BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Laporan Studi Prakarsa Anti Korupsi

2011

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku ekonomi nasional di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam sistem perekonomian nasional, peran BUMN cukup strategis, seperti: penghasil barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; sebagai pelopor atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh swasta; sebagai pelaksana pelayanan publik; penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar; serta turut membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi. BUMN yang seluruh maupun sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan. Penerimaan negara tersebut dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi yang pada tahun 2010 nilainya mencapai Rp.132,7 Triliun. Kontribusi BUMN terhadap perekonomian Indonesia itu sendiri mencapai Rp. 2.130 triliun, baik dalam bentuk kapitalisasi pasar modal, operational expenditure (opex), program kemitraan, bina lingkungan, kredit usaha rakyat (KUR), capital expenditure (capex), mapun public service obligation (PSO). Selain itu masih terdapat 105.260 kelompok usaha yang menjadi mitra binaan BUMN yang juga memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia.1 Melihat peran penting dan strategis BUMN di atas, seiring dengan perkembangan ekonomi baik di tingkat lokal maupun internasional serta persaingan usaha yang semakin ketat tuntutan kepada BUMN untuk menjalankan bisnisnya secara efektif, efisien, dan profesional menjadi semakin tinggi. Namun demikian, masih didapati beberapa

kelemahan

BUMN

seperti:

sering

adanya

kebijakan

atau

peraturan

pemerintah yang menguntungkan BUMN yang justru berakibat kepada lemahnya BUMN dalam persaingan usaha; kurang lincah dalam bertindak; dan lamban dalam mengambil keputusan. Kondisi ini membuat BUMN kehilangan momentum usaha yang dapat berakibat pada kerugian usaha. Selain itu, potensi korupsi masih muncul di BUMN

karena

masih

adanya

konflik

kepentingan

di

internal

serta

lemahnya

pengendalian internal. 1

Peran BUMN dalam Percepatan & Perluasan Pembangunan Nasional, Kementerian BUMN, Bogor 11 Februari 2011

Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

1


2011

Guna mengatasi hal tersebut dan untuk memperbaiki kinerja BUMN beberapa upaya perlu dilakukan. Di dalam berbagai analisis dikemukakan, ada keterkaitan antara krisis ekonomi, krisis finansial, dan krisis yang berkepanjangan di berbagai negara dengan lemahnya sistem tata kelola perusahaan yang baik 2. Semakin baik dan efektifnya sistem tata kelola perusahaan akan memungkinkan terbentuknya sistem pengendalian (checks and balances) yang lebih efektif antar unit kerja di internal entitas usaha serta antara entitas usaha tersebut dengan pemangku kepentingan yang lebih luas. Dalam kaitan mengatasi kelemahan dari kemungkinan timbulnya potensi korupsi di BUMN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Studi Prakarsa Anti Korupsi (SPAK) BUMN. Kegiatan SPAK BUMN 2011 dilaksanakan dalam rangka mengukur efektivitas dari prakarsa anti korupsi yang dilakukan oleh BUMN. 1.2. Dasar Hukum Dalam pelaksanaan Studi Prakarsa Anti Korupsi (SPAK) 2011, KPK mendasari pada kewenangan yang dimilikinya. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan; 1. Pasal 4 menyebutkan: “Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi”. 2. Pasal 8 ayat 1 menyebutkan: “Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik”. 3. Pasal

14

menyebutkan

“Dalam

melaksanakan

tugas

monitor

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, KPK berwenang untuk:

1. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;

2. Memberi

saran

kepada

pimpinan

lembaga

negara

dan

pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;

2

2

Studi Implementasi Good Corporate Governance di Sektor Swasta, BUMN, dan BUMD, KPK Tahun 2008



3. Melaporkan

kepada

Presiden

Republik

Indonesia,

2011

Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi) menyebutkan:

1. Pasal 7 ayat (4): “Setiap Negara Peserta wajib sesuai dengan prinsipprinsip dasar dari sistem hukum nasionalnya, berusaha keras untuk mengadopsi, memelihara dan memperkuat sistem yang meningkatkan transparansi dan mencegah konflik-konflik kepentingan”.

2. Pasal 8 ayat (1): ”Untuk memerangi korupsi, Setiap Negara Peserta wajib meningkatkan, antara lain: integritas, kejujuran, dan tanggungajwab di antara para pejabat-pejabat publiknya, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya”. 3. Pasal 10: “Dengan memperhatikan kebutuhan untuk memberantas korupsi setiap Negara Peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum nasionalnya, mengambil tindakan-tindakan yang mungkin untuk meningkatkan transparansi dalam administrasi publiknya, bila diperlukan termasuk termasuk mengenai organisasi keuangan dan proses pembuatan keputusannya”.

4. Pasal 12: ”Setiap Negara Peserta

wajib mengambil tindakan-tindakan,

sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum nasionalnya, untuk mencegah korupsi yang melibatkan sektor swasta, meningkatkan standar akutansi dan audit di sektor swasta, dan dimana diperlukan, memberikan sanksi perdata, administratif dan pidana yang efektif sebanding untuk kelalaian memenuhi tindakan-tindakan tersebut.” 1.3. Tujuan Secara umum, SPAK bertujuan untuk mengukur efektifitas prakarsa anti korupsi di BUMN. Rincian tujuan kegiatan SPAK adalah: 1. Mendapatkan gambaran aktual tentang adanya prakarsa dan penerapan pencegahan korupsi di BUMN. 2. Memastikan

bahwa

setiap

BUMN

memiliki

komitmen

terhadap

upaya

pencegahan korupsi yang berada di lingkungan dan kewenangannya. Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

3


3. Mendorong

BUMN

bertanggung

jawab

terhadap

2011

keberhasilan

upaya

pencegahan korupsi di lembaganya. 4. Sebagai salah satu acuan untuk melakukan perbaikan kinerja BUMN, baik atas inisiatif sendiri maupun melalui intervensi kebijakan oleh pemerintah. 1.4. Ruang Lingkup Berdasarkan tujuan di atas, maka SPAK ini dibatasi dengan melakukan penilaian terhadap prakarsa anti korupsi dan penerapannya di 4 BUMN yang mewakili sektor energi, konstruksi, keuangan, dan transportasi, dengan rincian sebagai berikut: Tabel I.1 Perserta SPAK 2011 No

BUMN

Sektor

1

PT PERTAMINA (Persero)

Energi

2

PT JASA MARGA Tbk (Persero)

Konstruksi

3

PT JAMSOSTEK (Persero)

Keuangan

4

PT ANGKASA PURA II (Persero)

Transportasi

1.5. Metodologi dan Tahapan Kegiatan 1.5.1. Metode Indikator dan bobot yang digunakan sebagai parameter dalam penilaian SPAK BUMN tahun 2011 adalah sebagai berikut : 1. Indikator Utama. Indikator utama merupakan indikator yang wajib dipenuhi dan dianalisis oleh BUMN.

Indikator

ini

merupakan

pedoman

dalam

penilaian

kuantitatif.

Penentuan indikator utama diputuskan oleh KPK berdasarkan hasil FGD (Focus Group Discussion) dengan peserta tenaga ahli (pakar) eksternal yang relevan dan pejabat struktural KPK. 2. Indikator Inovasi. Indikator inovasi bersifat bebas, peserta dapat mencantumkan prakarsa anti korupsi di luar prakarsa pada 7 indikator utama dalam sebuah laporan, yang nantinya

akan

dinilai

secara

kualitatif.

Indikator

ini

disiapkan

untuk

mengantisipasi jika ternyata BUMN memiliki inovasi lain di luar indikator utama.

4



2011

Setiap indikator yang digunakan dalam SPAK menggunakan bobot yang ditentukan berdasarkan hasil konsultasi dengan pakar eksternal dan struktural KPK. Berikut adalah indikator, subindikator, dan bobot SPAK 2011. Tabel I.2 Indikator, Subindikator dan Bobot SPAK 2011 Indikator

1. Keteladanan Pimpinan (Tone Of The Top) (0,186)

2. Pedoman tentang Etika dan Perilaku (Code of Ethic and Code of Conduct) (0,139)

3. Penanganan Situasi Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) (0,121) Indikator Utama (0,942)

c

Ketersediaan Kebijakan Pimpinan (BOC dan BOD) terkait anti korupsi (0,260) Peran Pimpinan dalam Penerapan Kebijakan Antikorupsi (0,480) Pengawasan dan Evaluasi (0,260) Ketersediaan dan Kelengkapan Pedoman tentang Etika dan Perilaku (0,390) Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku (0,420) Evaluasi (0,190) Ketersediaan dan Kelengkapan Aturan Penanganan Situasi Konflik Kepentingan (0,390) Penerapan Aturan Penanganan Situasi Konflik Kepentingan (0,410) Evaluasi (0,200) Ketersediaan dan Kelengkapan Aturan Pengelolaan Sistem Pengaduan (0,430) Penerapan Aturan Pengelolaan Sistem Pengaduan (0,390) Evaluasi (0,170) Ketersediaan dan Kelengkapan Aturan Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan (0,360) Penerapan Aturan Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan (0,430) Evaluasi (0,210) Ketersediaan dan Kelengkapan Aturan Pengelolaan Penerimaan dan Pemberian Hadiah (0,390) Penerapan Aturan Pengelolaan Penerimaan dan Pemberian Hadiah (0,450) Evaluasi (0,160)

a

Penegakan Aturan (1,00)

a b c a b c a b c

4. Pengelolaan Sistem

a

Pengaduan (Whistle Blowing System) (0,139)

b

5. Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan (Wealth Disclosure) (0,084)

6. Pengelolaan Penerimaan dan Pemberian Hadiah (Managing Gift) (0,103)

7. Penegakan Aturan (Rules Enforcement) (0,171) Indikator Inovasi (0,058)

Subindikator

c a b c a b

Prakarsa Lainnya (1,00)

Terdapat 7 indikator utama yang ditetapkan sebagai hasil FGD tersebut, untuk selanjutnya diturunkan dalam subindikator–subindikator. Masing-masing subindikator mencerminkan adanya ketersediaan, penerapan, serta proses evaluasi terhadap Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK

5


masing-masing

indikator.

Selanjutnya

ketujuh

indikator

dan

2011

subindikator

dioperasionalkan dalam bentuk kuesioner yang terdiri dari 81 pertanyaan (kuesioner terlampir). Setiap pertanyaan dalam kuesioner diisi oleh peserta SPAK dengan melampirkan bukti-bukti untuk mendukung validitas jawaban. Nilai SPAK terendah adalah 0 dan tertinggi 10. Nilai 0 berarti peserta SPAK tidak mempunyai

prakarsa/inisiatif antikorupsi sesuai dengan harapan penilaian

ini.

Sementara nilai 10 menunjukkan unit utama telah melakukan prakarsa/inisiatif antikorupsi sesuai dengan seluruh indikator dalam SPAK. Selain mengisi kuesioner, peserta SPAK juga didorong untuk mengisi kuesioner tentang inovasi pencegahan korupsi yang telah dilakukan di luar tujuh indikator utama SPAK yang telah ditetapkan. 1.5.2. Tahapan Kegiatan Studi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Penetapan indikator utama. Penetapan indikator utama ini dilakukan melalui dua tahap yaitu konsultasi dengan pakar dan konsultasi dengan internal KPK. 2. Penyusunan dan penyebaran kuesioner. Kuesioner terdiri dari rangkaian pertanyaan tertutup dan semi terbuka yang disusun berdasarkan rincian dari Indikator utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Kuesioner bersifat objektif untuk memudahkan verifikasi data.

3. Penilaian sendiri (self-assessment) oleh peserta SPAK Pada tahap ini, BUMN mengisi kuesioner yang diberikan. Untuk menunjang validitas

jawaban,

BUMN

diwajibkan

memberikan

bukti

yang

relevan.

Sinkronisasi jawaban dan lampiran bukti ini yang dijadikan dasar bagi KPK untuk melakukan verifikasi. Atas dasar verifikasi tersebut, dihitung nilai yang menunjukkan tingkatan inisiatif anti korupsi yang dilakukan oleh BUMN. 4. Penilaian oleh KPK KPK melakukan penilaian akhir dengan mempertimbangkan hasil pengisian sendiri oleh instansi, dan kelengkapan bukti. Untuk mempertegas hasil penilaian, KPK juga melakukan observasi lapang untuk memastikan kegiatan pencegahan korupsi seperti yang dilaporkan dalam SPAK. Hasil dari penilaian KPK menentukan peringkat dari masing-masing peserta SPAK. 6



2011

5. Pelaporan Akhir dan Diseminasi Laporan akhir dibuat dengan melaporkan skor masing-masing unit utama sesuai indikator yang ditetapkan. Hasilnya dipaparkan kepada peserta SPAK dalam sebuah rapat tertutup. Secara ringkas, rangkaian tahapan kegiatan SPAK tahun 2011 adalah: Gambar 1.1 Tahapan Kegiatan SPAK 2011 Jan-Feb Penetapan Indikator Utama

Feb-Mar

Apr-Juli

Penyusunan & Penyebaran Kuesioner

SelfAssessment oleh BUMN


Agt-Sept Penilaian oleh Tim Ahli KPK

Okt-Nov Laporan Akhir dan Diseminasi

7


2011

BAB II PROFIL PT JAMSOSTEK (Persero) 2.1. Sejarah PT Jamsostek (Persero) Pembentukan PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) melalui proses yang panjang. Sejarah pendirian PT Jamsostek (Persero) melalui peraturan perundangan terkait dengan rincian sebagai berikut: 1) UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja; 2) Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh; 3) PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh; 4) PMP No.5/1964

tentang

pembentukan

Yayasan

Dana

Jaminan

Sosial

(YDJS);

5) UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK). PP tersebut mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Selanjutnya terbit PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek. Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek (Persero) sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 2.2. Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan 2.2.1. Visi dan Misi Perusahaan Sebagai penyelenggara jaminan sosial untuk tenaga kerja, PT Jamsostek (Persero) bekerja keras untuk menjadi penyelenggara jaminan sosial yang dapat dipercaya oleh stakeholders dan publik. Guna mewujudkan hal tersebut PT Jamsostek (Persero) menetapkan visi dan misi perusahaan sebagai berikut: •

Visi PT Jamsostek (Persero) adalah menjadi lembaga jaminan sosial tenaga kerja terpercaya yang unggul dalam pelayanan dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh peserta dan keluarganya.

• 8

Misi PT Jamsostek (Persero) adalah sebagai badan penyelenggara jaminan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK


2011

sosial tenaga kerja yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi:

1.

Tenaga Kerja: Memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarga;

2.

Pengusaha: Menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas;

3.

Negara: Berperan serta dalam pembangunan

2.2.2. Tata Nilai Perusahaan PT Jamsostek (Persero) menetapkan tata nilai perusahaan yang menjadi pedoman bagi personel PT Jamsostek (Persero) dalam menjalankan perusahaan. Tata nilai tersebut adalah:

1. Iman: Taqwa, berfikir positif, tanggung jawab, pelayanan tulus ikhlas. 2. Profesional: Berprestasi, bermental unggul, proaktif dan bersikap positif terhadap perubahan dan pembaharuan.

3. Teladan: Berpandangan jauh kedepan, penghargaan dan pembimbingan (reward & encouragement), pemberdayaan.

4. Integritas: Berani, komitmen, keterbukaan. 5. Kerjasama: Kebersamaan, menghargai pendapat, menghargai orang lain. 2.3. Struktur Organisasi PT Jamsostek (Persero) Struktur Organisasi PT Jamsostek (Persero) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP/190/082007 bulan Agustus 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Jamsostek (persero) adalah sebagai berikut:


9


2011

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT Jamsostek (Persero)

Dewan Komisaris

Direktur Utama

Direktur Operasi dan Pelayanan

Divisi Operasi

Divisi Teknik dan Pelayanan

Direktur Renbang dan Informasi

Direktur Investasi

Biro Renbang

Divisi Analisa Portopolio

Biro Teknologi dan Informasi

Divisi Pasar Uang dan Pasar Modal

Direktur Keuangan

Biro Pengendalia n Keuangan

Biro Keuangan

Direktur Kepatuhan & Manajemen Resiko

Direktur Umum dan SDM

Biro Kepatuhan dan Hukum

Biro SDM

Biro Manajemen Resiko

Biro Diklat

Staff Ahli

Biro Sekretariat Perusahaan

Biro Pengawasan Internal

Biro Humas Divisi Investasi Langsung

Divisi Pelayanan JPK

Biro Akuntansi

Biro Pengadaan

Biro PKP dan KBL

Kantor Wilayah

Biro Sarana dan Prasarana

Kantor Cabang

2.4. Kinerja Perusahaan PT Jamsostek (Persero) membukukan laba bersih sepanjang 2010 sebesar Rp. 1,532 triliun. Nilai ini meningkat 10,92 persen bila dibandingkan tahun 2009 yang hanya Rp. 1,382 triliun. Peningkatan laba bersih BUMN pengelola dana pekerja ini disokong oleh

pendapatan

investasi

sekitar

Rp.

10,785

triliun

dan

pendapatan

bersih

operasional yang meningkat menjadi Rp. 579,101 miliar. 10



2011

Gambar 2.2 Grafik Kinerja PT Jamsostek (Persero) dan Anak Perusahaan Tahun 2008-2010 120,000 102,648

JUMLAH (Dalam Miliar Rupiah)

100,000 84,248

80,000 64,507

60,000

Aset Pendapatan Usaha

40,000

Laba Bersih

20,000 6,488

0 2008

11,364

9,041

1,532

1,382

1,091

2009

2010

TAHUN Sumber: Laporan Keuangan Rekonsiliasi PT Jamsostek (Persero) dan sumber lainnya

Pada tahun 2010, dana investasi Jamsostek meningkat hingga 22,66 persen menjadi Rp 98,980 triliun. Bahkan total aset kian membesar dari Rp 84,248 triliun menjadi Rp102,648 triliun atau meningkat 21,48 persen. Hasil investasi yang dikembalikan ke peserta pun meningkat 32,09 persen menjadi Rp 8,368 triliun.


11


2011

BAB III NILAI SPAK PT JAMSOSTEK (Persero) 2011 3.1. Penghitungan Nilai SPAK PT Jamsostek (Persero) Nilai SPAK setiap BUMN merupakan gabungan dari indikator utama dengan bobot 0,942 dan indikator inovasi dengan bobot 0,058. Nilai rata-rata SPAK 2011 PT Jamsostek adalah 7,80. Secara lebih terperinci nilai pada tiap indikator dan sub indikator ditunjukkan oleh tabel berikut. Tabel III.1 Nilai SPAK PT Jamsostek (Persero) Indikator

Keteladanan Pimpinan (Tone Of The Top) (0,186)

Pedoman tentang Etika dan Perilaku (Code of Ethic and Code of Conduct) (0,139)

Penanganan Situasi Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) (0,121) Indikator Utama (0,942) 7,78

Pengelolaan Sistem Pengaduan (Whistle Blowing System) (0,139)

Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan (Wealth Disclosure) (0,084)

Sub Indikator

9,56

8,16

a

Ketersediaan Kebijakan Pimpinan (BOC dan BOD) terkait anti korupsi (0,260)

10,00

b

Peran Pimpinan dalam Penerapan Kebijakan Antikorupsi (0,480)

9,08

c

Pengawasan dan Evaluasi (0,260)

a

Ketersediaan dan Kelengkapan Pedoman tentang Etika dan Perilaku (0,390)

9,68

b

Penerapan (0,420)

5,90

c

Evaluasi (0,190)

a 7,72 b

Indikator Inovasi (0,058) 8,17

12

Perilaku

10,00

Ketersediaan dan Kelengkapan Aturan Penanganan Situasi Konflik Kepentingan (0,390) Penerapan Aturan Penanganan Situasi Konflik Kepentingan (0,410)

8,98 5,40 10,00

a

Ketersediaan dan Kelengkapan Aturan Pengelolaan Sistem Pengaduan (0,430)

10,00

b

Penerapan Aturan Pengaduan (0,390)

9,02 c a 6,64 b

a 4,08 b

10,00

dan

Evaluasi (0,200)

c Penegakan Aturan (Rules Enforcement) (0,171)

Etika

c

c Pengelolaan Penerimaan dan Pemberian Hadiah (Managing Gift) (0,103)

Pedoman

10,00

Pengelolaan

Sistem

7,50

Evaluasi (0,170) Ketersediaan dan Kelengkapan Aturan Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan (0,360) Penerapan Aturan Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan (0,430)

10,00

Evaluasi (0,210)

10,00

8,19 3,69

Ketersediaan dan Kelengkapan Aturan Pengelolaan Penerimaan dan Pemberian Hadiah (0,390) Penerapan Aturan Pengelolaan Penerimaan dan Pemberian Hadiah (0,450) Evaluasi (0,160)

10,00

Penegakan Aturan (1.00)

10,00

Prakarsa Lainnya (1,00)


0 5,51


2011

Proses penilaian SPAK di PT Jamsostek (Persero) selain dilakukan di kantor pusat (Jakarta) juga

dilakukan di Kantor Cabang Surabaya dan Medan. Tabel III.1

menunjukkan bahwa keteladanan pimpinan PT Jamsostek (Persero) dan penegakan aturan merupakan indikator yang memberikan nilai cukup baik. Nilai tinggi pada kedua indikator tersebut mencerminkan Pimpinan PT Jamsostek (Persero) telah memiliki komitmen yang tinggi pada program antikorupsi. Komitmen tersebut selain ditunjukkan dalam bentuk contoh sikap dan perilaku pimpinan sehari-hari juga ditunjukkan oleh seriusnya PT Jamsostek (Persero) dalam menegakkan aturan apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan antikorupsi yang telah ditetapkan. 3.2. Indikator Utama SPAK 2011 3.2.1. Keteladanan Pimpinan (Tone of The Top) Dalam suatu organisasi faktor keteladanan sangat penting untuk menggerakkan bawahan. Hanya dengan keteladanan pimpinan suatu organisasi dapat memperoleh kepercayaan baik dari bawahan, rekanan maupun dari pemegang saham. Keteladanan pimpinan juga dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang baik. Oleh karena itu dalam suatu organisasi mutlak diperlukan pemimpin yang dapat dipercaya dan mampu menggerakkan seluruh sumber daya organisasinya demi mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Pemimpin tidak dilahirkan, tetapi dibentuk melalui suatu proses penguasaan knowledge, skill, dan attitude yang dibutuhkan. Pemimpin juga harus memberikan teladan (tone of the top), membangun kultur/budaya yang kokoh, dan menunjukkan komitmen yang kuat untuk memimpin organisasinya menuju arah yang sudah disepakati. Indikator awal dari pengukuran SPAK adalah keteladanan pimpinan (Tone of The Top). Semua indikator lainnya tidak akan pernah terlaksana secara efektif dan efisien jika tidak ada komitmen untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dari Pimpinan Perusahaan. Untuk indikator keteladanan pimpinan, tolok ukurnya adalah

implementasi

aturan

dan

aktivitas

pimpinan

perusahaan

(Direksi

dan

Komisaris) yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga tercipta tata kelola perusahaan yang baik, bersamaan dengan meningkatnya kinerja perusahaan. Komitmen pimpinan perusahaan juga didukung oleh Kementerian BUMN dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG di BUMN.


13


2011

Indikator keteladanan pimpinan terdiri dari 3 subindikator yaitu: (a) ketersediaan kebijakan pimpinan terkait anti korupsi, (b) peran pimpinan dalam penerapan kebijakan anti korupsi, serta (c) pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan. Indikator keteladanan pimpinan dalam penilaian SPAK memiliki bobot tertinggi (0,186) diantara indikator lainnya, sehingga tingginya nilai tone of the top (9,56)

PT Jamsostek (Persero) berpengaruh secara signifikan terhadap nilai akhir

SPAK keseluruhan. Tabel III.2 Nilai Indikator Keteladanan Pimpinan Keteladanan Pimpinan Peringkat

3

Instansi

Nilai Total

PT Jamsostek (Persero)

9,56

Subindikator Ketersediaan Aturan

Peran Pimpinan

Pengawasan & Evaluasi

10,00

9,08

10,00

Komitmen pimpinan terhadap upaya pencegahan korupsi di instansinya diwujudkan dalam bentuk kebijakan umum terkait upaya pencegahan korupsi yang telah dikukuhkan dengan SK Direksi. SK Direksi tersebut diantaranya mengatur tentang Pedoman Good Corporate Governance (GCG), Board manual, Pedoman Perilaku, Pedoman

Benturan

Kepentingan,

Pedoman

Sistem

Pelaporan

Pelanggaran

(Whistleblowing System), serta Penetapan Charter Komite Integritas/Pemantau Independen. Selain itu Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) turut memprakarsai pembentukan

Komunitas Pengusaha Anti Suap (KUPAS) serta menjadi koordinator

KUPAS pada RAPIMNAS Kadin pada tanggal 3 Desember 2009. Nilai keteladanan pimpinan yang baik tersebut sebenarnya masih bisa ditingkatkan kualitasnya. Dalam upaya pencegahan korupsi, kegiatan keteladanan dapat diterapkan melalui

peningkatan

peran

pimpinan

dalam

melakukan

pengawasan

terhadap

penerapan pencegahan korupsi sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Supaya kegiatan pengawasan tersebut efektif, sebaiknya dilakukan evaluasi secara berkala. Keteladanan juga dapat ditunjukkan melalui konsistensi sikap pimpinan dalam menangani setiap permasalahan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Kondisi ini akan menumbuhkan kepercayaan karyawan kepada pimpinan serta menumbuhkan komitmen dari seluruh karyawan sehingga akan meningkatkan produktivitas perusahaan.

14



2011

3.2.2. Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Ethics and Code of Conduct) Dalam upaya mencapai keberhasilan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi diperlukan aturan pedoman etika dan perilaku (code of ethics and code of conduct). Pedoman ini dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (values) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan. Prinsip dasar yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah3:

1. Setiap perusahaan harus memiliki nilai-nilai perusahaan (corporate values) yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam pelaksanaan usahanya.

2. Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan

dan

semua

karyawan.

Pelaksanaan

etika

bisnis

yang

berkesinambungan akan membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan.

3. Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis perusahaan perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan. Oleh karena itulah Pedoman Etika dan Perilaku menjadi salah satu indikator penilaian SPAK 2011. Indikator pedoman etika dan perilaku merupakan salah satu indikator dengan bobot tinggi, yaitu sebesar 0,139. Penilaian indikator Pedoman Etika dan Perilaku, dilakukan dengan menilai tiga subindikator yaitu: (a) ketersediaan aturan tentang Pedoman Etika dan Perilaku, (b) penerapan aturan etika dan perilaku, serta (c) evaluasi aturan. Dari ketiga subindikator tersebut, penerapan aturan etika dan perilaku merupakan subindikator yang memiliki bobot tertinggi, yaitu 0,420. Rincian hasil penilaian indikator pedoman etika dan perilaku

pada PT Jamsostek (Persero)

dapat dilihat dalam tabel III.3. PT Jamsostek (Persero) memiliki skor cukup tinggi untuk indikator pedoman etika dan perilaku, yaitu sebesar 8,16. Hal ini disebabkan karena PT Jamsostek (Persero) sudah memiliki aturan tentang Pedoman Perilaku sejak tahun 2007 dan telah melakukan evaluasi terhadap aturan yang ada. Isi dari Pedoman perilaku PT Jamsostek (Persero) mencakup penanganan situasi konflik kepentingan, pelaporan dan penerimaan gratifikasi,

larangan

tentang

penyalahgunaan

wewenang

dan

fasilitas

milik

perusahaan, larangan tentang pemberian hadiah, pengaduan tindakan pelanggaran aturan (whistleblowing system) serta pengawasan dan pemberian sanksi. 3

www.knkg-indonesia.com


15


2011

Tabel III.3 Nilai Indikator Pedoman Etika dan Perilaku Pedoman Etika dan Perilaku Peringkat 3

Nilai Total

Instansi PT Jamsostek (Persero)

8,16

Subindikator Ketersediaan Penerapan Aturan Aturan 9,68

5,90

Evaluasi Aturan 10

PT Jamsostek (Persero) telah memiliki komitmen yang cukup tinggi dalam penerapan pedoman perilaku di perusahaannya. Namun masih ada beberapa aspek terkait pedoman etika dan perilaku yang dapat ditingkatkan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan peraturan pedoman perilaku selalu disesuaikan dengan tingkat perkembangan usaha dan potensi terjadinya penyimpangan pada setiap bagian dan tingkat jabatan.

2. Memperluas

media

konsultasi

etika

dan

perilaku,

misalnya

dengan

menyediakan ruangan konsultasi, memanfaatkan fasilitas surat elektronik (email), telepon, faksimili, atau lainnya. Media konsultasi yang beragam akan mempermudah personil PT Jamsostek (Persero) melakukan konsultasi terkait dengan kemungkinan terjadinya pelanggaran aturan etika dan perilaku dalam kegiatan operasional perusahaan.

3. Unit yang bertanggung jawab menangani semua permasalahan etika dan perilaku harus melaksanakan identifikasi dan pengendalian terhadap resiko pelanggaran pedoman etika dan perilaku serta proses penanganannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan penerapan pedoman etika dan perilaku dan cara mengatasinya. 3.2.3. Penanganan Situasi Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) Benturan/konflik kepentingan adalah keadaan di mana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, komisaris dan anggota direksi beserta seluruh jajaran dibawahnya 4. Oleh karena itu diperlukan pedoman yang mengatur penanganan situasi konflik kepentingan, yang bertujuan untuk : 1. Menyediakan kerangka acuan bagi penyelenggara negara untuk mengenal, mengatasi dan menangani konflik kepentingan. 4

16

www.knkg-indonesia.com



2011

2. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat menangani situasi konflik kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja. 3. Mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di kalangan penyelenggara negara. Pada SPAK 2011, bobot penilaian indikator penanganan konflik kepentingan adalah sebesar

0,121.

Penilaian

indikator

penanganan

konflik

kepentingan,

dilakukan

terhadap tiga subindikator yakni (a) ketersediaan aturan tentang Penanganan Konflik Kepentingan, (b) penerapan aturan penanganan konflik kepentingan, serta (c) evaluasi aturan. Tabel III.4 Nilai Indikator Penanganan Konflik Kepentingan Penanganan Konflik Kepentingan Peringkat

Instansi

Nilai Total

2


7,72

Ketersediaa n Aturan 8,98

Subindikator Penerapan Aturan 5,40

Evaluasi Aturan 10,00

Nilai indikator penanganan konflik kepentingan PT Jamsostek (Persero) adalah 7,72, diatas standar nilai yang ditetapkan KPK (6). PT Jamsostek telah memiliki aturan khusus tentang pedoman benturan kepentingan berdasarkan SK Direksi Nomor Kep/356/122009 tanggal 10 Desember 2009 tentang Pedoman Benturan Kepentingan. PT Jamsostek (Persero) juga telah melakukan evaluasi

penyempurnaan terhadap

aturan yang ada yaitu Kep 230/ 09/2007 tentang Pedoman Benturan Kepentingan Jamsostek yang kemudian diubah menjadi Kep 356/12/2009 tentang Pedoman Benturan Kepentingan. Kelemahan PT Jamsostek (Persero) dalam indikator penanganan konflik kepentingan adalah pada bagian teknis penerapan aturan. Oleh karena itu perbaikan yang dapat dilakukan oleh PT Jamsostek (Persero), antara lain:

1.

Menyusun peraturan tentang penanganan konflik kepentingan yang lebih komprehensif (lengkap) dengan mencantumkan aspek-aspek kriteria konflik kepentingan, mekanisme penanganannya dan pengawasan serta pemberian sanksi.


17


2.

2011

Melakukan sosialisasi secara intensif kepada seluruh personil PT Jamsostek dan Cabang PT Jamsostek guna memberikan keseragaman pemahaman terkait situasi konflik kepentingan dan mekanisme penanganannya.

3.

Penerapan pedoman penanganan situasi konflik kepentingan ke seluruh personil perusahaan sampai pada anak perusahaan atau perusahaan patungan.

4.

Peningkatan penegakan peraturan dengan pemberian sanksi kepada Personil PT Jamsostek yang melanggar aturan.

5.

Penyediaan media konsultasi penanganan situasi konflik kepentingan antara

lain

dengan

menyediakan

ruang

khusus

konsultasi

atau

menyediakan media lainnya (E-mail, telepon, faksimili, atau lainnya). 3.2.4. Pengelolaan Sistem Pengaduan (Whistle Blowing System) Pengelolaan sistem pengaduan adalah sistem yang mengelola penyampaian laporan dari pihak internal maupun ekternal terhadap suatu aktivitas yang berpotensi menyimpang dari peraturan yang berlaku. Aktivitas dimaksud dapat merupakan perilaku yang melanggar hukum, etika, dan pelanggaran lainnya. Sistem ini juga dapat mengoptimalkan peran setiap pimpinan dan karyawan di perusahaan untuk mengungkap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. KPK melalui SPAK 2011 mendorong

seluruh

transparan

dan

BUMN

akuntabel.

agar

membentuk

Layanan

sistem

pengaduan

layanan

tersebut

pengaduan

diharapkan

yang

mampu

mengurangi terjadinya penyimpangan, terutama terkait dengan korupsi. Pada SPAK 2011, bobot penilaian indikator pengelolaan sistem pengaduan adalah sebesar 0,139. Penilaian Indikator pengelolaan sistem pengaduan terdiri dari 3 sub indikator yaitu: (a) ketersediaan kelengkapan aturan pengelolaan sistem pengaduan; (b) penerapan aturan; serta (c) evaluasi aturan.

Nilai pengelolaan sistem pengaduan PT Jamsostek (Persero) cukup baik yakni 9.02. PT Jamsostek (Persero) telah memiliki aturan khusus tentang pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) yang dikukuhkan dengan Keputusan Direksi nomor Kep/199/082009 tentang Pedoman Sistem Pelanggaran (Whistleblowing System). Pedoman ini cukup lengkap dengan mencantumkan beberapa hal penting diantaranya: pengertian sistem pengaduan, yang

dilaporkan,

perlindungan 18

mekanisme

pelapor,

unit

kriteria pelanggaran dan atau korupsi

penerimaan

kerja

yang

laporan

bertanggung

pengaduan, jawab

mekanisme

mengelola

sistem



2011

pengaduan, mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi. Untuk memudahkan pelapor,

PT

Jamsostek

telah

menyediakan

beberapa

media/saluran

khusus

penyampaian laporan/keluhan melalui telepon, sms, po box, facsimile, email dan kotak suara. Tabel III.5 Nilai Indikator Pengelolaan Sistem Pengaduan Pengelolaan Sistem Pengaduan Peringkat

Instansi

Nilai Total

2


9.02

Subindikator Ketersediaan Penerapan Aturan Aturan 10.00

Evaluasi Atur

7.50

10.00

Tingginya komitmen Pimpinan PT Jamsostek dalam pengelolaan sistem pengaduan (WBS) ini masih tetap bisa ditingkatkan kualitasnya, terutama dalam hal kegiatan sosialisasi yang lebih intensif kepada seluruh personil PT Jamsostek dan Cabang Perusahaan guna memberikan pemahaman yang lebih luas terkait Sistem Pengelolaan Pengaduan

(Whistle

Blowing

diharapkan

seluruh

pihak

System).

yang

terkait

Dengan

adanya

dengan

bisnis

pemahaman PT

tersebut,

Jamsostek

dapat

memanfaatkan sistem WBS yang dikelola oleh PT Jamsostek. 3.2.5. Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan (Wealth Disclosure) Pelaporan harta kekayaan merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas pejabat publik sesuai dengan UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Tingkat Kepatuhan Pimpinan perusahaan BUMN untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sudah cukup baik, namun untuk lebih meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas di lingkungan perusahaan, maka melalui studi ini KPK ingin mendorong agar penyampaian LHKPN juga dilakukan oleh seluruh personil di BUMN. Hal ini dilakukan agar rekam jejak harta personil dapat diketahui secara

transparan

dan

akuntabel

sehingga

dapat

menjadi

salah

satu

bahan

pertimbangan dalam penentuan jabatan di BUMN tersebut. Pada SPAK 2011 Indikator pengelolaan transparansi harta kekayaan terdiri dari: (a) ketersediaan kelengkapan aturan pengelolaan sistem pengaduan; (b) penerapan aturan; serta (c) evaluasi aturan. Berikut disampaikan rincian hasil penilaian indikator pengelolaan transparansi harta kekayaan.


19


2011

Tabel III.6 Nilai Indikator Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan Pengelolaan Transparansi Harta Kekayaan Peringkat

Instansi

Nilai Total

3


6,64

Subindikator Ketersediaan Penerapan Aturan Aturan 8,19

Evaluasi Aturan

3,69

10,00

Nilai indikator pengelolaan transparansi harta kekayaan PT Jamsostek (Persero) relatif rendah 6,64. Rendahnya nilai ini disebabkan penerapan aturan tentang transparansi harta kekayaan masih belum optimal (3,69). PT Jamsostek (Persero) telah memiliki aturan internal tentang kewajiban pelaporan harta kekayaan berdasarkan Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) Nomor Kep/179/062009 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

PT Jamsostek (persero). Namun, LHKPN

PT Jamsostek (Persero) hanya mengikat sebagian pegawai sebagai pelapor yaitu Direksi, Kepala Divisi/Biro, Staf Ahli, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Cabang. Selain itu media konsultasi LHKPN bagi personel PT Jamsostek (Persero) belum tersedia, sosialisasi belum secara intensif dilakukan ke seluruh personel Jamsostek. Upaya perbaikan dapat dilakukan oleh PT Jamsostek antara lain:

1. Menetapkan peraturan tentang pengelolaan transparansi harta kekayaan yang lebih komprehensif (lengkap) serta memperluas wajib lapor LHKPN.

2. Membangun sistem pelaporan harta kekayaan di internal, yang dapat digunakan dalam melakukan rekam jejak karyawan/pejabat di PT Jamsostek (Persero), termasuk menyusun dan menetapkan formulir laporan harta kekayaan yang harus diisi dan menyediakan media konsultasi pengelolaan transparansi harta kekayaan antara lain dengan menyediakan ruang khusus konsultasi atau menyediakan media lainnya (misalnya : E-mail khusus konsultasi pengelolaan transparansi harta kekayaan, telepon, faksimili).

3. Sosialisasi yang lebih intensif kepada seluruh karyawan PT Jamsostek (Persero) dan

anak

perusahaan

dalam

rangka

memberikan

pemahaman

terkait

kewajiban pelaporan LHKPN. 3.2.6. Pengelolaan Penerimaan dan Pemberian hadiah (Managing Gift) Pemberian dan penerimaan hadiah dalam kegiatan bisnis perusahaan merupakan kegiatan yang lazim dilakukan, namun untuk menjaga agar pemberian dan atau penerimaan tersebut tidak menjadi pelanggaran hukum, maka perlu dibuat suatu 20



2011

aturan dan sistem pengelolaan hadiah di BUMN. Tujuan dari pembuatan aturan dan sistem tersebut adalah untuk memberikan arahan dan menjadi acuan bagi seluruh pimpinan dan karyawan BUMN dalam menjalin kerjasama dengan pihak eksternal. Hal ini juga untuk mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di BUMN. Pada SPAK 2011, indikator pengelolaan penerimaan dan pemberian hadiah terdiri dari 3 subindikator (a) ketersediaan kelengkapan aturan pengelolaan penerimaan dan pemberian hadiah; (b) penerapan aturan; serta (c) evaluasi aturan. Berikut disampaikan rincian hasil penilaian indikator pengelolaan penerimaan dan pemberian hadiah PT Jamsostek. Tabel III.7 Nilai Indikator Pengelolaan Penerimaan dan Pemberian Hadiah Pengelolaan Penerimaan dan Pemberian Hadiah Peringkat

Instansi

Nilai Total

2


4,08

Subindikator Ketersediaan Penerapan Aturan Aturan 0

Evaluasi Aturan

5,51

10,00

Berdasarkan hasil penilaian diketahui bahwa PT Jamsostek (Persero) masih memiliki nilai yang rendah dalam aspek pengelolaan penerimaan dan pemberian hadiah yaitu sebesar 4,08. Masih banyak aspek yang harus ditingkatkan oleh seluruh jajaran pimpinan dan karyawan PT Jamsostek (Persero) dalam pengelolaan penerimaan dan pemberian hadiah, antara lain:

1. Menyusun aturan pengelolaan pemberian dan penerimaan hadiah

serta

mekanisme penanganannya.

2. Berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan Program Pengendalian Gratifikasi yang harus diterapkan di seluruh Badan Usaha Milik Negara.

3. Menyediakan media konsultasi terkait peraturan dan pelaksanaan pemberian dan penerimaan hadiah.

4. Menyusun dan menetapkan formulir penerimaan dan pemberian hadiah. 5. Sosialisasi yang lebih intensif kepada seluruh personil PT Jamsostek (Persero) dan anak perusahaan dalam rangka memberikan keseragaman pemahaman terkait penerimaan dan pemberian hadiah.


21


2011

3.2.7. Penegakan Aturan (Rules Enforcement) Penegakan aturan merupakan salah satu kunci dalam implementasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Adanya penegakan aturan akan menumbuhkan rasa kepercayaan karyawan terhadap pimpinan perusahaan. Kepercayaan karyawan yang tinggi terhadap pimpinan perusahaan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Melalui SPAK 2011, KPK berupaya mendorong BUMN untuk menaati peraturan perundangan dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan personil BUMN sesuai dengan ketentuan. Pada SPAK 2011, penegakan aturan merupakan

akumulasi

dari

kegiatan

penegakan

aturan

dari

seluruh

indikator

sebelumnya. Tabel III.8 Nilai Indikator Penegakan Aturan

Peringkat

Instansi

Penegakan Aturan (0,171) Subindikator Penegakan Aturan (1)


10,00

Fokus penegakan aturan adalah pada implementasi dan pengadministrasian kejadian pelanggaran dan penerapan sanksi nya. PT Jamsostek (Persero) memiliki data rekapitulasi pelanggaran dan pemberian sanksi. Dalam rangka mempertahankan kualitas penegakan aturan di PT Jamsostek (Persero), sebaiknya dilakukan evaluasi berkelanjutan atas jenis-jenis pelanggaran dan mekanisme penegakan aturan yang telah ada dengan menyesuaikan tingkat pertumbuhan perusahaan dan potensi penyimpangan yang mungkin terjadi.

Koordinasi dengan aparat penegak hukum

seperti KPK maupun Kepolisian baik untuk dilakukan dalam rangka mengantisipasi adanya pelanggaran aturan yang berindikasi tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana lain. 3.3. Penilaian Prakarsa Anti Korupsi Lainnya Penilaian terhadap inisiatif/prakarsa anti korupsi lainnya dilakukan dalam rangka memberi penghargaan kepada BUMN atas inovasi serta implementasi anti korupsi yang telah dilakukan BUMN selain 7 indikator yang telah ditetapkan. Berikut hasil penilaian untuk indikator prakarsa (inovasi) lainnya.

22



2011

Tabel III.9 Nilai Indikator Prakarsa Lainnya Peringkat 2

Instansi

Nilai Indikator


8,17

PT Jamsostek (Persero) memperoleh nilai 8,17 atas indikator prakarsa antikorupsi yang telah dilakukan. Beberapa hal yang telah dilakukan PT Jamsostek (Persero)yaitu:

1. Direksi PT Jamsostek (Persero) ikut memprakarsai pembentukan komunitas pengusaha antisuap (KUPAS) dan Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) ditunjuk sebagai Koordinator KUPAS BUMN pada RAPIMNAS KADIN Indonesia pada tanggal 03 Desember 2009.

2. Pengelolaan e-procurement, beberapa kegiatan yang telah dilakukan terkait eprocurement: melakukan penyempurnaan pedoman pengadaan barang dan jasa yang dapat mengantisipasi pemberlakuan e-procurement, menyusun pedoman

e-procurement

PT

Jamsostek

(persero),

Melakukan

sosialisasi

pengadaan barang dan jasa dan workshop penyusunan dokumen Penilaian Prakarsa Anti Korupsi (SPAK) adalah instrumen yang digunakan untuk menilai dan memberikan penghargaan bagi BUMN yang telah menciptakan inisiatifinisiatif dalam mengupayakan integritas serta budaya anti korupsi di perusahaannya. SPAK 2011 merupakan kegiatan penilaian prakarsa anti korupsi yang pertama kali dilakukan dengan 4 peserta yang berbasis voluntary. PT Jamsostek sebaiknya terus berusaha meningkatkan nilai yang didapat dalam SPAK 2011 dan tetap berusaha mengupayakan peningkatan dalam upaya pencegahan anti korupsi .


23


2011

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN 4.1. Simpulan Prakarsa antikorupsi pada PT Jamsostek (Persero) secara umum cukup baik, hal ini ditunjukkan oleh nilai SPAK PT Jamsostek (Persero) yang mendekati 8. Simpulan dari hasil penilaian PT Jamsostek (Persero) adalah sebagai berikut : 1.

Secara umum PT Jamsostek (Persero) terutama jajaran Pimpinan telah melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh SPAK.

2.

PT Jamsostek belum memiliki peraturan terkait mekanisme penanganan pemberian dan penerimaan hadiah. PT Jamsostek belum bisa mengidentifikasi peluang gratifikasi yang mengarah kepada tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi pada personil PT Jamsostek yang menerima atau memberi hadiah.

3.

Penerapan aturan tentang penyampaian LHKPN baru dilakukan terbatas pada pejabat tertentu. PT Jamsostek belum bisa melakukan identifikasi adanya pola penyimpangan penghasilan yang diterima oleh pegawainya secara menyeluruh.

4.

PT Jamsostek telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian untuk menindak personilnya yang melakukan pelanggaran dengan indikasi tindak pidana.

5.

PT Jamsostek telah memberlakukan upaya anti korupsi atas 7 indikator utama SPAK secara resmi melalui Peraturan yang dikeluarkan oleh Jajaran Direksi sampai pada tingkat cabang. Namun tidak bisa dipastikan apakah personil pada kantor cabang memiliki pemahaman yang seragam dengan personil dari induk perusahaan terhadap peraturan yang ditetapkan tersebut.

4.2. Saran Perbaikan Berdasarkan simpulan tersebut, maka KPK menyampaikan intisari saran perbaikan agar Pimpinan PT Jamsostek (Persero): 1. Menetapkan peraturan dan mekanisme penanganan dan pemberian hadiah dalam rangka mencegah terjadinya gratifikasi yang melanggar hukum. 2. Penetapan peraturan bagi personil PT Jamsostek dengan ruang lingkup yang lebih luas terkait pelaporan harta kekayaannya (LHKPN) dalam rangka transparansi.

24



2011

3. Memastikan diselenggarakannya Fraud Risk Assessment yang dilakukan secara berkala paling sedikit 2 tahun sekali. Hasil dari Fraud Risk Assessment tersebut dijadikan dasar untuk menyusun Fraud Control Plan. Pimpinan tertinggi bertanggung jawab penuh memastikan bahwa Fraud Control Plan ini berjalan dengan baik 4. Melakukan ditetapkan

sosialisasi

intensif

oleh Direksi sampai

terhadap pada

peraturan

tingkat

antikorupsi

cabang

dalam

yang rangka

mendapatkan kesepahaman atas peraturan yang ditetapkan. 5. Meningkatkan

kerjasama/koordinasi

dengan

aparat

penegak

hukum,

terutama KPK dan Kepolisian dalam upaya penegakan aturan yang berindikasi tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lain.


25

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Recommend Documents