Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
U
ndang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Terkait dengan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bireuen telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2012 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2017, dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya. Fenomena yang ada dan isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi secara bertahap melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Gampong, Kecamatan dan Kabupaten yang selanjutnya diformulasikan melalui forum SKPK dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen. Pagu indikatif yang menjadi substansi penting pada RKPD ini merupakan gambaran investasi Pemerintah yang dalam penjabarannya diinteraksikan dengan komponen sumberdaya yang lain, seperti dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Terhadap kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dokumen RKPD ini merupakan
sub
sistem
penting
sebagai input
dalam
penyusunan
program
dan
penganggaran SKPK.
PEMERINTAHKABUPATEN KABUPATENBIREUEN BIREUEN PEMERINTAH
BAB I-1
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
Dokumen RKPD ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua stakeholders dalam proses penyusunan rencana program dan
kegiatan
menjadi
pengarusutamaan (mainstreaming) dalam proses penyusunan dokumen ini . Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKPD ini harus dapat diakses oleh semua stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
1.2
Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Bireuen tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan
Pemerintah
Nomor
38
Tahun
2007
tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan
Pemerintah
Nomor
6
Tahun
2008
tentang
Pedoman
Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ;
PEMERINTAHKABUPATEN KABUPATENBIREUEN BIREUEN PEMERINTAH
BAB I-2
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005 – 2025.
1.3
Hubungan Antar Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah penjabaran dari RPJMD.
Dokumen RPJMD dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD. Seluruh dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten, harus mengacu, memperhatikan dan menserasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan pemerintah provinsi dan pusat. RKPD Kabupaten yang disusun diserasikan dengan dokumen RKPD provinsi dan RKP dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Keserasian yang dimaksud terutama dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan provinsi maupun pusat. Hal ini, merupakan perwujudan keterpaduan dan kesatuan perencanaan pembangunan secara nasional, dengan tetap memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika perkembangan daerah, nasional dan global. Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan bersifat saling mengisi dan melengkapi, dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam
konteks
pembangunan
yang
berdimensi
kewilayahan
perencanaan
pembangunan daerah haruslah disinergikan dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik dalam skala lokal RTRW Kabupaten, skala regional RTRW Provinsi dan skala nasional RTRW Nasional. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kewilayahan akan memberikan kejelasan terhadap sasaran serta target objek pembangunan berbagai macam aspek yang ada di berbagai wilayah. Pada gilirannya dapat menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan bermanfaat secara maksimal di setiap wilayah pembangunan. Hubungan antar dokumen perencanaan tiap jenjang dan tingkatan pemerintahan, seperti terlihat pada gambar 1.1 berikut:
PEMERINTAHKABUPATEN KABUPATENBIREUEN BIREUEN PEMERINTAH
BAB I-3
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
Gambar 1 . 1 Hubungan Antar Dokumen Tiap Jenjang dan Tingkatan Pemerintahan
RPJP
Dipedomani
RPJMN
Dipedomani
RKP Nasional
Dijabarkan
Dipedomani
RKPD Provinsi
RPJM Prov DDProv
Dijabarkan
Dipedomani
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
Perda Provinsi Yang Bersifat Umum (Non-Spesial) dan Regulatif
Dipedomani
Provinsi
Dipedomani
RPJPD Kab/Kota
Dipedomani
Peraturan Lain Yang Bersifat Umum / Peradigmatis (Desentralisasi) dan Regulatif
Pusat
Dipedomani
RPJP Prov
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
RPJM Kab
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Perda Kabupaten Yang Bersifat Umum (NonSpesial) dan Regulatif
Dipedomani
Dijabarkan
RTR Kota
RKPD Kab.
Kecamatan RTRK Kawasan Diperhatikan
Strategis/Khusus Kabupaten
RTRW, RPJPD, RPJMD Kabupaten Perbatasan
Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
PEMERINTAHKABUPATEN KABUPATENBIREUEN BIREUEN PEMERINTAH
BAB I-4
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
1.4
Sistematika Dokumen RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014,
disusun dengan sistematika, sebagai berikut : BAB I
BAB II
PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
1.2.
Landasan Hukum
1.3.
Hubungan Antar Dokumen
1.4.
Sistematika Dokumen RKPD
1.5.
Maksud dan Tujuan
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN 2.1
Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.2
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
2.3 BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1
3.2
BAB IV
BAB V
Permasalahan Pembangunan Daerah
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1
Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013.
3.1.2
Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1
Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
3.2.2
Arah Kebijakan Keuangan Daerah
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2
Prioritas Pembangunan.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
BAB VI
PENUTUP Menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
PEMERINTAHKABUPATEN KABUPATENBIREUEN BIREUEN PEMERINTAH
BAB I-5
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
1.5
Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RKPD Tahun
2014 adalah untuk mengetahui rencana kerja
pemerintah Kabupaten Bireuen tahun 2014 yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen tahun 2014. Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bireuen Tahun 2014 adalah: 1. Tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2014 yang sekaligus merupakan rencana tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bireuen tahun 2012 – 2017. 2. Terwujudnya
keterkaitan
dan
konsistensi
antara
perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan. 3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBK (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2014. 4. Menjadi acuan bagi seluruh Badan/Dinas/Kantor/Bagian di jajaran pemerintah Kabupaten Bireuen dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
(Renja–SKPK)
dalam
rangka
penyelenggaraan
Pemerintahan
dan
Pembangunan tahun 2014. 5. Untuk mengetahui prakiraan rencana kebutuhan alokasi sumber daya dan sumber dana yang diperlukan dalam penganggaran pembangunan daerah tahun 2014.
PEMERINTAHKABUPATEN KABUPATENBIREUEN BIREUEN PEMERINTAH
BAB I-6
