BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Perda Kabupaten Bogor No. 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, dimana Dinas Kesehatan wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja tahunan. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Adapun sumber dana Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2014 berasal dari APBD Kabupaten Bogor, APBD Propinsi dan APBN tahun anggaran 2014. Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2014. Indikator kinerja Sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input)

yang

mengutamakan

penggunaan

dana

APBD

Kabupaten

Bogor/APBD

Propinsi/APBN, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Daftar Pengesahan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2014. Gambaran pengukuran kinerja Dinas Kesehatan tahun 2014 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2014, disajikan dalam diagram 1.1.

LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2014

1

Sasaran Strategis Kab . Bogor 2014

Sasaran Dinas Kesehatan

Tahun 2014

Indikator Kinerja Pengukuran Kinerja

Program

Kegiatan

LAKIP Dinas Kesehatan

TAHUN 2014

IK : Input,Output/ Outcome

Diagram 1.1. Alur Pikir Pengukuran Kinerja Metode penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor secara umum mengacu pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pengukuran kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2014 ini menggambarkan indikator kinerja output (grand output) atau outcome pada program/kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor selama tahun 2014 sesuai dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2014. 1.2.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

1.2.1. Tugas Pokok Berdasarkan Perda Kabupaten Bogor No. 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah. Tugas Pokok Dinas Kesehatan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang kesehatan dan tugas pembantuan.

1.2.2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut : 1.

Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan

2.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan


2

3.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan dan

4.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.2.3. Susunan Organisasi Susunan dan tugas unsur organisasi Dinas Kesehatan, berdasarkan Perda Kabupaten Bogor No. 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas : 1.

Kepala Dinas (dr.Hj.Camalia W Sumaryana, MKM)

2.

Sekretariat (Ir. Hj. Ati Iravati Dewi, MM), membawahi : a. Sub Bagian Program dan Pelaporan (Dini Priyantini, SKM) b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (H. Mardani, SPd, MM) c. Sub Bagian Keuangan (Rahmi Winandari, SKM.M.Kes)

3.

Bidang Promosi dan Sumber Daya Kesehatan (Ir. Sri Basuki Dwi Lestari, MKM), membawahi : a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (M. Lintang, SKM, MKes) b. Seksi Promosi Kesehatan (Arihni, SKM, MKM) c. Seksi Data dan Informasi Kesehatan (Maryam, Bsc)

4.

Bidang Pelayanan Kesehatan (Dr. Dini Susanti Hasan Toto), membawahi : a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan (dr. Agus Fauzi) b. Seksi Farmasi dan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) (Runny R. P, S.Si, Apt) c. Seksi Pelayanan Upaya Kesehatan (Dra. Fernandez Itha, Apt)

5.

Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat, (Drg Rosnila Davy Siregar) membawahi : a. Seksi Gizi (Dewi Dwinurwati, SKM, MKM) b. Seksi Kesehatan Ibu, Anak & Keluarga Berencan (dr. Fusia Meidiawati, MHKes) c. Seksi Kesehatan Remaja dan Lanjut Usia (Nova Linda, SKM)

6.

Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (dr. Eulis Wulantari, M.Epid), membawahi :


3

a. Seksi Penyehatan Lingkungan (Didik Supriyono, SKM. MKes) b. Seksi Pemberantasan Penyakit (dr. Sri Irianti w) c. Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi (dr. Evawangi ) 7.

UPT ; dan

8.

Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor digambarkan dalam diagram 1.2.

Diagram 1.2. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor (Sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2008)

Kepala Dinas

dr.Hj. Camalia W Sumaryana, MKM Sekretaris Ir. Hj. Ati Iravati Dewi, MM

Kelompak Jabatan Fungsional Wayan Sri Agustini, M.kes

Bidang Promkes & SDK

Bidang Pelayanan Kesehatan

Ir. Sri Basuli Dwi Lestari, MKM

Dr. Dini S.Hasan Toto

Sub. Bag. Program Pelaproan

Sub. Bag. Umum & Kepegawaian

Sub. Bag. Keuangan

Dini Priyantini,SKM

H. Mardani, SPd, MM

Rahmi. W SKM, MKes

Bidang Binkesmas Drg Rosnila Davy S

Bidang P2PKL Dr. Eulis W, M.Epid

Sie.Promkes

Sie Yandasruj

Sie.Gizi

Arihni, SKM.MKM

Dr. Agus Fauzi

Dewi Dwi N, SKM.M.Kes

Dr. Evawangi

Sie PSDK

Sie PUK

Sie Kes.Remaja&Lansia

Sie P2M

M.Lintang,SKM, MKes

Dra.Fernandez Itha, Apt.

Sie Data & SIK

Sie Farmasi&POM

Maryam, Bsc

Runny.R.P, S.Si, Apt


Novalinda, SKM

Dr. Sri Irianti

Sie KIA & KB

Sie Peny. Lingkungan

Dr. Fusia Meidiawati,MHKes

Didik. Supriyono, SKM,MKes

UPT

4

1.3.

ASPEK STRATEGIS YANG BERPENGARUH Permasalahan utama yang perlu direspon berkaitan dengan peran dan fungsi Dinas

Kesehatan Kabupaten Bogor tahun anggaran 2014 terutama : 1.3.1. Derajat Kesehatan Derajat kesehatan merupakan hasil dari berbagai keadaan sosial ekonomi antara lain pendidikan, daya beli dan lingkungan yang tidak sepenuhnya dapat diintervensi oleh sektor kesehatan. Indikator yang digunakan untuk dapat menggambarkan derajat kesehatan adalah :

Tabel 1 Indikator Derajat Kesehatan di Kabupaten Bogor NO

Indikator Derajat Kesehatan

Angka

1

Angka Kematian Ibu ( AKI )

359/100.000 KH (SDKI 2012 )

2

Angka Kematian Bayi ( AKB )

41,82/1000 KH ( BPS Kab Bogor dari 2009 - 2013 )

3

Angka Harapan Hidup ( AHH )

70,00 ( BPS 2009-2013 )

1) Angka Kematian Bayi

Infant Mortality Rate (IMR) atau Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKB merupakan indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat, kondisi AKB meskipun lambat menunjukkan kecenderungan menurun. Untuk mengurangi AKB yang masih tinggi di Kabupaten Bogor dan untuk mencapai target MDGs tahun 2015 sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup, maka pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya perlu ditingkatkan karena hal ini disebabkan AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Selain itu perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat yang meningkat juga dapat berkontribusi melalui perbaikan gizi yang berdampak pada daya tahan terhadap infeksi penyakit.


5

Angka kematian neonatal berdasarkan SDKI 2007 yaitu sebesar 19 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan target nasional (2014) : 15 per 1.000 kelahiran hidup (RPJMD 2010-2014). Bila dilihat dari jumlah data kematian neonatal, bayi dan balita di Kabupaten Bogor berdasarkan pencatatan dari Data Dasar Kesehatan Anak yang dilaporkan oleh fasilitas kesehatan/puskesmas yang ada pada tahun 2014 sebanyak 236 kasus, neonatal (0-6 hari) sebanyak 161 kasus, neonatal (7 – 28 hari) sebanyak 19 kasus. Data laporan puskesmas jumlah kematian bayi umur (29 hari – 11 bulan) sebanyak 36 yang terdiri dari 13 kasus akibat Pneumonia, 4 kasus akibat Diare, dan 19 kasus akibat penyakit lainnya. Selain itu jumlah kematian balita (12 – 59 bulan) sebanyak 20 yang terdiri dari ISPA 6 kasus, diare 2 kasus, DBD 5 kasus, penyakit lain-lainnya sebanyak 7 kasus. Jumlah kematian bayi neonatal umur 0-28 hari dari Rumah Sakit pada tahun 2014 sebanyak 363 bayi dan umur 29 hari - < 1 tahun sebanyak 119 bayi. Penyebab kematian bayi neonatal umur 0 – 28 hari berdasarkan laporan puskesmas sebagian besar disebabkan oleh Asphyxia sebanyak 42 bayi, BBLR sebanyak 70 bayi, Infeksi sebanyak 11 bayi, kelainan congenital sebanyak 28 bayi, Tetanus Neonatorum sebanyak 5 bayi dan kematian disebabkan hal lainnya sebanyak 24 bayi. Oleh karena itu kematian bayi dengan berbagai penyebabnya masih menjadi suatu masalah serius yang masih tetap harus menjadi perhatian utama. 2)

Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) menunjukkan jumlah

kematian ibu karena kehamilan, persalinan dan masa nifas pada 100.000 kelahiran hidup dalam satu wilayah pada kurun waktu tertentu. Angka ini berguna untuk menggambarkan status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan serta tingkat pelayanan kesehatan terutama pada saat ibu hamil, melahirkan dan pada saat nifas. AKI khusus untuk Kabupaten Bogor sampai saat ini belum ada, karena untuk menghitung AKI ini diperlukan denominator 100.000 kelahiran hidup (KH). Menurut Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1995, 36 % ibu hamil / bersalin mengalami komplikasi sewaktu hamil, bersalin atau nifas dan 22 % komplikasi paling sering timbul pada waktu bersalin. Hasil survey BPS Jawa Barat tahun 2003 menunjukan bahwa umumnya kematian ibu terjadi pada saat melahirkan yaitu sebanyak 60,87 % sedangkan yang meninggal waktu nifas sebesar 30,43 % dan meninggal waktu hamil adalah 8,70 % ( Profil Kesehaatan Jawa Barat, Tahun 2005 ). Penyebab tidak langsung yang berperan dalam tingginya AKI ini antara lain faktor pendidikan ibu yang rendah, status gizi ibu yang kurang serta usia ibu saat hamil masih terlalu dini.


6

Kasus Kematian Ibu yang dilaporkan berdasarkan laporan puskesmas (SP3) pada tahun 2014 sebanyak 71 terdiri dari kematian ibu hamil sebanyak 16 orang, kematian ibu bersalin sebanyak 16 orang dan kematian ibu nifas sebanyak 39 orang. Pada penanganan kasus sering ditemukan Trias Tiga Terlambat yang akan memperbesar angka kematian ibu diantaranya : 1. Terlambat memutuskan untuk mencari pertolongan bagi kasus kegawat daruratan obstetri. 2. Terlambat mencari tempat rujukan yang disebabkan oleh keadaan geografis dan masalah transportasi. 3. Terlambat memperoleh penanganan yang adekuat ditempat rujukan karena kurangnya sumber daya dan fasilitas kesehatan di pusat rujukan. Melihat data-data di atas, permasalahan kematian ibu menjadi sangat kompleks karena selain faktor dari penanganan langsung pada saat ibu melahirkan kematian ibu disebabkan pula oleh faktor sosial ekonomi bahkan budaya masyarakat sehingga dalam mengatasinya tidak hanya dibutuhkan peran sektor kesehatan saja namun juga keterlibatan pihak-pihak lain yang terkait. 3)

Status Gizi Status gizi merupakan salah satu indikator yang menggambarkan derajat kesehatan.

Penilaian ini dilakukan dengan melihat kondisi status gizi penduduk golongan rawan gizi yaitu anak-anak berumur dibawah lima tahun (balita), ibu hamil dan ibu menyusui. Hasil kegiatan pemantauan status gizi melalui Bulan Penimbangan Balita ( BPB ) tahun 2014 menunjukan ada sebesar 0,76 % balita termasuk dalam gizi dengan BB sangat kurang, 6,53 % balita dengan BB kurang, 91,05 % balita dengan BB normal dan 1,66 % balita dengan BB lebih. Prevalensi balita dengan Kurang Energi Protein (KEP) yang diperoleh dari penjumlahan balita dengan BB sangat kurang dan balita dengan BB kurang adalah sebesar 7,29 %. Bila dibandingkan dengan hasil Bulan Penimbangan Balita (BPB) tahun 2013, balita dengan BB sangat kurang (0,75 %) mengambarkan dalam kondisi yang tidak jauh berbeda, Balita dengan BB kurang ( 6,78 %) mengalami penurunan sebesar 0,25 % dan BB normal (91,02 %) sehingga mengalami peningkatan sebesar 0,03 %. Dimana pada tahun 2014 untuk balita dengan BB sangat kurang masih dalam keadaan kondisi tidak jauh berbeda dengan tahun 2013 (0,75 %) sehingga permasalahan gizi pada balita masih menjadi masalah utama yang harus tetap di ditangani.


7

4)

Angka Kesakitan Angka kesakitan di Kabupaten Bogor berdasarkan SUSENAS penduduk Kabupaten

pada tahun 2002 sebesar 19,08 % (SUSENAS 1999). Sementara menurut SDKI 2003 angka kesakitan nasional sebesar 19,03 %. Berdasarkan dari hasil laporan puskesmas di Kabupaten Bogor 2014 pola penyakit terbanyak di Puskesmas pada bayi (0-28 hari) masih berkisar pada Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik sebanyak 32.606 kasus (35,44 %), Nasofaringitis Akut/Common Cold sebanyak 15.845 kaasus (17,22 %) dan

Diare & Gastroenteritis

sebanyak 11.953 kasus (12,99 %) dari seluruh penderita sebanyak 92.004 kasus. Penyakit-penyakit tersebut masih berkaitan erat dengan kondisi lingkungan yang buruk, khususnya penyakit Infeksi Saluran Atas Akut yang pada tahun 2012 dan 2013 berada pada urutan pertama pola penyakit kelompok umur (0-28) hari dirawat jalan di puskesmas. Sehingga perlu menjadi perhatian apakah hal ini termasuk juga dengan pola asuh ibu terhadap anaknya. Pola penyakit terbanyak yang diamati di puskesmas juga menurut kelompok umur bayi usia 29 hari - < 1 tahun yaitu Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik (31,23 %), Penyakit nasofaringitis Akut (14,43 %) dan Diare & Gastroenteritis (11,56 %) dari seluruh penderita sebanyak 74.654 kasus. Demikian pula pada golongan umur 1-4 tahun dan 5-44 tahun rangking pertama Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik, sedangkan umur 45-69 tahun yaitu penyakit Hipertensi Primer (Esensial) sebanyak 86.142 kasus (17,20 %) dan lebih dari 70 tahun rangking pertama adalah mendominasi lagi pada penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik. Frekuensi Kejadian Luar Biasa (KLB) sebanyak 7 kali terdiri dari 3 jenis KLB (Keracunan Makanan sebanyak 5 kali, suspect flu burung sebanyak 1 kali dan campak sebanyak 1 kali) yang menyerang 7 desa tersebar di 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Parung Panjang, Kemang, Cigombong, Citeureup, Gunung Putri dan Ciampea. Sedangkan lainnya yang secara bergantian muncul/sporadis (peningkatan kasus potensi) adalah KLB DBD, KLB Campak, Diare, Flu Burung, Chikungunya, Hepatitis dan Tetanus Neonatorum. Berdasarkan data dan kejadian luar biasa di atas pola penyakit masih didominasi oleh penyakit infeksi yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan, kasus penyakit seperti TB Paru mulai menunjukkan peningkatan kembali (re-emerging disease) sedangkan penyakit baru (new emerging disease) seperti HIV-AIDS perlu pula mendapatkan perhatian yang utama. Penyakit degeneratif dan penyakit tidak menular meskipun berada pada urutan bawah namun perlu peningkatan penanganannya seperti penyakit-penyakit pada gigi, penyakit-penyakit kulit khususnya pada masyarakat di daerah industri, dan penyakit kebutaan karena katarak. LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2014

8

1.4.

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

Tahun 2014 mengacu kepada : 1.

Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

5.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.

6.

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018.


9

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013-2018

2.1.1. Visi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 - 2018, Visi Kabupaten Bogor adalah “ KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA” Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Bogor tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari stakeholders, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menetapkan Visi : “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang mandiri untuk hidup sehat ” Visi ini dimaksudkan bahwa setiap penduduk mampu berpikir, bersikap dan bertindak secara kreatif dan inovatif dalam mengatasi masalah kesehatan atas kehendak dan dorongan diri sendiri bahkan diharapkan mampu mempengaruhi lingkungannya untuk bersikap dan berperilaku hidup sehat. Berdasarkan Visi dan Misi

Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

dan Visi Dinas

Kesehatan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan serta masukan-masukan dari pihak yang berkepentingan (stakeholders), maka ditetapkan Misi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor (2013 – 2018). 2.1.2. Misi Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 dan Visi Dinas Kesehatan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan serta masukan-masukan dari pihak yang berkepentingan (stakeholders), maka ditetapkan Misi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor (2013-2018) sebagai berikut : Misi Pertama : Meningkatkan Kemandirian dalam Jaminan Kesehatan Nasional


10

Misi ini mengandung makna bahwa setiap penduduk dituntut kemandiriannya di dalam mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional demi memperoleh pelayanan kesehatan yang akuntabel. Misi Kedua : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Misi ini mengandung makna bahwa setiap penduduk dapat terjangkau oleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mempunyai hak serta kesempatan yang sama untuk mengembangkan hidup sehat. Misi Ketiga : Meningkatkan daya Dukung Pelayanan Kesehatan Misi ini mengandung makna bahwa dalam mendukung pencapaian misi pertama dan pencapaian visi dibutuhkan ketersediaan sumber daya kesehatan dan manajemen kesehatan yang akuntabel.

2.1.3. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENEGAH Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan

Tujuan dan

sasaran RPJMD

Kabupaten Bogor telah dirumuskan dalam adalah : A. Tujuan Misi ; 1) Terwujudnya pelayanan kesehatan yang mudah, murah, merata dan berkualitas bagi semua orang. 2) Meningkatnya Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat dalam Bentuk Jampesehat. 3) Meningkatnya kualitas sumberdaya kesehatan


11

B. Sasaran : 1) Meningkatnya cakupan pelaynaan kesehatan bagi masyarakat 2) Meningkatnya cakupan pelayanan gizi bagi masyarakat 3) Meningkatnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat 4) Terselenggaranya pelayanan kseshatan melalui Jampesehat 5) Terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan paramedik 6) Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan baik layanan dasar maupun rujukan. Selanjutnya perumusan tujuan dan sasaran dalam RPJMD dijabarkan kembali dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut:  MISI PERTAMA : Tujuan : Meningkatkan Cakupan Kepesertaan Masyarakat

dalam Jaminan

kesehatan Nasional Sasaran : 1). Sarana dan prasarana yankes dasar dan rujukan 2) Pelayanan Kesehatan masyarakat miskin. 3) Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan 4) Status gizi balita dan ibu hamil 5) Persalinan oleh tenaga kesehatan 6) Cakupan Imunisasi dasar lengkap 7) Upaya penanggulangan penyakit menular 8) Lingkungan Bersih dan sehat melalui pendidikan kesehatan. 9) Kemandirian masyarakat dan partisipasi swasta dalam pelayanan kesehatan 10) Tata kelola Pelayanan kesehatan yang akuntabel.  MISI KEDUA : Tujuan : 1) Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat serta PHBS 2) Meningkatkan Puskesmas Terakreditasi dan Mempersiapkan puskesmas BLUD. Sasaran : 1) Sarana dan prasarana yankes dasar dan rujukan 2) Pelayanan Kesehatan masyarakat miskin. 3) Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan 4) Status gizi balita dan ibu hamil 5) Persalinan oleh tenaga kesehatan 6) Cakupan Imunisasi dasar lengkap 7) Upaya penanggulangan penyakit menular LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2014

12

8) Lingkungan Bersih dan sehat melalui pendidikan kesehatan. 9) Kemandirian masyarakat dan partisipasi swasta dalam pelayanan kesehatan 10) Tata kelola Pelayanan kesehatan yang akuntabel.  MISI KETIGA : Tujuan : 1) Meningkatkan kapasitas sumber daya sarana dan prasarana kerja serta kualitas aparatur. 2) Meningkatkan fungsi

koordinasi, regulasi dan fasilitasi pelayanan kesehatan

pemerintah, swasta dan lintas sektor. 3) Meningkatkan jejaring pelayanan kesehatan Sasaran : 1) Sarana dan prasarana yankes dasar dan rujukan 2) Pelayanan Kesehatan masyarakat miskin. 3) Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan 4) Status gizi balita dan ibu hamil 5) Persalinan oleh tenaga kesehatan 6) Cakupan Imunisasi dasar lengkap 7) Upaya penanggulangan penyakit menular 8) Lingkungan Bersih dan sehat melalui pendidikan kesehatan. 9) Kemandirian masyarakat dan partisipasi swasta dalam pelayanan kesehatan 10) Tata kelola Pelayanan kesehatan yang akuntabel.

2.1.4. SASARAN STRATEGIS Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran-sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor adalah sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor telah merumuskan sasaran-sasaran berikut indikator keberhasilannya yang dituangkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU). Merujuk pada tujuan dan sasaran tersebut diatas maka rumusan strategi pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut : LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2014

13

a) Strategi 1. Mengoptimalkan kewenangan untuk pengembangan pelayanan kesehatan b) Strategi 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan dengan kompetensi yang dibutuhkan. c) Strategi 3. Menyusun Sistem kesehatan Daerah (SKD) Kabupaten Bogor d) Strategi 4. Meningkatkan dan memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat. e) Strategi 5. Mengoptimalkan sarana kesehatan yang ada dan standar operasional prosedur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan f)

Strategi 6. Memanfaatkan sistem informasi untuk mendeteksi penularan penyakit akibat mobilisasi penduduk yg tinggi

g) Strategi 7. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan di masyarakat.

2.2.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014 Sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2013-

2018, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2014. RKT Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2014 semula disusun dengan berpedoman pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka RKT Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2013 dilakukan perubahan sesuai dengan pedoman yang baru yang memuat sasaran strategis berikut indikator kinerja dan targetnya. Secara lengkap RKT Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2014 disajikan dalam Lampiran 1. 2.3.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Menindaklanjuti Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor telah menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2014 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya yang ditandatangani oleh Bupati Bogor. Tapkin Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2014 disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2014

14

SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja. Tapkin

ini

merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Tapkin Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2014 disusun sesuai DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor 2014 dan dilakukan perubahan sesuai DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor 2014 perubahan. Tapkin Dinas Kesehatan memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai, indikator outcome berikut target kinerjanya, indikator output berikut target kinerjanya, serta anggaran yang tersedia sesuai dengan DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2014. Sesuai dengan DPA perubahan tahun 2014, dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten

Bogor

tahun

2014,

tercantum

dalam

belanja

langsung

(belanja

program/kegiatan) dengan jumlah sebesar Rp. 330.901.720.000,-


15

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

4

5

A. UTAMA 1 Meningkatkan Cakupan 1 Persentase Kepesertaan Masyarakat dalam pengadaan obat JKN essensial

100 %

1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

26,117,687,000

1 Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK)

14,016,453,000 Seksi Farmasi dan POM

1&3

1.6

2 Pengadaan Bahan Habis Pakai Laboratorium Puskesmas


1&3

1.6

3 Pengadaan Alat Kedokteran Pakai Habis


1&3

1.6

4 Pengadaan Perlengkapan Medis Pakai Habis

619,868,000 Seksi Farmasi dan POM

1&3

1.6

5 Pengadaan Bahan Pendukung Obat dan Perbekalan Kesehatan


1&3

1.6

6 Rapat Kerja Program Obat dan Perbekalan Kesehatan


1&3

1.6


1&3

1.6

7 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Belanja Jasa Sarana ASKES Tahun 2013)


KETERANGAN UNIT PRIORITAS DAN ANGGARAN PENCIRI PENANGGUNG FOKUS TERMAJU JAWAB PEMBANGUNAN 6 7 8 9

16

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

4

5 8 Pembangunan/ Perluasan Gudang Obat Dinas Kesehatan 9 Pengadaan Bahan Habis Pakai Laboratorium Puskesmas (Kapitasi JKN 2014)

2 Cakupan Pelayanan kesehatan masyarakat

66 %


1 &3

1.6

1 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cibinong dan Jaringannya

452,327,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Cibinong

1.6

2 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Babakan Madang dan Jaringannya

225,653,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Babakan Madang

1.6

3 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat UPT Puskesmas Gunung Putri dan Jaringannya

392,643,000 UPT Puskesmas Gunung Putri

1&3

1.6

4 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Sukaraja dan Jaringannya

575,603,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Sukaraja

1.6

5 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Citeureup dan Jaringannya

386,280,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Citeureup

1.6

2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat


KETERANGAN UNIT PRIORITAS DAN ANGGARAN PENCIRI PENANGGUNG FOKUS TERMAJU JAWAB PEMBANGUNAN 6 7 8 9 1,639,990,000 Seksi Farmasi 1 & 3 1.5 dan POM

73,801,602,120

17

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4


KETERANGAN UNIT PRIORITAS DAN PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN PENCIRI PENANGGUNG FOKUS TERMAJU JAWAB PEMBANGUNAN 5 6 7 8 9 6 Biaya Penunjang Pelayanan 374,189,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6 Kesehatan Masyarakat di UPT Cileungsi Puskesmas Cileungsi dan Jaringannya 7 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Jonggol dan Jaringannya

547,136,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Jonggol

1.6

8 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cariu dan Jaringannya

238,533,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Cariu

1.6

9 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Sukamakmur dan Jaringannya

349,120,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Sukamakmur

1.6

10 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Klapanunggal dan Jaringannya

276,745,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Klapanunggal

1.6

11 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Ciomas dan Jaringannya

291,587,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Ciomas

1.6

12 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Dramaga dan Jaringannya

229,618,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Dramaga

1.6

18

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

4

5



13 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Ciampea dan Jaringannya

363,108,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Ciampea

1.6

14 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Pamijahan dan Jaringannya

202,679,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Pamijahan

1.6

15 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cibungbulang dan Jaringannya

492,616,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Cibungbulang

1.6

16 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Rumpin dan Jaringannya

465,779,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Rumpin

1.6

17 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Leuwiliang dan Jaringannya

167,743,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Leuwiliang

1.6

18 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cigudeg dan Jaringannya

463,272,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Cigudeg

1.6

19 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Parung Panjang dan Jaringannya

439,715,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Parung

1.6

19

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4


PROGRAM/KEGIATAN 5 20 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Tenjo dan Jaringannya

KETERANGAN UNIT PRIORITAS DAN ANGGARAN PENCIRI PENANGGUNG FOKUS TERMAJU JAWAB PEMBANGUNAN 6 7 8 9 345,685,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6 Tenjo

21 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Jasinga dan Jaringannya

483,556,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Jasinga

1.6

22 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Sukajaya dan Jaringannya

288,522,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Sukajaya

1.6

23 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Nanggung dan Jaringannya

383,433,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Nanggung

1.6

24 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Kemang dan Jaringannya

163,979,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Kemang

1.6

25 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Bojonggede dan Jaringannya

320,600,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Bojonggede

1.6

26 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Parung dan Jaringannya

347,013,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Parung

1.6

20

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4


KETERANGAN PRIORITAS DAN UNIT ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN PENCIRI FOKUS PENANGGUNG TERMAJU PEMBANGUNAN JAWAB 9 8 7 6 5 137,843,000 UPT Puskesmas 1 & 3 27 Biaya Penunjang Pelayanan 1.6 Rancabungur Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Rancabungur dan Jaringannya 28 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Gunung Sindur dan Jaringannya

276,870,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Gunung Sindur

1.6

29 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Ciseeng dan Jaringannya

260,209,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Ciseeng

1.6

30 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Ciawi dan Jaringannya

361,007,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Ciawi

1.6

31 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cijeruk dan Jaringannya

253,067,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Cijeruk

1.6

32 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Megamendung dan Jaringannya

268,998,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Megamendung

1.6

33 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cisarua dan Jaringannya

189,956,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Cisarua

1.6

21

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4


KETERANGAN UNIT PRIORITAS DAN PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN PENCIRI PENANGGUNG FOKUS TERMAJU JAWAB PEMBANGUNAN 5 6 7 8 9 34 Biaya Penunjang Pelayanan 219,165,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6 Kesehatan Masyarakat di UPT Caringin Puskesmas Caringin dan Jaringannya 35 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Tamansari dan Jaringannya

160,387,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Tamansari

1.6

36 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Cigombong dan Jaringannya

410,436,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Cigombong

1.6

37 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Tenjolaya dan Jaringannya

107,079,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Tenjolaya

1.6

38 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Tajurhalang dan Jaringannya

228,072,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Tajurhalang

1.6

39 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Tanjungsari dan Jaringannya

342,628,000 UPT Puskesmas 1 & 3 Tanjungsari

1.6

22

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4


PROGRAM/KEGIATAN 5 40 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas Leuwisadeng dan Jaringannya

KETERANGAN UNIT PRIORITAS DAN ANGGARAN PENCIRI PENANGGUNG FOKUS TERMAJU JAWAB PEMBANGUNAN 6 7 8 9 156,452,000 UPT Puskesmas 1 & 3 1.6 Leuwisadeng

41 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Kerja UPT Kesehatan Kerja

100,010,000 UPT Pusyankesja

1&3

1.6

42 Biaya Penunjang Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

303,342,000 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

1&3

1.6

43 Rapat Kerja Program Upaya Kesehatan Masyarakat

60,000,000 Sub Bagian Program dan Pelaporan

1&3

1.6

44 Pelayanan Kesehatan dalam rangka P3K

125,000,000 Seksi Yandasruj

3

1.6

45 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Jasinga

1,039,192,000 Puskesmas Jasinga

1,2&3

1.6

46 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Bagoang

415,152,000 Puskesmas Bagoang

1,2&3

1.6

47 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Curug

607,464,000 Puskesmas Curug

1,2&3

1.6

23

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

PROGRAM/KEGIATAN 5 48 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cigudeg 49 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Lebakwangi

789,480,000 Puskesmas Lebakwangi

1,2&3

1.6

50 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Bunar

356,112,000 Puskesmas Bunar

1,2&3

1.6

51 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Sukajaya

995,328,000 Puskesmas Sukajaya

1,2&3

1.6

52 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Kiarapandak

675,072,000 Puskesmas Kiarapandak

1,2&3

1.6

1,154,784,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 Parung Panjang

1.6

53 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Parung Panjang 54 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Dago


KETERANGAN UNIT PRIORITAS DAN ANGGARAN PENCIRI PENANGGUNG FOKUS TERMAJU JAWAB PEMBANGUNAN 6 7 8 9 931,788,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6 Cigudeg

566,160,000 Puskesmas Dago

1,2&3

1.6

24

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

PROGRAM/KEGIATAN 5 55 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Tenjo 56 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Pasar Rebo

642,096,000 Puskesmas Pasar Rebo

1,2&3

1.6

57 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Nanggung

1,193,952,000 Puskesmas Nanggung

1,2&3

1.6

58 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Curugbitung

584,460,000 Puskesmas Curugbitung

1,2&3

1.6

59 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Leuwiliang

1,807,483,000 Puskesmas Leuwiliang

1,2&3

1.6

60 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Puraseda

1,054,656,000 Puskesmas Puraseda

1,2&3

1.6

525,564,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 Leuwisadeng

1.6

61 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Leuwisadeng


KETERANGAN UNIT PRIORITAS DAN ANGGARAN PENCIRI PENANGGUNG FOKUS TERMAJU JAWAB PEMBANGUNAN 6 7 8 9 952,224,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6 Tenjo

25

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4


PROGRAM/KEGIATAN 5 62 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Sadeng Pasar

KETERANGAN PRIORITAS DAN UNIT ANGGARAN PENCIRI FOKUS PENANGGUNG TERMAJU PEMBANGUNAN JAWAB 9 8 7 6 810,648,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6 Sadeng Pasar

63 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Rumpin

580,320,000 Puskesmas Rumpin

1,2&3

1.6

64 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Gobang

707,940,000 Puskesmas Gobang

1,2&3

1.6

65 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cicangkal

724,600,000 Puskesmas Cicangkal

1,2&3

1.6

66 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cibungbulang

782,400,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 Cibungbulang

1.6

67 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cijujung

466,596,000 Puskesmas Cijujung

1,2&3

1.6

68 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Situ Udik

694,600,000 Puskesmas Situ Udik

1,2&3

1.6

26

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4


PROGRAM/KEGIATAN 5 69 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Pamijahan

KETERANGAN PRIORITAS DAN UNIT ANGGARAN PENCIRI FOKUS PENANGGUNG TERMAJU PEMBANGUNAN JAWAB 9 8 7 6 917,568,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 1.6 Pamijahan

70 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Ciasmara

551,520,000 Puskesmas Ciasmara

1,2&3

1.6

71 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cibening

782,892,000 Puskesmas Cibening

1,2&3

1.6

72 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Ciampea

749,952,000 Puskesmas Ciampea

1,2&3

1.6

73 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Ciampea Udik

506,772,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 Ciampea Udik

1.6

74 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Pasir

303,588,000 Puskesmas

1,2&3

1.6

75 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cihideung Udik

220,248,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 Cihideung Udik

1.6

27

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

4

5



76 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Tenjolaya

1,308,336,000 Puskesmas Tenjolaya

1,2&3

1.6

77 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Ciomas

804,672,000 Puskesmas Ciomas

1,2&3

1.6

78 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Laladon

200,880,000 Puskesmas Laladon

1,2&3

1.6

79 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Ciapus

256,360,000 Puskesmas Ciapus

1,2&3

1.6

80 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Kota Batu

384,200,000 Puskesmas Kota Batu

1,2&3

1.6

81 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Sirnagalih

555,264,000 Puskesmas Sirnagalih

1,2&3

1.6

82 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Tamansari

287,360,000 Puskesmas Tamansari

1,2&3

1.6

28

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

4

5


KETERANGAN PRIORITAS DAN UNIT ANGGARAN PENCIRI FOKUS PENANGGUNG TERMAJU PEMBANGUNAN JAWAB 9 8 7 6

83 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Sukaresmi

248,112,000 Puskesmas Sukaresmi

1,2&3

1.6

84 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Darmaga

390,384,000 Puskesmas Darmaga

1,2&3

1.6

85 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Kampung Manggis

417,312,000 Puskesmas Kampung Manggis

1,2&3

1.6

86 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Purwasari

408,096,000 Puskesmas Purwasari

1,2&3

1.6

87 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cangkurawok

160,668,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 Cangkurawok

1.6

88 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cisarua

686,976,000 Puskesmas Cisarua

1,2&3

1.6

89 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cibulan

628,200,000 Puskesmas Cibulan

1,2&3

1.6

29

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

4

5



90 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Megamendung

635,280,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 Megamendung

1.6

91 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Sukamanah

492,160,000 Puskesmas Sukamanah

1,2&3

1.6

92 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Ciawi

619,536,000 Puskesmas Ciawi

1,2&3

1.6

93 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Banjarsari

707,520,000 Puskesmas Banjarsari

1,2&3

1.6

94 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Citapen

342,756,000 Puskesmas Citapen

1,2&3

1.6

95 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Caringin

1,006,416,000 Puskesmas Caringin

1,2&3

1.6

96 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Ciderum

943,712,000 Puskesmas Ciderum

1,2&3

1.6

30

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

4

5



97 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cinagara

478,296,000 Puskesmas Cinagara

1,2&3

1.6

98 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cigombong

619,392,000 Puskesmas Cigombong

1,2&3

1.6

99 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Ciburayut

459,720,000 Puskesmas Ciburayut

1,2&3

1.6

100 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cijeruk

1,633,008,000 Puskesmas Cijeruk

1,2&3

1.6

101 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Sukaharja

252,828,000 Puskesmas Sukaharja

1,2&3

1.6

102 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Kemang

803,232,000 Puskesmas Kemang

1,2&3

1.6

103 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Jampang

347,280,000 Puskesmas Jampang

1,2&3

1.6

31

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

4

5



104 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Bantar Jaya

697,632,000 Puskesmas Bantar Jaya

1,2&3

1.6

105 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Rancabungur

371,568,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 Rancabungur

1.6

106 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Parung

819,360,000 Puskesmas Parung

1,2&3

1.6

107 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cogreg

387,772,000 Puskesmas Cogreg

1,2&3

1.6

108 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Ciseeng

1,218,000,000 Puskesmas Ciseeng

1,2&3

1.6

109 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cibeuteung Udik

556,056,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 Cibeuteung Udik

1.6

110 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Gunung Sindur

596,016,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 Gunung Sindur

1.6

32

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

4

5



111 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Suliwer

482,920,000 Puskesmas Suliwer

1,2&3

1.6

112 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Bojong Gede

910,080,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 Bojong Gede

1.6

113 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Kemuning

336,912,000 Puskesmas Kemuning

1,2&3

1.6

114 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Ragajaya

254,720,000 Puskesmas Ragajaya

1,2&3

1.6

115 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Tajurhalang

978,144,000 Puskesmas Tajurhalang

1,2&3

1.6

116 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cirimekar

464,976,000 Puskesmas Cirimekar

1,2&3

1.6

117 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cibinong

735,840,000 Puskesmas Cibinong

1,2&3

1.6

33

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

4

5



118 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Pabuaran Indah

594,768,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 Pabuaran Indah

1.6

119 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Karadenan

619,920,000 Puskesmas Karadenan

1,2&3

1.6

120 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cimandala

1,067,568,000 Puskesmas Cimandala

1,2&3

1.6

121 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Sukaraja

566,928,000 Puskesmas Sukaraja

1,2&3

1.6

122 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cilebut

438,288,000 Puskesmas Cilebut

1,2&3

1.6

123 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Citeureup

622,368,000 Puskesmas Citeureup

1,2&3

1.6

124 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Leuwinutug

476,640,000 Puskesmas Leuwinutug

1,2&3

1.6

34

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

4

5



125 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Tajur

394,776,000 Puskesmas Tajur

1,2&3

1.6

126 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Sentul

206,064,000 Puskesmas Sentul

1,2&3

1.6

127 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Babakan Madang

319,440,000 Puskesmas Babakan Madang

1,2&3

1.6

128 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cijayanti

318,348,000 Puskesmas Cijayanti

1,2&3

1.6

129 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Gunung Putri

367,584,000 Puskesmas Gunung Putri

1,2&3

1.6

130 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Bojong Nangka

179,904,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 Bojong Nangka

1.6

131 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Ciangsana

53,376,000 Puskesmas Ciangsana

1.6

1,2&3

35

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

4

5



132 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Karanggan

110,832,000 Puskesmas Karanggan

1,2&3

1.6

133 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cileungsi

458,208,000 Puskesmas Cileungsi

1,2&3

1.6

134 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Pasir Angin

132,816,000 Puskesmas Pasir Angin

1,2&3

1.6

135 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Gandoang

304,896,000 Puskesmas Gandoang

1,2&3

1.6

136 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Klapanunggal

541,248,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 Klapanunggal

1.6

137 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Bojong

483,216,000 Puskesmas Bojong

1,2&3

1.6

138 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Jonggol

1,089,552,000 Puskesmas Jonggol

1,2&3

1.6

36

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

4

5



139 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Sukanegara

361,692,000 Puskesmas Sukanegara

1,2&3

1.6

140 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Balekambang

284,832,000 Puskesmas 1 , 2 & 3 Balekambang

1.6

141 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Sukamakmur

1,370,784,000 Puskesmas Sukamakmur

1,2&3

1.6

142 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Sukadamai

624,996,000 Puskesmas Sukadamai

1,2&3

1.6

143 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Cariu

507,456,000 Puskesmas Cariu

1,2&3

1.6

144 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Karyamekar

100,116,000 Puskesmas Karyamekar

1,2&3

1.6

145 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP Puskesmas Tanjungsari

624,448,000 Puskesmas Tanjungsari

1,2&3

1.6

37

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

4

5 146 Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional FKTP BKTK 3 Program Pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2 Meningkatkan Cakupan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta PHBS

3 Meningkatkan Puskesmas Terakreditasi dan Mempersiapkan Puskesmas BLUD

3 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 4 Persentase balita gizi buruk

100 %

82 %

100 %

4,577,786,000 Seksi Gizi

3

1.6

10,000,000 Seksi Gizi

3

1.5.6

367,812,000 Seksi Pemberantasan Penyakit

3

1.6

2 Peningkatan surveil ance epideminologi dan penanggulangan wabah

133,757,000 Seksi Surveilans Epid dan Imunisasi

3

1.6

3 Pemeriksaan Calon Jemaah Haji

348,491,000 Seksi Surveilans Epid dan Imunisasi

3

1.6

1 Pengadaan Makanan Tambahan dan Vitamin

5 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

100 %


229,781,000 Sub Bag. Program dan Pelaporan

1.5.6

2 Rapat Kerja Program Perbaikan Gizi Masyarakat 5 Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 6 Cakupan Penemuan dan penanganan Penderita penyakit DBD 7 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

229,781,000

1

4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

0.020 %

KETERANGAN UNIT PRIORITAS DAN ANGGARAN PENCIRI PENANGGUNG FOKUS TERMAJU JAWAB PEMBANGUNAN 6 7 8 9 852,480,000 BKTK 1,2&3 1.6

4,587,786,000

1,673,860,006

38

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

4

5 4 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2 TB


KETERANGAN PRIORITAS DAN UNIT ANGGARAN PENCIRI FOKUS PENANGGUNG TERMAJU PEMBANGUNAN JAWAB 9 8 7 6 132,350,000 Seksi 1.6 3 Pemberantasan Penyakit

5 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2 Diare ISPA


3

1.6

6 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Program P2 Kusta


3

1.6

7 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (HIV/Aids)


3

1.6

8 Surveilans Acute Flaccid Paralisys (AFP)

73,910,000 Seksi Surveilans 3 Epid dan Imunisasi

1.6

9 Pengobatan massal filariasis di Kecamatan Gunung Sindur


3

1.6

10 Pengobatan massal filariasis di Kecamatan Parung Panjang


3

1.6

11 Fasilitasi Program Imunisasi dan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)


1.6

12 Rapat Kerja Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Surveilans Epidemiologi


1.6

39

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

4

5

8 Rasio puskesmas, 1 : 9,550 rasio poliklinik, pustu per satuan penduduk 252.5 % 9 Cakupan Puskesmas 30.65 % 10 Cakupan Pembantu Puskesmas

6 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

55,891,058,012

1 Pengadaan Puskesmas Keliling

1,606,957,000 Seksi Yandasruj

3

1.6

2 Pengadaan Perlengkapan Kantor Puskesmas


1

1.5

3 Pengadaan Mebeulair Puskesmas

1,270,798,000 Seksi Yandasruj

1

1.5

4 Pengadaan Alat-alat Kedokteran Puskesmas

3,868,389,000 Seksi Yandasruj 1 & 3

1.5.6

5 Pengadaan Alat-alat Laboratorium Puskesmas


1.5.6

6 Pengadaan Sarana Pelayanan Kesehatan (Belanja Jasa Sarana ASKES Tahun 2013)


1.5.6

7 Revitalisasi Puskesmas Cileungsi


1.5.6

8 Revitalisasi Puskesmas Cariu menjadi Puskesmas DTP


1.5.6

776,790,000 Seksi Yandasruj 1 & 3

1.5.6

9 Rehabilitasi Puskesmas Sukajaya



40

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

4

5 10 Pembangunan Pukesmas Pembantu Wangunjaya


KETERANGAN UNIT PRIORITAS DAN ANGGARAN PENCIRI PENANGGUNG FOKUS TERMAJU JAWAB PEMBANGUNAN 6 7 8 9 338,098,000 Seksi Yandasruj 1 & 3 1.5.6

11 Pembangunan Pukesmas Pembantu Neglasari


1.5.6

12 Pembangunan Puskesmas DTP Bantarjaya


1.5.6

13 Pembangunan Puskesmas Leuwisadeng menjadi DTP


1.5.6

14 Revitalisasi Puskesmas Tajur Halang menjadi DTP


1.5.6

15 Pengadaan Lahan Puskesmas Jampang (Relokasi)


1.5.6

16 Pengadaan Lahan Puskesmas Cibungbulang


1.5.6

17 Pengadaan Lemari Es dan Pengatur Suhu Lemari Es Vaksin Puskesmas


1.5.6

18 Rehabilitasi Puskesmas Gunung Putri


1.5.6

19 Pembangunan DTP Puskesmas Tenjolaya


1.5.6

20 Rehabilitasi Ruang Radiologi dan Laboratorium Puskesmas Jonggol


1.5.6

41

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

4

5 21 Rehabilitasi Pustu Pasir Angin

11 Angka Usia Harapan Hidup


1.5.6

22 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium Kimia di Puskesmas Kab. Bogor (Banprop 2014)


1.5.6

23 Pengadaan Alkes & Lab Kimia di Puskesmas (Banprop 2014)


1.5.6

24 Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Puskesmas (Kapitasi JKN 2014)


1.5.6

25 Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Puskesmas (Kapitasi JKN 2014)


1.5.6

26 Pengadaan Ambulance Puskesmas (Kapitasi JKN 2014)


1.5.6

70.5 tahun 7 Program Peningkatan Pelayanan Lansia 1 Rapat Kerja Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

12 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

80 %

8 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

13 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

90 %

1 Kemitraan Paraji untuk Persalinan di Puskesmas PONED



13,900,000 13,900,000 Seksi Remaja dan Lansia

3

1.6

3

1.6

1,374,409,006

388,150,000 Seksi KIA dan KB

42

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

4

5 2 Belanja Operasional Call Center/ SMS Gateway Program EMAS

14 Cakupan kunjungan bayi 15 Angka kelangsungan BPS hidup bayi

95 % %

3 Rapat Kerja Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja

KETERANGAN UNIT PRIORITAS DAN ANGGARAN PENCIRI PENANGGUNG FOKUS TERMAJU JAWAB PEMBANGUNAN 6 7 8 9 916,750,000 Seksi KIA dan 3 1.6 KB 69,509,000 Seksi KIA dan KB

3

1.6

153,200,000 Seksi Data dan Infokes

1

1.5

2 Pembinaan Sarana / Institusi Swasta

80,750,000 Seksi PUK

3

1.6

3 Jasa Pelayanan Kesehatan

25,443,522,000 Sub Bag Umum & Kepeg

-

-

4 Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Perencanaan Program


1&3

1.5.6

5 Akreditasi Puskesmas

135,865,000 Seksi PSDK

1

1.5.6

6 Persiapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)


3

1.5.6

1

1.6

16 Rasio dokter per satuan penduduk

1 : 3,879 rasio 9 Program Pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 Penyusunan dan 17 Rasio tenaga medis 1 : 2,637 rasio Pengembangan Data per satuan penduduk Kesehatan

10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

25,783,397,000

11,680,650,000

1 Penyediaan jasa tenaga 11,680,650,000 Sub Bag Umum pendukung administrasi/teknis & Kepeg perkantoran


43

NO

SASARAN STRATEGIS

1

2

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

3 18 Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

4 100 %

5 11 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

19 Cakupan pengawasan terhadap obat, makanan dan bahan berbahaya

1 Cakupan Rumah dengan bebas jentik 2 Persentase TTU yg memenuhi syarat 3 Persentase TPM yg memenuhi syarat 4 Cakupan JAGA memenuhi syarat 5 Cakupan SAB memenuhi syarat

1 Pelayanan Operasi Katarak

100 %

95 %

KETERANGAN UNIT PRIORITAS DAN ANGGARAN PENCIRI PENANGGUNG FOKUS TERMAJU JAWAB PEMBANGUNAN 6 7 8 9 109,154,033,000


3

1.6

2 Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah

100,000,000,000

Seksi PSDK

2

1.6

3 Jaminan Kesehatan bagi Maskin di luar Kuota Jamkesmas

8,400,000,000 Seksi PSDK

2

1.6

12 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

90,256,000

1 Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga


3

1.5

2 Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Sertifikasi Produk Pangan (SPPIRT)


3

1.5

13 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

415,410,006

77.72 % 89.96 %

1 Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Tempat-Tempat Umum

24,300,000 Seksi Kesling

3

1.6

2 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM )


3

1.6

3 Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan


3

1.6

70.63 % 70.57 %


44

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

6 Cakupan Desa Siaga Aktif 7 Rasio Posyandu per Satuan Balita

PROGRAM/KEGIATAN 5 4 Rapat Kerja Program Pengembangan Lingkungan Sehat

60 % 14 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 11.55 % 1 Penyediaan Media Penyuluhan Kesehatan

KETERANGAN PRIORITAS DAN UNIT ANGGARAN PENCIRI FOKUS PENANGGUNG TERMAJU PEMBANGUNAN JAWAB 9 8 7 6 15,000,000 Seksi Kesling 1.5 3

1,245,825,000 507,500,000 Seksi Promkes

3

1.5.6

2 Penyuluhan Kesehatan

193,800,000 Seksi Promkes

3

1.5.6

3 Fasilitasi UKBM dan Pembinaan Kesehatan Lintas Sektor


3

1.5

4 Fasilitasi Tim Pembina Kabupaten Sehat


3

1.5

5 Rapat Kerja Bidang Promosi dan SDK


3

1.5

4,380,000 Sub Bag. Umum & Kepeg

-

1.5

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1,012,788,000 Sub Bag. Umum & Kepeg

-

1.5

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


-

1.5

B. PENUNJANG 1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing

1 Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

1 Tahun 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

4,309,370,006

45

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

PROGRAM/KEGIATAN 5 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor


-

1.5

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1,212,304,000 Sub Bag. Umum & Kepeg

-

1.5

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


-

1.5

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


-

1.5

9 Penyediaan bahan logistik kantor


-

1.5

10 Penyediaan makanan dan minuman


-

1.5

1,2 & 3

1.5

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

2 Terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur

1,074,890,000 Sub Bag. Program & Pelaporan

12 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian


1

1.5

13 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang


1

1.5

14 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor


1

1.5

1

1.5

1 Tahun 2 Program Peningkatan Sarana 100 % dan Prasarana Aparatur


KETERANGAN UNIT PRIORITAS DAN ANGGARAN PENCIRI PENANGGUNG FOKUS TERMAJU JAWAB PEMBANGUNAN 6 7 8 9 290,640,000 Sub Bag. Umum 1.5 & Kepeg

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

8,835,336,012 6,349,306,000 Sub Bag. Umum & Kepeg

46

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

4

5



2 Pengadaan Mebeleur

163,974,000 Sub Bag. Umum 1 & Kepeg

1.5

3 Pengadaan Peralatan Kantor


1.5

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


1.5

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


1.5

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


1.5

7 Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter dan Paramedis Puskesmas Ciampea


-

1.5

8 Pembangunan Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Sukajaya


-

1.5

9 Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Pabuaran


-

1.5

10 Rehabilitasi Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Ciriung


-

1.5

11 Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Cigudeg


-

1.5

47

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

PROGRAM/KEGIATAN 5 12 Pemasangan Partisi dan Penataan Interior Aula Dinas Kesehatan 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

2 Meningkatnya jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan

1 Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur

1 Tahun 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 %


KETERANGAN PRIORITAS DAN UNIT ANGGARAN PENCIRI FOKUS PENANGGUNG TERMAJU PEMBANGUNAN JAWAB 9 8 7 6 125,000,000 Seksi Yandasruj 1.5

312,400,000 312,400,000 Sub Bag. Umum & Kepeg

-

1.5

3,203,600,006

1 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur


-

1.5

2 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Kesehatan


-

1.6

3 Pengiriman Peserta Bimtek Asuhan Persalinan Normal (APN)


1&3

1.5.6

4 Pengiriman Peserta Bimtek Penatalaksanaan Asfixia Bayi Baru Lahir


1&3

1.5.6

5 Bimbingan Teknis Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetri & Neonatal (PPGDON)


1&3

1.5.6

6 Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis PONED


1&3

1.5.6

7 Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis PPGD


1.5.6

48

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

PROGRAM/KEGIATAN 5 8 Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis Simulasi Deteksi Dini Intervensi Tumbuh Kembang (SDIDTK) 9 Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis Konselor Menyusui

110,000,000 Seksi Gizi

1&3

1.5.6

10 Pelatihan Akreditasi Puskesmas


1

1.5.6

11 Bimbingan Teknis MTBS/M


3

1.5.6

1,338,600,000 Seksi KIA dan KB

-

5

25,000,000 Sub Bag. Program & Pelaporan

1

1.5

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

20,000,000 Sub Bag. Keuangan

1

1.5

3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


1

1.5

12 Peningkatan Kinerja bagi Dokter/Dokter Gigi dan Bidan PNS yang bertugas di Puskesmas/Desa Terpencil/sulit dijangkau/sulit pemenuhan tenaga kesehatan (Banprop) 3 Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD

1. Tersusunnya perencanaan dan laporan yang akuntabel

1 Tahun 5 Program Peningkatan 100 % Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


KETERANGAN UNIT PRIORITAS DAN ANGGARAN PENCIRI PENANGGUNG FOKUS TERMAJU JAWAB PEMBANGUNAN 6 7 8 9 120,000,000 Seksi KIA dan 1 & 3 1.5.6 KB

525,000,006

49

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

4

5 4 Penyusunan perencanaan anggaran

JUMLAH ANGGARAN : PROGRAM : 1 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN : Rp. 2 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT : Rp. 3 PENGADAAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN : Rp. 4 PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT : Rp. 5 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR : Rp. 6 PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA : Rp. PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA 7 PENINGKATAN PELAYANAN LANSIA : Rp. 8 PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK : Rp. 9 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN : Rp. 10 PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN : Rp. 11 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN : Rp. 12 PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT : Rp. 13 PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : Rp. 14 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR : Rp. 15 PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR : Rp. 16 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR : Rp. 17 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN : Rp. KEUANGAN


KETERANGAN UNIT PRIORITAS DAN ANGGARAN PENCIRI PENANGGUNG FOKUS TERMAJU JAWAB PEMBANGUNAN 6 7 8 9 150,000,000 Sub Bag. 1 1.5 Program & Pelaporan

5 Penatausahaan Keuangan SKPD


1

1.5

6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

25,000,000 Sub Bag. Program & Pelaporan

1

1.5

7 Publikasi Kinerja SKPD


1

1.5

330,723,520,192 17 26,117,687,006 75,279,762,126 26,013,178,000 4,587,786,000 1,673,860,006 55,891,058,012 13,900,000 1,374,409,006 15,990,020,006 109,154,033,000 90,256,000 415,410,006 1,245,825,000 8,835,336,012 312,400,000 3,203,600,006 525,000,006

50

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran kinerja mencakup Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis dan

Pengukuran Kinerja Kegiatan. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2014 dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Sasaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.. Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setelah pengukuran kinerja kemudian dilakukan evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan

analisis

efisiensi

dan

efektivitas.

Analisis

efisiensi

dilakukan

dengan

membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target. Analisis efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik

terhadap penyebab

terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2014 disajikan dalam Lampiran 2, dan Pengukuran Kinerja Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2014 disajikan dalam Lampiran 3. 3.2.

EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA Kebijaksanaan Sektor Kesehatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 merupakan kelompok prioritas pembangunan ke dua yaitu peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan dan Kesehatan dengan fokus kebijakannya adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan 2. Peningkatan status gizi masyarakat LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2014

51

3. Peningkatan kualitas ibu, anak, remaja dan lansia 4. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pembangunan kesehatan 5. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya kesehatan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2014, maka evaluasi dan analisis masing-masing sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut ; Misi-1 1. Meningkatkan Kemandirian dalam Jaminan Kesehatan Nasional ; Misi-2 1. Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas, yaitu : No

1.

Target

Realisasi

%

100

100

% Capaian 100,0

%

100

100

100,0

%

90,00

87,60

97,33

%

80,00

77,90

97,38

Cakupan kunjungan bayi

%

95,00

96,02

101,07

Cakupan puskesmas

%

252,50

252,50

100,0

Cakupan puskesmas pembantu

%

30,65

30,18

98,47

Cakupan pelayanan kesehatan

%

66,00

58,85

89,17

Sasaran Strategis UTAMA :

Prosentase pengadaan obat

Meningkatkan

essensial

Indikator Kinerja

Satuan

cakupan Kepesertaan

Cakupan pelayanan kesehatan

Masyarakat

rujukan pasien masyarakat

dalam JKN.

miskin

Cakupan pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

masyarakat


52

No

Satuan

Target

Realisasi

%

100,0

102,0

% Capaian 102,0

Cakupan desa siaga aktif

%

60,00

60,14

100,23

Presentase Balita gizi buruk

%

0,020

0,0202

99,00

dan Gizi

Cakupan Balita gizi buruk

%

100,0

100,0

100,0

Masyarakat

mendapat perawatan

%

11,55

8,91

77,14

%

95,00

96,19

101,25

%

77,72

79,02

101,67

%

89,96

90,2

100,27

%

70,63

71,07

100,62

%

70,57

70,68

100,16

%

82,00

91,62

111,73

%

100,0

100,0

100,0

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Cakupan pengawasan terhadap obat dan makanan berbahaya

2.

Meningkatkan Cakupan pelayanan Kesehatan

serta PHBS Rasio Posyandu per Satuan Balita

Cakupan Rumah dengan bebas jentik

Persentase TTU yang memenuhi syarat

Persentase TPM yang memenuhi syarat

Cakupan JAGA yang memenuhi syarat

Cakupan SAB yang memenuhi syarat

Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan pendrita penyakit LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2014

53

Sasaran Strategis

No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

100,0

95.16

95.16

1:

1:

101,75

9.550

9.383

1:

1:

218.066

193.836

Rasio

1 : 3.879

1 : 4.016

96,47

Rasio

1 : 2.637

1 : 2.730

96,47

% Capaian

DBD

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunisation (UCI)

3.

Meningkatkan

Rasio puskesmas, poliklinik,

Puskesmas

pustu per satuan penduduk

Rasio

Terakreditasi dan

Rasio rumah sakit per satuan

mempersiap

penduduk

Rasio

111,11

kan puskesmas

Rasio dokter per satuan

BLUD

penduduk

Rasio tenaga medis per satuan penduduk Rata – rata

99,14

Untuk mendukung pencapaian Misi ke-satu dan ke-tiga telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran, 13 program dan 225 kegiatan, dengan realisasi pencapaian sasaran sebesar 99,14 % Rincian pencapaian dari 2 (dua) sasaran sebagai berikut : 1.

Sasaran pertama, yaitu Meningkatkan Cakupan Kepesertaan Masyarakat dalam JKN dengan indikator kinerjanya adalah : a.

Terpenuhinya kebutuhan obat masyarakat dengan indikator kinerja prosentase pengadaan obat esensial dari target 100 % realisasi pencapaiannya 100 %, sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100 %, hal ini menunjukkan bahwa pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 yang juga mencapai 100 % menunjukkan bahwa adanya konsistensi dalam pemenuhan kebutuhan obat esensial dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditentukan. Indikator prosentase pengadaan obat essensial ditunjang oleh Program obat dan perbekalan kesehatan. Program ini dibiayai dari DAK dan pendamping APBD Kabupaten tahun 2014 sebesar Rp. 26.117.687.000,- dengan realisasi Rp.


54

21.360.559.795,- ( 81,14 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran dan kegiatan yang tidak diserap sebesar Rp. 4.925.347.485,- diantaranya dari kegiatan pembangunan perluasan gudang obat Dinas Kesehatan tidak diserap oleh karena perencanaan pembangunan gudang obat baru selesai bulan Nopember sehingga pembangunan fisik tidak cukup waktu untuk dilaksanakan sehingga dana yang diserap hanya untuk biaya perencanaan, program ini terdiri dari 9 kegiatan yaitu : pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dasar (DAK), pengadaan bahan habis pakai laboratorium puskesmas, pengadaan alat kedokteran pakai habis, pengadaan perlengkapan medis pakai habis, pengadaan bahan pendukung obat dan perbekalan kesehatan, rapat kerja program obat dan perbekalan kesehatan, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (Belanja Jasa Sarana ASKES tahun 2013, pembangunan perluasan gudang obat dinas kesehatan dan pengadaan bahan habis pakai laboratorium puskesmas ( Kapitasi JKN 2014) b.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dari target 100 % realisasi pencapaiannya 100 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 yang juga mencapai 100 % hal ini dikarenakan sudah adanya anggaran khusus untuk program pelayanan kesehatan penduduk miskin sehingga rujukan bagi pasien masyarakat miskin terlayani. Indikator cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin ditunjang oleh Program pelayanan kesehatan penduduk miskin. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2014 sebesar Rp. 109.154.0033.000,dengan realisasi Rp. 80.458.905.352,- ( 73,71 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran dan kegiatan yang tidak diserap sebesar Rp. 28.695.127.648,diantaranya dari kegiatan Jaminan kesehatan bagi Maskin diluar kuota Jamkesmas ( Banprop ) tidak diserap oleh karena peserta yang terintegrasi BPJS sebanyak 238.633 jiwa dan dibayar preminya tidak lebih dari Rp. 63.000.000.000,artinya anggaran APBD sudah cukup untuk membiayai peserta PBI yang terintegrasi, program ini terdiri dari 3 kegiatan yaitu : pelayanan operasi katarak, jaminan pelayanan kesehatan daerah (Jamkesda) dan jaminan kesehatan bagi maskin diluar kuota Jamkesda.

c.

Cakupan

pertolongan

persalinan

oleh

tenaga

kesehatan

yang

memiliki

kompetensi kebidanan dari target 90,00 % realisasi pencapaiannya sebesar 87,60 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 97,33 % meskipun belum mencapai 100 LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2014

55

% namun berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 sebesar 95,68 % maka terdapat peningkatan sebesar 1,65 %. Belum tercapainya target cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan disebabkan oleh karena masih tingginya persalinan oleh paraji yang dirasakan lebih dekat secara kekeluargaan, dan masih banyak anggapan masyarakat apabila kehamilan tidak berisiko maka pemeriksaan kehamilan dan persalinan tidak perlu tenaga kesehatan. Tingginya minat masyarakat terhadap paraji ini juga ditunjukkan dengan melihat cakupan pemeriksaan ibu pada saat kehamilan dimana cakupannya cukup tinggi yaitu sebesar 99,5 % namun pada saat persalinan, ibu hamil dan keluarganya lebih memilih ditolong oleh paraji, sehingga cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan menurun ke angka 87,60 %. Salah satu upaya yang akan terus dikembangkan adalah kemitraan bidan dengan paraji, dimana paraji tetap membantu dalam tahapan pasca persalinan dan lebih difungsikan pada perawatan ibu dan bayi setelah persalinan, meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan organisasi profesi, optimalisasi pelaksanaan kelas ibu hamil di desa dan pemberdayaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan keluarganya melalui program perencanaan persalinan daan pencegahan komplikasi (P4K). d.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dari target 80,00 % realisasi pencapaiannya sebesar 77,90 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 97,38 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Pencapaian cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani kurang dari 100 % hal ini karena belum seluruhnya ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan keluarganya mengetahui tentang tanda bahaya atau komplikasi dan segera mendapatkan tindakan/tatalaksana kegawatdaruratan oleh petugas kesehatan, salah satu upaya yang akan dilakukan yaitu pemberdayaan ibu hamil, ibu nifas dan ibu bersalin dan keluarganya melalui program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K). Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 yang mencapai 124,63 % maka terjadi penurunan yaitu sebesar 27,25 %.

e.

Cakupan kunjungan bayi dengan target 95,00 % realisasi pencapaiannya 96,02 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 101,07 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Keberhasilan capaian kinerja cakupan kunjungan bayi sebesar 101,07 % oleh karena kesadaran dan pengetahuan

masyarakat

terhadap

pemeriksaan

kesehatan

bayi

sudah

mengalami peningkatan. Disamping itu petugas kesehatan yang aktif melakukan kunjungan rumah atau melalui kegiatan posyandu. Bila dibandingkan dengan LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2014

56

capaian tahun 2013 yang sebesar 101,08 % menunjukan adanya kesadaran para ibu yang mempunyai bayi untuk membawa anaknya ke pelayanan kesehatan. Indikator cakupan pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dan cakupan kunjungan bayi ditunjang oleh Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Program ini terdiri dari 8 kegiatan yaitu : pengiriman peserta bimtek asuhan persalinan normal (APN), pengiriman peserta bimtek penatalaksanaan asfixia bayi baru lahir, pengiriman bimtek peserta bimbingan teknis PPGDON dan pengiriman peserta bimtek PONED, pengiriman peserta bimtek PPGD, pengiriman peserta bimtek Simulasi Deteksi Dini Intervensi Tumbuh Kembang (SDIDTK), pengiriman peserta bimtek MTBS/M dan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2014 sebesar Rp. 1.374.409.000,- dengan realisasi Rp. 991.714.168,- ( 72,16 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran dan anggaran tidak diserap sebesar Rp. 382.694.832,- diantaranya dari kegiatan Kemitraan paraji untuk persalinan di puskesmas PONED tidak diserap seluruhnya oleh karena biaya perjalanan dinas dalam daerah oleh dokter spesialis dinilai terlalu tinggi tidak sesuai dengan standar harga tertinggi APBD Kabupaten Bogor, program ini terdiri dari 3 kegiatan yaitu : kemitraan paraji untuk persalinan di puskesmas PONED, belanja operasional call center/SMS Gatway program EMAS dan rapat kerja program peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan remaja. f.

Cakupan puskesmas dengan target 252,50 % realisasi pencapaiannya 252,50 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Keberhasilan capaian kinerja cakupan puskesmas sebesar 100 % bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 yang juga mencapai 100 % menandakan tidak adanya penambahan jumlah baik jumlah puksesmas maupun kecamatan.

g.

Cakupan pembantu puskesmas dengan target 30,65 % realisasi pencapaiannya 30,18 % sehingga realisasi pencapaian kinerjanya sebesar 98,47 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Capaian kinerja cakupan puskesmas pembantu dibawah 100 % yaitu sebesar 98,47 %, bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 yang sebesar 100,13 % maka terjadi penurunan sebesar 1,66 %. Hal ini disebabkan tahun 2014 pemerintah Kabupaten Bogor tidak menambah jumlah pustu yang sudah ada sehingga tidak dapat mencapai target yang sudah ditetapkan upaya yang akan dilakukan yaitu meningkatkan pelayanan kesehatyan dengan mengoptimalkan


57

kegiatan puskesmas keliling (pusling) ke daerah-daerah yang sulit dijangkau/sulit pemenuhan pelayanan kesehatan. h.

Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat dari target 66,00 % dengan realisasi 58,85 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 89,17 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 89,17 % hal ini disebabkan karena masyarakat tidak hanya mencari pengobatan ke pelayanan kesehatan pemerintah (puskesmas) akan tetapi ke sarana dasar lainnya seperti balai pengobatan dan kilink swasta. Sehingga bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 yang sebesar 100,37 % maka terjadi penurunan yaitu sebesar 11,2 %. Salah satu upaya yang akan dilakukan meningkatkan promosi kesehatan di puskesmas dan masyarakat. Diharapkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan mengerti dan paham sehingga datang ke pelayanan kesehatan (puskesmas). Indikator cakupan pelayanan kesehatan kesehatan ditunjang oleh Program upaya kesehatan. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2014 sebesar Rp. 75.279.762.000,- yang terdiri dari 146 kegiatan yaitu : Operasional di UPT Puskesmas dan jaringannya sebanyak 40 UPT Puskesmas, Operasional UPT Kesja dan jaringannya (BKKM), Operasional UPT Labkesda dan jaringannya, Jaminan Kesehatan Nasional FKTP di 101 Puskesmas, Jaminan Kesehatan Nasional di Kesja dan jaringannya (BKKM dan rapat kerja program upaya kesehatan serta pelayanan kesehatan dalam rangka P3K.

Anggaran pada

program upaya kesehatan terealisasi sebesar Rp. 30.150.917.914,- ( 40,05 % ) terdiri dari efisiensi anggaran dan kegiatan yang tidak diserap sebesar Rp. 45.128.844.086,- dimana kegiatan yang tidak terserap hampir seluruhnya berada pada kegiatan Biaya Penunjang Kegiatan pada FKTP Puskesmas bersumber dana kapitasi JKN, anggaran yang tidak terserap pada kegiatan-kegiatan ini dikarenakan : penganggaran pendapatan dan belanja bersumber dana kapitasi JKN baru teranggarkan pada bulan Mei 2014, dikarenakan peraturan-peraturan terkait penggunaan dana Kapitasi JKN baru berlaku pada bulan Mei 2014. Namun meskipun dana kapitasi JKN ini sudah teranggarkan pada bulan Mei 2014, namun pada kenyataannya peraturan-peraturan di tingkat Kabupaten Bogor sebagai tindak lanjut aturan tentang penggunaan dana Kapitasi terlambat diterbitkan karena situasi politik yang tidak memungkinkan. Selain waktu penyerapan anggaran yang terbatas, rendahnya penyerapan anggaran kegiatan ini juga dikarenakan

masih

rendahnya


pemahaman

FKTP

Puskesmas

tentang

58

penggunaan dana kapitasi JKN, terutama penggunaan dana kapitasi pada porsi 40% anggaran serta adanya keterlambatan pencairan dana kapitasi JKN dari BPJS kepada FKTP puskesmas. Cakupan pengawasan terhadap obat dan makanan berbahaya dari target 100 % dengan realisasi 102,0 % maka pencapaian kinerjanya sebesar 102,0 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 maka ada peningkatan yaitu sebesar 1,8% oleh karena pelaksanaan pembinaan lebih intensif terhadap apotik dan took obat yang ada di wilayah kabupaten bogor. Indikator cakupan pengawasan obat dan makanan berbahaya ditunjang oleh Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu : kegiatan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga dan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka produk pangan (SPPRT). 2.

Sasaran kedua, yaitu : Meningkatkan Cakupan pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta PHBS dengan indikator kinerjanya adalah : a.

Prosentase balita gizi buruk dari target 0,020 % terealisasi 0,0202 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 99,0 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Bila dibandingkan dengan tahun 2013, dimana prosentase balita gizi buruk mencapai 0,0207 % maka telah terjadi penurunan kasus sebesar 0,0005 %. Bila dilihat dari target maka dikarenakan adanya kenaikan target dari 0.021 % menjadi 0,020 %. Akan tetapi hal ini dimungkinkan bila melihat cakupan keluarga yang telah sadar gizi (Kadarzi) dimana hal tersebut menunjukan adanya peningkatan kesadaran keluarga dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi terutama untuk balitanya. Disamping itu diberikan pula PMT bagi balita gizi buruk sehingga kasus balita gizi buruk mengalami penurunan.

b.

Prosentase balita gizi buruk mendapat perawatan dari target 100 % terealisasi 100 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Bila dibandingkan dengan tahun 2013, yang juga mencapai 100 % Hal ini menunjukan adanya penanganan balita gizi buruk secara komprehensip melalui pengembangan pelayanan rujukan ke klinik gizi di puskesmas maupun Litbang gizi serta ke Rumah Sakit disamping pelaksanaan pemantauan secara terus menerus baik


59

dalam proses penanganan kasus

maupun pasca penanganan dan adanya

program pemberian PMT-P bagi balita. c.

Rasio posyandu per satuan balita dari target 11,55 % terealisasi 8,91 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 77,14 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori cukup. Capaian kinerja rasio posyandu per satuan balita belum mencapai 100 % hal ini disebabkan karena jumlah posyandu yang sedikit sehingga tidak sebanding dengan pertambahan jumlah balita di Kabupaten Bogor. Bila dibandingkan dengan tahun 2013 maka terjadi penurunan capaian sebesar 24,5 %. Salah satu upaya yang akan dilakukan menggerakan masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang ada di desanya, seperti ikut serta dalam kegiatan posyandu. Indikator prosentase balita gizi buruk, cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan dan Rasio posyandu per satuan balita ditunjang oleh Program perbaikan gizi masyarakat yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu : kegiatan pengadaan makanan tambahan dan vitamin dan rapat kerja program perbaikan gizi masyarakat.

d.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dari target 82,00 % dengan realisasi 91,62 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 111,73 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Target penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA nasional adalah msh sebesar 80,0 %, bila dibandingkan dengan target tersebut pencapaian Kabupaten Bogor telah melampaui target nasional sedangkan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 yang sebesar 112,29 % maka capaian tahun 2014 mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 0,56 %. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran penderita untuk menjalani pengobatan secara tuntas meningkat selain itu pemantauan dari PMO (pengawas minum obat) secara intensif sangat berpengaruh terhadap tuntasnya pengobatan TB Paru yang memang membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu selama 6 bulan.

e.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dari target 100 % realisasi capaiannya 100 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Keberhasilan pencapaian kinerja 100 % ini oleh karena DBD merupakan salah satu penyakit yang diamati dan dapat menimbulkan wabah sehingga sistem kewaspadaan dini (SKD) telah dilakukan dengan baik, selain itu penaganan kasus


60

DBD sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas sehingga bila ditemukan kasus secara langsung dapat ditangani mulai dari pelacakan kasus, pengamatan, penyemprotan titik dimana kasus ditemukan

sampai dengan

rujukan ke Rumah Sakit, sehingga semua kasus dapat ditangani. f.

Peningkatan cakupan universal child imunization (UCI) desa/kelurahan dari target 100 % dengan realisasi 95,16 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 95,16 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori

baik.

Jika

dibandingkan

dengan

capaian

tahun

2013

dimana

pencapaiannya sebesar 100,13 % maka ada penurunan sebesar 4,97 %. Capaian UCI belum mencapai 100 % hal ini disebabkan oleh karena masih adanya orangtua/sekelompok masyarakat yang menolak dengan alasan kehalalan vaksin, disamping itu juga dengan ditemukannya kasus KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) diwilayah Kabupaten Bogor, masyarakat menjadi resah dan enggan untuk mendapatkan imunisasi lengkap. Namun bila dibandingkan dengan target cakupan UCI Nasional maupun Propinsi sebenarnya hanya 80,00 % sehingga capaian kita telah melebihi target Nasional dan Propinsi. Salah satu upaya yang akan dilakukan yaitu meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya imunisasi dan dampak ikutan dari kasus imunisasi sehingga masyarakat lebih tenang untuk mendapatkan imunisasi lengkap. Indikator cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, cakupan desa/kelurahan Universal Shild Immunization (UCI) ditunjang oleh Program Pencengahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang terdiri dari 12 kegiatan yaitu : penyemprotan/fogging sarang nyamuk, peningkatan survailance epidemiologi dan penanggulangan wabah, pemeriksaan calon jemaah haji, fasilitasi pelaksanaan kegiatan program P2TB, fasilitasi pelaksanaan kegiatan program P2 Diare ISPA, fasilitasi pelaksanaan kegiatan program P2 Kusta, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seksual (HIV/AIDS), survailans acut flaccid paralisys (AFP), pengobatan masal filariasis di Kecamatan Gunung Sindur dan pengobatan masal filariasis di kecamatan Parung Panjang, fasilitasi program imunisasi dan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) dan rapat kerja program pencegahan pem,berantasan penyakit menular. g.

Rumah dengan bebas jentik di daerah endemis, dari target 95,00 % realisasi pencapaiannya 96,19 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 101,25 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 yaitu sebesar 95,10 % maka


61

kinerja tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 1,09 %. Keberhasilan capaian kinerja prosentase rumah dengan bebas jentik didaerah endemis sebesar 101,25 % dikarenakan meningkatnya peran serta aktif dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan jentik secara berkala (PJB) khususnya di daerah yang endemis sehingga akan dapat memutuskan mata rantai pembiakan nyamuk dan mencegah penyebaran penyakit secara lebih luas. h.

Cakupan TTU yang memenuhi syarat dari target 77,72 % dengan realisasi 79,02 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 101,67 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 77,22 % maka capaian kinerja tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 1,8 % dengan adanya peningkatan realisasi jumlah TTU yang memenuhi syarat sehingga ada peningkatan dibandingkan tahun

2013.

Keberhasilan

meningkatnya

capaian

kinerja

dikarenakan

meningkatnya pembinaan petugas kepada masyarakat khususnya penanggung jawab tempat-tempat umum disamping itu juga meningkatnya kesadaran masyarakat sendiri akan pentingnya sarana sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan. i.

Cakupan TPM yang memenuhi syarat dari target 89,96 % dengan realisasi 90,20% sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100,27 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 89,71 % maka capaian kinerja mengalami peningkatan sebesar 0,49 %. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat khususnya pemilik/penanggung jawab tempat pengelolaan makanan telah memahami , sadar dan sukarela memenuhi persyaratan kesehatan yang telah ditentukan dalam mengelola jasa pengelolaan makanannya.

j.

Cakupan Inspeksi Sanitasi untuk peningkatan sarana air bersih (SAB) yang memenuhi syarat kesehatan dari target 70,57 % dengan realisasi 70,68 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100,16 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 yaitu sebesar 70,07 % maka capaian tahun 2014 ada peningkatan yaitu sebesar 0,61 %

k.

Cakupan Inspeksi Sanitasi untuk peningkatan Jamban Keluarga (JAGA) dari target 70,63 % dengan realisasi 71,07 % sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 100,62 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 yaitu


62

sebesar 70,13 % maka capaian tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,94 %. Cakupan Inspeksi Sanitasi Jamban Keluarga (JAGA) dengan capaian kinerja lebih dari 100 %, dikarenakan keberhasilan petugas dalam pembinaan kepada masyarakat akan pentingnya penyediaan sarana sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan. Selain itu adanya koordinasi dengan SKPD yang terkait dalam pembangunan rumah sehat / layak huni yang juga meningkatkan jumlah sarana sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan. Indikator cakupan rumah dengan bebas jentik, prosentase TTU yang memenuhi syarat, prosentase TPM yang memenuhi syarat, cakupan JAGA yang memenuhi syarat dan cakupan SAB yang memenuhi syarat ditunjang oleh Program pengembangan lingkungan sehat yang terdidiri dari 4 kegiatan yaitu : pengawasan hygiene sanitasi tempat-tempet umum, sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), pengawasan hygiene dan sanitasi tempat pengelolaan makanan dan rapat kerja program pengembangan lingkungan. Peningkatan cakupan desa siaga aktif, dari target yang ditetapkan yaitu 60 % terealisasi 60,14 % (261 desa siaga) sehingga capaiannya 100,23 %. Bila dibandingkan dengan tahun 2013 dimana capaiannya 100,93 % dari target 214 desa siaga terealisasi 216 desa dan pada tahun 2014 meningkat lagi sebanyak 45 desa sehingga jumlah desa siaga di Kabupaten Bogor sebanyak 261 dega siaga. Penetapan target desa siaga memang dilakukan secara bertahap mengingat proses pelaksanaannya tidak hanya dari Dinas Kesehatan saja namun melibatkan sektor lain dan peran serta aktif masyarakat sendiri. Pencapaian cakupan yang mencapai 100,23 % menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tetap berkomitmen dengan adanya kebijakan Kementrian Kesehatan bahwa seluruh desa harus melaksanakan program desa siaga meskipun secara bertahap dan untuk Kabupaten Bogor menjadi salah satu indikator kinerja yang tertuang di dalam RPJMD. Indikator cakupan desa siaga aktif ditunjang oleh Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari 5 kegiatan yaitu : penyediaan media penyuluhan kesehatan, penyuluhan kesehatan, fasilitasi UKBM dan pembinaan kesehatan, fasilitasi tim Pembina kabupaten sehat dan rapat kerja bidang promosi dan SDK. 3.

Sasaran ketiga, yaitu : Meningkatkan Puskesmas Terakreditasi dan mempersiap kan puskesmas BLUD dengan indikator kinerjanya adalah :


63

a.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk target 1 : 218.066 realisasi pencapaiannya 1 : 193.836 sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 111,11 %, maka pencapaiannnya termasuk dalam katagori baik. Jika dibandingkan dengan target tahun 2013 Rasio rumah sakit per satuan penduduk 1 : 326.538 maka target Rasio rumah sakit per satuan penduduk mengalami peningkatan artinya bila pada tahun 2013, satu rumah sakit dapat melayani penduduk sebanyak 326.538 jiwa maka pada tahun 2014 satu rumah sakit melayani 218.066 jiwa. Hal ini dapat terjadi karena sesuai dengan kebijakan pembangunan tahun 2014 ada penambahan jumlah rumah sakit, oleh karena itu Rasio rumah sakit per satuan penduduk menjadi lebih kecil.

b.

Rasio dokter per satuan penduduk dari target 1 :3.879 dengan realisasi 1 : 4.016 sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 96,47 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Pencapaian kurang dari 100 % oleh karena tidak sebandingnya jumlah dokter di Kabupaten Bogor dengan pertambahan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya, salah satu upaya yang akan dilakukan dengan menambah jumlah tenaga dokter di puskesmas.

c.

Rasio tenaga medis per satuan penduduk dari target 1 : 2.637 dengan realisasi 1 : 2.730 sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 96,47 % berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Pencapaian kurang dari 100 % oleh karena tidak sebandingnya jumlah tenaga medis di Kabupaten Bogor dengan pertambahan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya, salah satu upaya yang akan dikalukan dengan menambah jumlah tenaga medis di puskesmas. Indikator Rasio dokter per satuan penduduk dan Rasio tenaga medis per satuan penduduk ditunjang oleh Program pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri

dari

1

kegiatan

yaitu

:

penyediaan

jasa

tenaga

pendukung

administrasi/teknis perkantoran dan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2014 sebesar Rp. 3.203.600.000,- dengan realisasi Rp. 2.394.782.450,- ( 74,75 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran dan kegiatan yang tidak diserap sebesar Rp. 808.817.550,dokter/dokter

diantaranya Gigi

dan

dari

Bidan

kegiatan PNS

yang

Fasilitasi bertugas

peningkatan di

kinerja

puskesmas/desa

terpencil/sulit dijangkau/sulit pemenuhan tenaga kesehatan ( Banprop 2014) tidak diserap seluruhnya oleh karena disesuaikan dengan SK Bupati daerah terpencil dimana dari target 13 dokter/dokter gigi hanya terealisasi 9 dokter/dokter gigi dan LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2014

64

dari 40 bidan hanya terealisasi 19 bidan, program ini terdiri dari 4 kegiatan yaitu : pembinaan mental dan rohani bagi aparatur, penilaian angka kredit tenaga fungsional, pelatihan akreditasi puskesmas dan peningkatan kinerja bagi dokter/dokter gigi dan bidan PNS yang bertugas dipuskesmas/desa terpencil/sulit dijangkau/sulit pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan. d.

Rasio puskesmas, poliklinik, puskesmas pembantu per satuan penduduk dari target 1 : 9.550 dengan realisasi 1 : 9.383 sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 101,75 %. Berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Bila dibandingkan tahun 2013 ada peningkatan dari target

1 : 10.396 menjadi 1 : 9.550, hal ini dimungkinkan oleh karena

penambahan poliklinik, dan sarana swasta lainnya. Indikator cakupan puskesmas, cakupan puskesmas pembantu dan rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk ditunjang oleh program pengadaan

peningkatan

dan

perbaikan

sarana

dan

prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2014 sebesar Rp. 55.891.058.000,- dengan realisasi Rp. 43.286.291.971,- ( 77,45 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran dan anggaran tidak diserap sebesar Rp. 12.604.766.029,- diantaranya dari kegiatan pembangunan puskesmas Leuwisadeng menjadi puskesmas DTP kegiatan tidak diserap oleh karena sudah dua kali gagal lelang dan tidak cukup waktu untuk pelaksanaan sehingga dana yang diserap hanya untuk biaya perencanaan, kegiatan pembangunan DTP puskesmas Tenjolaya tidak diserap oleh karena hibah tanah belum jelas sehingga dana yang diserap hanya untuk biaya perencanaan dan kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana pangadaan alat0alat kesehatan dan laboratorium kimia di puskesmas Kabupaten Bogor (Banprop) tidak diserap oleh karena judul nomenklatur sama dengan kegiatan Banprop

yang

Rp.

7.900.000.000,-

sehingga

hanya

salah

satu

yang

direalisasikan, program ini terdiri dari 26 kegiatan yaitu : pengadaan puskesmas keliling, pengadaan perlengkapan kantor puskesmas, pengadaan meubelair puskesmas, pengadaan alat-alat kedokteran puskesmas, pengadaan alat-alat laboratorium puskesmas, pengadaan sarana pelayanan kesehatan (Belanja Jasa Sarana ASKES tahun 2013), revitalisasi sebanyak 4 puskesmas (Cileungsi, Cariu, Tajurhalang dan Sukajaya), pembangunan pustu sebanyak 2 pustu ( Wangun jaya dan Neglasari), rehabilitasi Pustu Pasir angin, pembangunan puskesmas sebanyak 2 puskesmas (Bantarjaya dan Leuwisadeng), pengadaan lahan (Puskesmas Jampang dan Cibungbulang) pengadaan lemari es dan pengatur LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2014

65

suhu lemari es vaksin puskesmas, rehabilitasi puskesmas Gunung putri, pembangunan puskesmas Tenjolaya, rehabilitasi ruang radiologi dan laboratorium Puskesmas Jonggol, pengadaan alkes dan laboratorium kimia di puskesmas (Banprop 2014), pengadaan alat-alat kedokteran puskesmas (Kapitasi JKN 2014), pengadaan alat-alat serta laboratorium puskesmas (Kapitasi JKN 2014) dan pengadaan ambulance puskesmas (Kapitasi JKN 2014).

Misi-3 1. Meningkatnya daya dukung pelayanan kesehatan. No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

100,0

100,0

100,0

%

100,0

100,0

100,0

%

100,0

100,0

100,0

% Capaian

PENUNJANG 1.

Meningkatkan

Terwujudnya

kapasitas

kelancaran

sumber daya

pelayanan

sarana dan

administrasi

prasarana kerja

perkantoran

serta kualitas aparatur

Terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur

2.

Meningkatkan

Terwujudnya

fungsi

peningkatan

koordinasi,

kapasitas dan

regulasi dan

kinerja sumber

fasilitas

daya aparatur

pelayanan


66

No

Sasaran Strategis kesehatan

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

100,0

100,0

% Capaian

pemerintah, swasta daan lintas sektor

3.

Meningkatkan

Tersusunnya

jejaring

perencanaan

pelayanan

dan laporan

kesehatan

yang akuntabel

100,0

100,0

Untuk mendukung Misi 2 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran, 5 program dan 42 kegiatan, dengan realisasi pencapaian sasaran sebesar 100,0 %. Rincian pencapaian dari 3 (tiga) sasaran sebagai berikut : 1)

Sasaran pertama, meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing

dengan

indikator

kinerja

terwujudnya

kelancaran

pelayanan

administrasi perkantoran dengan target 100 % tercapai 100 % dan terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur dengan target 100 % tercapai 100 %, berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan penunjang adminsitrasi perkantoran telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran ditunjang oleh Program pelayanan administrasi perkantoran. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2014 sebesar Rp. 15.990.020.000,- dengan realisasi Rp. 13.396.160.531,- ( 83,78 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran dan anggaran tidak diserap sebesar Rp. 2.593.859.469,- diantaranya dari kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan oleh karena hasil penawaran harga lelang, program ini terdiri dari 14 kegiatan yaitu, penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan

bahan bacaan dan peraturan

perundangan-undangan, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah, penyediaan LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2014

67

pelayanan administrasi kepegawaian, penyediaan pelayanan administrasi barang dan penyediaan pelayanan keamanan kantor. Indikator terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur ditunjang oleh Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terdiri dari 12 kegiatan yaitu : pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan meubelair, pengadaan pengadaan peralatan kantor, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasinal, pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, rehabilitasi rumah dinas dokter dan paramedis Puskesmas Ciampea, pembangunan rumah dinas paramedis Puskesmas Sukajaya, rehabilitasi rumah dinas dokter Puskesmas Pabuaran, rehabilitasi rumah dinas paramedis Puskesmas Ciriung, rehabilitasi rumah dinas dokter Puskesmas Cigudeg dan pemasangan partisi dan penataan interior aula dinas kesehatan dan Program peningkatan disiplin aparatur. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2014 sebesar Rp. 312.400.000,- dengan realisasi Rp. 232.738.000,- ( 74,50 % ) pada program ini ada efisiensi anggran sebesar Rp. 79.662.000,- oleh karena hasil penawaran harga lelang, program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu : pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (batik). 2)

Sasaran kedua, meningkatnya jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan dengan indikator kinerjanya terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur dengan target 100 % pencapaiannya 100 %. Pencapaian tersebut dikontribusikan dengan adanya penambahan sarana mobilitas darat , sarana kerja dan pemeliharaan sarana kerja. Indikator terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur ditunjang oleh Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Program ini terdidiri dari 8 kegiatan yaitu : pengiriman peserta bimbingan teknis Asuhan Persalinan Normal (APN), pengiriman peserta bimbingan teknis Penatalaksanaan Asfixia Bayi Baru Lahir, pengiriman peserta bimbingan teknis Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obsetri & Neonatal (PPGDON), pengiriman peserta bimbingan teknis PONED, pengiriman peserta bimbingan teknis PPGD, pengiriman peserta bimbingan teknis Simulasi Deteksi Dini Intervensi Tumbuh Kembang (SDIDTK), pengiriman peserta bimbingan teknis konselor menyusui dan bimbingan tehnis MTBS/M.

3).

Sasaran ketiga, terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD dengan indikator kinerjanya tersusunnya perencanaan dan laporan yang akuntabel dengan target kinerja 100 % dan pencapaian 100 %, berdasarkan standar yang dipakai maka pencapaiannya termasuk dalam katagori baik.


68

Indikakator tersusunya perencanaan dan laporan yang akuntabel ditunjang oleh Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan yang terdiri dari 7 kegiatan yaitu : penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD, penyusunan laporan keuangan semesteran, penyusunan laporan keuangan

akhir

tahun,

penyusunan

perencanaan

anggaran,

penatausahaan

keauangan SKPD, penyusunan renstra dan renja SKPD dan publikasi kinerja SKPD dan Program pengadaan standarisasi pelayanan kesehatan. Program ini dibiayai dari APBD Kabupaten tahun 2014 sebesar Rp. 26.166.378.000,- dengan realisasi Rp. 22.483.487.834,- ( 85,93 % ) pada program ini ada efisiensi anggaran dan anggaran tidak diserap sebesar Rp. 808.817.550,- diantaranya dari kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan oleh karena efisiensi anggran dimana kegiatan monev ke puskesmas sudah terintegrasi oleh kegiatan monev yang ada di program/bidang, program ini terdiri dari 7 kegiatan yaitu : monitoring, evaluasi dan pelaporan, penyusunan dan pengembangan data kesehatan, pembinaan sarana institusi swasta, jasa pelayanan kesehatan, rapat koordinasi evaluasi dan perencanaan program, akreditasi puskesmas dan persiapan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam tahun 2014 Pendapatan Dinas Kesehatan ditargetkan sebesar Rp. 109.613.348.000,- terealisasi sebesar Rp. 111.102.711.699,- atau tercapai 101,36 %. Belanja

Dinas

Kesehatan

tahun

2014

dialokasikan

sebesar

Rp.

420.431.329.000,- terealisasi sebesar Rp. 319.988.973.011,- atau terserap 76,11 %. Secara garis besar realisasi anggaran Dinas Kesehatan tahun 2014 sebagai berikut :

No

Uraian

A.

PENDAPATAN Retribusi pelayanan kesehatan

B.

BELANJA 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai 2. BELANJA LANGSUNG (BELANJA PROGRAM/

% Realisasi

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

109.613.348.000,-

111.102.711.699,-

101,36

89.529.609.000,-

88.991.285.174,-

99,40

89.529.609.000,-

88.991.285.174,-

99,40

330.901.720.000,-

230.997.687.837,-

69,81


69

No

Uraian KEGIATAN) - Belanja Pegawai - Belanja barang dan Jasa - Belanja Modal JUMLAH BELANJA

C.

SURPLUS / (DEFISIT)

% Realisasi

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

16.308.342.000,241.018.709.000,-

13.992.046.500,165.000.328.423,-

85,79 68,45

73.574.669.000,-

52.005.312.914,-

70,68

420.431.329.000,-

319.988.973.011,-

76,11

(310.817.981.000,-)

(208.886.261.312,-)

67,20

Anggaran belanja langsung yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas Kesehatan tahun 2014 sebesar Rp. 330.901.720.000,- terealisasi sebesar Rp. 230.997.687.837,- atau terserap 69,81 %. Tidak terserapnya dana belanja langsung tersebut disebabkan karena adanya efisiensi anggaran dari selisih penawaran pihak ketiga, tidak dilelangkan (karena waktu yang tidak cukup), pemutusan kontrak, efisiensi dari kegiatan-kegiatan yang sudah terintegrasi dengan sumber dana lain dan adanya beberapa kegiatan yang memang tidak direalisasikan oleh karena disesuaikan dengan kondisi sesungguhnya di lapangan seperti kejadian luar biasa yang memang sesuai dengan kejadian yang terjadi serta kegiatan Biaya Penunjang Pelayanan Kesehatan Nasional FKTP oleh karena adanya transisi kepemimpinan sehingga berpengaruh terhadap lamanya penandatanganan peraturan tentang pengelola dana kapitasi di tingkat daerah sehingga waktu terbatas. Rincian anggaran dan realisasi APBD (LRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2014 disajikan dalam Lampiran : 4.


70

IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Tahun 2014 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dalam rangka pencapaian tahapan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dan hasil-hasilnya. Berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor selama tahun 2014, sehingga beberapa program / kegiatan belum dapat dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor perlu melakukan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi tahun 2014, antara lain : Kendala pencapaian kinerja sasaran : a. Masih adanya daerah-daerah yang cukup sulit dijangkau oleh petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan secara rutin karena kondisi geografis dan keterbatasan sarana serta tenaga di puskesmas setempat sehingga beberapa cakupan program kesehatan belum memenuhi target atau harapan. b. Belum tercakupnya seluruh pelaporan dari pelayanan kesehatan swasta menyebabkan pencapaian indikator sasaran belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya, seperti cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, c. Penetapan target khususnya yang berkaitan dengan angka pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan realisasi jumlah penduduk yang ada sehingga pada pencapaian hasilnya terjadi kesenjangan yang cukup besar. Kendala pencapaian kinerja kegiatan : a. Beberapa

kegiatan

yang

tidak

terealisasi

oleh

karena

belum

terpenuhinya

persyaratan/kejelasan tentang kondisi yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut.


71

Upaya pemecahan masalah : a. Meningkatkan pembinaan teknis ke pelayanan kesehatan swasta untuk pelaporan dan mengupayakan adanya surat intruksi dari penentu kebijakan untuk mekanisme sistem pelaporan di sarana pelayanan kesehatan swasta yang dikaitkan dengan insentif kemudahan maupun sanksi bagi pelayanan kesehatan swasta. b. Meningkatkan koordinasi lintas program dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka keterpaduan program c. Mereview target dengan perhitungan proyeksi yang lebih tepat diselaraskan dengan pertumbuhan penduduk sehingga memperkecil kesenjangan pencapaian d. Meningkatkan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberi masukan yang berarti dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2014 secara tepat waktu.


72

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Recommend Documents