BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sesuai amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kemudian setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan jangka menengah lima tahunan berupa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan rencana pembangunan jangka pendek satu tahunan berupa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Rencana Strategis SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen yang memuat suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2016 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2016 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar, serta memperhatikan Renstra Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur dan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur. Di samping itu, dalam penyusunan Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2016 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan kehutanan dan perkebunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang. Sebagai dokumen resmi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Renstra SKPD ini memiliki fungsi strategis, yaitu sebagai Acuan
1
Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar untuk periode satu tahun. 1.2 Landasan Hukum
Dasar pelaksanaan untuk menyusun Rencana Strategi Dinas Kehutanan dan Perekebunan Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2016 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah. 9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 10. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 28-2-2008 Nomor : 050/200/IIBANGDA/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. 12. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Blitar. 2
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 60 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar. 1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2016 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan selama lima tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar. Tujuan menetapkan
penyusunan
strategi
dan
Rencana
kebijakan
Strategis
ini
pembangunan
adalah kehutanan
untuk dan
perkebunan selama lima tahun, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Lingkungan Internal 3.2 Lingkungan Eksternal 3.3 Identifikasi Permasalahan
3
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB V INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, Perkebunan
dan Struktur Organisasi Dinas
Kehutanan dan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor
19
Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Blitar. Berdasarkan PERDA ini, Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kehutanan dan perkebunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Blitar. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 60 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar sebagai berikut : 2.1.1 Tugas Pokok Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi
dan
tugas pembantuan
dibidang
kehutanan dan
perkebunan.
2.1.2 Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok yang diamanatkan melalui Peraturan Bupati tersebut, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar mempunyai fungsi : 1. Perumusan
kebijakan
teknis
dibidang
Kehutanan
dan
Perkebunan 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kehutanan dan perkebunan 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kehutanan dan perkebunan 4. Pembina Unit Pelaksanaan Teknis Dinas 5. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas 5
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada masing-masing Sekretariat dan Bidang, maka berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 60 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Blitar telah ditetapkan bahwa : Sekretariat ; mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program-program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan dinas. Sekretariat mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas; b. Membantu Pemantauan dan Evaluasi hasil program kerja dinas; c. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pemantauan program kerja dinas; d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang pada dinas; e. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan; f. Pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada dinas; g. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai; h. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai; i. Pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan penawaran inventaris kantor; j.
Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepala dinas dan semua unit organisasi dilingkungan dinas;
k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 6
Bidang Bina Usaha ; mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan dibidang bina usaha yang
meliputi
Pengelolaan,
mutu
hasil
dan
pemasaran,
permodalan dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Bina Usaha mempunyai fungsi : a. Pengumpulan bahan guna penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dibidang bina usaha; b. Pengumpulan bahan guna menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang bina usaha; c.
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil program bidang bina usaha;
d. Penganalisaan hasil pelaksanaan program bidaang bina usaha; e. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pemantauan program kerja bina usaha; f.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bidang Produksi ; mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dalam rangka pengembangan
produksi
kehutanan
dan perkebunan
yang
meliputi penyiapan dan pemantapan lahan, pengembangan produksi dan sarana dan prasarana. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Produksi mempunyai fungsi : a. Pengumpulan dan pengelolaan data untuk penyusunan rencana kegiatan dalam rangka pengembangan produksi kehutanan dan perkebunan; b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program pengembangan produksi kehutanan dan perkebunan; c.
Pengkoordinasian persiapan dan pelaksanaan pemantapan lahan, sarana dan prasarana produksi dalam dalam upaya peningkatan dan pengembangan kehutanan dan perkebunan; 7
d. Pelaksanaan
pembinaan
dan
bimbingan
penyiapan
pemantapan lahan, pengadaan, perbanyakan penyimpanan dan pendistribusian benih dan bibit serta penggunaan sarana produksi kehutanan dan perkebunan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Perlindungan dan Konservasi ; mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan
pemerintahan
dibidang
perlindungan
tanaman
dan
konservasi serta pengendalian, pengawasan kawasan kehutanan dan perkebunan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perlindungan dan Konservasi mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan identifikasi plasma nutfah data lahan kritis dan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); b. Pelaksanaan
monitoring,
evaluasi,
pengendalian
dan
pengawasan terhadap perkembangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) dan pelestarian kawasan hutan; c.
Penyiapan rencana dan juknis terhadap pelestarian dan perlindungan kawasan hutan dan kawasan perkebunan serta perlindungan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
d. Pelaksanaan pelestarian, rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan dan perkebunan serta perlindungan tanaman hutan dan kebun; pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam perlindungan produksi hutan dan kebun; serta pelaksanaan pelestarian dan perlindungan kawasan hutan dan kebun; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
8
2.1.3 Struktur Organisasi Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka ditetapkan susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar sebagai berikut : 1.
Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari: Sub Bag Penyusunan Program Sub Bag Keuangan Sub Bag Umum 3. Bidang Produksi, terdiri dari : Seksi Penyiapan dan pemantaban lahan Seksi Sarana dan Prasarana Seksi Pengembangan produksi 4. Bidang Perlidungan dan konservasi, terdiri dari : Seksi Perlindungan Tanaman Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Seksi
Pengendalian dan pengawasan kawasan hutan dan
perkebunan 5. Bidang Bina Usaha tani, terdiri dari : Seksi Pengolahan, Mutu Hasil dan Pemasaran Seksi Permodalan dan pengembangan kemitraan Seksi Pengembangan Sumber daya Manusia 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 7. Kelompok Jabatan Fungsional; 2.2 Sumber Daya SKPD
2.2.1 Sumber Daya Manusia Jumlah
pegawai
Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan
Kabupaten Blitar per 1 Januari 2011 sejumlah 74 orang dengan jumlah pegawai negeri sipil sebanyak 71 orang dan pegawai honorer sebanyak 3 orang.
9
Berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari program : - Pasca Sarjana (Starata-2)
sebanyak 7 orang,
- Sarjana (Strata-1)
sebanyak 43 orang,
- Sarjana Muda ( D3 )
sebanyak 3 orang,
- Sarjana Muda ( D1 )
sebanyak - orang,
- SLTA
sebanyak 21 orang
Berdasarkan Eselon terdiri dari : - Eselon II-b sebanyak – 1 orang - Eselon III-a sebanyak 1 orang - Eselon III – b sebanyak 3 orang - Eselon IV-a sebanyak 11 orang. - Staf sebanyak 58 orang Sedangkan komposisi pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar berdasarkan lokasi kerja dan unit kerja yaitu untuk pegawai di Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Pegawai Negeri Sipil sebanyak 71 orang dan tenaga honorer 3 orang, terdiri dari Tenaga Struktural sebanyak 46 orang dan Tenaga Fungsional sebanyak 28 orang 2.2.2 Aset/Modal Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar terletak di Jl. Sudanco Supriadi No. 82 Blitar, dengan luas areal 3.856 m2 . a. Bangunan Ruang Kantor, b. Ruang Kepala Dinas, c. Ruang Komputer, d. Ruang Pertemuan, e. Ruang Koperasi, f. Rumah Dinas, ( 2 unit )
10
g. Mushola h. Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit Perkebunan i. Kamar mandi j. Perpustakaan k. Lapangan parkir. Selain itu juga ada kebun produksi Kebun kelapa Hibrida di Srengat seluas 6 Ha (Produk gula kelapa). Kendaraan dinas Operasional yang antara lain Mobil Izusu Panther Tahun 2006 sebanyak 1 unit dan Toyota Avansa sebanyak 1 unit, kondisi bagus. Sepeda motor dari berbagai proyek sebanyak 40 unit yang terinci dalam merek dan tahun serta kondisi kendaraan
2.3 . Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 2.3.1 Beberapa tantangan/ancaman yang perlu diantisipasi, antara lain : 1. Datangnya
musim
hujan
yang
sulit
diperkirakan
sehingga
mengurangi tingkat keberhasilan dalam kegiatan penanaman. 2. Penegakan hukum yang kurang efektif berakibat masih adanya pencurian dan perdagangan kayu ilegal masih terjadi 3. Gangguan usaha kehutanan dan perkebunan belum sepenuhnya mampu dikendalikan 4. Kebijakan investasi dalam pengembangan usaha kehutanan dan perkebunan kurang menarik 5. Fluktuasi harga produk kehutanan dan perkebunan yang cenderung merugikan
berakibat
menurunkan
minat
masyarakat
dalam
mengembangkan usaha bidang kehutanan dan perkebunan 2.3.2 Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain : 1. Animo masyarakat untuk mengembangkan usaha bidang kehutanan dan perkebunan masih cukup banyak. 11
2. Permintaan pasar terhadap hasil sumberdaya hutan dan perkebunan masih mempunyai peluang untuk ditingkatkan 3. Potensi masyarakat untuk mengelola sumber daya alam masih dapat dikembangkan (Pola PHBM) 4. Peluang upaya inovasi komoditas kehutanan dan perkebunan sesuai dengan permintaan pasar 5. Potensi pemanfaatan sumberdayahutan besar.
12
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pembangunan kehutanan dan perkebunan tidak terlepas dari pengaruh isue-isue strategis yang ada, baik lingkungan internal yaitu pada tingkat regional maupun lingkungan eksternal yaitu pada tingkat nasional bahkan sampai pada tingkat internasional. Pada tingkat regional, lingkungan strategis yang dominan mempengaruhi perubahan pembangunan kehutanan dan perkebunan meliputi kelangkaan dan degradasi kualitas Sumber Daya Alam (SDA), pengembangan IPTEK dan permintaan terhadap energi terbarukan serta permintaan terhadap produk organik. Pengaruh perubahan lingkungan eksternal yang dominan adalah : perdagangan yang semakin liberal dan tidak adil, tuntutan konsumen akan kualitas
produk
yang
aman
dan
ramah
lingkungan,
transportasi
dan
telekomonikasi serta perkembangan produk substitusi serta krisis global yang melanda dunia sejak akhir tahun 2008.
3.1 Lingkungan Internal 1. Kelangkaan dan degradasi kualitas Sumber Daya Alam Terjadi peningkatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, rendahnya luas kepemilikan lahan dan meningkatnya intensitas usaha tani di daerah hulu aliran sungai yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air sehingga mengakibatkan terjadinya degradasi kualitas sumberdaya alam.
2. Pengembangan IPTEK Perkembangan iptek yang demikian cepat mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku konsumen atas permintaan produk perkebunan, perubahan sistem tata niaga dan arus informasi yang sangat cepat dan berdampak pada persaingan yang semakin ketat.
13
3. Perkembangan permintaan energi terbarukan dan pupuk organik Sejalan dengan meningkatnya kesadaran terhadap kelestarian lingkungan dan semakin langkanya sumber energi yang ada serta permintaan energi bahan bakar yang semakin meningkat,
maka hal
tersebut merupakan peluang pengembangan sumber energi terbarukan yang berasal dari komoditas perkebunan seperti tebu, kelapa dan jarak pagar. Di lain pihak dengan akan produk yang menjamin terhadap keamanan pangan dan kesehatan masyarakat maka penggunaan pupuk serta pestisida botani akan semakin berkembang, disamping dengan kondisi tata niaga yang semakin sulitnya masyarakat untuk memperoleh pupuk organik. Sebagai dampaknya maka terjadi penurunan terhadap konsumsi tembakau akibat kampanye anti rokok dan pembatasan tempat merokok bagi masyarakat, serta meningkatnya penggunaan limbah organik sebagai bahan baku pupuk organik. 3.2 Lingkungan Eksternal 3.2.1. Perdangan yang Semakin Liberal Perdagangan menjadi lebih transparan dan persaingan menjadi semakin ketat. Pasar bebas yang diciptakan oleh perjanjian perdagangan pertanian hanya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh negara-negara yang merupakan jaringan importir, dan negaranegara ekspotir yang efisien dan memiliki keunggulan komparatif. Sehingga untuk dapat tetap survive dan berhasil menghadapi persaingan yang semakin ketat, masyarakat perkebunan dituntut untuk dapat meningkatkan daya saing produk-produk perkebunan. Bagi yang mampu meningkatkan daya saingnya, mempunyai kesempatan untuk memperbesar pangsa pasarnya, baik pasar internasional
maupun
pasar
domestik.
Menghadapi
liberalisasi
perdagangan ini, sub sektor perkebunan dituntut untuk mempercepat peningkatan daya saing , baik dari sisi permintaan (demand side) maupun dari sisi penawaran (supply side) dengan memperhatikan produktifitas, efisiensi dan mutu hasil produk perkebunan.
14
3.2.2. Perilaku Konsumen Pada sisi permintaan telah terjadi perubahan nilai yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli produk perkebunan. Perubahan-perubahan tersebut meliputi : Meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya keterkaitan kesehatan dan kebugaran dengan konsumsi makanan, telah meningkatnya tuntutan konsumen akan kandungan nutrisi dan produk-produk yang sehat, aman dan menunjang kebugaran; Perubahan gaya hidup masyarakat telah merubah pola dan gaya konsumsi yang menuntut keanekaragaman produk dan keragaman kepuasan; Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kaitan antara kelestarian lingkungan hidup dengan kesejahteraan manusia yang mendorong masuknya
aspek
kelestarian
lingkungan
dalam
pengambilan
keputusan ekonomi; Perubahan-perubahan tersebut menjadikan konsumen semakin cerdik dan terdidik untuk menuntut atribut produk yang lebih detail, seperti : atribut keamanan produk (safety attributes), atribut nutrisi (nutritional attributes), atribut nilai (value attributes), atribut pengepakan (package atributes), atribut lingkungan (acolabelled attributes) dan atribut kemanusiaan (humanistic attributes).
3.2.3. Kemajuan Transportasi dan Komunikasi Pesatnya kemajuan transportasi dan komunikasi saat ini menyebabkan dimanfaatkan
dunia
semakin
semaksimal
mengglobal. mungkin
Kemajuan
mendukung
ini
untuk
kemajuan
pembangunan perkebunan di Jawa Timur, yang sebagian besar merupakan komoditas ekspor yang irama perdaganganya sangat dipengaruhi oleh fluktuasi perdagangan internasional. Kelembagaan petani
perkebunan hendaknya dengan jeli
memanfaatkan kemajuan IPTEK, yang berhubungan dengan kecepatan transportasi dan komunikasi pada pergaulan nasional dan internasional. Tidak
pada
tempatnya
kelembagaan
petani
perkebunan 15
menggantungkan diri hanya dari informasi yang diperoleh dari petugas lapangan saja. 3.2.4 Berkembangnya Produk Substitusi Beberapa komuditas perkebunan menghadapi persaingan tidak hanya dari komoditas yang sejenis tetapi juga menghadapi persaingan komoditas yang sejenis tetapi juga menghadapi persainagn komoditas substitusi seperti kapas alam dengan serat sintetis, karet dengan produk sintetisnya, minyak nabati komoditas perkebunan dengan minyak nabati non perkebunan seperti minyak kedelai, minyak jagung. 3.3 Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan diidentifikasi beberapa permasalahan di bidang kehutanan dan perkebunan sebagai berikut : 1. Penyediaan bibit tanaman kehutanan untuk penanganan lahan kritis sangat terbatas, pada hal luas lahan kritis di Kabupaten Blitar masih sekitar 10.000 Ha. 2.
Menurunnya sumber daya hutan karena laju rehabilitasi hutan dan lahan masih lebih rendah dibandingkan dengan laju kerusakan hutan dan lahan.
3.
Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) partisipatif hasilnya belum optimal sehingga terget PAD tidak terpenuhi 100 %.
4.
Masih lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan sehingga perdagangan dan pencurian kayu ilegal masih sering terjadi.
5.
Produktifitas dan mutu komoditas perkebunan sebagian besar masih di bawah potensi karena adanya serangan hama dan penyakit tanaman dan gangguan usaha perkebunan.
6.
Belum optimalnya penggunaan dan ketersediaan benih unggul bermutu serta sarana produksi lainnya.
7.
Kelembagaan pekebun masih perlu ditingkatkan ke arah kelembagaan yang profesional, produktif dan mandiri.
8.
Kurangnya sosialisasi informasi dalam antisipasi Perubahan iklim global (anomali iklim) terkait dengan usaha tani perkebunan. 16
9.
Belum tersedianya lembaga keuangan dan perbankan yang khusus bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan.
10. Pertanaman khususnya komoditi kelapa, cengkeh, dan kopi didominasi oleh tanaman tua/ rusak.
17
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi 4.1.1 Visi Dalam kedudukannya sebagai unsur Pemerintah Kabupaten Blitar yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang kehutanan dan perkebunan, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar menetapkan visinya sebagai berikut : “ Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Hutan dan Kebun Untuk Meningkatkan
Kesejahteraan
Masyarakat
Dengan
Tetap
Memperhatikan Kelestarian Sumber Daya Alam “ Berdasarkan visi tersebut Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan pengurusan kehutanan dan perkebunan untuk memperoleh
manfaat
yang
optimal
untuk
sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. 4.1.2 Misi Dalam rangka mencapai harapan yang terkandung dalam visi dan perujudan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan
kedepan agar bisa tercapai, terlaksana dan berhasil
dengan baik untuk kurun waktu lima tahun ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan menetapkan pernyataan misinya sebagai berikut : 1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya alam hutan, tanah dan air. 2. Mewujudkan
peningkatan
produksi,
produktivitas
dan
kualitas tanaman perkebunan 3. Mewujudkan pengembangan kualitas sumber daya manusia kehutanan dan perkebunan yang mempunyai kemampuan teknis. 4. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan teknis administasi ketatausahaan dinas secara efisien dan efektif. 18
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Untuk mencapai misi dan misi yang telah ditetapkan, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan harus merumuskan visi dan misi tersebut ke dalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa pembuatan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan dan sasaran pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar mampu mencapai tujuan dan sasarannya, karena dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan berarti
dapat
mengetahui
apa
kelebihan
dan
kekurangan
untuk
melaksanakan suatu tujuan dan sasaran. 4.2.1 Tujuan Strategis Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar pada jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan secara kolektif menggambarkan arah stratejik dinas dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar menetapkan Tujuan sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya hutan dan lahan secara arif dan berkelanjutan 2. Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing perkebunan 3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusian kehutanan dan perkebunan 4. Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas.
19
4.2.2 Sasaran Strategis
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran yang ditentukan menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran-sasaran jangka menengah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan, sebagai berikut:
Tujuan 1 : Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya hutan dan lahan secara arif dan berkelanjutan
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE INDIKATOR SASARAN
(1)
(2)
Meningkatnya potensi ekonomi sumber daya hutan dan lahan
Persentase sumbangan PDRB dari sektor Kehutanan terhadap terhadap seluruh PDRB di Kab. Blitar
1
2
3
4
5
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
Penurunan lahan kritis
0,90%
0,90%
0,90%
0,90%
0,90%
Peningkatan hasil kayu hutan rakyat Peningkatan luas area hutan rakyat Terbangunnya bangunan konservasi tanah (sipil teknis),
74.000
78.000
83.000
88.000
93.000
21.500
22.000
22.500
23.000
23.500
20
25
30
35
40
20
Tujuan 2 : Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing perkebunan INDIKATOR SASARAN
SASARAN (1) Meningkatnya produksi produktivitas perkebunan
dan hasil
(2) Peningkatan produksi tanaman perkebunan 5 Kakao 6 Kelapa 7 Kopi 8 Cengkeh 9 Kenanga 10 Tembakau virginia 11 Tembakau lokal Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan 12 Kakao 13 Kelapa 14 Kopi 15 Cengkeh 16 Kenanga 17 Tembakau virginia 18 Tembakau lokal Peningkatan luas areal tanaman perkebunan 19 Kakao 20 Kelapa 21 Kopi 22 Cengkeh 23 Kenanga 24 Tebu 25 Tembakau virginia 26 27 Tembakau lokal 28 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana perkebunan
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 1 2 3 4 5 (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1.250 22.150 1.055 652 2.400 418
1.300 22.200 1.060 655 2.410 467
1.350 22.250 1.065 660 2.420 517
1.400 22.300 1.070 665 2.430 567
1.450 22.350 1.075 670 2.440 617
262
284
306
328
351
740 1.205 525 410 7.080 1.860
765 1.210 550 415 7.090 1.870
790 1.215 575 420 7.100 1.880
815 1.220 600 435 7.110 1890
840 1.225 625 430 7.120 1900
805
810
815
820
825
2.714 17.859 2.212 1.816 521 6.400 225
3.214 17.959 2.312 1.916 530 6.450 250
3.714 18.059 2.412 2.016 550 6.500 275
4.214 18.100 2.512 2.116 570 6.550 300
4.714 18.150 2.612 2.216 590 6.600 325
325
350
375
400
425
80
90
100
110
120
21
Tujuan 3 : Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia kehutanan dan perkebunan SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 1
2
3
4
5
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
Meningkatnya SDM Petugas, Petani dan Kelompok Tani Kehutanan dan Perkebunan
Jumlah kelompok tani yang mengikuti pembinaan/pelatihan
13
15
15
17
20
Jumlah Ketersediaan SDM Petugas Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan
50
60
70
75
85
Tujuan 4 : Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas.
SASARAN
(1) Meningkatnya pelayanan jasa administrasi perkantoraan, pemeliharaan sarana daan prasarana serta peningkatan capaian kinerja aparatur
INDIKATOR SASARAN (2) Terselenggaranya kegiatan rutin perkantoran, pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur serta pelaporana capaian kinerja dan perencanaan SKPD
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 1 (3) 12 Bulan
2 (4) 12 Bulan
3 (5) 12 Bulan
4 (6) 12 Bulan
5 (7) 12 Bulan
22
4.3 Strategi dan Kebijakan 4.3.1 Strategi Strategi
Pembangunan
Kehutanan
dan
Perkebunan
Kabupaten Blitar dalam lima tahun mendatang sebagai berikut : Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman kehutanan dan perkebunan berkelanjutan Pengembangan komoditi unggulan daerah Pengembangan SDM Petugas dan SDM Petani dan Masyarakat Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha Pengembangan
dukungan
terhadap
pengelolaan
SDA
dan
lingkungan hidup 4.3.2. Kebijakan Kebijakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar, yaitu : Percepatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis / lahan yang tidak produktif. Peningkatan
produktivitas
nilai
sumberdaya
hutan
yang
berkelanjutan dan lestari Peningkatan
produksi,
produktivitas,
dan
mutu
tanaman
perkebunan berkelanjutan Pembangunan hutan rakyat dan peningkatan hasil hutan kayu secara berkelanjutan. Pengembangan komoditi unggulan tanaman perkebunan Pengembangan SDM Petugas dan SDM Petani. Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.
23
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Setelah menetapkan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya adalah cara mencapai tujuan dan sasaran, yaitu menentukan program dan kegiatan yang merupakan perwujudan dari kebijakan operasional. Kebijakan disini adalah pedoman/rambu-rambu pelaksanaan tindakan tertentu. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan. Program dan kegiatan pembangunan kehutanan dan perkebunan Tahun 2011-2016 disusun dengan mengacu kepada Program Pembangunan Kehutanan dan Pertanian, Kebijakan Propinsi Jawa Timur serta Kebijakan Kabupaten Blitar. Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut : 1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan 6. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 7. Program Pembinaan Lingkungan Sosial 8. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Dalam rangka mendukung program pokok tersebut dan untuk menampung kegiatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar yang bersifat rutin, tetap diperlukan beberapa program, yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 24
Rencana program dan kegiatan, indikator, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar sebagai berikut : I.
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan : 1. Kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) 2. Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat 3. Kegiatan Pengkayaan Tanaman Vegetatif 4. Kegiatan Pembuatan bangunan sivil teknis (dam penahan, gully plug dan sumur resapan) 5. Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan (DAK dan Pendamping DAK) 6. Pendukung Kegiatan DAK Bidang Kehutanan 7. Kegiatan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 8. Kegiatan Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon (OBIT) 9. Kegiatan Penghijauan Lingkungan 10. Kegiatan Pembuatan Turus Jalan 11.
II.
Kegiatan Anti Poverty Program (APP) Kehutanan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan : 1. Kegiatan Pelestarian Sumber Air (PSA) 2. Kegiatan Pembinaan Petani Hutan, Kebun Rakyat dan Perkebunan Besar Swasta serta PUHH 3. Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari 4. Kegiatan
Penyuluhan
kesadaran
masyarakat
mengenai
dampak
perusakan hutan. III.
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan : 1. Kegiatan Pengembangan Tanaman Kakao 2. Kegiatan Pengembangan Tanaman Kopi Robusta 3. Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa 4. Kegiatan Rehabilitasi Tanaman Cengkeh 5. Kegiatan Pengembangan Tanaman Kenanga 6. Kegiatan Intensifikasi Tanaman Tembakau 7. Kegiatan Pengembangan Tanaman Nilam
25
8. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Komoditi Tembakau 9. Kegiatan Pengembangan dan Bimbingan Teknis Tembakau di Lahan Kering 10. Kegiatan Operasional Pendapatan Kebun Dinas di Kec. Srengat IV.
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani : 1. Kegiatan
Sekolah
Lapang
Pengolahan
dan
Pemasaran
Hasil
Perkebunan Komoditas Kakao 2. Kegiatan SL-2HP Tanaman Tembakau 3. Kegiatan Anti Proverty Program (APP) Bidang Perkebunan 4. Kegiatan SL-PHT Tanaman Tembakau 5. Kegiatan
Pembinaan
Kelembagaan
dan
Pemberdayaan
Petani
Tembakau 6. Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif untuk Penguatan Kelembagaan Petani Tebu 7. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan. V.
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan : 1. Kegiatan Pengembangan Penyuluh Kehutanan Lapangan 2. Pengadaan
Sarana
dan
Prasarana
Penyuluhan
Kehutanan
dan
Perkebunan. VI.
Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau : 1. Penguatan Bimbingan
Kelembagaan Teknis
Kelompok
Pengamatan
dan
Petani
Tembakau
Pengendalian
Melalui
Organisme
Pengganggu Tanaman (OPT) Tembakau 2. Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Tembakau 3. Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Pengendalian OPT Tembakau 4. Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau melalui Pelatihan Panen dan Pasca Panen 5. Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku melalui Pemberian Bantuan Peralatan Pasca Panen
26
6. Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Tembakau melalui Fasilitasi antara Pengelola dan Petani Tembakau dalam Penetapan Grade dan Harga Dasar Tembakau 7. Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Pemberian Bantuan Bibit Tembakau 8. Penguatan
Kelembagaan
Kelompok
Tani
Tembakau
melalui
Peningkatan SDM di Bidang Sarana Prasarana VIII. Program Pembinaan Lingkungan Sosial : 1. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau melalui Bantuan Sarana Produksi dengan Pemberian Bantuan Pupuk dan Pompa Air 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau melalui Bantuan Sarana Prasarana Produksi dengan Pemberian Bantuan Hand Traktor, Pompa Air, dan Cultivator
27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif, dapat dilihat pada Tabel berikut :
28
29
30
31
32
33
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD DINAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Rumusan indikator kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran stratejik organisasi secara kuantitatif dan kualitaif. Menjadi patokan penilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai misi dan visi Organisasi. Indikator kinerjan merupakan unsur utama Akuntabilitas Kinerja. Indikator kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar sebagai berikut : Tabel : Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No
Indikator
1 1.
2 Persentase sumbangan PDRB dari sektor Kehutanan
2.
Menurunnya luas lahan kritis di Kab. Blitar Peningkatan Hasil Kayu Hutan Rakyat Peningkatan luas area hutan rakyat
3.
4.
5.
Terbangunnya bangunan konservasi tanah (sipil teknis)
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0 3 Persentase sumbangan PDRB dari sektor Kehutanan 0,60% Luas lahan kritis 10.994 Ha
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Tahun 1 4 0,61%
Tahun 2 5 0,62%
Tahun 3 6 0,63%
Tahun 4 7 0,64%
Tahun 5 8 0,65%
9.538
9.038
8.538
8.038
7.538
Hasil kayu hutan rakyat 70.000 M3
74.000
78.000
83.000
88.000
93.000
Hasil kayu hutan rakyat 93.000 M3
Luas hutan rakyat 21.000 Ha
21.500
22.000
22.500
23.000
23.500
Luas hutan rakyat 23.500 Ha
Bangunan Sipil15 Unit
20
25
30
35
40
9 Persentase sumbangan PDRB dari sektor Kehutanan 0,65% Luas Lahan kritis 7.538 Ha
Terbangunnya bangunan konservasi tanah 165 Unit
34
6..
7.
8.
9.
10.
11.
Peningkatan produksi perkebunan - Kakao - Kelapa - Kopi - Cengkeh - Kenanga - Tebu - Tembaka Virginia - Tembaka Lokal
Produksi tanaman perkebunan 850 ton 22.100 ton 1.050 ton 650 ton 2.350 ton 500.000 ton 370 ton
1.250 22.150 1.055 652 2.400 501.120 418
1.300 22.200 1.060 655 2.410 505.132 467
1.350 22.250 1.065 660 2.420 509.340 517
1.400 22.300 1.070 665 2.430 513.356 567
1.450 22.350 1.075 670 2.440 520.740 617
Produksi tanaman perkebunan 1.450 ton 22.350 ton 1.075 ton 670 ton 2.440 ton 502.000 ton 617 ton
240 ton
262
284
306
328
351
351 ton
Peningkatan Produktivitas Perkebunan - Kakao - Kelapa - Kopi - Cengkeh - Kenanga - Tebu - Tembakau Virginia - Tembakau Lokal
Produktivitas Tanaman Perkebunan 715 Kg/Ha 1.200 Kg/Ha 500 Kg/Ha 400 Kg/Ha 7.065 Kg/Ha 78.285 Kg/H 1.850 Kg/Ha
740 1.205 525 410 7.080 78.300 1860
765 1.210 550 415 7090 78.315 1870
790 1.215 575 420 7.100 78.360 1880
815 1.220 600 425 7.110 78.375 1890
840 1.225 625 430 7.120 78.900 1900
Produktivitas Tanaman Perkebunan 715 Kg/Ha 1.200 Kg/Ha 625 Kg/Ha 430 Kg/Ha 7.120 Kg/Ha 78.900 Kg/H 1900 Kg/Ha
800 Kg/Ha
805
810
815
820
825
825 Kg/Ha
Peningkatan Luas Areal Perkebunan - Kakao - Kelapa - Kopi - Cengkeh - Kenanga - Tebu - Tembaka Virginia - Tembaka Lokal Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkebunan Jumlah Klpk Tani yang mengikuti pelatihan/pe mbinaan
Luas Areal Perkebunan
Jumlah ketersediaan SDM Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan
Luas Areal Perkebunan
2.214 Ha 17.759 Ha 2.212 Ha 1.816 Ha 495 Ha 6357 Ha 200 Ha
2.714 17.859 2.212 1.816 521 6400 225
3.214 17.959 2.312 1.916 530 6450 250
3.714 18.059 2.412 2.016 550 6500 275
4.214 18.100 2.512 2.116 570 6550 300
4.714 18.150 2.612 2.216 590 6600 325
2.214 Ha 18.150 Ha 2.612 Ha 2.216 Ha 590 Ha 6600 Ha 325 Ha
300 Ha
325
350
375
400
425
425 Ha
Pengadaan sarpras Perkebunan 70 Unit
80 Unit
90 Unit
100 Unit
110 Unit
120 Unit
530 Unit
Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti pelatihah 13 Klpk Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan 50 Orang
13 Klpk
13 Klpk
13 Klpk
13 Klpk
13 Klpk
Jumlah Klpk Tani yang mengikuti pelatihan/pe mbinaan 78
50 Orang
60 Orang
70 Orang
75 Orang
85 Orang
Jumlah ketersediaan SDM Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan 85 Orang
35
36