BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling asasi, sehingga manusia dengan segala cara dan kemampuannya berusaha untuk mencukupi kebutuhannya tersebut. Banyak contoh negara dengan sumber ekonomi cukup memadai tetapi mengalami kehancuran karena tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduknya. Sejarah juga menunjukkan bahwa strategi pangan banyak digunakan untuk menguasai pertahanan musuh. Dengan adanya ketergantungan pangan, suatu bangsa akan sulit lepas dari cengkraman penjajah/musuh. Oleh sebab itu segala upaya untuk mencapai kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional tidak dapat hanya dipandang dari sisi untung rugi ekonomi saja tetapi harus disadari sebagai bagian yang mendasar bagi ketahanan nasional yang harus dilindungi. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Menurut Organisasi Pangan sedunia (FAO), dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ketahanan pangan berarti akses setiap rumah tangga atau individu untuk dapat memperoleh pangan setiap waktu untuk keperluan hidup yang sehat. Hasil dari konferensi FAO World Food Summit tahun 2006, menyebutkan bahwa ketahanan pangan sebagai akses setiap rumah tangga atau individu untuk memperoleh pangan setiap waktu untuk keperluan hidup yang sehat dengan persyaratan penerimaan pangan yang sesuai dengan nilai-nilai atau budaya setempat. Ketahanan pangan terwujud bila dua kondisi terpenuhi yaitu : (1) setiap saat tersedia pangan yang cukup (baik jumlah maupun mutu), aman, merata dan terjangkau dan (2) setiap rumah tangga, setiap saat, mampu mengkonsumsi pangan yang cukup, aman, bergizi dan sesuai pilihannya, untuk menjalani hidup sehat dan produktif.
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
1
Konsep ketahanan pangan nasional tersebut, memberi penekanan pada akses setiap rumah tangga dan individu terhadap pangan yang cukup, bermutu, bergizi dan berimbang, dan harganya terjangkau, meskipun begitu setiap individu yang menjadi anggota keluarga dalam suatu rumah tangga mendapat akses pangan yang sama sesuai kebutuhan individu tersebut. Implikasi kebijakan dari konsep pangan ini adalah, bahwa pemerintah mempunyai 2 (dua) kewajiban yaitu menjamin akses pangan secara fisik dan ekonomi. Pembangunan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk merupakan salah satu urusan wajib pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota karena terkait dengan pelayanan dasar (PP Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini memberikan landasan dan peluang kepada daerah untuk mengembangkan sistem ketahanan pangan semaksimal mungkin, antara lain melalui jaminan penyediaan pangan. Dalam konteks ini, pemerintah Kota Bogor bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan dan jaminan ketersediaan pangan di wilayahnya dengan
memperhatikan pedoman, standar dan kriteria
pemerintah. Hal ini untuk menjaga agar kegiatan pembangunan di daerah tetap konsisten dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan nasional (PP Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan). Tekad membangun ketahanan pangan merupakan kesepakatan semua komponen bangsa yang dilandasi prinsip bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia (HAM). Oleh karena itu pemerintah berkewajiban menyediakan pangan yang layak bagi masyarakat. Setiap orang wajib dipenuhi haknya untuk menikmati standar kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarga atas pangan. Setiap orang harus bebas dari kelaparan. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab tersebut, Kantor Ketahanan Pangan
berkomitmen untuk melaksanakan Pembangunan
Ketahanan Pangan di Kota Bogor. Rangkaian program telah disusun untuk
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
2
mencapai maksud tersebut yang dituangkan
dalam naskah Rencana
Strategis (RENSTRA) Kantor Ketahanan Pangan tahun 2009 - 2014. Rencana Strategis memaparkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Ketahanan Pangan secara umum, sehingga untuk mendapat gambaran yang lebih detail dari proses pembangunan tersebut perlu dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Rencana Kerja (RENJA) adalah salah satu instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah, diharapkan melalui RENJA maka penjabaran perencanaan tahunan dapat terdokumentasikan dan terrealisasikan. Penyusunan RENJA ini mempergunakan peraturan baru yang mengacu pada PERMENDAGRI 54 Tahun 2010. Dengan demikian maka dalam prosesnya memerlukan penyesuaian, di samping itu juga format-format tabel yang dibutuhkan tidak tersedia dalam nomenklatur PERMENDAGRI 54 Tahun 2010 tersebut. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor, maka RPJMD Kota Bogor Tahun 2010-2014 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. RPJMD tersebut bagi SKPD akan dijadikan pedoman penyusunan Renstra SKPD. Setiap tahunnya, RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Bogor, dan RKPD ini akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Berkaitan dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penjabaran RPJMD kedalam RKPD Kota Bogor akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor. Sedangkan bagi SKPD, berdasarkan Renja SKPD disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Setelah RAPBD disahkan menjadi APBD, maka disusun rincian APBD dalam bentuk DPA SKPD. RENJA ini berisikan rencana pembangunan ketahanan pangan Kota Bogor tahun 2014. Renja ini juga akan menjadi pedoman bagi pejabat SKPD Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor dalam menjalankan tugas dan
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
3
fungsi sebagai instansi Pemerintahan Daerah yang menangani Bidang Ketahanan Pangan Gambaran mengenai hubungan antara Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor tahun 2010-2014 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun sistem keuangan ditunjukkan pada gambar 1. HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA PEMDA
SKPD
RPJMD KOTA BOGOR 2010-2014
RENSTRA SKPD 2010-2014
RKPD
RENJA SKPD
RAPBD
RKA SKPD
APBD
DPA SKPD
Gambar 1. Hubungan Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.2 Landasan Hukum 1.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
4
4.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Nomor : 4421);
6.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan lembaran Negara Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7.
Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Daerah dan Pusat . (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan lembaran Negara Nomor : 4438);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah; Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
5
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2000 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Darah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E); 13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); 14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E) 15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) ; 16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMD Kota Bogor 2010-2014 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 3 Seri E)
1.3
Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahunan ini adalah untuk memberi gambaran informasi Program, kegiatan-kegiatan serta rencana Anggaran yang akan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan pada tahun 2014. Baik Belanja Tidak Langsung maupun pelaksanaan belanja langsung.
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
6
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk : 1. Sebagai bahan dasar Penyusunan Rencana Kerja untuk Tahun Anggaran 2014. 2. Sebagai pedoman bagi Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor dalam melaksanakan kegiatannya pada tahun 2014 dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan pada Rencana Strategis. 3. Sebagai bahan acuan untuk mengevaluasi kinerja kegiatan dan kinerja sasaran yang akan dicapai pada akhir tahun 2014.
1.4
Sistematika Penulisan Rencana Kerja tahun 2014 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, Proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD serta ditindaklanjuti dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2 Landasan Hukum Memuat
penjelasan
tentang
Undang-undang,
Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
7
1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.
1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renja SKPD serta susunan garis besar dokumen.
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada penyusunan Renja sudah disahkan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada laporan kinerja tahunan SKPD dan / atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. Tabel yang perlu disajikan dalam bagian ini adalah tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD (tabel 1). 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai : a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. b. Permasalahan dan hambatan
yang dihadapi
dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. c. Dampaknya terhadap pencapaian RPJMD dan terhadap capaian program nasional seperti SPM. d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD. e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berisikan uraian mengenai : a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh. b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.
Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Propinsi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
9
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. 3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2014 dan prakiraan maju (tahun n+1), sebagaimana tabel 2. Bab IV. Penutup. Berisikan uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan, maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Program yang dilaksanakan mengacu pada 2 (dua) program utama, yaitu program peningkatan ketahanan pangan dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel Lampiran 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan bertujuan untuk terciptanya ketersediaan pangan bagi setiap rumah tangga baik dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik, aman dikonsumsi, merata disetiap wilayah dan harga yang terjangkau. Program ini mencakup beberapa kegiatan, yaitu : a) Peningkatan Cadangan Pangan Masyarakat Kegiatan ini meliputi : 1. Sosialisasi demplot penanaman talas/ubi jalar bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang teknis pelaksanaan. Sosialisasi dilaksanakan selama 2 (dua) kali di aula kantor kelurahan Kel. Harjasari dan Kel. Balumbang Jaya dihadiri masing-masing 20 orang, dilaksanakan tanggal 27 dan 28 Juni 2013. 2. Demplot penerapan pupuk organik AGP pada tanaman talas dan ubi jalar. Tanaman talas dialokasikan pada kelompok tani dewasa SABARAYA, Kp. Cilubang RT 03/02 Kel. Balumbang Jaya Kec. Bogor Barat seluas 1 ha. Tanaman ubi jalar dialokasikan pada kelompok wanita tani GIRANG SARI RT 03/08 Kel. Harjasari Kec. Bogor Selatan. Pemilihan lokasi di Kel. Balumbang Jaya karena kecocokan lokasi dengan tanaman talas dan merupakan sentra produksi. Sedangkan di Kel. Harjasari untuk mendukung program pembinaan TP PKK Kota Bogor. 3. Pemantauan ketersediaan dan harga pangan. Kegiatannya berupa merekap data ketersediaan dan harga pangan di 7 (tujuh) pasar yang bersumber dari unit pasar dan bekerjasama dengan Disperindag.
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
11
4. Rapat evaluasi demplot yang dilakukan pada bulan Desember 2013 bertempat di aula kelurahan masing-masing. 5. Pengolahan data harga dan penyusunan laporan. Tujuannya untuk mengetahui ketersediaan dan harga pangan, data sekunder dari Disperindag Kota bogor serta inspeksi ke grosir-grosir, swalayan dan supermarket di Kota Bogor. Kegiatan ini dilakukan tiap bulan dengan mengolah data tiap minggunya oleh tim gabungan dari Disperindag, Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Kantor Koperasi UMKM dan Bagian Perekonomian. Data tersebut kemudian dikirim ke Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Provinsi Jawa Barat ditujukan ke Kabid. Distribusi pangan. 6. Bina Lumbung Pangan. Berupa pembinaan usaha, memantau dan monitoring bantuan modal usaha sebesar Rp 5.000.000,- dari APBD Kota Bogor Tahun 2010 kepada 3 (tiga) kelompok sebagai berikut : a. ABDUL ROHIM, pemilik Huller pada kelompok Tani FAJAR Gumbira Kp. Hulung RT 03/01 Kel. Margaya Kec. Bogor Barat b. OTIP YUHADI, pemilik Huller pada kelompok tani di Jl. Batara Rambay No. 14 RT 01/04 Kel. Ciluar Kec. Bogor Utara c. MAD KHOLIK, S.Sos pemilik huller pada KWT Ros Merah RT 01/04 Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal. Pembinaan pengusulan peroleh bantuan sosial dari APBD I Prov. Jawa Barat melalui Badan Ketahanan Pangan Daerah Jawa Barat. Lulus seleksi sebanyak 4 (empat) kelompok sebagai berikut : Tabel 1. Kelompok Lumbung Pangan Calon Penerima Bantuan Sosial APBD I Jawa Barat No. 1
Nama Kelompok Tampian
Alamat
Tahun Berdiri
Nama Ketua
RT 05/08 Kel. Rancamaya Kec. Bogor Selatan
2008
H. Sukandi
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
12
2
Saluyu I
RT 04/11 Kel. Situgede Kec. Bogor Barat
2008
Abidin
3
Sejahtera
Kp. Hulung RT 03/01 Kel. Margajaya, Kec. Bogor Barat
2008
Abdul Rohim
4
Ros Merah
Rt 01/04 Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal
2009
Maryanah
b) Penanganan Daerah Rawan Pangan Kegiatan ini meliputi : 1. Sosialisasi Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dilaksanakan untuk menyamakan persepsi tentang teknis pendistribusian raskin. Sosialisasi dilaksanakan 1 (satu) kali tanggal 28 Januari 2013 bertempat di aula Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor dipimpin Asisten Pembangunan dan Kemasyarakatan, yang dihadiri Instansi terkait. 2. Rapat Evaluasi Raskin, tujuannya untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di lapangan. Rapat evaluasi dilaksanakan setiap triwulan. Triwulan I dilaksanakan tanggal 28 April 2013, triwulan II tanggal 30 Juli 2013, triwulan III tanggal 30 September 2013 dan triwulan IV tanggal 30 Desember 2013. Rapat Evaluasi dilaksanakan di aula Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor dipimpin Asisten Pembangunan dan Kemasyarakatan, yang dihadiri Instansi terkait. Adapun realisasi pendistribusian raskin dapat dilihat tabel 2. Realisasi pendistribusian Raskin s/d bulan Desember 2013 sebanyak 7.619.040 kg telah terealisir 100 % terhadap Pagu Raskin Tahun 2013 sebesar 7.619.040 kg, dicapai pada tanggal 9 Desember 2013, sebagaimana dirinci per Kecamatan sebagai berikut :
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
13
Tabel 2. Realisasi Pendistribusian Raskin Per Kecamatan s/d tanggal 9 Desember 2013 Pagu No.
Kecamatan
Realisasi
RTS-PM (KK)
Per bulan (kg)
Satu Tahun (Kg)
Kg
%
Harga (Realisasi Kg x Rp.1.600)
1 1.
2 Bogor Barat
3 11.289
4 169.335
5 2.032.020
6 7 2.032.020 100
8 3.251.232.000
2.
Bogor Selatan
10.092
151.380
1.816.560
1.816.560 100
2.906.496.000
3.
Tanah Sareal
6.962
104.430
1.253.160
1.253.160 100
2.005.056.000
4.
Bogor Utara
5.231
78.465
941.580
941.580 100
1.506.528.000
5.
Bogor Tengah
5.084
76.260
915.120
915.120 100
1.464.192.000
6.
Bogor Timur
3.670
55.050
660.600
660.600 100
1.056.960.000
42.328
634.920
7.619.040
7.619.040 100
12.190.464.000
JUMLAH
3. Pemberian Raskin ke-13. Raskin ke-13 adalah bentuk operasi pasar khusus sebagai upaya mengendalikan gejolak harga beras pada Hari Natal dan Tahun Baru 2013, Kota Bogor menerima alokasi RASKIN Ke-13 sebanyak satu kali Pagu Raskin Bulanan yaitu 634.920 kg, dengan cara pembayaran Tunai.
c)
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG) Kegiatan ini meliputi : 1. Sosialisasi P2KPG, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga, mengenai pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan; Sosialisasi P2KPG dilaksanakan selama 1 (satu) kali pada tahun anggaran 2013 ini yaitu pada hari Kamis tanggal 28 April 2013 di aula Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor. Kegiatan ini diikuti oleh oleh 50 peserta yang terdiri dari anggota KWT di 20 lokasi P2KP dan 3 lokasi Demapan serta unsur PKK. 2.
Pelatihan Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
14
penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi, mengenalkan potensi pangan lokal (ubi kayu, ubi jalar, talas) dan aneka produk olahannya. Pelatihan pengolahan pangan lokal dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada hari Jum’at 7 Oktober 2013 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kelurahan Harjasari, Kelurahan Empang dan Kelurahan Tegallega yang merupakan binaan P2WKSS. 3.
Lomba Cipta Menu dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu di tingkat kota. Lomba Cipta Menu Tingkat Kota Bogor dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2013 dengan peserta 12 KWT se Kota Bogor, dimana masing-masing kecamatan diwakili oleh 2 (dua) Kelompok Wanita Tani (KWT). Tim Penilai seluruhnya berasal dari Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor yang terdiri dari pejabat eselon IV dan Pelaksana. Berdasarkan hasil penilaian Tim, KWT Melati dari Cimahpar Kecamatan Bogor Utara ditetapkan sebagai Juara I, KWT Kenanga dari Ciwaringin Kecamatan Bogor Tengah sebagai Juara II, KWT Tapak Dara dari Sindang Barang Kecamatan Bogor Barat sebagai Juara III, KWT Hijau Lestari dari Ciparigi Kecamatan Bogor Utara sebagai Harapan I serta KWT Jaya Mandiri dari Semplak Kecamatan Bogor Barat sebagai Harapan II.
4.
Pameran. Kegiatan pameran bertujuan untuk mempromosikan aneka produk, baik pangan segar maupun pangan olahan berbasis sumber daya lokal untuk mendukung percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. Selain itu, pameran juga bertujuan untuk memasyarakatkan dan meningkatkan pemanfaatan pangan lokal sebagai alternatif pangan pilihan keluarga, meningkatkan gengsi dan nilai ekonomis pangan lokal, serta mengurangi ketergantungan pada beras dan terigu. Kegiatan pameran Gelar Teknologi Tepat Guna tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2013 di Cibinong, Kabupaten Bogor. Dilaksanakan pada tanggal 17-18 Juni 2013, Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor menampilkan produk-produk olahan pangan maupun aneka tepung-tepungan lokal.
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
15
d) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kegiatan ini meliputi : 1. Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan segar dan olahan, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi pangan yang bermutu baik dan aman. Sosialisasi ini dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 13-18 Juni 2013. 2. Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya jaminan halal dalam mengkonsumsi pangan terutama bagi masyarakat muslim, Pelatihan ini dilaksanakan sebanyak 3 Kali yaitu pada tanggal 18-19 dan 25 Oktober 2013 di Aula Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor 3. Uji Mutu Pangan, bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Bahan Tambahan Pangan (BTP) berbahaya yang terkandung dalam makanan, pangan yang diambil sampel berupa pangan yang rentan digunakan BTP seperti Tahu, Baso, Mie dan lain-lain, semuanya diambil sampel jajanan anak sekolah untuk 63 uji. Dari 63 uji yang dilakukan 2 uji E.Coli diatas ambang batas aman, 6 uji Positif mengandung Boraks, dan 1 uji positif mengandung Rhodamin B. Uji tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 10 November 2013 sebanyak 56 sampel makanan jajanan anak sekolah. Dari 56 sampel uji hanya uji E. Coli yang jumlah bakterinya di atas ambang batas aman sebanyak 3 sampel. Sedangkan yang lainnya masih dalam ambang batas aman dan hasilnya tidak mengandung Bahan Tambahan Pangan bebahaya yang di uji. 4. Penyuluhan PIRT, bertujuan untuk memfasilitasi KWT untuk memperoleh PIRT (Produksi Industri Rumah Tangga). Penyuluhan ini dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan Kota Bogor pada tanggal 9 Desember 2013, yang diikuti oleh 60 orang peserta yang berasal dari Kelompok Olahan Pangan di 20 Lokasi P2KP.
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
16
5. Pengadaan Display Kantin Jajanan Sekolah 3B-AH. Kegiatan ini memberikan fasilitas berupa renovasi dan kelengkapan kantin sekolah menjadi kantin sehat. Kantin sehat ang difasilitasi untuk dikelola dan dimanfaatkan guna memenuhi kriteria sekolah sehat dimana jajanan yang disediakan bebas pengawet, pewarna dan pemanis buatan yang berbahaya bagi anak-anak sekolah serta memenuhi kaidah 3B-AH. Lokasi sekolah sasaran kegiatan ini antara lain : a. SDN Kertamaya 2, Bogor Selatan b. SDN Kayu Manis 1, Tanah Sareal c. SDN Tegallega, Bogor Tengah 6. Pembuatan brosur dan poster, bertujuan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat terutama mengenai pangan yang bermutu baik dan aman dikonsumsi. Pembuatan brosur / leaflet dilaksanakan pada Bulan
April, Juni, November dan Desember
2013. dengan biaya untuk pembuatan Poster sebesar Rp. 9.000.000,untuk pembuatan 500 lembar poster dan pembuatan Brosur/leaflet sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pembuatan 2.000 lembar brosur / leaflet, untuk 4 materi brosur/leaflet. e) Optimalisasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Bogor Kegiatan ini meliputi : 1. Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan Data untuk Buku Laporan Neraca Bahan Makanan Kota Bogor. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai besarnya penyediaan pangan, sumber penyediaan dan mengestimasi kebutuhan pangan masyarakat Kota Bogor. Serta tersusunnya Buku Neraca Bahan Makanan Kota Bogor Tahun 2013 dan Tersusunnya rencana penyediaan pangan Kota Bogor sampai dengan tahun 2015 berdasarkan metode Pola Pangan Harapan (PPH).
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
17
Pengumpulan
Data
Neraca
Bahan
Makanan
Kota
Bogor
dilaksanakan pada Bulan April, Juni, Oktober dan November 2013. Pengolahan Data Neraca Bahan Makanan dilaksanakan pada Bulan Juni, November dan Desember 2013. Sedangkan Penyusunan Data untuk Buku Laporan Draft NBM disusun pada Bulan November dan Penyusunan Data untuk Buku Laporan akhir NBM disusun pada Bulan Desember 2013. 2. Pengumpulan, Pengolahan dan Penyusunan Data
untuk Buku
Laporan Konsumsi Pangan Kota Bogor. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang situasi konsumsi penduduk Kota Bogor baik konsumsi energi maupun protein dan perkembangan perubahan pola konsumsi pangan penduduk Kota Bogor. Serta tersusunya Buku Konsumsi Pangan Kota Bogor Tahun 2013 dan memberikan informasi tentang tingkat konsumsi penduduk sebagai acuan dalam perencanaan kebijakan pangan pada aspek perbaikan pola konsumsi. Pengumpulan Data Konsumsi Pangan Kota Bogor dilaksanakan pada Bulan April, Juni, Oktober dan November 2013. Pengolahan Data Konsumsi Pangan dilaksanakan pada Bulan Juni, November dan Desember 2013. Sedangkan Penyusunan Data untuk Buku Laporan Draft Konsumsi Pangan disusun pada Bulan November 2013 dan Penyusunan Data untuk Buku Laporan akhir Konsumsi Pangan disusun pada Bulan Desember 2013. 3. Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Bogor. Rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2013 dengan materi : (1) evaluasi dan rencana Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2013 dan (2) Optimalisasi peran Dewan Ketahanan Pangan Kota Bogor dalam rangka memantapkan ketahanan pangan di Kota Bogor. Dihadiri oleh dinas/instansi terkait yaitu yang termasuk ke dalam anggota Dewan Ketahanan Pangan Kota Bogor. 4. Menghadiri Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan Wilayah II Tingkat Nasional.
Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
18
Wilayah II Tingkat Nasional dilaksanakan pada tanggal 8-10 Aguistus 2013 di Hotel Sahid Makassar, yang dihadiri oleh dinas/instansi
yang menangani ketahanan pangan kabupaten/kota
wilayah II tingkat Nasional. 5. Menghadiri Hari Pangan Sedunia Tk. Nasional ke-31. Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional ke-31 yang dilaksanakan di Bone Bolango, Gorontalo tanggal 20-23 Oktober 2013 Pada peringatan HPS ke-31 Tahun 2013 dihadiri oleh penerima pengabdian Masyarakat dan Perlombaan, Organisasi Petani/Asosiasi Pertanian, Gubernur Provinsi seluruh Indonesia, Duta Besar Negara Sahabat, Pejabat Eselon I Kementerian Sektoral, pemerintah dari tingkat pusat maupun daerah Program
Peningkatan
Kesejahteraan
Petani
bertujuan
untuk
peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kelompok tani di Kota Bogor. Program ini mencakup beberapa kegiatan, yaitu : a) Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Desa Mandiri Pangan (Demapan) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan program Provinsi Jawa Barat yang digulirkan sejak tahun 2009 dimana masing-masing kelurahan mendapat dana bantuan bergulir sebesar Rp 40.000.000 dimana pada tahun pertama tahap pertumbuhan, tahun kedua tahap pengembangan dan tahun ketiga tahap kemandirian, untuk Kota Bogor ada 6 kelurahan yang mendapat bantuan yaitu : 1. Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan 2. Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan 3. Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan 4. Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat 5. Kelurahan Pasirkuda, Kecamatan Bogor Barat 6. Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat Desa Mandiri Pangan (Demapan) merupakan program Kementerian Pertanian yang digulirkan sejak tahun 2010 dimana masing-masing Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
19
kelurahan mendapat dana bantuan bergulir sebesar Rp 100.000.000,-. Pada tahun pertama disebut tahap persiapan, tahun kedua tahap penumbuhan, tahun ketiga tahap pengembangan dan tahun ke empat tahap kemandirian. Di Kota Bogor terdapat 3 kelurahan yang mendapat bantuan : 1. Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan 2. Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal 3. Kelurahan Balumbang Jaya, Kecamatan Bogor Barat Kegiatan ini meliputi : 1. Pelaksanaan verifikasi terhadap 3 kelurahan penerima demapan dan 6 kelurahan penerima UEP telah dilaksanakan oleh Tim verifikasi pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor pencapaian pekerjaan telah dilaksanakan sebesar 100%. 2. Pelaksanaan sosialisasi Demapan calon penerima Demapan di Kelurahan Balumbang Jaya, Kecamatan Bogor Barat sebagai tahun persiapan kepada Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani telah dilaksanakan pencapaian pekerjaan telah dilaksanakan sebesar 100%. 3. Pelaksanaan temu usaha produk pangan berbasis pertanian, pelatihan manajemen administrasi dan bisnis, dan pelatihan teknis yang diikuti peserta dari 3 Kelurahan penerima Demapan dan 6 Kelurahan penerima UEP masing-masing kegiatan pesertanya sebanyak 30 orang dengan mendatangkan narasumber yang bisa menambah pengetahuan, keterampilan dan wawasan dari penerima UEP dan Demapan agar dana bantuan bergulir itu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk tercapainmya kemandirian pangan di tingkat Kelurahan, pencapaian pekerjaan telah dilaksanakan sebesar 100%. 4. Pelaksanaan magang untuk petani olahan hasil, petani hortikultura organic, petani tanaman pangan organik dan petani pertanian terpadu sebanyak 38 orang yang berasal dari 3 kelurahan penerima Demapan dan 6 Kelurahan penerima UEP dilaksanakan selama 3
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
20
hari di Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) “Agro
Fram
Cianjur”
sebagai
upaya
untuk
menambah
pengetahuan, keterampilan, berbagi informasi dan pengembangan wawasan dari penerima UEP dan Demapan secara langsung di lapangan beserta teori dan praktek dalam mengelola pertanian, pencapaian pekerjaan telah dilaksanakan sebesar 100%.
b) Penyuluhan dan Pendampingan Petani Pekerjaan
yang
telah
dilaksanakan
dalam
kegiatan
beserta
pencapaiannya, antara lain : 1.
Pelaksanaan Pertemuan Kelompok Tani Nasional Andalan yang biasa disebut dengan Pertemuan Nasional (PENAS) ke XIII di Kabupaten Kutai Kertanegara – Provinsi Kalimantan Timur dengan mengirimkan 12 orang dengan komposisi peserta 4 orang dari unsur Pemerintah Kota Bogor dan 8 orang dari unsur KTNA.
2.
Pelaksanaan Pertemuan Kelompok Tani Tingkat Provinsi Jawa Barat yang biasa disebut dengan Pertemuan Daerah (PEDA) di Kota Bandung – Provinsi Jawa Barat dengan mengirimkan 12 orang dengan komposisi peserta 4 orang dari unsur Pemerintah Kota Bogor dan 8 orang dari unsur KTNA, pertemuan ini sebagai pertemuan dalam persiapan pertemuan Pertemuan
Nasional
(PENAS). 3.
Pelayanan Penyuluhan Pertanian di Tingkat Kelurahan berasal dari Sumberdaya Manusia Kementerian Pertanian yang biasa disebut dengan Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL – TBPP) sebanyak 14 orang yang tersebar di Wilayah Kota Bogor. Dimana Kota Bogor dibebankan biaya penyedian Anggaran untuk Honor THL – TBPP selama 4 bulan dari bulan September s/d Desember 2013.
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
21
4.
Pembiayaan Benah kelompok Tani di Kota Bogor sebanyak 12 Kelompok Tani yang tersebar di Kecamatan Bogor Barat, Bogor Utara dan Bogor Selatan, Bogor Timur, Bogor Tengah dan Kecamatan Tanah Sareal.
c)
Peningkatan Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Sumber Gizi Keluarga Pekerjaan
yang
telah
dilaksanakan
dalam
kegiatan
beserta
pencapaiannya yaitu Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Sumber Gizi Keluarga. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan jumlah peserta 100 dari Kelompok Wanita Tani Kenangga dan keluarga Binaan yg berasal dari Kelurahan Tegallega sebagai lokasi Lomba P2WKSS Tingkat Provinsi Jawa Barat dan Pelatihan bagi masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan pekarangan sebagai salah satu penunjang gizi keluarga.
2.2
Analisis Kinerja SKPD Pengukuran kinerja mencakup pengukuran kinerja pencapaian sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Untuk mengukur kinerja pencapaian sasaran, digunakan tolok ukur indikator keberhasilan pencapaian terwujudnya ketahanan pangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan Pangan. Tingkat capaian kinerja urusan ketahanan pangan berdasarkan RPJMD tahun 2013 dapat dlihat pada Tabel 3.
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
22
Tabel 3. Pencapaian kinerja Urusan Ketahanan Pangan sesuai dengan RPJMD Tahun 2013. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya ketersediaan pangan
Skor PPH
Meningkatnya pendapatan petani
Jumlah kelompok yang dibina
Target
83%
Tingkat Realisasi Pencapaian (%) 90,1%
108,5%
12 12 kelompok kelompok
100%
Pencapaian kinerja sasaran pertama dilakukan melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan yang diukur berdasarkan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Capaian kinerja pada tahun 2013 sebesar 90,1%, dengan besaran prosentase tersebut dinilai sudah baik karena melebihi target RPJMD sebesar 83%. Skor PPH ini diperoleh dengan pendekatan ketersediaan pangan, yang menunjukkan pangan yang tersedia di Kota Bogor sudah beranekaragam. Pencapaian kinerja sasaran kedua dilakukan melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan target indikator jumlah kelompok yang dibina. Tingkat pencapaian kinerja sasaran ini sebesar 100% dari target 12 kelompok yang dibina. Berdasarkan pengukuran kinerja SPM Kementerian Pertanian, kinerja Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2013 belum dapat memenuhi ketujuh indikator tersebut. Hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman tentang pengukuran kinerja berbasis SPM serta kesulitan teknis dalam penghitungannya. Perlu kiranya pelatihan dan bimbingan teknis khusus untuk pengukuran kinerja SPM ini. Informasi yang dapat disampaikan sama seperti tahun sebelumnya yaitu skor AKE (Angka Kecukupan Energi), AKP (Angka Kecukupan Protein) dan Skor PPH (Pola Pangan Harapan).
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
23
Tabel 4. Hasil Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) Tahun 2013. Tahun No 1
Indikator Kinerja Angka Kecukupan
Satuan 2009
2010
2013
(kkal/kapita/hari)
2160
2180
2145
(%)
98,1
99,1
97,5
(gr/kapita/hari)
61
72
71
(%)
107
126
125
(%)
84
93
90,1
Energi (AKE) 2
Angka Kecukupan Protein (AKP)
3
Skor PPH
Keterangan : Standar Angka Kecukupan Gizi Nasional untuk ketersediaan AKE = 2.200 kkal/kap/hari AKP = 57 gr/kapita/hari Dari hasil tersebut dapat dituliskan secara lengkap dalam bentuk capaian keseluruhan kinerja indikator program utama tersebut dalam matrik tabel capaian target dan realisasi seperti yang tercantum pada tabel 5.
Tabel 5. Matriks Capaian Target dan Realisasi Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
1
2
3
4
5
Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE),
60%
97,5%
162
Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)
60%
125%
208
43%
Belum bisa diketahui
-
Meningkatnya ketersediaan pangan dan penguatan cadangan pangan
Persentase jumlah penyediaan cadangan pangan
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
24
Meningkatnya distribusi dan akses pangan
Persentase jumlah informasi harga dan pasokan pangan yang dikumpulkan
60%
Belum bisa diketahui
-
Persentase stabilnya harga dan pasokan pangan
60%
Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
Skor PPH
60%
90,1%
150
Persentase jumlah sampel pangan aman yang dikonsumsi
55%
Belum bisa diketahui
-
Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan
Persentase tingkat kerawanan pangan
43%
Belum bisa diketahui
-
Anggaran belanja langsung yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor tahun 2013 sebesar Rp. 2.548.638.500,- terealisasi sebesar Rp. 2.506.452.577,- atau terserap 98,34 persen. Anggaran belanja tidak langsung yang digunakan untuk menggaji PNS yang bertugas di Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor tahun 2013 sebesar Rp. 1.207.529.695,- terealisasi Rp. 1.207.529.695,- atau terserap 100 persen. Secara garis besar realisasi anggaran Kantor Ketahanan Pangan tercantum pada Tabel 6.
Tabel 6. Rekapitulasi Target dan Realisasi Anggaran TA. 2013 No
Uraian
A. B.
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengelolaan Rumah Tangga SKPD; Pemeliharaan Rutin Berkala / Inventaris Kantor; Pengadaan Inventaris Kantor
1.
-
Anggaran (Rp.) 1.207.529.695
Realisasi Anggaran (Rp.) (%) 1.207.529.695 100
87.938.500
86.683.800
98,57
45.000.000 100.000.00
39.522.750 91.117.000
87,83 97,12
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
25
2.
3.
4.
Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan, Laporan dan Capaian Kinerja SKPD Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat Peningkatan Daerah Rawan Pangan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Optimalisasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Bogor Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penyuluhan dan Pendampingan Petani
5.
6.
Peningkatan Pemanfaatan Pekarangan sebagai Sumber Gizi Keluarga Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif dan Desa Mandiri Pangan Program Bantuan Provinsi Jawa Barat Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Provinsi Jawa Barat Bantuan transportasi THL-TBPP Fasilitasi OPM Beras untuk Keluarga Miskin Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan (TP APBN) Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan TOTAL
25.000.000
25.000.000
100
50.000.000 700.000.000
46.875.000 700.000.000
93,75 100
50.000.000
48.500.000
97,00
150.000.000
147.867.627
98,58
75.000.000
73.797.400
98,39
150.000.000
143.460.000
95,64
100.000.000
98.500.000
98,50
100.000.000
98.500.000
98,50
18.000.000 18.000.000
16.200.000 15.000.000
90,00 83,33
34.000.000
0
0
231.000.000
228.900.000
99% 92%
684.700.000
629.929.000 16.600.000
83,00
3.713.982.272
98,87
20.000.000 3.756.168.195
Capaian kinerja pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dapat dlihat pada Tabel 7.
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
26
Tabel 7. Capaian Kinerja Berdsarkan Permendagri Nomor 54 Thn 2010 Urusan Wajib Ketahanan Pangan
IKK Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan pangan utama
Rumus
Capaian Kinerja Tahun 2013
Ada / tidak peraturan tentang Ada kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda, perkada, dsb. Rata2 jumlah ketersediaan pangan 111.988.546 kg x 1000 utama per tahun (kg) dibagi 963.591 Jumlah Penduduk X 1000 = 116.220 kg/jiwa/thn
Program dan kegiatan diatas merupakan urusan ketahanan pangan yang merupakan urusan wajib untuk mendukung misi Kota Bogor. Program dan kegiatan lain yang mendukung kinerja Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor antara lain : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran Program ini mempunyai sasaran terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi. Indikasi kegiatan program ini adalah pengelolaan rumah tangga dengan output terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja. Indikasi sumber anggaran berasal dari dana APBD Kota sejumlah Rp. 87.938.500,2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini mempunyai sasaran meningkatnya sarana dan prasarana operasional Badan. Indikasi kegiatan pemeliharaan rutin/berkala inventaris kantor dan pengadaan inventaris kantor. Keluaran kegiatan pemeliharaan rutin/berkala inventaris kantor adalah terpeliharanya sarana dan prasarana Badan dengan indikasi anggaran berasal dari APBD Kota sejumlah 45.000.000,-, sedangkan keluaran yang diharapkan dari kegiatan pengadaan inventaris kantor adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang optimal sebagai pendukung kegiatan aparatur Badan. Indikasi anggaran berasal dari APBD Kota sejumlah Rp. 100.000.000,-
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
27
3. Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Program ini mempunyai sasaran tercapainya penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah, laporan tahunan dan Rencana kerja kantor. Indikasi kegiatannya adalah penyusunan perencanaan, laporan dan capaian kinerja kantor, keluaran yang diharapkan adalah tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2012, LAKIP dan Laporan Tahunan 2012. Indikasi anggaran berasal dari APBD Kota sejumlah Rp 25.000.000,-
2.3
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Isu adalah permasalahan yang dijumpai dan menjadi suatu opini publik yang harus segera dicari penyelesaiannya. Isu ini dapat berskala makro atau skala mikro. Isu-isu yang berkembang di masyarakat harus didukung oleh data-data yang valid, sehingga bukan isu yang tanpa dasar. Strategis merupakan hal sangat penting, mendasar dan prioritas yang menghasilkan efek tertentu dan sangat menentukan kondisi selanjutnya. Isu-isu dan masalah ketahanan pangan antara lain : 1. Keterbatasan dan rendahnya kualitas kelembagaan dan infrastruktur ketahanan pangan. 2. Lemahnya manajemen pengembangan dan ketersediaan cadangan pangan di tingkat Rumah Tangga. 3. Adanya kelompok masyarakat yang berpotensi menjadi rawan pangan yang belum teridentifikasi dan diupayakan pemecahannya. 4. Pola konsumsi masyarakat yang masih didominasi pada golongan padipadian (beras, dan terigu). 5. Adanya alternatif pengembangan diversifikasi pangan melalui lahanlahan marginal termasuk lahan pekarangan dan lahan tidur. 6. Lemahnya pengawasan keamanan dan mutu pangan terhadap produk pangan baik segar maupun olahan.
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
28
7. Rendahnya kesadaran para produsen pangan olahan untuk menghasilkan produk pangan yang bergizi, bermutu, sehat, aman dan halal. 8. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kemandirian pangan yang berbasis pada budaya dan potensi lokal. 9. Keterbatasan akses kelompok terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha. 10. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan pangan dan penyuluh Isu-isu penting tersebut berpengaruh terhadap pencapaian RPJMD Kota Bogor, karena akan membantu dalam proses penyusunan tujuan dari RPJMD khususnya dalam menanggulangi kemiskinan. Sebagai contoh, kegiatan Demapan (Desa Mandiri Pangan) untuk menangani kerawanan pangan, kegiatan diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan beras dan terigu dengan menggantinya ke pangan lokal. Selain itu juga ada kegiatan distribusi raskin untuk mengintervensi kelompok rawan pangan khususnya KK miskin. Program nasional yang berada di Kementerian Pertanian memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan 7 (tujuh) indikator. Indikator kinerja pencapaian SPM tersebut terakomodir dalam program yang akan dilakukan pada tahun 2014, walaupun saat ini belum semua kegiatan yang dilakukan masuk dalam pencapaian RPJMD. Diharapkan adanya perubahan RPJMD yang disesuaikan dengan target pencapaian SPM Kementerian Pertanian. Catatan strategis dari DPRD Kota Bogor : 1. Penerima raskin belum sesuai dengan yang seharusnya menerima. Selain itu, ada keluhan mutu/kualitas raskin yang tidak memadai untuk dikonsumsi. Pengawasan terhadap penyaluran raskin agar tepat sasaran telah diupayakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor. Jika di lapangan terjadi penerima raskin belum sesuai dengan yang seharusnya menerima. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan jumlah gakin (keluarga miskin) yang berada Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
29
di lapangan yang terus berkembang, namun data BPS tidak berubah selama 3 tahun terakhir. Selama ini Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor selaku Sekretariat Tim Koordinasi Penyaluran Raskin Kota Bogor telah menerima keluhan dan pengaduan dari masyarakat mengenai mutu/kualitas raskin, dan telah dilakukan solusi bekerjasama dengan Perum Bulog Sub Divre Cianjur berupa penggantian sesuai dengan yang dikeluhkan oleh Masyarakat. Karena hal tersebut telah diatur oleh mekanisme penyaluran Raskin sebagaimana terurai dalam Pedoman Umum (PEDUM) Raskin dari Kementerian Kesra Republik Indonesia, dan Panduan Teknis Pelaksanaan Program Raskin Kota Bogor Tahun 2013. 2. Makanan jajanan anak sekolah di lingkungan sekolah-sekolah, disinyalir ada yang yang mengandung zat adiktif, baik menggunakan zat pewarna borak dan bahan pengawet lainnya. Dalam hal pengawasan terhadap keamanan makanan jajanan anak sekolah, sejak tahun 2010 sudah dilakukan uji mutu jajanan anak sekolah. Hasil uji lab tersebut memang masih ada zat pengawet (boraks dan formalin), pewarna tekstil dan tingginya mikroorganisme terutama E.Coli dan Salmonella. Upaya yang telah dilakukan diantaranya : -
Sosialisasi kepada murid SD/MI, guru, kepala sekolah dan penjaga kantin
-
Fasilitasi display kantin sehat
-
Pembinaan pedagang kantin di lingkungan sekolah yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor.
-
Promosi keamanan pangan seperti pembuatan brosur, leaflet dan poster.
-
Pelatihan tentang peningkatan mutu dan keamanan pangan kepada pedagang dan kelompok olahan pangan.
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
30
Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD Faktor peluang :
Ketahanan pangan merupakan urusan wajib dan merupakan isu strategis skala nasional maupun internasional
PP nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, PP Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan dan Peraturan Presiden Nomor
22
Tahun
2009
tentang
Kebijakan
Percepatan
Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Meningkatnya kebutuhan pangan yang bermutu, bergizi, sehat dan aman dari masyarakat
Banyaknya skema pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk penguatan ketahanan pangan di daerah
Faktor tantangan :
Lemahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap ketahanan pangan
Produktifitas sumberdaya manusia yang masih rendah
Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya pertanian dalam proses produksi
Belum tumbuhnya kelembagaan pangan
yang dikelola secara
profesional terutama di sentra produksi dan daerah rawan bencana 2.4
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor pada Tahun 2014 merupakan penjabaran dari isu-isu penting yang terjadi, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan ini menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada, dapat dilihat pada Tabel Lampiran 2. Program/kegiatan usulan tahun 2014 merupakan program yang sudah dimasukkan dalam Renstra SKPD yang akan dicapai selama kurun waktu 5 tahun. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan juga apabila ada usulan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
31
dari masyarakat, maka program/kegiatan yang akan diusulkan akan disesuaikan tetapi tetap berpedoman pada Renstra SKPD yang merupakan tujuan dari Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor. Kesesuaian usulan program/kegiatan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah sangat terkait dan berpengaruh dalam upaya pemecahan masalah-masalah penting baik berskala mikro maupun makro. Sehingga diharapkan dapat mengatasi berbagai isu-isu penting berkaitan dengan masalah ketahanan pangan.
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
32
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Pada Tahun 2013 Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor telah menerima 1 (satu) program tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat yaitu : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat a)
Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Demapan) Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatan kemandirian masyarakat dan mengembangkan sistem ketahanan pangan masyarakat. Kegiatan Demapan dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, yang meliputi tahap persiapan, penumbuhan, pengembangan dan kemandirian. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan
masyarakat,
penguatan
kelembagaan
masyarakat,
pengembangan sistem ketahanan pangan dan koordinasi lintas sektoral untuk pengembangan sarana prasarana pedesaan. Pada kegiatan ini telah terpilih Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan dan Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah sareal sebagai kelurahan Sasaran pada tahun 2010 dan Kelurahan Balumbang Jaya Kecamatan Bogor Barat pada tahun 2013. Pelaksanaan Demapan saat ini yaitu Kelurahan Pamoyanan dan Kelurahan Kencana berada pada tahap penumbuhan, sedangkan Kelurahan Balumbang Jaya pada tahap persiapan. Kegiatan ini dibiayai dari dana TP APBN 2013 dengan alokasi dana sebesar Rp. 163.000.000,-. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : 1. Pelatihan pengembangan jaringan usaha dan LKD, dilakukan sebanyak 5 kali di 2 (kelurahan) lama 2. Pelatihan teknis, dilakukan selama 2 kali di 2 (dua) kelurahan lama dan 2 kali di kelurahan baru 3. Pelatihan dinamika kelompok, dilakukan 1 kali di 2 (dua) kelurahan lama dan 1 kali di kelurahan baru
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
33
4. Sosialisasi program di kelurahan, dilaksanakan sebanyak 4 kali di kelurahan baru 5. Penumbuhan kelompok afinitas (kelompok dan TPD) dilaksanakan sebanyak 4 kali di kelurahan baru 6. Pelatihan manajemen dan administrasi kelompok, dilaksanakan 6 kali di kelurahan baru. 7. Pelatihan dan penyusunan Rencana Usaha Kelompok, dilaksanakan 3 kali di kelurahan baru. b) Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam mengubah perilaku masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal. Kegiatan ini berisi promosi P2KP dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani. Kegiatan ini dibiayai dari dana TP APBN 2013 dengan alokasi dana sebesar Rp. 684.700.000,-. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : 1. Pemberian bansos alat penepung, sebanyak 10 unit di 10 kelurahan baik kelurahan lama dan baru 2. Promosi
Kegiatan
yang
dilakukan
dalam
rangka
promosi
penganekaragaman konsumsi pangan antara lain (a) Pembuatan dan pemasangan Billboard, (b) Pembuatan dan Pemasangan Banner, (c) Penyusunan dan perbanyakan poster, (d) Penyusunan dan perbanyakan leaflet, (d) Pembuatan Banner untuk permainan, (e) Pembuatan Flipchart. 3. Penyusunan juknis pengawasan keamanan pangan segar 4. Sosialisasi pengawasan dan penanganan keamanan pangan segar dan olahan di Kota Bogor
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
34
5. Rapat koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas keamanan pangan (membahas isu-isu keamanan pangan) 6. Uji lab mutu pangan segar dengan komoditi buah dan sayuran segar c)
Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) Kegiatan ini bertujuan mencegah terjadinya rawan pangan dan menanggulangi kejadian rawan pangan transien dan kronis. Pada kegiatan ini telah tersalurkan dana bantuan PDRP sebesar Rp. 25.000.000,- kepada 2 (dua) kelompok penerima dengan alokasi dana masing-masing Rp 12.500.000,- yaitu KTD Muara Jaya di Kel. Pasir Jaya Kec. Bogor Barat dan KTD Usaha Bersama di Kel. Bojongkerta Kec. Bogor Selatan. Selain itu, pada tahun 2013 Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor
mendapatkan program Bantuan Provinsi Jawa Barat yaitu : a) Kegiatan Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian (Tanaman, Pangan, Perkebunan & Peternakan) Kegiatan Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian (Tanaman, Pangan, Perkebunan & Peternakan) Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, merupakan bantuan pelaksanaan pekerjaan di bidang penyuluhan di Kota Bogor yang dibayarkan selama 12 bulan. Pagu Anggaran kegiatan Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah). Realisasi Anggaran sampai bulan Desember 2013 sebesar Rp. 16.200..000,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan Pencapaian kinerja 90 %. Anggaran yang tidak dapat diserap sampai dengan bulan Desember 2013 sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 10 %, anggaran yang tidak terserap, diantaranya : - BOP an. Imam Suharso, SPi, sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dikarenakan Mutasi pekerjaan ke Bappeda
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
35
Pemerintah Kota Bogor mulai bulan Juli 2013sehingga BOP tidak dibayarkan dari bulan Juli s/d Desember 2013. - BOP an. Rimba Limbangani, AMd.,
sebesar Rp. 900.000,-
(Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dikarenakan Mutasi pekerjaan Ke badan Perizinan Pemerintah Kota Cimahi mulai bulan Juli 2013sehingga BOP tidak dibayarkan dari bulan Juli s/d Desember 2013. Tabel 8. Sumberdaya Manusia di Bidang Penyuluhan Pertanian di Kota Bogor tersebar di 6 Kecamatan. NO 1.
NAMA IMAN SANTOSO, SP.
2.
HARDINATA HB., SST.
3.
IWAN RUSWANDI, SP.
4.
SRI SUHARYATI, SPi
5.
EMA MURSYIDA, SPt.
6.
NATALIA HERAWATI, SHut.
7.
HENY MULIASARI, A.Md
8.
ATEP NURHIDAYAT, AMd.
9.
DEWI SAFARINY, AMd.
JABATAN Koordinator Penyuluh Pertanian Kota Bogor Koordinator Penyuluh Pertanian Kec. Bogor Selatan Koordinator Penyuluh Pertanian Kec. Tanah Sareal Koordinator Penyuluh Pertanian Kec. Bogor Barat Koordinator Penyuluh Pertanian Kec. Bogor Tengah Koordinator Penyuluh Pertanian Kec. Bogor Timur Koordinator Penyuluh Pertanian Kec. Bogor Utara Penyuluh Pertanian Kec. Bogor Selatan & Kec. Bogor Timur Penyuluh Pertanian Kec. Bogor Utara Kec. Tanah Sareal
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
WILAYAH BINAAN Kota Bogor Kec. Bogor Barat Kec. Tanah Sareal Kec. Bogor Barat Kec. Bogor Tengah Kec. Bogor Timur Kec. Bogor Utara Kec. Bogor Selatan & Kec. Bogor Timur Kec. Bogor Utara & Kec. Tanah Sareal
Halaman
36
b) Kegiatan Bantuan Transportasi THL TBPP Kota Bogor Kegiatan bantuan transportasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) Kota Bogor bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, merupakan bantuan pelaksanaan pekerjaan di Bidang Penyuluhan di Kota Bogor yang dibayarkan selama 10 bulan. Pagu Anggaran kegiatan Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah). Realisasi Anggaran sampai bulan Desember 2013 sebesar Rp. 15.000..000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan Pencapaian kinerja 83,33 %. Anggaran yang tidak dapat diserap sampai dengan bulan Desember 2013 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) atau sebesar 16,67 %, anggaran yang tidak terserap, diantaranya : - Bantuan Transport an. Sandi, AMd., sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dikarenakan di terima menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pertanian RI. mulai bulan Januari 2013. - Bantuan Transport an. Ir. Yeni Liliek, sebesar Rp. 1.000.000,(Satu Juta Rupiah) dikarenakan Mutasi Pekerjaan di Pemerintah Kubu Raya – Provinsi Kalimantan Timur mulai bulan Januari 2013. - Bantuan Transport an. Syarief Maulana, sebesar Rp. 1.000.000,(Satu Juta Rupiah) dikarenakan keluar/mengundurkan diri dari THL TBPP mulai bulan Januari 2013.
Tabel 9. Sumberdaya Manusia di Bidang Penyuluhan Pertanian di Kota Bogor tersebar di 6 Kecamatan. NO
NAMA
JABATAN
1.
SARI
THL TBPP KOTA BOGOR
2.
ADANG T. W. CE PUTRA, SST.
THL TBPP KOTA BOGOR
3.
ALIS SIWI INDRIARTI, STP.
THL TBPP KOTA BOGOR
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
37
4.
DEWI ASTUTI, SP.
THL TBPP KOTA BOGOR
5.
IMAM HANAFI, SP.
THL TBPP KOTA BOGOR
6.
Ir. DIAH WAHDIATI
THL TBPP KOTA BOGOR
7.
MERISTIKA, SST.
THL TBPP KOTA BOGOR
8.
MUHAMMAD JONO, SST.
THL TBPP KOTA BOGOR
9.
WEDHIA WATI, STP.
THL TBPP KOTA BOGOR
10.
ASRIFAH HERMI ASTUTI, AMd.
THL TBPP KOTA BOGOR
11.
AGUS FAISAL, AMd.
THL TBPP KOTA BOGOR
12.
POERWANDA, AMd.
THL TBPP KOTA BOGOR
13.
DASNIWATI, AMd.
THL TBPP KOTA BOGOR
14.
RIA MAULANI NANDA, AMd.
THL TBPP KOTA BOGOR
15.
ANA AINA
THL TBPP KOTA BOGOR
c) Fasilitasi Operasi Beras Murni (OPM) untuk keluarga miskin. Ditujukan untuk mengintervensi beras OPM bersubsidi pada saat HBKN (Hari Besar dan Keagamaan Nasional) yaitu Idul Fitri dan Tahun Baru untuk KK miskin di 8 kelurahan rawan pangan sebanyak 5.669 KK dengan rincian sebagai berikut : I.
II
Kec. Bogor Selatan
= 3.150KK
Kel.Mulyaharja
= 1.005 KK
Kel. Pamoyanan
= 823 KK
Kel. Kertamaya
= 378 KK
Kel. Cikaret
= 944 KK
Kec. Bogor Barat
= 1.888 KK
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
38
Kel. Margajaya
= 326 KK
Kel. Situgede
= 829 KK
Kel. Bubulak
= 733 KK
III Kec. Tanah Sareal
= 631 KK
Kel. Kencana
= 631 KK
Kegiatan ini tidak terealisasi karena situasi gejolak harga pada saat HBKN tahun 2013 baik pada saat idul fitri maupun pada saat tahun baru tidak terjadi maka tidak ada OPM beras. Gejolak harga yang dijadikan acuan untuk pelaksanaan OPM beras adalah terjadinya kenaikan harga sebesar 25% dari harga normal selama 7 hari berturut-turut.
3.2
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Dalam rangka untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan maka Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih nyata dan terarah. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu strategis yang merupakan faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya sehingga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi lebih rasional. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan tersebut harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), yang kemudian akan menjadi arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai kedepan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktivitas/kegiatan. Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, maka dirumuskan tujuan organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagai berikut: 1. Menjamin ketersediaan dan cadangan pangan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
39
2. Menjamin distribusi dan akses pangan 3. Meningkatkan penganekaragaman dan keamanan pangan 4. Melaksanakan penanganan daerah rawan pangan Setelah ditetapkannya tujuan maka untuk mencapai keberhasilan suatu organisasi harus ditetapkan pula sasaran. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan operasional. Adapun sasaran Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya ketersediaan pangan dan penguatan cadangan pangan 2. Meningkatnya distribusi dan akses pangan 3. Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan 4. Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan
3.3
Program dan Rencana Kegiatan Tahun 2014 Program utama yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 masih tetap mengacu pada Renstra Kantor Ketahanan Pangan dan RPJMD tahun 2010 – 2014, yaitu: Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Sedangkan untuk program rutin SKPD mengacu pada 2 (dua) program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana baik dari APBD Kota Bogor maupun APBN (Tugas Pembantuan) dapat dilihat pada Tabel Lampiran 2. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 merupakan kegiatan yang tidak berbeda dengan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, antara lain: Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
40
1. Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat. 2. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat. 3. Penanganan Daerah Rawan Pangan (Distribusi Raskin) 4. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG) 5. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 6. Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan. 7. Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) 8. Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai Sumber Peningkatan Gizi Keluarga. 9. Penyuluhan dan Pendampingan Petani 10. Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) 11. Pemetaan Akses Makanan. Untuk memenuhi keseluruhan capaian kinerja SPM Kementerian Pertanian diperlukan penambahan kegiatan yang akan dilakukan yaitu : 1. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM), adalah kegiatan yang berupa penyusunan laporan dimana berisi tentang informasi/gambaran situasi
pangan
yang disajikan dalam suatu
neraca/table
yang
menggambarkan produksi, pengadaan dan penggunaan pangan serta tingkat ketersediaan untuk konsumsi menurut persyaratan gizi. 2. Pemetaan Akses Pangan Masyarakat, adalah kegiatan yang akan dilakukan untuk mengetahui daya jangkau masyarakat terhadap pangan. Keterjangkauan akses pangan dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator yaitu sarana dan prasarana seperti jalan dan pasar, harga pangan dan daya beli (pendapatan).
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
41
BAB IV PENUTUP
Pelaksanaan berbagai program/kegiatan pada tahun 2014 diharapkan akan dapat terlaksana dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Kota Bogor khususnya dalam penanganan masalah-masalah ketahanan pangan. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan antara lain : 1. Adanya komitmen yang kuat para pejabat struktural, fungsional maupun pelaksana
untuk
bersama-sama
lebih
mengedepankan
kepentingan
bersama/masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok. 2. Pentingnya upaya peningkatan kapasitas para pelaku infrastruktur dan kelembagaan pangan, sehingga dapat lebih memahami akan tugas dan fungsinya sebagai ujung tombak pelaksanaan ketahanan pangan di masyarakat. 3. Pentingnya identifikasi data yang selalu up to date terkait jumlah masyarakat yang berpotensi rawan pangan sehingga akan dapat diintervensi melalui berbagai program/kegiatan yang akan dilaksanakan. 4. Pentingnya komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan tentang diversifikasi pangan melalui pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya pengurangan konsumsi beras dan terigu. 5. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan kemandirian pangan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya Program dan kegiatan tahun 2014 akan berhasil apabila didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai. Namun demikian program/kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara bertahap yang disesuaikan dengan kemampuan APBD II dan didukung oleh dana dari pusat (APBN) maupun APBD I. Selain itu pula, perlu didukung dengan norma/aturan yang jelas seperti juklak dan juknis, serta perda/keputusan, untuk memantau kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan sehingga tidak keluar dari aturan. Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
42
Tindak lanjut yang perlu dilakukan agar kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik yaitu : 1. RPJMD harus direvisi agar sejalan dengan SPM 2. Pencapaian SPM hendaknya disesuaikan dengan kondisi daerah, karena tidak setiap Kab/kota mempunyai potensi yang sama (untuk Kementerian Pertanian RI) 3. Perlu adanya pelatihan dan bimbingan teknis khusus untuk pengukuran kinerja SPM ini.
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2014
Halaman
43
Rencana Kerja (RENJA) Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor Tahun 2013
Halaman
44