000
6
55
Sosialisasi PUG bagi Lembaga Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Kapasitas
Lembaga Masyarakat dan Organisasi Wanita
Jumlah SKPD yang melaksanakan PPRG
200.000.000
30%
56
Fasilitasi Pengumpulan data Gender
SKPD Kab/Kota se Prov. Kepri
250.000.000
1
Rapat Kerja Sinlroniasi program PP se Prov. Kepri
SKPD, LSM dan Lembaga Masyarakat Provinsi dan Kab/Kota
300.000.000
9%
58
Penyusunan Pedoman Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Prov. Kepri
SKPD Provinsi dan Kab/Kota
300.000.000
9%
59
Advpkasi kepada Ketua DPRD Provinsi dan Kab/Kota
DPRD Provinsi dan Kab/Kota
Jumlah kebijakan dalam pelaksanaan strategi PUG
135.000.000
135.000.000
57
III
52
Jumlah Kab/Kota yang memiliki data gender perempuan dan anak Persetase pencapaian ARG pada tahun yang bersangkutan Persetase pencapaian ARG pada tahun yang bersangkutan
60
Orientasi tentang PUG dan PPRG bagi Komisi IV DPRD dan Panitia Anggaran
Komisi IV DPRD dan Panitia Anggaran
Jumlah kebijakan dalam pelaksanaan strategi PUG dan Peningkatan Anggaran yang Responsif Gender
61
Fasilitasi PPRG bagi Fasilitator Daerah
Fasilitator PUG daerah
Peningkatan Anggaran yang Responsif Gender
175.000.000
62
Fasilitasi PUG dan PPRG bagi Bappeda, Biro Keuangan dan Inspektorat
Bappeda, Keuangan dan Inspektorat Kab/Kota dan Provinsi
Peningkatan Anggaran yang Responsif Gender
175.000.000
63
Worshop kemitraan Badan PP, Anggota Pokja dan Dunia Usaha dalam Penguatan Jejaring PUG
Pemberdayaan Perempuan, Pokja, dunia usaha dan LSM
Peningkatan Anggaran yang Responsif Gender di dunia usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat
175.000.000
64
Fasiltasi Penyusunan Data Terpilah di Kab/Kota
Ketersediaan data terpilah di tingkat Kab/Kota
200.000.000
65
Penyusunan Instrumen Penilaian MDGs Award
Instrument penilaian MDGs Award
275.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAN KELUARGA
Pimpinan Daerah
Meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat di Kepri yang ditandai dengan semakin
1.
357.500.000
330.000.000
275.000.000
275.000.000
-
330.000.000
330.000.000
220.000.000
275.000.000
330.000.000
330.000.000
40%
40%
40%
70,15
55
6
9
40%
3
15%
15%
393.250.000
363.000.000
302.500.000
302.500.000
-
363.000.000
363.000.000
242.000.000
302.500.000
363.000.000
363.000.000
50%
50%
50%
70,85
58
9
12
50%
4
22%
22%
432.575.000
399.300.000
332.750.000
332.750.000
-
399.300.000
399.300.000
266.200.000
332.750.000
399.300.000
399.300.000
60%
60%
60%
71,15
61
12
15
60%
6
28%
28%
475.832.500
439.230.000
366.025.000
366.025.000
-
439.230.000
439.230.000
292.820.000
366.025.000
439.230.000
439.230.000
150.000.000
165.000.000
181.500.000
199.650.000
150.000.000
165.000.000
181.500.000
199.650.000
200.000.000
220.000.000
242.000.000
266.200.000
200.000.000
220.000.000
242.000.000
266.200.000
200.000.000
220.000.000
242.000.000
266.200.000
250.000.000
275.000.000
302.500.000
332.750.000
300.000.000
330.000.000
363.000.000
399.300.000
70%
70%
70%
72
65
15
18
70%
7
35%
35%
Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri
Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dari
30
membaiknya daya beli masyarakat, melalui upaya mendorong penumbuh kembangan kegiatan ekonomi produktif
47,6 % menjadi 75 %
2.
IV
Meningkatnya Kontribusi perempuan di sektor ekonomi dari 32,6 % menjadi 65 %
66
Pengembangan dan Pembinaan Desa prima
Masyarakat Desa
Meningkatnya Jumlah Desa Perima percontohan
550.000.000
3
67
Pelatihan Keterampilan Bagi remaja Putus sekolah
Remaja Putus sekolah
Meningkatnya jumlah koperasi perempuan
325.000.000
5
68
Pelatihan Kepemimpinan Bagi Pengutus Koperasi Kelompok Usaha Produktif Perempuan
Pengurus Koperasi perempuan
Meningkatnya jumlah koperasi perempuan
250.000.000
5
69
Temu Koordinasi dan Jejaring Kerja Ekonomis Produktif Perempuan di Provinsi Kepri
Pengusaha perempuan
Meningkatnya jumlah koperasi perempuan
300.000.000
5
70
Fasilitasi Promosi Produk Usaha Ekonomi Produktif Perempuan di Prov. Kepri
Pengusaha perempuan
Meningkatnya jumlah koperasi perempuan
350.000.000
5
71
Pelatihan keterampilan dan pengelolaan HASIL POTENSI DAERAH, Pembentukan kelompok usaha ekonomi perempuan, Bantuan modal koperasi perempuan, Pembinaan bagi kelompok dan usaha ekonomi perempuan
Pengusaha perempuan
Meningkatnya jumlah koperasi perempuan
527.000.000
5
72
Pembinaan, Monitoring terhadap usaha kelompok koperasi perempuan se Prov. Kepri
Pengusaha perempuan
Meningkatnya jumlah koperasi perempuan
250.000.000
5
73
Kursus Life Skill bagi Remaja / PerempuanPutus Sekolah
Remaja Putus sekolah
Meningkatnya jumlah koperasi perempuan
250.000.000
5
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak di Prov,Kepri dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam waktu 5 tahun melalui koordinasi dan kerjasama instansi terkait, organisasi, LSM dan pihak terkait lainnya.
605.000.000
357.500.000
275.000.000
330.000.000
385.000.000
579.700.000
275.000.000
275.000.000
4
665.500.000
9
393.250.000
9
302.500.000
9
363.000.000
9
423.500.000
9
637.670.000
9
302.500.000
9
302.500.000
5
13
13
13
13
13
13
13
732.050.000
432.575.000
332.750.000
399.300.000
465.850.000
701.437.000
332.750.000
332.750.000
6
17
17
17
17
17
17
17
805.255.000
475.832.500
366.025.000
439.230.000
512.435.000
771.580.700
366.025.000
366.025.000
7
21
21
21
21
21
21
21
Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri Se Prov. Kepri
Menurunnya kasus-kasus kekerasan dan trafiking yang dialami oleh perempuan dan anak
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
74
Koordinasi dan Kerjasama Gugus Tugas dalam penanganan Trafiking
Terlaksananya kegiatan Tim Gugus Tugas dalam pencegahan dan penanggulangan tindak trafiking
75
Pelayanan Rumah Singgah Engku Puteri
Teerpeenuhinya hak petugas/pegawai rumah singgah engku putri
76
Rehabilitasi Sosial dan Pemulangan Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Perempuan dan Anak
Terlaksananya perlindungan,rehabilitasi fisik,sosial,pendamping dan pemulangan korban
77
Kegiatan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Tindak kekerasan dan Perdagangan Manusia Melalui Rumah Sakit
Terlaksananya kegiatan pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak korban tindak perdagangan orang melalui rumah sakit
meningkatnya kerjasama dan ketrpaduan lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak trafiking Terselenggaranya kegiatan petugas pada pelayanan rumah singgah engku putri meningkatnya rasa aman dan pulihnya korban tindak kekerasan dan trafiking meningkatnya kerjasama dengan rumah sakit dalam upaya penanganan korban tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak.
420.827.500
478.685.000
178.750.000
180.000.000
17
504.993.000
19
574.422.000
7
214.500.000
7
216.000.000
6
7
3
3
605.991.600
6
727.189.920
6
872.627.904
6
Provinsi Kepri
689.306.400
7
827.167.680
7
992.601.216
7
Provinsi Kepri
257.400.000
3
308.880.000
3
370.656.000
3
Provinsi Kepri
259.200.000
3
311.040.000
3
373.248.000
3
Provinsi Kepri
31
78
Pengembangan Kota Layak Anak
Terbentuknya komitmen, petunjuk teknis serta percontohan kota layak anak di provinsi kepri
79
Pengembangan Kelembagaan forum Anak
Terlaksananya kegiatan pengembangan kelembagaan forum anak
80
Pemantapan dan Pengembangan Bina Keluarga Remaja
Terlaksananya kegiatan pemantapan dan pengembangan Bina keluarga remaja
81
Pemantapan dan Pelayanan P2TP2A
Terlaksananya kegiatan pelayanan dan fasilitasi peningkatan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak melalui P2TP2A
82
Penyusunan Standard Pelayanan Mnimal Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang (PTPPO)
Terlaksananya Penyusunan Standard Pelayanan Minimal kegiatan Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan dan Tumbuh kembang Anak
83
Penyusunan Standard Operasional Prosedur Pelayanan Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang (PTPPO)
Terlaksananya Penyusunan Standard Operasional Prosedur Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang
84
Penyusunan Standard Pelayanan Mnimal Kegiatan dan Pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Terlaksananya Penyusunan Standard Pelayanan Minimal kegiatan dan Pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
85
Penyusunan Standard Operasional Prosedur Pelayanan kegiatan dan Pelayanan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anal (P2TP2A)
Terlaksananya Penyusunan Standard Operasional Prosedur Kegiatan dan PelayanananPusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
86
Penyusunan Standard Minimal Penyelenggaraan Perlindungan Anak (amanat Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak )
Terlaksananya Penyusunan Standard Pelayanan Minimal penyelenggaraan Perlindungan Anak
87
Penyusunan Standard Operasional Prosedur Perlindungan Anak (amanat Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak )
Terlaksananya Penyusunan Standard Operasioanl Prosedur penyelenggaraan Perlindungan Anak
88
Pengembangan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Provinsi dalam ranagka Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan dan Peerdagangan Orang
Terlaksananya Pengembangan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Provinsi dalam ranagka Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan dan Peerdagangan Orang
Terciptanya lingkungan yang aman dan responsif anak Meningkatnya peran serta masyarakat serta semakin berperannya anak dalam mewujudkan anak berkualitas Meningkatnya peran serta keluarga dan masyarakat serta semakin berperannya anak dan remaja dalam mewujudkan anak dan remaja berkualitas Terciptanya kegiatan penyediaan sarana dan fasilitas serta pemantapan kelembagaan P2TP2A Tesusunnya pedoman Tolok ukur kinerja pelayanan perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan Peragangan Orang Tersusunnya pedoman langkah-langkah standard pelayanan yang harus lakukan di dalam memberikan pelayanan kepada Perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan Perdagangan Orang Tersusunnya pedoman Tolok Ukur kinerja kegiatan dan pelayanan P2TP2A Tersusunnya pedoman langkah-langkah standard kegiatan dan pelayanan yang harus lakukan P2TP2A di dalam melaksanakan kegiatan dan memberikan pelayanan Tersusunnya pedoman Tolok Ukur kinerja penyelenggaraan Perlindungan Anak Tersusunnya pedoman langkah-langkah standard di dalam penyelenggaraan perlindungan anak Terbinanya Kesepakatan dan Kerja sama didalam Upaya memberikan pelayanan kepada Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang
180.000.000
180.000.000
180.000.000
245.000.000
7
216.000.000
7
216.000.000
7
216.000.000
10
294.000.000
-
-
-
-
-
-
-
200.000.000
250.000.000
200.000.000
250.000.000
200.000.000
250.000.000
250.000.000
3
3
3
3
2
3
2
3
2
3
3
259.200.000
3
311.040.000
3
373.248.000
3
Provinsi Kepri
259.200.000
3
311.040.000
3
373.248.000
3
Provinsi Kepri
259.200.000
3
311.040.000
3
373.248.000
3
Provinsi Kepri
352.800.000
4
423.360.000
4
508.032.000
4
Provinsi Kepri
240.000.000
3
288.000.000
2
345.600.000
3
Provinsi Kepri
300.000.000
3
360.000.000
3
432.000.000
3
Provinsi Kepri
240.000.000
3
288.000.000
2
345.600.000
3
Provinsi Kepri
300.000.000
3
360.000.000
3
432.000.000
3
Provinsi Kepri
240.000.000
3
288.000.000
2
345.600.000
3
Provinsi Kepri
300.000.000
3
360.000.000
3
432.000.000
3
Provinsi Kepri
300.000.000
3
360.000.000
3
432.000.000
3
Provinsi Kepri
32
89
Pengembangan Regulasi Peraturan Daerah yang berpihak pada anak
Terlaksananya Pengembangan Regulasi Peraturan Daerah yang berpihak pada anak
90
Pengembangan Regulasi Peraturan Gubernur yang berpihak pada anak
Terlaksananya Pengembangan Regulasi Peraturan Gubernur yang berpihak pada anak
91
Workshop dan Pelaksanaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Perempuan dan Anal
Terlaksananya Workshop dan penerapan Pelaksanaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Perempuan dan Anal
92
Pelatihan Manajemen Pengelolaan P2TP2A bagi Pengelola P2TP2A se Keputauan Riau
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengelolaan P2TP2A bagi Pengelola P2TP2A se Keputauan Riau
93
Sosialisasi Undang_undang yang berkaitan dengan tindak kekerasan dan traffiking bagi perempuan
Terlaksananya Sosialisasi Undang_undang yang berkaitan dengan tindak kekerasan dan traffiking bagi perempuan
94
Workshop tentang Masalah dan Kebijakan Perlindungan Perempuan
Terlaksananya Workshop tentang Masalah dan Kebijakan Perlindungan Perempuan
95
Koordinasi Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Penyusunan Rencana Kerja
Terlaksananya Koordinasi Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Penyusunan Rencana Kerja
96
Rapat Kerja Perlindungan Perempuan
Terlaksanaya Rapat Kerja Perlindungan Perempuan
97
TOT Manajemen Pengelolaan P2TP2A
Terlaksanya TOT Manajemen Pengelolaan P2TP2A
98
Sosialisasi Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi
Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi
99
Sosialisasi Hak i Anak
Terlaksananya Sosialisasi Hak Anak
Meningkatnya kualitas dan kuantitas perangkat hukum (Perda) yang responship anak dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak anak serta memberikan yang terbaik bagi anak Meningkatnya kualitas dan kuantitas perangkat hukum berupa Peraturan Gubernur yang responship anak dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak anak serta memberikan yang terbaik bagi anak Diperolehnya Data dan informasi tentang kasuskasus tindak kekerasan dan Perempuan dan Anak yang akurat, cepat dan tepat Diperolehnya Tenaga Pengelola P2TP2A yang mampu mengelola P2TP2A sebagai Wadah / Lembaga pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Meningkatnya Pemahaman masyarakat tentang Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan Tindak Kekerasan dan Trafiking Diperolehnya Suatu komitmen bersama seluruh unsur terkait tentang upaya-upaya perlindungan Perempuan Rencana kerja penanganan tindak Kerasan, baik aspek Pencegahan, Penanggulangan korban dan Penindakan pelaku Diperolehnya Evaluasi dan upaya-upaya menyelesaian masalah tentang Perlindungan Perempuan di Kepulauan Riau Diperolehnya tenaga Pelatih untuk Manajeman Pengelolaan P2TP2A di Provinsi Kepulauan Riau Meningkatnya Pemahaman masyarakat tentang Pornografi dan Pornoaksu Meningkatnya Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak anak
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250.000.000
120.000.000
150.000.000
250.000.000
250.000.000
150.000.000
120.000.000
120.000.000
275.000.000
250.000.000
250.000.000
3
1
2
300.000.000
3
360.000.000
3
432.000.000
3
Provinsi Kepri
144.000.000
2
172.800.000
1
207.360.000
2
Provinsi Kepri
180.000.000
2
216.000.000
2
259.200.000
2
Provinsi Kepri
360.000.000
3
3
3
2
1
1
Provinsi Kepri
300.000.000
3
360.000.000
3
432.000.000
3
Provinsi Kepri
180.000.000
2
216.000.000
2
259.200.000
2
Provinsi Kepri
144.000.000
2
172.800.000
1
207.360.000
2
Provinsi Kepri
144.000.000
2
172.800.000
1
207.360.000
2
Provinsi Kepri
3
3
3
-
Provinsi Kepri
300.000.000
3
360.000.000
3
432.000.000
3
Provinsi Kepri
300.000.000
3
360.000.000
3
432.000.000
3
Provinsi Kepri
33
100
Workshop Penyusnan Rencana Aksi Perlindungan Pembantu Rumah Tangga Anak
Terlaksananya Workshop Penyusnan Rencana Aksi Perlindungan Pembantu Rumah Tangga Anak
101
Workshop tentang Perlindungan Anak
Terlaksananya Workshop tentang Perlindungan Anak
102
Pendampingan dan Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan dan PTPPO
Terlaksananya Pendampingan dan Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan dan PTPPO
103
Sosialisasi Program Akta Kelahiran Gratis
Terlaksananya Sosialisasi Program Akta Kelahiran Gratis
104
Advokasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Anak
Terlaksananya Advokasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Anak
105
Sosialisasi Undang-Undang dan Perda Perlindungan Anak
Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang dan Perda Perlindungan Anak
106
Pembentukan dan Pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB)
Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB)
107
Jambore Anak Tingkat Provinsi dan Nasional
Terlaksanya Jambore Anak Tingkat Provinsi dan terlaksananya pengiriman anak Utusan Provinsi Kepri pada Jambore Anak Tingkat Nasional Nasional
108
Penumbuhkembangan Pelayanan Anak Terlantar, Anak Jalanan dan Anak berkebutuhan khusus
Terlaksananya upaya Penumbuhkembangan Pelayanan Anak Terlantar, Anak Jalanan dan Anak berkebutuhan khusus
109
Pemantapan Pelayanan Anak Terlantar, Anak Jalanan dan Anak berkebutuhan khusus
Terlaksananya upaya Penumbuhkembangan Pelayanan Anak Terlantar, Anak Jalanan dan Anak berkebutuhan khusus yang berkesinambungan
120
Pemetaan dan data terpilah anak
Terlaksananya Pemetaan dan pembuatan data terpilah anak
Diperolehnya model Rencana Aksi Perlindungan Pembantu Rumah Tangga Anak Diperolehnya Model Perlindungan Anak, khususnya anak-anak terlantar, anak Jalanan, anak berhadapan dengan hukum dan anak bermasalah lainnya Meningkatnya rasa aman dan percaya diri pada Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan yang bermasalah hukum, khususnya pada proses Penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan Pemutusan perkara. Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan masyarakat tentang hak anak untuk memperoleh identitas dan akte kelahiran Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Stake holter dan masyarakat tentang hak-hak Pekerja Rumah Tangga Anak Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan masyarakat tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak dan Peran serta kewajiban para pihak Semakin meluas dan berkembangnya kelembagaan BKB didalam masyarakat sebagai wadah Pembinaan Perkembangan Mental spiritual anak Balita Meningkatnya peran serta anak pada kegiatan jambore sebagai wadah berkumpul, berkreasi dan berkompetisi bagi anak Terlindungi dan terpenuhinya hak-hak anak Terlantar, Anak Jalanan dan Anak berkebutuhan khusus Terlindungi dan terpenuhinya hak-hak anak Terlantar, Anak Jalanan dan Anak berkebutuhan khusus secara berkesinambungan Diperolehnya data dan terpenuhinya hak anak sesuai karakteristik anak
-
-
200.000.000
-
-
-
-
-
-
120.000.000
120.000.000
240.000.000
250.000.000
120.000.000
250.000.000
250.000.000
300.000.000
450.000.000
1
1
3
3
1
3
3
4
144.000.000
2
172.800.000
1
207.360.000
2
Provinsi Kepri
144.000.000
2
172.800.000
1
207.360.000
2
Provinsi Kepri
288.000.000
3
345.600.000
3
414.720.000
3
Provinsi Kepri
300.000.000
3
360.000.000
3
432.000.000
3
Provinsi Kepri
144.000.000
2
172.800.000
1
207.360.000
2
Provinsi Kepri
300.000.000
3
360.000.000
3
432.000.000
3
Provinsi Kepri
300.000.000
3
360.000.000
3
432.000.000
3
Provinsi Kepri
360.000.000
4
432.000.000
4
518.400.000
4
Provinsi Kepri
Provinsi Kepri
5
450.000.000
300.000.000
12
5
540.000.000
5
648.000.000
5
Provinsi Kepri
Provinsi Kepri
34
V
VI
VII
VIII
121
Perapian data terpilah dan Peemetaan Anak
Terlaksananya Perapian data terpilah dan Peemetaan Anak
122
DED Rumah cerdas dan Taman Bermain Anak di 2 Kab/Kota
Anak-Anak usia 0 s/d 18 Tahun
Diperolehnya data terpilah dan kakateristik anak yang akurat Tersedianya Rumah Cerdas dan Taman Bermain Anak
175.000.000
2
210.000.000
2
252.000.000
2
302.400.000
2
Provinsi Kepri Provinsi Kepri
2.000.000.0 00
2.400.000.000
2.880.000.000
3.456.000.00 0
220.000.000
240.000.000
260.000.000
280.000.000
Provinsi Kepri
220.000.000
240.000.000
260.000.000
280.000.000
Provinsi Kepri
220.000.000
240.000.000
260.000.000
280.000.000
Provinsi Kepri
234.600.000
250.000.000
270.000.000
295.000.000
Provinsi Kepri
1.347.000.0 00
1.500.000.000
1.650.000.000
1.750.000.00 0
100.000.000
120.000.000
135.000.000
150.000.000
830.400.000
975.000.000
1.075.000.000
1.175.000.00 0
-
-
-
200.000.000
225.000.000
320.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN 123
Mensosialisasikan program-program pemberdayaan perempuan dibidang kesehatan perempuan dan anak
Perempuan Dan anak di daerah pesisir
124
Membangkitkan semangat wira usaha perempuan pedesaan
Perempuan Dan anak di daerah pesisir
125
Memberikan pengetahuan tentang hak-hak perempuan dan anak
Perempuan Dan anak di daerah pesisir
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 126
Penyediaan anggaran untuk rutinitas perkantoran
127
Peningkatan Sumber Daya Aparatur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
128
Penyediaan jasa tenaga pendukung
129
Penyediaan dana untuk pengelola keuangan
Meningkatnya aktifitas dan pelayanan kepada masyarakat PNS dan Pegawai PTT Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PNS dan Pegawai PTT Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PNS dan Pegawai PTT Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PNS dan Pegawai PTT Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peningkatan kualitas perempuan dan anak Tumbuhnya usaha ekonomi produktif perempuan Peningkatan kualitas perempuan dan anak
200.000.000
Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung
200.000.000
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran secara Efektif dan Efisien
1.200.000.000
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100.000.000
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran secara Efektif dan Efisien
720.000.000
Tersedianya pedoman dalam penyusunan perencanaan
130
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Penuntuan arah dan tujuan perencanaan pembangunan dibidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak
Renstra Badan PP dan PA
131
Penyusunan Rencana Aksi Daerah
Implementasi Program dan kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan daN PERLINDUNGAN ANAK
Rencana Aksi dibidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Tersedianya data dan informasi perempuan dan anak
200.000.000
Pencapaian target dari setiap program dan kegiatan yang dilakukan
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA /INFORMASI
200.000.000
Provinsi Kepri Provinsi Kepri Provinsi Kepri
Ketersediaan Rencana Strategis BPP PA 75.000.000
175.000.000
100.000.000
Provinsi Kepri
250.000.000
275.000.000
Provinsi Kepri
340.000.000
360.000.000
380.000.000
175.000.000
200.000.000
225.000.000
250.000.000
175.000.000
200.000.000
225.000.000
250.000.000
175.000.000
200.000.000
225.000.000
250.000.000
Ketersediaan data Dan informasi yang lengkap
132
Penyusunan Data Terpilah Perempuan dan Anak
Ketersediaan data dan informasi
Dokumen data terpilah perempuan dan anak
300.000.000
133
Penyusunan Profil Gender
Ketersediaan data informasi gender
Data profil gender
150.000.000
134
Penyusunan Indeks Kesetaraan Gender (IKG)
Ketersediaan data IKG
Data IKG
150.000.000
135
Penyusunan Statistik Gender
Ketersediaan data statistik gender
Dta statistik gender
150.000.000
Provinsi Kepri Provinsi Kepri Provinsi Kepri Provinsi Kepri
35
IX
PROGRAM PENINGKATAN PENGMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Pencapaian target program dan kegiatan di BPP dan PA
LAKIP BPP PA
136
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pencapaian target program dan kegiatan di BPP dan PA
LAKIP BPP PA
137
Peningkatan SDM dalam menyusun LAKIP
SDM BPP PA
Jumlah SDM BPP PA yang terampil
25.000.000
150.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
Provinsi Kepri
175.000.000
200.000.000
225.000.000
250.000.000
Provinsi Kepri
36
2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD 2.4.1. Tantangan Tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemberian Perlindungan kepada perempuan dan anak, antara lain : Masalah Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Anak masih
dianggap
sebagai
“area”
kerja
dan
tanggung
jawab
dinas/instansi tertentu atau unit khusus di suatu lembaga, seperti Badan/Kantor/Biro Bencana.
pemberdayaan
perempuan
dan
Keluarga
Belum ada pengkajian dan mekanisame distribusi
tanggungjawab yang definitif dan bersifat “memaksa” dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dalam mengatur peran lembaga yang secara nyata terkait Pengarusutamaan Gender. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender belum menjadi acuan kerja baku di sebagian Dinas/instansi yang lebih mengacu pada perundangan teknis yang relevan dengan bidangnya. Sehingga permasalahan Pengarusutamaan Gender belum sepenuhnya mengikuti standar dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Belum adanya mekanisme formal yang dimapankan pelaksanaannya untuk menjamin adanya koordinasi kebijakan/program antara lembaga pemerintahan di tingkat yang berbeda, antar dinas/instansi berbeda yang berbeda di suatu wilayah, antara kebijakan sektor sosial dan kebijakan sektor ekonomi yang terkait dengan Pengarusutamaan Gender. Pengenalan
Konvensi
tentang
Penghapusan
Segala
Bentuk
Diskriminasi terhadap perempuan dan Pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan yang sudah dibentuk Undang-Undangnya, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengarusutamaan Gender masih terbatas dan belum diterjemahkan menjadi keputusan administratif atau landasan dalam penetapan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan daerah khusus terkait Pengarusutamaan Gender Letak geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari banyak pulau menyulitkan dalam menyampaikan program-program pemberdayaan perempuan dan anak.
2.4.2. Peluang 37
Sementara peluang yang dapat memberikan kemudahan dalam penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Anak, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemberian Perlindungan Perempuan dan Anak, antara lain :
Adanya
peraturan
perundang-undangan
yang
mendukung
pembangunan Kesetaraan Gender, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemberian Perlindungan kepada Perempuan dan Anak, seperti : Undang-Undang RI No. 68 Tahun 1958 Tentang Pengesahan
Konvensi
tentang
Hak
Politik
Perempuan
(Convention on the Political Rights of Women); Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; dll
Adanya beberapa kesepakatan Internasional untuk menghapus adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, seperti : CEDAW, Pertemuan BEIJING 1995, Target MDGs
RPJMN yang menekankan tentang upaya percepatan perwujudan Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui Strategi PUG, yang kemudian didukung dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau yang menekankan permasalahan yang sama.
Adanya alur kerja analisis gender dengan menggunakan Metode Gender Analisis Parthway (GAP) sebagai alat analisis yang digunakan dalam penyusunan penganggaran responsif gender.
38
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD 3.1.
Identifikasi PermasalahanK Berbagai permasalahan yang masih akan dihadapi dalam pembangunan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain: A. Permasalahan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan 1) Rendahnya Indeks pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kepulauan Riau (63,49), menunjukkan bahwa permasalahan dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi perlu mendapat perhatian serius. Bila dilihat per Bidang, di bidang Pendidikan Angka Melek Huruf Laki-Laki sebesar 98,82 dan 96,21 persen perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa perempuan masih lebih banyak yang buta huruf dibandingkan laki-laki. Dan angka buta huruf ini banyak terdapat di pedesaan yaitu 11,46 persen dan perkotaan 3,81 persen; di bidang kesehatan
masih terdapat 37 orang ibu
melahirkan meninggal dunia dari 40.660 Kelahiran Hidup. Sementara 217 orang bayi meninggal dunia dari 40.660 Kelahiran; sementara bila dilihat dari kontribusi perempuan terhadap penghasilan, dapat dilihat bahwa perempuan hanya 32,6 persen dan laki-laki 67,4 persen dan Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dalam bekerja juga masih rendah yaitu Perempuan hanya 47,6 persen. Sedangkan laki-laki 85,9 persen. 2) Rendahnya nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 56,70. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesetaraan gender di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, serta pengambilan keputusan belum signifikan yang antara lain, disebabkan oleh: (1) masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan
terhadap
sumber
daya
pada
tataran
antarprovinsi
dan
antarkabupaten/kota; (2) rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan-jabatan publik, dan di bidang ekonomi; dan (3) rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam, dan konflik sosial, serta terjadinya penyakit.
39
3) Permasalahan di tiap bidang pembangunan b. Kemiskinan Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat tidak menunjukkan perbedaan yang nyata antara laki-laki dan perempuan, namun kemiskinan mempunyai dampak sosial yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki. Dalam kondisi kemiskinan, perempuan menanggung beban yang lebih berat daripada lakilaki, karena kurangnya kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan akses, manfaat serta kontrol dalam pembangunan. Oleh karena itu, dampak kemiskinan pada perempuan dirasakan lebih besar terhadap dirinya dan keluarganya pada berbagai aspek kehidupan dibandingkan dengan dampak kemiskinan yang dialami oleh laki-laki. c. Pendidikan dan Pelatihan Perempuan masih mengalami diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan, selain itu kesempatan dan partisipasi perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan juga belum merata di beberapa daerah. Berdasarkan Susenas tahun 2010 tidak terjadi perbedaan yang nyata antara laki-laki dan perempuan disemua jenjang pendidikan. Namun masih dijumpai perbedaan yang sangat significant antar wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan, dimana angka buta huruf penduduk yang tinggal di daerah pedesaan relatif lebih tinggi dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perkotaan, terutama untuk usia 7 – 12 tahun dan 16 – 18 tahun. Sedangkan kalau dilihat dari per jenis kelamin, pada usia 2 – 12 tahun, tingkat buta huruf laki-laki (3,37 % lebih besar dari pada perempuan (2,04 %). Tetapi pada level pendidikan yang lebih tinggi, tingkat buta huruf perempuan jauh lebih tinggi dari pada laki-laki, dimana di usia 13 – 15 tahun, laki-laki 0,12 %, perempuan 0,22 %. Dan pada usia 16 – 18 tahun, perbedaan ini jauh lebih menyolok, dimana tingkat buta huruf perempuan 0,49 %, sementara laki-laki 0,14 %. Sementara Angka buta huruf perempuan usia 18 tahun keatas sebesar 7,11 persen dan 3,55 persen laki-laki. Dan angka buta huruf ini banyak terdapat di pedesaan yaitu 11,46 persen dan perkotaan 3,81 persen. d. Kesehatan Kualitas kesehatan perempuan yang menjadi permasalahan serius, dimana berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 terdapat 37 orang ibu melahirkan meninggal dunia dari 40.660 Kelahiran Hidup. Sementara 217 orang bayi meninggal dunia dari 40.660 Kelahiran Hidup. Selain itu, secara umum, angka kesakitan perempuan lebih tinggi 40
dibandingkan angka kesakitan laki-laki, hal tersebut terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Sedangkan dalam pemberian ASI kepada bayi, berdasarkan hasil susenas tahun 2008, 80,30 persen balita telah diberi ASI. Tetapi bila dirinci menurut Kab/Kota, pada Kab Natuna paling banyak bayi yang tidak diberi ASI, yaitu 29,16 persen dan kemudian disusul oleh Kota Tanjungpinang sebesar 23,35 persen. Rendahnya pemahaman perempuan atas haknya dalam kesehatan, khususnya kesehatan
reproduksi
juga
sangat
berpengatuh
terhadap
kehidupan
perempuan, khususnya bagi para remaja putri. Pengaruh dari lingkungan yang bebas, khususnya di kota-kota besar, sangat berpengaruh terhadap kehidupan remaja. Begitu juga terhadap kesehatan ibu rumah tangga, berdasarkan data dari Komisi Perlindungan AIDS (KPA) Provinsi Kepulauan Riau, data ibu yang menderitas HIV + tahun 2009 sebanyak 205 orang dan yang menderita AIDS sebanyak 59 orang. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi dan pemahaman perempuan dalam masalah kesehatan reproduksi. e. Kekerasan terhadap Perempuan Be Letak
wilayah
yang berbatasan dengan negara tetangga banyak
dimanfaatkan pelaku pengiriman tenaga kerja
migran untuk pengiriman
tenaga kerja ilegal dalam bentuk penyelundupan (tanpa dibekali dokumen keimigrasian) pada umumnya mereka memanfaatkan pelabuhan rakyat (pelabuhan tikus) seperti:
Di Pulau Bintan antara lain, Tanjung Uban,
Sakera, Berakit, Kawal,
Kijang, Mapur, Tembeling, Sungai Jang, dan Dompak
Di Kota Batam antara lain : Nongsa, Teluk Mata
Ikan,
Belakang
Padang, Pulau Kasu, Pulau Geranting, Pulau Terung, Pulau Akar, Kabil, Punggur, Tanjung Uma, dan Pulau Buluh. Selain itu Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah terdekat dengan negara tetangga, khususnya Malaysia menjadi pintu masuk deportasi dan pemulangan tenaga kerja migran bermasalah. Hal tersebut tercermin berdasarkan data dari Satgas TKI-B pada tahun 2009 telah di terima dan di pulangkan Tenaga Kerja Migran bermasalah dari Negara Malaysia sebanyak 33.111 jiwa atau rata-rata perbulan mencapai 2.759 jiwa atau rata-rata 690 jiwa per-Minggu. Sedangkan berdadasarkan data dari Rumah Singgah Engku Puteri Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Kepri telah melayani dan memulangkan Perempuan dan Anak Korban tindak kekerasan termasuk Trafiking, seperti yang terlihat dalam tabel berikut :
41
DATA KORBAN TINDAK KEKERASAN (TRAFIKING) YANG PERNAH DITANGANI DI RUMAH SINGGAH ENGKU PUTERI PROV. KEPRI SEJAK TAHUN 2006 S/D 2011
Nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Daerah asal
Jumlah 331 186 185 45 85 32 39 9 17 13 26 31 8 15 2 33 28 2 4 3 2 7 6 8 13 3 1133
Jatim Jateng Jabar Lampung DKI Banten NTB Jambi Riau Sumbar NTT Kepri Sulawesi Utara Kalbar Kasel Sumatera Utara Yogyakarta Maluku Bengkulu Babel Bali Sulawesi Barat Aceh Sumsel Selawesi Tenggara Lain-lain JUMLAH
Berbagai peristiwa kekerasan terhadap perempuan diyakini merupakan fenomena gunung es yang masih menyembunyikan data sebenarnya dari berbagai kekerasan yang dialami oleh perempuan. Sementara fasilitas pelayanan yang tersedia masih minim dan tidak semua kabupaten kota memiliki Rumah Penampungan (Rumah Aman). Disamping itu tingkat pemahaman masyarakat tentang kekerasantermasuk Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan trafiking masih rendah. Oleh karena itu upaya untuk
meningkatkan
kekerasan
pencegahan
maupun
penanganan
korbantindak
perlu lebih diintensifkan lagi baik dari segi kuantitas maupun
kualitas pelayanan oleh berbagai lintas sektor terkait khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan yang telah disyahkan yaitu
Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 42
Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) , Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 12 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak ( Trafiking ) serta Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. berapa e. Tenaga Kerja Perempuan Menurut Biro Pusat Statistik (Agustus 2008) jumlah angkatan kerja Provinsi Kepulauan Riau adalah 666.000 orang, yang bekerja sebesar 612.667 orang, sebagai penganggur 53.333 orang, pekerja perempuan terkonsentrasi di sektor informal dan diperkirakan mencapai sekitar 70% dari keseluruhan pekerja informal. Tenaga kerja perempuan di sektor informal belum mendapat perhatian serius, antara lain dalam permodalan, teknologi, pendidikan dan pelatihan, upah sangat rendah, tanpa uang lembur, tanpa promosi kerja, tidak terorganisir, tidak memperoleh perlindungan sosial (jaminan kesehatan akibat kerja adalah menjadi tanggungan
pribadi tenaga kerja perempuan). Permasalahan
perlindungan tenaga kerja perempuan menjadi perhatian serius dan mendesak saat ini yaitu perlindungan pekerja rumah tangga (PRT) dan pekerja rumahan (putting-out system) yang didominasi perempuan serta mengalami eksploitasi, diskriminasi, di bawah kendali orang lain, dan sebagainya. Sedangkan yang bekerja di perusahaan terkadang sering dieksploitasi oleh pengusaha, mendapat perlakuan kekerasan, pelecehan seksual, pemberian upah yang lebih rendah, perlakuan diskriminatif di tempat kerja, jam kerja yang tidak menentu, kesempatan karir, dan lain-lain. Kerugian lain yakni dari pemotongan pajak. Tenaga kerja perempuan yang telah berkeluarga terkena pemotongan pajak lebih besar daripada tenaga kerja laki-laki, karena perempuan dianggap berstatus lajang. Kondisi tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri juga masih perlu mendapatkan
perhatian
serius
seperti
rendahnya
tingkat
pendidikan,
rendahnya keterampilan, rendahnya kemampuan berkomunikasi, tingginya jumlah TKI illegal, tingginya jumlah deportasi, bahkan yang dideportasi bukan hanya TKI namun juga terdapat anak-anak TKI. Sementara permasalahan TKI perempuan yang lama juga masih terus berlangsung seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji tidak dibayar, diperdagangkan dan lain-lain.
43
f. Politik dan Pengambilan Keputusan Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi perempuan dalam politik belum maksimal.
Hal ini
ditunjukkan dari rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di eksekutif, legislatif,
yudikatif, partai politik, dan organisasi-
organisasi profesi lainnya. -
Perempuan di lembaga legislatif. Keterwakilan perempuan dilembaga legislatif juga mengalami kesenjangan yang sangat signifikan, meskipun telah mengalami peningkatan dari periode ke periode, pada periode 20042009, jumlah keterwakilan perempuan di tingkat Kab/Kota (6,67 persen), dan
Tahun 2009-2014 meningkat menjadi (12,73 persen).
Sedangkan
untuk tingkat provinsi, jumlah keterwakilan perempuan periode 2004 – 2009 (6,6 persen) dan periode 2009-2014 meningkat menjadi (13,3 persen). Tetapi angka ini masih jauh bila dari target yang ditetapkan dimana 30 persen jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. -
Perempuan dilembaga eksekutif, berdasarkan data resmi yang disajikan BKD tahun 2008, perempuan yang menduduki pejabat struktural eselon II hanya 10,26 persen, eselon III 17,72 persen dan eselon IV 42,37 persen.
g. Ekonomi Peluang kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK) perempuan
masih jauh lebih rendah dari laki-laki. Berdasarkan hasil Sarkenas 2008, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan hanya 47,6 persen. Sedangkan laki-laki 85,9 persen. TPAK perempuan tidak diikuti oleh peningkatan peluang kerja yang baik bagi mereka, sehingga menyebabkan produktivitas ekonomi perempuan belum optimal. Ada dua hal yang menjadi catatan yaitu, pertama masih banyak perempuan Indonesia yang termasuk dalam kategori pekerja keluarga yang tidak dibayar (tidak mendapat upah); dan kedua, lebih dari separuh perempuan yang bekerja terkonsentrasi dalam pekerjaan yang bergaji rendah. Dan Kontribusi perempuan di sektor ekonomi dalam meningkatkan penghasilan keluarga juga masih sangat rendah, perempuan hanya 32,6 persen dan laki-laki 67,4 persen. Sebagian besar perempuan bekerja di sektor informal dengan keahlian, keterampilan dan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan upah laki-laki dan mereka juga mengalami perlindungan yang kurang optimal.
44
h. Hak Asasi Perempuan Hak asasi perempuan adalah hak setiap perempuan yang melekat pada dirinya. Pemenuhan dan perlindungan HAM perempuan masih belum memadai, yang diukur dari pemenuhan hak dasar, hak sosial politik, hak ekonomi, hak mendapatkan perlindungan hukum, serta hak reproduksi perempuan.
i. Media Permasalahan perempuan dan media adalah mengenai pencitraan perempuan oleh media, yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perempuan, apakah sebagai subyek yang harus dihargai dan dihormati, ataukah sebagai obyek yang direndahkan hak dan martabatnya. Pandangan sebagian masyarakat Indonesia yang masih belum responsif gender terhadap perempuan dapat dilihat dari banyaknya tayangan-tayangan dan pemberitaan media yang kurang memihak
terhadap kemajuan dan pemberdayaan
perempuan, bahkan maraknya pornografi menunjukkan bahwa perempuan masih dianggap sebagai obyek seksual semata. Demikian pula adanya sikap permisif dari sebagian masyarakat terhadap tayangan atau pemberitaan yang sebenarnya merugikan fisik dan moral korban perempuan.
j. Lingkungan Hidup Peranan perempuan dalam lingkungan hidup ditunjukkan dari partisipasi perempuan dalam mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam kebijakankebijakan yang terkait dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup maupun dalam penanganan korban bencana alam.
k. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dalam hal kelembagaan PUG masih dirasakan belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan antara lain terlihat dari: (1) belum optimalnya penerapan hukum, metoda analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan; (2) belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan; dan (3) masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan.
45
Berdasarkan analisis berbagai permasalahan yang masih akan dihadapi dalam pembangunan pemberdayaan perempuan
lima tahun
kedepan maka
dapat
disimpulkan bahwa tantangan pembangunan pemberdayaan perempuan adalah: b. meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terkait akan pentingnya pembangunan yang responsif gender c. meningkatkan
koordinasi
pelaksanaan
dan
harmonisasi
peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan d. meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, serta koordinasi pelaksanaannya B. Permasalahan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau dengan luas daratan kurang dari 10.000 Km2 yang tersebar di 2.408 pulau diantara lautan seluas hampir 243.000 Km2 dengan sebagian daerahnya cenderung terisolir secara geografis dari wilayah lainnya, dengan penyebaran penduduk yang tidak merata. Kondisi wilayah tersebut memunculkan ragam permasalahan anak yang unik dibandingkan dengan provinsi lain. Gambaran permasalahan anak di Provinsi Kepulauan Riau dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Masih banyak anak yang belum memiliki Akte Kelahiran, dari data yang dapat kami peroleh hanya
sekitar 10 % anak yang telah memiliki Akte
Kelahiran di wilayah Kepulauan Riau. Hal tersebut menunjukan masih belum dipahami pentingnya kepemilikan Akte Kelahiran bagi anak oleh sebagian masyarakat
sebagaimana
yang
telah
diamanatkan
Undang-Undang
Perlindungan Anak yaitu memperoleh hak atas identitas. b. Sistem pelayanan kesehatan khususnya kesehatan anak terus mengalami perbaikan dan digalakan oleh lintas sektor terkait tetapi Kematian Bayi, kematian balita, dan gizi buruk masih sering di jumpai bahkan dibeberapa kabupaten masih tinggi. Kondisi tersebut dikarenakan kurang disadarinya dan dipahaminya perilaku hidup bersih dan sehat oleh masyarakat disamping pelayanan kesehatan yang berkualitas belum merata di seluruh penduduk. Mengingat kesehatan menjadi tolok ukur perlindungan hak anak, maka upaya kesehatan anak menjadi perhatian dan prioritas khususnya usia bayi dibawah lima tahun. Mengingat juga bahwa kesehatan adalah menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah, swasta, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) maupun masyarakat secara keseluruhan.
46
Adapun
Data kematian bayi dan gizi buruk dapat terangkum pada tabel
berikut: ANGKA KEMATIAN BAYI DAN GIZI BURUK DI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2008 BAYI NO
KAB/KOTA
BALITA(1)
1.
Tanjungpinang
2.
LAHIR
GIZI
MATI(2)
BURUK(2)
27.024
21
52
Batam
113.638
158
369
3.
Bintan
19.980
24
76
4.
Karimun
33.324
35
93
5.
Lingga
13.393
-
66
6.
Natuna
14.930
20
25
7.
Anambas
7
23
140
288
JUMLAH
222.289
Sumber : Data Dinas Kesehatan Provinsi . Keterangan : (1) Data Januari – Agustus 2007 (2) Data Januari – September 2007 NA : Data tak tersedia saat pengumpulan data c.
Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapat perhatian semua pihak mengingat setiap tahunnya angka kejahatan yang dilakukan anak
maupun korban anak cenderung terus meningkat.
Sementara penanganan oleh aparat penegak hukum belum menunjukan responsif anak baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun proses pengadilan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kondisi tersebut dikarenakan belum adanya kesamaan persepsi dari aparat penegak hukum
dan
terbatasnya fasilitas perlindungan anak dalam proses penanganan anak konflik hukum. Adapun Status anak yang berkonflik dengan hukum dapat di lihat dalam tabel berikut :
47
Tabel : Jumlah Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007
NO.
LOKASI
JENIS KELAMIN
JUMLAH ANAK
L
P
38
4
42
2
2
1
BATAM
2
NATUNA
3
LINGGA
2
2
4
BINTAN
7
7
d.
Permasalahan Anak yang mengalami kekerasan
Tindak kekerasan yang sering ditemukan di Provinsi Kepulauan Riau adalah prostitusi anak (anak yang dilacurkan) yaitu anak yang berusia di bawah 18 tahun . Ditengarai oleh banyak pihak bahwa setidaknya sekitar 30% PSK masih berusia dibawah 18 tahun. Hal tersebut
cenderung mengalami
peningkatan setiap tahunnya seiring dengan karakter wilayah industri yang menjadi faktor penarik berkembangnya bisnis prostitusi yang antara lain memperbesar ancaman anak dilacurkan. Fakta menunjukan bahwa dari pengamatan pemberitaan di media sepanjang tahun 2007 , kasus kekerasan seksual terhadap anak menduduki peringkat frekuensi tertinggi dibandingkan dengan kekerasan lainnya. Permasalahan kekerasan pada anak menjadi pusat perhatian dari semua kalangan baik pemerintah maupun masyarakat , akan tetapi untuk penanganannya baik upaya pencegahan khususnya dalam upaya peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan upaya
Perlindungan Anak disamping
meningkatkan penanggulangan korban yang berkualitas
seperti
shelter, pusat rehabilitasi yang digunakan untuk membantu korban kekerasan anak.
48
Tindak kekerasan terhadap anak berdasarkan data yang didapat lebih banyak terjadi di Kota batam sebanyak 54 5 persen, selanjutnya di Kota Tanjungpinang 21 persen, Kabupaten Karimun sebanyak 11 persen, Kabupaten Bintan sebanyak 10 persen, Kabupaten Lingga sebanyak 2 persen dan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas sebanyak 2 persen. Jenis - jenis kasus anak sangat bermacam-macam, yang paling besar adalah anak yang bermasalah dalam hukum sebesar 18,5 persen dan anak yang mengalami kasus seksual yaitu sebanyak 16,8 persen. Sedangkan kasus yang lainnya adalah kasus kesehatan 15, 1 persen, kasus pendidikan 14 persen, kasus penelantaran 9,9 persen, kasus TPPO 5,6 persen dan kasus kuasa asuh sebesar 5,8 persen. 3.2.
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Secara umum RPJP Kepulauan Riau dibagi dalam dua skenario pembangunan yaitu periode 10 tahun, dan periode 5 tahunan. Periode 10 tahunan pertama, meliputi rencana pembangunan antara tahun 2005-2015, dan periode 10 tahunan kedua antara tahun 2016-2025. Periode pertama pelaksanaan RPJP 2005-2015, yang dilaksanakan dengan RPJMD 2005-2010 merupakan periode inisiasi awal pembangunan, dimana komitmen pembangunan Provinsi Kepulauan Riau telah dituangkan dalam RPJM Provinsi Kepulauan Riau 20052010, dan dilanjutkan dengan periode kedua yaitu RPJMD 2010-2015. Pada periode pertama RPJMD, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menyiapkan sumberdaya manusia (SDM) dengan dukungan infrastruktur. Pembangunan SDM menjadi prioritas pembangunan dalam periode pertama, sebagai kerangka dasar pengembangan Provinsi Kepulauan Riau agar nantinya memiliki pelaku-pelaku pembangunan andal khusus bagi generasi muda saat ini dan juga generasi yang akan datang. Periode selanjutnya adalah periode pematangan yang dilaksanakan pada periode tahun 2015-2025. Pada periode ini diharapkan masyarakat atau SDM yang telah dibina akan dapat mengembangkan kegiatan ekonomi. Tahap berikutnya lagi dari pasca skenario jangka panjang adalah periode pemantapan (setelah tahun 2026) pada saat mana masyarakat dan wilayah provinsi telah menjadi tegar dan maju dalam pengertian siap untuk melakukan pembaharuan dan melaksanakan tujuan jangka
panjang
sehingga
mampu
mewujudkan
visi
sebagai
wilayah
perindustrian pengolahan, pertambangan, perdagangan sektor kelautan dan perikanan dan pariwisata yang andal untuk berupaya lebih maju lagi dengan memanfaatkan ruang darat, laut dan udara secara simultan. 49
Berdasarkan scenario pembangunan jangka panjang diatas dan sejarah perkembangan Provinsi Kepulauan Riau, hasil capaian pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya, aspek sosial-ekonomi dan budaya, analisis SWOT terhadap potensi dan permasalahan pembangunan serta fokus prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 20052025 khususnya tahapan RPJMD periode kedua tahun 2010 – 2015 serta visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dapat dirumuskan visi, misi dan program pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2015 sebagai berikut : 3.2.1 Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih “Terwujudnya Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Sejahtera, Berakhlak Mulia dan Ramah Lingkungan”. Dalam visi tersebut terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu bunda tanah Melayu, sejahtera, berakhlak mulia dan ramah lingkungan. Adapun empat kata kunci tersebut terkandung pengertian dan pemahaman sebagai berikut: a. Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu menunjukkan bahwa Kepulauan Riau sebagai sebuah wilayah geografis, dulunya merupakan wilayah bekas kejayaan kerajaan Melayu Riau, yang baru berakhir pada awal abd ke 20. Dengan misi ini diharapkan pada tahun 2015, Kepulauan Riau akan menjadi Provinsi yang kembali akan akan mentabalkan tamaddun/kejayaan Melayu dalam masa kekinian dan beroriantasi masa depan. b. Kepulauan Riau yang Sejahtera adalah kondisi dimana masyarakat Kepulauan Riau dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya secara layak, meningkat pendapatannya dan standar pembangunan manusia. c. Kepulauan Riau yang Berakhlak Mulia adalah kondisi dimana Kepulauan Riau sebagai negeri berbudaya Melayu memiliki sifat dan perangai, yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat lainnya, terutama ketaatan dalam menjalankan ajaran agama, menjaga adat istiadat, memiliki semangat untuk maju dan patuh kepada hukum dan perundang-undangan. d. Kepulauan Riau yang ramah lingkungan adalah wilayah Kepulauan Riau yang memiliki sumber daya alam dan geografis yang terdiri dominan lautan perlu menjaga agar lingkungannya aman, nyaman dan lestari bagi tempat hidup dan mencari penghidupan masyarakat dan dapat menjamin kelangsungan pembangunan. Ramah lingkungan juga cerminan masyarakat Kepulauan Riau yang bermartabat dalam pergaulan, ramah kepada semua golongan dengan tidak membedakan suku bangsa. 50
3.2.2. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Untuk mencapai Visi di atas, maka rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan Budaya Melayu sebagai payung bagi budaya lainnya dalam kehidupan masyarakat Tujuan: a. Memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat melalui pemahaman, penghayatan serta pengamalan dan norma budaya melayu b. Melakukan pembinaan terhadap potensi dan kreativitas masyarakat dalam mengembangkan seni dan budaya daerah c. Meningkatkan peranan seni dan budaya dalam kegiatan pembangunan daerah d. Melestarikan, melindungi dan mengembangkan budaya Melayu dan budaya lainnya e. Mempromosikan Kepulauan Riau sebagai salah satu pusat kebudayaan dan sejarah Melayu
2. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya kelautan, perikanan, dan pulaupulau kecil terdepan secara efisien, lestari dan untuk kesejahteraan masyarakat Tujuan: a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan, perikanan, dan pulau-pulau kecil terdepan untuk pengembangan perikanan tangkap secara terpadi dan berkelanjutan b. Mengembangkan perikanan budidaya secara terpadu dan berkelanjutan c. Mengembangkan industri pengolahan perikanan secara terpadu dan berkelanjutan d. Mengembangkan industri bioteknologi kelautan secara terpadu dan berkelanjutan e. Mengembangkan industri dan jasa maritim 3. Mengembangkan wisata berbasis kelautan, budaya lokal dan keunggulan wilayah Tujuan: a. Mengembangkan pariwisata bahari secara terpadu dan berkelanjutan b. Mengembangkan pariwisata budaya secara terpadu dan berkelanjutan
51
c. Mengembangkan wisata berbasis keunggulan daerah sebagai kawasan bisnis, perdagangan bebas dan industri di Batam, Bintan dan Karimun 4. Mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan keberpihakan kepada rakyat kecil (wong cilik) Tujuan: a. Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian b. Memperkuat kelembagaan penyuluh pertanian c. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pertanian d. Mengembangkan pasar produk-produk pertanian baik dalam maupun luar negeri e. Meningkatkan jumlah dan jenis produk-produk olahan pertanian f. Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat g. Meningkatkan aksesibilitas petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap modal h. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja dan pelaku usaha i. Membangun keterkaitan yang saling memperkuat antara industri besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) j. Memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat 5. Meningkatkan
investasi
dengan
pembangunan
infrastruktur
yang
berkualitas Tujuan: a. Meningkatkan ketersediaan utilitas dasar khususnya air bersih dan komunikasi b. Meningkatkan ketersediaan sumber-sumber energi khususnya listrik dan gas c. Meningkatkan infrastuktur pendukung FTZ d. Meningkatkan infratruktur perhubungan penunjang konektivitas dan aksesibilitas antar pulau dan antar daerah e. Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran khususnya bagi pelayanan publik dan pelayanan investasi f. Mengurangi disparitas antar wilayah melalui pemerataan infrastruktur 6. Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas Tujuan: a. Meningkatkan tingkat pendidikan formal masyarakat 52
b. Meningkatkan
kualitas
dan
pemerataan
sarana
dan
prasarana
pendidikan, khususnya di desa-desa c. Melengkapi jumlah tenaga guru pada bidang-bidang tertentu khususnya ilmu eksakta, olahraga dan agama d. Meningkatkan pemerataan distribusi tenaga guru, terutama pada daerah-daerah di luar ibukota kabupaten/kota e. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan f. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan pencari kerja g. Meningkatkan penguasaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi h. Melengkapi jumlah dan Meningkatkan pemerataan distribusi tenaga kesehatan sehingga menjangkau seluruh masyarakat i. Melengkapi Puskesmas dan Pustu dengan sarana dan prasarana yang memadai 7. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, etos kerja, disiplin, budi pekerti, dan supremasi hukum Tujuan: a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran b. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik d. Memberantas
kasus-kasus
penyimpangan
dan
penyalahgunaan
wewenang e. Menurunkan kasus-kasus kenakalan remaja (juvenile delinquency) 8. Mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan serta berkesetaraan gender Tujuan: a. Mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan b. Meningkatkan
peran
serta
masyarakat
dalam
perencanaan
pembangunan c. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan 9. Mengembangkan pembangunan yang ramah lingkungan Tujuan: a. Memberantas praktek-praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan b. Meningkatkan kualitas ekosistem pesisir dan laut
53
c. Memberantas praktek-praktek penambangan bahan mineral yang tidak ramah lingkungan d. Memulihkan dan menjaga kawasan hutan darat dan kawasan bekas pertambangan e. Memulihkan dan menjaga kualitas dan fungsi daerah aliran sungai (DAS), air tanah, dan air permukaan f. Menyediakan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu secara memadai g. Meningkatkan cakupan layanan persampahan h. Meningkatkan cakupan pengelolaan limbah industri dan pertambangan 3.2.3. Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Program Prioritas adalah program yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Secara umum, program dibagi dalam 4 (empat) kelompok. Adapun rincian program tersebut adalah sebagai berikut : 1. Sosial dan Pengentasan Kemiskinan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Perencanaan Sosial dan Budaya Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Program
Peningkatan
Pemahaman,
Penghayatan,
Pengamalan
dan
Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan Program Pemberdayaan Penyuluh Peternakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Peningkatan Kelembagaan PUG dan Anak Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan menengah Program Pendidikan Luar Sekolah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan Program Pendidikan Non Formal Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidikan 54
Program Pendidikan Tinggi Program Pelayanan Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Pengelolaan dan Pengolahan Arsip Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan kepemudaan Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Program Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penanggulangan Kemiskinan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Program Perlindungan Kesejahteraan Sosial dan Anak Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Program kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin /Desa tertinggal Program Peningkatan Upaya Kesehatan Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Perbaikan/Gizi Masyarakat Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM kesehatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pengawasan dan pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat Program Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Masyarakat Pesisir Serta Pulau-Pulau Kecil
55
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Program Pengembangan data dan statistik 2. Ekonomi dan Revolusi Biru Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Nilai Budaya Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Industri Pengolahan dan pengujian mutu hasil perikanan dan kelautan. Program Pengembangan Jasa Maritim Program Pengembangan, Pengelolaan dan pelestarian Sumberdaya Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Program Peningkatan dan Pengembangan Perikanan Tangkap Program Peningkatan dan Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar Program Pengembangan Industri Bioteknologi Kelautan Program Pengembangan Industri Maritim Program Pengembangan Ekowisata dan jasa Lingkungan dikawasan-kawasan konservasi Laut dan Hutan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Produksi Perkebunan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha kecil Menengah
56
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya Produktif Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa tertinggal Program Sistem Penanggulangan Kemiskinan Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Program Pengawasan Penerimaan Daerah Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Program Peningkatan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Perdagangan dan Industri Dalam Dan Luar Negeri Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Peningkatan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM Program Peningkatan Daya Saing SDM di KUKM Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawas Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan BLK Program
Penempatan,
Perluasan,
Penempatan
dan
Pengembangan
Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirusahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program peningkatan kualitas hidup perempuan Program Pengembangan data dan statistik 3. Infrastruktur, Prasarana Dasar, dan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
57
Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa, dan jaringan Perairan lainnya. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau, dan Sumber daya Air Lainnya Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program Sistem Informasi / Database PU Program Pengembangan jalan dan jembatan Program Kerjasama Pembangunan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Program Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembinaan pengembangan jasa konstruksi Program pengaturan jasa konstruksi Program pengujian jasa konstruksi Program Pembangunan Infrastruktur Ibukota Provinsi Program pengelolaan sungai rawa, danau, embung dan sumber daya air lainnya Program Pengendalian Banjir Program Pengembangan Permukiman Penduduk Kawasan perdesaan Program Penyediaan Air Minum di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Perencanaan Tata Ruang Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Program Peningkatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Program Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Asistensi Pembangunan Program Peningkatan Sistem Manajemen Informasi Daerah Program Peningkatan Pemeliharaan dan Pemberdayaan Jasa Kontruksi Program Rumah Layak Huni Program Pengembangan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perhubungan Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan 58
Program Pembangunan Transportasi Udara Program Pembangunan Transportasi Laut Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan Program Pembangunan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata Program Kefarmasian dan alat kesehatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran Program Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program Pembinaan dan pengawasan Bidang Pertambangan Program Pembinaan dan pengawasan Bidang Energi Program Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pertambangan dan Energi Program Pembinaan Usaha Pertambangan Umum dan Mineral Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana Kelautan dan Perikanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Program Penataan Struktur Industri Program Pengembangan data dan statistik 4.
Pemerintahan Umum 59
Program E-Government Program Penataan daerah otonomi baru Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah Program Pengembangan wawasan kebangsaan Program mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Kerjasama Ketentraman dan Ketertiban Program Pengembangan Wilayah strategis dan Cepat Tumbuh Program Pengembangan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau kecil Program Pengembangan, Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terdepan Program
Peningkatan
Kesadaran
dan
Penegakan
Hukum
dalam
Pendayagunaan Sumberdaya Laut Program Pengembangan Kemitraan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak Program Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Penataan Administrasi Kependudukan Program
Peningkatan
koordinasi
penyelenggaraan
Administrasi
Kependudukan Program Fasilitasi peningkatan penerbitan dokumen kependudukan Program Peningkatan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi kependudukan Program Peningkatan Sumber Daya SAK dan SIAK Program
Peningkatan
pemahaman
masyarakat
dalam
pelaksanaan
Administrasi Kependudukan Program Pengelolaan Data Kependudukan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60
Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal
dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pemerintahan Program Pembinaan program pembangunan daerah Program Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Program
Peningkatan
Sarana
dan
Pengembangan
Sistem
Informasi
Manajemen Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Penegakan dan Penerapan Hukum dan HAM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Program Pembinaan dan pengembangan aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa Program Pengembangan Data/Informasi Program Pembinaan Hukum Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum Program Kelembagaan Organisasi Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Informasi Publik Program Pembinaan Pengawasan Produk Hukum Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan Hasil Pengawasan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Peningkatan Pengawasan Aparatur Negara Program Peningkatan Koordinasi Dan Akuntabilitas Program Pembentukan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Sebagai Upaya Pencegahan KKN Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa Program Pengembangan Hubungan Kelembagaan Informasi Publik Program
Penyediaan
dokumen
perencanaan
bidang
Komunikasi
dan
Informatika 61
Program penyempurnaan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Program Pengembangan Informasi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media massa Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informasi Program Penyusunan dan Publikasi Data/Informasi Program Pengembangan Komunikasi Dan Informasi Program Pengembangan dan Penelitian Pembangunan Program Peningkatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Laporan Pengembangan Minyak/Gas Bumi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan data dan statistik
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis 3.3.1. Aspek Geografis Dan Demografi Pembahasan mengenai Aspek Geografis dan Demografi berisikan tentang kondisi umum geografis daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Dalam bagian ini, dijelaskan pula mengenai kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk. a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah - Luas dan Batas Wilayah Administrasi Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002, terdiri dari dua Kota dan tiga Kabupaten yang ibukota Tanjungpinang. Pada tahun 2003 Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Riau (menjadi Kabupaten Bintan tahun 2006). Tahun 2008 Kabupaten Natuna mengalami pemekaran menjadi Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan Motto: ―Berpancang Amanah, Bersauh Marwah‖ Provinsi Kepulauan Riau bertekad untuk membangun menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian nasional dengan tetap mempertahankan nilai62
nilai Budaya Melayu yang didukung oleh masyarakat yang sejahtera, berakhlak mulia, dan ramah lingkungan. Sesuai dengan Undang-undang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau luas wilayahnya adalah sebesar 251.810,71 Km², terdiri dari luas lautannya sebesar 241.215,30 Km² (95,79 %) dan sisanya seluas 10.595,41 Km ² (4,21 %) merupakan wilayah daratan. - Letak dan Kondisi Geografis Provinsi Kepulauan Riau terletak pada lokasi yang sangat strategis yakni berada di wilayah perbatasan antar negara, bertetangga dengan salah satu pusat bisnis dunia (Singapura) serta didukung oleh adanya jaringan transportasi laut internasional dengan lalu lintas yang ramai. Secara geografis, Provinsi Kepulauan Riau terletak antara 0˚40’ LS dan 07˚19’ LU serta antara 103˚3’-110˚00’ BT, dengan batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Negara Kamboja Sebelah Selatan : Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil yang letak satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh perairan/laut. Beberapa pulau yang relatif besar diantaranya adalah Pulau Bintan dimana Ibukota Provinsi (Tanjungpinang) dan Kabupaten Bintan berlokasi; Pulau Batam yang merupakan Pusat Pengembangan Industri dan Perdagangan; Pulau Rempang; dan Pulau Galang yang merupakan kawasan perluasan wilayah industri Batam; Pulau Karimun, Pulau Kundur di Karimun, Pulau Lingga, Pulau Singkep di Lingga, Pulau Bunguran di Natuna, serta Gugusan Pulau Anambas (di Kepulauan Anambas). Selain itu Provinsi Kepulauan Riau memiliki pulau-pulau kecil yang hampir tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada, termasuk diantaranya pulau-pulau kecil yang terletak di wilayah perbatasan Negara Indonesia. Keberadaan pulau-pulau terluar ini perlu mendapat perhatian khusus mengingat memiliki kerentanan terhadap masalah keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup. -
Topografi
Topografi wilayah Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu: 63
1. Wilayah Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera Untuk Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, dan Kota Batam, ketinggian wilayah bervariasi antara 0 – 50 meter dpl, 50 – 200 m (paling dominan), dan diatas 200 meter, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Lingga (1.163 meter dpl). Kemiringan lereng yang dominan adalah 15 – 25% pada wilayah perbukitan, serta 25 – 40% dan di atas 40% pada wilayah pegunungan. 2. Wilayah Pulau-pulau di sebelah Timur Jauh Pulau-pulau ini terletak di wilayah Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas pada perbatasan Laut Cina Selatan, seperti Pulau Anambas, Pulau Jemaja, Pulau Bunguran, Pulau Tambelan, dan lain-lain. Kondisi morfologi, ketinggian, dan kemiringan lereng wilayah secara umum menunjukkan kesamaan dengan pulau-pulau di Kabupaten Bintan, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Ranai (1.035 meter dpl). 3. Wilayah Pulau-pulau di Bagian Tenggara dari Kepulauan Lingga-Singkep Pulau-pulau ini membentuk jajaran sesuai arah struktur utama geologi di Kepulauan Riau berarah Barat Laut Tenggara. Kelompok pulau ini merupakan relik morfologi tua memberi topografi bukit dan gunung. 4. Kelompok Pulau Batam, Rempang dan Galang Gugusan pulau ini ditandai oleh bentang alam bergelombang sebagai sisa morfologi tua paparan tepian benua Sunda. -
Geologi
Berdasarkan kondisi geomorfologinya, Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian kontinental yang terkenal dengan nama ‖paparan sunda‖ atau bagian dari kerak Benua Asia. Batuan yang terdapat di Kepulauan Riau diantaranya adalah batuan ubahan seperti mika geneis, meta batu lanau, batuan gunung api seperti tuf, tuf litik, batu pasir tufan yang tersebar di bagian timur Kepulauan Riau, batuan terobosan seperti granit muskovit dapat dijumpai di Pulau Kundur bagian timur, batuan sedimen seperti serpih batu pasir, metagabro, yang tersebar di Pulau Batam, Bintan dan Buru. Juga terdapat batuan aluvium tua terdiri dari lempung, pasir kerikil, dan batuan aluvium muda seperti lumpur, lanau, dan kerakal. Geomorfologi Pulau Kundur dan Pulau Karimun Besar terdiri dari perbukitan dan dataran, dengan pola aliran sungai radial hingga dendritik yang dikontrol oleh morfologi bukit granit yang homogen. Struktur geologi berupa sesar normal dengan arah barat-timur atau barat daya-timur laut. Geomorfologi Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang berupa 64
perbukitan memanjang dengan arah barat laut-tenggara, dan sebagian kecil dataran terletak di bagian kakinya. Geomorfologi Pulau Bintan berupa perbukitan granit yang terletak di bagian selatan pulau dan dataran di bagian kaki. Struktur geologi sesar Pulau Bintan dominan berarah barat lauttenggara dan barat daya-timur laut, beberapa ada yang berarah utara-selatan atau barat-timur. Pulau-pulau kecil di sebelah timur dan tenggara Pulau Bintan juga disusun oleh granit berumur Trias (Trg) sebagai penghasil bauksit. Geomorfologi Pulau Lingga berupa perbukitan dengan puncak Gunung Lingga, membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran di bagian kaki, dengan pola aliran sungai trellis hingga sejajar. Juga geomorfologi Pulau Selayar dan Pulau Sebangka berupa perbukitan yang membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran di bagian kakinya, pola aliran sungai adalah trellis yang dikontrol oleh struktur geologi berupa perlipatan dengan sumbu memanjang barat laut-tenggara dan arah patahan utaraselatan. Stratigrafi keempat pulau ini tersusun oleh Formasi Pancur (Ksp) yang terdiri dari serpih kemerahan dan urat kwarsa, sisipan batupasir kwarsa, dan konglomerat polemik. Geologi Pulau Singkep selain terdiri dari Formasi Pancur dan Formasi Semarung juga terdapat granit (Trg) yang mendasari kedua formasi di atas dan menjadi penghasil timah atau bauksit. Geomorfologi Pulau Bunguran berupa perbukitan yang membujur dari tenggara-barat laut dengan puncak Gunung Ranai dan dataran di bagian barat dari Pulau Bunguran. Pola aliran sungai adalah radial hingga dendritik di sekitar Gunung Ranai, sedangkan ke arah barat laut berubah menjadi pola aliran trellis. Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tiga pulau relatif besar yaitu Pulau Matak, Siantan, dan Jemaja. Ketiga pulau disusun oleh granit Anambas (Kag) yang tersusun oleh granit, granodiorit dan syenit. Batuan granit Anambas (Kag) ini menerobos batuan mafik dan ultramafik (Jmu) yang terdiri dari diorit, andesit, gabro, gabro porfir, diabas dan basalt, bersisipan rijang-radiolaria. Pola struktur sesar dominan berarah barat laut-tenggara dan sedikit berarah utara-selatan hingga barat daya-timur laut seperti di Pulau Jemaja. Sehingga mempunyai potensi tambang granit yang merupakan cekungan tersier yang kaya minyak dan gas bumi yaitu Cekungan Natuna Barat yang masuk wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Cekungan Natuna Timur yang masuk wilayah Kabupaten Natuna.
65
Kota Batam, Kota Tanjungpinang serta Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi daerah Kota/Kabupaten yang tidak memiliki Gunung di daerahnya. Natuna menjadi Kabupaten yang memiliki Gunung paling banyak yaitu delapan buah gunung. Kabupaten Lingga memiliki gunung yang paling tinggi di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Gunung Daik dengan ketinggian 1272 m, dan Gunung Kute sebagai gunung dengan ketinggian terendah (232 m) yang terletak di Kabupaten Natuna. Struktur dan Karakteristik Pulau-pulau di wilayah Provinsi Kepulauan Riau umumnya merupakan sisasisa erosi atau pencetusan dari daratan pratersier yang membentang dari Semenanjung Malaysia sampai Pulau Bangka dan Belitung. Gugusan beberapa pulau kondisi daratannya berbukit-bukit dan landai di bagian pantainya, dengan ketinggian rata-rata 2 - 5 meter dari permukaan laut. Tekstur tanah di Provinsi Kepulauan Riau dibedakan menjadi tekstur halus (liat), tekstur sedang (lempung), dan tekstur kasar. Sedangkan jenis tanahnya, sedikitnya memiliki 5 macam jenis tanah yang terdiri dari organosol, glei humus, podsolik merah kuning, latosol, dan aluvial. Jenis tanah Organosol dan glei humus merupakan segolongan tanah yang tersusun dari bahan organik, atau campuran bahan mineral dan bahan organik dengan ketebalan minimum 50 cm, dan mengandung paling sedikit 30% bahan organik bila liat atau 20% bila berpasir. Kepadatan atau bulk, density kurang dari 0,6 dan selalu jenuh. Lapisan tanah Organosol tersebar di beberapa pulau Kecamatan Moro (Kabupaten Karimun), Kabupaten Natuna, Pulau Rempang, dan Pulau Galang. Jenis lainnya adalah tanah Latosol, dijumpai di Kabupaten Natuna, Pulau Karimun, Pulau Kundur, dan beberapa pulau di Kecamatan Moro. Sementara tanah Aluvial yang belum mempunyai perkembangan, dangkal sampai yang berlapis dalam, berwarna kelabu, kekuningan, kecoklatan, mengandung glei dan bertotol kuning, merah, dan coklat. Tekstur bervariasi dari lempung hingga tanah tambahan yang banyak mengandung bahan-bahan organik. Tanah ini terdapat di Pulau Karimun, Pulau Kundur, dan pulau-pulau lainnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau lainnya. -
Hidrologi
Kondisi hidrologi di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari dua jenis, yaitu air permukaan dan air bawah tanah (hidrogeologi). Untuk memenuhi 66
kebutuhan akan air bersih, dapat diperoleh dari air permukaan berupa air sungai, mata air/air terjun, waduk, dan kolong, sedangkan air bawah tanah (hidrogeologi) didapat dengan menggali sumur dangkal. Kota Batam dan Kota Tanjungpinang merupakan dua daerah yang tidak memiliki Daerah Aliran Sungai. Sedangkan Kabupaten Bintan memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang paling banyak yaitu Sembilan bauh Daerah Aliran Sungai (DAS).
67
Terdapat dua daerah yang tidak memiliki air permukaan yang berasal dari Mata Air yaitu Kota Batam dan Kabupaten Karimun. Kabupaten Natuna (termasuk Kabupaten Kepulauan Anambas) memiliki 6 mata air dari air permukaan, yaitu Nuraja, Gunung Datuk, Tarempa, Temurun, Gunung Bini, dan Gunung Kesayana. Provinsi Kepulauan Riau hanya memiliki dua daerah Dam/Waduk, yaitu Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Serta Kota Batam memiliki Dam/Waduk yang terbanyak yaitu lima Dam/Waduk. Kolong pada dasarnya kolam bekas tambang bauksit, timah, dan pasir yang terbentuk akibat eksploitasi yang digunakan sebagai sumber air bersih. Kolong terdapat pada tiga kabupaten/kota yang ada di Kepulauan Riau, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupten Lingga. -
Klimatologi
Secara umum, keadaan iklim di Kepulauan Riau relatif seragam berdasarkan catatan lima stasiun yang ada, secara lengkap dapat dilihat pada Tabel II.7. Bentuk wilayah yang berupa Kepulauan, menjadikan kondisi iklim Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh angin. Provinsi Kepulauan Riau beriklim laut tropis basah, terdapat musim hujan dan musim kemarau yang diselingi musim pancaroba dengan suhu terendah rata-rata 20,40C. Pada bulan November sampai Februari bertiup angin musim Utara dan pada bulan Juni sampai bulan Desember bertiup angin musim Selatan. Pada musim angin Utara ketinggian dan arus gelombang yang besar serta kecepatan angin yang besar sangat menghambat kelancaran arus transportasi udara dan laut, kerawanan terhadap abrasi dan menghambat kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang bergantung pada laut sehingga berpengaruh terhadap tingginya kecelakaan laut, langkanya bahan makanan, serta kebutuhan bahan bakar minyak. Sebagai wilayah yang beriklim tropis basah, musin kemarau, dan musim hujan yang diselingi dengan musim pancaroba pada wilayah ini memiliki suhu rata-rata terendah yang tercatat di Stasiun Batam sebesar 20,4o C dan suhu rata-rata tertinggi tercatat di Stasiun Karimun sebesar 29,8o C, Adapun kelembaban rata-rata di Kepulauan Riau antara 84 persen sampai 90,4 persen. Curah hujan yang terjadi sepanjang tahun 2009 di provinsi ini cukup beragam. Kisaran curah hujan tertinggi tercatat di stasiun Tanjungpinang sebesar 2.738,9 mm. Namun jumlah hari hujan justru lebih banyak terjadi di 68
Karimun sebanyak 195 hari dan stasiun Natuna mencatat kisaran terendah, yaitu 1.893,0 mm. Jumlah hari hujan justru lebih banyak terjadi di Karimun sebanyak 195 hari dan stasiun Natuna mencatat jumlah hari terendah, yakni 150 hari sepanjang tahun 2009. -
Penggunaan Lahan
Jenis penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Riau bisa dibagi menjadi lahan sawah, lahan bukan sawah, dan lahan bukan pertanian. Dari Tabel II.8 dapat dilihat bahwa luas lahan sawah di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2009 adalah sebesar 313 ha, sedangkan luas lahan bukan sawah dan lahan bukan pertanian masing-masing adalah 523418 ha dan 535810 ha, yang tersebar dalam 7 kabupaten/kota. Jenis penggunaan lahan bukan sawah dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu: tegal/kebun; ladang huma, perkebunan; lahan yang ditanami pohon/hutan rakyat; tambak; kolam/tebat/empang; padang rumput; lahan sementara tidak diusahakan; dan lahan lainnya. Luas hutan lindung di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2009 menurut fungsinya terdiri dari hutan lindung seluas 74.234,05 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 44.275,25 Ha, Kawasan Konservasi 1.412.294,50 Ha, dan Hutan Mangrove seluas 44.700,03 ha. Kawasan Lindung Provinsi Kepulauan Riau memiliki 39 Hutan lindung yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Kota Batam memiliki jumlah Hutan Lindung yang paling banyak dengan jumlah Hutan Lindung sebanyak 16 Hutan Lindung. Hutan Lindung yang paling luas di Provinsi Kepulauan Riau terdapat di Kabupaten Lingga yaitu Hutan Lindung Gunung Daik dengan luas 19,552.03 Ha. b. Potensi Pengembangan Wilayah - Kawasan Perikanan Potensi perikanan di kawasan Provinsi Kepulauan Riau sangat besar. Mengingat luas lautannya yang mencapai 95 persen lebih dari total luas. Apabila aspek-aspek yang ada yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan dikembangkan dengan baik, maka bukan tidak mungkin bisa menjadi sumber pendapatan daerah yang terbesar. Data budidaya perikanan berdasarkan jenis budidaya, sawah dan bukan sawah serta data perkebunan
69
berdasarkan luas areal terdapat tanaman yang belum menghasilkan, tanaman yang menghasilkan dan tanaman tua rusak. Sedangkan luas daerah air payau yang digunakan untuk usaha budidaya perikanan yang paling luas di Provinsi Kepulauan Riau terdapat di Kabupaten Bintan dengan luas 121 Ha. Terdapat tiga buah Kabupaten/Kota yang tidak memiliki luas daerah air payau yang digunakan untuk usaha budidaya perikanan, yaitu Kota Batam, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Disamping itu, penggunaan air tawar yang digunakan sebagai usaha budidaya perikanan terdapat di Kabupaten Karimun. Untuk Kota Batam, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas tidak memiliki luas air tawar untuk usaha budidaya perikanan. Disamping itu, Kabupaten Bintan menjadi daerah yang memiliki yang paling luas memiliki daerah laut yang digunakan sebagai Rumah Tangga Perikanan Budidaya yaitu 45 Unit. Sedangkan untuk daerah Kota/Kabupaten yang tidak memiliki daerah payau yang digunakan sebagai Rumah Tangga Perikanan Budidaya adalah Kota Batam, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kepulauan Anambas Namun pada Tahun 2009-2010, perkembangan Produksi Budidaya Rumput Laut di Provinsi Kepulauan Riau menjadi tiga kota/kabupaten yaitu Kota Batam, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna. Hingga tahun 2010, Kota Batam masih menjadi daerah yang memproduksi Budidaya Rumput Laut yang terbesar di Provinsi Kepulauan Riau dengan produksi 2000 ton pada tahun 2010. Total produksi perikanan budidaya cenderung menurun dari tahun 2008 sebesar 5.875 Ton menjadi 3.8443,19 Ton pada tahun 2009. Penurunan jumlah produksi yang cukup signifikan terjadi pada Budidaya Payau yang turun hingga mencapai angka 30,7 Ton pada tahun 2009 dari 1.007 ton pada tahun 2008. Seluruh wilayah kabupaten/Kota di Kepulauan Riau melakukan budidaya perikanan di Laut, sedangkan hanya tiga wilayah saja yang melakukan budidaya Perikanan di air Payau dan Air Tawar. Pada budidaya Laut, diketahui bahwa Natuna merupakan wilayah yang memiliki hasil produksi budidaya laut tertinggi diantara wilayah lainnya, yakni sebesar 2,338 Ton, sedangkan Tanjungpinang memiliki jumlah produksi budidaya laut terendah, sebesar 47,39 Ton.
70
Di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi daerah yang tidak memiliki armada perikanan. Hingga tahun 2005-2010, Kota Batam menjadi daerah yang memiliki armada perikanan yang paling besar dengan jumlah 9711 armada. Provinsi Kepulauan Riau hanya memiliki dua daerah tempat pelelangan ikan yang terletak di wilayah Kabupaten Bintan dan Kabupaten Natuna. Tempat pelelangan ikan ini sudah ada sejak Tahun 2006 hingga Tahun 2010. Banyaknya
perijinan
terbagi
menjadi
empat
jenis
perijinan,
yakni
penangkapan, pengangkutan, pengumpul, dan budidaya yang diperkirakan memiliki total perijinan sebanyak 1. 069 perijinan pada tahun 2010. Pada tabel jelas terlihat bahwa banyaknya data perijinan yang dikeluarkan untuk penangkapan hingga tahun 2010 ini sebanyak 808 perijinan. Data menunjukkan bahwa perijinan yang paling banyak terdapat di Kabupaten Karimun dengan jumlah 395 perijinan, sedangkan Kabupaten Kepulauan Anambas belum mengeluarkan perijinan untuk penangkapan dikarenakan Kabupaten ini merupakan Kabupaten yang baru dimekarkan dari kabupaten induknya. Peningkatan yang signifikan dalam perijinan untuk penangkapan terlihat pada tahun 2006 hingga 2007. Perijinan untuk pengangkutan yang paling banyak juga terdapat di Kabupaten Karimun sebanyak 63 perijinan, sedangkan Kabupaten Kepulauan Anambas juga masih belum memiliki perijinan untuk pengangkutan, dikarenakan daerah Kepulauan Anambas masih dalam tahap pengembangan. Tabel tersebut juga menunjukkan adanya penurunan perijinan untuk pengangkutan yang terlihat pada tahun 2007 hingga 2008. Perijinan untuk pengumpul banyak terdapat di Kota Batam karena wilayah ini merupakan salah satu fokus industri di Indonesia. Selain itu, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas belum mengeluarkan perijinan untuk pengumpul. Perijinan untuk Budidaya juga paling banyak terdapat di Kota Batam dengan jumlah 20 perijinan. Sebagai pusat industri, kota ini terus berkembang. Pendapatan Rata-rata Rumah Tangga Perikanan yang terbesar untuk tangkap adalah Kabupaten Natuna. Hal ini disebabkan Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu Provinsi yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah Kepulauan. Kabupaten Natuna adalah salah satunya. Sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Anambas belum memiliki pendapatan rata-rata rumah tangga perikanan.
71
Sedangkan pendapatan rata-rata rumah tangga perikanan untuk budidaya terbesar di Provinsi Kepulauan Riau adalah Kabupaten Karimun dan hanya berbeda tipis dengan pendapatan rata-rata rumah tangga perikanan untuk budidaya Kota Batam. Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang sebagian besarnya adalah Kepulauan, sehingga daerahnya lebih mengutamakan kegiatannya di bidang perikanan. Banyak sarana penunjang untuk para nelayan tetap eksis dalam bidang perikanan. Penunjangnya diantaranya adalah pabrik es, cold storage, galangan kapal, dan SPDN. Berdasarkan data di atas yang merupakan sarana penunjang perikanan untuk pabrik es paling banyak terdapat di Kota Batam dengan jumlah 14 lokasi. Hal ini disebabkan karena faktor industri di Kota Batam yang sangat berkembang dengan baik. Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai sebuah Kabupaten yang baru tumbuh, belum memiliki sarana penunjang perikanan yang memadai. Cold storage paling banyak di Provinsi Kepulauan Riau juga terdapat di Kota Batam. Demikian juga sarana penunjang perikanan dalam hal ini galangan kapal juga paling besar terdapat di Kota Batam. Disamping itu SPDN yang merupakan sarana penunjang perikanan hanya terdapat di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga. Jumlah rumah tangga perikanan di Provinsi Kepulauan Riau paling banyak terdapat di Kabupaten Natuna. Penangkapan ikan banyak dilakukan di laut dan yang paling besar juga terdapat di Kabupaten Natuna. Sedangkan Kota Tanjungpinang menjadi daerah yang paling kecil melakukan penangkapan ikan di laut. Selain itu, di Provinsi Kepulauan Riau tidak melakukan penangkapan perairan umum disebabkan nelayan yang ada lebih sering menangkap ikan dilaut. Disamping itu, budidaya perikanan yang dilakukan di Laut yang paling besar juga terdapat di Kabupaten Natuna. Namun Kepulauan Anambas belum memiliki budidaya perikanan di laut. Khusus untuk budidaya perikanan di tambak dan kolam, paling banyak terdapat di Kabupaten Bintan. Sedangkan Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kota Batam belum memiliki daerah budidaya perikanan tambak. Disamping itu, Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki budidaya perikanan kerambah, sawah, Kolam air deras, dan jaring apung. Perahu atau kapal adalah suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini disebabkan karena wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari banyak pulau-pulau. Ada banyak tipe 72
perahu atau kapal yang ada. Diantaranya adalah perahu tanpa motor, perahu dengan motor temple, dan kapal motor. Perahu tanpa motor yang paling banyak terdapat di Kabupaten Natuna dengan jumlah 5498 unit. Dan perahu motor yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sedangkan Kabupaten Karimun menjadi Kabupaten yang banyak memiliki motor temple dengan jumlah 5331 unit dan Kapal Motor sebanyak 9002 unit. Berdasarkan data Tabel II.232 produksi ikan yang dimaksudkan adalah ikan yang merupakan hasil tangkapan dan hasil dari budidaya perikanan. Khusus untuk produksi ikan yang merupakan hasil tangkapan, terutama yang berasal dari laut paling banyak terdapat di Kabupaten Natuna. Dan daerah yang paling sedikit produksi ikan yang berasal dari hasil tangkapan berada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk di perairan umum, belum ada produksi ikan hasil tangkapan karena fokus nelayan dalam menangkap ikan hanya pada kawasan lautan. Berdasarkan paparan sebelumnya dimana budidaya perikanan di Provinsi Kepulauan Riau hanya terjadi pada kawasan Laut, Tambak, dan Kolam. Maka hasil produksi perikanan dari budidaya tersebut hanya berasal dari ketiga tempat tadi. Untuk produksi perikanan yang berasal dari budidaya di laut dan tambak, paling banyak terdapat di Kabupaten Bintan. Sedangkan produksi perikanan yang berasal dari budidaya kolam, paling banyak terdapat di Kota Tanjungpinang. -
Kawasan Pertanian
Provinsi Kepulauan Riau memiliki jumlah perairan yang sangat luas. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat Provinsi Kepulauan Riau memiliki mata pencarian nelayan daripada mereka memilih untuk berprofesi sebagai petani. Hal ini juga dipengaruhi oleh tipe tanah Merah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Tipe tanah merah ini hanya bisa ditanami oleh tanaman jenis tertentu. Hal ini membutuhkan penelitian dan pengembangan khusus untuk meningkatkan produksi pertanian. luas lahan sawah yang paling besar di Provinsi Kepulauan Riau adalah Kabupaten Karimun. Sedangkan untuk Kota Batam dan Kabupaten Lingga belum memiliki luas lahan yang digunakan sebagai sawah.
73
Selain itu, jumlah luas lahan bukan sawah yang terbesar terdapat di kabupaten Natuna dan yang terkecil terletak di Kota Tanjungpinang. Sedangkan lahan bukan pertanian banyak terdapat di Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna memiliki luas lahan perkebunan rakyat yang digunakan untuk kelapa. Baik kelapa yang belum menghasilkan, kelapa yang menghasilkan dan kelapa yang rusak. Kota Tanjungpinang menjadi daerah yang memiliki luas lahan perkebunan yang digunakan untuk kelapa yang paling sedikit. Hal ini karena perkembangan pembangunan di Tanjungpinang yang sangat pesat. -
Wilayah Rawan
Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Kawasan rawan bencana di Provinsi Kepulauan Riau, meliputi : 1. Kawasan Rawan Tanah Longsor Kawasan ini banyak terdapat di area dan kawasan bekas tambang dan kawasan yang terjadi pemotongan lereng. Kawasan ini meliputi di Pulau Karimun dan Pulau Kundur di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Pulau Singkep di Kabupaten Lingga, dan Kota Batam. 2. Kawasan Rawan Angin Puting Beliung Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna merupakan kawasan rawan bencana angin puting beliung. 3. Kawasan Rawan Gelombang Pasang Kawasan Rawan Gelombang Pasang terletak di pulau-pulau kecil yang berada di laut lepas seperti Kabupaten Bintan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. 4. Kawasan Rawan Banjir Kawasan rawan banjir merupakan wilayah yang memiliki potensi tinggi mengalami banjir. Wilayah yang berpotensi banjir terdapat di kawasan tangkap air yang kehilangan fungsi daerah resapannya akibat kerusakan lingkungan, sehingga sungai tidak mampu lagi menampung jumlah aliran permukaan dan air meluap dari badan sungai. Kota Tanjungpinang menjadi daerah yang paling banyak membutuhkan bantuan beras dalam bencana alam. Hal ini terlihat pada tahun 2007, dimana tercatat 10 ton beras menjadi kebutuhan di wilayah tersebut. Sementara itu 74
sepanjang tahun 2007-2009, Kota Batam memiliki kebutuhan Mie Instan paling tinggi dengan perincian 400 kardus pada tahun 2007 dan 120 kardus pada tahun 2008. Dalam hal kebutuhan minyak goreng dan pakaian (paket), yang terbanyak membutuhkan bantuan adalah Kota Batam. Hal ini disebabkan jumlah penduduk
Kota
Batam
lebih
banyak
dari
jumlah
penduduk
di
Kabupaten/Kota yang lain. 3.3.2. Demografi Pembangunan
sumber
daya
manusia
pada
dasarnya
merupakan
pembangunan manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan yang mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak dalam kandungan sampai akhir hidupnya. Dengan perkembangan Provinsi Kepulauan Riau yang begitu pesat, membuat pertumbuhan penduduk pun mengalami peningkatan yang begitu cepat. Kota Batam menjadi daerah yang memiliki penduduk terbanyak di Provinsi Kepulauan Riau. Lebih dari setengah penduduk Provinsi Kepulauan Riau berada di Kota Batam. Baik jumlah penduduk laki-laki maupun perempuan. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi dan industri yang sangat pesat di Kota Batam membuat kota ini menjadi kota yang banyak didatangi orang untuk mencari pekerjaan. Selama kurun waktu 2007-2009 Kota Batam menjadi Kota yang laju pertumbuhan penduduknya paling tinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga berbanding lurus dengan kepadatan penduduk per Km². Sehingga dalam 1 Km² terdapat 1.238 penduduk di Kota Batam pada Tahun 2009. Pada tahun 2010 jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Kepulauan Riau paling banyak terdapat pada usia 0-4 tahun. Sedangkan untuk perempuan yang jumlah penduduknya paling banyak di Provinsi Kepulauan Riau adalah usia 25-29 tahun. Jumlah penduduk paling banyak (Laki-laki dan Perempuan) terdapat pada usia 0-4 tahun. Jumlah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja dan menurut daerah dibagi dalam dua kelas, yaitu perkotaan dan pedesaan. Di daerah perkotaan, yang menjadi usia penduduk terbanyak dalam angkatan kerja adalah antara usia 20-24. Sedangkan didaerah pedesaan, usia jumlah penduduk terbanyak dalam angkatan kerja adalah antara usia 30-34. Baik di daerah perkotaan dan daerah pedesaan, pada usia 75 tahun ke atas jumlah usia pekerja menjadi 75
semakin sedikit. hal ini disebabkan produktifitas pekerjaan yang sudah berkurang. Jumlah penduduk laki-laki yang menjadi angkatan kerja paling banyak terdapat pada usia 25-29, sedangkan untuk perempuan yang menjadi angkatan kerja yang paling banyak terdapat pada usia 20-24. Dan jumlah penduduk yang menjadi angkatan kerja paling banyak adalah pada usia 2024. 3.4.
Isu-Isu Strategis 1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan -
Tingginya angka putus sekolah perempuan dibandingkan laki-laki.
-
Tingginya Buta Aksara Perempuan
2. Bidang Kesehatan -
Masih tingginya angka balita yang kekurangan gizi
-
Rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya gizi. Pola hidup sehat dan pemeliharaan lingkungan yang sehat.
-
Belum sepenuhnya para ibu memberikan ASI ekslusif kepada bayinya selama 6 bulan.
-
Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)
-
Masih ada pendapat bahwa KB adalah urusan perempuan dan tabu membicarakan masalah reproduksi secara terbuka.
3. Bidang Perlindungan Anak -
Masih adanya orang tua yang mempekerjakan anak untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
-
Angka anak yang dieksploitasi untuk seksual komersih masih tinggi
-
Kurangnya perhatian terhadap anak jalanan di wilayah perkotaan yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan.
-
Masih banyaknya anak tampa akta kelahiran karena belum semua kabupaten/Kota menerapkan pemberian akta kelahiran gratis bagi anak.
-
Partisipasi anak dan suara anak masih belum menjadi pertimbangan pemerintah
-
Rendahnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan hak anak dan kesejahteraan anak.
-
Tingginya anak yang berhadapan dengan hukum serta penanganan yang belum berpihak kepada kepentingan anak.
-
Layanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata dan berkualitas bagi anak . 76
-
Luas wilayah , kondisi geografis dan factor alam yang sulit di provinsi Kepri menimbulkan permasalahan yang unik terhadap anak.
-
Fasilitas umum belum berpihak kepada kepentingan anak.
4. Bidang Perlindungan Perempuan -
Tingginya jumlah kasus tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.
-
Minimnya fasilitas layanan yang tersedia bagi perempuan dari korban tindak kekerasn.
-
Belum semua rumah sakit memiliki tempat pelayanan terpadu.
5. Politik dan Pengambilan Keputusan -
Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif maupun eksekutif masih rendah.
6. Bidang Ekonomi -
Masih rendahnya kontribusi peran perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga.
-
Minimnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki perempuan dalam bidang usaha ekonomi sehingga berdampak pada penghasilan keluarga.
-
Rendahnya kualitas hidup perempuan yang mempengaruhi kontribusi pada
indeks
pembangunan
terutama
dibidang
pendidikan
dan
kesehatan. -
Akses terhadap sumber permodalan dan pembiayaan
khususnya
perempuan yang berada diwilayah terpencil. 7. Bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender -
Perencanaan yang Responsif Gender belum optimal dilaksanakan, karena belum tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin secara lengkap.
-
Belum
semua
para
perencana
pembangunan
para
perencana
pembangunan memahami dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang Responsif Gender. - Belum semua para perencana pada setiap SKPD mendapatkan pelatihan dalam penyusunan Penganggaran yang Responsif Gender
77
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD Visi SKPD Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender serta terciptanya perempuan dan anak Kepulauan Riau yang sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa. Misi SKPD Misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi diatas, yaitu menciptakan kebijaksanaan Pemerintah provinsi dibidang pemberdayaan perempuan, dalam upaya : 1.
Mendorong
terciptanya
pengarusutamaan
Gender
disemua
bidang
perempuan
dengan
pembangunan 2.
Meningkatkan
kesejahteraan
dan
kemandirian
mempertinggi kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum serta sosial budaya dan lingkungan. 3.
Menciptakan rasa aman dan bebas dari segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
4.2.
4.
Mendorong terpenuhinya hak-hak anak.
5.
Mendorong terwujudnya keluarga yang bahagia dan sejahtera
Tujuan Jangka Menengah SKPD Dari visi dan misi yang telah dirumuskan maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan tujuan sebagai berikut: a.
Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang responsif gender dalam semua bidang pembangunan;
b. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Sumber Daya Perempuan c.
Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan eksploitasi;
d. Meningkatnya pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi; 4.3.
Sasaran Jangka Menengah SKPD Sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan meliputi: 78
a.
Kebijakan pemerintah yang Responsif
Gender di segala bidang
pembangunan. b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat
dalam
mendukung
pencapaian
kesetaraan
gender,
pemberdayaan, perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak; c.
Meningkatnya Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Perempuan dan Anak
d. Menurunnya tindak kekerasan serta tepenuhinya hak-hak perempuan dan anak. e. Terwujudnya keluarga yang bahagia dan sejahtera. 4.4.
Strategi Jangka Menengah SKPD a. Mengupayakan kesetaraan gender melalui penerapan strategi PUG dan penyusunan perencanaan yang Responsif Gender di setiap sektor pembangunan; b. Memenuhi hak dasar perempuan dengan memberi perhatian pada tercukupinya kebutuhan dasar serta hak berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik. c. Meningkatkan
kesejahteraan
perempuan
dengan
melaksanakan
pemberdayan ekonomi keluarga melalui pembentukan kelompok, bantuan akses permodalan, bimbingan dan pelatihan bagi perempuan khususnya di wilayah terpencil dan pesisir. d. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penanganan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari ancaman berbagai tindak kekerasan dengan berbagai pihak dengan pemantapan dan pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Prosedur Standar Operasional (PSO). e. Memenuhi hak-hak anak untuk mencapai kualitas tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. f. Melakukan pemberdayaan, peningkatan kemandirian dan pendekatan sosial budaya dalam upaya menciptakan lingkungan kondusif dan pemenuhan hak reproduksi perempuan 4.5.
Arah Kebijakan Jangka Menengah SKPD Dalam rangka mencapai sasaran strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2015 maka arah kebijakan Biro Pemberdayaan difokuskan pada: a.
Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan melalui : (a) Penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait Pengarusutamaan Gender, (b) koordinasi dan penerapan strategi 79
PUG, termasuk pengintegrasian perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh SKPD, (c) Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, anggaran dan kegiatan yang responsif gender dan peduli anak pada program Dinas/Instansi dan Kabupaten/Kota, (d) Memperkuat jaringan pengarusutamaan gender dengan meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan, (e)
Melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan yang responsif gender di Dinas/Instansi dan kabupaten/Kota. b. Mewujudkan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang pembangunan melalui : (a) mendorong upaya untuk meningkatkan akses perempuan dalam mengikuti pendidikan formal dan informal, (b) meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi perempuan dan remaja putri (c) Meningkatkan koordinasi, advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan evaluasi keterwakilan perempuan dibidang legislatif dan peran serta perempuan di lembaga eksekutif (d) Meningkatkan peran serta perempuan di dalam memahami masalah sosial dan lingkungan. (e) Membentuk kelompokkelompok usaha ekonomi perempuan sebagai wadah pemberdayaan, peningkatan kemandirian, peningkatan sosial ekonomi khususnya bagi perempuan miskin. (f) membuka dan memperluas kesempatan kaum perempuan
untuk
mengembangkan
potensinya
dan
peningkatan
kesejahteraan hidupnya dengan pengembangan dan penguatan aktifitas ekonomi produktif. c.
Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak, melalui: (a) penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan perempuan dan anak; (b) peningkatan penyediaan data dan informasi perlindungan perempuan dan anak; dan (c) peningkatan koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. (d) Meningkatkan gerakan
anti
kekerasan
terhadap
perempuan
dan
anak
dengan
melaksanakan advokasi, sosialisasi, kampanye dan KIE, (e) Melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan di Dinas/Instansi dan kabupaten/Kota. d. Peningkatan kesejahteraan anak, melalui : (a) meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, (b) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, koordinasi pelaksanaan dan sikronisasi kebijakan yang terkait dengan pemenuhan hak anak; e.
Meningkatkan dan memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan upaya ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi serta menjamin kemitraan dengan masyarakat dan instansi terkait lainnya. 80
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1.
PROGRAM DAN KEGIATAN Program Pembangunan Daerah khususnya untuk Bidang Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam RPJMD tahun 2011 – 2015 Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Program :
Program Pertama : Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Tujuan program ini adalah untuk memperkuat kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak (PUA) diberbagai bidang pembangunan. Kebijakan yang dilakukan antara lain : a. Menyusun berbagai kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan PUG dan PUA, seperti : 1. Peraturan
Daerah
(Perda)
No.
7
Tahun
2011
tentang
Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 2. Pembentukan Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 3. Membentuk Pokja PUG dan Focal Point PUG disetiap Dinas/Instansi se Prov. Kepri. 4. Membentuk Tim Teknis Anggaran Responsif Gender yang terdiri dari BKKD. Bappeda, Inspektorat, Biro Administrasi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 5. Mengeluarkan Surat tentang Penyusunan Angaran Yang responsif Gender. b. Meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk Pusat Study wanita/Gender. c. Menyusun Mekanisme Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi PUG dan PUA bersama Bappeda, Inspektorat dan BKKD. d. Mengembangkan materi, advokasi dan melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) mulai dari jajaran Provinsi sampai ke Kabupaten/Kota. e. Melaksanakan pelatihan Penyusunan Perencanaan Responsif Gender (PPRG) bagi para
perencana
pembangunan
tingkat
Provinsi
Kepulauan
Riau
dan
kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau.
81
f. Melakukan pendampingan dalam Penyusunan Perencanaan Responsif Gender (PPRG) ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau. g. Menyusun buku Pedoman Penyusunan Perencanaan Responsif Gender (PPRG) h. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi
Kepulauan
Riau
dengan
Bupati/Walikota
dan
Ketua
DPRD
Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau tentang Percepatan Perwujudan Kesetaraan dan Keadilan Gender, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pemberian Perlindungan Kepada Perempuan dan Anak.
Program Kedua : Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Tujuan program ini untuk meningkatkan Kualitas Hidup, peran dan kedudukan perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Kebijakan yang dilakukan antara lain : a. Di Bidang Kesehatan dengan Merevitalisasi Gerakan Sayang Ibu di semua tingkatan wilayah, mulai dari Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota sampai ke tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa sebagai tempat implementasi dari pelaksanaan GSI. b. Dan dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan Reproduksi yang berkualitas, maka dikembangkan kebijakan tentang pelayanan KB, KIE serta peran serta masyarakat, menyediakan alat/obat dengan memperioritaskan keluarga miskin serta melakukan promosi dan pemenuhan hakhak dan kesehatan reproduksi. c. Di Bidang pendidikan, melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan, LSM, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swasta lainnya melalukan upaya untuk pemberantasan Buta Aksara dan peningkatan Keterampilan bagi perempuan, terutama sekali para remaja. d. Membangunan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai sarana untuk memberdayakan dan pemberian perlindungan kepada masyarakat. e. Khusus untuk peningkatan kualitas Tenaga Kerja agar mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam pasar kerja, maka dilakukan pembinaan dan fasilitasi lembaga pendidikan dan pelatihan keterampilan kewirausahaan serta pelatihan pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna. f. Di bidang Politik dan Kebijakan Publik dengan melakukan pembinaan kepada partai-partai
politik
perempuan
melalui
Pertemuan
pemantapan
dan
pengembangan kualitas kemampuan politik perempuan, Pemantapan kegiatan
82
Kaukus Politik Perempuan Kepulauan Riau dan Peningkatan Peran Perempuan dalam Proses Pelaksanaan PEMILU.
Program Ketiga :
Peningkatan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak Tujuan dari program ini untuk meningkatkan perlindungan bagi perempuan
dan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan Diskriminasi. Kebijakan yang dilakukan antara lain : a. Pembentukan Tim Gugus Tugas Peghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak di Provinsi Kepulauan Riau b. Pembentukan Rusat Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan berupa " RUMAH SINGGAH ENGKU PUTERI" c. Pembentukan Lembaga independen berupa Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Kepulauan Riau d. Pemantapan dan Pengembangan koordinasi dan Kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Asal Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Perempuan dan Anak, Tahap pertama dengan Jawa Barat dan Jawa Tengah e. Pemantapan dan Pengembangan Kordinasi dan Kerja sama Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam Upaya Pencegahan, Penanggulangan danPenindakan Pelaku Tindak Perdagangan Perempuan dan Anak f. Penguatan Jejaring kerja dengan LSM dan Organisasi Masyarkat g. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) No. 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. h. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) No. 15 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS. i. Penyusunan
Peraturan
Daerah
(Perda)
No.
5
Tahun
2010
tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak. j. Penyusunan Pembentukan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak (tragiking) di Kepri k. Pembentukan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor
13 Tahun 2009
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan KPAID Provinsi Kepulauan Riau l. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Anak (Sedang dalam pembahasan di DPRD) m. Penyusunan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No. 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaran Pusat Pelayanan 83
Terpadu bagi saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak (Traffiking) di Kepulauan Riau. n. Penyusunan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Orang (traffiking) Perempuan dan Anak Provinsi Kepulauan Riau. o. Penetapan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak. p. Surat Keputusan No. 295 a Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Provinsi Kepulauan
Riau. q. Surat Keputusan No. 295 a Tahun 2006 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Operasional Kegiatan Shelter di Provinsi Kepulauan Riau. r. Surat Keputusan No. 413 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Anggota KPAID Provinsi Kepulauan Riau Peride Tahun 2010-2013. s. Surat Keputusan No. 40 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Konseling dan Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan
Program Keempat : Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga Tujuan dari program ini untuk meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas UKM dan Koperasi, upaya yang telah dilakukan antara lain : a. Mendata kelompok usaha koperasi perempuan yang ada di kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau. b. Membentuk Koperasi Wanita di Kabupaten/Kota, seperti : Koperasi wanita Melati di Kota Tanjungpinang; Koperasi tampok Manggis di Kab. Lingga dan Koperasi Prima Kencana di Kabupaten Bintan. c. Sebagai wadah bagi mereka dalam mengembangkan usaha, telah dibentuk Workshop Pemberdayaan Perempuan di kota Tanjungpinang; Rumah terampil Kerajinan Batik Lingga di Kab. Lingga dan pembentukan P2TP2A. d. Memprogramkan
pembentukan
Model
Desa
Binaan
Prima
disetiap
Kabupaten/Kota, dengan menitik beratkan disemua sektor pembangunan, yaitu dibidang pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi bahkan perlindungan kepada perempuan dan anak. Meningkatkan keterampilan bagi remaja putri yang putus sekolah, melalui pelatihan-pelatihan agar mampu bersaing di pasar kerja.
84
Program Kelima : Peningkatan Peran perempuan di pedesaan Tujuan dari program ini untuk meningkatkan peran perempuan pedesaan dalam
meningkatkan
ekonomi
keluarga
melalui
peningkatan
keterampilan,
pengetahuan dan pengembangan usaha kecil dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas perempuan, upaya yang telah dilakukan antara lain : a. Mensosialisasikan
program-program
pemberdayaan
perempuan
dibidang
kesehatan perempuan dan anak b. Membangkitkan semangat wira usaha perempuan pedesaan c. Memberikan pengetahuan tentang hak-hak perempuan dan anak. Program Keenam : Pelayanan Administrasi Perkantoran Tujuan dari program ini untuk meningkatkan dan memperlancar aktifitas kantor guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Upaya yang telah dilakukan antara lain : a. Penyediaan anggaran untuk rutinitas perkantoran. b. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c. Penyediaan jasa tenaga pendukung, berupa gaji Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. d. Penyediaan dana untuk pengelola keuangan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Ketujuh : Perencanaan Pembangunan Tujuan dari program ini untuk memberikan arah bagi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan Tupoksinya guna mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Upaya yang telah dilakukan antara lain : a.
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
b. Penyusunan Rencana Aksi Daerah dalam upaya mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender, Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Memberikan Perlindungan kepada Perempuan dan Anak. Program Kedelapan : Pengembangan Data dan Informasi Tujuan dari program ini untuk memberikan kemudahan bagi para perencana pembangunan untuk menyusun Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender. Upaya yang telah dilakukan antara lain :
85
a.
Penyusunan Data Terpilah Perempuan dan Anak
b. Penyusunan Profil Gender c.
Penyusunan Indeks Kesetaraan Gender (IKG)
d. Penyusunan Statistik Gender Program Kesembilan :
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tujuan dari program ini untuk memberikan masukan kepada pimpinan daerah perencana
pembangunan
sampai
sejauhnya
pencapaian
pembangunan
yang
dilaksanakan, apa kendala dan hambatan yang dihadapi dan mencarikan jalan pemecahan yang perlu dilakukan. Upaya yang telah dilakukan antara lain : a.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
b. Peningkatan SDM dalam menyusun LAKIP.
86
BAB VI PENUTUP Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2011-2015 merupakan : a. Penjabaran dari visi dan misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana. b. panduan bagi setiap bidang di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengukur akuntabilitas dari kinerja yang telah dilakukan sehingga dapat menilai tingkat keberhasilan Badan Pemberdayaan Perempuan
dan
Keluarga Berencana dengan baik. Untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan rencana strategis sebagai berikut: 1. Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2. Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 20112015 menjadi acuan dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan baik dalam menyusun kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi; 3. Dalam pelaksanaan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selalu mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi dalam pencapaian setiap output dan outcome kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antar bidang; 4. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus memperhatikan nilai-nilai: Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak dan Non Diskriminasi; 5. Masyarakat luas, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat akademisi, dapat berperan serta seluas-luasnya dalam pelaksanaan rencana tindak dari dokumen Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 6. Secara berkala pada setiap akhir tahun, setiap bidang melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap output, outcome maupun dampak terhadap pencapaian sasaran kegiatan. 7. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap bidang wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, tindakan koreksi yang diperlukan dan pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau. 87