BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-udang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daera
sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1
Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 200
tentang Pemerintah Daerah, yang memberi kesempatan dan kewenangan yang lebih lu
pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusa
kepentingan masyarakat menurut prakara dan kreatifitas sendiri. Hal ini dilakuka
Pemerintah Daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan yang dimili dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercep
terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publi
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daera
dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, keistimewaan da kekhususan daerah.
Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tesebut diatas, maka diperluka
rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah,terpadu dan tanggap terhada
perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menenga
maupun perencanaan tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nom 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
da
dengan berpedoman pada Perda Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembanguna
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 yang memu
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesu
dengan tugas pokok dan fungsinya secara lebih spesifik dan terukur dengan disert sasaran yang akan dicapai.
Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, kabupate
Bantul adalah dokumen Perencanaan Pembangunan yang selama rentang waktu 5 (lim
tahun kedepan akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Ker
(Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Hal ini memiliki konsekuen
1.2. Tujuan
Adapun disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustria Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul adalah ;
1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasara
kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja dala melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Untuk panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setia tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.
3. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis,komprehensip dan teta fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.
1.3. Landasan Hukum Landasan
hukum
penyusunan
Rencana
Strategis,
Dinas
Perindustria
Perdagangan dan Koperasi adalah :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daera Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguna Nasional;
3. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tela diubah dengan undang-undang nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anta Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusa
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerinta Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daera
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentuka Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Kabupaten Bantul;.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengesaha
Akta Pendirian, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperas
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 20032 tentang Peratura Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2002 dan Peraturan Daera Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2008 teantang Ijin Usaha industri;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2002 dan Peraturan Daera Kabupaten Bantul Nomor 37 Tahun 2007 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 505 Tahun 200i tentang Pelayana Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2003 dan Peraturan Daera Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pergudangan.
1.4. Hubungan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi denga Dokumen Perencanaan Lainnya.
Hubungan Dokumen Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Kopera
tahun 2011-2015 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD
Kabupaten Bantul adalah bahwa Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian da
Koperasi Kabupaten Bantul merupakan salah satu dokumen teknis operasional da
merupakan jabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daera
(RPJMD) Tahun 2011-2015 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, srateg kebijakan rencana program 5 (lima) tahun kedepan.
1.5. Sistematika Penulisan Rencana Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 disusun menurut sistematika sbb : BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Landasan Hukum
D. Hubungan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Dengan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD. A. Gambaran Umum B . Capaian Kinerja s/d 2010 C. Permasalahan-Permasalahan BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASAAN, STRATEGI & KEBIJAKAN A. Visi B. Misi C. Tujuan D. Sasaran E. Strategi F. Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN & PENDANAAN INDIKATIF. BAB VI PENUTUP
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Gambar Umum
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentan
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provin
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 6 ayai 1 dan
menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerinta Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaita
dengan pelayanan dasar meliputi 26 urusan, sedangkan urusan Pilihan adalah urusa
pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraa
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yan
bersangkutan yang penentuannya diserahkan kepada daerah masing-masing sesu dengan kebutuhannya.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Dinas Perindustrian, Perdaganga
dan Koperasi Kabupaten Bantul untuk urusan wajib menangani urusan penanama
modal dan urusan koperasi & usaha kecil dan menengah sedangkan untuk urusa
pilihan menangani urusan industri dan perdagangan. Hal ini sesuai dengan Peratura
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas-din
di Lingkungan Kabupaten Bantul dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nom
67 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Perindustria Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul. Dalam Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas-dinas Lingkungan
Kabupaten
Bantul
Perdagangan dan Koperasi terdiri atas : a.
Kepala Dinas;
b.
Sekretariat terdiri atas : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Program; 3. Sub Bagian Keuangan;
susunan
organisasi
Dinas
Perindustria
d.
Bidang Perdagangan, terdiri atas; 1. Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan; 2. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
e.
Bidang Koperasi, terdiri atas: 1. Seksi Pembedayaan Koperasi dan UKM; 2. Seksi Faslitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam; f. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas: 1. Seksi Promosi dan Kerjasama Investasi; 2. Seksi Sarana dan Pengendalian Investasi; g. Unit Pelaksana Teknis; h. Kelompok Jabatan Fungsional
Berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut diatas, pasal 25 mak
kedudukan dan tugaspokok Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi diat bahwa :
1. unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan da
Koperasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah da bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanaka
urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal.
Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67 Tahun 200
tentang Rincian Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan da
Koperasi Kabupaten Bantul diatur fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan da Koperasi sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi da penanaman modal.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustria perdagangan, koperasi dan penanaman modal.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perindustrian, perdagangan, koperasi da penanaman modal.; 4. Melaksanakan kesekretariatan Dinas;
Susunan Komposisi pegawai yang dimiliki oleh Dinas Perindustria
perdagangan dan koperasi Kabupaten Bantul berdasarkan pangkat/golongan dan tingk pendididikan dapat dilihat pada table 2.1 dan table 2.2 sebagai berikut :
Tabel 2.I : Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Kopera Kabupaten Bantul berdasarkan pangkat/Golongan No Pangkat/Golongan
Jumlah
1
Golongan IV
5 orang
2
Golongan III
45 orang
3
Golongan II
7 orang
4
Golongan I
3 orang
Jumlah
Keterangan
60 orang
Sumber : Disperindagkop Laporan Triwulan III tahun 2011 Berdasarkan tabel diatas, komposisi pegawai terdiri dari pegawai golongan
sebanyak 3 orang ( 5% ), golongan II sebanyak 7 orang ( 11,66), golongan III sebanya 45 orang ( 75% ), golongan IV sebanyak 5 orang ( 8,34% ).
Tabel 2.2 : Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan Kopera Kabupaten Bantul berdasarkan Tingkat Pendidikan No
Pangkat/Golongan
Jumlah
1
Pasca Sarjana/S2
2
Sarjana/S1
3
Sarjana Muda/Diploma III
4
SLTA
23 orang
5
SLTP
1 orang
6
SD
2 orang Jumlah
Keterangan
5 orang 26 orang 2 orang
60 orang
Sumber : Disperindagkop Laporan Triwulan III tahun 2011
Data pada tabel diatas, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai Din
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi didominasi sarjana 26 orang ( 44,06%), SLT
sebanyak 23 orang ( 38,98%), Pasca Sarjana sebanyak 5 orang ( 8,48%), Sarjan
Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan nukleus organisasi yang menempa
posisi strategis dan peran dominan dalam membawa Dinas Perindustrian, Perdaganga
dan Koperasi untuk mencapai tujuannya. Tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan da
Koperasi hanya akan terwujud apabila didukung oleh aparatur yang andal da
professional (Sarjana sebanyak 44,06%). Demikian penting dan strategisnya pera
pegawai/aparatur ini menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manus
secara baik, tepat dan terarah, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi posit
bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Tanpa i
semua pegawai justru dapat menjadi sumber penyebab terjadinya pemborosan da inefisiensi, dan sangat sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana yang memadai secara kualit
maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaa
tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, sarana da
prasarana itu meliputi bangunan gedung kantor, mebeleur, alat komunikasi, al transportasi, computer dan lain-lain.
Saat ini Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi telah dilengkapi denga
sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tuga
Data peralatan dan perlengkapan kantoryang dimiliki Dinas Perindustrian, Perdaganga dan Koperasi dapat dilihat tabel 2.3. Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi No
Nama Barang
1
2
Jumlah (Unit) 3
Keterangan 4
1
Tanah
2 bidang
2
Kendaraan Roda 4
3 buah
3
Kendaraan roda 2
18 buah
4
Almari
36 buah
5
Rak Kayu
16 buah
6
Filing Kabinet
23 buah
7
Meja
70 buah
8
Kursi
46 buah
9
Mesin Ketik
15 Buah
12
AC
2 Buah
13
Brankas
5 Buah
14
Komputer
18 buah
15
Laptop
9 buah
16
Printer
2 buah
17
UPS
1 Buah
18
Kamera
2 buah
19
Handycame
1 buah
20
Telepon
3 Buah
21
Televisi
1 buah
22
Faksimrl
1 buah
23
Aipon (PABX)
1 buah
25
Pompa Air
4 buah
25
Horm
1 buah
26
Mik
1 buah
27
VSD Player
1 buah
28
Radio Tip
1 buah
30
Mesin Pemangkas Rumput
2 buah
31
DLL Barang Kecil Lainnya
Sumber : Dinas Disperindagkop Kartu Inventaris Barang Tahun 2011
2.2. Capaian Kinerja s/d Tahun 2010 1. Bidang Industri
Tahun 2007, unit usaha mengalami peningkatan 9,8 %, penyerapan tenag
kerja 9,8 %, nilai tambah 7,6 %, nilai investasi 7,1 %. Unit Pelaksana Teknis (UPT
hingga tahun 2009 tetap berjumlah 3(tiga) unit. UPT yang masih aktif adalah UP
Kasongan, sedangkan UPT PIK Gunung Sempu dan UPT Kulit Manding tidak akt Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini.
Tabel. 2.4. Perkembangan IKM Uraian
2007
2008
2009
2010
Unit Usaha
17.911
17.937
18.014
18.119
Tenaga Kerja
79.904
80.468
80.968
81.705
Produksi
643.626.570
721.321.400
783.503.680
799.540.000
Tambah
388.845.320
450.130.730
494.735.020
509.261.000
Investasi
349.813.930
358.501.270
365.087.700
488.675,000
73
73
73
73
3
3
3
3
Nilai (000) Nilai (000) Nilai (000) Sentra IK UPT
2. Bidang Perdagangan Perdagangan
Pasar Kabupaten tetap sampai dengan tahun 2010 sebanyak 29 dan Pasar De
masih tetap 27,.Jumlah eksportir selama kurun 2007 – 2009 cenderung menuru
tapi pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebanyak 80 eksportir atau setara denga
8,75 % dari tahun 2007 sebanyak 70 eksportir dan tahun 2008 sebanyak 68 eksport dan tahun 2009 sebanyak 67 eksportir. mengalami kenaikan sebesar 60 %
Nilai ekspor pada tahun 2007-201
dengan ekspor sebesar 20.152.747,86 US
Tahun 2007 dan tahun 2010 sebesar 33.479.635,96US$ setelah turun akibat adany gempa bumi pada tahun 2006.
Distributor pupuk, tahun 2007 hingga 2008 tetap, sedangkan pada tahun 201
mengalami kenaikan 1 distributor sehingga jumlahnya 5 distributor. Dengan adany
kebijakan pemerintah dalam hal konversi minyak tanah ke gas, maka yan
sebelumnya agen minyak tanah berganti menjadi agen LPG 3 kg. Untuk leb jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel. 2.5. Perkembangan Perdagangan
Uraian
2007
2008
2009
2010
Pasar Kabupaten
29
29
29
Pasar Desa
27
27
27
Eksportir
70
68
67
20.152.747,86
20.548.229,1
24.041.480,4
2
7
Ekspor (US $)
Distributor pupuk
4
4
4
Agen Minyak LPG 3 kg
6
7
8
33.479.63
a. Pengelolaan Gudang dengan Sistem Resi Gudang
Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Perindustrian Perdagangan da
Koperasi melakukan pengelolaan Gudang dengan system resi gudang. Gudang i
ditujukan untuk menyimpan hasil gabah dari petani disaat panen raya supaya peta
tidak menjual gabah dengan harga murah. Adapun beberapa keuntungan yan diperoleh petani adalah sebagai berikut : 1. Fasilitas dalam bentuk gudang penyimpanan 2. Fasilitas peminjaman uang dengan bunga rendah (6%/tahun)
Data Laporan Pencatatan Penerbitan Resi Gudang dan Pembebanan Jaminan Re Gudang terlampir. b. Pasar Seni Gabusan Pasar Seni Gabusan didirikan sebagai ruang pamer sepanjang masa bagi perajin
Kabupaten Bantul. Aneka kerajinan dari berbagai wilayah di Kabupaten Bant
terpajang dan dijual di Pasar Seni Gabusan. Pasar Seni Gabusan Memili
Manajeman yang menjadi mitra Pemerintah kabupaten Bantul dalam pengelolaa
dan pembinaan UKM (Usaha Kecil Menengah) yang bernaung dibawahnya. Pas
Seni Gabusan mampu menampung 444 perajin menempati area seluas 4,5 hekta
dan terdiri dari 16 los dilengkapi berbagai fasilitas diantaranya hot spot, lafator tempat parkir, arena bermain, kuliner khas Bantul dsb.
dan Desa Manding sebagai pusat kerajinan kulit yang berada dalam satu jal
dikembangkan menjadi kawasan terintegrasi yang disebut GMT (Gabusan Mandin
Tembi). Desa Wisata Tembi diarahkan untuk kawasan budaya, Desa Mandin
sebagai pusat kerajinan kulit, Pasar Seni Gabusan untuk tujuan rekreasi, belanja da
pendidikan. Desa Wisata Tembi dan Desa Manding diharapkan mampu menopan keberadaan Pasar seni Gabusan.
Perkembangan Pasar Seni Gabusan dan berbagai even yang diadakan dapat dilih dalam tabel dibawah ini: Tabel. 2.6 Data Pengunjung, transportasi,Omset dan event Pasar Seni Gabusan Tahun 2007 s/d Tahun 2010 N
Tahun
o
Jumlah Pengunjung
Roda 2
Roda 4
Bus
omset
Event
1
2007
142.346
12.023
3.047
287
2.050.560.850,-
34
2
2008
204.066
66.137
4.056
394
1.332.383.950,-
28
3
2009
198.893
72.896
4.023
738
1.220.333.550,-
23
4
2010
73.884
11.227
6.444
357
1.545.171.400,-
16
Sumber : Manajemen PSG 2011
3. Bidang Koperasi Koperasi
Jumlah koperasi pada tahun 2010 mengalami kenaikan sejumlah 113 kopera
dilihat dari jumlah koperasi pada tahun 2007. Koperasi aktif meningkat menjadi 35
dan koperasi kurang aktif menjadi 85. Jumlah anggota koperasi mengalami kenaika sebesar 16.501 orang atau sebesar 9%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel bawah ini. Tabel 2.7. Perkembangan Koperasi Uraian
2007
2008
2009
2010
Jumlah Koperasi
320
378
407
43
Koperasi Aktif
246
278
322
35
103
100
85
8
164.267
184.175
180.772
180.76
Koperasi
Kurang
Aktif Anggota Koperasi
4. Bidang Penanaman Modal
Dalam era otonomi daerah ini, kurun waktu tahun 2007 – 2010. Untuk tahu
2007 perusahaan yang berfasilitas PMA sebanyak 48 perusahaan, dengan tenaga ker WNI sejumlah 8.333 orang dan WNA sejumlah 112 orang
dan menanamka
modalnya, dengan nilai investasi sebesar US$ 27.525.328,-
atau setara denga
Rp.266,278.885.773 dan Untuk PMDN, sebanyak 17 perusahaan, dengan jumla
tenaga kerja WNI sejumlah 4635 orang dan WNA sejumlah 5 orang dan menanamka
modalnya dengan nilai investasi Rp. 141.368.575.800,- Untuk tahun 2010 perusahaa
yang berfasilitas PMA sebanyak 44 perusahaan, dengan tenaga kerja WNI sejumla
8.606 orang dan WNA sejumlah 106 orang dan menanamkan modalnya, dengan nil
investasi sebesar US$ 19.398.062,- atau setara dengan Rp.850,000.000,- dan Untu
PMDN, sebanyak 16 perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja WNI sejumlah 375
orang dan WNA sejumlah 5 orang dan menanamkan modalnya dengan nilai infesta ebear RP. 133.176.575.800,- Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel I . Tabel. 2.8. Perkembangan Invetasi NO TAHU N 1 2 3 4
2007 2008 2009 2010
JENIS
JUMLAH
TENAGA KERJA WNI WNA
NILAI INVESTASI
INVESTASI
INVESTOR
PMA
48
8.333
112
8.445
PMDN
17
4635
5
4.640
PMA
53
9.451
121
9.572
PMDN
17
4635
5
4.640
PMA
54
9.615
123
9.738
PMDN
18
4835
5
4.840
PMA
44
8.606
106
8.716
PMDN
16
3755
5
3.760
JUMLAH
US$ 27.525.328
Rp
266.278.885.7
141.368.575.8 29.575.328
266.278.885.7
141.368.575.8 30.625.328
266.278.885.7
201.868.575.8 19.398.062
850.000.0
133.176.575.8
2.3. Permasalahan - Permasalahan
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, sebagai instansi teknis dala
menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perindustrian, perdagangan , penanama modal dan koperasi mengalami permasalahan-permasalahan antara lain :
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi melalui bidang industri banya
menerima proposal permohonan bantuan, baik bantuan berupa peralatan da
bantuan modal, maka diperlukan data yang valid untuk menyalurkan, agar tida
2. Kegiatan-kegiatan pembinaan pada IKM (Industri Kecil Menengah) yan
dilakukan oleh pusat, banyak dilakukan dengan metode sharing, antara pusat da
daerah tetapi ternyata dana untuk sharing dari APBD Bantul sangat terbatas seka
sehingga pembinaan yang dilakukan oleh pusat juga sedikit, sesuai dengan sharin yang disediakan oleh daerah.
3. Sementara ini pembinaan IKM hanya diperuntukkan kepada sentra yang potensi
sedangkan sentra-sentra yang belum potensial belum mendapat pembinaan. Hal i
berdampak sentra yang potensial semakin maju/berkembang sedangkan sent
yang belum potensial belum bisa berkembang secara optimal karena kurangny pembinaan.
4. Banyaknya pengusaha yang kurang memahami regulasi tentang cara import da
eksport yang benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sang
berpengaruh terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha da perkembangan perusahaan tersebut.
5. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam distribu
penjualan barang dan jasa dan banyaknya perusahaan yang tidak menguru perijinan untuk melakukan usaha.
6. Banyaknya UKM yang belum diikutsertakan dalam pameran yang difasilitasi ole
pemerintah daerah dan sebetulnya banyak sekali undangan untuk mengadaka
pameran yang dilaksanakan di luar pulau Jawa seperti Bali atau Batam, yan
sebetulnya berdampak pada omset penjualan/pemesanan produk tetapi tidak dap terlaksana karena keterbatasan dana untuk mengikuti pameran tersebut.
7. Pemanfaatan Gudang SRG yang belum optimal karena masih banyak petani yan
belum mau menyimpan padi/memanfaatkan gudang tersebut, disamping itu jug terbatasnya palet.
8. Rendahnya SDM pengurus koperasi, dalam hal manajemen keuangan, pemasara
pencarian bahan produk dan menjadi pengurus koperasi bukan sebagai pekerjaa
utama tetapi hanya sebagai pekerjaan sambilan saja, sehingga koperasi tidak bi berkembang secara maksimal.
9. Sulitnya hasil produk dari UMKM untuk dipasarkan baik melalui pameran ata melalui
penjualan
dengan
system
kemitraan,
sehingga
diperluka
terobosan/inovasi dalam hal memasarkan produk UMKM dengan memanfaatka
10. Kurangnya pengembangan unit usaha di koperasi untuk melayani nasabah kopera
yang semakin berkembang menyebabkan pangsa pasar yang seharusnya bi ditangkat koperasi menjadi terbuang.
11. Dalam bidang penanaman modal ada perbedaan persepsi kelembagaan antara pus
dan dan daerah lemahnya kepastian hukum, masih terbatasnya peta investasi, ta
ruang kabupaten Bantul yang belum sesuai sesuai dengan keinginan rencana loka usaha calon investor.
12. Terbatasnya promosi dan infestasi dan fasilitas sehingga diperlukan regulasi dala rangka melayani investor dengan memberikan intensif bagi calon investor bidang fiscal dan non fiscal nasional. 13. Terlambatnya sosialisasi perijinan dari Pusat
ke daerah mengingat Din
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunya peran yang besar dala bidang fasilitasi perijinan yang ada di kabupaten Bantul.
14. Kurangnya koordinasi antara provinsi dengan daerah, sehingga sering terja
provinsi melakukan kegiatan yang melibatkan perusahaan yang ada di kabupate
Bantul tanpa pemberitahuan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Kopera Kabupaten Bantul.
15. Terlambanya monitoring yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdaganga da
Koperasi karena terlambatnya penyampaian informasi PMA yang masuk k kabupaten Bantul dari BKPM. 16. Dalam bidang pengendalian infestasi
Investor dalam menyampaikan lapora
masih terbatas, dan ada beberapa investor yang pindah lokasi, investor yan
bidang usahanya tidak sesuai dengan perijinan yang dimiliki tanpa pemberitahua dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul
BAB III ISU-ISU STRATEGIS
3.1. Isu Strategis
Isu –isu strategis selama rentang waktu antara tahun 2011-2015 Dinas Perindustria Perdagangan dan Koperasi antara lain :
1. Membuat data yang valid untuk penerima bantuan baik bantuan berupa dan
maupun bantuan berupa peralatan supaya tepat sasaran dan tidak terja
permasalahan bagi yang tidak menerima bantuan baik dana maupun peralatan yan ada di masyarakat.
2. Dengan tersedianya data yang valid untuk kelompok sasaran penerima bantua
dan kelompok sasaran pembinaan IKM maka kita akan mempunyai dasar yan
kuat ketika akan mengajukan rencana anggaran melalui APBD Bantul untu
kegiatan pembinaan IKM, yang dilakukan oleh pusat dengan metode sharin sehingga pembinaan dapat dilakukan kepada IKM lebih banyak.
3. IKM yang sudah dibina pusat adalah IKM-IKM yang potensial maka kita haru
menyiapkan embrio IKM yang nantinya akan dibina oleh pusat yaitu berupa IKM
IKM yang belum potensial supaya IKM ini dpat berkembang juga secara optima yang selama ini kurang mendapat pembinaan dari pusat.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul harus teru
menerus mengadakan komunikasi/koordinasi dengan pusat terkait denga
keluarnya regulasi baru untuk dapat disosialisasikan dengan pengusaha supay
memahami cara import dan eksport sesuai dengan peraturan perundang-undanga yang berlaku. 5. Sosialisasi kepada pelaku usaha
agar mereka dapat melakukan distribu
penjualan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku da
kunjungan ketempat pelaku usaha untuk memberikan pembinaan bagi pelaku uah
yang belum mempunyai ijin untuk usaha baik itu berupa TDI, SIUP,TDP, IUI, dll
6. Fasilitasi kepada UMKM tentang adanya pameran-pameran, hal ini sangat pentn
sekali untuk meningkatkan omset penjualan bagi UMKM, baik pameran yan
diadakan di pulau Jawa maupun pameran yang diladakan di luar pulau Jaw
7. Sosialisasi kepada petani kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Peternaka
kabupaten Bantul untuk dapat memanfaatkan gudang SRG supaya dapat berfung
secara optimal dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung sesuai denga peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Dalam rangka untuk meningkatkan SDM pengurus koperasi supaya Din
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dapat melakukan pelatihan, bimbinga
teknis, diklat bidang perkoperasian kepada pengurus supaya koperasi dap berkembang secara optimal. 9.
Diadakan pembinaan yang terus menerus kepada koperasi untuk dapat dibuka un
usaha koperasi, yang mendampingi unit usaha pokok dalam rangka melaya nasabah koperasi yang semakin berkembang. 10.
Membuat peta investasi yang disesuaikan dengan rencana lokasi usaha calo
investor, hal ini terkait dengan Peraturan Daerat tentang Tata ruang dan Wilaya yang ada di Kabupaten Bantul. 11.
Membuat Peraturan Daerah yang terkait dengan pemberian intensif dan fasilit
berupa kemudahan ijin, pelayanan yang ramah kepada investor yang masuk k
Bantul, sebab dengan masuknya investor ke Bantul akan mempunyai multi efe
antara lain terbukanya lapangan pekerjaan, bergeraknya sector riil di loka keberadaan perusahaan tersebut. 12.
Koordinasi yang terus menerus dapat dilakukan dengan propinsi supaya aru
informasi baik berupa regulasi maupun data dapat dengan mudah diterima ole
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sehingga dapat dimanfaatka sesuai peruntukkannya. 13.
Monitoring dan evaluasi harus terus menerus dilaksanakan oleh Din
Perindustrian, perdagangan dan Koperasi sehingga perkembangan PMA dap
dimonitor. Juga dilakukan koordinasi BKPM supaya BKPM tidak terlamb menyampaikan informasi PMA yang masuk ke kabupaten Bantul 14.
Dilakukan promosi investasi melalui media cetak dan elektronik atau dapat jug
dilakukan optimalisasi pemanfaatan website yang dimiliki oleh kabupaten Bantul 15.
Melakukan sosialisasi supaya pengusaha dapat menyampaikan laporan ke Din
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi serta memberikan citra positif kepad investor yang akan masuk ke kabupaten Bantul, supaya investor tetap bertahan
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1.VISI
Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bantul adalah
“TERWUJUDNYA USAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI YAN KUAT,
SEJAHTERA,
BERKEADILAN,
SERTA
PENINGKATA
PEMBERDAYAAN INVESTASI YANG TERARAH SEBAGAI PENDUKUN PEREKONOMIAN DAERAH.”
4.2.MISI Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bantul adalah :
1. Mewujudkan peningkatan produksi dan nilai tambah, serta pemanfaatan has potensi daerah yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
2. Mewujudkan peningkatan investasi, kemantapan kelembagaan dan kesejahteraa UMKM.
4.3.Tujuan Misi 1. Meningkatkan kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Meningkatkan daya saing pada era globalisasi dengan memantapka
kelembagaan, meningkatkan dan mengembangkan sistem pendukung usaha ba KUKM
3. Perlindungan KUKM dengan mewujudkan peningkatan sistem distribusi da lembaga usaha perdagangan yang baik
4. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa demi terwujudny perlindungan konsumen serta pengamanan perdagangan.
5. Meningkatkan produksi dan nilai tambah serta pemanfaatan hasil potensi daera
melalui, pemberdayaan, peningkatan kapasitas IPTEK, SDM, sistem produk
dengan mengacu pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasa lingkungan.
6. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambunga
4.4.Sasaran Misi
1. Meningkatkan kinerja aparatur dan mewujudkan pelayanan prima kepad masyarakat.
2. Mewujudkan pemantapan kelembagaan dan mengembangkan system pendukun usaha bagi KUKM 3. Peningkatan pertumbuhan PDRB
4. Mewujudkan peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdaganga yang baik. 5. Mewujudkan
peningkatan
perlindungan
konsumen
dan
pengamana
perdagangan.
6. Mewujudkan peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah melal
pemberdayaan, peningkatkan kapasitas IPTEK, SDM, sistem produksi ser
mewujudkan peningkatan pemanfaatan hasil potensi daerah dan teknologi yan tepat serta berwawasan lingkungan. 7. Meningkatnya pertumbuhan investor dan investasi daerah (PMA/PMDN)
4.5.Indikator Sasaran 1. Terselenggaranya operasional kantor selama 1 Tahun 2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 3. Terwujudnya monitoring pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber TDI 5. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber IUI 6. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber SIUP 7. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber TDG 8. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber TDP 9. Peningkatan kapasitas SDM UKM 10. Fasilitasi peningkatan IRT 11. Fasilitasi peningkatan koperasi ber Badan Hukum 12. Peningkatan penyerapan modal UKM 13. Peningkatan Promosi melalui pameran 14. Peningkatan kualitas pasar tradisional
18. Penyelanggaraan promosi produk UMKM 19. Sosialisasi Undang – undang perlindungan konsumen
20. Terselenggaranya Monitoring evaluasi dan pelaporan pameran produk UMKM 21. Pengembangan database informasi potensi unggulan 22. Pengujian limbah industri dan produk industri 23. Kajian pengembangan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam 24. Pemberdayaan IKM 25. Pertumbuhan investasi PMA dan PMDN
4.6.Strategi 1. Meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Meningkatkan pemberdayaan dan fasilitasi bagi KUKM
3. Mengembangkan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan ser kemitraan dengan PSG 4. Peningkatan perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 5. Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah
6. Meningkatkan pemberdayaan dan pemanfaatan potensi industri serta teknolo yang berwawasan lingkungan 7. Meningkatkan pertumbuhan investasi
4.7.Kebijakan 1. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas/asset daerah 2. Revitalisasi koperasi dan peningkatan kemitraan pelaku ekonomi. 3. Pemberdayaan KUKM
4. Peningkatan promosi, pemasaran dan kerjasama lembaga usaha perdaganga serta kemitraan dengan Pasar Seni Gabusan (PSG)
5. Sosialisasi Undang-undang perlindungan konsumen, penyelesaian sengke perdagangan dan pengawasan peredaran barang dan jasa
6. Pengembangan usaha agribisnis dan peningkatan produksi, produktivitas da nilai tambah.
7. peningkatan daya saing dengan pemanfaatan teknologi yang tepat da berwawasan lingkungan.
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Rencana Program dan Kegiatan A. Program Pelayanan Administrasi perkantoran Kegiatan : a. Penyediaan jasa surat –menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional d. Penyediaan jasa Administrasi keuangan e. Penyediaan jasa kebersihan kantor f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor g. Penyediaan alat tulis kantor h. Pengadaan barang cetakan dan penggandaan i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan l. Penyediaan bahan logistik kantor m. Penyediaan makanan dan minuman n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah o. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
B. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Kegiatan : a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor b. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas Operasional c. Pemeliharaan Rutin /Berkala Mebelair
C. Program Kerjasama informasi dengan media masa Kegiatan : a. sosialisasi program kegiatan melalui media massa
D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja da Keuangan Kegiatan : a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
E. Program penciptaan iklim usaha yang kondusif Kegiatan : a. Fasilitasi pengembangan UKM b. Perencanaan, Koordinasi, dan pengembangan UKM
F. Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kec Menengah Kegiatan : a. Peningkatan Industri kerajinan Batik b. Pelatihan ketrampilan Bambu c. Pelatihan kewirausahaan d. Pengembangan usaha kerajinan e. Pelatihan kewirausahaan
G. Program pengembangan sistim pendukung bagi UMKM Kegiatan : a. Pemantauan pengelolaan penggunaan Dana Pemerintah bagi UKM b. Pengembangan sarana produk UMKM c. Penyelenggaraan pembinaan Industri Rumah Tangga ,IKM d. Penyelenggaraan promosi produk usaha Mikro ,kecil, menengah
H. Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi Kegiatan : a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian b. Pembinaan ,pengawasan dan penghargaan Koperasi berprestasi c. Penyebaran model - model pola pengembangan Koperasi d. Pelatihan manajemen Koperasi
I. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi. Kegiatan : a. Koordinasi
antar
lembaga
dalam
pengendalian
pelaksanaan
investa
PMDN/PMA b. Penyelenggaraan pameran investasi c. Misi Investasi d. Work Shop potensi Investasi
e. Pengembangan potensi unggulan daerah (penyusunan data lokasi/peluan investasi di kabupaten Bantul) J. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Kegiatan : a. sosialisasi penyamaan persepsi investasi di Kabupaten Bantul. K. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Kegiatan : a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa b. Sosialisasi undang-undang tentang perlindungan konsumen L. Program Peningkatan efisiensi Perdagangan dalam Negeri Kegiatan : a. Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha b. Pengembangan kelembagaan kerjasama dan kemitraan c. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan d. Pengembangan Pengelolaan Gudang dengan sistem resi gudang M. Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi. Kegiatan : a. Pengembangan
kapasitas
pranata
pengukuran,standarisasi,pengujian
kualitas N. Program pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kegiatan :
da
d. Peningkatan kualitas produk keajinan e. Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumberdaya
5.2. Indikator Kinerja SKPD
Indikator kinerja berdasarkan kegiatan dalam setiap programnya adalah sebag berikut : 1. Terselenggaranya operasional kantor selama 1 Tahun 2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 3. Terwujudnya monitoring pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber TDI 5. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber IUI 6. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber SIUP 7. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber TDG 8. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber TDP 9. Peningkatan kapasitas SDM UKM 10. Fasilitasi peningkatan IRT 11. Fasilitasi peningkatan koperasi ber Badan Hukum 12. Peningkatan penyerapan modal UKM 13. Peningkatan Promosi melalui pameran 14. Peningakatan kualitas pasar tradisional 15. Peningkatan ketrampilan pelaku usaha eksport/pemasok produk eksport. 16. Terselenggaranya operasional PSG 17. Terselenggaranya operasional SRG 18. Penyelenggaraan promosi produk UMKM 19. Terwujudnya Monitoring evaluasi dan pelaporan pameran produk UMKM 20. Pengembangan database informasi potensi unggulan 21. Pengujian limbah industri dan produk industri
22. Pemberian fasilitasi kemudahan akses bagi industri kecil menengah (fasilita pengembangan UKM) 23. Kajian pengembangan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam 24. Pemberdayaan IKM 25. Pertumbuhan investasi PMA dan PMDN
5.3. Program lintas SKPD 1.
Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil da Menengah
2.
Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor
3.
Program pengembangan industri kecil dan menengah
4.
Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
5.
Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
6.
Program penciptaan iklim usaha yang kondusif
5.4. Pagu Indikatif dan Sumber Pendanaan
Pagu indikatf Program dan kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan da Koperasi Tahun 2011 – 2015 mencapai Rp.18.643.000.000,00
Berasal dari dan
APBD dan APBN (Matrik Program dan Pagu Indikatif terlampir).
5.5. Indikator Kinerja Yang Mengacu RPJMD 1. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber TDI 2. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber IUI 3. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber SIUP 4. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber TDG 5. Fasilitasi dan pembinaan unit usaha ber TDP 6. Peningkatan kapasitas SDM UKM 7. Fasilitasi peningkatan IRT 8. Fasilitasi peningkatan koperasi ber Badan Hukum 9. Peningkatan penyerapan modal UKM 10. Peningkatan Promosi melalui pameran 11. Peningakatan kualitas pasar tradisional 12. Peningkatan ketrampilan pelaku usaha eksport/pemasok produk eksport. 13. Penyelanggaraan promosi produk UMKM 14. Terwujudnya Monitoring evaluasi dan pelaporan pameran produk UMKM 15. Pengembangan database informasi potensi unggulan
16. Pemberian fasilitasi kemudahan akses bagi industri kecil menengah (fasilita pengembangan UKM)
BAB VI PENUTUP
Demikian Rencana Strategis (Renstra ) Dinas Perindustrian, Perdagangan da
Koperasi Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 disusun sebagai implementasi komitme
seluruh Aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi untuk mewujudkan Vi
dan Misi pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanama Modal secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran.
Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dap
mempengaruhi pelaksanaan Renstra Dinas dapat ditinjau kembali dan dilakuka penyesuaian seperlunya.
Segala sesuatu yang tertuang dalam Renstra ini diharapkan dapat memban
meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku usaha di Kabupaten Bant
dengan meningkatnya pendapatan dan penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan ser mendukung Visi Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis dan Agamis .
LAMPIRAN
RENCANA SRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011 - 2015 Visi :
Terwujudnya Usaha Kecil Menengah dan koperasi yang kuat, sejahtera, berkeadilan serta peningkatan pemberdayaan investasi yang terarah sebagai pendukung perekonom
Misi :
1. Mewujudkan peningkatan produksi dan nilai tambah, serta pemanfaatan ahsil potensi daerah yang bekelanjutan dan berwawasan lingkungan 2. Mewujudkan peningkatan investasi, kemantapan kelambagaan dan kesejahteraan UMKM Target yang ingin dicapai Tujuan Misi
Sasaran
Indikator Sasaran
Satuan
2011
2012
2013
2014
2015
Strategi
Kebijakan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
12
12
12
1. meningkatan
1. Meningkatkan kiner
1.terselenggaranya
kinerja dan pela
ja aparatur dan mewu
yanan kepada masyarakat
1.meningkatkan
1.optimalisasi peman
1. Pelayana
kegiatan operasional
kinerja dan pela
faatan fasilitas/ass
perkantora
judkan pelayanan
kantor selama 1 tahun
yanan bagi masya
et daerah
2. Peningka
prima kepada mas
2. meningkatnya sara
Yarakat
na dan prasarana apa
3. Peningka
ratur
prasarana
3. terwujudnya monito
bulan
bulan
bulan
12
12
12
12
12
12
12
12
12
rakat
Sumberday
12
4. peningka
ring pelaporan capaian
sist pelapo
kinerja dan keuangan
nerja & keu
2. meningkatkan
1. mewujudkan peman
1. fasilitasi dan pem
daya saing pada era
tapan kelembagaan
globalisasi dengan
unit usaha
1. meningkatkan
1. revitalisasi kope
1. program
binaan unit usaha
pemberdayaan &
rasidan peningkatan
kewirausah
dan mengembangkan
ber TDI
fasilitasi bagi
kemitraan pelaku
gulan komp
memantapkan kelem
sistem pendukung
2. Fasilitasi dan pem
KUKM
ekonomi
kecil mene
bagaan, meningkat
usaha bagi KUKM
binaan unit usaha
2. pemberdayaan
2. Program
kan dan mengembang
2. peningkatan per
ber IUI
KUKM
sistem pen
kan sistem pendu
tumbuhan PDRB
3. Fasilitasi dan pem
unit usaha
unit usaha
38
12
12
45
15
15
50
18
18
55
20
20
60
22
22
bagi UKM
kung usaha bagi
binaan unit usaha
3. peningka
KUKM (Koperasi, Usaha
ber SIUP
kualitas ke
Kecil, menengah)
koperasi
1
2
3 4. Fasilitasi dan pem
4 unit usaha
5
6
7
8
9
10
12
15
18
20
22
unit usaha
12
15
18
20
22
orang
240
250
270
285
300
unit usaha
69
70
80
90
100
kop
8
10
11
12
13
ukm
87
90
92
95
100
UKM
50
50
50
50
50
keg
8
8
8
8
8
pasar
1
2
3
4
5
11
binaan unit usaha ber TDP 5. Fasilitasi dan pem binaan unit usaha ber TDG 6. peningkatan kapa sitas SDM KUKM 7. Fasilitasi pening katan IRT 8. Fasilitasi pening katan koperasi ber- Badan Hukum 9. Peningkatan penyerapan modal UKM 10. Pemberian fasi litasi kemudahan akses perbankan bagi industri kecil menengah (fasilitasi pengembangan UKM) 11. peningkatan pro mosi melalui Pameran
judkan peningkatan
1. mewujudkan pening katan sistem distribusi dan lembaga perdaga
sistem distribusi
ngan yang baik
3. perlindungan KUKM dengan mewu
dan lembaga usaha
1. peningkatan
1. mengembang
kualitas pasar tradisi
kan sistem distri
Onal
busi dan lembaga
2. peningkatan ke Trampilan pelaku
orang
30
35
49
45
50
1. peningkatan pro mosi, pemasaran dan
usaha dan per
kerjasama lembaga usaha perdagangan
dagangan serta
serta kemitraan
1
2
3 3. terselenggaranya
4
5
6
7
8
9
10
bulan
12
12
12
12
12
bulan
12
12
12
12
12
5. penyelenggaraan promosi produk UMKM
UKM
105
110
115
120
125
1. sosialisasi undang
orang
25
30
35
40
45
11
operasional SRG 4. terselenggaranya operasional PSG
4. peningkatan penga wasan peredaran ba rang dan jasa demi Terwujudnya perlindu
1. mewujudkan pening katan perlindungan kon
undang perlindungan
perlindungan
sumen dan pengama
Konsumen
konsumen & pe
nan perdagangan
2. terselenggaranya
ngan konsumen dan
monitoring dan evalu
pengamanan perda
asi serta pelporan
Gangan 5. meningkatkan pro duksi dan nilai tambah serta pemanfaatan po tensi daerah melalui pemberdayaan, pe ningkatan kapasitas IPTEK, SDM sistem
keg
4
4
4
4
4
ngamanan per dagangangn
1. sosialisasi uu per lindungan konsumen penyelesaian sengke ta perdagangan dan monitoring peredaran barang dan jasa
produk UMKM 1. mewujudkan pening katan produksi, produk tivitas dan nilai tambah melalui pemb.,peningk kapasitas SDM, sistem produksi, IPTEK, peman
1. Pengembangan data base informasi
produksi, produk
potensi unggulan
tivitas dan nilai
1. pengembangan usaha agribisnis dan peningkatan produk
tambah
si, produktivitas
2. pengujian limbah
kec
lokasi
17
16
17
16
17
16
17
16
17
1. peningkatan
16
dan nilai tambah
limbah industri dan
produksi dengan
faatan potensi daerah dan teknologi yang tepat
mengacu pada pem
serta berwawasan
produk industri 3. kajian pengembang an dan pemanfaatan po
bangunan yang ber
lingkungan
tensi sb. Daya alam
kelanjutan dan
4. pemberdayaan
bewawasan lingku
IKM
Ngan
1. Peningkatan
pemberdayaan&pe
2. peningkatan daya saing dengan peman
manfaatan poten
faatan teknologi
si industri serta
yang lebih maju
teknologi yang ber
dan berwawasan
wawasan lingkung
lingkungan
2. meningkatkan keg
IKM
0
100
4
200
4
300
4
400
4
500
an
1 6. pencapaian per
2 1. Meningkatnya pertum
3 1. Pertumbuhan investasi
tumbuhan ekonomi
buhan investor dan
a. PMA
Rp
yang berkualitas
investasi daerah
b. PMDN
Rp
dan berkesinam
PMA/PMDN
Bungan
4
5
6
7
544,528,874,528.46
555,205,911,283.92
565,882,948,039.00
576,559,984,794.84
587,237,021,550.30
1. meningkatkan
1. meningkatkan
180,445,600,020.00
183,983,137,541.00
187,521,274,801.00
191,059412,062.00
pertumbuhan
promosi dan kerja
investasi
sama investasi 2. mewujudkan iklim investasi yang kondu sif dan realisasi inves
176,906,863,020.00
8
9
10
11
tasi
LAPORAN PENCATATAN PENERBITAN RESI GUDANG DAN PEMBEBANAN JAMINAN RESI GUDANG Bulan Januari s/d April Tahun 2011
NO
TANGGAL
1 25/02/2011 2 28/02/2011 3 28/02/2011 4 27/04/2011 5 27/04/2011 JUMLAH
PENYIMPAN
NO RESI GUDANG
KT.Pucang Anom KT.Pucang Anom Sardiyono KUD Tani Mulyo Sutarno
00401002110024 00401002110044 00401002110031 00401004110053 00401004110061
JENIS KOMODIT E Gabah Gabah Gabah Gabah Gabah
JUMLAH (Kg)
HARGA (Rp)
12.000 16.650 8000 8100 42.000 86.750
3400 3400 3400 3550 3550
NILAI BARANG (Rp) 40.800.000 56.610.000 27.200.000 28.754.994 149.100.000 302.464.994
PEMBIAYAAN (RP) 19.040.000 20.128.495 39.168.495
MASA BERLAK
24/05/201 27/05/201 27/05/201 27/07/201 27/07/201
Program, Pagu Indikatif, Sumber Dana, Penanggung Jawab program Pagu Indikatif (Jutaan Rupiah) Program
1 1. Pelayanan administrasi
Sumber
Penanggu
2011
2012
2013
2014
2015
Dana
prog
2
3
4
5
6
7
120
130
135
140
145
APBD
Sekretariat
6
7
8
9
10
APBD
Sekretariat
40
45
50
55
60
279
316
353
389
426
APBD, APBN
Bid. Koperasi
150
180
210
240
270
APBD, APBN
Bid. Koperasi
293
333
373
413
453
APBD, APBN
Bid. Koperasi
0
123
153
183
213
APBD, APBN
Bid. Industri
1000
1100
1200
1300
1400
APBD
Bid. Perdagan
31
61
91
121
151
APBD
Bid. Perdagan
8
perkantoran 2. Kerjasama Informasi dengan media massa 3. Peningkatan sarana &
Sekretariat
prasarana aparatur 4. program pengembangan kewirausahaan dan keung gulan kompetitif usaha kecil menengah 5. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM 6. peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 7. penataan struktur industri 8. peningkatan efisiensi perdagangan dalam nege ri 9. peningkatan & pengem bangan eksport
Bid. Perdagan
10. pengembangan infra struktur perdagangan 11. perlindungan konsumen
58
75
92
109
126
APBD
Bid. Perdagan
30
70
110
150
190
APBD
Bid. Industri
45
59
74
88
103
APBD
Bid. Industri
0
123
153
183
213
APBD
Bid. Industri
219
275
307
341
377
APBD, APBN
Bid. Industri
29
94
110
125
150
APBD
Bid. Penanam
250
290
330
370
410
APBD
Bid.. Penanam
dan pengamanan perda gangan 12. peningkatan kapasitas IPTEK sistem Produksi 13. Peningkatan kemam puan teknologi industri 14. pengembangan sentra sentra industri 15. pengembangan IKM 16. Peningatan pro mosi dan kerjasa ma investasi 17. peningkatan iklim investasi dan re alisasi investasi
