BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk-produk obat, makanan,
kosmetika, dan obat tradisional (OMKABA) dalam kemasan saat ini cenderung terus meningkat. Hal ini seiring dengan perubahan gaya hidup, pola konsumsi, kemajuan teknologi produksi dan sistem perdagangan internasional. Peningkatan konsumsi ini ternyata tidak diimbangi dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memilih dan menggunakan produk kemasan secara tepat, benar dan aman [1]. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah oknum produsen OMKABA untuk mencari keuntungan dengan cara memalsukan produk yang asli dan kemudian menjualnya bersama-sama produk asli di pasaran. Pemalsuan dilakukan terhadap label merek dan nomor registrasi atau Nomor Izin Edar (NIE) Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) yang tertera di kemasan produk OMKABA [2]. Peredaran produk palsu menjadi besar dan meluas di masyarakat karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang produk OMKABA yang aman untuk dikonsumsi dan perilaku masyarakat yang mudah tergiur dengan harga murah dari produk palsu [3]. Selain itu masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan informasi produk OMKABA yang layak untuk dikonsumsi. Pemalsuan produk OMKABA dalam kemasan merupakan tindakan kejahatan yang sudah mencapai taraf menghawatirkan. Produk palsu bisa memberi kerugian secara material dan jika digunakan terus menerus dapat mengakibatkan munculnya berbagai penyakit yang serius [4]. Oleh karenanya, pengawasan produk OMKABA saat ini sudah menjadi hal yang amat penting untuk dilakukan. Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka upaya pengawasan Obat dan Makanan yang beredar di pasar memiliki arti penting dalam upaya pencapaian derajat kesehatan yang optimal. BPOM yang berwenang terhadap pegawasan produk OMKABA yang beredar di
1
Indonesia berusaha untuk mengatasi permasalahan produk palsu tersebut. BPOM telah menerapkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) secara komperehensif dan konsisten. SISPOM terdiri dari 3 elemen penting yaitu subsistem pengawasan produsen, subsistem pengawasan konsumen dan subsistem pengawasan pemerintah. Tujuan akhir dari keseluruhan elemen tersebut adalah memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari produk OMKABA yang berisiko terhadap kesehatan [1]. Dalam memberantas dan menertibkan peredaran produk OMKABA ilegal dan palsu di sarana yang tidak berhak, BPOM juga telah melakukan investigasi awal dan penyidikan tindak pidana bidang OMKABA. Setiap tahun BPOM melakukan Operasi Gabungan Nasional (OPGABNAS) dan Operasi Gabungan Daerah (OBGABDA) yang melibatkan beberapa pihak terkait, antara lain Kepolisian Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian Perdagangan, dan lainlain. Pada OPGABNAS tahun 2012, berhasil diamankan sebanyak 3.402 item, 828.270 pieces produk Obat dan Makanan Ilegal dengan nilai yang ditaksir mencapai Rp. 1.925.005.323,- [2]. Pada tahun 2013 jumlah temuan meningkat menjadi 3.721 item (1.112.277 pieces) dengan nilai ekonomi keseluruhan sebesar Rp. 13.000.0000.000,-.. Rincian barang yang diamankan dapat dilihat pada Gambar 1.1 [5]. 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
1456 956 696 353
252 20
57
9
20
12
Gambar 1.1 Temuan Pelanggaran Produk Pada Opgabnas Tahun 2013 [5]
2
Temuan OPGABNAS Tahun 2013 cenderung meningkat dibanding tahun 2012. Selain itu pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM (BBPOM/BPOM) di masing-masing provinsi di Indonesia menunjukkan masih banyaknya temuan terhadap produk OMKABA ilegal [6][7][8]. Di lain pihak, BPOM juga kesulitan dalam melakukan pengawasan produk yang beredar tanpa bantuan pegawasan dari masyarakat. Besarnya jumlah penduduk menjadi salah satu determinan kompleksnya tugas pengawasan yang harus dilakukan oleh BBPOM/BPOM. Sedangkan personil petugas pemeriksaan dan penyidikan (Pemdik) pada masing-masing BBPOM/BPOM suatu provinsi berkisar 15-20 orang. Untuk itu diperlukan bantuan masyarakat dalam melakukan pengawasan produk OMKABA yang beredar [5]. Awal tahun 2014 sejumlah operasi yang digelar BPOM telah menangani sejumlah kasus dengan total nilai puluhan miliar rupiah. Sebanyak 129 situs internet yang menjual obat dan kosmetik palsu telah ditutup. Dari operasi yang dilakukan di Jakarta dan beberapa daerah endemik malaria seperti Papua dan NTT, nilai obat ilegal yang didapat dalam operasi mencapai Rp 5,7 miliar. Pada hari raya keagamaan juga didapatkan peredaran makanan ilegal dengan nilai mencapai Rp 5,9 miliar [9]. Walaupun BPOM telah banyak melakukan operasi, namun pemalsuan produk OMKABA di Indonesia masih meningkat. Menurut catatan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), penjualan obat palsu di tingkat global rata-rata per tahun mencapai 75 milyar dolar Amerika. Obat yang beredar di Asia Tenggara termasuk Indonesia sebanyak 30% merupakan obat palsu, penjualannya di Indonesia mencapai sekitar 200 juta dolar Amerika per tahun [10]. Kasus lain yaitu sering beredarnya pesan tidak bertanggung jawab melalui Short Message Service (SMS), Blackberry Massenger, dan media sosial lainnya kepada masyarakat. Isi SMS menyebutkan bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengumumkan tentang bahaya Aspartam yang terkandung dalam beberapa minuman [11]. Kasus lain adalah pengumuman yang menyatakan bahwa 11 obat dilarang edar oleh BPOM. Kemudian BPOM memastikan kalau isi email tersebut 'hoax' alias tipuan, karena Kepala BPOM tidak pernah mengeluarkan
3
pengumuman tersebut [12]. Adanya SMS hoax tersebut membuat masyarakat menjadi ragu dalam memilih produk yang akan di konsumsi, karena tidak bisa mendapatkan informasi legalitas produk OMKABA yang terdaftar di BPOM secara cepat dan mudah. Sesuai dengan Sasaran strategis utama BPOM yang tertuang dalam Renstra BPOM tahun 2009-2014 yaitu pengawasan obat dan makanan terlaksana secara efektif untuk melindungi konsumen di dalam dan di luar negeri dengan sistem yang tergolong terbaik di ASEAN [1]. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut BPOM mempunyai strategi untuk memperkuat sistem regulatori pengawasan obat dan makanan dengan merumuskan strategi TIK yaitu penyediaan data dan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu [13]. TIK memiliki peranan penting untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan informasi. TIK telah mendorong pengembangan e-government di BPOM yang bertujuan untuk membantu kegiatan pengawasan di BPOM. Salah satu pengembangan e-government di BPOM adalah dengan adanya basisdata produk registrasi di BPOM dengan Nama WebReg. WebReg merupakan media online yang bisa mencari produk OMKABA yang terdaftar di BPOM. Namun keberadaan WebReg dirasakan saat ini masih mempunyai beberapa keterbatasan antara lain: (1) WebReg merupakan submenu dari website BPOM www.pom.go.id sehingga kurang praktis dalam penggunaannya dan belum user friendly digunakan oleh masyarakat awam; (2) Kebanyakan masyarakat kurang familiar dengan website dan kadang tidak terhubung dengan internet, tetapi butuh informasi mengenai legalitas produk OMKABA yang terdaftar. Data statistik pengguna website BPOM menunjukkan rata-rata pengunjung website BPOM tahun 2013 kurang lebih 2.200 kunjungan per hari [4]. Fakta ini sangat rendah jika dibandingkan dengan data penduduk Indonesia pada tahun 2013 hampir mencapai 250 juta jiwa [14]. Artinya hanya sedikit penduduk Indonesia yang mengakses website BPOM dan khususnya menu WebReg. Beberapa permasalahan tersebut di atas, menuntut perlunya dibuat suatu media pendukung yang dapat digunakan oleh masyarakat secara mudah dan cepat. Media tersebut digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap poduk yang
4
dikonsumsi setiap hari agar terhindar dari produk OMKABA palsu atau tanpa izin edar. Karena menurut survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh BPOM terhadap 10 kota besar di Indonesia dengan total responden 1.014 orang menyebutkan bahwa 82,35% responden mengutamakan keaslian produk OMKABA dalam menggunakan produk OMKABA tersebut sehari-hari [5]. Penelitian ini akan mengatasi kendala tersebut menggunakan layanan informasi berbasis SMS gateway agar pengelolaan informasi produk OMKABA yang terdaftar di BPOM lebih sistematis untuk peningkatan layanan BPOM kepada masyarakat. Jenis layanan tersebut dipilih karena sesuai kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Hampir seluruh masyarakat Indonesia telah menggunakan telepon seluler sebagai alat komunikasi utama. Menurut data dari lembaga riset pasar Taylor Nelson Sofres (TNS) pada tahun 2012, Indonesia merupakan pengguna telepon seluler nomor 5 terbesar di dunia dengan jumlah hampir 236,8 juta [15]. Jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan data dari lembaga sensus Amerika US Cencus Bureau pada tahun 2014, Indonesia memiliki sekitar 251 juta penduduk sedangkan pengguna telepon seluler berkisar 281 juta. Dengan kata lain setiap penduduk Indonesia memiliki lebih dari satu telepon seluler [16]. Bagi masyarakat Indonesia, telepon seluler digunakan hampir di setiap kesempatan sehari-hari. Menurut data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa Rumah Tangga yang memiliki Telepon seluler pada Tahun 2013 di perkotaan sebanyak 92,20% dan di pedesaan 80,02%. Angka tersebut cukup tinggi dibandingkan dengan pengguna internet di perkotaan hanya 23,56% dan pedesaan 7,19% [17]. Sedangkan fasilitas yang sering digunakan adalah SMS karena dinilai sebagai media yang efisien untuk mengirim dan menerima pemberitahuan penting. Hal ini dikarenakan SMS adalah salah satu fasilitas dasar yang terdapat pada telepon seluler. Selain memiliki biaya operasional yang cukup murah, SMS juga merupakan media komunikasi antar individu yang cukup real time, sehingga SMS masih tetap menjadi pilihan bagi setiap orang sebagai sarana komunikasi [18]. Survei yang dilakukan oleh Broadcasting Board of Governors pada tahun 2012 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu seminggu sebanyak
5
89,4% pengguna telepon seluler di Indonesia mengirim dan menerima pesan melalui SMS [19]. Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena akan digunakan sebagai solusi layanan informasi produk OMKABA yang terdaftar di BPOM. Hal ini juga diperkuat dengan adanya desakan dari Komisi IX DPR RI pada rapat dengar pendapat agar BPOM meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 [4]. Diantaranya dengan memastikan layanan informasi dan pengaduan masyarakat berlangsung aktif dan interaktif melalui berbagai media sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Serta adanya pengawalan atas tindak lanjut hasil temuan pengawasan obat dan makanan khususnya tindakan pro-justicia termasuk mengumumkan secara periodik kepada publik dan produsen, sehingga masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif mengawal tindak lanjut tersebut. Selain itu peran masyarakat sebagai pengguna produk sangatlah besar. Masyarakat sebagai penentu akhir apakah suatu produk akan dikonsumsi atau tidak. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat menjadi penting untuk diprioritaskan oleh BPOM. Layanan ini diharapkan akan membantu dan lebih mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang legalitas produk OMKABA dan bisa digunakan masyarakat untuk melaporkan produk bermasalah yang mereka temukan sehingga mendukung kelancaran pengawasan OMKABA di Indonesia.
1.2
Perumusan Masalah Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa pokok
permasalahan dalam penelitian, yaitu : 1. Masyarakat mengalami kesulitan menggunakan sistem yang sudah ada sebelumnya (WebReg) untuk mengetahui legalitas produk OMKABA yang sudah terdaftar. 2. Masyarakat membutuhkan layanan informasi yang bisa digunakan secara cepat dan mudah sampai ke tingkat desa untuk mengetahui informasi legalitas produk OMKABA yang dikonsumsi.
6
1.3
Keaslian Penelitian Penelitian tentang pengembangan layanan menggunakan aplikasi SMS
gateway dengan tujuan memberikan informasi legalitas suatu produk OMKABA yang dikonsumsi sehari-hari belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini dapat dijadikan rujukan. Dalam penelitiannya Junaini, dkk [20] mengungkapkan bahwa banyak produsen yang menggunakan logo Halal palsu pada produk mereka. Logo halal dapat mudah ditiru dan dicetak pada label produk tanpa persetujuan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal suatu produk di Malaysia. Beberapa logo tidak identik dengan logo standar JAKIM. Peneliti mencoba merancang aplikasi untuk verifikasi produk halal dengan mengirimkan gambar barcode produk menggunakan fasilitas Multimedia Messaging Service (MMS) pada telepon seluler. Solusi ini dirancang untuk membantu konsumen melakukan verifikasi produk dengan menggunakan MMS yang berinteraksi langsung ke basisdata server produk halal JAKIM. Umumnya fungsi proses sistem dilakukan dalam basisdata Server, termasuk balasan kepada konsumen tentang hasil verifikasi kehalalan suatu produk. Permasalahan pemalsuan terhadap label halal dan metode pemanfaatan TIK oleh Junaini dkk inilah yang kemudian dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Cara membuat aplikasi SMS gateway telah diperagakan oleh Goel et. Al [21]. Dalam penelitiannya Goel et al menunjukkan pembuatan aplikasi berbasis SMS gateway menggunakan modem GSM dengan mudah. Metode inilah yang coba diterapkan dalam penelitian ini untuk mengembangkan layanan egovernment berbasis SMS. Beberapa penelitian telah mengimplementasikan aplikasi SMS gateway untuk berbagai layanan. Dalam bidang pendidikan, layanan informasi berbasis SMS dikembangkan oleh Darmadji [22] dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi jadwal perkuliahan yang ditujukan kepada dosen dan mahasiswa. Oluwarantil et al. [23] dan Nugraha [24]
juga
mengembangkan layanan informasi di universitas berbasis SMS gateway. Mereka menyajikan sebuah sistem perangkat lunak yang dapat memberikan layanan
7
informasi dengan telepon seluler untuk mahasiswa menggunakan SMS. Sistem yang telah dibangun kemudian dapat menjadi alternatif dan memberikan kemudahan bagi pihak sekretariat Universitas untuk penyampaian informasi akademik melalui SMS secara cepat kepada mahasiswa. Pemanfaatan SMS gateway juga sudah dilakukan oleh Sinaga [25] di bidang telekomunikasi. Sinaga membuat prototipe SMS gateway notifikasi alarm base station pada divisi Telkom Flexi kantor perwakilan Yogyakarta. Peneliti menggunakan software Gammu sebagai SMS gateway. Sugiyanto [26] memanfaatkan aplikasi SMS gateway untuk mengatasi masalah penanganan jemaah haji yang tersesat/hilang. Peneliti mengembangkan layanan informasi yang melibatkan aplikasi SMS gateway sebagai teknologi yang murah pengadaannya, cepat proses distribusi informasinya, dan mudah penggunaannya karena hampir semua jemaah haji menggunakan telepon seluler untuk sarana berkomunikasi selama di Mekkah. Sedangkan pada penelitian ini penulis juga membuat layanan informasi berbasis SMS namun dengan lingkup yang berbeda yaitu e-government dengan objek informasi produk OMKABA.
1.4
Batasan Masalah Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 1.
Permasalahan berfokus pada produk OMKABA dalam kemasan yang sudah beredar dan diawasi oleh BPOM, tidak mencakup Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) karena kewenangannya berada pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan keterangan kehalalan suatu produk karena kewenangannya berada pada Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).
2.
Ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada perancangan prototipe fungionalitas layanan informasi produk OMKABA berbasis SMS dan tidak membahas keamanan prototipe yang dibangun.
8
3.
Pengujian prototipe layanan informasi produk OMKABA berbasis SMS dilakukan dengan teknik pengujian fungsional sederhana yang dilakukan pada lokal komputer dan beberapa telepon seluler.
1.5
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah merancang layanan informasi
yang memberikan layanan informasi produk OMKABA yang terdaftar di BPOM berbasis SMS, sehingga mempermudah pengawasan produk OMKABA yang beredar di Indonesia baik oleh masyarakat maupun petugas Pemdik di lapangan.
1.6
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : 1. Bagi BPOM, hasil penelitian dapat digunakan sebagai solusi layanan informasi produk OMKABA yang sudah terdaftar di BPOM, sehingga mendukung kelancaran pengawasan produk OMKABA. Selain itu sebagai sarana untuk memberdayakan masyarakat agar mampu melindungi diri dari produk OMKABA yang beresiko terhadap kesehatan. 2. Bagi Masyarakat, hasil penelitian dapat membantu masyarakat dalam mengetahui legalitas produk OMKABA yang akan dikonsumsi, mengadukan produk yang bermasalah ke BPOM dan mendapat tanggapan langsung dari pihak BPOM. Selain itu juga memberi edukasi kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap produk yang akan dikonsumsi melalui informasi-informasi yang dikirim oleh BPOM melalui SMS broadcast. 3. Bagi Produsen, hasil penelitian ini bisa membantu produsen sebagai penerima pesan pengingat (reminder) ketika nomor pendaftaran produk mereka akan habis masa berlakunya.
9