BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah kepada sasaran pembangunan, sesuai dengan amanat UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diperlukan suatu dokumen perencanaan pembangunan yang matang melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah. Dengan ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah tahun 2014-2019 sebagai penjabaran dari visi dan misi Walikota terpilih telah memberikan arahan yang jelas bagi seluruh stakeholders untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas melalui penyusunan prioritas program-program pembangunan jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Penyelenggaraan pemerintahan melahirkan tuntutan perubahan yang dikenal dengan “Good Governance”. Tuntutan tersebut disatu sisi merupakan hal yang wajar dan harus terjadi seiring berkembangnya aspirasi, tumbuhnya kesadaran untuk menjadi lebih baik serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, disisi lain melahirkan konsekuensi untuk melakukan berbagai perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demokratisasi, pemberdayaan daerah, dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dipandang sebagai landasan untuk mewujudkan “Good Governance” tersebut dengan 3 (tiga) pilar utamanya yakni Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Aktif Masyarakat. Rencana Strategis Kecamatan Prajuritkulon tahun 2014-2019 adalah Rencana Strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima ) tahun ke depan dan sebagai acuan penyusunan kegiatan organisasi meliputi uraian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang prioritas dan realistis dengan mempertimbangkan unsur-unsur masalah dan potensi yang dimiliki organisasi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto didasarkan pada
peraturan-
perundangan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4285); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4386); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4437); 6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 3952); 8. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengedalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4027); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4405); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4406); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4480); 2
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4480); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4593); 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; 18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025; 22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005- 2025; 23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor ..... tahun ......... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019; 24. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005- 2025; 25. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor ...... Tahun .......... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2014-2019
3
1.3. Maksud Dan Tujuan Maksud disusunnya Renstra Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto tahun 2014-2019 adalah untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen renstra daerah dan sebagai dasar / acuan SKPD untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan : Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto 2014-2019 yaitu : a. Sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan yang memuat Visi, Misi, tujuan , Strategi dan kebijakan Program
Kegiatan Pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan
Prajuritkulon Kota Mojokerto; b. Sebagai alat ukur kinerja pelayanan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengedalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSINYA BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA , KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PRAJURITKULON 2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Prajuritkulon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan, serta diatur dengan Peraturan Walikota Mojokerto No. 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kota Mojokerto. Berdasarkan Perda tersebut dijelaskan bahwa tugas Kecamatan adalah “ Membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kerja kecamatan “. 2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Prajuritkulon Organisasi Kecamatan Prajuritkulon adalah salah satu Lembaga Perangkat Daerah Kota Mojokerto yang mempunyai unsur penunjang Pemerintah Kota Mojokerto. Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kota Mojokerto. Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas : a. Camat b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Penyusunan Program 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum c. Seksi Tata Pemerintahan d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum e. Seksi Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah f. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat g. Kelompok Jabatan Fungsional Mengenai struktur organisasi kecamatan secara jelas digambarkan dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2008 seperti gambar dibawah ini.
5
Gambar 2.1 Susunan Organisasi Kecamatan
CAMAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
SEKSI TATA PEMERINTAHAN
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SUB BAGIAN KEUANGAN
SEKSI PEREKONOMIAN, FISIK DAN PRASARANA WILAYAH
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Prajuritkulon Tugas Kecamatan adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah kecamatan. a. Camat mempunyai mempunyai tugas umum pemerintahan terdiri atas : 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ; 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ; 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ; 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ; 6. Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat. Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : 1. Perizinan; 2. Rekomendasi; 3. Koordinasi; 4. Pembinaan; 5. Pengawasan; 6. Fasilitasi; 7. Penetapan; 8. Penyelenggaraan; dan 9. Kewenangan lain yang dilimpahkan. 6
b. Tugas Sekretariat Kecamatan : Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan penyusunan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, umum dan mengkoordinasikan secara teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan kecamatan serta melaksanakan tugas lain uang diberikan Camat. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi ; 1.
Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja kecamatan ;
2.
Penyiapan
bahan
dalam
rangka
penyusunan
anggaran
dan
pelaporan
pertanggungjawaban keuangan ; 3.
Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana ;
4.
Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
5.
Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan serta melaksanakan pelayanan publik ;
6.
Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventaris ;
7.
Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan kegiatan ;
8.
Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat
c. Tugas Sub Bagian Penyusunan Program : 1.
Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka menyusun program kerja, rencana kerja dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah ;
2.
Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana serta penyusunan produk hukumnya ;
3.
Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan kecamatan ;
4.
Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan program kerja dan rencana kerja kecamatan ;
5.
Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja ;
6.
Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
d. Tugas Sub Bagian Keuangan : 1.
Menghimpun dan menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) ;
2.
Melakukan pengelolaan keuangan anggaran kecamatan ;
3.
Mengurus pembayaran gaji, keuangan, perjalanan dinas dan keuangan lainnya ;
4.
Menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan ;
5.
Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
7
e. Tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum : 1.
Menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian ;
2.
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta pengelolaan adminstrasi kepegawaian ;
3.
Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan , kegiatan pemberian informasi dan hubungan masyarakat serta menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan publik ;
4.
Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan barang milik kecamatan serta mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor ;
5.
Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
f. Tugas Kasi Tata Pemerintahan : 1.
Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data di bidang tata pemerintahan ;
2.
Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
3.
Menyiapkan bahan pembinaan kegiatan organisasi sosial politik dan kemasyarakatan, ideologi negara dan kesatuan bangsa serta membantu pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
4.
Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
5.
Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan di bidang tata pemerintahan ;
6.
Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
7.
Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
g. Tugas Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum : 1.
Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data di bidang ketentraman dan ketertiban ;
2.
Menyiapkan bahan pembinaan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta kegiatan perlindungan masyarakat ;
3.
Melaksanakan penertiban dalam rangka menegakkan Peraturan
Daerah serta
ketentuan dan peraturan perundangan lainnya ; 4.
Melaksanakan pengamanan wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk dalam penjaga rumah dinas Camat ; 8
5.
Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dengan kepolisian, tentara dan pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan ;
6.
Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan dibidang ketentraman dan ketertiban ;
7.
Melaksanakan koordinasi dan kerjsama dengan instansi terkait, lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
8.
Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
h. Tugas Kasi Perekonomian Fisik dan Prasarana Wilayah : 1.
Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian, fisik dan prasarana wilayah ;
2.
Menyiapkan bahan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
3.
Menyiapkan bahan pembinaan, pengelolaan kekayaan dan inventarisasi kelurahan ;
4.
Menyiapkan bahan pembinaan, kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan ;
5.
Menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
6.
Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan dibidang perekonomian, fisik dan prasarana wilayah ;
7.
Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas ;
8.
Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
i. Kasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat : 1.
Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat ;
2.
Menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan di bidang sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga ;
3.
Menyiapkan bahan pembinaan kehidupan, keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat ;
9
4.
Menyiapkan bahan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan :
5.
Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
6.
Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat ;
7.
Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
8.
Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
j. Kelompok Jabatan Fungsional. 2.1.3 Struktur Organisasi Kelurahan Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas : a)Lurah; b)Sekretaris; c) Seksi Sosial dan Pemb. Masyarakat d)Seksi Pemerintahan e)Seksi Perekonomian Fisik dan Prasarana f) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Bagan Struktur Organisasi berikut : Gambar 2.2 Struktur Organisasi
LURAH SEKRETARIS KELURAHAN
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM
SEKSI PEREKONOMIAN, FISIK DAN PRASARANA WILAYAH
10
SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Tugas pokok dan fungsi Kelurahan adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan, meliputi : Tugas dan Fungsi Lurah : a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan b. Pemberdayaan masyarakat. c. Pelayan masyarakat. d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan. g. Penyusunan program, pembinaan administrasi dan ketatausahaan. Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pengelola tata naskah dinas. b. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan perangkat kelurahan. c. Pengelolaan Tata usaha kepegawaian. d. Pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga dan pemeliharaan kantor. e. Pengelolaan Tata usaha Keuangan. f. Penyusunan laporan kegiatan perencanaan progran Kelurahan. Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kelurahan maka terdapat Seksiseksi.
Seksi - Seksi 1) Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas : a. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data bidang Pemerintahan. b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat. c.
Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan.
d. Membantu tugas – tugas di bidang Pendataan dan Pemungutan
Pajak Bumi dan
Bangunan ( PBB ). e. Membantu pelaksanaan Pemilihan Umum ( PEMILU ) dan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ). f.
Membantu Pelaksanaan tugas – tugas di bidang Keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang Pemerintahan.
11
h. Membantu melakukan pembinaan di bidang Pemerintahan kepada masyarakat dan lembaga Kemasyarakatan i. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Lurah. 2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas : a. Mengumpulkan, mengelolah dan mengevaluasi data di bidang Ketentraman dan Ketertiban. b. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang Ketentraman dan Ketertiban. c. Membantu Pengawasan Pemiihan Umum ( PEMILU ) dan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ). d. Membantu melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menyelenggarakan kegiatan administrasi Perlindungan Masyarakat ( LINMAS ). e. Membantu
pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada
masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya. f.
Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang Ketentraman dan Ketertiban.
g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberi oleh Lurah sesuai bidang tugasnya. 3) Seksi Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah, mempunyai tugas : a.
Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian, fisik dan prasaran wilayah.
b.
Membantu melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat.
c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah. d. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan fisik dan prasarana wilayah. e. Membantu pembinaan pelaksanaan pembangunan fisik dan prasarana wilayah kepada lembaga kemasyarakatan dan masyarakat serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan Kelurahan. f.
Melakukan administrasi perekonomian fisik dan prasarana wilayah di kelurahan.
g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang Perekonomian Fisik dan Prasarana Wilayah. h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya. 12
4) Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas : a. Mengumpulkan,mengolah
dan
mengevaluasi
data
dibidang
sosial
dan
Pemberdayaan Masyarakat. b. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. c. Membantu melakukan pembinaan dibidang keagamaan, kebudayaan, kesehatan, Keluarga berencana dan pendidikan masyarakat. d. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana / bantuan kepada masyarkat baik dari pemerintahan maupun pihak – pihak yang lain. e. Membantu pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ), Karang Taruna, Pramuka dan Lembaga Pemberdayaan dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya. f.
Membantu pembinaan kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat infaq dan shodaqoh.
g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemberdayaan masyarakat. h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya. 2.2
Sumber Daya Kecamatan Prajuritkulon 2.2.1 Susunan Kepegawaian Secara keseluruhan jumlah perangkat Kecamatan Prajuritkulon sebanyak 17 (Tujuh Belas ) orang dan perangkat kelurahan 74 ( Tujuh Puluh Empat )orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel dibawah ini.
13
Tabel 2.1 Personil Kecamatan Prajuritkulon Berdasarkan Gender No
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
Camat
1
-
1
2
Sekretaris
1
-
1
3
Seksi Tata Pemerintahan
-
1
1
4
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
1
-
1
5
Seksi Perekonomian Fisik dan Prasarana Wilayah
1
-
1
6
Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan
-
1
1
Masyarakat
-
-
-
7
Sub Bagian Penyusunan Program
-
1
1
8
Sub Bagian Keuangan
-
1
1
9
Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
-
1
1
10
Staf
5
3
8
9
8
17
1
NAMA
JUMLAH Sumber : Kepegawaian Kecamatan Prajuritkulon 2015 Tabel 2.2
Personil Kelurahan se Kecamatan Prajuritkulon No
NAMA
Jumlah
1
Lurah
8
2
Sekretaris Lurah
8
3
Seksi Pemerintahan
8
4
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
8
5
Seksi Perekonomian Fisik dan Prasarana Wilayah
8
6
Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
7
7
Staf
27
JUMLAH
74
Sumber : Kepegawaian Kecamatan Prajuritkulon 2015 2.2.2 Pegawai menurut Eselon, Pangkat dan Golongan Pegawai Kecamatan Prajuritkulon yang berjumlah 17 orang dan pegawai kelurahan sejumlah 74 orang semua telah berstatus Pegawai Negeri Sipil. Secara lengkap tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan Prajuritkulon dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
14
Tabel 2.3 Struktur Kepegawaian Kecamatan Prajuritkulon No.
Eselon
Jumlah
1
Eselon IIA
-
2
Eselon IIB
-
3
Eselon IIIA
1
4
Eselon IIIB
1
5
Eselon IVA
4
6
Eselon IVB
3
7
PNS ( Fungsional)/ Staf
8
Jumlah
17
Sumber : Kepegawaian Kecamatan Prajuritkulon 2015
Tabel 2.4 Struktur Kepegawaian Kelurahan seKecamatan Prajuritkulon No.
Eselon
Jumlah
1
Eselon IVA
8
2
Eselon IVB
39
3
PNS ( Fungsional)/ Staf
27
Jumlah
74
Sumber : Kepegawaian Kecamatan Prajuritkulon 2015
2.2.3 Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Prajuritkulon yang berjumlah 17 orang dan pegawai kelurahan berjumlah 74 orang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
15
Tabel 2.5 Personil Kecamatan Prajuritkulon No
Tingkat Pendidikan
Jumlah
1
S-2
3
2
S-1
7
3
Diploma
1
4
SLTA/Sederajat
5
5
SLTP/Sederajat
-
6
SD/Sederajat
1
Jumlah
17
Sumber : Kepegawaian Kecamatan Prajuritkulon 2015
Tabel 2.6 Personil Kelurahan seKecamatan Prajuritkulon No
Tingkat Pendidikan
Jumlah
1
S-2
3
2
S-1
40
3
Diploma
4
SLTA/Sederajat
28
5
SLTP/Sederajat
1
6
SD/Sederajat
2
Jumlah
74
-
Sumber : Kepegawaian Kecamatan Prajuritkulon 2015 Dengan dukungan 17 orang personil yang ada pada Kecamatan dan 74 orang pada kelurahan dengan komposisi pendidikan untuk pegawai kecamatan Pasca Sarjana 3 orang, Sarjana 7 orang , Diploma 1 orang, SLTA sebanyak 5 orang, SD sebanyak 1 orang,dan komposisi untuk pegawai kelurahan Pasca Sarjana 3 orang,Sarjana 40 orang,SLTA 28 orang,SLTP 1 orang,SD 2 orang. Kecamatan didukung potensi sumber daya manusia yang relatif memadai dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi
16
2.2.4 Sarana dan Prasarana Kerja Utama Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Prajuritkulon meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain : a.
Rumah Dinas Camat
b.
Rumah Penjaga Kantor
c.
Ruang Kerja Camat
d.
Ruang Kerja Sekretariat
e.
Ruang Pelayanan
f.
Ruang Rapat/Pertemuan
g.
Ruang Kerja Seksi
h.
Ruang Penyimpanan Arsip
i.
Gudang penyimpanan Barang
j.
Pendopo
k.
Musholla
l.
Kamar mandi dan WC
m.
Pos Jaga
Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Prajuritkulon yang sekarang ini ada adalah : Kendaraan dinas roda empat dan roda dua dengan rincian : a. 1 unit Mobil Avanza Tahun 2004 b. 1 unit Susuki Shogun Tahun 2001 c. 1 unit Kaze R Tahun 2002 d. 1 unit Kawazaki Blizt Tahun 2004 e. 1 unit Suzuki Shogun Tahun 2005 f. 1 unit Yamaha Vixion 2013 Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah komputer sejumlah 5 (Lima) unit, Laptop 5 (Lima) unit,meja, kursi, mesin ketik, telepon, modem, CCTV dan peralatan lain yang masih diperlukan peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas. Adapun sarana dan prasarana kerja utama yang ada pada kelurahan yaitu gedung kelurahan,pendopo kelurahan,dan ruang – ruang kerja,komputer,laptop meja kursi kerja,telepon dan peralatan yang lain,serta terdapat kendaraan roda 2 yaitu : a. Suzuki Bravo tahun 1999
8 unit 17
2.3
b. Suzuki Shogun tahun 2005
8 unit
c. Yamaha Mio tahun 2014
8 unit
d. Tossa
8 unit
Kinerja Pelayanan Kecamatan Prajuritkulon Kinerja pelayanan Kecamatan Prajuritkulon bisa dilihat dari data kondisi Kecamatan lima tahun terakhir dibidang pelayanan sebagai berikut :
18
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto
N0.
Program
Kegiatan
Target
IKK
SPM 3
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4
5
Administrasi Kantor yang terpenuhi Beban kerja yang terselesaikan Sambungan telepon dan listrik yang berfungsi
Target Renstra SKPD tahun keSatuan 6
Rasio Capaian pada tahun ke-
Realisasi Capaian tahun ke-
(%)
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
25 Org
25 Org
25 Org
25 Org
25 Org
22 org
22 org
22 org
21 org
100
100
100
100
2 samb telepon
2 samb telepon
2 samb telepon
2 samb telepon
2 samb telepon
3 samb.t elp+ 2 samb. listrik 1 mob dinas
3 samb.t elp+ 2 samb. listrik 1 mob dinas
3 samb.t elp+ 2 samb. listrik 1 mob dinas
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Penyediaan Jasa Pemeliha-raan dan Perizinan Kendara-an Dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
Koordinasi yang lancar
1 Kend dinas
1 Kend dinas
1 Kend dinas
1 Kend dinas
1 Kend dinas
2 samb.t elp+ 3 samb. listrik 1 mob dinas
Pelayanan masyarakat dan produktifitas kerja yang meningkat
8 kel dan 1 kec
8 kel dan 1 kec
8 kel dan 1 kec
8 kel dan 1 kec
8 kel dan 1 kec
1 kec+8 kel
1 kec+8 kel
1 kec+8 kel
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1 org
2 org
2 org
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terbayarnya honor tenaga kebersihan kantor Sarana yg berfungsi dengan baik Proses administrasi perkantoran yang tersedia dan lancar proses pelayanan masyarakat yang lancar
1 kec, 8 kel, 287 RT,71 RW 2 org
Penyediaan Komponen Instalasi
Penerangan dan pengadaan
Penyediaan jasa perbaikan alat kerja Penyediaan alat tulis kantor
33 macam 40 macam
33 macam 40 macam
33 macam 40 macam
33 macam 40 macam
33 macam 40 macam
33 mcm 45 mcm
20 mcm 50 mcm
20 mcm 50 mcm
20 mcm 52 mcm
100
100
100
100
100
100
100
100
15 macam
15 macam
15 macam
15 macam
15 macam
15 mcm
15 mcm
15 mcm
11 mcm
100
100
100
100
60 bh
60 bh
60 bh
60 bh
60 bh
60 bh
10 mcm
10 mcm
11 mcm
100
100
100
100
15
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
keperluan listrik kantor yg tersedia Surat surat kabar yang tersedia
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kantor yg bersih dan indah
1 knt 1 rumdis
1 knt 1 rumdis
1 knt 1 rumdis
1 knt 1 rumdis
1 knt 1 rumdis
Penyediaan Makanan dan Minuman
Makanan dan minuman rapat, tamu yang tersedia Koordinasi dan komunikasi antar daerah yang lancar Keberadaan sarana dan prasarana dlm kondisi baik
120 Keg
120 Keg
120 Keg
120 Keg
103 x
103 x
103 x
103 x
Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor
Kinerja pegawai dan pelayanan perkantoran yang lancar
Pengadaan perlengkapan gedung/kantor Pengadaan peralatan gedung kantor
Perlengkapan gedung/kantor yang terpenuhi Terwujudnya keindahan dan kenyamanan gedung kantor Rumah dinas yang bersih
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5 mcm
5 mcm
4 buah
5 buah
100
100
100
100
1 knt, 1 rumdis 120 Keg
1 knt, 1 rumdis 132 keg
1 knt, 1 rumdis 132 keg
100
100
100
100
120 Keg
350 eks & 20 buku 1 knt, 1 rumdis 120 Keg
100
100
100
100
103 x
22 x
31 x
2 Ged + 1 pgr hal kec
1 Ged balai kel
2 bang ged ktr
2 Ged + 1 pgr
100
100
100
100
100
0
0
0
0
1 Rumdi s, 1 pendo po, 1 gudan g, 1 ruang pertem uan 9 set
0
0
0
0
100
0
4 unit
3 mcm
7 mcm
7 mcm
0
100
100
100
100
1 rumdis
1 rumdis
1 rumdis
1 rumdis
0
100
100
100
100
0
1 Ged
2 unit
1 rumdis
1 rumdis
1 rumdis
16
1 rumdis
1 rumdis
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 3
Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan
4
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Gedung kantor rumah jaga pagar dan tanaman yang terpelihara Kendaraan dinas untuk operasional yng tersedia proses administrasi perkantoran yang lancar Masyarakat yang memperoleh pembinaan SDM RT/RW dan partisipasi warga yang meningkat
1 gedung knt
1 gedung knt
1 gedung knt
1 gedung knt
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1 ged knt
1 ged knt
100
100
100
100
100
0
0
0
0
9 unit
0
0
0
0
100
61 mcm
61 mcm
61 mcm
61 mcm
61 mcm
1 keg
1 keg
1 keg
100
100
100
100
100
80 org
80 org
80 org
80 org
80 org
350 org
360 org
360 org
80 org
100
100
100
100
100
Lingkungan yg aman dan angka kriminalitas rendah
1 wilayah
1 wilayah
1 wilayah
1 wilayah
1 wil kec + kel 0
1 wil kec + kel 0
1 wil kec + kel 0
1 wil kec + kel 0
1 wil kec + kel 1 keg
100
100
100
100
100
0
0
0
0
100
1 keg
0
0
0
0
100
0
0
0
0
Siswa yang memperoleh pembinaan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dgn Penerapan MBS di Sat. Pendidikan Dasar
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
1 ged knt
61 mcm
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6
1 ged knt
Ketentraman dan ketertiban yang terjaga Pengendalian Keamanan Lingkungan
5
1 ged knt
Pola hidup sehat siswa dlm mengikuti proses belajar mengajar
1keg
1keg
1keg
Kelurahan yg bersih dan hijau
17
1keg
1keg
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Perumahan Fasilitasi Pembangunan Prasarana / Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat 7
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rencana Startegik (Renstra) SKPD Penyelenggaraan Musrenbang SKPD Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
8
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan, renstra dan renja Keberadaan renstra
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
8 keg
8 kel
1 keg
1 keg
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Keberadaan Renja
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
100
100
100
100
100
0
7 keg
8 kel
0
0
0
81.4
100
0
0
1 keg
1 keg
0
0
0
100
100
0
0
0
0
0
0
0
1 keg
0
0
0
0
100
0
0
1 keg
1 keg
1 dok
0
0
100
100
100
0
1 kel
1 keg
0
1 keg
0
100
100
0
100
0
0
0
0
10 bk
0
0
0
0
100
Sarana dan prasarana olah raga memadai Peningkatan Kerja Sama Pola Kemitraan antara Pemerintah dan Masy utk Pembangunan Sarpras Olah Raga
9
Terwujudnya Lingk Masyarakat yang bersih, indah dan lestari Terciptanya srana dan Prasarana yang representatif
Program Pengembangan Data/Informasi
Sarana dan Prasarana Olah Raga yang lebih representatif Keberadaan profil kecamatan
Penyusunan Profil Daerah
Keberadaan profil kecamatan
Sumber : data olahan renstra kec 2009-2014
18
Tabel 2.8 Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Prajuritkuon Kota Mojokerto
Anggaran Pada Tahun Ke2010 2011 2012
Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke2010 2011 2012
No
Uraian
2009
2013
2009
1
2 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
3,483,403,800
3,488,640,700
4,079,257,650
4,329,296,100
5,086,906,750
3,483,116,888
3,589,744,641
4,076,487,371
4,292,263,445
4,515,130,092
99.99
102.90
99.93
99.14
88.76
3,483,403,800
3,488,640,700
4,079,257,650
4,329,296,100
5,086,906,750
3,483,116,888
3,589,744,641
4,076,487,371
4,292,263,445
4,515,130,092
99.99
102.90
99.93
99.14
88.76
1,475,081,500
1,750,639,850
2,258,575,000
2,301,600,000
4,271,170,450
1,305,895,974
1,587,821,773
2,056,103,221
2,070,294,653
4,023,864,884
88.53
90.70
91.04
89.95
94.21
78,748,000
135,359,000
217,570,000
222,440,000
292,670,000
72,143,000
133,289,000
217,570,000
221,758,000
290,667,000
91.61
98.47
100.00
99.69
99.32
991,494,500
860,680,350
900,059,000
900,910,000
1,975,846,000
941,524,974
782,195,823
867,735,471
881,326,278
1,921,493,784
94.96
90.88
96.41
97.83
97.25
404,839,000
754,600,500
1,140,946,000
1,178,250,000
2,002,654,450
292,228,000
672,336,950
970,797,750
967,210,375
1,811,704,100
72.18
89.10
85.09
82.09
90.47
A. 1 B. 1 2 3
Belanja Modal
Sumber : LRA kec Prajuritkulon
19
2013
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- (%) 2009 2010 2011 2012 2013
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kondisi yang diharapkan adalah Kecamatan memiliki kemampuan/kapasitas dalam melayani tuntutan masyarakat dalam hal perencanaan sesuai dengan kebutuhan, dinamika dan kemajuan masyarakat, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dapat dicapai. Berdasarkan hal tersebut peluang Kecamatan sebagai lembaga untuk menjadi motivator pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat peluang tersebut bilamana didukung oleh sarana dan prasarana dan kompetensi aparatur yang memadai. Beberapa peluang yang mendukung pengembangan pelayanan di kecamatan antara lain: 1. Kemudahan dalam memperoleh Informasi terutama ketersediaan jaringan komunikasi yang baik dan memadai 2. Adanya pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi aparatur pemerintah baik struktural maupun fungsional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto. 3. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang semakin baik; 4. Adanya dukungan
dari instansi terkait dan lembaga - lembaga non pemerintah dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan Adapun tantangan yang dihadapi antara lain : 1. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap pembangunan daerah yang menuntut kualitas hasil perencanaan . 2. Semakin transparannya informasi melalui media cetak dan elektronik sehingga Kecamatan harus lebih reponsif terhadap dinamika masyarakat 3. Tuntutan reformasi di berbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. 4. Semakin tingginya mobilitas kehidupan masyarakat sehingga menuntut pelayanan administrasi kependudukan yang murah, mudah, cepat, akurat dan efektif.
20
BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Permasalahan pembangunan di daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak teratasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan gambaran umum pelayanan Kecamatan Prajuritkulon pada bab sebelumnya maka permasalahan kecamatan prajuritkulon yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Prajuritkulon, antara lain : a. Belum Optimalnya pelaksanaan Sistem Opersional dan Prosedur (SOP); b. Belum memadainya kompetensi aparatur yang memiliki ketrampilan dan keahlian sesuai prinsip “The Right Man on The Right Place”; c. Masih kurangnya pembinaan aparatur kelurahan tentang administrasi kelurahan; d. Belum optimalnya kelancaran kinerja pegawai dan pelayanan perkantoran; e. Belum optimalnya pelaksanaan administrasi perkantoran; f.
Masih kurang representatifnya sarana dan prasarana olah raga;
g. Kurang optimalnya validasi data-data di kelurahan; h. Kurangnya tertib administrasi kelurahan dan lembaga kemasyarakatan kelurahan; i.
Kondisi keamanan dan ketertiban di masyarakat semakin baik;
j.
Kurangnya peran lembaga pemberdayaan perempuan dan organisasi perempuan;
k. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang regulasi pelayanan; l.
Usaha pelestarian lingkungan oleh masyarakat masih kurang;
m. Belum sinkronnya perencanaaan pembangunan antara bottom up dengan topdown; n. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
21
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto NO.
ASPEK KAJIAN
CAPAIAN/KONDISI SAAT INI
STANDAR YANG DIGUNAKAN
1
2
3
4
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTERNAL (KEWENANGAN EKSTERNAL (DI LUAR SKPD) KEWENANGAN SKPD) 5
6
PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD 7
GAMBARAN PELAYANAN SKPD 1
2 3
4
5
6 7
Belum optimalnya pelaksanaan administrasi perkantoran;
Waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban administrasi kel Cakupan sarana dan prasarana dalam kondisi baik Keberadaan profil kecamatan
Adminitrasi keuangan kelurahan belum berdiri sendiri dan masih menjadi bagian kecamatan
Belum ditetapkannya kelurahan sebagai perangkat daerah yang diberi kewenangan pengelolaan keuangan
Administrasi kelurahan masih tergantung ke kecamatan
Kurangnya jumlah pegawai/personil
Kurang cepatnya pelayanan masyarakat di kel dan kecamatan Data - data yang kurang akurat
Masih kurang representatifnya sarana dan prasarana olah raga
Cakupan sarana dan prasarana olah raga dalm kondisi baik
Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan
Masyarakat yang memperoleh pembinaan adm kependudukan Ketersediaan pakaian dinas harihari tertentu Jumlah PNS yang mengikuti pembinaan
Keterbatasan kecamatan untuk menyelesaikan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan
Seringnya mutasi PNS dan belum ada penggantian yang porposional terhadap personil yang dimutasi Belum terwujudnya sistem yang terintegrasi antara pihak Kelurahan, Kecamatan dan Instansi terkait Masih perlu direncanakan peningkatan sarana prasarana olah raga oleh Pemkot Perubahan peraturan perundangundangan yang relatif cepat
Syarat dan proses administrasi kependudukan kurang dipahami oleh masyarakat Kurang maksimalnya performance PNS
Belum optimalnya kelancaran kinerja pegawai dan pelayanan perkantoran Kurang optimalnya validasi datadata di kelurahan
Belum memadainya pakaian dinas untuk hari-hari tertentu Masih kurangnya pembinaan aparatur kelurahan tentang administrasi kelurahan
Kurang optimalnya updating data di kelurahan
Pengadaan pakaian hari-hari tertentu dilaksanakan oleh SKPD yang diberi kewenangan Belum optimalnya pemahaman aparatur pada peraturan perundangundangan
22
Adanya surat edaran Walikota tentang pakaian dinas PNS di lingkungan Pemkot Mojokerto Belum adanya keterpaduan pembinaan terhadap kelurahan
Belum representatifnya sarana dan prasarana olah raga
Administrasi kelurahan perlu pembenahan
Kurangnya tertib administrasi kelurahan dan lembaga kemasyarakatan kelurahan Kurangnya peran linmas di masyarakat
Lomba Kelurahan
Belum sinkronnya perencanaaan pembangunan antara bottom up dengan topdown
Pelaksanaan musrenbang kel dan kec
12
Usaha pelestarian lingkungan oleh masyarakat masih rendah Kurangnya peran lembaga pemberdayaan perempuan dan organisasi perempuan;
13
Masih kurangnya pemahaman dan wawasan masyarakat tentang peraturan pertanahan
Kelurahan yang bersih dan lestari Jumlah lembaga pemberdayaan perempuan dan organisasi perempuan Masyarakat yang memperoleh pembinaan peraturan pertanahan
8
9
10 11
Linmas yang memperoleh pelatihan
Kurang tertib administrasi kelurahan dan lembaga kemasyarakatan kelurahan Masih rendahnya pemahaman dan wawasan masyarakat tentang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban Keterbatasan Kecamatan dalam mendorong terealisasinya usulan hasil Musrenbang
Kurangnya kesinambungan pembinaan Administrasi kurang tertib ke kelurahan dan lembaga kemasyarakatan kel dari Pemkot Linmas hanya diberdayakan pada saat Ketergantungan dan momen tertentu khususnya pemilu masyarakat kepada TNI/POLRI
Usaha pelestarian lingkungan oleh masyarakat masih rendah Belum optimalnya peran lembaga pemberdayaan perempuan dan organisasi perempuan
Konsep green and clean yang efektif balum ditemukan formulanya Kurangnya terobosan pemberdayaan perempuan dan organisasi perempuan yang sesuai kebutuhan jaman
Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen Pertanahan
Perubahan peraturan perundangundangan pertanahan yang terus bergulir
23
Kurangnya perhatian / tanggapan dari instansi teknis terkait untuk merealisasikan usulan musrenbang
Menurunnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kondisi lingkungan kurang BERSERI Kegiatan pemberdayaan masih terlalu mengandalkan peran pemerintah daerah Syarat dan proses administrasi pertanahan kurang dipahami oleh masyarakat
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi dan Misi Kota Mojokerto sebagai berikut: a. Visi Visi Kota Mojokerto adalah “Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai Service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral”. Visi ini menggambarkan keinginan Pemerintah Kota Mojokerto untuk menjadikan wilayah Kota Mojokerto dalam kondisi sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral pada 4 (empat) elemen kehidupan Kota Mojokerto yaitu pemerintah, masyarakat, swasta dan lingkungan. b. Misi Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi, yaitu : 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. 2. Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi. 3. Menyediakan sarana dan prasarana yang baik dan memadai. 4. Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram. Tabel 3.2 Keterkaitan Tugas dan Fungsi Kecamatan Prajuritkulon dengan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Tugas dan Fungsi Kecamatan Prajuritkulon terkait Visi Walikota
Visi: “Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral” Pokok-pokok Visi
Sebagai service city
Penjabaran Visi Kota yang memiliki produk jasa layanan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi 1. Jasa layanannya menghasilkan nilai tambah ekonomi yang mampu menarik kehadiran investor dan pelaku pasar lainnya
Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahya
Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
Melakukan koordinasi dengan satuan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Walikota
2. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana berupa sumberdaya manusia dan infrastruktur yang baik dan memadai Layanan pemerintahan yang diselenggarakan secara modern, antara lain ditandai oleh: 1. Penguasaan dan pemanfaatan teknologi canggih dalam penyelenggaraan layanannya Service city yang maju 2. Dikelola dengan manajemen modern yang handal dan efisien 3. Memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup
24
Tugas dan Fungsi Kecamatan Prajuritkulon terkait Visi Walikota
Visi: “Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral” 4. Memiliki Data Kependudukan yang valid, akurat dan terintegrasi secara online via internet antara pihak kelurahan , pihak kecamatan dan Dinas Kependudukan serta terupdate secara berkelanjutan memiliki daya saing tinggi 5. Mampu menghasilkan output dan outcome yang berkualitas prima
Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahya
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
Mewujudkan pembangunan Kota Mojokerto yang
1. iklim usaha yang kondusif dan mandiri Service city yang sehat
2. lingkungan yang bersih dan bebas polusi 3. kebutuhan air bersihnya terpenuhi dan sanitasinya bagus 4. pemanfaatan lahannya mempertimbangkan aspek konservasi 5. tata ruangnya mampu mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pola hidup sehat.
Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan Melakukan koordinasi dengan satuan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
antara lain ditandai oleh: 1. sumber daya manusia yang berkualitas Service city yang cerdas
2. Pemerintah dan swasta yang profesional dan berdaya saing tinggi 3. Tata ruang yang efisien dan kondusif terhadap pengembangan sosial dan teknologi 4. terbukanya akses pengetahuan dan teknologi Layanan pemerintahan yang mampu memberi nilai tambah ekonomi dan membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain ditandai oleh:
Service city yang sejahtera
1. Meningkatnya pendidikan dan kualitas SDM 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 3. Meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat
Service city yang bermoral
Layanan pemerintahan yang penyelenggaraan layanannya dilandasi oleh nilai-nilai moral, etika dan norma sosial, budaya, agama, maupun negara, antara lain ditandai oleh: 1. Meningkatnya keimanan, ketakwaan dan kesalehan sosial
25
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan Melakukan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di bidang perekonomian, fisik dan prasarana wilayah
Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja
Tugas dan Fungsi Kecamatan Prajuritkulon terkait Visi Walikota
Visi: “Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral”
2. Meningkatnya peranan budaya dan nilai-nilai moral, etika dan agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 3. Terciptanya keamanan, ketertiban dan ketentraman
4. Rendahnya angka kriminalitas dan pelanggaran hukum/peraturan/ norma 5. Pemerintah dan jasa layanannya diselenggarakan dengan amanah, bersih dan baik (clean and good governance)
kecamatan untuk mewujudkan ketrentaman dan ketertiban umum masyarakat Melakukan koordinasi dengan pemuka agama di wilayah kecamatan Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara RI dan/atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan peundang-undangan Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan kepada Walikota
Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Prajuritkulon Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai Service City yang Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Bermoral No
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih
1 Misi : III Menyediakan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Baik dan Memadai Program: Pemberdayaan Komunitas Perumahan 2 Misi : III Menyediakan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Baik dan Memadai Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga 3 Misi I: Meningkatkan Kualitas SDM Program : Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 4 Misi II: Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 Misi I: Meningkatkan Kualitas SDM Program : Peningkatan
Permasalahan Pelayanan kecamatan Prajuritkulon
Faktor Penghambat
Pendorong
Usaha pelestarian lingkungan oleh masyarakat masih rendah
Kurangnya kesadaran untuk melestarikan lingkungan dari mayarakat itu sendiri
Adanya lembaga kemasyarakat an di tingkat RT, RW dan LPM
Belum representatifnya sarana dan prasarana olah raga
Ketergantungan dana pemeliharaan sarana prasarana kepada pemerintah
Material dan tenaga kerja mudah diperoleh
Belum optimalnya peran lembaga pemberdayaan perempuan dan organisasi perempuan
Perencanaan dengan pelaksanaan cenderung kurang sinkronnya
Adanya lembaga pemberdayaan perempuan ditingkat kelurahan
Adminitrasi keuangan kelurahan belum berdiri sendiri dan masih menjadi bagian kecamatan
Kelurahan belum ditetapkan sebagai SKPD
Adanya struktur organisasi dan tupoksi yang jelas untuk kelurahan
Belum optimalnya pemahaman aparatur pada peraturan perundang-
Peraturan perundangundangan cenderung cepat berubah
Perangkat/aparatur kecamatan dan kelurahan selalu
26
kapasitas sumberdaya Aparatur
undangan
terikat kepada peraturan/ perundangundangan Data dasar dikelurahan sudah tersedia
6 Misi I: Meningkatkan Kualitas SDM Program : Pengembangan Data/Informasi 7 Misi II: Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8 Misi II: Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi Program : Penataan Administrasi Kependudukan
Kurang optimalnya validasi data-data di kelurahan
Data-data dikelurahan tidak segera diperbarui
Belum optimalnya kelancaran kinerja pegawai dan pelayanan perkantoran
Tidak semua sarana dan prasarana terakomodasi di anggaran
Teknologi yang semakin pesat dan mudah ditemui di pasaran
Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan
Tidak keseluruhan masyarakat menerima informasi perundangundangan
Terbitnya peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan
9 Misi : III Menyediakan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Baik dan Memadai Program: Perencanaan Pembangunan Daerah 10 Misi IV: Menciptakan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program: Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 11 Misi II: Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 12 Misi I : Meningkatkan Kualitas SDM Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13. Misi I : Meningkatkan Kualitas SDM Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Belum sinkronnya perencanaaan pembangunan baik bottom up ataupun topdown
Hasil perencanaan pembangunan banyak yang tidak terealisasi
Adanya rencana pembangunan jangka menengah kota dan musrenbang
Masih rendahnya pemahaman dan wawasan masyarakat tentang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
Perubahan pola pikir, sikap dan prilaku masyarakat yang cenderung mengarah kepada menurunnya kepekaan dan solidaritas sosial Perubahan peraturan dan petunjuk teknis administrasi kelurahan dan lembaga kemasyarakatan kelurahan
Koordinasi aparat penegak hukum dan dinas terkait yang harmonis
Belum tersedianya pakaian dinas untuk harihari tertentu
Produsen pakaian dinas pada hari tertentu terbatas
Adanya anggaran untuk belanja
Masih kurangnya pemahaman dan wawasan masyarakat tentang peraturan pertanahan
Masyarakat berpikiran bahwa peraturan pertanahan merupakan hal yang rumit
Reformasi pelayanan bidang pertanahan yang terus digulirkan
Kurang tertib administrasi kelurahan dan lembaga kemasyarakatan kelurahan
Organisasi kelurahan dan lembaga kelurahan telah terbentuk
3.3 Telaahan Renstra Kecamatan Prajuritkulon Berdasarkan hasil analisa, dapat diidentifikasi
faktor kekuatan (Strengts),
Kelemahan
(Weakness), Peluang ( Opportunites ) dan Ancaman (Threats) di Kecamatan Prajuritkulon, yaitu : a. Analisis Lingkungan Internal 1. Kekuatan ( Strengths ) a. Komitmen Pemimpin yang berkesinambungan dalam peningkatan pelayanan masyarakat; 27
b. Adanya Perda dan Perwali tentang struktur organisasi Kecamatan dan Penjabaran Tupoksi Kecamatan Prajuritkulon; c. Adanya hubungan baik antara Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan Tokoh Masyarakat; d. Adanya pembinaan yang berkesinambungan dari kecamatan kepada perangkat kecamatan dan kelurahan. 2. Kelemahan ( Weakness ) a. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Opersional dan Prosedur (SOP); b. Belum memadainya kompetensi aparatur yang memiliki ketrampilan dan keahlian sesuai prinsip “The Right Man on The Right Place”; c. Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat; d. Kurang optimalnya validasi data di kelurahan; b. Analisis Lingkungan Eksternal 3. Peluang ( Opportunites ) a. Adanya lembaga kemasyarakatan kelurahan antara lain lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Tetangga (RW) dan Rukun Tetangga (RT); b. Kondisi keamanan dan ketertiban di masyarakat semakin baik; c. Kemudahan dalam memperoleh Informasi terutama ketersediaan jaringan komunikasi; d. Adanyan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dari dinas/instansi terkait di Pemkot Mojokerto; 4. Ancaman ( Threats ) a. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang peraturan pemerintah daerah maupun pusat; b. Usaha pelestarian lingkungan oleh masyarakat masih rendah; c. Belum sinkronnya perencanaaan pembangunan antara bottom up dengan topdown; d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan; Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kecamatan Prajuritkulon, faktor kunci keberhasilan (FKK) pelayanan di Kecamatan Prajuritkulon antara lain: a. Faktor Internal 1. Kekuatan ( Strengths ) a. Komitmen Pemimpin yang berkesinambungan dalam peningkatan pelayanan masyarakat; b. Adanya hubungan baik antara Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan Tokoh Masyarakat; c. Adanya pembinaan yang berkesinambungan dari kecamatan kepada perangkat kecamatan dan kelurahan. 2. Kelemahan ( Weakness ) 28
a. Belum memadainya kompetensi aparatur yang memiliki ketrampilan dan keahlian sesuai prinsip “The Right Man on The Right Place”; b. Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat; c. Kurang optimalnya validasi data di kelurahan; b. Faktor Eksternal 3. Peluang ( Opportunites ) a. Adanya lembaga kemasyarakatan kelurahan antara lain lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Tetangga (RW) danRukun Tetangga (RT); b. Kondisi keamanan dan ketertiban di masyarakat semakin baik; c. Kemudahan dalam memperoleh Informasi terutama ketersediaan jaringan komunikasi; 4. Ancaman ( Threats ) a. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang peraturan pemerintah daerah maupun pusat; b. Usaha pelestarian lingkungan oleh masyarakat masih rendah; c. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
Permasalahan pelayanan masyarakat di kecamatan di kaitkan dengan sasaran jangka menengah Renstra Kementrian /Lembaga (K/L) diantaranya : a. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD yang terkait dengan kegiatan dari (K/L) , Propinsi dan SKPD daerah lain; b. Formasi Kepegawaian yang belum terisi sesuai kebutuhan terutama di Kelurahan; c. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan; d. Seringnya terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanannya, sehingga mempengaruhi proses pemahannya oleh masyarakat. 3.4 Penentuan Isu –Isu Strategis Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Kecamatan Prajuritkulon timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal banyak dipengaruhi yang bersumber pada kebijakan vertikal dan horizontal.
1. Isu - isu internal dilingkungan Kantor Kecamatan Prajuritkulon antara lain : a. Belum memadainya kompetensi aparatur yang memiliki ketrampilan dan keahlian sesuai prinsip “The Right Man on The Right Place”; b. Belum optimalnya kelancaran kinerja pegawai dan pelayanan perkantoran; c. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Opersional dan Prosedur (SOP); d. Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran; 29
e. Kurang optimalnya validasi data-data di kelurahan; f. Kurangnya tertib administrasi kelurahan dan lembaga kemasyarakatan kelurahan
2. Isu - isu external antara lain : a. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat semakin baik; b. Usaha pelestarian lingkungan oleh masyarakat masih rendah; c. Kurangnya peran lembaga pemberdayaan perempuan dan organisasi perempuan; d. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan; e. Masih minimnya realisasi hasil pelaksanaan musrenbang; f. Terealisasinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga; g. Masih kurangnya pemahaman dan wawasan masyarakat tentang peraturan pertanahan.
30
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1
Visi dan Misi Kecamatan Prajuritkulon
Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu, dengan mengisyaratkan adanya misi dan tantangan. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berangkat dari pengertian visi tersebut, maka visi Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto sebagai berikut : “TERWUJUDNYA PELAYANAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PRAJURITKULON YANG BERKUALITAS “ Perumusan
dan
penjelasan
terhadap
visi
kecamatan Prajuritkulon dimaksud,
menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.1 Penyusunan Penjelasan Misi Kecamatan Prajuritkulon Visi Terwujudnya pelayanan
Pokok-pokok Visi
Penjelasan Visi
Pelayanan yang Berkualitas
Visi tersebut mengandung arti bahwa
masyarakat di Kecamatan
Kecamatan
Prajuritkulon yang berkualitas
mengutamakan
Prajuritkulon
sangat
pelayanan
yang
berkualitas dan mengarah pada good government dan secara bertahap dapat mencapai standar pelayan publik.
Dalam rangka mencapai visi Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto tersebut, maka dalam pelaksanaan mewujudkan keberhasilan visi tersebut maka misi yang akan dilaksanakan adalah: 1. Mewujudkan pelayanan masyarakat yang sesuai Standar Pelayanan Publik; 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Penjelasan terhadap visi kecamatan Prajuritkulon dimaksud, menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.2 Penyusunan Penjelasan Misi Kecamatan Prajuritkulon Visi Terwujudnya pelayanan masyarakat
Pokok-pokok Visi Pelayanan yang Berkualitas
Misi Mewujudkan pelayanan masyarakat yang sesuai 31
Penjelasan Misi 1. Sesuai tugas pokok dan fungsi Camat, maka
di Kecamatan Prajuritkulon yang berkualitas
Standar Pelayanan Publik
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
percepatan pencapaian standar pelayanan minimal kecamatan menjadi hal yang harus diwujudkan 2. Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan merupakan wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu koordinasi dan komunikasi dengan perangkat keamanan yang ada di kelurahan TNI/Polri termasuk Linmas terus dijaga dan ditingkatkan. 1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan terus di tingkatkan baik RT/RW, PKK, LPM dan lain-lain juga pembinaan organisasi perempuan; 2. Aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan harus dijaring melalui musyawarah pembangunan di kel dan kec 3. Masyarakat juga dilibatkan dalam menjaga lingkungan supaya tertata dan terpelihara
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dalam rangka mewujudkan visi misi di atas, perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja kecamatan. Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Prajuritkulon merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Prajuritkulon antara lain sebagai berikut :
Misi 1
: Mewujudkan pelayanan masyarakat yang sesuai Standar Pelayanan Publik;
Tujuan Misi 1 : Meningkatkan mutu pelayanan masyarakat; Sasaran tujuan tersebut adalah : 1. Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik; 2. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan; Misi 2
: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan; 32
Tujuan Misi 2 : Meningkatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan; Sasaran tujuan tersebut adalah : 1. Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan; 4.3
Strategi dan Kebijakan Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana kecamatan prajuritkulon mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan efektif dan efisien. Berdasarakan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan antara lain : 4.3.1 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 1 Dalam ragka mencapai sasaran Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik, maka strategi yang diambil : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang baik 2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebijakan pelayanan Adapun arah kebijakannya antara lain : 1. Pengembangan data / informasi dan peningkatan sarana prasarana aparatur serta pemenuhan administrasi perkantoran yang baik 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 3. Penataan administrasi kependudukan dan penataan penguasaan,pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan disiplin aparatur
Sasaran Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan, dicapai dengan strategi : Meningkatkan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, linmas dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban ,dengan arah kebijakan : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 4.3.1 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 2 Dalam ragka mencapai sasaran Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan, maka strategi yang diambil adalah : 1. Meningkatkan jaring aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan 2. Menigkatkan peran serta masyarakat dalam kebersihan dan pelestarian lingkungan 33
3. Meningkatkan peran serta perempuan dan keluarga dalam masyarakat Adapun arah kebijakannya adalah : 1. Perencanaan pembangunan dengan menjaring aspirasi masyarakat melalui musrenbang kelurahan dan kecamatan 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan 3. Pembinaan terhadap organisasi perempuan dengan pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan bagi rumah tangga dalam pembangunan keluarga sejahtera
34
Tabel 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN TARGET KINERJA TAHUN NO.
1.
TUJUAN
Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat
SASARAN Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan
Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan 2.
Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
INDIKATOR SASARAN Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Prosentase menurunnya kejadian pelanggaran ketentraman dan ketertiban Prosentase kelurahan dan kecamatan yang melaksanakan musrenbang tepat waktu Prosentase kelurahan dan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang tertib administrasi Prosentase RW yang menjadi pemenang lingkungan Berseri Prosentase PKK Kecamatan dan Kelurahan yang Tertib Administrasi
35
2015
2016
2017
2018
2019
65 IKM
70 IKM
72.5 IKM
75 IKM
80 IKM
13%
21%
34%
44%
54 %
100%
100%
100%
100%
100%
75%
87.5%
100%
100%
100%
26%
30%
34%
38%
42%
67 %
78%
89%
100%
100%
TABEL. 4.1/ Tabel 12 Tujuan, Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Kecamatan Prajuritkulon VISI
: Terwujudnya Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Prajuritkulon yang Berkualitas
MISI I : Mewujudkan pelayanan masyarakat yang sesuai Standar Pelayanan Publik TUJUAN Meningkatkan mutu pelayanan masyarakat
SASARAN Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan
STRATEGI
KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur didukung dengan ketrsediaan sarana dan prasarana yang baik 2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebijakan pelayanan
1. Pengembangan data / informasi dan peningkatan sarana prasarana aparatur serta pemenuhan administrasi perkantoran yang baik 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 3. Penataan administrasi kependudukan dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan disiplin aparatur Meningkatkan pembinaan ketentraman dan ketertiban Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan masyarakat, linmas dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
MISI II : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan TUJUAN Meningkatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan
1. Menigkatkan jaring aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan 2. Menigkatkan peran serta masyarakat dalam kebersihan dan pelsetarian lingkungan 3. Menigkatkan peran serta perempuan dan keluarga dalam masyarakat
1. Perencanaan pembangunan dengan menjaring aspirasi masyarakat melalui musrenbang kelurahan dan kecamatan 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan 3. Pembinaan terhadap organisasi perempuan dengan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam pembangunan keluarga sejahtera
36
BAB V TABEL 5.1 / TABEL 13 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN PRAJURITKULON TAHUN 2014-2019
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
INDIKATOR KINERJA
TARGE N o
TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
T
KODE
PROGRAM DAN
SASARAN
SASAR
REKENING
KEGIATAN
AN
PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN
INDIKATOR
DATA
KONDISI
CAPAIAN
KINERJA
TAHUN
TAHUN 2015
1
1.a
2
3
3.a
Prosentase RW
Meningkatnya
Prosentase RW
42%
partisipasi
yang menjadi
partisipasi
yang menjadi
dan aspirasi
pemenang
dan aspirasi
pemenang
masyarakat
lingkungan
masyarakat
lingkungan
dalam
BERSERI
pembangunan
dalam
4 1.04.1.20.10.17
5
TAHUN 2018
UNIT
PADA
TAHUN 2019
KERJA
KINERJA
AWAL
TAHUN
PERENCAN
AKHIR
AAN
RENSTRA
(OUTCOME)
KEC.
2014)
6
6 .a
Program
Meningkatnya
Targe
Pemberdayaan
kualitas
Komunitas Perumahan
komunitas
7
LOKASI
PRAJURIT KULON
(TAHUN
t
Meningkatkan
TAHUN 2017
KEGIATAN
(OUTPUT)
1
TAHUN 2016
8
Rp
Target
9
10
20,000,000
Rp
11
Targe t 12
21,217,000
Rp
13
Targe t 14
23,339,000
Rp
15
Targe t 16
25,673,000
Rp
Targe
R
t
p
17
18
28,240,000
KEC PRAJURITK
19 8 Kelurahan
ULON
perumahan
BERSERI
pembangunan 1.04.1.20.10.17.03
Peningkatan
Jumlah RW yang
Prosentase RW
Peran Serta
mengikuti lomba
yang menjadi
Masyarakat Dalam
Berseri
pemenang
Pelestarian
lingkungan
Lingkungan
BERSERI
21 %
26%
20,000,000
30%
21,217,000
34%
23,339,000
38%
25,673,000
42%
28,240,000
42%
Perumahan 2
Meningkatkan
Program
Meningkatnya
Mutu
Kepuasan
Mutu
Kepuasan
Pengembangan
kualitas data
Pelayanan
Masyarakat
Pelayanan
Masyarakat
Data/Informasi
informasi
masyarakat
Indeks
Meningkatnya
Indeks
1 Dok
1.06.1.20.10.15
5,500,000
15,000,000
16,500,000
18,150,000
36,300,000
KEC PRAJURITK ULON
masyarakat yang sesuai dengan
1.06.1.20.10.15.05
Penyusunan Profil
Tersusunya Profil
Adanya informasi
Daerah
Kecamatan
tentang profil
standar
kecamatan dan
pelayanan
kelurahan yang
publik
1 dok
1 dok
5,500,000
1 dok
15,000,000
1 dok
16,500,000
1 dok
18,150,000
1 dok
36,300,000
10 buku
valid
37
Kecamatan
3
Meningkatkan
Prosentase
Meningkatnya
Prosentase
partisipasi
Kelurahan dan
partisipasi
Kelurahan dan
dan aspirasi
Kecamatan
dan aspirasi
Kecamatan
perencanaan
masyarakat
yang
masyarakat
yang
pembangunan
dalam
melaksanakan
dalam
melaksanakan
daerah
pembangunan
MUSRENBANG
pembangunan
MUSRENBANG
tepat waktu
100%
1.06.1.20.10.21
Program Perencanaan
Meningkatnya
Pembangunan Daerah
kualitas
34,100,000
37,510,000
41,261,000
45,387,100
KEC
Penyelenggaraan
Prosentase
Musrenbang
Kelurahan dan
SKPD
Kecamatan yang
ULON
1.06.1.20.10.21.16
1.06.1.20.10.21.19
1.10.1.20.10.15
100 %
100%
24,940,000
100%
27,500,000
100%
30,250,000
100%
33,275,000
100%
36,602,500
100%
1 dok
11,000,000
1 dok
1 dok
8,784,600
1 dok
Kecamatan yang melaksanakan
MUSRENBANG
MUSRENBANG tepat waktu
Penyusunan
Jumlah dokumen
Adanya
Rencana Strategik
Rencana
perencanaan
(Renstra) SKPD
Strategik
kerja yang
(Renstra) SKPD
SMART
Penyusunan
Jumlah dokumen
Adanya
Dokumen
Rencana Kerja
perencanaan
Rencana Kerja
SKPD
kerja yang
(Renja)
80 IKM
Prosentase Kelurahan dan
melaksanakan tepat waktu
1 dok
1 dok
1 dok
6,000,000
1 dok
6,600,000
1 dok
7,260,000
1 dok
7,986,000
SMART
Meningkatkan
Indeks
Meningkatnya
Indeks
Program Penataan
Meningkatnya
Mutu
Kepuasan
Mutu
Kepuasan
Administrasi
kualitas
PRAJURITK
Pelayanan
Masyarakat
Pelayanan
Masyarakat
Kependudukan
penataan
ULON
masyarakat
Kecamatan
PRAJURITK
tepat waktu
1.06.1.20.10.21.09
4
30,940,000
masyarakat
administrasi
yang sesuai
kependudukan
37,950,000
41,736,400
45,919,500
50,511,000
55,563,000
KEC
pelayanan publik
1.10.1.20.10.15.13
Peningkatan
Indeks Kepuasan
Kapasitas
Masyarakat
dan 8 Kelurahan, masyarakat
dengan standar
Kecamatan
65 IKM
65 IKM
Kelembagaan Kependudukan
38
37,950,000
70 IKM
41,736,400
72.5 IKM
45,919,500
75 IKM
50,511,000
80 IKM
55,563,000
80 IKM
5
Meningkatkan
Prosentase
Meningkatnya
Prosentase
Program Peningkatan
Meningkatnya
partisipasi
PKK Kecamatan
partisipasi
PKK Kecamatan
Peran Serta dan
kualitas Peran
dan aspirasi
dan Kelurahan
dan aspirasi
dan Kelurahan
Kesetaraan Gender
Serta
masyarakat
yang tertib
masyarakat
yang tertib
Dalam Pembangunan
Perempuan dan
dalam
administrasi
dalam
administrasi
pembangunan
100%
1.11.1.20.10.18
129,920,000
139,849,600
152,934,560
166,928,016
181,870,817
KEC PRAJURITK ULON
Jender dalam Pembangunan
1.11.1.20.10.18.01
Kegiatan
Tersedianya BOP
Jumlah Anggota
Pembinaan
Kegiatan Dharma
Dharma Wanita
Organisasi
Wanita
yang Trampil
Perempuan
Kecamatan
22 %
28%
24,920,000
38%
11,000,000
43%
12,000,000
49%
13,500,000
54%
15,500,000
54%
56 %
67%
25,000,000
78%
40,849,600
89%
44,934,560
100%
49,428,016
100%
54,370,817
100%
8 Kelurahan
67%
80,000,000
78%
88,000,000
89%
96,000,000
100%
104,000,000
100%
112,000,000
100%
Prajuritkulon
1.11.1.20.10.18.02
Kegiatan
Tersedianya BOP
Prosentase PKK
Pendidikan dan
Kegiatan PKK
Kecamatan dan
Pelatihan
Kecamatan
Kelurahan yang
Peningkatan
Prajuritkulon
tertib administrasi
Kegiatan
Tersedianya BOP
Prosentase PKK
Penyuluhan Bagi
Kegiatan PKK
Kecamatan dan
ibu rumah tangga
Kelurahan
Kelurahan yang
dalam
Prajuritkulon
tertib administrasi
Peran Serta dan Kesetaraan gender
1.11.1.20.10.18.03
dan 8 Kelurahan, masyarakat
Kesetaraan
pembangunan
Kecamatan
membangun keluarga sejahtera
39
6
Meningkatkan
Indeks Kepuasan
Meningkatnya
Indeks Kepuasan
Mutu
Masyarakat
Mutu
Masyarakat
Pelayanan
Pelayanan
masyarakat
masyarakat
80 IKM
1.18.1.20.10.21
Program Peningkatan
Tersedianya
Sarana dan Prasarana
Sarana dan
Olah Raga
Prasarana Olah
1 keg
200,000,000
KEC
Kelurahan
PRAJURITK ULON
Raga
yang sesuai dengan standar pelayanan publik
1.18.1.20.10.21.01
Peningkatan Kerja
Jumlah
Prosentase
Sama Pola
Lapangan
sarana dan
Kemitraan Antara
olahraga yang
prasarana olah
pemerintah dan
diperbaiki
raga dalam
Masyarakat Untuk
86%
100%
200,000,000
80 IKM
kondisi baik
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga
7
Meningkatkan
Prosentase
Meningkatnya
Prosentase
Program Peningkatan
Meningkatnya
Mutu
menurunnya
ketentraman
menurunnya
Keamanan dan
keamanan dan
Pelayanan
kejadian
dan ketertiban
kejadian
Kenyamanan
keamanan
masyarakat
pelanggaran
Lingkungan
pelanggaran
Lingkungan
lingkungan
ketrentraman
ketrentraman
dan ketertiban
dan ketertiban
41%
1.19.1.20.10.15
1.19.1.20.10.15.05
Pengendalian
Jumlah Kegiatan
Prosentase
Keamanan
Peningkatan
menurunnya
Lingkungan
Keamanan dan
kejadian
kenyamanan
pelanggaran
Lingkungan
ketrentraman dan
102,260,000
80,000,000
48,400,000
53,240,000
58,564,000
KEC PRAJURITK ULON
41 kejadian
ketertiban
40
13%
102,260,000
20.00%
80,000,000
27%
48,400,000
34%
53,240,000
41%
58,564,000
41%
Kecamatan dan 8 Kelurahan
8
Meningkatkan
Indeks
Meningkatnya
Indeks
Program Pelayanan
Meningkatnya
Mutu
Kepuasan
Mutu
Kepuasan
Administrasi
pelayanan
Pelayanan
Masyarakat
Pelayanan
Masyarakat
Perkantoran
penatausahaan
masyarakat
80 IKM
1.20.1.20.10.01
masyarakat
2,859,093,000
2,362,387,000
2,598,000,675
2,847,800,642
3,115,774,206
perkantoran
dengan 1.20.1.20.10.01.01
pelayanan publik
Penyediaan Jasa
Jumlah Pegawai
Prosentase
Surat Menyurat
yang Lembur di
pekerjaan yang
Luar jam dinas
diselesaikan
selama 1 tahun
dengan baik dan
100%
100%
90,889,000
100%
112,104,000
100%
123,314,400
100%
135,645,840
100%
149,210,424
100%
1 kec + 8 kel
100%
109,230,000
100%
104,072,000
100%
114,479,200
100%
115,927,120
100%
127,519,832
100%
100%
100%
109,439,000
100%
121,120,000
100%
133,232,000
100%
146,555,200
100%
161,210,720
100%
100%
100%
1,321,100,000
100%
384,840,000
100%
423,324,000
100%
465,656,400
100%
512,222,040
100%
100%
100%
202,950,000
100%
235,350,000
100%
258,885,000
100%
284,773,500
100%
313,250,850
100%
tepat waktu 1.20.1.20.10.01.02
Penyediaan Jasa
Jumlah rekening
Prosentase
Komunikasi,
telepon, listrik,
kelancaran
Sumber Daya Air
dan internet
pelaksanaan
dan Listrik
kantor yang
kegiatan
dibayarkan
administrasi dan
selama 1 tahun
operasional kantor
1.20.1.20.10
Penyediaan Jasa
Jumlah
Prosentase
.01.06
Pemeliharaan dan
kebutuhan
kendaraan dinas
Perizinan
operasional
yang digunakan
Kendaraan Dinas /
pemeliharaan
dengan baik
Operasional
dan perizinan
untuk menunjang
kendaraan dinas
kelancaran pelaksanaan kegiatan
1.20.1.20.10.01.07
1.20.1.20.10.01.08
Penyediaan Jasa
Jumlah PNS
Prosentase
Administrasi
Pengelola
meningkatnya
Keuangan
Keuangan
kinerja pengelola
selama 1 tahun
keuangan
Penyediaan Jasa
Jumlah petugas
Prosentase
Kebersihan Kantor
kebersihan
kebersihan dan
kantor selama 1
kenyamanan
tahun
kantor yang
Kec dan 8 kelurahan
ULON
yang sesuai standar
KEC PRAJURITK
terjaga
41
1.20.1.20.10.01.09
Penyediaan Jasa
Jumlah peralatan
Prosentase
Perbaikan
kerja kantor yang
peralatan kerja
Peralatan Kerja
diperbaiki selama
yang berfungsi
1 tahun(
dengan baik
100%
100%
115,395,000
100%
94,100,000
100%
103,510,000
100%
113,861,000
100%
125,247,100
100%
100%
100%
158,513,000
100%
174,932,750
100%
191,801,000
100%
210,981,000
100%
232,079,000
100%
100%
100%
103,070,000
100%
114,090,250
100%
125,499,275
100%
138,049,202
100%
151,854,122
100%
100%
100%
30,982,000
100%
44,495,000
100%
48,944,500
100%
53,838,950
100%
59,222,845
100%
100%
100%
26,158,000
100%
41,400,000
100%
45,540,000
100%
50,094,000
100%
38,297,000
100%
100%
100%
42,479,000
100%
53,800,000
100%
59,180,000
100%
65,098,000
100%
71,607,800
100%
komputer, printer, ac, lapto, mesin ketik, tv, kipasangin, soundsistem, dll)
1.20.1.20.10.01.10
Penyediaan Alat
Jumlah alat tulis
Prosentase Alat
Tulis Kantor
kantor untuk
tulis kantor yang
kecamatan dan
disediakan
kelurahan se kecamatan Prajuritkulon
1.20.1.20.10.01.11
Penyediaan
Jumlah barang
Prosentase
Barang Cetakan
Cetakan,
barang cetakan
dan Penggandaan
penggandaaan
dan
dan penjilidan
penggandaan dokumen yang disediakan
1.20.1.20.10.01.12
1.20.1.20.10.01.15
Penyediaan
Jumlah
Prosentase
Komponen
komponen
instalasi -instalasi
Instalasi
instalasi
listrik/penerangan
Listrik/Penerangan
listrik/penerangan
bangunan kantor
Bangunan Kantor
bangunan kantor
yang dipelihara
Penyediaan
Jumlah
Prosentase
Bahan Bacaan
kebutuhan
kebutuhan akan
dan Peraturan
referensi bahan
informasi dan
Perundang-
bacaan dan iklan
referensi bagi
undangan
kantor
pegawai dan jasa iklan kantor yang dipenuhi
1.20.1.20.10.01.16
Penyediaan
Jumlah peralatan
Prosentase
Bahan Logistik
kebersihan dan
kelancaran kerja
Kantor
bahan pembersih
petugas
kantor
kebersihan untuk menjaga keamanan dan kebersihan kantor
42
1.20.1.20.10.01.17
Penyediaan
Jumlah makan
Prosentase
Makanan dan
minum kantor
kebutuhan
Minuman
selama 1 tahun
makanan dan
100%
100%
454,805,000
100%
503,190,000
100%
553,509,000
100%
608,859,900
100%
669,745,890
100%
100%
100%
18,975,000
100%
130,018,000
100%
143,019,800
100%
157,321,780
100%
173,053,958
100%
100%
100%
75,108,000
100%
248,875,000
100%
273,762,500
100%
301,138,750
100%
331,252,625
100%
minuman rapatrapat dinas dan tamu kantor yang dipenuhi 1.20.1.20.10.01.18
Rapat-rapat
Jumlah
Prosentase
Koordinasi dan
perjalanan dinas
kelancaran rapat
Konsultasi ke Luar
Luar Daerah
Koordinasi dan
Daerah
Konsultasi ke Luar Daerah
1.20.1.20.10.01.19
Rapat-rapat
Jumlah
Prosentase
Koordinasi dan
Perjalanan Dinas
kelancaran rapat
Konsultasi ke
ke dalam daerah
Koordinasi dan
Dalam Daerah
Konsultasi ke dalam Daerah
9
Meningkatkan
Indeks
Meningkatnya
Indeks
Program Peningkatan
Meningkatnya
Mutu
Kepuasan
Mutu
Kepuasan
Sarana dan Prasarana
sarana dan
PRAJURITK
Pelayanan
Masyarakat
Pelayanan
Masyarakat
Aparatur
prasarana
ULON
masyarakat
80 IKM
1.20.1.20.10.02
masyarakat
aparatur yang
yang sesuai
optimal
558,551,000
2,289,612,000
314,530,000
345,983,000
380,581,000
KEC
dengan standar pelayanan publik
1.20.1.20.10.02.09
1.20.1.20.10.02.22
Pengadaan
Terbayarnya
Prosentase
Peralatan Gedung
pengadaan
Peralatan
Kantor
peralatan gedung
Gedung Kantor
kantor
yang memadai
Pemeliharaan
Terlaksananya
Kebersihan,
Rutin/Berkala
pengecatan
Keindahan dan
Gedung Kantor
pagar dan
Kenyamanan
gedung kantor
Gedung Kantor
100%
100%
100,000,000
100%
198,316,000
100%
121,000,000
100%
133,100,000
100%
146,410,000
100%
100%
100%
150,851,000
100%
181,296,000
100%
182,530,000
100%
200,783,000
100%
220,861,000
100%
100%
12 bln
7,700,000
100%
10,000,000
100%
11,000,000
100%
12,100,000
100%
13,310,000
100%
yang terpelihara 1.20.1.20.10.02.29
Pemeliharaan
Tersedianya
Sarana dan
Rutin/Berkala
pemeliharaan
prasarana kantor
Meubelair
pliturisasi
yang terpelihara
meubelair
43
Kecamatan dan 8 Kelurahan
1.20.1.20.10.02.42
10
Meningkatkan
Indeks
Meningkatnya
Indeks
Mutu
Kepuasan
Mutu
Kepuasan
Pelayanan
Masyarakat
Pelayanan
Masyarakat
masyarakat
80 IKM
1.20.1.20.10.03
Rehabilitasi
Terlaksananya
Sedang/Berat
pembangunan
Gedung Kantor
gedung kantor
13%
Program Peningkatan
Meningkatnya
Disiplin Aparatur
disiplin aparatur
20%
300,000,000
27%
33,600,000
1,900,000,000
33%
900.000.000
26,500,000
39%
900.000.000
98 org
29,500,000
45%
900.000.000
45%
Kecamatan +8 kelurahan
masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik
1.20.1.20.10.03.05
Pengadaan
Tersedianya
Prosentase
Pakaian Khusus
pakaian hari-hari
Pakaian untuk
Hari-hari Tertentu
tertentu
hari-hari tertentu
100 %
100%
33,600,000
100 %
26,500,000
100 %
29,500,000
100 %
yang sesuai ketentuan 11
Meningkatkan
Indeks
Meningkatnya
Indeks
Mutu
Kepuasan
Mutu
Pelayanan
Masyarakat
Pelayanan
masyarakat
80 IKM
1.20.1.20.05
Program peningkatan
Meningkatnya
Kepuasan
kapasitas sumber daya
kapasitas
+8
Masyarakat
aparatur
sumberdaya
kelurahan
masyarakat
23,780,000
40,000,000
18,150,000
19,965,000
21,962,000
Kecamatan
aparatur
yang sesuai dengan standar pelayanan publik
1.20.1.20.05.03
Bimbingan teknis
Prosentase
implementasi
kelancaran tugas
peraturan
pelayanan
perundang-
masyarakat di
undangan
kelurahan dan
100%
100 %
kecamatan
44
23,780,000
100 %
40,000,000
100 %
18,150,000
100 %
19,965,000
100 %
21,962,000
'100 %
12
Meningkatnya
Prosentase
Meningkatnya
Prosentase
Program Peningkatan
Meningkatnya
partisipasi
kelurahan dan
partisipasi
kelurahan dan
Keberdayaan
kualitas
dan aspirasi
lembaga
dan aspirasi
lembaga
Masyarakat Pedesaan
Keberdayaan
masyarakat
kemasyarakatan
masyarakat
kemasyarakatan
Masyarakat
dalam
kelurahan yang
dalam
kelurahan yang
Pedesaan
pembangunan
tertib
pembangunan
tertib
administrasi
100%
1.20.1.22.15.04
8,000,000
8,800,000
9,680,000
10,648,000
11,713,000
8 kelurahan
administrasi
Kegiatan
Jumlah
Prosentase
Peningkatan
Kelurahan yang
kelurahan dan
Kelurahan
mengikuti Lomba
lembaga
kelurahan
kemasyarakatan
Berhasil
kelurahan yang
0
75 %
8,000,000
87.5 %
8,800,000
100%
9,680,000
100%
10,648,000
100%
11,713,000
100%
tertib administrasi 13
Meningkatkan
Indeks
Meningkatnya
Indeks
Program penataan
Meningkatnya
Mutu
Kepuasan
Mutu
Kepuasan
penguasaan,
kualitas
+8
Pelayanan
Masyarakat
Pelayanan
Masyarakat
pemilikan,
penatausahaan
kelurahan
masyarakat
penggunaan dan
pemilikan
yang sesuai
pemanfaatan tanah
penggunaan
masyarakat
80 IKM
1.09 . 1.20.10 . 16
dengan
dan pemanfatan
standar
tanah
15,000,000
16,500,000
18,150,000
10,648,000
11,713,000
Kecamatan
pelayanan publik
Kegiatan
Jumlah RT/RW
Indeks Kepuasan
Penyuluhan
yang mendapat
Masyarakat
hukum pertanahan
penyuluhan
0
65
15,000,000
70 IKM
16,500,000
IKM
72.5
18,150,000
IKM
75
10,648,000
IKM
80
11,713,000
IKM
IKM
tentang hukum pertanahan
4,024,594,000
45
5,075,702,000
3,283,113,735
3,620,307,658
80
3,947,668,123
BAB VI Tabel Indikator Kinerja Kecamatan yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD
NO .
KONDISI KINERJA PD AWAL PERIODE RPJMD 2014
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
2015
2016
2017
2018
2019
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 42%
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
1
Meningkatnya Kualitas Komunitas Perumahan
21%
26%
30%
34%
38%
42%
2
Meningkatnya Kualitas Data Informasi
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
3
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4
Meningkatnya Kualitas Penataan Administrasi Kependudukan
65 IKM
65 IKM
70 IKM
72.5 IKM
75 IKM
80 IKM
80 IKM
67 %
78%
89%
100%
100%
100%
86 %
100%
-
-
-
-
100%
100%
13%
20%
27%
34%
41 %
41%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
100 %
100 %
100 %
100 %
5 6 7 8 9 10 11. 12. 13.
Meningkatnya Kualitas Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olah Raga Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya Pelayanan Penatausahaan Perkantoran Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur
56 %
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya 100 % Aparatur Meningkatnya Kualitas Keberdayaan 0 masyarakat Perdesaan Meningkatnya Kualitas Penataan Penguasaan Pemilikan Tanah
75%
0
65 IKM
46
100 % 100 %
87.5% 100% 70 IKM
72.5 IKM
1 Dok
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
100%
100%
75 IKM
80 IKM
80 IKM
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Prajuritkulon digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Prajuritkulon Perencanaan Stategis ( Renstra ) Kecamatan Prajuritkulon dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap SKPD berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya. Akhir kata semoga Rencana Strategis Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.
CAMAT PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO
YUSUF SETIAWAN, AP Pembina NIP. 19751109 199412 1 001
47