BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 telah mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi (RB) untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan ke arah yang lebih baik. Sebagaimana dimuat dalam grand design RB bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Perubahan
organisasi
menjadi
area
pertama, hasil
yang diharapkan adalah
organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Pada tataran program tingkat mikro,
seluruh
kementerian/lembaga
harus melaksanakan penataan dan penguatan
organisasi sebagai salah satu prasyarat yang harus dipenuhi untuk
melaksanakan RB.
Penataan dan penguatan organisasi tersebut diperlukan karena dalam kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa secara keseluruhan birokrasi saat ini masih jauh dari kondisi yang diharapkan. Pemerintahan dianggap belum tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Langkah selanjutnya untuk menciptakan suatu organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran adalah langkah apa yang dapat diambil untuk menunjang efektifitas dan efisiensi organisasi. Salah Satunya adalah dengan memastikan seluruh tugas, tanggungjawab, dan kewenangan terdistribusi habis kepada SDM yang ada di dalamnya sesuai dengan jabatannya masing-masing. Adanya pembagian tugas dan tanggungjawab serta kewenangan terhadap anggota organisasinya secara benar dan tepat, membuat aktivitas di dalam organisasi tersebut menjadi terkontrol dan setiap pihak
yang terlibat memahami ruang
lingkup dan target yang harus dicapai dari pekerjaannya. Oleh karena itu, RB yang difokuskan pada penataan
struktur organisasi akan
menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, 1
dan produktivitas birokrasi melalui pembagian kerja hirarkhikal dan horizontal yang seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai tata kerja formalistik dan pengawasan yang ketat. Untuk mewujudkan hal tersebut, kebijakan penataan organisasi merupakan langkah penting untuk menciptakan efektivitas sebuah organisasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) yang merupakan dibentuk dari upaya integrasi 3 (tiga) lembaga yaitu Lembaga Informasi Nasional, Kementerian Negara Telekomunikasi,
Komunikasi
Departemen
dan Informasi, dan Direktorat Jenderal Pos dan
Perhubungan,
menjadi
Departemen
Komunikasi
dan
Informatika dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2005. Tahun 2008 dilakukan perubahan organisasi karena adanya overlapping
antara
tugas pokok dan fungsi Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dengan Badan Informasi Publik sehingga ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2008. Pada Tahun 2010 dengan adanya perkembangan dan tuntutan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin konvergen serta peralihan nomenklatur dari Departemen menjadi Kementerian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47/2009, maka diperlukan restrukturisasi melalui penetapan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. 1.2 Tujuan Kegiatan Mengacu pada KAK yang telah ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, tujuan dari pelaksanaan kegiatan adalah : 1. Mendapat gambaran arah kebijakan organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika menuju organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran; 2. Memberikan pengertian tentang tugas yang terkandung dalam suatu jabatan dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk jabatan tersebut sehingga memudahkan pemegang jabatan untuk melaksanakan pekerjaannya; 3. Sebagai dasar untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen SDM lainnya
mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan pemeliharaannya; 4. Memastikan seluruh tugas dan fungsi didalam organisasi terbagi habis dan tidak terjadi overlapping maupun white-space tugas, kewenangan dan tanggung jawab. 2
1.3 Sasaran dan Ruang Lingkup Sasaran dari pelaksanaan kegiatan adalah terwujudnya
organisasi
kementerian/
lembaga yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right size) dan deskripsi tanggung jawab organisasi dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Sedangkan ruang lingkup kegiatan ini mencakup hal utama : 1. Pembahasan proposal
penataan
(struktur) organisasi
yang disampaikan oleh
konsultan; 2. Pelaksanaan penyusunan Grand Design Organisasi 2015–2019 oleh konsultan (pengumpulan bahan, desk research, penelitian lapangan, analisa dan pelaporan); 3. Focus Group Discussion (FGD); 4. Pembahasan hasil dan rekomendasi
akhir
melalui
uji
publik Grand Design
Organisasi 2015-2019. 1.4 Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Saat Ini Dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2010-2014 dinyatakan bahwa Visi dan Misi Kemeterian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut : VISI "Terwujudnya Indonesia informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia" MISI 1. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI; 2. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi; 3. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa; 4. Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan; 5. Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global. Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika seperti pada Gambar 1.1 3
Struktur Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika 4
1.5 Landasan Hukum Pelaksanaan Penataan Birokrasi Kementerian Kominfo Pelaksanaan kajian penataan birokrasi struktur organisasi Kementerian Kominfo, akan mengacu pada berbagai landasan hukum yang terkait langsung dengan mandat teknis bidang komunikasi dan informatika maupun landasan hukum lain yang berkaitan dengan tatalaksana, reformasi birokrasi maupun landasan hukum lainnya yang diperlukan. Landasan hukum utama yang terkait dengan pelaksanaan mandat kelembagaan dalam bidang komunikasi dan informatika, antara lain adalah: 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi; 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran; 3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Undang-Undang No. 38 Tahun 2009, tentang Pos. Berkaitan dengan pelaksanaan layanan publik dan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengacu pada : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Sedangkan landasan hukum berkaitan dengan tatalaksana birokrasi maupun pelaksanaan reformasi birokrasi untuk efektivitas birokrasi akan mengacu pada : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 3. Peraturan Presiden No. 81/2010, tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 20 Tahun 2010, tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
5
BAB II METODOLOGI
2.1. Kerangka Pemikiran Penataan birokrasi, khususnya evaluasi organisasi dan perencanaan struktur organisasi kementerian/lembaga akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan masingmasing peran dan fungsi, saling terkait sebagai sebuah sistem yang (1) saling berinteraksi sebagai komponen sebagai sebuah proses; (2) interrelasi dalam menjalankan proses sebagai sebuah sistem; dan (3) interkoneksi diantara sistem yang berjalan dinamis sesuai perubahan waktu dan kondisi lingkungannya.
Gambar 2.1 Keterkaitan Lintas Lembaga dalam Membangun Kinerja Optimal Keterkaitan K/L/D sebagai sistem yang terintegrasi (Gambar 2.1) merupakan sebuah konsekuensi dari peran, fungsi dan lingkup tanggungjawab kementerian/lembaga dalam pelaksanaan proses maupun menghasilkan keluaran yang terbangun dalam pola keterkaitan lintas kementerian/lembaga, lintas sektor, maupun keterkaitan antara pusat dan daerah. Koordinasi intra-organisasi (lintas fungsi/lintas unit kerja) maupun inter-organisasi (lintas 6
K/L/D maupun dengan pemangku kepentingan lainnya) merupakan sebuah prasyarat bagi penciptaan kinerja yang optimal. Sebagai pakar dalam system thinking, dan management science, Ackoff Russell (1997) menyatakan bahwa dalam era pengetahuan (knowledge era) berlaku bahwa: 1. Belajar dan adaptasi, serta pengetahuan dan pemahaman, fokus pada efisiensi, bukan pada efektivitas. Efisiensi dan efektivitas ditentukan relatif terhadap satu atau lebih tujuan yang ingin dicapai sebuah organisasi; 2. Penilaian keberhasilan pencapaian tujuan tersebut tidak relevan dengan pencapaian efisiensi, tetapi relevan dengan pencapaian efektivitas; 3. Efektivitas perilaku merupakan fungsi dari keduanya (efisiensi dan efektivitas) yang berperan dalam penilaian pencapaian keberhasilan dari satu atau lebih tujuan yang diinginkan.
Gambar 2.2 The Path of Wisdom (Ackoff Russell, 1997) Perbedaan antara efisiensi dan efektivitas, adalah membedakan antara kebijaksanaan (wisdom) dengan pemahaman, pengetahuan, dan informasi, hal ini tercermin dalam perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan. Pertumbuhan tidak selalu berarti peningkatan nilai, disisi lain pembangunan akan memberikan nilai tambah. Pembangunan adalah proses yang diikuti oleh peningkatan kebijaksanaan (Gambar 2.2). Dengan demikian
7
secara kritis dapat dikatakan bahwa "Intelligence is the ability to increase efficiency; wisdom is the ability to increase effectiveness". Mempertimbangkan luasnya lingkup dan batasan waktu dalam penataan kelembagaan (preferensi struktur organisasi) bagi kementerian dan lembaga yang dilakukan kajian, maka pelaksanaan kegiatan ini akan ditekankan pada hal-hal yang terkait dengan: 1. Perumusan preferensi organisasi kementerian, lembaga dengan mempertimbangkan beberapa yang penting dan kritikal, terkait dengan: a. Pola pengorganisasian yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga yang terkait erat dalam pelaksanaan mandat yang diemban sesuai dengan peraturan perundangan yang menjadi landasan tugas dan fungsi bagi kementerian, lembaga tersebut; b. Koordinasi dan sinkronisasi peran kementerian, lembaga dan daerah untuk dapat melaksanakan upaya pembangunan secara terpadu dengan tetap fokus pada pencapaian tujuan sesuai mandat yang diemban; 2. Pengukuran pencapaian kinerja kementerian, lembaga dan daerah dalam keterpaduan pelaksanaan upaya
pembangunan berkelanjutan, yang memberikan nilai tambah
optimal (pelayanan dan atau kesejahteraan) bagi masyarakat, serta dilaksanakan dengan tatakelola pemerintahan yang baik. 2.2 Pendekatan Soft System Methodology (SSM) Mengingat khususnya evaluasi organisasi dan perencanaan struktur organisasi kementerian/lembaga selalu melibatkan berbagai pemangku kepentingan (multi stakeholder), dan bersifat lintas disiplin (multi disiplin), maka untuk menghasilkan sintesa yang mendalam dan komprehensif tidak cukup bila hanya menggunakan satu metoda saja. Dengan menggunakan kombinasi teknik yang tepat dapat mempertajam analisis, meningkatkan mutu disain dan meminimalisasi bias dalam penelitian. Untuk itu dalam kegiatan ini akan digunakan pendekatan soft system methodology (SSM) Jackson, 2003. Memperhatikan Gambar 2.2, dapat diperoleh pemahaman bahwa perubahan dan ketidakpastian dalam lingkungan strategis telah menempatkan kondisi masa depan tidak selalu merupakan keberlanjutan dari masa lalu (diskontinyuitas), sehingga sangat diperlukan kearifan (wisdom). Menguatkan hal tersebut pada Gambar 2.3 dapat dikemukakan bahwa langkah-langkah dalam pendekatan SSM sangat efektif untuk dapat memperoleh wisdom dari
8
para pakar sebagai thinking respondents dan terbangun dalam group thinking, dari berbagai perspektif kepakarannya.
Gambar 2.3 Pendekatan SSM dalam Perencanaan Kelembagaan Kementerian/Lembaga 2.3 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Dengan mengacu pada pendekatan SSM, secara keseluruhan kegiatan ini akan terbagi dalam 7 (tujuh) langkah aktivitas dengan garis besar dapat diuraikan sebagai berikut. Tabel 2.1 Disain dan Tahapan Aktivitas Tahapan
Uraian Aktivitas
(1)
(2)
1
Permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian/Lemb aga yang sedang dikaji
• Intensi strategis dan implementasi pelaksanaan mandat sesuai peraturan perundangan; • Pembelajaran dari praktek (terbaik) dari studi empirik dalam dan luar negeri; • Teknik: studi pustaka, tekstual analisis, indepth interview;
2
Permasalahan kritikal, koordinasi, sinkronisasi, dan internalisasi
• Faktor dominan dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai mandat yang diemban; • Pola pengorganisasian lintas Kementerian /Lembaga dan Daerah (dalam klaster/kerterkaitan dalam elemen dan atau sub sistem) • Faktor kritikal dalam implementasi oleh Kementerian/Lembaga dan Daerah
9
Tahapan
Uraian Aktivitas
(1)
(2)
3
Pendefinisian sistem implementasi yang relevan
• Human activity systems: koordinasi dan sinergi dalam pencapaian kinerja optimum kelembagaan • Pemetaan ekspektasi pemangku kepentingan (CATWOE)
4
Model kelembagaan bagi pencapaian kinerja optimum
• Pola pengorganisasian sebagai sebuah sistem tatakelola pemerintahan yang baik; • Pengelolaan hubungan intra-organisasi dan inter-organisasi; • Keterkaitan antar elemen (Saxena, 1990);
5
Rancangan model Perbandingan model dengan dunia nyata
• Praktek di Indonesia dan negara lain (sebagai pembanding); • Analisis prospektif partisipatif (best-fit); • Modal intelektual organisasi (modal insani, modal organisasi, modal relasional);
6
Pembahasan untuk perubahan yang diinginkan
• Pengelolaan hubungan intra-organisasi dan inter-organisasi dalam value chain dan value stream yang terkait dengan Kementerian/ Lembaga yang dikaji; • Pengelolaan hubungan inter-organisasi lintas Kementerian/Lembaga dan Dareah, maupun dengan pemangku kepentingan utama lainnya;
7
Aksi untuk perbaikan
• Pola pengorganisasian sebagai sebuah sistem tatakelola pemerintahan yang baik; • Koordinasi program dan sinkronisasi pengalokasian sumberdaya; • Kemitraan strategis pemerintah dengan pemangku kepentingan utama;
2.4 Kerangka Analisis 2.4.1 Kerangka Kerja Kajian Penataan Birokrasi Analisis prospektif adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis perihal dalam sistem ahli yang dapat menggabungkan pembuat keputusan dalam rangka menyusun kembali beberapa perencanaan dengan pendekatan yang berbeda. Masing-masing solusi yang dihasilkan berasal dari pendekatan yang direncanakan dan bukan dari suatu rumusan yang bisa masing-masing kasus. Pada Gambar 2.4 dikemukakan bahwa penataan birokrasi dilakukan dengan restrukturisasi organisasi menggunakan pendekatan konvergensi yang mengintegrasikan proses deduktif dengan logical thinking process berbasis knowledge dan proses induktif dengan policy process analyisis dengan kajian aspek legal. Dengan pendekatan konvergensi diharapkan dapat dihasilkan struktur organisasi yang best-fit (rightsizing) dengan birokrasi yang efektif.
10
Gambar 2.4 SSM Smart Rightsizing Protocol Pelaksanaan kajian ini akan menggunakan beberapa teknik etnographic study. Teknik ini digunakan pada kondisi-kondisi yang memerlukan integrasi pendapat para pakar pada setiap tahapan yang dilakukan. Dalam garis besar tahapan pelaksanaan kajian dapat dilihat pada Gambar 2.5.
Gambar 2.5 Kerangka Pikir Ethnographic Study dalam Penataan Organisasi
11
2.4.2 Keterlibatan Aktif dan Konstruktif Proses pelaksanaan Kajian Evaluasi (struktur) Organisasi Kementerian Kmunikasi dan Informatika memerlukan keterlibatan para pejabat tinggi, pakar intelektual, dan mitra kerja (counter part) internal secara aktif dan konstruktif untuk mendukung pelaksanaan kajian hingga dapat menghasilkan kualitas kajian yang optimal. Keterlibatan internal sangat diperlukan, khususnya dalam beberapa hal sebagai berikut: 1. Penyediaan data, informasi, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait, berbagai dokumen perencanaan, maupun hasil kajian dan hasil studi banding yang dapat bermanfaat dalam melakukan tekstual analisis; 2. Pemetaan mandat kelembagaan dengan melakukan pengisian matriks, diskusi kelompok, wawancara, maupun bentuk lainnya; 3. Sebagai thinking responden (responden pakar) dalam panel pakar sesuai kaidah yang diperlukan dalam pendekatan SSM. Pemilihan responden pakar dilakukan secara selektif dan dengan persyaratan kualifikasi tertentu. 2.4.3 Textual Analysis Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi maupun memetakan berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan mandat, pada tahap ini dilakukan beberapa aktivitas, al: 1. Pemetaan peraturan perundang-undangan yang memberikan mandat kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua mandat dapat "terserap", meminimalisasi "overlaping" antar fungsi/unit kerja, maupun untuk mengindari "white-space"; 2. Mengkaji berbagai dokumen, hasil kajian/studi empirik dari dalam maupun luar negeri yang terkait atau bermafaat sebagai referensi dalam pelaksnaaan kajian; 2.4.4 Akuisisi Pengetahuan Para Pakar Peroses akuisisi pengetahuan para pakar dilakukan dengan menggunakan pendekatan SSM yang merupakan hasil pemikiran para pakar atau subject matter experts (SME) sebagai thinking respondents yang dirumuskan dari hasil indepth interview atau focus group discussion (FGD). Untuk itu akan digunakan beberapa metode untuk dapat menggalang pemikiran para pakar tersebut, antara lain menggunakan: 1. SAST (strategic assumption surfacing and testing), digunakan untuk menetapkan faktor-faktor yang menjadi prioritas dalam pengembangan model;
12
2. ANP*) (analitycal network process), digunakan untuk melakukan eksplorasi asumsi strategis dengan tingkat keyakinan dan kepastian tinggi yang harus mendapat perhatian dalam pengembangan model; 3. ISM (intepretative structural modeling), digunakan untuk mengungkap hubungan kontekstual antar sub elemen dalam elemen; 4. CATWOE
(customers,
actors,
tranformation
process,
world
view,
owner,
environment), digunakan untuk memetakan pemangku kepentingan, sesuai dengan peran dan ekspektasi yang harus menjadi konsideran dalam perumusan kebijakan atau pengembangan model; Catatan *) : Penggunaan ANP dalam pelaksanaan kajian ini akan dilakukan sesuai kebutuhan (bila diperlukan). 2.4.5 Proses Analisis dan Sintesis Terdapat arus utama dalam analisis proses kebijakan yaitu model linier (Sutton 1999). Model linier menekankan bahwa penyusunan kebijakan merupakan sebuah upaya pemecahan masalah yang bersifat rasional, berimbang, obyektif dan analitik. Model linier berasumsi bahwa pengambilan keputusan diambil sebagai sebuah rangkaian tindakan yang beraturan, dimulai dengan identifikasi, masalah, dan diakhiri dengan penentuan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan. Tahapan dalam model linier, meliputi: 1. Pengenalan dan pedefinisian sifat/karakter masalah yang harus ditangani 2. Mengidentifikasi tindakan yang memungkinkan untuk mengatasi masalah 3. Mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari masing-masing alternatif 4. Memilih alternatif yang merupakan pilihan terbaik 5. Mengimplementasikan kebijakan 6. Melakukan evaluasi dari pelaksanaan kebijakan Institute Development Study (IDS), 2006 menyatakan bahwa proses kebijakan merupakan suatu proses yang kompleks dengan karakteristik sebagai berikut: 1) bertahap, pembuatan kebijakan merupakan proses yang berulang, berdasarkan pengalaman, dan belajar dari kesalahan sebelumnya; 2) selalu diwarnai dengan kepentingan yang overlap dan berkompetisi; ada pihak lain yang diakomodir ada juga yang diabaikan; 3) tidak hanya mempertimbangkan hal teknis, nilai dan fakta sangat berperan penting; 4) para ahli teknis dan pembuat kebijakan secara bersama-sama terlibat dalam proses membangun kebijakan. 13
2.4.6 Acuan Dasar Disain Organisasi Mintzberg dalam organizational design membagi ke dalam empat bagian besar yaitu; bagian pertama tentang fondasi menjelaskan bagaimana organisasi berfungsi, mulai dari mekanisme koordinasi, 5 elemen dasar organisasi, dan sistem alur; bagian kedua adalah analisis parameter desain meliputi job specialization, behavior formalization, training and indoctrination, unit grouping, unit size, planning and control system, liaison devices, vertical decentralization, dan horizontal decentralization; bagian ketiga adalah faktor kontingensi meliputi age and size, technical system, environment, dan power; sedangkan bagian keempat adalah merupakan sintesis berupa konfigurasi struktur, meliputi simple structure (struktur sederhana), machine bureaucracy (birokrasi mesin), professional bureaucracy (birokrasi profesional), divisionalized form (struktur divisional), dan adhocracy.
Gambar 2.6 Model Struktur Organisasi Berdasarkan Mintzberg Menurut Mintzberg struktur organisasi pada umumnya terbagi atas 5 elemen dasar, yaitu: 1. Strategic Apex, Bertanggungjawab dengan memastikan bahwa organisasi melayani misinya dengan cara yang efektif, dan juga melayani kebutuhan pemilik/pemangku kepentingan yang mengendalikan atau memiliki kekuasaan atas organisasi 2. Middle Line, Menjadi penghubung antara strategic apex dengan operating core dengan menggunakan kewenangan formal yang didelegasikan padanya; 3. Techno Structure, Para analis yang mempunyai tanggung jawab (mendukung atau mempengaruhi
organisasi)
dengan
melaksanakan
kegiatan
dalam
bentuk
standarisasi tertentu dalam organisasi. 4. Operating Core, Para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi barang dan jasa; 14
5. Support Staff, Orang-orang yang mengisi unit staf, yang memberi jasa pendukung tidak langsung kepada organisasi. (diluar jalur kerja operasi); Selanjutnya secara keseluruhan dapat disintesiskan dalam bentuk konfigurasi 5 (lima) jenis struktur organisasi seperti dalam Tabel 2.2 berikut. Tabel 2.2 Konfigurasi Struktur Organisasi Berdasarkan Mintzberg No
Desain Struktur
Karakteristik Dasar
(1)
(2)
(3)
1. Simple Structure
2. Machine Bureaucracy
3. Professional Bureaucracy
4. Divisionalised Form
5. Adhocracy
The simple structure, typically, has a. Little or no technostructure, few support staffers, b. A loose division of labour, minimal differentiation among its units, and a small managerial hierarchy. c. The behaviour of simple structure is not formalised and planning, training, and liaison devices are minimally used in such structures. The design of a machine bureaucracy tends to be as follows: a. Highly specialised, routine operating tasks; b. Very formalised procedures in the operating core; c. A proliferation of rules, regulations, & formalised communication; d. Large-sized units at the operating level; e. Reliance on the functional basis for grouping tasks; f. Relatively centralised power for decision making; g. An elaborate administrative structure with sharp distinctions between line and staff. The professional bureaucracy relies for coordination on: a. The standardization of skills and its associated parameters such as design, training and indoctrination. b. In professional bureaucracy type structures duly trained and indoctrinated specialists -professionals- are hired for the operating core, and then considerable control over their work is given to them. c. Most of the necessary coordination between the operating professionals is handled by the standardization of skills and knowledge – especially by what they have learned to expect from their colleagues. Divisionalised form type organizations are composed of semiautonomous units - the divisions. The divisionalised form is probably a structural derivative of a Machine Bureaucracy - an operational solution to co-ordinate and controls a large conglomerate delivering: a. Horizontally diversified products or services b. In a straight-forward, stable environment c. Where large economies of scale need not apply. Adhocracy includes a highly organic structure, with: a. Little formalization of behaviour; b. Job specialization based on formal training; c. A tendency to group the specialists in functional units for housekeeping purposes but to deploy them in small, marketbased project teams to do their work; d. A reliance on liaison devices to encourage mutual adjustment, the key coordinating mechanism, within and between these teams
15
2.5 Perspektif Peran dan Fungsi Kementerian dan Lembaga (K/L) Sebuah kementerian atau lembaga dibentuk dengan elemen dasar kelembagaan yang yang meliputi: tujuan, strategi dan rasional. Elemen dasar kelembagaan tersebut akan dihadapkan pada permasalahan dan tantangan, untuk dapat menemukan langkah penyelesaian dan keterlibatan manusia dalam proses penyelesaiannya. Dengan pola inilah dapat dirumuskan definisi filosofis (root definitions) untuk dapat memetakan secara utuh (integratif) peran dan fungsi sebuah organisasi (Peter Checkland, 1981).
Gambar 2.7 Perspektif Peran dan Fungsi Kementerian dan Lembaga Dengan memperhatikan elemen dasar kelembagaan, Gambar 2.7 diatas memberikan pandangan bahwa berdasarkan peran dan fungsinya, sebuah Kementerian atau Lembaga setidaknya memiliki 2 perspektif peran dan fungsi yang berbeda. Pertama, sebagai organisasi yang mandiri (stand-alone), yang seluruh siklus peran dan fungsinya dapat dituntaskan oleh fungsi-fungsi dalam organisasinya (intra-organization) dan dengan sumberdaya yang telah dimiliki. Hal-hal yang penting dalam kemandirian organisasi ini dapat digambarkan dalam kaitan beberapa aspek, antara lain: 1. Intensi strategis Kementerian/Lembaga; 2. Tatakelola pemerintahan yang baik; 16
3. Tatalaksana – sistem – struktur – kultur/budaya; 4. Keselarasan : manajemen kinerja – manajemen karir – manajemen reward; 5. Kinerja individu – kinerja unit kerja – kinerja lembaga; 6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Audit BPK : Opini “WTP”; Sedangkan perspektif yang kedua dilakukan dengan cara pandang kesisteman, yaitu memposisikan sebuah organisasi sebagai sub-sistem dalam pembangunan nasional. Dalam konteks ini sebuah organisasi akan berada dalam posisi saling ketergantungan (interdependent) dengan organisasi lain (inter-organization), baik dalam format input - proses output, maupun dalam siklus P-D-C-A (plan-do-check-action), atau bahkan dalam pola keterkaitan dalam bentuk forward-linkage, atau backward-linkage. Hal-hal yang penting dalam hubungan kesisteman antar organisasi ini dapat digambarkan dalam kaitan beberapa aspek, antara lain: 1. Sistem pembangunan dibentuk untuk mencapai tujuan nasional; 2. Elemen/sub-sistem (K/L) harus mempunyai rencana yang ditetapkan; 3. Adanya hubungan diantara elemen/sub-sistem (antar K/L); 4. Unsur dasar dari proses (arus informasi, energi dan material) lebih penting dari pada elemen sistem; 5. Tujuan nasional lebih penting dari pada tujuan K/L; Gambar 2.8 menerangkan pemetaan postur organisasi dalam 4 titik perspektif yang telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 (Bab III, Kementerian, Bagian Kesatu, Pasal 23), bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (bersama dengan 17 Kementerian yang lain), masuk dalam klaster Kementerian yang Menangani Urusan Pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara Tegas disebutkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dan yang Ruang Lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya; 2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; 3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; 4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah; dan 17
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
Gambar 2.8 Perancangan Postur Organisasi dalam 4 Titik Perspektif Mandat kelembagaan idang komunikasi dan informatika menngacu pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi; (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran; (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik; (5) Undang-Undang No. 38 Tahun 2009, tentang
Pos. Untuk menghadapi tantangan masa, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah: (1) adaptasi terhadap dinamika lingkungan strategis, (2) arah pengembangan TIK, dan (3) prioritas pembangunan sektoral/bidang komunikasi dan informatika. Sedangkan hubungan relational yang dilaksanakan melalui koordinasi, pembagian peran, kerjasama dan partisipasi dunia usaha, asosiasi maupun masyarakat.
18
BAB III ANALISIS SITUASIONAL
3.1 Arah Pembangunan Jangka Panjang Bidang Komunikasi dan Informatika Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dinyatakan bahwa Visi Pembangunan Nasional 2005-2025 adalah "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Visi pembangunan nasional harus terukur dengan jelas, sehingga dapat diketahui tingkat pencapaiannya. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri. Kemampuan bangsa yang didukung dengan ketahanan nasional dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat merupakan kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian. Dalam arah pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025, pada bagian IV.1.2 Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing disebutkan bahwa: Kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional dalam jangka panjang diarahkan untuk (a) mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (b) memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan di setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan di dalam negeri; (c) meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan pengetahuan; dan (d) membangun infrastruktur yang maju; serta (e) melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur negara. Secara spesifik, terkait dengan komunikasi dan informatika, pada bagian D. Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju, sub bagian 31, disebutkan bahwa : Pembangunan pos dan telematika diarahkan untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi (knowledge-based society) melalui penciptaan landasan kompetisi jangka panjang penyelenggaraan pos dan telematika dalam lingkungan multioperator; pengantisipasian 19
implikasi dari konvergensi telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran, baik mengenai kelembagaan maupun peraturan termasuk yang terkait dengan isu keamanan, kerahasiaan, privasi, dan integritas informasi; penerapan hak kekayaan intelektual; peningkatan legalitas yang nantinya dapat mengakibatkan konvergensi pasar dan industri; pengoptimalan pembangunan dan pemanfaatan prasarana pos dan telematika dan prasarana nontelekomunikasi dalam penyelenggaraan telematika; penerapan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri dengan tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada; peningkatan sinergi dan integrasi prasarana jaringan menuju next generation network;
peningkatan
pengetahuan dan pemahaman masyarakat
terhadap
potensi
pemanfaatan telematika serta pemanfaatan dan pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi; pengembangan industri dalam negeri; dan industri konten sebagai upaya penciptaan nilai tambah dari informasi. 3.2 Kerangka Teknokratik RPJM Nasional 2015 - 2019 Penguatan konektivitas nasional dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) diuraikan secara terstruktur mengenai : (1) permasalahan dan isu strategis, (2) sasaran bidang, (3) arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang, (4) kerangka pendanaan, serta (5) kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Secara garis besar masing-masing bagian diatas dapat dikemukakan dalam uraian berikut. 1. Permasalahan dan isu strategis tergambar dengan belum optimalnya dukungan TIK untuk meningkatkan daya saing nasional disebabkan antara lain oleh beberapa hal, utamanya: a. Belum meratanya akses informasi di seluruh Indonesia; b. Masih terbatasnya prasarana komunikasi dan informatika yang berdaya saing khususnya akses pitalebar; c. Masih tingginya harga koneksi pita lebar; d. Belum berkembangnya ekosistem pita lebar nasional; e. Belum optimalnya pengelolaan spektrum frequensi radio; f. Tingginya tingkat kejahatan dunia maya (cyber crime); g. Belum produktifnya penggunaan TIK; h. Belum
terintegrasinya
sistem
komunikasi
dan
informatika
instansi
pemerintah; Sedangkan untuk memperkuat konektivitas nasional yang meliputi konektivitas 20
ekonomi (antar/dalam pulau/Koridor Ekonomi) dan konektivitas pemerintah (antar/dalam instansi pemerintah), isu strategis dalam pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2015-2019 adalah: (1) penyediaan akses informasi di seluruh wilayah Indonesia termasuk daerah non-komersial dan perbatasan negara sebagai bentuk pemenuhan amanah Pasal 28F UUD 1945; (2) pembangunan akses internet berkecepatan tinggi (pitalebar) sebagai jalan tol informasi untuk mempercepat transformasi perekonomian Indonesia; (3) pengintegrasian sistem komunikasi dan informatika instansi pemerintah untuk mendukung pemerintahan yang efisien dan pengelolaan data pemerintah sebagai aset strategis; dan (4) pemanfaatan informasi dan TIK secara produktif dan bijak. 2. Sasaran bidang TIK : Sasaran utama yang diharapkan dalam pembangunan komunikasi dan informatika adalah (1) berkurangnya blank spot layanan komunikasi dan informatika; (2) dibangunnya akses internet berkecepatan tinggi dengan jaminan ketahanan dan keamanan informasinya; (3) terintegrasinya sistem komunikasi dan informatika instansi pemerintah; dan (4) dimanfaatkannya TIK secara optimal untuk mendukung peningkatan daya saing nasional dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Sasaran utama tersebut dirinci sebagai berikut. a. Tersedianya layanan komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya; b. Tersedianya layanan pita lebar; c. Optimalnya pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit; d. Tercapainya tingkat literasi TIK nasional sebesar 75%; e. Tersedianya layanan e-Government yang aman dan dikelolanya data sebagai aset strategis nasional. 3. Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang: Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tersebut, arah kebijakan dan strategi pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2015-2019 terdiri atas: a. Mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) atau Universal Service Obligation (USO) menjadi berorientasi pitalebar; b. Mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas; c. Mendorong pembangunan akses tetap pitalebar; 21
d. Membangun prasarana pitalebar di daerah perbatasan negara; e. Memberikan perlindungan keamanan kepada penyelenggara, serta kualitas dan keamanan informasi kepada pengguna layanan; f. Mempercepat implementasi e-Government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective; g. Pemerintah sebagai fasilitator yang mendorong penggunaan pitalebar; h. Mendorong tingkat literasi TIK; i. Mendorong kemandirian dan daya saing industri TIK dalam negeri; j. Merestrukturisasi sektor penyiaran; 4. Kerangka pendanaan: Pengalokasian dana pemerintah untuk pembangunan komunikasi dan informatika dapat dilakukan dalam bentuk investasi penuh dan subsidi. Sebagai salah satu bentuk intervensi, pendanaan pemerintah diberikan dengan memperhatikan: a. Kondisi dan kapasitas keuangan negara. Pemberian dukungan pendanaan diutamakan berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor TIK seperti Dana KPU dan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi; b. Kemampuan pasar. Pemerintah tidak mengambil alih peran dan tidak bersaing dengan penyelenggara. Pemberian dukungan pendanaan pemerintah dipastikan tidakk menimbulkan kegagalan pasar; c. Skema pendanaan yang sesuai yaitu tepat sasaran, tanpa duplikasi investasi, dan menjamin keberlanjutan; d. Inovasi model bisnis dengan pengelolaan risiko yang proporsional dan tidak hanya berbasis aset. Sesuai dengan kecenderungan global yang beralih dari belanja modal ke belanja operasional serta memperhatikan perkembangan TIK yang cepat dan dinamis, Pemerintah lebih teliti dalam melakukan investasi di sektor TIK. Di sisi lain, pemerintah dapat memobilisasi dana di luar pemerintah, baik melalui investasi swasta maupun skema KPS. 5. Kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan : Dalam rangka memperkuat konektivitas nasional, dalam pembangunan komunikasi dan informatika diperlukan upaya-upaya untuk menyempurnakan regulasi yang telah ada saat ini yaitu:
22
a. Penyusunan RUU Penyiaran pengganti UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Hal ini dilakukan antara lain untuk mendukung migrasi sistem penyiaran televisi ke digital. b. Penyelesaian pembahasan RUU Telekomunikasi pengganti UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Langkah ini diperlukan diantaranya untuk mendukung rancang ulang penggunaan dan pengelolaan Dana KPU guna mengakomodasi pembangunan ekosistem pitalebar dan pembentukan Dana TIK (ICT Fund) jangka panjang. c. Penyelesaian pembahasan revisi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun upaya yang ditempuh untuk memperkuat kelembagaan adalah: Perkuatan lembaga pengelola Dana KPU. Perkuatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas lembaga pengelola agar dapat (1) melakukan fungsi koordinasi dengan instansi pemerintah pusat dan daerah secara lebih lancar; (2) mengelola Dana KPU menjadi lebih efisien dan transparan secara profesional; dan (3) menyesuaikan dengan UU Telekomunikasi baru yang saat ini masih dalam pembahasan. 3.3 Intensi Strategis Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2015 - 2019 Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla merancang sembilan agenda prioritas jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Sembilan program tersebut merupakan agenda perubahan untuk membangun Indonesia lebih hebat, disebut Nawa Cita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Gambar 3.1 merupakan visualisasi dari 9 Agenda Prioritas (Nawa Cita).
23
Gambar 3.1 Program Prioritas Visi dan Misi Jokowi-JK dalam Nawa Cita Berikut inti dari sembilan program tersebut yang disarikan dari situs www.kpu.go.id: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan
kepercayaan
publik
pada
institusi-institusi
demokrasi
dengan 24
melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. 9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga. 3.4 Pengembangan Sektor Komunikasi dan Informatika Kurbalija J. (2010) dalam Pengantar tentang tata kelola internet menyatakan "Keranjang" infrastruktur dan standardisasi terdiri dari isu-isu dasar (terutama soal teknis) yang berhubungan dengan Internet. Kriteria utama untuk menggolongkan sebuah isu dalam “keranjang” ini adalah bersangkut-paut dengan fungsi dasar Internet. Isu ada dua kelompok. Pertama, kelompok yang terdiri dari isu-isu utama. Tanpa kelompok ini, Internet dan World Wide Web tidak dapat hadir. Kelompok ini terbagi dalam 3 tingkat: 1. Infrastruktur telekomunikasi, tempat seluruh lalu-lintas Internet mengalir; 25
2. Standar teknis dan layanan Internet, infrastruktur yang membuat Internet berfungsi (misalnya TCP/IP; DNS; SSL); 3. Standar isi dan aplikasi [misalnya HTML; XML]. Kedua, kelompok yang terdiri dari isu-isu terkait dengan penjagaan operasi infrastruktur Internet yang aman dan stabil, termasuk keamanan jagat maya, enkripsi dan spam.
Gambar 3.2 Lapisan Infrastruktur Sektor TIK 3.5 Indonesia Pita Lebar Pembangunan broadband nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi untuk meningkatkan daya saing bangsa dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dengan demikian, IBP merupakan bagian dari rencana dan strategi pembangunan nasional. IBP merupakan elaborasi rencana pembangunan broadband nasional yang tetap mengacu kepada visi pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Visi Indonesia 2025 Visi Broadband Indonesia Tujuan
: Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur : Mendukung transformasi Indonesia menjadi negara maju melalui pengembangan dan pemanfaatan broadband sebagai metainfrastructure : 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing 26
Broadband Indonesia
Pilar Utama
Prinsip Dasar
bangsa 2. Mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia Indonesia 3. Menjaga kedaulatan bangsa : 1. Infrastruktur dan Keamanan 2. Adopsi dan Utilisasi Kreatif 3. Legislasi dan Regulasi 4. Pendanaan : Prinsip Dasar dan Persyaratan Pengembangan Broadband Nasional
Pengemangan broadband Indonesia akan dilakukan secara bertahap dan menjadi bagian yang tidak terpisahakan dari strategi pembangunan nasional. Untuk merealisasikan potensi broadband, beberapa prasyarat harus dipenuhi, yaitu adanya : 1. Kepemimpinan pemerintah (government leadership) dalam memberikan arah dan panduan; 2. Komitmen nasional untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan program pembangunan broadband nasional; 3. Koordinasi dan sinergi multi sektor untuk menjamin harmonisasi program penggunaan sumber daya secara efisien; 4. Kerjasama pemerintah (pusat dan daerah) dan dunia usaha sesuai dengan tugas pokok, kewenangan, dan kapasitas masing-masing. Secara lebih detail, pembagian kewenangan dalam regulasi, target dan rencana aksi untuk tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada Lampiran - 1. Dalam Penetrasi Pita Lebar Indonesia, Kusnandar, 2014 dalam businessweek indonesia, menyatakan bahwa kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan dan terbentang dari Sabang sampai Merauke membutuhkan jaringan koneksi cepat pita lebar (broadband) untuk mempercepat pertukaran informasi maupun komunikasi. Namun, besarnya biaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi membuat jaringan pita lebar belum bisa menjangkau semua wilayah Nusantara. Guna mendukung konektivitas jaringan fixed broadband nasional, pemerintah mencanangkan proyek infrastruktur telekomunikasi serat optik sepanjang 36.000 kilometer di seluruh Indonesia dengan nama Palapa Ring. Jaringan ini menghubungkan tujuh lingkar kecil serat optik yang terdiri atas wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua, dan satu backhaul sebagai penghubung satu sama lainnya. Saat ini jaringan koneksi pita lebar Indonesia tertinggal bila dibandingkan dengan negara Asia lainnya seperti Korea Selatan, Jepang, 27
China, Singapura, ataupun Malaysia. Menurut data Akamai triwulan I 2014, rata-rata kecepatan koneksi broadband di Indonesia hanya 2,4 mega byte per second (Mbps), ini jauh di bawah kecepatan Korea Selatan yang bisa mencapai 23,6 Mbps, Jepang 14,6 Mbps, Hong Kong 13,3 Mbps, dan Singapura 8,4 Mbps. (www.businessweekindonesia.com)
28
BAB IV ANALISIS SISTEM "The new job descriptions of leaders will involve design of the organization and its policies. This will require seeing the organization as a system in which the parts are not only internally connected, but also connected to the external environment and clarifyng how the whole system can work better" (Senge, 1990).
4.1 Hasil Analisis Induktif Tekstual analisis untuk peraturan perundangan dalam upaya mengklarifikasikan “GAP” telah dicoba dilakukan dan hasilnya diakomodasikan melalui pendekatan Policy Process Analysis (PPA). Fokus analisis tekstual diarahkan pada pelaksanaan mandat perundang-undangan terkait dengan bidang komunikasi dan informatika. Selain itu, keterkaitan dengan peraturan lainnya dikaji guna memperkuat dan mempertajam pelaksanaan kewenangan dan tugas/fungsinya. 4.1.1 Analisis Kebijakan Analisis kebijakan merupakan pemahaman terhadap peraturan perundangan yang merupakan dasar dalam kewenangan, asas, dan tugas pokok suatu lembaga. Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, analisis kebijakan diterapkan dalam sebuah matriks untuk telaah fungsional atas dasar kewenangan, asas, dan tugas pokok Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun kebijakan yang terkait pada mandat kelembagaan Kementerian Komunikasi dan Informatika, antara lain (tidak membatasi peraturan perundang-undangan yang lain) : 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi; 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran; 3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Undang-Undang No. 38 Tahun 2009, tentang Pos. 6. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
29
Tabel 4.1 Analisis Tekstual Peraturan Perundangan (Utama) Terkait Komunikasi dan Informatika No (1)
Undang-Undang
Azas
(2)
(3)
Tujuan (4)
Kata Kunci
Definisi Kunci
(5)
(6)
1
UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kepastian Hukum Profesionalitas, Proporsionalitas, Keterpaduan Delegasi Netralitas Akuntabilitas Efektif dan efisien Keterbukaan Nondiskriminatif Persatuan dan kesatuan Keadilan dan kesetaraan dan kesejahteraan.
Untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi,dan nepotisme
1. Nilai dasar, 2. Kode etik dan kode perilaku; 3. Komitmen integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, 4. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, 5. Kualifikasi akademik, 6. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, 7. Profesionalitas jabatan
Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersihdari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2
UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Manfaat, Adil dan Merata, Kepastian Hukum, Keamanan, Kemitraan, Etika, dan Kepercayaan pada diri sendiri.
Untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.
1. Pembinaan 2. Penyelenggaraan 3. Perizinan
1. Untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian 2. Menyelenggaarakan jasa telekomunikasi 3. Tata cara yang sederhana, proses yang transparan,adil dan tidak diskriminatif dan penyelesaian dalam waktu yang singkat
30
No (1)
Undang-Undang
Azas
(2)
(3)
Tujuan (4)
3
UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Manfaat, Adil dan Merata, Kepastian Hukum, Keamanan, Keberagaman, Kemitraan, Etika, Kemandirian, Kebebasan, dan Tanggung jawab.
Untuk : 1. Memperkukuh integrasi nasional, 2. Terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, 4. Memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta 5. Menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.
4
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
1. 2. 3. 4. 5.
Kepastian Hukum, Manfaat, Kehati-hatian, Iktikad baik, dan Kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.
Untuk : 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; 2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; 4. Membuka kesempatan seluasluasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan 5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.
Kata Kunci (5)
Penyelenggaraan Penyiaran
1. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik 2. Penyelenggaraan sistem elektronik
Definisi Kunci (6)
1. Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional 2. Dibentuk Komisi Penyiaran
1. Harus menyediakan informasi yang akurat, jelas dan pasti kepada setiap pengguna jasa 2. Harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya
31
No (1)
5
Undang-Undang (2)
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Azas
Tujuan
Kata Kunci
(3)
(4)
(5)
1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. 2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. 3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. 4. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
Untuk : 1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup Orang banyak; 6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau 7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas
Hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik
Definisi Kunci (6)
1. Hak pemohon infomasi publik 2. Kewajiban pengguna infomasi publik 3. Hak badan publik 4. Kewajiban badan publik
32
No (1)
6
Undang-Undang (2)
UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Azas
Tujuan
Kata Kunci
Definisi Kunci
(3)
(4)
(5)
(6)
Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan : 1. kepentingan umum; 2. kepastian hukum; 3. kesamaan hak; 4. keseimbangan hak dan kewajiban; 5. keprofesionalan; 6. partisipatif; 7. persarnaan perlakuan/ tidak diskriminatif; 8. keterbukaan; 9. akuntabilitas; 10. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok 11. rentan; 12. ketepatan waktu; dan 13. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan
1. tewujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; 2. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; 3. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 4. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
1. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik; 2. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang- perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
33
4.1.2 Konstelasi Peran Komunikasi Dalam Persandingan UU Pemerintahan Daerah Berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah telah merubah konstelasi proses komunikasi lintas kementerian/lembaga maupun antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai tinjauan secara garis besar pada Lampiran 2. disampaikan persandingan antara Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dengan UndangUndang No. 22 Tahun 1999. Pada Gambar 4.1 dapat menjelaskan bahwa pada masa berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dapat dikatakan terjadi hubungan komunikasi yang harmonis antar kementerian/lembaga maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Gambar 4.1 Keselarasan Harmonis dalam Proses Komunikasi (UU No.22/1999)
Disisi lain dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, secara signifikan telah merubah pula keseimbangan dan keselarasan proses komunikasi yang selama ini terbangun. Suparwoto, 2006 mengidentifikasikan beberapa kesenjangan yang terjadi (Gambar 4.2), antara lain sebagai berikut : 1. Tidak meratanya penyebaran informasi publik; 2. Tidak semua Pemda memiliki satker khusus menangani penyediaan dan penyebaran informasi publik; 3. Terputusnya hubungan/komunikasi antara Pusat dengan daerah dan sebaliknya; 34
4. Terbatasnya ruang (space) dan waktu (duration) media untuk penyebaran informasi publik,karena media memiliki agenda sendiri; 5. Terbatasnya ruang tempat umpan balik antara publik dan pemerintah baik pusat dan daerah.
Gambar 4.2 Keselarasan Harmonis dalam Proses Komunikasi (UU No.32/2004) 4.1.3 Masyarakat Sebagai Pemangku Kepentingan Dalam Komunikasi Publik Pemetaan masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam komunikasi dan informatika dapat dilakukan berdasarkan tingkat kesadaran atas pentingnya informasi dan kemudahan akses terhadap informasi, Gambar 4.3 memberikan ilustrasi adanya 4 (empat) kelompok pemangku kepentingan yang harus mendapatkan perhatian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Kementerian Kominfo sesuai dengan fungsi yang telah diamanatkan dalam Perpres No. 47 Tahun 2009.
35
Gambar 4.3 Pemetaan Masyarakat Sebagai Pemangku Kepentingan Berdasarkan pengelompokan masyarakat sebagai pemangku kepentingan tersebut diatas, dengan mengacu pada Perpres No. 47 Tahun 2009 dilakukan identifikasi peran dan fungsi Kementerian Kominfo untuk masing-masing kelompok pemangku kepentingan (Gambar 4.4). Proses pemetaan dilakukan dalam forum diskusi pakar (Bogor, 3 September 2014) secara garis besar hasil diskusi tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2.
Gambar 4.4 Peran, Fungsi Kementerian Kominfo dalam Kelompok Pemangku Kepentingan
36
4.1.4 Intensi Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2015 - 2019 Perencanaan teknokratik untuk perumusan Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019 Kementerian Komunikasi dan Informatika telah dilakukan dengan mengacu pada dokumen Draft rencana teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 2019 dan 9 Agenda Prioritas (Nawa Cita) dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode tahun 2015 - 2019. Dalam dokumen Rencana Strategis tersebut dikemukakan intensi strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tergambar dalam Visi, Misi, maupun berbagai prongram dan inisiatis strategis, yang secara garis besar dikemukakan pada bagian berikut. VISI Tahun 2015 - 2019 Kementerian Komunikasi dan Informatika : “Terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, komunikatif, mandiri, sejahtera dan berdaya saing global yang berkarakter
ke-Indonesia-an melalui pengembangan dan
pemanfaatan TIK dalam kerangka NKRI” Sasaran Pembangunan : 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yg tinggi; 2. Menurunnya tingkat kesenjangan antar wilayah; 3. Meningkatnya kualitas demokrasi; 4. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersih, anti korupsi, akuntabel, efektif, dan efisien. MISI Tahun 2015 - 2019 Kementerian Komunikasi dan Informatika : 1. Mewujudkan masyarakat mandiri dan sejahtera melalui peningkatan ketersediaan akses informasi di seluruh wilayah indonesia dan pemanfaatan ekosistem broadband dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dengan mengutamakan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan; 2. Mewujudkan masyarakat berdaya saing global melalui peningkatan kemampuan dan kekuatan berdasarkan sumber daya yang ada untuk berkompetisi dan memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif; 3. Mewujudkan karakter ke-Indonesia-an melalui peningkatan dan pemanfaatan nilainilai budaya dan jati diri indonesia dalam pengembangan dan pemanfaatan konten TIK;
37
4. Menjaga dan memperkuat kedaulatan NKRI melalui peningkatan layanan dan keamanan informasi untuk keutuhan NKRI; 5. Mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan komunikatif melalui peningkatan dan pengembangan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, penyediaan konten yang berkualitas dan bermanfaat dengan dukungan konektivitas infrastruktur komunikasi dan informatika; Secara garis besar program, kegiatan, inisiatif strategis maupun indikator kinerja dikemukakan dalam Lampiran 3. 4.1.5 Indentifikasi Indikator Kinerja Dalam Pernyataan Misi Kementerian Kominfo Pernyataan Misi Kementerian Kominfo dalam draft perencanaan teknokratik Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019 disajikan secara naratif yang lengkap sampai pada tingkat outcome dan impact. Untuk dapat mengukur pencapaian pelaksanaannya diperlukan identifikasi lingkup tanggungjawab (locus of control) dari Kementerian Kominfo. Pernyataan Misi - 1 : Mewujudkan masyarakat mandiri dan sejahtera melalui peningkatan ketersediaan akses informasi di seluruh wilayah indonesia dan pemanfaatan ekosistem broadband dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dengan mengutamakan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan;
Indikator Kinerja : 1. Ketersediaan akses informasi di seluruh wilayah Indonesia; 2. Pemanfaatan ekosistem broadband;
Gambar 4.5 Strukturisasi Indikator Kinerja Misi - 1 Pernyataan Misi - 2 : Mewujudkan masyarakat berdaya saing global melalui peningkatan kemampuan dan kekuatan berdasarkan sumber daya yang ada untuk berkompetisi dan memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif; Indikator Kinerja : 1. Peningkatan kemampuan dan kekuatan berdasarkan sumber daya 38
(dalam lingkup komunikasi dan informatika);
Gambar 4.6 Strukturisasi Indikator Kinerja Misi - 2 Pernyataan Misi - 3 : Mewujudkan karakter ke-Indonesia-an melalui peningkatan dan pemanfaatan nilai-nilai budaya dan jati diri indonesia dalam pengembangan dan pemanfaatan konten TIK;
Indikator Kinerja : 1. Pengembangan dan pemanfaatan konten TIK;
Gambar 4.7 Strukturisasi Indikator Kinerja Misi - 3 Pernyataan Misi - 4 : Menjaga dan memperkuat kedaulatan NKRI melalui peningkatan layanan dan keamanan informasi untuk keutuhan NKRI;
Indikator Kinerja : 1. Layanan dan keamanan informasi;
Gambar 4.8 Strukturisasi Indikator Kinerja Misi - 4 39
Pernyataan Misi - 5 : Mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan komunikatif melalui peningkatan dan pengembangan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, penyediaan konten yang berkualitas dan bermanfaat dengan dukungan konektivitas infrastruktur komunikasi dan informatika; Indikator Kinerja : 1. Konektivitas infrastruktur komunikasi dan informatika 2. Peningkatan dan pengembangan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; 3. Penyediaan konten yang berkualitas dan bermanfaat;
Gambar 4.9 Strukturisasi Indikator Kinerja Misi - 5 4.1.6 Perumusan Definisi Filosofis Kementerian Kominfo Pendekatan proses transformasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dilakukan dengan cara menurunkan asumsi dasar yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika kedalam elemen dasar dan CATWOE sehingga didapat definisi yang dapat dipakai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Analisis CATWOE didefinisikan oleh Peter Checkland (1981) sebagai bagian dari Soft Systems Methodology (SSM). Analisis ini merupakan checklist sederhana dari sistem berpikir. Ini merupakan teknik umum yang digunakan oleh Analis Bisnis untuk mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan untuk dicapai, apa yang menjadi area masalah dan bagaimana solusi yang dapat mempengaruhi bisnis dan keterlibatan individu terhadap itu. Customers
: Pemangku kepentingan utama
Actors
: Pemangku kepentingan utama dan pemerintah
Transformation process
: Kebijakan dan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan
World view
: Upaya mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif,
teknologi dan perubahan perilaku masyarakat
komunikatif, mandiri, sejahtera dan berdaya saing global yang berkarakter ke-Indonesia-an dalam kerangka NKRI Owner
: Kementerian Kominfo merupakan lembaga penentu 40
kebijakan, regulator dan fasilitator Environment
: Penyediaan, pengembangan serta pemanfaatan komunikasi dan informatika
CATWOE adalah mnemonic (tools pengingat) yang membantu mengidentifikasi dan mengkategorikan semua stakeholder (orang, proses, lingkungan, entitas) dari Sistem yang dianalisis untuk merumuskan root definition atau definisi filosofis, adalah deskripsi terstruktur dari suatu sistem yang menguraikan kegiatan yang berlangsung (atau mungkin terjadi) dalam organisasi yang dipelajari. Dari hasil analisis induktif serta dengan validasi pada panel pakar yang dilakukan dapat diperoleh kesepakatan pakar Definisi Filosofis (root definitions) bagi Kementerian Kominfo adalah sebagai berikut : "Kementerian Kominfo merupakan lembaga penentu kebijakan, regulator dan fasilitator dalam upaya mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, komunikatif, mandiri, sejahtera dan berdaya saing global yang berkarakter keIndonesia-an dalam kerangka NKRI yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan utama dan pemerintah melalui penyediaan, pengembangan serta pemanfaatan komunikasi dan informatika dengan berpegang pada kebijakan dan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat untuk penyediaan layanan komunikasi dan informatika bagi pemangku kepentingan utama". 4.2 Hasil Analisis Deduktif Fokus analisis deduktif diarahkan akuisisi pengetahuan para pakar dalam lingkup bidang komunikasi dan informatika dengan menggunakan beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam soft system methodology (SSM). Melalui forum diskusi pakar maupun indepth interview dilakukan akuisisi pengetahuan pakar, dan sekaligus sebagai langkah untuk proses validasi (face validation). 4.2.1 Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM) Kajian Penataan Birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika disusun berdasarkan hasil asumsi – asumsi dasar dengan prioritas tertinggi sebagai sebagai prasyarat yang harus diperhatikan dalam penyusunan model kebijakan ini. Struktur sistem elemen model ini dianalisis dengan metode ISM dan hasil wawancara pakar diperoleh 4 elemen utama yang 41
harus diperhatikan dalam membuat kebijakan yakni : 1). Tujuan program, 2). Kendala utama program, 3). Perubahan yang dimungkinkan, 4). Lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program.
Penilaian
pakar
terhadap
hubungan
kontekstual
antar
sub
elemen
lembaga/kelompok yang terlibat dilakukan dengan pendekatan V, A, X dan O. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh hubungan langsung dan tingkat hirarki kontribusi dalam kelompok pemangku kepentingan. Setiap nilai pendapat pakar individual dilakukan agregasi untuk mendapatkan nilai pendapat gabungan. Secara lebih detail hasil analisis dari ISM disampaikan pada Lampiran - 4.
Gambar 4.10 Kerangka Pikir dalam Diskusi Pakar ISM 1. Elemen Tujuan Program Verifikasi hubungan kontekstual pada elemen tujuan program, teridentifikasi sebagai berikut: a. Sebagai elemen kunci yang paling berpengaruh adalah: (8) Penguatan regulasi untuk mengatur: penyediaan, pengembangan, dan pemanfaatan komunikasi dan informatika dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis ICT. Sub elemen ini memiliki daya pendorong (driver power) paling besar dengan tingkat ketergantungan terhadap sub elemen kelompok yang terpengaruh lainnya yang paling rendah; b. Selanjutnya di rangking dua adalah Penyediaan dan pengembangan informasi edukatif (4), Peningkatan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi 42
lancar dan informasi benar (1), Terwujudnya birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi (3), Sistem dan koordinasi kehumasan pemerintah (Government Public Relations) dalam rangka meningkatan reputasi bangsa (7); Hubungan kontekstual antar sub elemen hasil analisis ISM untuk tujuan program dapat dilihat pada Gambar 4.11
Gambar 4.11 Hubungan Kontekstual pada Elemen Tujuan Program 2. Elemen Kendala Pelaksanaan Program Verifikasi hubungan kontekstual pada elemen kendala pelaksanaan program, teridentifikasi sebagai berikut: a. Sebagai elemen kunci yang paling berpengaruh sebagai kendala utama adalah: (1) Kapabilitas dinamik Kementerian Kominfo yang kurang responsif terhadap perubahan lingkungan strategis ICT Nasional, regional dan global; (6) Lemahnya koordinasi pada tingkat kebijakan, antara Kementerian Kominfo dengan kementerian/ lembaga/daerah, maupun koordinasi dengan dunia usaha/komunitas/ masyarakat, dan (7) Lemahnya koordinasi dan sinergi lintas fungsi/lintas unit kerja di dalam Kementerian Kominfo. Ketiga sub elemen
ini memiliki daya pendorong (driver
power) paling besar dengan tingkat ketergantungan terhadap sub elemen kendala utama program lainnya yang paling rendah; b. Selanjutnya di rangking dua adalah: (8) Fragmentasi fungsi dan tumpang tindihnya fungsi-fungsi dalam organisasi Kementerian Kominfo. 43
Hubungan kontekstual antar sub elemen hasil analisis ISM untuk kendala pelaksanaan program dapat dilihat pada Gambar 4.12
Gambar 4.12 Hubungan Kontekstual pada Elemen Kendala Pelaksanaan Program 3. Elemen Perubahan yang Dimungkinkan Verifikasi hubungan kontekstual pada elemen perubahan yang dimungkinkan, teridentifikasi sebagai berikut: a. Elemen kunci pada elemen perubahan yang dimungkinkan adalah; (1) Penataan fungsi-fungsi yang meminimalisir tumpang tindih (overlap) dan menghindarkan white-space karena memiliki daya pendorong (driver power) paling besar dengan tingkat ketergantungan terhadap sub elemen perubahan yang dimungkinkan lainnya yang paling rendah; b. Selanjutnya di
rangking dua adalah Membangun paradigma kelembagaan
Kementerian Kominfo sebagai fasilitator pembangunan (steering) dengan birokrasi yang efektif (2), Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM Kementerian Kominfo dalam pelaksanaan mandat perumusan dan penetapan kebijakan (3), Struktur organisasi Kementerian Kominfo yang responsif dan mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan strategis ICT (6). Hubungan kontekstual antar sub elemen hasil analisis ISM untuk kendala pelaksanaan program dapat dilihat pada Gambar 4.13
44
Gambar 4.13 Hubungan Kontekstual pada Elemen Perubahan yang Dimungkinkan 4. Elemen Pemangku Kepentingan yang Terkait dalam Pelaksanaan Program Verifikasi hubungan kontekstual pada elemen Pemangku Kepentingan yang Terkait, teridentifikasi sebagai berikut: a. Elemen kunci pada elemen perubahan yang dimungkinkan adalah Kementerian dan Lembaga (1), Pemerintah Daerah (2), Dunia Usaha (3), Asosiasi (4), Perguruan Tinggi (5), Lembaga Internasional (6), NGO Nasional (7), dan Masyarakat Umum (9) karena memiliki daya pendorong (driver power) paling besar dengan tingkat ketergantungan terhadap sub elemen perubahan yang dimungkinkan lainnya yang paling rendah; b. Selanjutnya di rangking dua adalah NGO Internasional (8) yang merupakan perubahan dengan daya pendorong paling kecil dengan tingkat ketergantungan paling tinggi terhadap lembaga yang terkait lainnya. Hubungan kontekstual antar sub elemen hasil analisis ISM untuk kendala pelaksanaan program dapat dilihat pada Gambar 4.14
45
Gambar 4.14 Hubungan Kontekstual pada Elemen Pemangku Kepentingan yang Terlibat 4.2.2 Pendekatan Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST) SAST digunakan untuk mengeksplorasi asumsi strategis yang paling penting dan paling yakin (pasti). Kondisi ini menempatkan asumsi strategis pada zona “rencana yang pasti" dan “rencana yang bermasalah” sebagai hal yang memerlukan perhatian dalam pengembangan model. Penempatan posisi setiap asumsi strategis dilakukan melalui pengisian kuesioner SAST oleh para pakar dan diskusi pakar untuk memvalidasi hasil analisis atas masing-masing posisi asumsi strategis tersebut. Pemetaan asumsi strategis dilakukan dalam dua fokus, yaitu: (1) fokus sektor komunikasi dan informatika, dan (2) fokus birokrasi. 1. Eksplorasi asumsi strategis fokus sektor komunikasi dan informatika Hasil analisis atas ssumsi strategis berkaitan dengan fokus sektor komunikasi dan informatika diuraikan secara rinci pada Tabel 4.3 Tabel 4.3 Asumsi Strategis Fokus Sektor Komunikasi dan Informatika Asumsi Strategis
Tingkat Kepastian
Tingkat Kepentingan
4,184
5,459
4,286
5,561
4,234
5,561
4,162
5,198
3,752
4,949
4,276
4,923
4,477
5,395
4,462
5,395
A. FOKUS SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA A B C D E F G
H
Peningkatan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar Terbentuknya Indonesia informatif dalam konsensus dasar negara Terwujudnya birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi Penyediaan dan pengembangan informasi edukatif Sistem komunikasi dan informatika yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi Memperjuangkan kepentingan komunikasi dan informatika nasional dalam sistem pasar global Penguatan sistem dan koordinasi kehumasan pemerintah (government public relations) dalam rangka meningkatkan reputasi bangsa Penguatan regulasi untuk mengatur : penyediaan, pengembangan, dan pemanfaatan komunikasi dan informatika dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis ICT
46
Dari uraian tersebut diperoleh sebuah gambaran yang lebih jelas terhadap asumsi dengan tingkat kepentingan yang tinggi dan tingkat kepastian yang tinggi bagi sektor komunikasi dan informatika, sebagai berikut : Tingkat Kepentingan yang Tinggi, a. Peningkatan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar (A); b. Terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka empat pilar kebangsaan (B); c. Terwujudnya birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi (C); Tingkat Kepastian yang Tinggi, a. Penguatan regulasi untuk mengatur: penyediaan, pengembangan, dan pemanfaatan komunikasi dan informatika dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis ICT (H); b. Penguatan sistem dan koordinasi kehumasan pemerintah (government public relations) dalam rangka meningkatkan reputasi bangsa (G); Secara grafis posisi masing-masing asumsi strategis fokus sektor komunikasi dan informatika tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.15
Gambar 4.15 Kuadran SAST bagi Fokus Bidang Komunikasi dan Informatika
47
2. Eksplorasi asumsi strategis fokus birokrasi Hasil analisis atas ssumsi strategis berkaitan dengan fokus sektor komunikasi dan informatika diuraikan secara rinci pada Tabel 4.4 Tabel 4.4 Asumsi Strategis Fokus Birokrasi Asumsi Strategis
Tingkat Kepastian
Tingkat Kepentingan
4,226
5,82
4,61
5,561
4,713
5,561
3,715
5,459
4,248
5,432
4,248
5,561
4,031
5,82
B. FOKUS BIROKRASI A B C D E F G
Penataan fungsi-fungsi yang meminimalisir tumpang tindih (overlap) dan menghindarkan white-space Membangun paradigma kelembagaan Kementerian Kominfo sebagai fasilitator pembangunan (steering) dengan birokrasi yang efektif Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM Kementerian Kominfo dalam pelaksanaan mandat perumusan dan penetapan kebijakan Peningkatan efektifitas koordinasi lintas Kementerian/Lembaga/ Daerah Peningkatan peran stakeholder dalam pembangunan daya saing berbasis kemampuan lokal Struktur organisasi Kementerian Kominfo yang responsif dan mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan strategis ICT Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dengan SDM yang kompeten dan profesional
Dari uraian tersebut diperoleh sebuah gambaran yang lebih jelas terhadap asumsi dengan tingkat kepentingan yang tinggi dan tingkat kepastian yang tinggi bagi fokus birokrasi, sebagai berikut : Tingkat Kepentingan yang Tinggi, a. Membangun paradigma kelembagaan Kementerian Kominfo sebagai fasilitator pembangunan (steering) dengan birokrasi yang efektif (B); b. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM Kementerian Kominfo dalam pelaksanaan mandat perumusan dan penetapan kebijakan (C); Tingkat Kepastian yang Tinggi, a. Penataan fungsi-fungsi
yang meminimalisir tumpang tindih (overlap) dan
menghindarkan white-space (A); b. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dengan SDM yang kompeten dan profesional (G); Secara grafis posisi masing-masing asumsi strategis fokus birokrasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.16
48
Gambar 4.16 Kuadran SAST bagi Fokus Birokrasi 4.3 Peran dan Fungsi Kementerian dalam Pembangunan Bidang Kominfo Dalam upaya pembangunan bidang kominfo, kementerian akan melaksanakan berbagai aktivitas baik sebagaimana dalam Gambar 417. Secara garis besar dikemukakan bahwa tugas utama dilaksanakan melalui aktivitas pada produce dan provide, sedangkan tugas pendukung dilaksanakan melalui aktivitas dalam kelompok manage. Sementara dari sisi kinerja kelembagaan akan terlihat pada pencapaian beberapa hal pokok yang diwujudkan dalam apply. a. Produce: kebijakan direktif–strategik, dukungan dalam pengambilan keputusan strategis, dan kerjasama internasional bidang Kominfo; b. Provide: pelayanan publik bidang Kominfo, kegiatan teknis Kominfo berskala nasional, fasilitasi dan advokasi pelaksanaan kebijakan, pengembangan kapabilitas dinamik SDM profesi Kominfo; c. Manage: pengelolaan anggaran, pengelolaan sarana dan prasarana kerja, pengelolaan SDM ASN, pengelolaan data dan informasi, tatakelola dan tatalaksana; yang terlaksanan dengan pengorganisasian dalam ketersediaan anggaran, perencanaan, dan pengukuran kinerja; d. Apply: grand design (roadmap) dan pelaksanaan tata kelola infrastruktur (sumber daya) telekomunikasi Indonesia, standar teknis dan layanan internet, infrastruktur, dan aplikasi informatika, Pembangunan langsung/tidak langsung sebagai layanan publik 49
dalam bentuk PSO dan USO (bila belum mampu dilaksanakan oleh masyarakat), pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Profesi Kominfo, serta Simpul (hub) informasi dan komunikasi pulik, serta government public relations (government PR).
Gambar 4.17 Peran dan Fungsi Kementerian dalam Pengembangan Sektor Kominfo 4.4 Transformasi Paradigma dalam Penataan Birokrasi Kementerian Kominfo Dalam perkembangan lingkungan strategis (politik, ekonomi, sosial, dan teknologi) baik pada tingkat nasional, regional maupun global menuntut adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan komunikasi dan informatika. Secara nasional beberapa hal penting yang harus mendapatkan prioritas antara lain adalah pelaksanaan pengelolaan komunikasi dan informatika yang dapat meberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, mensejahterakan masyarakat, dengan tetap menjaga nilai-nilai kesatuan dan kerakter ke-Indonesia-an. Pencapaian atas ketiga hal tersebut diharapkan dapat mendorong tercapainya daya saing dan ketahanan nasional bangsa Indonesia secara berkelanjutan. Gambar 4.18 memberikan ilustrasi
perubahan paradigma menuju pengelolaan komunikasi dan informatika secara
optimal untuk mendukung penciptaan daya saing dan kesejahteraan Bangsa Indonesia.
50
Gambar 4.18 Proses Transformasi Paradigma Kementerian Komunikasi dan Informatika Perubahan paradigma: Pengelolaan komunikasi dan informatika secara optimal untuk mendukung penciptaan daya saing dan kesejahteraan Bangsa Indonesia Sebelum Penataan Birokrasi Bangsa Indonesia dengan “keterbatasan pengelolaan” komunikasi dan informatika 1. Kesenjangan peraturan perundangundangan terhadap perkembangan lingkungan strategis TIK; 2. Ketertinggalan sumberdaya informatika dan keterbatasan kemampuan SDM dalam penguasaan TIK; 3. Kurang optimalnya pemanfaatan TIK bagi peningkatan kesejahteraan dan ketahanan nasional; 4. Kesenjangan komunikasi antar K/L/D dan antara pemerintah dengan masyarakat; 5. Pengelolaan komunikasi & informatika terfragmentasi;
Setelah Penataan Birokrasi “Pengelolaan optimal” Kominfo untuk mendukung penciptaan daya saing dan kesejahteraan Bangsa Indonesia 1. Penerapan konvergensi dan broadband didukung dengan peraturan perundangundangan yang adaptif thdp perubahan lingkungan strategis TIK; 2. Penyediaan, pengembangan dan pemanfaatan TIK bagi kesejahteraan bangsa + ketahanan nasional; 3. SDM Indonesia menguasai dan memanfaatkan TIK secara benar; 4. Terbangunnya information hub dan sistem goverment public relation yang handal; 5. Pengelolaan komunikasi dan informatika terintegrasi dan didukung birokrasi yang efektif dan ASN profesional;
51
BAB V PEMBAHASAN DISAIN STRUKTUR
Perencanaan grand design organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dilakukan melalui langkah-langkah induktif dan deduktif, selanjutnya dilakukan kovergensi untuk menghasilkan alternatif disain struktur yang menggambarkan peran dan fungsi yang diperlukan dalam pelaksanaan mandat Kementerian Komunikasi dan Informatika. Langkah induktif dilakukan dengan analisis tekstual dan studi (kajian) empirik atas peraturan perundang-undangan maupun berbagai sumber yang terkait dengan bidang komunikasi dan informatika. Sedangkan proses deduktif dilakukan melalui akuisisi pengetahuan para pakar, baik melalui panel pakar, focus group discussion (FGD) maupun indepth interview para narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun nara sumber lainnya. 5.1 Gambaran Umum Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Gambaran umum organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai subuah sistem dapat dikenali dari komponen utama organisasi yaitu struktur, proses dan budaya. Tiga komponen tersebut memiliki hubungan saling mempengaruhi (keterkaitan) dengan anggota organisasi yang dalam hal ini adalah SDM atau karyawan kementerian.
Gambar 5.1 Komponen Sistem Pengorganisasian Kementerian Komunikasi dan Informatika 52
Sebagai gambaran umum kondisi saat ini organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. Organizational structure (firm's anatomy), dinamika dan kecepatan perubahan lingkungan strategis bidang komunikasi dan informatika merupakan tantangan utama bagi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan mandat kelembagaan maupun penataan kelengkapan peran dan fungsi yang pada akhirnya akan tercermin dalam struktur organisasi. Kondisi umum : untuk dapat mencapai efektivitas dalam pelaksanaan mandat kelembagaan, pada saat ini sangat dibutuhkan penataan peraturan perundangundangan bidang Kominfo (telah diagendalan dalam Renstra 2015-2019), maupun penyesuaian fungsi-fungsi (dalam struktur organisasi) pada Kementerian Kominfo merupakan hal yang mutlak diperlukan; 2. Organizational process (firm's phisiology), dalam pelaksanaan mandat kelembagaan, hampir seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat lintas sektor dan multi-stakeholder. Hal ini menggambarkan bahwa bidang komunikasi dan informatika memiliki peran yang sangat strategis dan merupakan value driver bagi penciptaan nilai tambah yang optimal, baik untuk kepentingan pembangunan nasional maupun kegiatan dari berbagai bidang baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan-keamanan (ipoleksosbudhankam) dan kegiatan berbasis masyarakat lainnya. Kondisi umum : kinerja optimal bidang komunikasi dan informatika menuntut koordinasi yang intent (tinggi) baik pada tingkat kebijakan maupun tingkat taktikaloperasional yang harus dilakukan pada lintas fungsi antar Unit Kerja Eselon II, maupun lintas Unit Kerja Eselon I. Diperoleh gambaran bahwa dalam beberapa hal memerlukan peningkatan koordinasi lintas fungsi, khususnya bagi pelaksanaan tugas yang bersifat lintas sektor maupun multi stakeholder. 3. Organizational culture (firm's psychology), pencapaian kinerja organisasi akan dipengaruhi oleh iklim kerja yang terbangun dari budaya yang terbangun. Sebagai artefak dapat ditemui bahwa SDM Kementerian Kominfo berasal dari beberapa sumber satuan administrasi pangkal (Satminkal), antara lain: Departemen Penerangan, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, dan lembaga pemerintah lainnya. Kondisi umum : belum terbangunnya "Budaya Kementerian Kominfo" dengan nilai-nilai (values) yang dapat mempersatukan Insan Kementerian Kominfo 53
dalam kebersamaan dan satu semangat dalam mencapai kinerja kelembagaan. Secara konkrit artefak kesenjangan budaya dapat ditemukan (dikenali/dirasakan) baik dalam sikap dan perilaku maupun dalam atribut-atribut yang ada; 4. Organizational members (firm's cell), dinamika dunia komunikasi dan informatika digambarkan dengan kecepatan teknologi maupun peningkatan ekspektasi pengguna yang tergambar dalam life-style masyarakat yang diikuti sebagai basis persaingan dunia usaha bidang komunikasi dan informatika. Kondisi ini menempatkan SDM Kementerian Kominfo harus dapat berperan lebih sebagai "arsitek/steering" yang handal yang mampu merumuskan kebijakan yang adaptif perkembangan dunia TIK, daripada sebagai "pelaksana/rowing" yang lebih berfokus pada kegiatan operasional dan akan terjebak pada "business as ussual"; Kondisi umum : pada periode saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang melaksanakan program percepatan bagi SDMnya untuk menjalani program pendidikan S2 dan S3 baik di dalam maupun di luar negeri. Kondisi ini membawa optimisme bagi peningkatan modal intelektual dalam melaksanakan tugas kelembagaan. Selain kondisi tersebut disisi lain dalam dunia TIK nasional, Kementerian Kominfo juga berkewajiban untuk memfasilitasi pengembangan kapasitas dan kapabilitas SDM TIK baik sebagai PNS pemengku jabatan fungsional bidang TIK maupun SDM profesi dalam bidang TIK; 5. Business system (firm's work), efektivitas kinerja pelaksanaan mandat kelembagaan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan terbentuk dari proses bottom-up dan top-down. Untuk proses bottom-up dipengaruhi oleh kinerja struktur organisasi, proses, budaya organisasi dan dukungan modal intelektual SDM sebagai value enabler. Sedangkan pengaruh top-down terbentuk karena kesungguhan dan komitmen pimpinan pimpinan puncak (Menteri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal) dalam bekerjasama dan berkoordinasi dalam membangun visi TIK nasional, proses pengambilan keputusan strategis, dan memimpin perubahan melalui sikap dan perilaku yang layak untuk menjadi panutan (role model); Kondisi umum : Dari sisi organizational capital dan intellectual capital kondisi kementerian ini telah cukup bagus, namun demikian para pakar (dalam panel pakar) menekankan bahwa koordinasi pada tingkat kebijakan sangat dipengaruhi oleh relational capital yang tergambar dalam kualitas (dan kuantitas) "forum koordinasi pimpinan" yang biasanya dilakukan dalam bentuk Rapat Pimpinan; 54
5.2 Pola Keterkaitan dalam Pelaksanaan Mandat Kementerian Hasil analisis yang telah dilakukan dapat dikemukakan gambaran umum kondisi faktual pola keterkaitan antar fungsi-fungsi (saat ini) dalam penyelenggaraan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan dua opsi yang dapat menggambarkan kondisi kedepan yang diharapkan. 1. Analisis kondisi ketekaitan antar fungsi yang terjadi pada saat ini Tampak dalam Gambar 5.2 bahwa adanya keterkaitan yang sangat erat antara fungsifungsi yang ada pada perangkat Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI), sementara kedua fungsi dalam perangkat SDPPI dan PPI secara bersamaan juga memiliki keterkaitan dengan fungsi pada perangkat Aplikasi Informatika (APTIKA). Disisi lain untuk perangkat Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) tidak tampak secara kuat dalam penyelenggaraan fungsinya maupun keterkaitan dengan fungsi-fungsi lain yang ada (Gambar 5.2).
Gambar 5.2 Pola Keterkaitan Antar Fungsi pada Saat Ini Dalam diskusi pakar maupun pembahasan terbatas melalui indepth interview diperoleh konfirmasi yang menguatkan kondisi tersebut, dan dengan beberapa kondisi yang dikemukakan sebagai berikut: a. Praktek manajemen cenderung bersifat "silo", sehingga berpotensi terjadi hambatan koordinasi untuk dapat menghasilkan kebijakan (peraturan perundangundangan) yang terpadu; b. Fungsi pada perangkat organisasi Ditjen APTIKA yang tergambar dalam nomenklatur unit kerja, dipandang membatasi ruang lingkup dan tidak adaptif 55
terhadap perkembangan dan tuntutan kemajuan bidang komunikasi dan informatika; c. Kurang optimalnya penyelenggaraan peran informasi dan komunikasi publik yang seharusnya dapat berperan sebagai information hub maupun government public relations; 2. Lingkup keterkaitan dengan modifikasi (penambahan) lapisan infrastruktur TIK Dalam diskusi pakar, indepth interview dan masukan tertulis (Bapak Djoko Agung Harijadi dan Bapak Ashwin Sasongko Sastrosubroto), dapat dikemukakan alternatif dengan pengembangan (modifikasi) lapisan infrastruktur TIK dengan lingkup mandat kelembagaan Kementerian Kominfo sebagaimana dalam Gambar 5.3 dengan tugas pokok yang membidangi : (1) infrastruktur telekomunikasi, (2) standar teknis layanan internet, standarisasi isi dan aplikasi, (3) komunikasi publik, serta (4) pengembangan dalam bentuk riset kebijakan dan upaya peningkatan kapabilitas dinamik SDM profesi TIK. Pelaksanaan tugas pokok dalam lingkup mandat tersebut diatas akan mendapatkan dukungan manajemen dari aspek perencanaan, pengelolaan sumberdaya maupun dukungan teknis dalam pelaksanaan operasional lembaga dalam melaksanakan mandatnya.
Gambar 5.3 Lingkup Keterkaitan dengan Modifikasi Lapisan Infrastruktur TIK Hasil analisis deduktif memberikan gambaran bahwa pendekatan ini diharapkan dapat lebih optimal bagi pelaksanaan tugas kelembagaan Kementerian Kominfo pada periode pembangunan bidang komunikasi dan informatika pada periode rencana pembangunan tahun 2015 - 2019, yang selaras pula dengan Rencana Strategis Kementerian Tahun 2015-2019,
56
dengan demikian diharapkan dapat lebih adaptif terhadap dinamika perkembangan bidang komunikasi dan informatika pada tingkat nasional, regional maupun global. Dari hasil panel pakar maupun indepth interview memberikan penekanan pada hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan peran kelembagaan pada periode tahun 2015-2019, antara lain sebagai berikut : a. Sangat dibutuhkan adanya roadmap nasional (planologi) informatika nasional, dalam jangka mengengah-panjang yang mengatur tataguna dan tatakelola frekuensi yang tersedia; b. Perlunya langkah-langkah konkrit dalam mewujudkan kemandirian internet (informatika), serta penguatan fungsi dalam pengawasan dan pentaatan bagi penyimpangan (cybercrime) dalam penyediaan, pengembangan, pemanfaatan komunikasi dan informatika; c. Diperlukan revitasisasi peran informasi dan komunikasi publik yang dapat mengatasi kesenjangan informasi dan komunikasi antar K/L/D, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun diseminasi informasi dan komunikasi secara dua arah dengan masyarakat di seluruh penjuru tanah air dan di bagian negara lainnya. 5.3 Perspektif Dalam Perancangan Disain Organisasi Untuk dapat menjamin pelaksanaan mandat dan bentuk penugasan lainnya, pada Gambar 5.4 menjelaskan bahwa perancangan struktur organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika harus mempertimbangkan beberapa hal yang tercermin dalam 4 perspektif, antara lain : 1. Mandat kelembagaan idang komunikasi dan informatika dengan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait secara langsung maupun yang memiliki relevansi yang erat; 2. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 (Bab III, Kementerian, Bagian Kesatu, Pasal 23), yang menjelaskan fungsi yang harus dipenuhi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan mandatnya; 3. Faktor-faktor peubah yang memperngaruhi dalam bentuk tantangan dan perubahan pada lingkungan strategis komunikasi dan informatika;
57
4. Koordinasi lintas kementerian, lembaga maupun dengan daerah, serta kerjasama dan partisipasi para pemangku kepetingan utama dalam pelaksanaan pembangunan komunikasi dan informatika. Secara khusus ditambahkan bahwa dari hasil analisis atas intepretive structural modeling (ISM) dan panel pakar (bagian 4.2.1 dan Gambar 4.14), diperoleh gambaran kondisi bahwa hubungan antar pemangku kepentingan bersifat saling keterkaitan (interdependence), hal ini menggambarkan bahwa setiap pemangku kepentingan dalam dunia komunikasi dan informatika memiliki peran dan pengaruh satu sama lain.
Gambar 5.4 Perspektif dalam Perancangan Disain Organisasi Menggunakan disain organisasi dengan pendekatan Mintzberg yaitu elemen dasar desain konfigurasi terdiri dari 5 bagian yang meliputi: 1. The Strategic Apex, dalam hal ini adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, yang bertanggung jawab keseluruhan atas organisasi kemeterian, dan menjamin bahwa organisasi menjalankan seluruh mandat yang telah ditetapkan; 2. The Middle Line, dalam konteks UU ASN adalah para pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi yang menjadi penghubung operating core dengan strategic apex. Sesuai hasil analisis dan sitesis lingkup peran fungsi pada middle line antara lain meliputi : (1) infrastruktur telekomunikasi; standard teknis layanan internet; standard, isi dan 58
aplikasi; informasi dan komunikasi publik, serta tatakelola keamanan komunikasi dan informatika; 3. The Operating Core, para SDM ASN terdiri dari pemangku Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional ahli, serta jabatan fungsional ketrampilan yang melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan mandat peraturan perundangundangan melalui peran dan fungsi organisasi; 4. The Technostructure, merupakan fungsi pengembangan yang terdiri dari para ahli/ fungsional atau analis yang berperan dalam mendukung pelaksanaan tanggungjawab utama kementerian. Dalam hal ini dukungan dapat diberikan dalam bentuk analisis kebijakan publik, maupun dukungan lain yang berbasis pada keahlian; 5. The Support Staff, adalah bentuk dukungan manajemen yang dapat menjamin proses tatakelola dan tatalaksana (proses bisnis) organisasi dapat terlaksanan secara efektif dan efisien. Dalam hal ini bentuk dukungan manajemen dilakukan untuk lingkup perencanaan, pengelolaan sumberdaya (SDM, anggaran, sarana dan prasarana organisasi), maupun pengelolaan hubungan pemangku kepentingan (stakeholder management), serta bentuk-bentuk lain yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
Gambar 5.5 Konfigurasi Bidang Peran dalam Disain Organisasi Mintzberg Landasan perumusan dalam penataan strukruk organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut: 1. Hasil analisis induktif dikonvergensikan dengan proses deduktif melalui logical thinking process bersama pemangku kepentingan; 2. Akan disampaikan rekomendasi 3 (tiga) alternatif skenario struktur organisasi yang prioritasnya diserahkan pada pengambil kebijakan tertinggi; 59
3. Dasar struktur adalah konfigurasi Mintzberg: Machine Bureaucracy; 5.4 Argumentative Analysis: Pola Pengorganisasian Khususnya berkaitan dengan pelaksanaan mandat berdasarkan peraturan perundangundangan dan dinamika perubahan (tuntutan) lingkungan strategis bidang komunikasi dan informatika, dikemukakan beberapa dasar pertimbangan sbb: 1. Perkembangan konvergensi pada dunia komunikasi dan informatika perlu diimbangi dengan penataan (restrukturisasi) peraturan perundang-undangan yang terpadu dan saling menguatkan; 2. Keterpaduan peraturan perundang-undangan maupun bentuk kebijakan lainnya, serta keselarasan antara perencanaan dengan alokasi sumberdaya pembangunan (sinergitas antara perencanaan dan penganggaran) secara berkelanjutan dalam penyediaan, pengembangan dan pemanfaatan, merupakan prasyarat bagi tercapainya
sasaran
pembangunan nasional bidang komunikasi dan informatika (antara lain: Indonesia broadband, Palapa ring, e-government, komunikasi publik, dan lainnya); 3. Komunikasi dan informatika merupakan sarana yang sangat handal (efektif dan efisien), baik bagi kepentingan yang positif dalam penciptaan nilai tambah (value creator), maupun penyalahgunaan dalam berbagai bentuk tindakan kriminal, penghancuran nilai-nilai individu, kelompok, golongan bahkan sebuah bangsa; 4. Diperlukan kebijakan dan langkah-langkah konkrit yang dapat mengatur, mengawasi dan menindak berbagai penyimpangan (cyber crime) yang terjadi dalam lingkup penyediaan, pengembangan dan pemanfaatan bidang komunikasi dan informatika; 5. Terjadinya paradoks dalam praktek pengelolaan komunikasi publik "teknologi semakin maju - kesenjangan semakin besar". Hal ini terjadi khususnya bagi komunikasi antar K/L/D, antara pemerintah pusat dan daerah, maupun arus informasi bagi masyarakat (khusunya yang masih terkendala akses informasi); 6. Diperlukan upaya yang terpadu dan sistematis agar dapat meningkatkan akses informasi dan mengatasi kesenjangan digital; 7. Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika belum terbangun sistem informasi terpadu yang dapat memonitor secara tepat dan akurat (real-time), yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan, sekaligus sebagai bagian dari knowledge management baik pada tingkat Kementerian Kominfo maupun pada tingkat nasional;
60
Implikasi : Memperhatikan kondisi dan arah pembangunan sektor Kominfo, berdasarkan pemikiran dalam diskusi pakar, indepth interview dan masukan tertulis (Bapak Djoko Agung Harijadi dan Bapak Ashwin Sasongko Sastrosubroto, Mastel dalam Masukan SubBidang TIK RPJMN 2015-2019), maka pola pengorganisasian Kementerian Komunikasi dan Informatika (minimal dalam periode Renstra Tahun 2015–2019), diharapkan dapat memenuhi kebutuhan, antara lain : 1. Perancangan
grand
design
organisasi
Kementerian
Kominfo
harus
dapat
memfasilitasi pembangunan sektor Kominfo (termasuk Pos) dalam beradaptasi dengan (tuntutan) perubahan lingkungan strategis dunia TIK; 2. Fungsi-fungsi dari institusi Kementerian Kominfo harus dapat (ikut) berperan dalam peningkatan pertumbuhan PDB, kemandirian dan kesejahteraan secara berkelanjutan; Untuk itu harus dibangun suatu kondisi lingkungan Kominfo dengan : a. Peran TIK secara terpadu dalam pembangunan secara terpadu adalah sebagai : enabler, sektor industri, peningkatan kemampuan dan daya saing SDM, pendorong inovasi; b. Lingkungan yang stabil dan komprehensif melalui regulasi dan infrastruktur legal, serta penguatan sistem security TIK; c. Keterpaduan informasi dan komunikasi publik untuk dapat mewujudkan pemenuhan "hak berkomunikasi dan memperoleh informasi" sebagaimana dalam amanat (Amandemen) UUD RI 1945 pada Pasal 28F, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 14; 3. Program dan kegiatan pada Rencana Strategis Tahun 2015-2019 yang fokus pada pencapaian sasaran yang tepat, serta didukung dengan koordinasi program dan sinergi anggaran yang dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan; 4. Penyelenggaraan tatakelola Kementerian Kominfo yang baik dan didukung oleh SDM kompeten dan birokrasi yang handal; 5. Prasyarat keberhasilan pencapaian kinerja sangat dipengaruhi (ditentukan) oleh efektivitas koordinasi pada tingkat kebijakan (intra-organisasi dan inter-organisasi) yang dilaksanakan melalui forum koordinasi pimpinan/Rapim, maupun koordinasi lintas K/L/D;
61
5.5 Pendekatan dalam Lingkup Peran dan Fungsi Kementerian Kominfo Langkah penataan fungsi-fungsi dalam organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dilakukan dengan beberapa hal, antara lain : 1. Integrasi (transformasi) fungsional; 2. Pengembangan (penambahan) fungsi baru; 3. Peningkatan efektivitas fungsi dengan fokus, dan job enrichment; 4. Menggabungkan (merger) Fungsi dalam Unit Kerja; 5. Mengeleminasi fungsi (spin-off) karena sudah tidak sesuai dengan tuntutan mandat kelembagaan, atau dapat ditangani oleh pihak lain (misal : pembagian urusan pusat – daerah, K/L lain, pihak ketiga lainnya); 5.6 Langkah Penataan Lingkup Peran dan Fungsi Middle line Secara garis besar fungsi-fungsi organisasi yang ada pada middle line terbagi atas : (1) lingkup penyediaan yang meliputi infrastruktur telekomunikasi, (2) standar teknis dan layanan internet (TCP/IP, DNS, lainnya), (3) lingkup konten dan aplikasi standar. Selain ketiga hal tersebut pada bagian ini juga meliputi (4) Tatakelola Kemandirian Komunikasi dan Informatika, dan (5) Informasi dan Komunikasi Publik. Tabel 5.1 Lingkup Peran dan Fungsi Middle Line Peran dalam Organisasi (1)
Lingkup Bidang (2)
Infrastruktur telekomunikasi
Melaksanakan mandat kelembagaan yang dilandasi dengan peraturan perundangundangan
Standar teknis layanan internet
Standar isi dan aplikasi
Kelengkapan Fungsi (3)
Infrastruktur telekomunikasi, tempat seluruh lalu-lintas internet mengalir. a. Kebijakan dan regulasi di bidang sumberdaya, antara lain: frekuensi, orbit satelit; b. Kebijakan tatakelola frekuensi jangka menengahpanjang (roadmap/planologi) sumberdaya untuk jangka panjang; Standar teknis dan layanan Internet, infrastruktur yang membuat Internet berfungsi [misal TCP/IP; DNS; SSL]. a. Kebijakan dan regulasi di bidang transport dan jaringan Internet, pembagian nomorIP; b. Kebijakan tatakelola jangka menengah-panjang (roadmap/planologi) jaringan Internet untuk jangka panjang; a. Kebijakan dan regulasi pemanfaatan TIK meliputi al.: telekomunikasi, penyiaran, pemberdayaan industri informatika, e-services; b. Kebijakan penyelenggaraan dan pengendalian pos, dan
62
Peran dalam Organisasi
Lingkup Bidang
(1)
(2)
Tatakelola Kemandirian Komunikasi dan Informatika Informasi dan Komunikasi Publik
Kelengkapan Fungsi (3)
a.
b. a. b.
c.
pemberdayaan industri informatika, community access point (CAP); Kebijakan dan regulasi di bidang tatakelola keamanan Kominfo al. meliputi: cyber security, IDSRTII, GCERT, Forensik digital; PPNS (penyidikan, penyelidikan) Kebijakan pengelolaan dan penyediaan informasi dan media publik; Optimalisasi peran Kementerian Kominfo sebagai government public relations; dan information hub (top-down + bottom-up); IKP yang terintegrasi secara nasional, dan terkoneksi secara global;
5.6.1 Penataan Peran dan Fungsi Basis Informatika Kurbalija, 2010 dan Sasongko, 2014 menjelaskan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pengorganisasian komunikasi dan informatika pada dasarnya memiliki aturan nasional dan internasional yang dikeluarkan oleh badan pemerintah dan swasta dan menjadi acuan dalam pengorganisasian atau tatakelola internet pada hampir semua negara. Secara garis besar keterkaitan pola pengorganisasian dengan lembaga-lembaga internasional dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut. Tabel 5.2 Hubungan Keterkaitan Pengorganisasian Komunikasi dan Informatika No (1)
1.
Sektor/Bidang (2)
2.
Infrastruktur Telekomunikasi (termasuk penyiaran/broadcasting) Infrastruktur Internet
3.
Aplikasi dan Konten Internet
4. 5. 6.
Layanan Pos Konten Penyiaran TV dan Radio Penerangan Masyarakat
Keterkaitan Pengorganisasian (3)
International Telecommunication Union (ITU) Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ITU, ICANN, dan United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) Universal Post Union (UPU)
Dalam pembahasan baik pada panel pakar maupun dalam indepth interview mengemuka permasalahan yang berkaitan dengan pentingnya kemandirian internet bagi bangsa Indonesia, maupun ancaman penyalahgunaan internet untuk hal-hal yang bersifat 63
destruktif. Kurbalija, 2010 membahas adanya 3 (tiga) isu keamanan dunia-maya dapat digolongkan ke dalam 3 kriteria: 1. Jenis tindakan. Klasifikasi berdasarkan tipe tindakan adalah pencegahan data, intervensi data, akses ilegal, spy ware, korupsi data, sabotase, denial-of-service, dan pencurian identitas; 2. Jenis pelaku kejahatan. Kemungkinan pelaku kejahatan adalah hacker, cyber-criminal, cyber-warrior dan cyber-terrorist; 3. Jenis target. Potensial target sangat banyak, dari individu, perusahaan swasta dan institusi pemerintah ke asset infrastruktur, pemerintah dan militer yang penting. 5.6.2 Penataan Peran dan Fungsi Informasi dan Komunikasi Publik Dalam pendekatan tatalaksana proses (proses bisnis), fungsi-fungsi yang ada saat ini pada Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik telah menggambarkan suatu rantai nilai proses yang logis. Dari proses analisis sistem diperoleh gambaran bahwa "hambatan" untuk penyelenggaraan fungsi secara optimal lebih cenderung terjadi pada praktek pelaksanaan peran dan fungsinya, dengan demikian untuk dapat lebih optimal diperlukan penataan dalam bentuk revitalisasi peran dan transformasi fungsi-fungsi yang ada. Langkah mendasar penataan peran dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik ditujukan untuk menciptakan kelancaran arus informasi dan komunikasi secara dua arah (timbal-balik) antara Kementerian Kominfo Kementerian dan Lembaga Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dalam hal ini Kementerian Kominfo harus dapat berperan sebagai "nucleus" atau "information hub", ilustrasi atas kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 5.6.
Gambar 5.6 Proses Aliran Informasi dan Komunikasi Publik 64
Dari hubungan harmonis yang terjadi pada Kementerian Kominfo Kementerian dan Lembaga Pemerintah Daerah Provinsi akan membangun sebuah jaringan yang handal dan berkembanga sebagai jaringan yang terintegrasi dengan informasi dan komunikasi dari dan kepada masyarakat, menjadi jaringan yang lebih luas dan terpadu antara Kementerian Kominfo Kementerian dan Lembaga Pemerintah Daerah Provinsi Masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 5.7.
Gambar 5.7 Jaringan Informasi dan Komunikasi Publik Elemen-elemen dari masing-masing sub sistem informasi dan komunikasi publik memiliki "kedaulatan" untuk mengatur dirinya sendiri atau independen, namun sebagai sebuah sistem yang terintegrasi secara keseluruhan terbangun hubungan yang harmonis seperti layaknya "sistem tata surya" (Gambar 5.8). Kondisi tersebut merupakan gambaran keberhasilan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam “mendukung goverment public relations (government PR) secara terpadu, sederhana, akurat, dan siap 24 jam” yang terintegrasi secara nasional, dan terkoneksi secara global.
Gambar 5.8 Tatasurya Sebagai Ilustrasi Jaringan Informasi dan Komunikasi Publik 65
Untuk dapat mencapai hal tersebut diatas diperlukan langkah revitalisasi peran dan fungsi informasi dan komunikasi publik, antara lain : 1. Penguatan komunikasi publik melalui optimalisasi peran pusat dan daerah, dengan pemberdayaan fungsi humas K/L dan unit kerja SKPD sebagai “pabrik berita” atau “news room” yang secara aktif mendesiminasikan berita dalam bentuk suara, tulisan, gambar maupun film/video; 2. Memposisikan Kementerierian Komunikasi dan Informatika sebagai “information hub”, baik secara top-down maupun bottom-up; 3. Membangun informasi dan komunikasi publik secara terintegrasi secara nasional, dan dalam pengembangannya dapat terkoneksi secara global (menuju Indonesia broadband); 4. Untuk merealisasikannya diperlukan perubahan mindset SDM Kementerian Kominfo maupun SDM fungsi humas K/L dan unit kerja SKPD, serta dukungan kebijakan dalam penyediaan/sumberdaya, pengembangan maupun pemanfaatan. Untuk menjaga efektivitas dalam pelaksanaan mandat dan agar dapat dicapainya tujuan yang telah ditetapkan, maka penataan ulang fungsi-fungsi merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh. Langkah penataan dilakukan dengan strukturisasi ulang fungsi-fungsi yang ada pada Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.3 Tabel 5.3 Langkah Penataan Fungsi pada Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Unit Kerja Eselon II
Fungsi-Fungsi
(1)
(2)
Sekretariat Direktorat Jenderal
Komunikasi Publik
Pengolahan dan Penyediaan Informasi
Pengelolaan Media Publik
• Penyusunan Program dan Pelaporan • Hukum dan Kerjasama • Keuangan • Umum dan Organisasi • Tatakelola Komunikasi Publik • Pengelolaan Opini Publik • Layanan Komunikasi Publik
• Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan • Informasi Perekonomian • Informasi Kesejahteraan Rakyat • Media Cetak • Media Online • Media Pameran dan Luar Ruang
Langkah Penataan (3)
• Fungsi kerjasama diintegrasikan pada fungsi "kemitraan dan kerjasama"; • Fungsi hukum memfasilitasi perumusan legal drafting • Fungsi opini publik harus inklusif dalam pengolahan dan penyediaan informasi • Fungsi layanan komunikasi publik diintegrasikan dalam fungsi "layanan informasi" Fungsi diperkuat dengan pengelolaan opini publik Perlu mengoptimalkan peran pembinaan dan penguatan pengelolaan media, tanpa mempengaruhi dan mengganggu
66
Unit Kerja Eselon II
Fungsi-Fungsi
(1)
(2)
Langkah Penataan (3)
kebebasan media Kemitraan Komunikasi
Layanan Informasi Internasional
• Pemerintah dan Lembaga Negara • Kemitraan Media dan Dunia Usaha • Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi • Informasi Media Asing • Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional • Layanan Informasi Masyarakat LN
Fungsi diperkuat menjadi kemitraan dan kerjasama
Diperkuat menjadi fungsi layanan informasi terpadu
Penataan ulang fungsi-fungsi dilakukan dengan langkah transformasi, integrasi maupun job enrichment. Dalam diagram rantai nilai keterkaitan antar fungsi hasil strukturisasi dapat dilihat pada Gambar 5.9
Gambar 5.9 Penataan Rantai Nilai Fungsi Informasi dan Komunikasi Publik 5.7 Langkah Penataan Lingkup Peran dan Fungsi Techno Structure Berdasarkan pengelompokan fungsi-fungsi pada organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam tatanan Mintzberg elemen organisasi techno structure adalah fungsifungsi yang ada pada Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pusat-Pusat yang berada dibawah Menteri Komunikasi dan Informatika dan dalam koordinasi Sekretariat Jenderal. 5.7.1 Penataan Peran dan Fungsi Badan Litbang SDM Dalam tatanan organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Litbang SDM merupakan perangkat technostructure yang memberikan dukungan teknis-substantif 67
bagi pelaksanaan peran dan fungsi utama kelembagaan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Gambar 5.10 Struktur Organisasi Badan Litbang SDM Saat Ini Dalam memberikan dukungan kepada peran dan fungsi utama kelembagaan, tantangan yang dihadapi adalah: (1) menyediakan kajian kebijakan dan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat, baik dalam lingkup penyediaan, pengembangan serta pemanfaatan komunikasi dan informatika; (2) memfasilitasi pengembangan literasi dan kompetensi SDM komunikasi dan informatika, khusunya bagi kesiapan (daya saing) menghadapi berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015. Selain kedua hal tersebut diatas juga diperlukan (3) dukungan bagi penyiapan kajian kebijakan dan regulasi berkaitan dengan ketahanan informasi (termasuk keamanan internet nasional). Berkaitan dengan hal-hal tersebut selanjutnya peran dan fungsi penelitian dan pengembangan perlu berfokus pada beberapa hal sebagai berikut: 1. Membangun kesadaran pentingnya peningkatan dan pengembangan kompetensi ICT, serta mendorong percepatan pengembangan kompetensi ICT bagi tenaga kerja Indonesia; 2. Memfasilitasi pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi bidang ICT dan proses percepatan bagi pelaksanaan Sertifikasi Asesor bagi kompetensi profesi ICT; 3. Meningkatkan kualitas riset kebijakan (policy-based research) bidang komunikasi dan informatika melalui penguatan analisis dan sintesis atas pelaksanaan kebijakan yang telah ada, mengkaji situasi dan isu-isu baru yang muncul dan berkembang yang menuntut refleksi atau penyesuaian, bahkan memerlukan reformulasi atau pembaruan kebijakan bidang komunikasi dan informatika; 68
Gambar 5.11 Transformasi Fungsi-Fungsi pada Badan Penelitian dan Pengembangan 5.7.2 Penataan Peran dan Fungsi Pusat-Pusat Dalam konsep disain organisasi Mintzberg, secara hirarkhi Pusat-Pusat merupakan kelengkapan organisasi dalam kelompok techno structure, artinya unit kerja ini memiliki peran dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas utama kelembagaan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan demikian kegiatan pada unit kerja Pusat-Pusat lebih bersifat memberikan dukungan pada aktivitas internal organisasi (intra-organization).
Gambar 5.12 Struktur Organisasi Pusat-Pusat Saat Ini 69
Tabel 5.4 Langkah Penataan Fungsi pada Pusat-Pusat No
Unit Kerja
Langkah Penataan
(1)
(2)
(3)
1. Pusat Data dan Sarana Informatika
2. Pusat Kerjasama Internasional
3. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Langkah revitalisasi : • Pemenuhan persyaratan ISO 27001 dalam manajemen keamanan sistem informasi pada Kementerian Kominfo • Penataan postur SDM dengan kemampuan analisis dan sintesis untuk dapat mengolah menyajikan informasi; • Dapat berperan dalam pengelolaan knowledge management bagi kementerian; Langkah revitalisasi : • Berperan sebagai "gate" yang dapat memfasilitasi proses kerjasama dengan mitra asing; • Sebagai mitra Biro Perencanaan dalam perencanaan dan penetapan program/kegiatan yang melibatkan kerjasama/mitra asing; • Penataan postur SDM dengan kualifikasi yang sejalan dengan langkah revitalisasi; Alternatif-1, Penajaman peran dan fungsi : • Dalam praktek pelaksanaan tugas, khususnya yang berkaitan dengan pihak eksternal Kementerian, "sangat berdekatan" dengan kegiatan Ditjen IKP; • Diperlukan penajaman peran dan fungsi, dan komitmen Pimpinan Puncak dalam memberikan penugasan agar sesuai lingkup tugas unit kerja; Alternatif-2, Penajaman peran dan fungsi : • Dilakukan langkah penataan dengan menggabungkan PIHM kedalam Ditjen IKP, pada unit kerja yang membidangi layanan informasi; • Agar seluruh fungsi bisa terlaksana, maka pada unit kerja tersebut dilakukan job enrichment untuk lingkup hubungan masyarakat; Optimalisasi peran dan fungsi : • Bekerjasama dengan Biro SDM dalam penyusunan pola karir yang terpadu antara pemenuhan syarat jabatan/ kompetensi dan pelaksanaan pelatihan internal Kementerian Kominfo; • Pelaksanaan pelatihan dalam jabatan bagi K/L/D bagi Jabatan Fungsional Ahli maupun Jabatan Fungsional Ketrampilan yang dalam pembinaan Kementerian Kominfo; • Berlakunya UU ASN mewajibkan minimal jam orang keikutsertaan dalam pelatihan;
70
5.8 Langkah Penataan Lingkup Peran dan Fungsi dalam Operating Core Mengacu pada ketentuan UU ASN dan pengelompokan fungsi-fungsi pada organisasi dalam tatanan Mintzberg, maka elemen organisasi operating core adalah fungsi-fungsi yang diwakili oleh Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Ahli (JFA) dan Jabatan Fungsional Ketrampilan. Pada bagian ini diberikan penekanan pada optimalisasi pengelolaan JFA dalam peran dan fungsi sebagai dukungan strategik-substantif, sebagai sumber intellectual capital dalam pelaksanaan mandat kelembagaan, antara lain: (1) pelaksanaan kajian strategik dan konseptual, (2) dukungan proses pengambilan keputusan, (3) pengembangan relational capital, intra-organization dan inter-organization. Dengan mempertimbangkan peran strategis tersebut dikemukakan pemikiran optimalisasi pola pengoragnisasian JFA sebagai berikut: 1. Kelompok Jabatan Fungsional dikelola sebagai TALENT POOL; 2. Pemangku JFA dalam basis keahliannya, memiliki akses (dapat diakses) lintas fungsi, lintas unit kerja; 3. Pejabat Fungsional dapat menjalankan peran sebagai “duta” atau “ambasador” Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan penugasan (temporer) pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (merupakan bagian pola karir – syarat perolehan angka kredit JFA); 4. Sesuai amanat UU ASN, berlaku pola karir “terbuka”: Jabatan Fungsional Ahli Jabatan Pimpinan Tinggi; Sebagai ilustrasi atas hubungan dan tatakerja dalam optimalisasi dalam pengelolaan JFA ditampilkan dalam Gambar 5.13.
71
Gambar 5.13 Optimalisasi Pengelolaan JFA Sebagai Talent Pool Kementerian Kominfo
5.9 Langkah Penataan Lingkup Peran dan Fungsi dalam Management Support Berdasarkan pengelompokan fungsi-fungsi pada organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam tatanan Mintzberg elemen organisasi management support adalah fungsi-fungsi yang ada pada Inspektorat Jenderal, dan Sekretariat Jenderal. 5.9.1 Langkah Penataan Inspektorat Jenderal
Analisis Situasional Hasil kajian dari kondisi faktual dapat diperoleh gambaran umum bahwa kinerja lembaga dalam hal kepatuhan masih perlu ditingkatkan, khususnya untuk dapat mencapai opini WTP dalam hasil audit BPK. Dalam hal ini Inspektorat Jenderal memang memiliki peran yang sangat strategis, namun demikian tidak akan berhasil apabila tidah diikuti oleh langkah-langkah konkrit unit-unit kerja dalam membangun "tingkat kepatuhan" atau
72
compliance pada ketentuan yang ada. Secara garis besar kondisi faktual dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. Kondisi kedepan dengan meningkatnya kompleksitas lingkup kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menuntut koordinasi program dan sinergi anggaran, baik dalam lembaga (intra-organisasi atau lintas fungsi/unit kerja) maupun lintas K/L dan antara pusat daerah; 2. Semangat untuk dapat mencapai opini WTP harus diikuti oleh langkah-langkah membangun untuk awareness melalui sosialisasi dan internalisasi maupun penataan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul (ada), baik permasalahan dalam bentuk teknis, administratif, maupun permasalahan yang terkait dengan hukum dan perundang-undangan; 3. Tuntutan kinerja kepatuhan SDM Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tatakelola dan tatalaksana secara: transparan, akuntabel, dan profesional.
Gambar 5.14 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Saat Ini
Langkah Penataan 1. Paradigma inspektorat bukan semata-mata sebagai watch-dog, tetapi lebih sebagai “internal-consultant” yang melaksanakan fungsi : pembinaan, penataan, pengawasan dan pentaatan; 2. Mengoptimalkan upaya pencegahan untuk menekan “potensi” kesalahan yang mengganggu efektivitas pencapaian sasaran dan dapat menimbulkan kerugian negara; 3. Penguatan SDM dan kinerja proses internal (teknis dan administratif) unit kerja Inspektorat .
73
Gambar 5.15 Transformasi Paradigma Peran dan Fungsi Inspektorat Jenderal Pada Gambar 5.15 diatas tampak bahwa inspektorat jenderal perlu melakukan transformasi peran dan fungsi, ari yang semula menekankan pada aktivitas pemeriksaan dan pengawasan, pada perkembangannya perlu diperkaya dengan peran penataan, pembinaan, pentaatan, dan usulan penindakan (bila diperlukan). Dengan kondisi tersebut dapat dikemukakan bahwa fungsi-fungsi inspektorat akan terdiri dari : 1. Inspektorat Pencegahan, berfokus pada : a. Pemetaan risiko dan mitigasi risiko bagi seluruh kegiatan utama Kementerian Komunikasi dan Informatika; b. Sebagai early warning system bagi zona integritas dan kinerja kelembagaan; c. Menerbitkan standar-standar yang diperlukan dalam upaya tertib administrasi pelaksanaan kegiatan; 2. Inspektorat bagi Kegiatan Operasional Kelembagaan, berfokus pada : a. “Pengawalan” proses manajemen dalam siklus manajemen plan, do, check, action atau P-D-C-A (termasuk planning to plan); b. Melaksanakan pemantauan dalam lingkup PICA (problem identification and corrective action); c. Perlu penyesuaian lingkup kegiatan, terkait perubahan 4 unit kerja inspektorat menjadi 2 atau 3 unit kerja inspektorat; 3. Inspektorat Investigasi, berfokus pada : 74
a. Penanganan permasalahan khusus ataupun pelaksanaan penugasan untuk tujuan tertentu; b. Pelaksanaan dan pengendalian audit investigasi terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika;
Gambar 5.16 Transformasi Fungsi-Fungsi Pada Inspektorat Jenderal 5.9.2 Langkah Penataan Sekretariat Jenderal Secara umum untuk fungsi-fungsi yang ada pada Sekretariat Jenderal (Gambar 5.16) telah memenuhi standar dalam pelaksanaan dukungan manajemen bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun mencermati Rencana Strategis pada periode 2015 2019, khususnya berkaitan dengan implementasi UU ASN dan reformasi birokrasi serta beberapa upaya penataan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang komunikasi dan informatika dapat dikemukakan beberapa usulan langkah penataan terkait fungsi-fungsi yang telah ada, baik melalui job enlargement maupun job enrichment.
Gambar 5.17 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Saat Ini
75
Tabel 5.5 Langkah Penataan Fungsi-Fungsi pada Sekretariat Jenderal No
Unit Kerja
(1)
(2)
1. Biro Perencanaan
2. Biro Kepegawaian dan Organisasi
3. Biro Hukum
4. Biro Keuangan
5. Biro Umum
Langkah Penataan (3)
Optimalisasi peran dan fungsi melalui inisiatif sbb : • Melaksanakan upaya peningkatan kinerja lembaga melalui koordinasi program dan sinergi anggaran lintas fungsi dalam satu Ditjen maupun lintas Ditjen; • Melaksanakan pemetaan manajemen risiko pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; • Berkoordinasi secara intens dengan Pusat Kerjasama Internasional untuk meningkatkan potensi pelaksanaan program dan kegiatan melalui kerjasama/kemitraan internasional; • Untuk memperjelas fokus penajaman, nomenklatur dari Biro diusulkan menjadi "Biro Perencanaan dan Anggaran"; Optimalisasi peran dan fungsi melalui inisiatif sbb : • Implementasi ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 2014, tentang ASN, dan peraturan/kebijakan pelaksanaannya; • Upaya peningkatan dan pengembangan tatakelola dan tatalaksana akan sangat diperlukan 'keterpaduan' antara SDM dan organisasi; • Berperan sebagai 'internal consultant' bagi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kominfo; • Untuk memperjelas fokus penajaman, nomenklatur dari Biro diusulkan menjadi "Biro SDM dan Organisasi"; Optimalisasi peran dan fungsi melalui inisiatif sbb : • Mengalokasikan secara efektif sumberdaya keahlian dan manajemen waktu bagi upaya Kementerian dalam penataan 7 (tujuh) peraturan perundang-undangan sesuai Renstra Tahun 2015-2019; Optimalisasi peran dan fungsi melalui inisiatif sbb : • Biro ini memiliki peran yang strategis dalam upaya pencapaian opini WTP dari audit BPK; • Berkoordinasi secara intens dengan unit-unit kerja seluruh Kementerian untuk melakukan inventarisasi BMN; • Untuk memperjelas fokus penajaman, nomenklatur dari Biro diusulkan menjadi "Biro Keuangan dan BMN"; Optimalisasi peran dan fungsi melalui inisiatif sbb : • Dalam beberapa hal Biro ini memiliki peran yang strategis dalam upaya pencapaian opini WTP dari audit BPK;
Sebagai ilustrasi langkah transformasi atas fungsi-fungsi tersebut diatas secara grafis ditampilkan pada Gambar 5.18
76
Gambar 5.18 Transformasi Fungsi-Fungsi pada Sekretariat Jenderal
5.10 Langkah Penataan Fungsi dalam Unit Kerja Teknis (Direktorat Jenderal) 5.10.1 Penataan Fungsi SDPPI dan PPI 5.10.1.1 Lingkup Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Gambar 5.19 Lingkup Bidang SDPPI (Sumber: Kurbalija, J. 2010) Infrastruktur telekomunikasi, tempat seluruh lalu-lintas internet mengalir. a. Kebijakan dan regulasi di bidang sumberdaya, antara lain: frekuensi, orbit satelit;
77
b. Kebijakan tatakelola frekuensi jangka menengah-panjang (roadmap/planologi) sumberdaya untuk jangka panjang;
Gambar 5.20 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal SDPPI Saat Ini
5.10.1.2
Lingkup Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Gambar 5.21 Lingkup Bidang PPI (Sumber: Kurbalija, J. 2010) Standar teknis dan layanan Internet, infrastruktur yang membuat Internet berfungsi (misal TCP/IP; DNS; SSL). a. Kebijakan dan regulasi di bidang transport dan jaringan Internet, pembagian nomor IP; 78
b. Kebijakan tatakelola jangka menengah-panjang (roadmap/planologi) jaringan Internet untuk jangka panjang;
Gambar 5.22 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal PPI Saat Ini Mempertimbangkan lingkup bidang SDPPI dan PPI di atas, maka perlu dilakukan transformasi fungsi pos ke Kementerian Perhubungan dengan landasan pemikiran sebagai berikut: 1. aktivitas Pos dalam lingkup informatika telah terintegrasi dalam lingkup TIK; 2. aktivitas Pos dalam memfasilitasi perpindahan barang (fisik) merupakan proses rantai pasok dan sebagai bagian sistem logistik nasional; 3. aktivitas Pos berhubungan erat dengan penggunaan moda transportasi darat, laut, dan udara.
79
Gambar 5.23 Transformasi Fungsi Pos ke Kementerian Perhubungan
5.10.2 Penataan Fungsi Aplikasi Informatika 5.10.2.1 Lingkup Bidang Aplikasi Informatika
Gambar 5.24 Lingkup Bidang Aplikasi Informatika (Sumber: Kurbalija, J. 2010)
Lingkup bidang aplikasi informatika meliputi standar isi dan aplikasi, antara lain: a. Kebijakan dan regulasi pemanfaatan TIK meliputi al.: telekomunikasi, penyiaran, pemberdayaan industri informatika, e-services; 80
b. Kebijakan pemberdayaan industri digital kreatif, optimalisasi pemanfaatan informatika bagi ekonomi kerakyatan.
Gambar 5.25 Tatakelola Kemandirian Kominfo
Tatakelola kemandirian komunikasi dan informatika meliputi, antara lain: a. Kebijakan dan regulasi di bidang tatakelola keamanan Kominfo al. meliputi: cyber security, IDSRTII, G-CERT, Forensik digital; b. PPNS (penyidikan, penyelidikan)
Gambar 5.26 Struktur Organisasi Ditjen Aplikasi Informatika Saat Ini
81
Mempertimbangkan lingkup bidang aplikasi informatika dan tatakelola kemandirian komunikasi dan informatika di atas, maka perlu dilakukan transformasi Direktorat Keamanan Komunikasi dan Informatika menjadi Badan Keamanan Komunikasi dan Informatika dengan landasan pemikiran sebagai berikut: 1. Mentransformasikan (spin-off) Direktorat Keamanan Komunikasi dan Informatika menjadi “Badan” independen (diluar Kementerian Kominfo); 2. Keamanan (atau kemandirian) komunikasi dan informatika akan ditangani secara khusus dan terpadu dalam satu wadah; 3. Badan ini tidak (belum) menangani “Pertahanan Cyber Militer”, karena penanganan bidang ini dilakukan oleh instansi keamanan/militer.
Gambar 5.27 Transformasi Direktorat Keamanan Komunikasi dan Informatika
82
BAB VI USULAN DISAIN STRUKTUR ORGANISASI 5.1 Landasan Rumusan Skenario
Perumusan usulan alternatif struktur organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Hasil analisis induktif dikonvergensikan dengan hasil analisis deduktif melalui logical thinking process bersama pemangku kepentingan; 2. Diajukan 3 (tiga) skenario yang prioritasnya belum ditentukan terlebih dahulu, karena membutuhkan penilaian lanjutan yang lebih komprehensif; 3. Dasar struktur adalah konfigurasi Mintzberg : Machine Bureaucracy.
83
6.1
Struktur Organisasi Kementerian Kominfo Saat Ini
Gambar 6.1 Struktur Organisasi Kementerian Kominfo Saat Ini 84
Tabel 6.1 Komposisi Struktur Organisasi Kementerian Kominfo Saat Ini
Unit Kerja Mengacu Peraturan Menteri Kominfo No. 17/PER/M.KOMINFO/10/2010
Kondisi Saat ini
Direktorat Jenderal (eselon 1)
4
Badan (eselon 1)
1
Direktorat & setingkat (eselon 2)
42
Sekretariat Jenderal (eselon 1)
1
Inspektorat Jenderal (eselon 1)
1
Staf Ahli
5
Pada tabel diatas dapat dilihat struktur organisasi Kementerian Kominfo saat ini terdiri dari 4 Direktorat Jenderal, 1 Badan, 42 Direktorat dan setingkat (eselon II), 1 Sekretariat Jenderal, 1 Inspektorat Jenderal, dan 5 Staf Ahli. Skenario struktur organisasi yang diajukan Tim Advokasi SINERGI Consulting telah disajikan dan dibahas dalam diskusi serta telah melalui proses face validity.
6.2
Langkah Penataan Fungsi-Fungsi dalam Organisasi Langkah penataan fungsi-fungsi dalam organisasi dilakukan dengan beberapa hal,
antara lain : 1. Integrasi (transformasi) fungsional; 2. Pengembangan (penambahan) fungsi baru; 3. Peningkatan efektivitas fungsi dengan fokus, dan job enrichment; 4. Menggabungkan (merger) Fungsi dalam Unit Kerja; 5. Mengeleminasi fungsi (spin-off) karena sudah tidak sesuai dengan tuntutan mandat kelembagaan, atau dapat ditangani oleh pihak lain;
6.3 Ringkasan Alternatif Struktur Organisasi Kementerian Kominfo Tabel berikut merupakan ringkasan struktur organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika alternatif-1, alternatif-2, dan alternatif-3. 85
Tabel 6.2 Ringkasan Alternatif Struktur Organisasi Kementerian Kominfo
6.4 Usulan Struktur Organisasi Alternatif – 1
Gambar 6.2 Rancangan Struktur Kementerian Kominfo Alternatif-1
86
6.4.1 Usulan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal SDPPI Alternatif-1 Usulan struktur organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada alternatif-1 sama dengan alternatif-2. Opsi langkah penataan : 1. Nomenklatur organisasi untuk unit kerja eselon II tidak mengalami perubahan; 2. Namun demikian perlu penataan pada 1 unit kerja eselon III pada Direktorat Standarisasi Pos dan Informatika, yaitu dengan mentransformasikan fungsi subdirektorat “standar dan audit perangkat lunak” ke Ditjen Aptika;
Gambar 6.3 Rancangan Struktur Direktorat Jenderal SDPPI Alternatif-1
6.4.2 Usulan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal PPI Alternatif-1
Gambar 6.4 Rancangan Struktur Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Alternatif-1
87
Tabel...Fungsi-fungsi di Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Alternatif-1 Unit Kerja Direktorat Pos
•
Direktorat Telekomunikasi
• • •
Direktorat Penyiaran
•
Direktorat Pengendalian Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
• •
Fungsi Dasar Pengembangan roadmap pos nasional (komersial dan universal) bagian sistem logistik terpadu; Membangun iklim usaha pos yang kondusif; Penataan tarif pos Mengintegrasikan fungsi telekomunikasi khusus (job elargement atau job enrichment); Mengintegrasikan fungsi penyiaran publik (job enlargement atau job enrichment); Monitoring dan evaluasi bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran; Pencegahan dan penertiban.
6.4.3 Usulan Struktur Organisasi Ditjen Aplikasi Informatika Alternatif-1
Gambar 6.5 Rancangan Struktur Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Alternatif-1
Tabel...Fungsi-fungsi di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Alternatif-1 Unit Kerja Direktorat Standarisasi Konten dan Aplikasi Informatika
Direktorat Pengembangan Sistem Terpadu Layanan Pemerintahan
• • • •
Fungsi Dasar Perumusan kebijakan konten dan aplikasi informatika; Koordinasi pelaksanaan kebijakan; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; Perumusan roadmap sistem terpadu layanan pemerintahan; 88
Unit Kerja • • Direktorat Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Digital Kreatif
• • •
Direktorat Pemberdayaan Informatika Bagi Ekonomi Kerakyatan
• • •
Direktorat Keamanan Komunikasi dan Informatika
• • • • •
Fungsi Dasar Harmonisasi konten dan aplikasi bagi sistem terpadu layanan pemerintahan Koordinasi lintas K/L/D dalam pengembangan layanan pemerintahan Inventarisasi potensi dan pengembangan roadmap industri digital kreatif; Pembinaan pengembangan pengembangan kapasitas industri digital kreatif; Fasilitasi kelembagaan dan pembiayaan usaha digital kreatif Pengembangan konten dan aplikasi untuk mendukung kegiatan ekonomi kerakyatan Fasilitasi penerapan teknologi TIK bagi kegiatan ekonomi kerakyatan Koordinasi lintas K/L/D dalam pengembangan layanan pemerintahan Standarisasi keamanan komunikasi dan informatika; Keamanan instansi pemerintah dan badan usaha (L/P/BU-CERT); Keamanan public cyber pemerintah (KP-CERT); Keamanan komunitas dan akademik (K/A-CERT); **) tidak menangani keamanan cyber militer
6.4.4 Usulan Struktur Organisasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Alternatif-1 6.4.4.1 Alternatif-1a (Basis Supply Chain)
Gambar 6.6 Rancangan Struktur Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Alternatif-1a (Basis Supply Chain) 89
Tabel...Fungsi-fungsi di Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Alternatif-1a Unit Kerja Direktorat Perumusan dan Harmonisasi Kebijakan IKP
Direktorat Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan
• • • • • •
• • Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi
• • •
Direktorat Pengelolaan Media Publik
• • •
Direktorat Layanan Informasi dan Komunikasi
• • • •
Fungsi Dasar Perumusan kebijakan informasi dan komunikasi publik (IKP) Koordinasi pelaksanaan kebijakan IKP; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan IKP; Pembinaan jabatan fungsional pranata humas. Penguatan jaringan IKP dlm dua arah (al:pusat– daerah, stakeholder lainnya); Penguatan & pemberdayaan lembaga kehumasan K/L/D sbg “pipeline” government public relations (GPR); Kerjasama IKP DN dan LN; Kerjasama pelaksanaan edukasi komunikasi ruang publik; Perencanaan program manajemen informasi Pengolahan/pengemasan “agenda setting”, bersifat strategik dan rutin/siklikal; Menjaga prinsip dasar : o Keutuhan NKRI; o Kontrol sosial; o Edukasi; o Hiburan; Pemetaan simpul-simpul informasi; Monitoring dinamika berita/informasi dari berbagai sumber; Pembinaan media cetak, media elektronik, media online dan media luar ruang; Menyajikan informasi secara cepat, tepat dan kemasan yang menarik; Menyediakan informasi penyeimbang yang akurat (menghindarkan informasi asimetris); Pemanfaatan optimal teknologi dan jejaring IKP; Kualitas pelayanan IKP : akurat, aksesabilitas, realtime;
90
6.4.4.2 Alternatif-1b (Integrasi Fungsi Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat)
Gambar 6.7 Rancangan Struktur Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Alternatif-1b (Integrasi Fungsi Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat)
Tabel...Fungsi-fungsi di Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Alternatif-1b Unit Kerja Direktorat Perumusan dan Harmonisasi Kebijakan IKP
Direktorat Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan
• • • • • •
• • Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi
• • •
Direktorat Pengelolaan
•
Fungsi Dasar Perumusan kebijakan informasi dan komunikasi publik (IKP) Koordinasi pelaksanaan kebijakan IKP; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan IKP; Pembinaan jabatan fungsional pranata humas. Penguatan jaringan IKP dlm dua arah (al:pusat– daerah, stakeholder lainnya); Penguatan & pemberdayaan lembaga kehumasan K/L/D sbg “pipeline” government public relations (GPR); Kerjasama IKP DN dan LN; Kerjasama pelaksanaan edukasi komunikasi ruang publik; Perencanaan program manajemen informasi Pengolahan/pengemasan “agenda setting”, bersifat strategik dan rutin/siklikal; Menjaga prinsip dasar : o Keutuhan NKRI; o Kontrol sosial; o Edukasi; o Hiburan; Pemetaan simpul-simpul informasi; 91
Unit Kerja Media Publik
• •
Direktorat Penyajian Informasi, Komunikasi dan Humas
• • • • •
Fungsi Dasar Monitoring dinamika berita/informasi dari berbagai sumber; Pembinaan media cetak, media elektronik, media online dan media luar ruang; Menyajikan informasi secara cepat, tepat dan kemasan yang menarik; Pemanfaatan optimal teknologi dan jejaring IKP; Kualitas pelayanan IKP : akurat, aksesabilitas, realtime; Manajemen hubungan pemangku kepentingan; Lingkup internal dan eksternal Kementerian;
6.4.4.3 Alternatif-1c (Nomenklatur Berbasis Kementerian Koordinator)
Gambar 6.7 Rancangan Struktur Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Alternatif-1c (Nomenklatur Berbasis Kementerian Koordinator) Tabel...Fungsi-fungsi di Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Alternatif-1c Unit Kerja Direktorat Tatalaksana Informasi dan Komunikasi Publik
Direktorat Pengembangan Kerjasama dan Pengelolaan Media Publik
• • • • • • •
Fungsi Dasar Perumusan kebijakan informasi dan komunikasi publik (IKP) Koordinasi pelaksanaan kebijakan IKP; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan IKP; Pembinaan jabatan fungsional pranata humas. Penguatan jaringan dan simpul IKP dalam dua arah; Pemberdayaan lembaga kehumasan K/L/D sebagai “pipeline” government public relations (GPR); Kerjasama IKP DN dan LN; 92
Unit Kerja •
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Kemaritiman dan Perekonomian
• • • •
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
• • •
Direktorat Penyajian Informasi, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
• • • • •
Fungsi Dasar Pembinaan media cetak, media elektronik, media online dan media luar ruang; Monitoring dinamika berita/ informasi; Perencanaan program manajemen informasi bidang Maritim & LH dan Perekonomian & SDA Pengolahan/pengemasan “agenda setting”, bersifat strategik dan rutin/siklikal; Menjaga prinsip dasar: keutuhan NKRI, kontrol sosial, edukasi, hiburan; Perencanaan program manajemen informasi bidang Polhukam, Pembangunan Manusia & Budaya; Pengolahan/pengemasan “agenda setting”, bersifat strategik dan rutin/siklikal; Menjaga prinsip dasar: keutuhan NKRI, kontrol sosial, edukasi, hiburan; Menyajikan informasi secara cepat, tepat dan kemasan yang menarik; Pemanfaatan optimal teknologi dan jejaring IKP; Kualitas pelayanan IKP : akurat, aksesabilitas, realtime; Manajemen hubungan pemangku kepentingan; Lingkup internal dan eksternal Kementerian;
6.4.5 Usulan Struktur Badan Litbang Kebijakan dan Pengembangan SDM Alternatif-1
Gambar 6.8 Rancangan Struktur Badan Litbang Kebijakan dan Pengembangan SDM Alt.1 93
Tabel...Fungsi-fungsi di Badan Litbang Kebijakan dan Pengembangan SDM Alt.1 Unit Kerja Pusat Litbang Kebijakan Pos, Sumber Daya dan Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Informatika Pusat Litbang Kebijakan APTIKA dan IKP
Pusat Litbang Kebijakan Literasi dan Profesi SDM Kominfo
• • • • • • • • • • • •
Pusat Litbang Kelembagaan Pengembangan Profesi SDM Kominfo
• • •
Fungsi Dasar Analisis kebijakan : prospektif, retrosprektif, integratif; Dukungan pengambilan keputusan strategis; Kajian pengembangan model kelembagaan; Kerjasama “triple helix” dalam riset kebijakan; Analisis kebijakan : prospektif, retrosprektif, integratif; Dukungan pengambilan keputusan strategis; Kajian pengembangan model kelembagaan; Kerjasama “triple helix” dalam riset kebijakan; Analisis kebijakan : prospektif, retrosprektif, integratif; Pengembangan standar kompetensi Asesor Profesi SDM Kominfo; Pengembangan standar kompetensi Profesi SDM Kominfo; Pengembangan standar sertifikasi penyelenggara sertifikasi profesi; Pembinaan pengembangan pengembangan kapasitas dan kompetensi Profesi SDM Kominfo; Fasilitasi kelembagaan dan penyelenggaraan pendidikan Profesi SDM Kominfo; Kerjasama dalam rantai nilai (supply – demand) bagi percepatan pemenuhan Profesi SDM Kominfo;
94
6.4.6 Usulan Struktur Organisasi Kementerian Kominfo Alternatif-1
Gambar 6.9 Rancangan Struktur Kementerian Komunikasi dan Informatika Alternatif-1 95
6.5 Usulan Struktur Organisasi Alternatif – 2
Gambar 6.10 Rancangan Struktur Kementerian Kominfo Alternatif-2
6.5.1 Usulan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal SDPPI Alternatif-2 Sebagaimana telah disampaikan bahwa terdapat kesamaan pada usulan struktur organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika alternatif-1 dan alternatif-1, sehingga opsi langkah penataan yang diajukan pada alternatif-2 sama halnya dengan opsi penataan pada alternatif-2, yaitu: 1. Nomenklatur organisasi untuk unit kerja eselon II tidak mengalami perubahan; 2. Namun demikian perlu penataan pada 1 unit kerja eselon III pada Direktorat Standarisasi Pos dan Informatika, yaitu dengan mentransformasikan fungsi subdirektorat “standar dan audit perangkat lunak” ke Ditjen Aptika.
Gambar 6.11 Rancangan Struktur Ditjen SDPPI Alternatif-2 96
6.5.2 Usulan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal PPI Alternatif-2
Gambar 6.12 Rancangan Struktur Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Alternatif-2
Tabel...Fungsi-fungsi di Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Alternatif-2 Unit Kerja Direktorat Pos
•
Direktorat Telekomunikasi
• • •
Direktorat Penyiaran
•
Direktorat Pengendalian Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
• •
Fungsi Dasar Pengembangan roadmap pos nasional (komersial dan universal) bagian sistem logistik terpadu; Membangun iklim usaha pos yang kondusif; Penataan tarif pos Mengintegrasikan fungsi telekomunikasi khusus (job elargement atau job enrichment); Mengintegrasikan fungsi penyiaran publik (job enlargement atau job enrichment); Monitoring dan evaluasi bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran; Pencegahan dan penertiban.
97
6.5.3 Usulan Struktur Organisasi Ditjen Aplikasi Informatika Alternatif-2
Gambar 6.13 Rancangan Struktur Ditjen Aplikasi Informatika Alternatif-2
Tabel...Fungsi-fungsi di Ditjen Aplikasi Informatika Alternatif-2 Unit Kerja Direktorat Standarisasi Konten dan Aplikasi Informatika
Direktorat Pengembangan Sistem Terpadu Layanan Pemerintahan
• • • • • •
Direktorat Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Digital Kreatif
• • •
Direktorat Pemberdayaan Informatika Bagi Ekonomi Kerakyatan
• • •
Fungsi Dasar Perumusan kebijakan konten dan aaplikasi informatika; Koordinasi pelaksanaan kebijakan; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; Perumusan roadmap sistem terpadu layanan pemerintahan; Harmonisasi konten dan aplikasi bagi sistem terpadu layanan pemerintahan Koordinasi lintas K/L/D dalam pengembangan layanan pemerintahan Inventarisasi potensi dan pengembangan roadmap industri digital kreatif; Pembinaan pengembangan pengembangan kapasitas industri digital kreatif; Fasilitasi kelembagaan dan pembiayaan usaha digital kreatif Pengembangan konten dan aplikasi untuk mendukung kegiatan ekonomi kerakyatan Fasilitasi penerapan teknologi TIK bagi kegiatan ekonomi kerakyatan Koordinasi lintas K/L/D dalam pengembangan layanan pemerintahan 98
6.5.4 Usulan Struktur Organisasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Alternatif-2 6.5.4.1 Alternatif-2a (Basis Supply Chain)
Gambar 6.14 Rancangan Struktur Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Alternatif-2a (Basis Supply Chain)
Tabel...Fungsi-fungsi di Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Alternatif-2a Unit Kerja Direktorat Perumusan dan Harmonisasi Kebijakan IKP
Direktorat Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan
• • • • • •
• • Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi
• • •
Direktorat Pengelolaan
•
Fungsi Dasar Perumusan kebijakan informasi dan komunikasi publik (IKP) Koordinasi pelaksanaan kebijakan IKP; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan IKP; Pembinaan jabatan fungsional pranata humas. Penguatan jaringan IKP dlm dua arah (al:pusat– daerah, stakeholder lainnya); Penguatan & pemberdayaan lembaga kehumasan K/L/D sbg “pipeline” government public relations (GPR); Kerjasama IKP DN dan LN; Kerjasama pelaksanaan edukasi komunikasi ruang publik; Perencanaan program manajemen informasi Pengolahan/pengemasan “agenda setting”, bersifat strategik dan rutin/siklikal; Menjaga prinsip dasar : o Keutuhan NKRI; o Kontrol sosial; o Edukasi; o Hiburan; Pemetaan simpul-simpul informasi; 99
Unit Kerja Media Publik
• •
Direktorat Layanan Informasi dan Komunikasi
• • • •
Fungsi Dasar Monitoring dinamika berita/informasi dari berbagai sumber; Pembinaan media cetak, media elektronik, media online dan media luar ruang; Menyajikan informasi secara cepat, tepat dan kemasan yang menarik; Menyediakan informasi penyeimbang yang akurat (menghindarkan informasi asimetris); Pemanfaatan optimal teknologi dan jejaring IKP; Kualitas pelayanan IKP : akurat, aksesabilitas, realtime;
6.5.4.2 Alternatif-2b (Integrasi Fungsi Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat)
Gambar 6.15 Rancangan Struktur Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Alternatif-2b (Integrasi Fungsi Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat)
Tabel...Fungsi-fungsi di Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Alternatif-2b Unit Kerja Direktorat Perumusan dan Harmonisasi Kebijakan IKP
Direktorat Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan
• • • • • •
Fungsi Dasar Perumusan kebijakan informasi dan komunikasi publik (IKP) Koordinasi pelaksanaan kebijakan IKP; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan IKP; Pembinaan jabatan fungsional pranata humas. Penguatan jaringan IKP dlm dua arah (al:pusat– daerah, stakeholder lainnya); Penguatan & pemberdayaan lembaga kehumasan K/L/D sbg “pipeline” government public relations 100
Unit Kerja
Fungsi Dasar • •
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi
• • •
Direktorat Pengelolaan Media Publik
• • •
Direktorat Penyajian Informasi, Komunikasi dan Humas
• • • • •
(GPR); Kerjasama IKP DN dan LN; Kerjasama pelaksanaan edukasi komunikasi ruang publik; Perencanaan program manajemen informasi Pengolahan/pengemasan “agenda setting”, bersifat strategik dan rutin/siklikal; Menjaga prinsip dasar : o Keutuhan NKRI; o Kontrol sosial; o Edukasi; o Hiburan; Pemetaan simpul-simpul informasi; Monitoring dinamika berita/informasi dari berbagai sumber; Pembinaan media cetak, media elektronik, media online dan media luar ruang; Menyajikan informasi secara cepat, tepat dan kemasan yang menarik; Pemanfaatan optimal teknologi dan jejaring IKP; Kualitas pelayanan IKP : akurat, aksesabilitas, realtime; Manajemen hubungan pemangku kepentingan; Lingkup internal dan eksternal Kementerian;
6.5.4.3 Alternatif-2c (Nomenklatur Berbasis Kementerian Koordinator)
Gambar 6.16 Rancangan Struktur Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Alternatif-2c (Integrasi Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat) 101
Tabel...Fungsi-fungsi di Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Alternatif-2c
Unit Kerja Direktorat Tatalaksana Informasi dan Komunikasi Publik
Direktorat Pengembangan Kerjasama dan Pengelolaan Media Publik
• • • • • • • •
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Kemaritiman dan Perekonomian
• • • •
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
• • •
Direktorat Penyajian Informasi, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
• • • • •
Fungsi Dasar Perumusan kebijakan informasi dan komunikasi publik (IKP) Koordinasi pelaksanaan kebijakan IKP; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan IKP; Pembinaan jabatan fungsional pranata humas. Penguatan jaringan dan simpul IKP dalam dua arah; Pemberdayaan lembaga kehumasan K/L/D sebagai “pipeline” government public relations (GPR); Kerjasama IKP DN dan LN; Pembinaan media cetak, media elektronik, media online dan media luar ruang; Monitoring dinamika berita/ informasi; Perencanaan program manajemen informasi bidang Maritim & LH dan Perekonomian & SDA Pengolahan/pengemasan “agenda setting”, bersifat strategik dan rutin/siklikal; Menjaga prinsip dasar: keutuhan NKRI, kontrol sosial, edukasi, hiburan; Perencanaan program manajemen informasi bidang Polhukam, Pembangunan Manusia & Budaya; Pengolahan/pengemasan “agenda setting”, bersifat strategik dan rutin/siklikal; Menjaga prinsip dasar: keutuhan NKRI, kontrol sosial, edukasi, hiburan; Menyajikan informasi secara cepat, tepat dan kemasan yang menarik; Pemanfaatan optimal teknologi dan jejaring IKP; Kualitas pelayanan IKP : akurat, aksesabilitas, realtime; Manajemen hubungan pemangku kepentingan; Lingkup internal dan eksternal Kementerian;
102
6.5.5 Usulan Struktur Badan Litbang Kebijakan dan Pengembangan SDM Alternatif-2
Gambar 6.17 Rancangan Struktur Badan Litbang Kebijakan dan Pengembangan SDM Alt.-2
Tabel...Fungsi-fungsi di Badan Litbang Kebijakan dan Pengembangan SDM Alt.2 Unit Kerja Pusat Litbang Kebijakan Pos, Sumber Daya dan Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Informatika Pusat Litbang Kebijakan APTIKA dan IKP
Pusat Litbang Kebijakan Literasi dan Profesi SDM Kominfo
• • • • • • • • • • • •
Pusat Litbang Kelembagaan Pengembangan Profesi SDM Kominfo
• •
Fungsi Dasar Analisis kebijakan : prospektif, retrosprektif, integratif; Dukungan pengambilan keputusan strategis; Kajian pengembangan model kelembagaan; Kerjasama “triple helix” dalam riset kebijakan; Analisis kebijakan : prospektif, retrosprektif, integratif; Dukungan pengambilan keputusan strategis; Kajian pengembangan model kelembagaan; Kerjasama “triple helix” dalam riset kebijakan; Analisis kebijakan : prospektif, retrosprektif, integratif; Pengembangan standar kompetensi Asesor Profesi SDM Kominfo; Pengembangan standar kompetensi Profesi SDM Kominfo; Pengembangan standar sertifikasi penyelenggara sertifikasi profesi; Pembinaan pengembangan pengembangan kapasitas dan kompetensi Profesi SDM Kominfo; Fasilitasi kelembagaan dan penyelenggaraan 103
Unit Kerja
Fungsi Dasar pendidikan Profesi SDM Kominfo; • Kerjasama dalam rantai nilai (supply – demand) bagi percepatan pemenuhan Profesi SDM Kominfo;
104
6.5.6 Usulan Struktur Organisasi Kementerian Kominfo Alternatif-2
Gambar 6.18 Rancangan Struktur Kementerian Komunikasi dan Informatika Alternatif-2 105
6.6 Usulan Struktur Organisasi Alternatif – 3
Gambar 6.19 Rancangan Struktur Kementerian Kominfo Alternatif-3
6.6.1 Usulan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal SDPPI Alternatif-3 Opsi langkah penataan : 1. Mentransformasikan (spin-off) fungsi POS ke Kementerian Perhubungan, pertimbangan POS (jasa perpindahan fisik) merupakan elemen/subsistem dari sistem logistik nasional dengan menggunakan moda transportasi darat, laut dan udara; 2. Menggabungkan fungsi operasi dan pengendalian sumber daya dan informatika dalam 1 unit kerja eselon II (berasal dari Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI); 3. Mentransformasikan (merger) fungsi telekomunikasi dan penyiaran dari Ditjen PPI menjadi unit kerja eselon II di Ditjen Sumber Daya, Perangkat Informatika dan Telekomunikasi;
106
Gambar 6.20 Rancangan Struktur Direktorat Jenderal SDPPI Alternatif-3
6.6.2 Usulan Struktur Organisasi Ditjen Aplikasi Informatika Alternatif-3
Gambar 6.21 Rancangan Struktur Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Alternatif-3
Tabel...Fungsi-fungsi di Badan Litbang Kebijakan dan Pengembangan SDM Alt.2 Unit Kerja Direktorat Standarisasi Konten dan Aplikasi Informatika
Direktorat Pengembangan Sistem Terpadu Layanan Pemerintahan
• • • • • •
Direktorat Pembinaan dan
•
Fungsi Dasar Perumusan kebijakan konten dan aaplikasi informatika; Koordinasi pelaksanaan kebijakan; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; Perumusan roadmap sistem terpadu layanan pemerintahan; Harmonisasi konten dan aplikasi bagi sistem terpadu layanan pemerintahan Koordinasi lintas K/L/D dalam pengembangan layanan pemerintahan Inventarisasi potensi dan pengembangan roadmap 107
Unit Kerja Pemberdayaan Industri Digital Kreatif
• •
Direktorat Pemberdayaan Informatika Bagi Ekonomi Kerakyatan
• • •
Fungsi Dasar industri digital kreatif; Pembinaan pengembangan pengembangan kapasitas industri digital kreatif; Fasilitasi kelembagaan dan pembiayaan usaha digital kreatif Pengembangan konten dan aplikasi untuk mendukung kegiatan ekonomi kerakyatan Fasilitasi penerapan teknologi TIK bagi kegiatan ekonomi kerakyatan Koordinasi lintas K/L/D dalam pengembangan layanan pemerintahan
6.6.3 Usulan Struktur Organisasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Alternatif-3 6.6.3.1 Alternatif-3a (Basis Supply Chain)
Gambar 6.22 Rancangan Struktur Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Alternatif-3a (Basis Supply Chain) Tabel...Fungsi-fungsi di Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Alternatif-3a Unit Kerja Direktorat Perumusan dan Harmonisasi Kebijakan IKP
Direktorat Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan
• • • • •
Fungsi Dasar Perumusan kebijakan informasi dan komunikasi publik (IKP) Koordinasi pelaksanaan kebijakan IKP; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan IKP; Penguatan jaringan IKP dlm dua arah (al:pusat– daerah, stakeholder lainnya); Penguatan & pemberdayaan lembaga kehumasan K/L/D sbg “pipeline” government public relations 108
Unit Kerja
Fungsi Dasar • •
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi
• • •
Direktorat Pengelolaan Media Publik
• • •
Direktorat Layanan Informasi dan Komunikasi
• • • •
(GPR); Kerjasama IKP DN dan LN; Kerjasama pelaksanaan edukasi komunikasi ruang publik; Perencanaan program manajemen informasi Pengolahan/pengemasan “agenda setting”, bersifat strategik dan rutin/siklikal; Menjaga prinsip dasar : o Keutuhan NKRI; o Kontrol sosial; o Edukasi; o Hiburan; Pemetaan simpul-simpul informasi; Monitoring dinamika berita/informasi dari berbagai sumber; Pembinaan media cetak, media elektronik, media online dan media luar ruang; Menyajikan informasi secara cepat, tepat dan kemasan yang menarik; Menyediakan informasi penyeimbang yang akurat (menghindarkan informasi asimetris); Pemanfaatan optimal teknologi dan jejaring IKP; Kualitas pelayanan IKP : akurat, aksesabilitas, realtime;
6.6.3.2 Alternatif-3b (Integrasi Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat)
Gambar 6.23 Rancangan Struktur Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Alternatif-3b (Integrasi Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat) 109
Tabel...Fungsi-fungsi di Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Alternatif-3b Unit Kerja Direktorat Perumusan dan Harmonisasi Kebijakan IKP
Direktorat Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan
• • • • •
• • Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi
• • •
Direktorat Pengelolaan Media Publik
• • •
Direktorat Penyajian Informasi, Komunikasi dan Humas
• • • • •
Fungsi Dasar Perumusan kebijakan informasi dan komunikasi publik (IKP) Koordinasi pelaksanaan kebijakan IKP; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan IKP; Penguatan jaringan IKP dlm dua arah (al:pusat– daerah, stakeholder lainnya); Penguatan & pemberdayaan lembaga kehumasan K/L/D sbg “pipeline” government public relations (GPR); Kerjasama IKP DN dan LN; Kerjasama pelaksanaan edukasi komunikasi ruang publik; Perencanaan program manajemen informasi Pengolahan/pengemasan “agenda setting”, bersifat strategik dan rutin/siklikal; Menjaga prinsip dasar : o Keutuhan NKRI; o Kontrol sosial; o Edukasi; o Hiburan; Pemetaan simpul-simpul informasi; Monitoring dinamika berita/informasi dari berbagai sumber; Pembinaan media cetak, media elektronik, media online dan media luar ruang; Menyajikan informasi secara cepat, tepat dan kemasan yang menarik; Pemanfaatan optimal teknologi dan jejaring IKP; Kualitas pelayanan IKP : akurat, aksesabilitas, realtime; Manajemen hubungan pemangku kepentingan; Lingkup internal dan eksternal Kementerian;
6.6.3.3 Alternatif-3c (Nomenklatur Berbasis Kementerian Koordinator)
110
Gambar 6.24 Rancangan Struktur Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Alternatif-3c (Nomenklatur Berbasis Kementerian Koordinator) Tabel...Fungsi-fungsi di Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Alternatif-3c Unit Kerja Direktorat Tatalaksana Informasi dan Komunikasi Publik
Direktorat Pengembangan Kerjasama dan Pengelolaan Media Publik
• • • • • • •
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Kemaritiman dan Perekonomian
• • • •
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
• • •
Direktorat Penyajian Informasi, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
• •
Fungsi Dasar Perumusan kebijakan informasi dan komunikasi publik (IKP) Koordinasi pelaksanaan kebijakan IKP; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan IKP; Penguatan jaringan dan simpul IKP dalam dua arah; Pemberdayaan lembaga kehumasan K/L/D sebagai “pipeline” government public relations (GPR); Kerjasama IKP DN dan LN; Pembinaan media cetak, media elektronik, media online dan media luar ruang; Monitoring dinamika berita/ informasi; Perencanaan program manajemen informasi bidang Maritim & LH dan Perekonomian & SDA Pengolahan/pengemasan “agenda setting”, bersifat strategik dan rutin/siklikal; Menjaga prinsip dasar: keutuhan NKRI, kontrol sosial, edukasi, hiburan; Perencanaan program manajemen informasi bidang Polhukam, Pembangunan Manusia & Budaya; Pengolahan/pengemasan “agenda setting”, bersifat strategik dan rutin/siklikal; Menjaga prinsip dasar: keutuhan NKRI, kontrol sosial, edukasi, hiburan; Menyajikan informasi secara cepat, tepat dan kemasan yang menarik; Pemanfaatan optimal teknologi dan jejaring IKP; 111
Unit Kerja
Fungsi Dasar • Kualitas pelayanan IKP : akurat, aksesabilitas, realtime; • Manajemen hubungan pemangku kepentingan; • Lingkup internal dan eksternal Kementerian
6.6.4 Usulan Struktur Badan Litbang Kebijakan dan Pengembangan SDM Alternatif-3
Gambar 6.25 Rancangan Struktur Badan Litbang Kebijakan dan Pengembangan SDM Alt.3 Tabel...Fungsi-fungsi di Badan Litbang Kebijakan dan Pengembangan SDM Alternatif-3 Unit Kerja Pusat Litbang Kebijakan Sumber Daya dan Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Informatika Pusat Litbang Kebijakan APTIKA dan IKP
Pusat Litbang Kebijakan Literasi dan Profesi SDM Kominfo
• • • • • • • • • • • •
Fungsi Dasar Analisis kebijakan : prospektif, retrosprektif, integratif; Dukungan pengambilan keputusan strategis; Kajian pengembangan model kelembagaan; Kerjasama “triple helix” dalam riset kebijakan; Analisis kebijakan : prospektif, retrosprektif, integratif; Dukungan pengambilan keputusan strategis; Kajian pengembangan model kelembagaan; Kerjasama “triple helix” dalam riset kebijakan; Analisis kebijakan : prospektif, retrosprektif, integratif; Pengembangan standar kompetensi Asesor Profesi SDM Kominfo; Pengembangan standar kompetensi Profesi SDM Kominfo; Pengembangan standar sertifikasi penyelenggara 112
Unit Kerja Pusat Litbang Kelembagaan Pengembangan Profesi SDM Kominfo
Fungsi Dasar sertifikasi profesi; • Pembinaan pengembangan pengembangan kapasitas dan kompetensi Profesi SDM Kominfo; • Fasilitasi kelembagaan dan penyelenggaraan pendidikan Profesi SDM Kominfo; • Kerjasama dalam rantai nilai (supply – demand) bagi percepatan pemenuhan Profesi SDM Kominfo;
6.6.4 Usulan Struktur Badan Keamanan Komunikasi dan Informatika Nasional Alt.3
Gambar 6.26 Rancangan Struktur Badan Keamanan Kominfo Nasional Alternatif-3 Tabel...Fungsi-fungsi di Badan Keamanan Komunikasi dan Informatika Nasional Alternatif-3 Unit Kerja Deputi Bidang Standarisasi Keamanan Komunikasi dan Informatika Deputi Bidang Keamanan Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Deputi Bidang Keamanan Publik dan Komunitas
Fungsi Dasar • Standarisasi keamanan komunikasi dan informatika; • **) tidak menangani keamanan cyber militer • • • • •
pemerintah dan badan usaha (L/P/BU-CERT); **) tidak menangani keamanan cyber militer Keamanan public cyber pemerintah (KP-CERT); Keamanan komunitas dan akademik (K/A-CERT); **) tidak menangani keamanan cyber militer
113
6.6.5 Usulan Struktur Organisasi Kementerian Kominfo Alternatif-3
Gambar 6.18 Rancangan Struktur Kementerian Komunikasi dan Informatika Alternatif-2 114
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN Kajian Grand Design Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 telah dilakukan dengan pendekatan SSM, dengan mengikuti kaidah akademik yang mengintegrasikan pendekatan induktif dan deduktif. Melalui proses group thinking yang diperkaya oleh para pakar baik dari lingkungan akademisi, birokrasi, maupun praktis (sebagai thinking respondents), tim advokasi merumuskan alternatif struktur organisasi bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan dilengkapi penjelasan konsideran yang rasional dan realistis.
7.1 Kesimpulan 1. Evaluasi induktif struktur organisasi Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan UU Telekomunikasi dan perundangan yang terkait, telah dilaksanakan dengan memanfaatkan modal intektual (keahlian dan pemikiran) dan modal relasional (hubungan antar lembaga) dari para pihak di Kementerian Komunikasi dan Informatika dan pihak-pihak terkait dengan prosedur ethnographic research. Berdasarkan evaluasi organisasi, dasar struktur organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika tergolong machine bureaucracy dari konfigurasi Mintzberg. 2. Hasil proses konvergensi memberikan advokasi berupa 3 alternatif struktur organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan perubahan postur organisasi dalam konteks jabatan struktural eselon 1. Secara anatomi perubahan struktur yang diusulkan adalah:
Alternatif 1 (4 Ditjen, 1 Badan, 1 Setjen, 1 Itjen dan 5 Staf Ahli);
Alternatif 2 (4 Ditjen, 1 Badan, 1 Setjen, 1 Itjen dan 5 Staf Ahli);
Alternatif 3 (3 Ditjen, 2 Badan, 1 Setjen, 1 Itjen dan 5 Staf Ahli).
3. Secara umum dalam lingkungan kerja masih dapat ditemukenali adanya "kesenjangan" budaya organisasi yang berasal lebih dari satu entitas organisasi. Hal ini ditengarai berpengaruh pada pencapaian kinerja kelembagaan; 4. Langkah penataan fungsi-fungsi dalam organisasi dilakukan dengan beberapa hal, antara lain : 115
a) Integrasi (transformasi) fungsional; b) Pengembangan (penambahan) fungsi baru; c) Peningkatan efektivitas fungsi dengan fokus, dan job enrichment; d) Menggabungkan (merger) Fungsi dalam Unit Kerja; e) Mengeleminasi fungsi (spin-off) karena sudah tidak sesuai dengan tuntutan mandat kelembagaan, atau dapat ditangani oleh pihak lain (misal : pembagian urusan pusat – daerah, K/L lain, pihak ketiga lainnya);
7.2 Saran
7.3 Rekomendasi Tindak Lanjut 1) Segera setelah ditetapkannya alternatif struktur yang dipilh, perlu ditindaklanjuti dengan langkah analisis jabatan dan pemetaan proses tatalaksana (business process); 2) Langkah penataan yang bersifat revitalisasi, reposisi maupun penajaman peran dan fungsi perlu diikuti dengan penataan (ulang) SDM dengan kapasitas dan kapabilitas (kompetensi) yang sesuai dengan tuntutan tugas dan tanggungjawabnya; 3) Langkah pembentukan lembaga independen memerlukan pembahasan secara lebih mendalam dengan Kementerian PAN dan RB dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik pada ranah nasional, regional maupun global; 4) Tindaklanjut berkaitan pembinaan dan penataan SDM Aparatur harus mengikuti ketentuan UU No. 5/2014 Tentang ASN, dan kebijakan pelaksanaannya; 5) Melakukan langkah-langkah konkrit dan sistematis untuk membangun nilai inti budaya organsasi Kementerian Kominfo yang dapat "menggantikan" nilai-nilai dan budaya organisasi yang terfragmentasi saat ini.
116
DAFTAR PUSTAKA Bappenas. 2014. Narasi Buku II RPJMN 2015-2019 Penguatan Konektivitas Nasional (ICT). Draft Teknokratik Penyusunan RPJMN Tahun 2015-2019. Bappenas. 2014. Buku A II RPJMN 2015-2019 edit 15 Sept. Bab V Bidang Politik. Draft Teknokratik Penyusunan RPJMN Tahun 2015-2019. Checkland, P. 1995: Model Validation in Soft System Practice. System Research Vol 12 (1) 47:54. Farida. (Kabiro Perencanaan Kominfo). 2014. Penyusunan Renstra Kemkominfo 2015-2019. “FGD Grand Design Organisasi KemKominfo 2015-2019” Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. September 2014. Harijadi. Dj.A. (SAM Kominfo). 2014. Isu strategis bidang komunikasi dan informatika. “FGD Grand Design Organisasi KemKominfo 2015-2019” Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. September 2014. Jackson, M.C. 2003. System Thinking: Creative Solution for Managers. John Wiley e sons. Jokowi & Jusuf Kalla. 2014. Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian. Visi Misi dan Program Aksi. http://kpu.go.id/koleksigambar/ VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf Kementerian Kominfo. 2010. Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014. Peraturan Menteri Kominfo No. 02/PER/M.KOMINFO/1/2010. Kementerian Kominfo. 2010. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Peraturan Menteri Kominfo No. 17/PER/M.KOMINFO/10/2010. Kementerian Kominfo. 2013. Pokja Penataan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bekasi 13 Desember 2013. Kementerian Kominfo. 2014. Hasil Pembahasan dan Kumpulan Bahan dalam Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2015-2019. KOMPAS.com. 2014. "Nawa Cita", 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK. News - Nasional Rabu, 21 Mei 2014 | 07:54 WIB. http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454. Kurbalija, J. 2010. Sebuah Pengantar Tentang Tata Kelola Internet. DiploFoundation Switzerland. APJII-www.apjii.or.id Kusnandar. 2014. Penetrasi Pita Lebar di Indonesia. Bloomberg Businessweek Indonesia edisi 35. http://www.businessweekindonesia.com. 117
Sasongko. A.S. 2014. Masukan pada Diskusi tentang Grand Design Organisasi Kementerian Kominfo Tahun 2015 - 2019. September 2014. Sargent, R.G. 1998. Verification and Validation. Proceeding. Winter Simulation Conference. Saxena, J. P. et al. 1990. Hierarchy and Classification of Program Plan Element using Interpretive Structural Modeling. System Practice, Vol. 5 (6).651: 670. Suprawoto, 2006. Strategi Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik
dalam
Pengembangan Public Relations Pemerintah. Materi Presentasi Dalam Rakornas Depkominfo, Badan Informasi Publik (BIP).
LAMPIRAN
1. Lampiran - 1 : Broadban Pland : Pembagian kewenangan dalam regulasi, target dan rencana aksi untuk tahun 2013 - 2017; 2. Lampiran - 2 : Persandingan UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004; 3. Lampiran - 3 : Garis besar program, kegiatan, inisiatif strategis maupun indikator kinerja Renstra Kementerian Kominfo 2015-2019; 118
4. Lampiran - 4 : Intepretasi Hasil Analisis ISM Kementerian Kominfo 5. Lampiran - 5 : Daftar Pelaksanaan Pertemuan/FGD/Indepth Interview 6. Lampiran - 6 : Daftar Hadir dalam Pelaksanaan Pertemuan/FGD
119
Lampiran - 1 : Broadban Pland : Pembagian kewenangan dalam regulasi, target dan rencana aksi untuk tahun 2013 - 2017
REGULASI
ASPEK (1)
ruktur
i dan Adopsi
naan
gka Regulasi lembagaan
ISU YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT SEKTOR ICT DI LUAR SEKTOR ICT (2)
ISU YANG MENJADI KEWENANGAN PEMDA
(3)
• Kesepakatan deninisi broadband • Sewa right of way BUMN (Jasa • Keterbatasan spektrum frekuensi Marga, KAI, dsb) yang memberatkan (setara dengan nilai investasi) • RUU Konvergensi sebagai pengganti UU Telekomunikasi • Sumber daya energi (listrik) yang belum mengakomodasi broadband terbatas sehingga kebutuhan investasi yang harus disediakan operator ICT secara spesifik menjadi lebih besar • Keamanan infrastruktur ICT menghadapi aksi vandalisme Program USO untuk pemberdayaan Kebutuhan penggunaan broadband di masyarakat guna peningkatan literasi sektor lain (sebagai user) belum diketahui digital masih terbatas secara pasti Pemanfaatan Dana USO untuk Skema Kerjasama Pemerintah dan broadband belum Kerangka Regulasi Swasta (KPS) selain perijinan untuk dan Kelembagaan optimal pembangunan broadband belum berjalan Peran Detiknas dalam pembangunan Kelembagaan yang mengatur dan broadband belum optimal mengelola broadband nasional belum ada
(4)
• Pembangunan (penentuan menara dilakukan tanpa berkoo dengan Kominfo dan operator • Perijinan (galian/right of wa menara) memerlukan waktu cukup lama • Perijinan yang sebetulnya tidak diperlukan tetapi dipersyaratk pemda (amdal, operasional) Pemanfaatan ICT/broadband belu menjadi prioritas dalam pembangu Koridor Ekonomi Retribusi setiap daerah yang berbe (tidak standar) dan memberatkan d sikap pemda "take it or leave it" Perda yang bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat
120
Lampiran - 1 : Broadband Plan : Pembagian kewenangan dalam regulasi, target dan rencana aksi untuk tahun 2013 - 2017
KERANGKA DISAIN INDONESIA BROADBAND PLAN VISI INDONESIA 2025
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur
VISI BROADBAND INDONESIA
Mendukung transformasi Indonesia menjadi negara maju melalui pengembangan dan pemanfaatan broadband sebagai meta-infrastructure
TUJUAN BROADBAND INDONESIA
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing bangsa 5. Mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia Indonesia 6. Menjaga kedaulatan bangsa
PILAR UTAMA PRINSIP DASAR
Adopsi Legislasi dan Utilisasi Pendanaan dan Regulasi Kreatif Prinsip Dasar dan Persyaratan Pengembangan Broadband Nasional
Infrastruktur dan Keamanan
121
Lampiran - 1 : Broadband Plan : Pembagian kewenangan dalam regulasi, target dan rencana aksi untuk tahun 2013 - 2017
TARGET 2013 - 2017 Penetrasi Broadband
2012
2013
2014
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
11% 30%
15% 30%
20% 40%
35% 50%
40% 60%
75% 80%
3%
5%
10%
15%
20%
25%
10% 11% N/A N/A N/A
12% 20% 40% 50% 20%
15% 40% 75% 50% 30%
20% 60% 65% 80% 65%
45% 85% 80% 95% 80%
75% 100% 100% 100% 100%
N/A
50%
75%
85%
90%
100%
N/A
40%
75%
65%
80%
100%
N/A
35%
50%
75%
85%
100%
Akses perumahan Akses gedung Penetrasi fixed (fixed to pops) Penetrasi mobile Sekolah Hotel Rumah sakit Puskesmas Dinas pemerintah daerah Kantor polisi Ruang publik, seperti: bandara, pusat perbelanjaan, taman hijau, dll
122
Lampiran - 1 : Broadband Plan : Pembagian kewenangan dalam regulasi, target dan rencana aksi untuk tahun 2013 - 2017
RENCANA AKSI (1) Kecepatan
2013
2014
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1 Mbps 200 Mbps 512 kbps Membuat regulasi standar dan kualitas broadband Insentif dan modal Menyediakan jaringan dan kualitas layanan Memberikan RoW Monitoring kualitas Penyediaan perangkat dan sistem
2 Mbps 500 Mbps 512 kbps Membuat regulasi standar dan kualitas broadband Insentif dan modal Menyediakan jaringan dan kualitas layanan Memberikan RoW Monitoring kualitas Penyediaan perangkat dan sistem
2 Mbps 800 Mbps 1 Mbps Membuat regulasi standar dan kualitas broadband Insentif dan modal Menyediakan jaringan dan kualitas layanan Memberikan RoW Monitoring kualitas Penyediaan perangkat dan sistem
2 Mbps 1 Gbps 1 Mbps Membuat regulasi standar dan kualitas broadband Insentif dan modal Menyediakan jaringan dan kualitas layanan Memberikan RoW Monitoring kualitas Penyediaan perangkat dan sistem
Rumah 1 Mbps Gedung 100 Mbps Mobile 512 kbps Kominfo Membuat regulasi standar dan kualitas broadband Kemenkeu Insentif dan modal Operator Menyediakan jaringan dan kualitas layanan Pemda Memberikan RoW Masyarakat Monitoring kualitas Vendor Penyediaan perangkat dan sistem Fixed
123
Lampiran - 1 : Broadband Plan : Pembagian kewenangan dalam regulasi, target dan rencana aksi untuk tahun 2013 - 2017
RENCANA AKSI (2) Distribusi Akses
2013
(1)
(2)
Fixed 45% Mobile 70% Broadband Kominfo Membuat regulasi distribusi sebaran broadband Kemenkeu Insentif dan modal Operator Membangun jaringan Pemda Memberikan RoW Masyarakat • captive market • pengawasan kualitas Vendor Penyediaan perangkat dan sistem
2014
2015
2016
2017
(3)
(4)
(5)
(6)
55%
75%
85%
100%
80%
90%
100%
100%
Mendorong penyedia untuk memperluas pembangunan jaringan Insentif dan modal Membangun jaringan Memberikan RoW • captive market • pengawasan kualitas Penyediaan perangkat dan sistem
Mendorong penyedia untuk memperluas pembangunan jaringan Insentif dan modal Membangun jaringan Memberikan RoW • captive market • pengawasan kualitas Penyediaan perangkat dan sistem
Mendorong penyedia untuk memperluas pembangunan jaringan Insentif dan modal Membangun jaringan Memberikan RoW • captive market • pengawasan kualitas Penyediaan perangkat dan sistem
Mendorong penyedia untuk memperluas pembangunan jaringan Insentif dan modal Membangun jaringan Memberikan RoW • captive market • pengawasan kualitas Penyediaan perangkat dan sistem
124
Lampiran - 1 : Broadband Plan : Pembagian kewenangan dalam regulasi, target dan rencana aksi untuk tahun 2013 - 2017
RENCANA AKSI (3) Exchange
2013
2014
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Hub Nasional Distribusi IIX
Regulasi Hub Nasional Pembangunan IIX Indonesia Timur Web Aplikasi Web Hosting Hosting Pendidikan terbentuk
Implementasi IIX terbangun di Indonesia Timur Pembangunan Web Hosting regional perprovinsi
Implementasi
Implementasi
Integrasi seluruh IIX
Seluruh IIX sudah live
Pembangunan Web Hosting nasional
Integrasi Web Hosting regional dengan nasional Kominfo Membuat Mendorong Mendorong Mendorong regulasi pengembangan pengembangan pengembangan pengaturan internet internet internet pengembangan exchange dan exchange dan exchange dan internet hosting hosting hosting exchange dan hosting Kemenkeu Insentif dan Insentif dan Insentif dan Insentif dan modal modal modal modal Operator Menyediakan Menyediakan Menyediakan Menyediakan jaringan jaringan jaringan jaringan Pemda Memberikan Memberikan Memberikan Memberikan RoW RoW RoW RoW Masyarakat • captive • captive • captive • captive market market market market • pengawasan • pengawasan • pengawasan • pengawasan kualitas kualitas kualitas kualitas Vendor Penyediaan Penyediaan Penyediaan Penyediaan perangkat dan perangkat dan perangkat dan perangkat dan sistem sistem sistem sistem
Implementasi Seluruh IIX memiliki akses internasional Web Hosting nasional live
Mendorong pengembangan internet exchange dan hosting
Insentif dan modal Menyediakan jaringan Memberikan RoW • captive market • pengawasan kualitas Penyediaan perangkat dan sistem
125
Lampiran - 1 : Broadband Plan : Pembagian kewenangan dalam regulasi, target dan rencana aksi untuk tahun 2013 - 2017
RENCANA AKSI (4) Penetrasi Terminal Pelanggan
2013
2014
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
15%
17%
18%
20%
4% 30% Mengawasi penetrasi perangkat ke masyarakat
5% 40% Memberikan insentif kepada golongan tertentu Menyusun skema insentif untuk golongan masyarakat tertentu
6% 50% Mengawasi penetrasi perangkat ke masyarakat
8% 60% Mengawasi penetrasi perangkat ke masyarakat
Produksi massal sehingga dapat menekan biaya perunit barang
Produksi massal sehingga dapat menekan biaya perunit barang
Komputer 12% Jinjing Komputer tablet 4% Smartphone 20% Kominfo Menyusun standar perangkat yang murah namun berkualitas Kementerian Menyusun skema Perindustrian insentif untuk manufaktur, dan menyusun standar perangkat murah namun berkualitas Bappenas Menyusun skema insentif untuk manufaktur
Manufaktur
Penyelenggara
Produksi dengan komponen lokal, dan komponen dari luar negeri yang bisa menekan harga namun sesuai dengan standar yang berlaku Melakukan skema bundling produk dengan broadband dengan skema pembayaran yang mudah dan
Produksi massal sehingga dapat menekan biaya per-unit barang
Menyusun skema insentif untuk golongan masyarakat tertentu Produksi massal sehingga dapat menekan biaya per-unit barang
126
Penetrasi Terminal Pelanggan (1)
2013
2014
2015
2016
2017
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
murah
127
Lampiran - 1 : Broadband Plan : Pembagian kewenangan dalam regulasi, target dan rencana aksi untuk tahun 2013 - 2017
RENCANA AKSI (5) Penetrasi Terminal Pelanggan
2013
2014
2015
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Rp. 2.500.000,-
Rp. 2.000.000,-
Rp. 1.500.000,-
Rp. 1.250.000,-
Rp. 1.000.000,-
Rp. 1.200.000,Rp. 1.200.000,Menyusun standar perangkat yang murah dan berkualitas Menyusun skema insentif untuk manufaktur, dan menyusun standar perangkat Menyusun skema insentif untuk manufaktur Produksi dengan komponen lokal, dan komponen dari luar negeri yang bisa menekan harga namun sesuai dengan standar yang berlaku Melakukan skema bundling
Rp. 1.000.000,Rp. 1.000.000,Menyusun standar perangkat yang murah dan berkualitas
Rp. 800.000,Rp. 800.000,Menyusun standar perangkat yang murah dan berkualitas
Rp. 600.000,Rp. 600.000,Menyusun standar perangkat yang murah dan berkualitas
Rp. 500.000,Rp. 500.000,Menyusun standar perangkat yang murah dan berkualitas
Produksi massal sehingga dapat menekan biaya perunit barang
Produksi massal sehingga dapat menekan biaya perunit barang
Produksi massal sehingga dapat menekan biaya perunit barang
Produksi massal sehingga dapat menekan biaya perunit barang
Komputer Jinjing (notebook) Komputer tablet Smartphone Kominfo
Kementerian Perindustrian
Bappenas
Manufaktur
Penyelenggara
128
Penetrasi Terminal Pelanggan (1)
2013
2014
2015
2016
2017
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
produk dengan broadband dengan skema pembayaran yang mudah dan murah
Lampiran - 2 : Persandingan UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004
Persandingan UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004 http://danangsucahyo.blogspot.com/2013/01/perbedaan-uu-no-22-tahun-1999-dan-uu-no.html
No. PERBEDAAN (1)
1.
2.
(2)
Undang-Undang UU NO 22 TAHUN 1999 UU NO 32 TAHUN 2004
ANALISIS
(3)
(4)
(5)
Konsep Otonomi Daerah
Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah Otonom untuk menatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan. (Pasal 1 huruf h)
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. (Pasal 1 angka 5)
Pada intinya sama, Otonomi daerah merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri.
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah pemerintah daerah dan adalah DPRD menurut asas penyelenggaraan otonomi dan tugas pemerintahan daerah pembantuan dengan otonom oleh pemerintah prinsip otonomi seluasdaerah dan DPRD luasnya dalam sitem dan menurut asas prinsip Negara Kesatuan desentralisasi. Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (Ps.1 huruf d) Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Ps.1 angka 2)
- Dalam UU No.22/1999 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah dan DPRD hanya berdasar asas desentralisasi. - Sedangkan dalam UU No.32/2004 penyelenggaraan pemerintah daerah oleh pemda dan DPRD menganut asas otonomi serta 129
3.
Pemerintah Daerah
4.
Kewenangan Daerah
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. - Dalam UU no.32/2004 terdapat penunjukan secara jelas siapa saja pelaksana pemerintah daerah yang dimaksud, Pemerintah daerah pemerintah daerah adalah seperti Gubernur , adalah kepala daerah gubernur,bupati, atau bupati, walikota. beserta perangkat walikota dan perangkat - Sedangkan dalam daerah otonom yang daerah sebagai unsur UU No.22/1999 lain sebagai badan penyelenggara pemerintah pelaksana eksekutif daerah. (Ps daerah. (Ps.1 angka 3) pemerintah daerah 1 huruf b) hanya disebut secara umum yaitu kepala daerah dan perangkatperangkatnya sebaga badan eksekutif daerah Kewenangan daerah - Dalam UU mencakup kewenangan No.22/1999 urusan Pemerintahan daerah dalam seluruh bidang pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, kecuali bukan menjadi pemerintah yang menjadi kewenangan dalam urusan kewenangannya kecuali bidang politik luar pemerintahan urusan pemerintah yang negeri, pertahanan daerah meliputi: oleh Undang-Undang ini di keamanan, peradilan, politik luar negeri, tentukan menjadi urusan moneter dan fiskal, pertahanan Pemerintah. (Ps. 10 ayat agama, serta keamanan, peradilan 1) kewenangan dalam moneter dan fiskal bidang lain. (Ps. 7 nasional, agama di Urusan pemerintah yang ayat 1) tambah di dalam Ps. dimaksud sebagaimana 7 ayat 2 yaitu pada ayat (1) meliputi: kewenangan bidang Kewenangan bidang - Politik luar negeri lain yang meliputi: lain sebagaimana di - Pertahanan maksud dalam ayat (1), kebijakan tentag - Keamanan perencanaan meliputi kebijaksanaan - Yustisi nasional dan tentang perencanaan - Moneter dan fiskal pengendalian nasional dan nasional pengendalian pembangunan - Agama secara makro, dana pembangunan nasional perimbangan secara makro, dana (Ps. 10 ayat 3) keuangan, sistem perimbangan keuangan, sistem administrasi administrasi negara, 130
negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaaan dan pemberdayaaan sumber dana manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasidan standarisasi nasional. (Ps. 7 ayat 2)
pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. - Sedangkan dalam UU No.32/2004 urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah Daerah hanya terbatas pada yang di sebutkan dalam (Ps. 10 ayat 3) yaitu: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, agama.
131
Lampiran - 3 : Garis besar program, kegiatan, inisiatif strategis maupun indikator kinerja Renstra Kementerian Kominfo 2015-2019
Akan dilengkapi
132
Lampiran - 4 : Intepretasi Hasil Analisis ISM Kementerian Kominfo
Akan dilengkapi
133
Lampiran - 5 : Daftar Pelaksanaan Pertemuan/FGD/Indepth Interview
Akan dilengkapi
134
Lampiran - 6 : Daftar Hadir dalam Pertemuan dan FGD
135