BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Indonesia adalah negara kepulauan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi serta wilayah yang luas sehingga pemerintah kesulitan untuk melakukan pengelolaan. Pemerintah perlu mengatur sistem terpadu dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah yang akan dijalankan agar berjalan dengan efektif dan efisien. Sistem yang diambil yaitu pelimpahan wewenang kepada daerah untuk melakukan pengelolaan terhadap wilayahnya masingmasing. Hal ini meliputi wilayah dari provinsi hingga satuan terkecil tingkat daerah. Pertanggungjawabannya disampaikan dari terkecil hingga ke pemerintah pusat. Sistem Otonomi Daerah diharapkan daerah dapat mengelola pendapatan dan pengeluaran suatu daerah dengan baik. Pendapatan pemerintah daerah didapat dari pajak daerah, pengelolaan atas usaha daerah, hibah dari pihak lain atau pemerintah pusat dan lainnya. Pengeluaran pemeritah berupa pengeluaran rutin seperti gaji PNS, pengadaan aset dan lainnya. Pengelolaan ini diharapkan dapat memudahkan pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap pemerintah
daerah,
sehingga
dapat
terlaksanakan
program-program
pemerintah secara efektif dan efisien. Sebagai alat pengawasan pemerintah pusat atas pengelolaan aset yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sleman, dibentuklah dinas yang melakukan pengawasan atas pengelolaan aset daerah. Dinas ini berbeda-beda di setiap daerah meskipun fungsinya sama. Untuk di daerah Sleman sendiri bernama Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau disingkat DPKAD Kabupaten Sleman. Bagian Perlengkapan dan Dinas Pendapatan menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman, sekarang
1
menjadi DPKAD. Dinas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Perda Nomor 12 Tahun 2000. Seiring perkembangan kebutuhan, potensi, cakupan tugas, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah, sarana prasarana daerah dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan aturan baru tentang organisasi perangkat daerah maka terbitlah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat daerah. Salah satu perubahan yang terjadi adalah perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD). Singkat kata terjadi perubahan kelembagaan dari badan menjadi dinas. Melalui DPKAD pemerintah mengeluarkan dana berupa UP, GU, LS. DPKAD menerima pengajuan dana berupa anggaran dari masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau SKPD. Kemudian dicairkan dan pada akhir periode dilakukan Surat Pertanggungjawaban atau SPJ untuk melaporkan penggunaan dana tersebut. SPJ yang dilaporkan oleh SKPD harus diverifikasi terlebih dahulu oleh DPKAD kemudian setelah selesai maka diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK merupakan badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan analisis terhadap bukti-bukti yang diserahkan oleh DPKAD. Hal ini berfungsi untuk menjaga agar tidak ada penyimpangan yang dilakukan pihak pemerintah daerah. DPKAD biasanya ketika awal-awal tahun seperti bulan Januari sampai Maret adalah bulan-bulan sibuk. Hal ini disebabkan karena proses verifikasi yang dilakukan terhadap setiap SKPD, di daerah Sleman sendiri terdapat empat puluh sembilan SKPD sehingga perlu waktu yang lama Pentingnya efektivitas pengelolaan anggaran mulai dari penyusunan anggaran,
pelaksanaan
anggaran
sampai
dengan
pelaporan
pertanggungjawaban anggaran mempunyai dampak terhadap akuntabilitas pemerintah. Sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan
2
pelayanan kepada masyarakat, bentuk reformasi anggaran dalam memperbaiki proses penganggaran adalah penerapan anggaran berbasis kinerja. Tugas utama dari DPKKD adalah Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sedangkan fungsi dari DPKKD diantaranya, Perumusan Kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, Pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, Penyelenggaraan pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. Melalui kasus inilah penulis tertarik untuk mengangkat judul “Evaluasi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA) di Kabupaten Sleman” untuk membantu DPKAD Kabupaten Sleman dalam menganalisa lebih lanjut tentang kekurangan prosedur yang sedang berlangsung, sehingga bisa menjadi evaluasi bagi instansi untuk menerapkan desain prosedur baru yang diharapkan mampu mendukung berkembangnya instansi.
3
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis mencoba merumuskan permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut: 1) Bagaimanakah proses penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DISDIKPORA di Kabupaten Sleman? 2) Apakah proses proses penyerapan anggaran sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014 Pasal 19? 1.3 Batasan Masalah Di dalam penulisan ini terdapat beberapa pembatasan masalah, penulis membatasi masalah hanya pada analisa penyerapan anggaran dilihat dari SPJ Satuan Kerja Perangkat Daerah DPKAD Kabupaten Sleman periode bulan Januari sampai dengan Mei 2015 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA). Hal tersebut dilakukan agar pembahasan tidak melebar terlalu luas dari topik utama tulisan. 1.4 Tujuan Penulisan Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DISDIKPORA di Kabupaten Sleman. 2) Untuk memberikan analisis mengenai penyerapan anggaran dan faktor yang mempengaruhi agar kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan yang ada.
4
1.5 Manfaat Penulisan Hasil penulisan yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat terhadap instansi terkait, diantaranya: a.
Manfaat Teoritis
Adapun manfaat secara teoritis penulisan tugas akhir ini adalah 1. Sebagai salah satu syarat ujian sidang Tugas Akhir pada Program Studi Akuntansi Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. 2. Sebagai bentuk penerapan teori-teori yang telah penulis terima di bangku kuliah dalam kehidupan nyata, serta diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman khususnya mengenai bagaimana perancangan prosedur yang baik dan bisa dipertanggung jawabkan. 3. Hasil penulisan ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat dan menjadi bahan studi komparatif serta dapat dijadikan referensi bagi penulis yang akan melakukan penulisan di masa yang akan datang. b.
Manfaat Praktis
Adapun manfaat secara teoritis penulisan tugas akhir ini adalah 1.
Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak yang terkait dalam instansi untuk memperbaiki kekurangan yang ada.
2.
Memberikan ide, gagasan dan pemikiran yang dapat diterapkan pada instansi terkait sebagai upaya keberlangsungan operasional.
5
3.
Diharapkan analisa yang telah disusun dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan suatu kebijakan terhadap kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4.
Diharapkan dapat membantu DPKAD Kabupaten Sleman dalam perancangan sistem yang sesuai agar Satuan Kerja Perangkat daerah di bawahnya mempunyai kinerja yang efektif dan efisien.
6
1.6 Kerangka Penulisan SPJ DISDIKPORA di DPKAD Kabupaten Sleman
Observasi
Penerapan Prosedur dalam kegiatan satuan kerja
Wawancara
Pejabat (Kepala bag. Pembukuan dan pelaporan & kepala sie. verifikasi)
Dokumentasi
Dokumen (Flowchart, SPJ, Kuitansi bukti transaksi SPJ masuk dan keluar)
Analisis
Permasalahan
1. Dokumen = Pemahaman pada setiap alur Dokumen
2. Implementasi Prosedur = Pengamatan SOP dengan Implementasi 3. Monitoring =Pengumpulan Data
4. Evaluasi = Investigasi & Perbaikan Prosedur berdasarkan temuan
Kesimpulan
7
