RENCANA KERJA 2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
LATAR BELAKANG
Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan stratejik, yaitu penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (Renstra), yang memuat seluruh target sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun beserta indikator kinerjanya. Renja ini berfungsi sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyeleggaraan pemerintah untuk suatu periode tertentu. Penyusunan Renja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, sehingga Rencana Kerja Tahunan juga harus disesuaikan dengan anggaran yang telah diprogramkan, terutama target-target sasaranya. Dalam tahun berjalan, pelaksanaan penetapan kinerja ini dilakukan untuk mengukur kinerja dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Renja Dinas Pengairan Aceh merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang menjabarkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman dan merupakan suatu janji kinerja/komitmen yang akan diwujudkan dalam pengelolaan Sumber Daya Air melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun tertentu.
Dinas Pengairan Aceh
1
RENCANA KERJA 2015
1.2.
LANDASAN HUKUM
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengairan 2014 didasarkan kepada : 1. Landasan Idiil : Pancasila. 2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945. 3. Landasan Operasional : 3.1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN; 3.2.
Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh;
3.3.
Undang-Undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh;
3.4.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3.5.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
3.6.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
3.7.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN );
3.8.
Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
3.9.
Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3.10. Undang-Undang No. 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah; 3.11. Undang-Undang No. 11 tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh; 3.12. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 3.13. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3.14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Dinas Pengairan Aceh
2
RENCANA KERJA 2015
3.15. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi; 3.16. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2001, tentang Informasi Keuangan Daerah; 3.17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3.18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004, tentang Rencana Kerja Pemerintah; 3.19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2006, tentang Irigasi; 3.20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 3.21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 3.22. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; 3.23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Bendungan; 3.24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai; 3.25. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Rencana Kerja Pemerintah; 3.26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Dewan Sumber Daya Air; 3.27. Peraturan
Presiden
Nomor
5
Tahun
2010
Tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; 3.28. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air; 3.29. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3.30. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012, tentang Penetapan Wilayah Sungai. 3.31. Surat
Edaran
Mendagri
No.
050/2020/SS,
tentang
Petunjuk
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah; Dinas Pengairan Aceh
3
RENCANA KERJA 2015
3.32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 3.33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 3.34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 37/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri Tahun 2007; 3.35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 38/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2007; 3.36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/M/2006 tentang Petunjuk
Teknis
Penggunaan
Dana
Alokasi
Khusus
Bidang
Infrastruktur Tahun 2007; 3.37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Wilayah Sungai; 3.38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air; 3.39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengaman Pantai; 3.40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 3.41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi; 3.42. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya menjadi
Dinas Pengairan Aceh
4
RENCANA KERJA 2015
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. 3.43. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. 3.44. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 3.45. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3.46. Qanun Nomor 4 Tahun 2011 tentang Irigasi. 3.47. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh. 3.48. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. 3.49. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tanggal 7 Mei 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2007 – 2012. 3.50. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 3.51. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengairan Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 3.52. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 70 Tanggal 29 Oktober 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2012 – 2017. 3.53. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 54 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Aceh.
Dinas Pengairan Aceh
5
RENCANA KERJA 2015
4. Landasan Materil: 4.1. Masukan saran, pendapat, aspirasi dan inspirasi dari Staf di lingkungan Dinas Pengairan pada saat konsultasi Perumusan Visi dan Misi serta lokakarya. 4.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
1.3.
SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 adalah
sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan yang melandasi perlunya Rencana Kerja (Renja) dibuat serta sistematika penulisan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGAIRAN ACEH TAHUN 2014 Menerangkan hasil capaian 2014, menganalisis kinerja pelayanan SKPA, isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi SKPA, review RKPA dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN. Menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui suatu strategi dan kebijakan yang dilaksanakan dan mensinerjikan dengan kebijakan nasional. BAB IV PENUTUP Merupakan kesimpulan rangkaian kegiatan Dinas Pengairan Aceh dalam masa 1 (satu) tahun.
Dinas Pengairan Aceh
6
RENCANA KERJA 2015
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGAIRAN ACEH TAHUN 2015
2.1.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGAIRAN ACEH TAHUN 2015 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPA
Dalam mengevaluasi Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh tahun 2014 terlihat
bahwa
sebahagian
besar
pencapaianya
sesuai
dengan
yang
direncanakan dalam renja (dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun), namun ada sebagian yang masih belum tercapai dikarenakan kondisi alam yang berubah-rubah akibat cuaca dan bencana alam yang lebih sering terjadi, hal tersebut diluar yang direncanakan sehingga menguras biaya sedikit lebih banyak, namun demikian hal ini sudah sesuai dengan program prioritas daerah. Melihat permasalahan tersebut maka pada tahun ini perlu diprogramkan penanganan tanggap darurat untuk melindungi/menjamin keselamatan infrastuktur dan ketentraman masyarakat jika terjadi bencana. Rencana
Strategis
(Renstra)
digunakan
sebagai
pedoman
dalam
mewujudkan pemanfaatan Sumber Daya Air melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dari kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air. Disamping itu, Renstra juga digunakan sebagai sarana untuk menilai akuntabilitas pelaksanaan tugas dan wewenang dari Dinas Pengairan. Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPA), Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu (2013) dan Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d tahun berjalan Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel evaluasi terlampir.
Dinas Pengairan Aceh
7
RENCANA KERJA 2015
2.2.
ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPA
Analisis Kinerja Pelayanan SKPA merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPA sesuai dengan kinerja yang dibutuhkan, dan dampak yang
ditimbulkan
akibat
kinerja
pelayanan
permasalahan yang dihadapi untuk menyusun
tersebut.
Mengidentifikasi
program dan kegiatan dalam
rangka peningkatan pelayanan SKPA sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Analisis berdasarkan kondisi target menurut Renstra SKPA, Realisasi Capaian kinerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang baru disahkan, memproyeksikan tahun rencana dan proyeksi tahun selanjutnya sebagai bahan prakiraan maju (tabel análisis terlampir). Sesuai dengan kebijakan yang telah disusun, program-program tersebut diatas dijabarkan lagi dalam kegiatan-kegiatan sebagai tindakan nyata pada tahun 2012 - 2017 dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam pelaksanaan tugas Dinas Pengairan, tentunya tidak terlepas dari wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi dalam pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, serta diselaraskan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan keterpaduan secara harmonis antar wilayah, antar sektor dan antar generasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. Wewenang dan tanggungjawab pemerintah provinsi tersebut adalah sebagai berikut: a. menetapkan
kebijakan
pengelolaan
sumber
daya
air
di
wilayahnya
berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya, b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota, c.
menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya,
d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota,
Dinas Pengairan Aceh
8
RENCANA KERJA 2015
e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kotadengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya, f.
mengatur dan menetapkan dan memberi izin atas penyediaan peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota,
g. mengatur, menetapkan dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota, h. membentuk Dewan Sumber daya Air atau dengan nama lain di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota, i.
memfasilitasi
penyelesaian
sengketa
antar
kabupaten/kota
dalam
pengelolaan sumber daya air, j.
membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air,
k.
menjaga
efektifitas,
efisiensi,
kualitas
dan
ketertiban
pelaksanaan
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota, dan memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
Selanjutnya Pemerintah
dalam
Provinsi
menjalankan
tersebut,
wewenang
Dinas Pengairan
dan yang
tanggung
jawab
merupakan
unsur
Pemerintah Aceh yang mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Tugas Umum Pemerintah dan Pembangunan di bidang Sumber Daya Air. Tugas Pembangunan dibidang Sumber Daya Air meliputi : a. Melaksanakan Tugas Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program Pengairan secara menyeluruh; b. Melaksanakan tugas dibidang Irigasi, Rawa dan Pantai; c.
Melaksanakan tugas dibidang Sungai, Waduk dan Danau;
d. Melaksanakan tugas dibidang Penyusunan Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana
Perdesaan
dan
Penataan
Sumber
Daya
Air
serta
meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; e. Melaksanakan tugas dibidang Operasi dan Pemeliharaan Prasarana bidang Sumber Daya Air; Dinas Pengairan Aceh
9
RENCANA KERJA 2015
f.
Melaksanakan tugas dibidang Teknik dan Perizinan pemanfaatan Sumber Daya Air.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pengairan mempunyai fungsi yang dapat dijabarkan sebagai berikut : a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas; b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c.
Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
d. Penyelenggaraan Tugas dibidang Pengelolaan Pengairan termasuk Perizinan dan Pelayanan Umum Lintas Kabupaten/Kota; e. Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap tugas dibidang Pengairan dan; f.
Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pengairan mempunyai Kewenangan: a. Menetapkan Standar Pengelolaan Sumber Daya Air yang ada pada wilayah sungai Lintas Kabupaten/Kota. b. Menyediakan dukungan/bantuan untuk kerja sama antara Kabupaten/Kota dalam Pengembangan dan pengelolaan di bidang Sumber Daya Air. c.
Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang luasnya antara 1000 – 3000 Ha dan jaringan Pengairan lainnya yang berada pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota.
d. Mengurus Perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau Pembongkaran Bangunan-Bangunan dan Saluran Jaringan serta Prasarana dan Sarana Pengairan. e. Menyusun Rencana Penyediaan Air untuk Irigasi dan kebutuhan lainnya.
Dengan berlandaskan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan tersebut di atas, maka produk yang diharapkan dapat dihasilkan oleh Dinas Pengairan adalah:
Dinas Pengairan Aceh
10
RENCANA KERJA 2015
a. Kebijakan Pelaksanaan dan Kebijakan Teknis serta Administrasi meliputi Pengaturan,
Pedoman,
Kriteria,
Standar
Pelaksanaan
untuk
bidang
Pengairan, sebagai pelaksanaan tugas Pemerintahan; b. Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan serta Pembuatan Pedoman Standard dan Persyaratan yang berkaitan dengan Kegiatan
Pelaksanaan,
Perencanaan,
Program
dan
Anggaran
dari
Pengelolaan Pengairan, sebagai tugas pembangunan; c.
Produk Pelayanan kepada Stakeholder berupa Fasilitas, Konsultasi Teknis, Pelatihan, Bimbingan Teknis serta Informasi dari Pengairan;
d. Produk Pengendalian/Pengawasan berupa Evaluasi Pemanfaatan Sarana Pengairan berdasarkan Standar Pelayanan Minimum. Atas dasar Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan dalam melaksanakan Tugas Umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Pengairan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Provinsi Aceh, Susunan Organisasi Dinas Pengairan Aceh terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Program dan Pelaporan; d. Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai; e. Bidang Sungai, Danau dan Waduk; f. Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pengairan Aceh mempunyai Bagan Organisasi dan Tata Kerja seperti pada Gambar 2.1. Rincian tugas pokok kepala dinas dan masing-masing bidang adalah sebagai berikut: a. Kepala Dinas; Kepala Dinas Pengairan mempunyai tugas umum pemerintahan di bidang irigasi, rawa dan pantai, danau dan waduk, operasi dan pemeliharaan pengairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dinas Pengairan Aceh
11
RENCANA KERJA 2015
b. Sekretariat; Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum,
perlengkapan,
pelalatan,
kerumahtanggaan,
perpustatakaan,
keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukun dan perundang-undangan serta pelayanan di lingkungan Dinas Pengairan. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, yaitu: A. Sub Bagian Umum. Sub Bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah
tangga,
barang
inventaris,
aset,
perlengkapan,
peralatan,
pemeliharaan dan perpustakaan. B. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana. Sub Bagian Kepagawaian dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundangundangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler. C. Sub Bagian Keuangan. Sub
Bagian
Keuangan
mempunyai
tugas
melakukan
pengelolaan
administrasi keuangan, perbendaharaan, pembukuaan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan. c.
Bidang Program dan Pelaporan; Bidang program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penelitian,
pengkajian,
pengembangan,
data,
informasi,
pemantauan,
evaluasi, survey, investigasi, desain, bina teknik dan pelaporan kegiatan pelaksanaan pengairan. - Seksi Penyusunan Program dan Anggaran. Seksi Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan program, anggaran, rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang,studi kelayakan, penataan ruang, pemantauan, evaluasi, penyusunan rencana strategis, laporan akutanbilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Pengairan. - Seksi Survey, Investigasi dan Desain. Seksi Survey, Investigasi dan Desain mempunyai tugas melakukan survey, investigasi, Dinas Pengairan Aceh
desain,
pengukuran,
pemetaan,
pendataan,
penelitian, 12
RENCANA KERJA 2015
pengembangan secara mikro dan penyusunan dokumen, analisa mengenai dampak lingkungan di bidang pengairan. - Seksi Bina Teknik dan Pelaporan Seksi Bina Teknik dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pelatihan teknis, pengadaan barang dan jasa, pengkajian dokumen teknik, inventarisasi, rekomendasi perizinan, pemanfaatan air permukaan, lahan pengairan, penambangan bahan galian golongan C, alih fungsi bangunan dan menyiakan program, pendidikan dan pelatihan dibidang pengairan. d. Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai - Seksi Irigasi. Seksi
Irigasi
mempunyai
tugas
melakukan
perencanaan
teknis,
pembangunan sarana dan prasarana irigasi, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi. - Seksi Rawa. Seksi
Rawa
mempnyai
tugas
melakukan
perencanaan
teknis,
pembangunan sarana dan prasarana rawa, rehabilitasi dan peningkatan jaringan rawa. - Seksi Pantai. Seksi
pantai
mempunyai
tugas
melakukan
perencanaan
teknis,
pembangunan sarana dan prasarana kawasan pesisir, rehabilitasi, peningkatan dan pengamanan bangunan pantai. e. Bidang Sungai, Danau dan Waduk; Bidang
Sungai,
Danau
dan
Waduk
mempunyai
tugas
melakukan
pembangunan sarana dan prasarana di bidang sungai, danau, waduk, konservasi, sumber daya air dan hidrologi. - Seksi Sungai. Seksi Sungai mempunyai tugas melakukan pelaksanaan perencanaan teknis sungai, penanggulangan bencana alam, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sungai lintas kabupaten/kota. - Seksi Danau dan Waduk. Seksi Waduk dan Danau mempunyai tugas melakukan pelaksanaan perencanaan teknis waduk dan danau, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi waduk dan danau lintas kabupaten/ kota. Dinas Pengairan Aceh
13
RENCANA KERJA 2015
- Seksi Konservasi Sumber daya Air dan Hidrologi. Seksi Konservasi Sumber daya air dan hidrologi
mempunyai tugas
melakukan perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengawetan, pengendalian mempersiapkan
kualitas
dan
perangkat,
pencegahan
pencemaran
mengumpulkan,
air
serta
menganalisa
dan
mempublikasikan data di bidang hidrologi. f.
Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan; Bidang
Operasi
dan
Pemeliharaan
Pengairan
mempunyai
tugas
melakukan pengendalian Operasi Pengairan, pemeliharaan pengairan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A). - Seksi Operasi Pengairan. Seksi Operasi Pengairan mempunyai tugas melakukan kegiatan operasi, pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan pemanfaatan air permukaan. - Seksi Pemeliharaan Pengairan. Seksi Pemeliharaan Pengairan mempunyai tugas melakukan kegiatan pemeliharaan dan inventarisasi kondisi sarana dan prasarana pengairan. - Seksi Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Seksi Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) mempunyai tugas melakukan pemberdayaan P3A keujuen blang dan mengikutsertakan masyarakat petani untuk membangun, meningkatkan dan merehabilitasi serta memelihara jaringan tersier. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2009, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah merupakan perangkat teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas Pengairan. Secara struktural setiap UPTD terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Operasi dan Pemeliharaan, dan Seksi Perencanaan Pembangunan.
Dinas Pengairan Aceh
14
RENCANA KERJA 2015
BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGAIRAN
GUBERNUR ACEH
PEMERINTAH ACEH
QANUN ACEH No. 5 Thn. 2007 Tanggal : 5 Oktober 2007 M 23 Ramadhan 1428 H
TUGAS PEMBANTUAN OP > 3000 Ha DAK (1000 – 3000 Ha) & DEKON (WISMP)
KEPALA DINAS / SKPA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
WS STRATEGIS & PENGELOLAAN
MENTERI P.U. DIRJEN SUMBER DAYA AIR
IRIGASI > 3000 Ha BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA - I
S E K R E TA RI AT
SUB BAGIAN UMU M
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TATA LAKSANA
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG PROGRAM DAN PELAPORAN
BIDANG IRIGASI, RAWA DAN PANTAI
BIDANG SUNGAI, DANAU DAN WADUK
BIDANG OPERASI DAN PEMEL. PENGAIRAN
SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN
SEKSI I R I G A S I
SEKSI S U N G A I
SEKSI OPERASI PENGAIRAN
SEKSI A W
SEKSI DANAU DAN WADUK
SEKSI PEMELIHARAAN PENGAIRAN
SEKSI KONSERVASI PENGAIRAN DAN HIDROLOGI
SEKSI PEMBERDAYAAN P3A
SEKSI SURVEY, INVESTIGASI DAN DESAIN
SEKSI BINA TEKNIK DAN PELAPORAN
R
A
SEKSI P A N T A I
5 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
Gambar 2.1. Bagan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengairan Dinas Pengairan Aceh
15
RENCANA KERJA 2015
2.3.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengairan Aceh. Analisis isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPA Dinas
Pengairan mengacu pada kekuatan dan kelemahan yang dimiliki baik yang ada pada kondisi internal maupun dari eksternal. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Analisis berdasarkan kondisi target menurut Renja SKPA, Realisasi Capaian kinerja
tahun
lalu
dan
perkiraan
tahun berjalan
yang
baru
disahkan,
memproyeksikan tahun rencana dan proyeksi tahun selanjutnya sebagai bahan prakiraan maju. Suatu isu strategis bagi SKPA diperoleh dari permasalahan utama yaitu dalam pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PPSDA) yang menjadi tantangan utama adalah pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai keperluan yang semakin lama semakin meningkat dan beragam seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, sementara ketersediaan air semakin terbatas dan kualitas air semakin rendah dikarenakan degradasi lingkungan, pencemaran dan semakin tingginya rasio ketersediaan air antara musim hujan dan kemarau (pada musim kemarau terjadi kekeringan dan musim hujan terjadi banjir). Tantangan lainnya adalah adanya beberapa indikator yang belum terpenuhi dan menjadi kebutuhan masyarakat, merupakan tantangan dalam pelaksanaan PPSDA. Sesuai dengan Renstra Dinas Pengairan Aceh Tahun 2012-2017, ada beberapa permasalahan atau tantangan yang perlu ditangani, yaitu: a. Kondisi Jaringan Irigasi yang belum memadai, bahkan Jaringan Irigasi yang adapun banyak yang rusak berat dan menyebabkan jaringan irigasi belum berfungsi maksimal sehingga nantinya akan berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan pangan; b. Kondisi Bangunan Penampung air (embung dan waduk) yang ada banyak yang rusak dan sudah cukup lama umurnya serta masih banyak potensi-
Dinas Pengairan Aceh
16
RENCANA KERJA 2015
potensi embung dan waduk belum dimanfaatkan untuk pemenuhan berbagai kebutuhan air dan juga pengendalian banjir; c.
Kebutuhan Air Baku untuk keperluan sehari-hari, irigasi dan kebutuhan lainnya semakin meningkat, namun prasarana dan sarana di sektor pengairan masih belum memadai;
d. Bencana banjir dan kekeringan masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi; e. Terganggunya
fungsi
sungai
yang
disebabkan
terjadinya
degradasi,
sedimentasi, penambangan galian C yang tidak terkontrol dan kritisnya daerah tangkapan air; f.
Abrasi/erosi pantai yang semakin bertambah, kondisi ini dikarenakan gelombang pasang yang tinggi yang terjadi di wilayah pantai Aceh cukup besar, sehingga perlu pemikiran penanganan yang tepat jenis dan bentuk konstruksinya.
g. Hambatan dalam pelaksanaan pembebasan lahan dan relokasi penduduk di lokasi rencana pembangunan baru terutama untuk pembangunan waduk atau embung. Masyarakat sangat sulit menerima untuk direlokasi begitu juga untuk pembebasan
lahan,
sehingga
mengakibatkan
terhambatnya
rencana
pembangunan; h. Keterbatasan data dan informasi SDA yang benar dan akurat, sehingga berpengaruh terhadap pengelolaan SDA mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pemeliharaannya. Data dan informasi belum sepenuhnya tersedia dan belum dapat diakses, hal ini dikarenakan: (i) Kurangnya Sumber daya manusia yang mengelola data dan informasi, (ii) Prasarana dan sarana pendukung masih sangat minim. i.
Belum optimalnya koordinasi PSDA antar lembaga terkait, begitu juga antara bagian hulu DAS dengan bagian hilir DAS, dimana masing-masing pihak cenderung untuk mempertahankan kepentingannya masing-masing.
Berdasarkan kebijakan maka disusunlah Pola pengelolaan Sumber Daya Air yang merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi, pendayagunaaan sumber Dinas Pengairan Aceh
17
RENCANA KERJA 2015
daya air dan pengendalian daya rusak air. Pola Pengelolaan harus ditetapkan oleh yang mempunyai wewenang sesuai Undang-undang Sumber Daya Air. Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 390/KPTS/M/2007. Luas Daerah irigasi di Provinsi Aceh adalah 384.171 Ha yang terdiri dari 1.176 Daerah Irigasi (DI) sebagaiman tercantum dalam tabel 2.1. Sedangkan luas daerah rawa adalah 444.755 Ha yang terdiri dari rawa lebak seluas 366.055 Ha dan rawa pantai seluas 78.700 Ha.
Tabel 2.1. Luas Daerah Irigasi sesuai Kewenangannya No I II III
Kewenangan Pemerintah Pemerintah Propinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Total
Lintas Utuh Kabupaten/ Kabupaten/ Kota (Ha) Kota (Ha) 19.360,00 101.561
TOTAL 120.921 Ha
13
DI
4.344,00
72.303
76.647 Ha
44
DI
0,00
186.603
186.603 Ha
1.119
DI
23.704
360.467
384.171 Ha
1.176
DI
Sumber : Kepmen PU No. 390/KPTS/M/2007
Kondisi Infrastruktur Irigasi saat ini dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut : Tabel 2.2. Kondisi Saluran Irigasi berdasarkan Kewenangan Tahun 2012 No 1 2 3
Kewenangan
Baku (Ha)
Luas Fungsional (Ha)
Kewenangan 120.921 75.799 Pusat Kewenangan 76.647 27.655 Provinsi Kewenangan 186.603 111.962 Kabupaten Sumber; Dinas Pengairan, 2012
Saluran Primer Sekunder Primer Sekunder Primer Sekunder
Panjang (m) 205.173 989.676 179.448 429.386 304.682 1.454.825
Baik (m) 151.882,8 747.365,9 59.919,6 121.663,1 107.715,8 475.045,0
(%) 73 74,3 33.4 28.3 35,8 32,7
Kondisi Saluran Rusak Sedang (m) (%) 30.993,9 14,7 139.325,0 14,2 19.385,7 10,8 74.055,8 17.3 64.629,5 21,1 222.677,3 15,9
Rusak Berat (m) (%) 22.296,3 12,3 102.985,5 11,5 100.143,0 55.8 233.667,0 54.4 132.336,6 43,1 757.103,0 51,4
Dalam pengelolaan sumber daya air, Provinsi Aceh dibagi dalam 9 (sembilan) wilayah sungai (sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai) yang terbagi atas 4 klasifikasi yaitu wilayah strategis nasional (35 DAS), lintas provinsi (11 DAS), lintas kabupaten (26 DAS) dan dalam kabupaten (1 DAS). Permasalahan sungai yang ada antara lain Dinas Pengairan Aceh
18
RENCANA KERJA 2015
permasalahan banjir, erosi tebing, sedimentasi dan pendangkalan muara. Pada beberapa sungai, endapan sedimen yang terjadi telah menyebabkan hambatan aliran banjir dan mengganggu lalu lintas kapal/perahu nelayan. Berdasarkan potensi air dan lahan sumber daya air, wilayah sungai dikelompokkan menjadi tiga wilayah : (1). Wilayah I WS B-1 (Krueng Aceh) dan sebagian WS A3-1 (DPS Kr. Baro & Kr. Tiro), dengan curah hujan rata-rata < 1.500 mm dan debit 4 lt/dt/km2. (2). Wilayah II Sebagian wilayah WS A3-1 (DPS Meureudu), WS B-2 (Pase-Peusangan), WS A3-2 (Jambo Aye), dan WS B-3 (Tamiang-Langsa) dengan curah hujan rata-rata 1.500 mm – 3.000 mm dan debit air rata-rata 7 - 8 lt/dt/km2. (3). Wilayah III Wilayah
WS
B-4
(Teunom-Lambesoi),
A3-3
(Woyla-Seunagan),
A3-4 (Tripa-Batee), B-5 (Krueng Baru-Kluet) , A2-1 (Alas-Singkil) dan C-1 (Pulau Simeulue) dengan curah hujan rata-rata 3000 s/d 4500 mm dan debit rata-rata 17 – 18 lt/dt/ km2.
2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPA
Rancangan RKPA tahun lalu digunakan sebagai dasar untuk kelanjutan yang akan datang. Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013 dengan mengacu pada Kebijakan yang telah ditentukan untuk kurun waktu lima tahun (2012 – 2017), (tabel terlampir). 2.5.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Pada prisipnya berbagai usulan yang masuk baik dari badan, lembaga, dinas dan masyarakat semua dilakukan inventarisir, kemudian dilakukan kesesuaian tugas dan tanggung jawab atau tugas dan fungsi Dinas Pengairan dan dikelompokkan kedalam kewenangan penanganan lalu disusun berdasarkan Dinas Pengairan Aceh
19
RENCANA KERJA 2015
skala prioritas dengan melakukan peninjauan kelapangan atau pengecekan untuk melihat tingkat urgensi dan kendala. Setelah diperoleh dokumen yang sudah layak untuk diprogramkan atau sudah memiliki data dukung lalu dimasukan dalam program pelaksanaan melalui Musrenbang atau program lainya. Untuk kegiatan yang sifatnya segera atau mendesak maka akan diproses melalui mekanisme kegiatan kebencanaan/program tanggap darurat (tabel terlampir).
Dinas Pengairan Aceh
20
RENCANA KERJA 2015
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Dalam merencanakan program dan kegiatan selalu dilakukan koordinasi dengan program-program nasional guna mendukung program tersebut dan melakukan sikronisasi sehinga dalam pelaksanaan dapat sinerji serta secepatnya pembangunan infrastruktur tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Untuk memperoleh suatu capaian kinerja telah ditetapkan kebijakan, program dan kegiatan. Penetapan Kebijakan, Program dan Kegiatan adalah sebagai pedoman untuk menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan suatu kebijakan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan. Pada tahun 2015 dengan mengacu pada Kebijakan yang telah ditentukan untuk kurun waktu lima tahun (2012 – 2017), yaitu : 1. Melakukan peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada dan membangun jaringan irigasi baru pada daerah potensial serta menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan infrastuktur sumber daya air; 2. Melaksanakan
konservasi
Pengairan,
dalam
upaya
mempertahankan
ketersediaan air secara berkelanjutan; 3. Melakukan pengendalian banjir secara fisik dan non fisik, terutama pada daerah rawan bencana; 4. Mengembangkan prasarana penyediaan air baku, termasuk pemanfaatan air tanah yang dilaksanakan secara selektif dan terkendali; 5. Penataan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat termasuk P3A dalam pengelolaan sumber daya air; Dinas Pengairan Aceh
21
RENCANA KERJA 2015
6. Melakukan pengembangan sistem informasi pengelolaan sumber daya air.
Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, maka pelaksanaan pembangunan di bidang sumber daya air adalah untuk kegiatan-kegiatan : 1. Kegiatan-kegiatan bidang sumber daya air yang sedang berjalan yang pendanaannya secara bertahap, secepatnya segera dituntaskan; 2. Kegiatan-kegiatan yang bersifat peningkatan dan rehabilitasi yang mempunyai dampak ekonomi sangat luas, dengan tujuan untuk perbaikan atas kekurangan-kekurangan yang ada sehingga kinerja kegiatan tersebut menjadi lebih baik. 3.2.
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pengairan Aceh
3.2.1. Tujuan Berdasarkan
Visi
dan
Misi
Dinas
Pengairan
Aceh
menerapkan
tujuan yaitu: Tersedianya air yang cukup untuk berbagai kebutuhan dan pelayanan yang handal kepada petani serta menurunnya tingkat bencana yang sering dihadapi oleh masyarakat. Visi adalah suatu keinginan atau angan-angan yang akan di capai oleh Dinas Pengairan Aceh dalam pelaksanaan tugasnya yang akan dipersembahkan kepada masyarakat Aceh sebagai wujud pengabdian yang tulus. Keinginan mana yang diterangkan dalam suatu kalimat yaitu : ” Terwujudnya Kemanfaatan Pengairan yang Handal dan Terkendali serta Berkelanjutan Berpihak pada Kearifan Lokal Sebesar-besarnya bagi Kemakmuran Rakyat pada 2022 "
Adapun makna yang terkandung dalam Visi tersebut diatas yaitu suatu keadaan yang ingin diwujudkan adalah : 1. Suatu sistem jaringan Pengairan yang mantap kokoh dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan;
Dinas Pengairan Aceh
22
RENCANA KERJA 2015
2. Suatu sistem Pengendalian sungai dan pantai yang memadai serta
dapat
memberi perlindungan dan rasa aman terhadap ancaman banjir bagi masyarakat dan sarana umum lainnya; 3. Kelestarian dan ketersedian Air Baku yang cukup untuk menunjang keberhasilan sistem Pengairan maupun untuk mendukung Industri-industri yang di perkirakan akan muncul di masa mendatang termasuk juga untuk mencukupi kebutuhan multicipal lainnya; 4. Suatu Catchment Area yang terpelihara dengan baik terutama bagi sungai yang jaringan Pengairannya sudah dan akan dibangun
untuk menjaga
keberlanjutan cadangan air sesuai dengan kebutuhan; 5. Suatu sumber daya manusia yang tangguh berkualitas, beriman, dan bermoral agamis baik pada tingkat Institusi Pembina, pelaksana maupun pada tingkat petani/masyarakat sebagai pengelola serta pemakaian air. Dinas Pengairan untuk mencapai cita seperti yang telah dirumuskan bersama seperti yang tercantum dalam Visi diatas telah menetapkan beberapa Misi yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Misi yang dimaksud adalah : 1. Konservasi Pengairan; 2. Pendayagunaan Pengairan dengan prioritas menyiapkan prasarana jaringan irigasi dan memenuhi kebutuhan air baku; 3. Pengendalian dan Penanggulangan Daya Rusak Air; 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah; 5. Peningkatan Ketersediaan dan Keterbukaan Data dan Informasi Pengairan;
Berdasarkan Visi dan Misi seperti tersebut diatas Dinas Pengairan menetapkan tujuan untuk tahun 2013. Tujuan pelaksanaan pembangunan bidang sumber daya air yang telah ditetapkan Dinas Pengairan dapat di lihat pada Tabel 3.1. di bawah ini.
Dinas Pengairan Aceh
23
RENCANA KERJA 2015
Tabel 3.1 Keterkaitan Misi dan Tujuan No.
Misi
Tujuan
1.
Konservasi Pengairan
Menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tamping dan fungsi sumber air
2.
Pendayagunaan Pengairan dengan Prioritas menyiapkan Prasarana Jaringan Irigasi dan memenuhi Kebutuhan Air Baku
Terwujudnya ketersediaan infrastruktur pendukung pengelolaan SDA
3.
Pengendalian dan Penanggulangan Daya Rusak Air
Terwujudnya kinerja infrastruktur pengendali daya rusak air
4.
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah
Terwujudnya partisipasi masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan SDA
5.
Peningkatan Ketersediaan dan Keterbukaan Data dan Informasi Pengairan
Menjaga kelangsungan keberadaan data SDA dan sistem informasi SDA yang dapat diakses oleh para pengguna data Terwujudnya efisiensi dan efektivitas sistem informasi pelayanan
Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2014
3.2.2. Sasaran Bidang Sumber Daya Air secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertanian, yaitu dengan menyediakan pasokan air untuk memenuhi kebutuhan irigasi sawah, perikanan darat dan tambak Pasokan air juga disediakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan perkotaan. Dinas Pengairan juga bertanggungjawab dalam pengendalian daya rusak air seperti banjir dan abrasi pantai yang mengancam areal-areal produktif seperti pertaian, tambak, industri, perkotaan dan permukiman yang akhirnya akan mengganggu aktifitas perekonomian. Untuk mendukung salah satu misi utama Pemerintah Aceh yaitu mengembangkan sektor unggulan, dalam hal ini adalah mempertahankan dan meningkatkan surplus beras. Pada tahun 2014 telah ditetapkan beberapa sasaran beserta indikatornya yang ingin dicapai, dan masih akan melanjutkan sasaran tahun 2015, namun ada perbaikan dari segi bahasa uraian sasaran dan beberapa indikator kinerjanya untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mudah diukur. Sasaran strategis tahun 2015 yaitu : 1. Meningkatnya keberlanjutan dan ketersedian air untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Indikator atau ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini
Dinas Pengairan Aceh
24
RENCANA KERJA 2015
adalah: Jumlah Waduk/Embung yang dibangun dan Jumlah Waduk/Embung yang direhabilitasi. 2. Meningkatnya layanan jaringan irigasi. Indikator atau ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah: Persentase peningkatan rasio jaringan irigasi, Cakupan layan jaringan irigasi dalam kondisi baik dan Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik. 3. Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir. Indikator atau ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah: Panjang pengaman tebing sungai yang dibangun. 4. Terwujudnya daerah pantai aman dari ancaman abrasi. Indikator atau ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah: Panjang pengaman pantai yang dibangun. Dari sumber daya yang tersedia, diperkirakan sasaran yang ingin dicapai menurut tahun adalah seperti tabel terlampir. 3.3.
Program dan Kegiatan
3.3.1. Program Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2015 Dinas Pengairan Aceh menetapkan beberapa program, yang terdiri dari 4 (empat) program rutin dan 3 (tiga) program wajib. Program rutin, yaitu: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Penigkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Program Wajib sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu: 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; Dinas Pengairan Aceh
25
RENCANA KERJA 2015
2. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya; 3. Program Pengendalian Banjir. 3.3.2. Kegiatan Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai Kebijaksanaan dan Program yang telah ditetapkan. Kegiatan dilakukan juga oleh masyarakat sebagai respons terhadap kebijaksanaan dan program yang dikembangkan Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran yang telah ditetapkan terbagi 2 (dua), yaitu kegiatan berdasarkan Anggaran Belanja Rutin dan kegiatan berdasarkan Anggaran Pembangunan/ Urusan Wajib. Kegiatan berdasarkan Anggaran Belanja Rutin atau kegiatan rutin adalah kegiatan penunjang untuk mendukung tercapainya seluruh sasaran yang telah ditetapkan dalam pengelolaan sumber daya air atau kegiatan untuk peningkatan kapasitas internal organisasi. Dinas Pengairan pada tahun 2013 melalui dana APBA telah menetapkan 21 (dua puluh satu) kelompok kegiatan rutin dan 15 (lima belas) kegiatan pembangunan (Urusan Wajib). Untuk kegiatan dari dana APBN melalui DIPA TP-OP yang dilaksanakan Dinas Pengairan hanya ada 1 (satu) kegiatan melalui program Pengelolaan Sumber Daya Air yaitu kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. Kegiatan yang dibiayai dengan dana APBN reguler dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera-I yang terdiri dari 3 (tiga) satuan kerja dan 15 (lima belas) kelompok kegiatan. Pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan sistem kontrak dan swakelola. Paket pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola adalah untuk memberdayakan Kelompok Petani Pemakai Air dan masyarakat setempat. Dinas Pengairan Aceh pada tahun 2015 telah menetapkan 15 (lima belas) Kelompok Kegiatan yang terdiri dari 4 (empat) Kegiatan Rutin dan 15 (lima belas) Kegiatan Pembangunan (Urusan Wajib). Kegiatan-kegiatan tersebut adalah:
Dinas Pengairan Aceh
26
RENCANA KERJA 2015
1.
Kegiatan Rutin 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran; 1.2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 1.3. Peningkatan Disiplin Aparatur; 1.4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
2.
Kegiatan Pembangunan/Urusan Wajib 2.1. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi; 2.2. Perencanaan Pembangunan Reservoir; 2.3. Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai; 2.4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi; 2.5. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah Dibangun; 2.6. Pemberdayaan Petani Pemakai Air; 2.7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; 2.8. Pembangunan Jaringan Irigasi; 2.9. Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Irigasi (WISMP); 2.10.Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP) 2.11.Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP) 2.12. Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya; 2.13. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi; 2.14.Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai; 2.15. Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai.
Evaluasi Kinerja SKPA Tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran 3.3 3.4.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu
kinerja yang akan diukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program terhadap sasaran dan tujuannya. Sedangkan Peraturan
indikator kinerja utama sesuai dengan butir 11 (sebelas) ayat 1 Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah, disebutkan bahwa Indikator Kinerja Dinas Pengairan Aceh
27
RENCANA KERJA 2015
Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dinas Pengairan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU mengacu pada Renstra Dinas Pengairan Tahun 2012-2017. Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pengairan No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
1. Meningkatnya layanan jaringan irigasi
1. Persentase peningkatan rasio jaringan irigasi 2. Cakupan layanan jaringan irigasi dalam kondisi baik 3. Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik
2. Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan
1. Jumlah Waduk/Embung yang yang dibangun 2. Jumlah Waduk/Embung yang yang direhabilitasi
3. Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir
1. Panjang pengaman tebing sungai yang dibangun
4. Terwujudnya daerah pantai aman dari ancaman abrasi
1. Panjang pengaman pantai yang dibangun
5. Meningkatnya kemampuan dan pemahaman masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan sumber daya air
1. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan sumber daya air
6. Terbentuknya sistem pengelolaan data dan sistem informasi sumber daya air yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
1. Tersedianya data base pegelolaan sumber daya air
Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2014
Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Pengairan Tahun 2012-2017 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Sasaran strategis dan IKU Dinas Pengairan dapat dilihat pada Tabel 3.2.
Dinas Pengairan Aceh
28
RENCANA KERJA 2015
2.1
Penetapan Kinerja Tahun 2015 Sebagai dasar kebutuhan penggunaan anggaran yang akan dialokasikan
telah disusun Rencana Kinerja, yaitu penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya setelah anggaran ditetapkan. Penetapan Kinerja Tahun 2015 terkait tupoksi Dinas Pengairan dalam buku Penetapan Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2014 yang tetapkan pada tanggal 7 Juni 2013 adalah mewujudkan sasaran startegis dalam RPJM 2012-2017. Penetapan kinerja sesuai buku Penetapan Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.3. Tabel 3.3 Penetapan Kinerja Dinas Pengairan dalam Buku Pernyataan Penetapan Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2014 Sasaran Strategis Meningkatnya pembangunan infrastruktur antara wilayah dan daerah yang seimbang dan proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah Indikator Kinerja Rasio jaringan irigasi Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik
Target 60.25 % 50 %
Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2014
Dinas Pengairan Aceh pada Maret 2014 telah menyampaikan Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang memuat uraian program dan kegiatan pendukungnya juga dana yang disediakan serta telah ditandatangani oleh kepala dinas. Tabel 3.4 berikut adalah uraian penetapan kinerja seperti pada halaman lampiran tersebut. Pada dasarnya sasaran strategis Dinas Pengairan adalah penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan yang nantinya adalah mendukung misi pemerintah Aceh dalam melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan yang salah satu sasarannya dalam RPJM 2017Dinas Pengairan Aceh
29
RENCANA KERJA 2015
2017 adalah meningkatnya pembangunan infrastruktur antara wilayah dan daerah yang seimbang dan proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah. Tabel 3.4 Penetapan Kinerja Dinas Pengairan Tahun 2014 Sasaran Strategis 1 Meningkatnya layanan jaringan irigasi Indikator Kinerja Persentase peningkatan rasio jaringan irigasi Cakupan layanan jaringan irigasi dalam kondisi baik
Target 3,69 % 43.627 Ha 675.736 M’
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan Indikator Kinerja Jumlah Waduk/Embung yang yang dibangun
Target 13 Lokasi
Sasaran Strategis 3 Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir Indikator Kinerja Panjang pengaman tebing sungai yang dibangun
Target 13.756 M’
Sasaran Strategis 4 Terwujudnya daerah pantai aman dari ancaman abrasi Indikator Kinerja Panjang pengaman pantai yang dibangun
Target 6.723 M’
Sumber : Dinas Pengairan Aceh, 2014
Dinas Pengairan Aceh
30
RENCANA KERJA 2015
BAB IV PENUTUP
Perubahan RPJM 2012-2017 Aceh dan Renstra Dinas Pengairan Aceh merupakan pedoman dalam penyusunan Renja tahun 2015, Berhasilnya pelaksanaan dari apa yang telah ditetapkan dalam Renja ini, sangat tergantung kepada Penganggaran Daerah dan Nasional yang dialokasikan kepada Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan. Disamping itu semangat dan tekad, serta disiplin dari pelaksana yang diberi tugas dan wewenang untuk Pembangunan di bidang Sumber Daya Air. Pembangunan dibidang Sumberdaya air lebih diarahkan dalam rangka ketahanan pangan yaitu dengan pembangunan waduk-waduk untuk menjamin ketersediaan air serta mempertahankan jaringan irigasi yang sudah terbangun guna mempertahankan suplai air kedaerah pertanian serta pengendalian banjir agar terjamin infrastruktur yang sudah ada. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun demikian, perlu ditelaah kembali berbagai kebijakan yang digunakan demi terlaksananya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Pembangunan
Sumber
Daya
Air
ditujukan
untuk
meningkatkan
kemakmuran rakyat secara adil dan merata melalui suatu demokrasi dalam pengelolaan. Hal ini perlu ditanamkan di dalam hati setiap pemangku kebijakan, khususnya kepada setiap pegawai di lingkungan Dinas Pengairan Aceh harus selalu mengarahkan setiap aktifitasnya.
Dinas Pengairan Aceh
31
TABEL IV.I PLAFON ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH ACEH BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH TAHUN 2013
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rupiah) Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2012)
2
3
4
1
1
1
3
3
24
21
1
3
26
3
28
Rp
target
Rp
Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
##########
###########
Pekerjaan Umum
743.401.600.723
616.208.000.000
##########
573.686.000.000
##########
###########
248.825.194.905
296.957.000.000
##########
314.770.000.000
##########
###########
Tersedianya Laporan Desain Tersedianya Laporan Desain
Jumlah Jaringan Pengairan Yang Terpelihara
Tercapainya pemahaman dalam Pemberdayaan Petani Pemakai Air O & P Irigasi Partisipatif Terlaksananya Kegiatan Monoitoring Evaluasi dan Pelaporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya pembangunan Pembangunan Jaringan Irigasi Jaringan Irigasi Tersedianya Kegiatan untuk Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Meningkatkan Kualitas Irigasi (WISMP) Pengelolaan DPS dan Irigasi Partisipatif Tersedianya Kegiatan untuk Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Meningkatkan Kualitas Air Wilayah Provinsi (WISMP) Pengelolaan DPS dan Irigasi Partisipatif Tersedianya Kegiatan untuk Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Meningkatkan Kualitas Air Wilayah Sungai (WISMP) Pengelolaan DPS dan Irigasi Partisipatif Program Pengembangan, Terlaksananya pengelolaan, dan konservasi Pembangunan, sungai, danau dan sumber daya air Pengelolaan & Konservasi
Terlaksananya pembangunan Pembangunan Embung dan Bangunan embung dan bangunan 01 penampung Air Lainnya penampung air lainnya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Terbangunnya AWLR di wilayah 08 sungai provinsi Pengukuran Data Hidrologi
1
Target
573.686.000.000
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Terwujudnya jaringan irigasi 15 telah dibangun yang berfungsi normal
20
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2017
##########
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan 10 Irigasi
19
SKPD
2016
616.208.000.000
05 Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai
18
2015
743.401.600.723
03 Perencanaan Pembangunan Reservoir
17
2014
URUSAN WAJIB
Terlaksananya Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Pembangunan & Pengelolaan Jaringan & Jaringan Pengairan Lainnya Irigasi Tersedianya Laporan Desain Perencanaan Pembangunan Jaringan 01 Irigasi
16
2013
Terlaksananya Program Pengendalian Banjir Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai Mengendalikan banjir pada Daerah Terlaksananya kegiatan 06 Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai pengendaliaan banjir Pembangunan Prasarana Pengaman 09 Pantai JUMLAH
Terlaksananya pembangunan sarana pengaman pantai
14 Lokasi
18 Lokasi
3.473.984.000
3 Lokasi
1.450.000.000
1 Lokasi
750.000.000
9 Lokasi
13 Lokasi
4 Lokasi
19 Lokasi
675.736 M
4.270.676.000
2 Lokasi
1.600.000.000
1 Lokasi
500.000.000
4.380.353.220
20 Lokasi
3.400.000.000
6 Lokasi
750.000.000
675.736 M
46.017.984.000
675.736 M
114.222.000.000
675.736 M
126.484.000.000
675.736 M
113.215.000.000
43.627 Ha
44.041 Ha
120.281.183.483
13.681 Ha
37.365.000.000
10.964 Ha
29.945.000.000
10.961 Ha
170 Unit P3A
170 Unit P3A
170 Unit P3A
2.550.000.000
170 Unit P3A
2.550.000.000
170 Unit P3A
60 Orang
60 Orang
250.000.000
60 Orang
320.000.000
60 Orang
400.000.000
60 Orang
320.000.000
60 Orang
26.869 M
43.152 M
64.727.614.302
89.967 M
134.950.000.000
95.200 M
142.800.000.000
111.367 M
167.050.000.000
103.533 M
3 Kab
3 Kab
942.671.100
4 Kab
500.000.000
4 Kab
500.000.000
4 Kab
500.000.000
4 Kab
500.000.000
19 Kab
2.942.671.100
3 Kab
3 Kab
535.000.000
4 Kab
300.000.000
4 Kab
300.000.000
4 Kab
300.000.000
4 Kab
300.000.000
19 Kab
1.735.000.000
3 Kab
3 Kab
562.582.500
4 Kab
300.000.000
4 Kab
300.000.000
4 Kab
300.000.000
4 Kab
300.000.000
19 Kab
1.762.582.500
3.383.146.300
55.035.866.607
89.311.000.000
5 Lokasi
70.611.000.000
28 Lokasi
53.443.602.607
13 Unit
86.931.000.000
11 Lokasi
69.331.000.000
10 Lokasi
1 Unit
8 Unit
1.592.264.000
7 Unit
2.380.000.000
5 Unit
1.280.000.000
5 Unit
439.540.539.211
229.940.000.000
-
##########
22 Lokasi
5.673.984.000
16 lokasi
6.370.676.000
500.000.000
54 Lokasi
9.630.353.220
675.736 M
138.281.000.000
675.736 M
538.219.984.000
29.935.000.000
10.400 Ha
28.405.000.000
90.047 Ha
245.931.183.483
2.550.000.000
170 Unit P3A
2.550.000.000
170 Unit P3A
13.583.146.300
320.000.000
240 Orang
1.610.000.000
155.300.000.000
443.219 M
664.827.614.302
600.000.000
4 Lokasi
62.916.000.000
17 Lokasi
14.556
-
61.996.000.000 920.000.000
54.631.000.000
332.504.866.607
9 Lokasi
52.631.000.000
71 Lokasi
7 Unit
2.000.000.000
32 Unit
196.000.000.000
##########
###########
148.415.794.660
3.569 M
86.840.000.000
2.319 M
48.400.000.000
2.034 M
67.500.000.000
1.748 M
58.900.000.000
54.085 M
410.055.794.660
7.869 M
11.479 M
291.124.744.551
8.340 M
143.100.000.000
8.473 M
132.600.000.000
8.167 M
128.500.000.000
8.000 M
125.000.000.000
44.459 M
820.324.744.551
##########
573.686.000.000
##########
Pengairan
Pengairan
8.172.264.000
44.415 M
616.208.000.000
17
324.332.602.607
78.688 M
743.401.600.723
Penanggung Jawab
###########
Pengairan
TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S.D TAHUN 2014 PROVINSI ACEH SKPA : DINAS PENGAIRAN ACEH
Kode
3
4
5
Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi
Tersebar
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)
2
1
1
Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPA) Tahun 2014
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2013
Target Renja SKPA Tahun 2013
Realisasi Renja SKPA Tahun 2013
Tingkat Realisasi (%)
6
7
8=7/6
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d tahun berjalan Target Program dan Kegiatan Realisasi Capaian (Renja SKPA Tahun Tingkat Capaian Program dan Kegiatan 2014) Realisasi Target s/d tahun berjalan Renstra (%) (2014) 9
10 = (5+7+9)
11 = (10/4)
URUSAN WAJIB
1
03
1
03
02
1
03
02
PEKERJAAN UMUM Dinas Pengairan 24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 01
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
Tersedianya Laporan Desain
20 Lokasi
14 Lokasi
18 Lokasi
18 Lokasi
100%
20 Lokasi
52 Lokasi
100
03
Perencanaan pembangunan reservoir
Tersedianya Laporan Desain
19 Lokasi
9 Lokasi
13 Lokasi
13 Lokasi
100%
19 Lokasi
41 Lokasi
100
05
Perencanaan normalisasi saluran sungai
Tersedianya Laporan Desain
14 Lokasi
4 Lokasi
19 Lokasi
19 Lokasi
100%
14 Lokasi
37 Lokasi
100
10
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara
15
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi
Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi normal
16
Pemberdayaan petani pemakai air
Tercapainya Pemahaman dalam O & P Irigasi Partisipatif
17
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tersedianya laporan Monitoring dan Evaluasi
18
Pembangunan jaringan irigasi
Terlaksananya pembagunan jaringan irigasi
19
Pengelolaan Sumberdaya Air untuk irigasi (WISMP)
Tersedianya kegiatan untuk meningkatakan kualitas pengelolaan DPS dan irigasi partisipatif
3 Kab
3 Kab
3 Kab
3 Kab
100%
3 Kab
9 Kab
100
20
Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP)
Tersedianya kegiatan untuk meningkatakan kualitas pengelolaan DPS dan irigasi partisipatif
3 Kab
3 Kab
3 Kab
3 Kab
100%
3 Kab
9 Kab
100
21
Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP)
Tersedianya kegiatan untuk meningkatakan kualitas pengelolaan DPS dan irigasi partisipatif
3 Kab
3 Kab
3 Kab
3 Kab
100%
3 Kab
9 Kab
100
675.736 M
13.681 Ha
170 Unit P3A
3 Lap
89.976 M
675.736 M
43.267 Ha
170 Unit P3A
60 Orang
26.869 M
675.736 M
44.041 Ha
170 P3A
60 Orang
43.152 M
675736 M
44041 Ha
170 P3A
60 Orang
43.152 M
100%
100%
100%
100%
100%
675.736 M
13.681 Ha
170 Unit P3A
3 Lap
89.976 M
2.027.208 M
100.989 Ha
100
100
510 Unit P3A
100
123 Lap
100
159.997 M
100
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1
1
1
03
03
02
02
2
26
28
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPA) Tahun 2014
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012
3
4
5
Terlaksananya pembangunan, pengelolaan dan konservasi SDA
Tersebar
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2013
Target Renja SKPA Tahun 2013
Realisasi Renja SKPA Tahun 2013
Tingkat Realisasi (%)
6
7
8=7/6
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d tahun berjalan Target Program dan Kegiatan Realisasi Capaian (Renja SKPA Tahun Tingkat Capaian Program dan Kegiatan 2014) Realisasi Target s/d tahun berjalan Renstra (%) (2014) 9
01
Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
Terlaksananya kegiatan pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
33 Lokasi
17 Lokasi
25 Lokasi
25 Lokasi
100%
25 Lokasi
08
Pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan pengukur data hidrologi
Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan hidrologi
7 Unit
1 Unit
8 Unit
8 Unit
100%
7 Unit
Program Pengendalian Banjir
Terlaksananya pengendalian banjir dan pengaman pantai
10 = (5+7+9)
11 = (10/4)
67 Lokasi
100
16 Unit
100
Tersebar
06 - Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
Terlaksananya kegiatan pengendaliaan banjir
3.569 M
78688 M
44.415 M
44.415 M
100%
3.569 M
126.672 M
100
09 - Pembangunan prasarana pengaman pantai
Terlaksananya sarana pengaman pantai
8.340 M
7869 M
11.479 M
11.479 M
100%
8.340 M
27.688 M
100
TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPA DINAS PENGAIRAN PROVINSI ACEH
Target Renstra SKPA
No
1
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPA
2
SPM/Standar Nasional
3 74.000 Ha
Realisasi Capaian
Proyeksi
IKK
4
Catatan Analisis Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
5
6
7
5
9
10
11
12
43.627,00
Ha
44.041,00
Ha
13.681,00
Ha
10.964,00
Ha
43.627,00
Ha
44.041,00
Ha
13.681,00
Ha
10.964,00
13 Ha
1
Peningkatan fungsi jaringan irigasi
2
Terpeliharaan jaringan irigasi
3
Peningkatan penyediaan air yang cukup untuk berbagai kebutuhan
4
Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir
350.000 M
78.688 M
74.208 M
43.420 M
24.200 M
78.688 M
74.208 M
43.420 M
24.200 M
5
Peningkatan sarana dan prasarana pengaman pantai
15.000 M
7.869 M
11.479 M
8.340 M
8.473 M
7.869 M
11.479 M
8.340,00 M
8.473,00 M
6
Peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola jaringan irigasi
170 P3A
7
Peningkatan ketersediaan data dan disain/perencanaan yang berkualitas
140 Lokasi
644.435 M
50 Unit
675.736 M
1 Unit
170 P3A
27 Lokasi
675.736 M
8 Unit
170 P3A
50 Lokasi
675.736 M
7 Unit
170 P3A
25 Lokasi
675.736 M
5 Unit
170 P3A
7 Lokasi
675.736 M
1 Unit
170 P3A
27 Lokasi
675.736 M
8 Unit
170 P3A
50 Lokasi
675.736 M
7 Unit
170 P3A
25 Lokasi
675.736 M
5 Unit
170 P3A
7 Lokasi
TABEL 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2014 PROVINSI ACEH SKPA : DINAS PENGAIRAN ACEH Rancangan Awal RKPA No.
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
Catatan Penting
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
I
1
2
3
Hasil Analisis Kebutuhan
URUSAN WAJIB
Rp.
584.322.094.685,00
Bidang Pekerjaan Umum
Rp.
584.322.094.685,00
URUSAN WAJIB
Rp.
696.433.252.250,10
Bidang Pekerjaan Umum
Rp.
BELANJA PEGAWAI (GAJI DAN TUNJANGAN)
Rp.
696.433.252.250,10
33.008.909.269,00
BELANJA PEGAWAI (GAJI DAN TUNJANGAN)
Rp.
36.309.800.195,90
PROGRAM KEGIATAN PADA SETIAP SKPA PROGRAM KEGIATAN SPESIFIK SKPA
Rp.
14.523.704.450,00
PROGRAM KEGIATAN PADA SETIAP SKPA
Rp.
15.976.074.895,00
Rp.
536.789.480.966,00
PROGRAM KEGIATAN SPESIFIK SKPA
Rp.
644.147.377.159,20
I
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya - Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi - Perencanaan Pembangunan Reservoir
- Terselenggaranya Pembangunan dan Pengelolaan Jar. Irigasi, Rawa & Jar. Pengairan Lainnya - Tersedianya Laporan Desain - Tersedianya Laporan Desain
Rp.
231.333.981.553,00
Tersebar Tersebar
20 Lokasi 19 Lokasi
Rp. Rp.
6.616.330.812,00 5.896.055.000,00
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya - Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi - Perencanaan Pembangunan Reservoir
Tersebar Tersebar
- Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai
Tersebar
- Tersedianya Laporan Desain
14 Lokasi
Rp.
5.114.795.000,00
- Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai
Tersebar
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi - Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi
Tersebar Tersebar
- Terpeliharanya Jaringan Irigasi - Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi optimal
Rp. Rp.
9.773.532.000,00 148.314.274.736,00
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi - Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun
Tersebar Tersebar
- Pemberdayaan Petani Pemakai Air
Tersebar
Rp.
2.763.533.400,00
- Pemberdayaan Petani Pemakai Air
Tersebar
Tersebar
- Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan organisasi P3A - Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi
170 P3A
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3 Lap
Rp.
223.660.600,00
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tersebar
- Pembangunan Jaringan Irigasi - Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Irigasi (WISMP)
Tersebar Tersebar
89.976 M 3 Kab
Rp. Rp.
47.127.152.355,00 1.131.492.600,00
- Pembangunan Jaringan Irigasi - Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Irigasi (WISMP)
Tersebar Tersebar
- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP)
Tersebar Tersebar
3 Kab 3 Kab
Rp. Rp.
1.016.419.550,00 3.356.735.500,00
- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP)
Tersebar Tersebar
Rp.
62.696.380.226,00
33 Lokasi
Rp.
62.431.290.226,00
7 Unit
Rp.
265.090.000,00
Rp.
242.759.119.187,00
Rp. Rp.
71.483.206.687,00 171.275.912.500,00
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya - Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Tersebar
- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi
Tersebar
Pengendalian Banjir - Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- badan Sungai - Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai
Tersebar Tersebar
- Terlaksananya pembagunan jaringan irigasi - Meningkatnya kualitas Pengelolaan DPS dan irigasi partisifatif - Pengelolaan Wilayah Sungai dan Irigasi - Terselenggaranya Pengelolaan SDA wil. Sungai - Terselenggaranya Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya - Terlaksananya pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya - Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan hidrologi - Terlaksananya pengendalian bajir dan pengaman pantai - Terlaksananya kegiatan pengendaliaan banjir - Terlaksananya sarana pengaman pantai
675.736 M 13.681 Ha
3.569 M 8.340 M
1
2
3
Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya - Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Tersebar
- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi
Tersebar
Pengendalian Banjir - Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- badan Sungai - Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
Tersebar Tersebar
- Terselenggaranya Pembangunan dan Pengelolaan Jar. Irigasi, Rawa & Jar. Pengairan Lainnya - Tersedianya Laporan Desain Pemb. Jar. Irigasi - Tersedianya Laporan Desain Pemb. Jar. Reservoir - Tersedianya Laporan Desain Normalisasi Sal. Sungai - Terpeliharanya Jaringan Irigasi - Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi optimal - Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan organisasi P3A - Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan - Terlaksananya pembagunan jaringan irigasi - Meningkatnya kualitas Pengelolaan DPS dan irigasi partisifatif Pengelolaan Wilayah Sungai dan Irigasi Terselenggaranya Pengelolaan SDA wil. Sungai - Terselenggaranya Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya - Terlaksananya pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya - Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan hidrologi - Terlaksananya pengendalian bajir dan pengaman pantai - Terlaksananya kegiatan pengendaliaan banjir - Terlaksananya sarana pengaman pantai
Rp.
277.600.777.863,60
20 Lokasi 19 Lokasi
Rp. Rp.
7.939.596.974,40 7.075.266.000,00
14 Lokasi
Rp.
6.137.754.000,00
Rp. Rp.
11.728.238.400,00 177.977.129.683,20
170 P3A
Rp.
3.316.240.080,00
3 Lap
Rp.
268.392.720,00
89976 M 3 Kab
Rp. Rp.
56.552.582.826,00 1.357.791.120,00
3 Kab 3 Kab
Rp. Rp.
1.219.703.460,00 4.028.082.600,00
Rp.
75.235.656.271,20
33 Lokasi
Rp.
74.917.548.271,20
7 Unit
Rp.
318.108.000,00
Rp.
291.310.943.024,40
Rp. Rp.
85.779.848.024,40 205.531.095.000,00
675.736 M 13.681 Ha
4.289 M 10.277 M
TABEL 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 2015 PROVINSI ACEH SKPA : DINAS PENGAIRAN ACEH No.
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran / Volume
Catatan
1
2
3
4
5
6
1 -
2
3
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Perencanaan Pembangunan Reservoir Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun
Tersebar Tersebar Tersebar Tersebar Tersebar
- Pemberdayaan Petani Pemakai Air
Tersebar
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Pembangunan Jaringan Irigasi - Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Irigasi (WISMP)
Tersebar Tersebar Tersebar
- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP)
Tersebar
- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP)
Tersebar
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya - Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Tersebar
- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi
Tersebar
Program Pengendalian Banjir - Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- badan Sungai - Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai
Tersebar Tersebar
- Terselenggaranya Pembangunan dan Pengelolaan Jar. Irigasi, Rawa & Jar. Pengairan Lainnya - Tersedianya Laporan Desain - Tersedianya Laporan Desain - Tersedianya Laporan Desain - Terpeliharanya Jaringan Irigasi - Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi optimal - Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan organisasi P3A - Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi - Terlaksananya pembagunan jaringan irigasi - Meningkatnya kualitas Pengelolaan DPS dan irigasi partisifatif Pengelolaan Wilayah Sungai dan Irigasi Terselenggaranya Pengelolaan SDA wil. Sungai - Terselenggaranya Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya - Terlaksananya pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya - Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan hidrologi - Terlaksananya pengendalian bajir dan pengamanan pantai - Terlaksananya kegiatan pengendaliaan banjir - Terlaksananya sarana pengaman pantai
1 1 6 675.736 10.964
Lokasi Lokasi Lokasi M Ha
170
P3A
3 95.200 4
Lap M Kab
4
Kab
4
Kab
11
Lokasi
5
Unit
2.319 8.473
M M
TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA DINAS PENGAIRAN TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAAN MAJU TAHUN 2016 PROVINSI ACEH lembar :
SKPA : DINAS PENGAIRAN ACEH
Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1
2
1 1
03
1
03
1
03
Catatan Penting Lokasi
Target Capaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
8
Target Capaian
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
URUSAN WAJIB
Rp.
PEKERJAAN UMUM
Rp.
1.034.265.213.920,00
Rp.
503.359.289.987,73
Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)
Rp.
33.376.000.000,00
Rp.
33.376.000.000,00
Program Kegiatan Pada Setiap SKPA
Rp.
12.680.573.920,00
Rp.
11.368.404.750,00
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp.
4.679.238.650,00
Rp.
7.124.894.750,00
02
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Rp.
5.908.980.000,00
Rp.
2.425.550.000,00
03
Peningkatan disiplin aparatur
Rp.
270.600.000,00
Rp.
485.000.000,00
05
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp.
1.821.755.270,00
Rp.
1.332.960.000,00
24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Rp.
386.928.640.000,00
Rp.
207.003.885.237,73
13 Lokasi
Rp.
7.294.504.720,23
02
02
dari : 2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
3
1
Rp.
1.034.265.213.920,00
503.359.289.987,73
DINAS PENGAIRAN
Terselenggaranya Pembangunan dan Pengelolaan Jar. Irigasi, Rawa & Jar. Pengairan Lainnya
Tersebar
01
Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
Tersedianya Laporan Desain
14 Kab/Kota
8 Lokasi
Rp.
6.400.000.000,00
03
Perencanaan Pembangunan Reservoir
Tersedianya Laporan Desain
8 Kab/Kota
16 Lokasi
Rp.
8.490.000.000,00
18 Lokasi
Rp.
6.500.000.000,00
05
Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai
Tersedianya Laporan Desain
9 Kab/Kota
8 Lokasi
Rp.
8.450.000.000,00
16 Lokasi
Rp.
5.639.061.487,50
10
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Terpeliharanya Jaringan Irigasi
13 Kab/Kota
Rp.
11.100.000.000,00
Rp.
10.775.319.030,00
15
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi
Terwujudnya jaringan irigasi yang berfungsi optimal
21 Kab/Kota
Rp.
166.988.640.000,00
301 Ha
Rp.
29.945.000.000,00
16
Pemberdayaan Petani Pemakai Air
Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan organisasi P3A
17
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi
18
Pembangunan Jaringan Irigasi
Terlaksananya pembagunan jaringan irigasi
675.736 M
166.674 Ha
APBA
675.736 M
7 Kab/Kota
170 P3A
Rp.
2.550.000.000,00
170 P3A
Rp.
2.550.000.000,00
Kab/Kota
3 Lap
Rp.
400.000.000,00
3 Lap
Rp.
400.000.000,00
Rp.
176.550.000.000,00
Rp.
142.800.000.000,00
7 Kab/Kota
95.200 M
111.367 M
Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1
1
1
03
03
02
02
2
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
3
Catatan Penting Lokasi
Target Capaian
4
5
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6
7
Target Capaian
8
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
19
Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Irigasi (WISMP)
Meningkatnya kualitas Pengelolaan DPS dan irigasi partisifatif
3 Kab/Kota
4 Kab
Rp.
2.000.000.000,00
4 Kab
Rp.
500.000.000,00
19
Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Provinsi (WISMP)
Pengelolaan Wilayah Sungai dan Irigasi
3 Kab/Kota
4 Kab
Rp.
2.000.000.000,00
4 Kab
Rp.
300.000.000,00
19
Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP)
Terselenggaranya Pengelolaan SDA wil. Sungai
3 Kab/Kota
4 Kab
Rp.
2.000.000.000,00
4 Kab
Rp.
300.000.000,00
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Terselenggaranya Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
26
28
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Tersebar
Rp.
Rp.
74.280.000.000,00
70.611.000.000,00
01
Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Terlaksananya pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
8 Kab/Kota
11 Unit
Rp.
73.000.000.000,00
10 Unit
Rp.
69.331.000.000,00
08
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Bangunan Pengukuran Data Hidrologi
Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan hidrologi
1 Kab/Kota
5 Unit
Rp.
1.280.000.000,00
5 Unit
Rp.
1.280.000.000,00
Rp.
527.000.000.000,00
Rp.
181.000.000.000,00
Program Pengendalian Banjir
Terlaksananya pengendalian bajir dan pengaman pantai
Tersebar
06 - Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan- badan Sungai
Terlaksananya kegiatan pengendaliaan banjir
13 Kab/Kota
15.050 M
Rp.
301.000.000.000,00
2.034 M
Rp.
48.400.000.000,00
09 - Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai
Terlaksananya sarana pengaman pantai
13 Kab/Kota
11.300 M
Rp.
226.000.000.000,00
8.167 M
Rp.
132.600.000.000,00
