INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR : /KEP.GUB/BAPPEDA-2/2012 TANGGAL : 2012
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Reformasi sebagai titik tolak pembenahan sistem sosial politik di tanah air
semakin
memerlukan pengembangan
kapasitas
(capacity building) serta
pengembangan akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi organisasi pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan kepemerintahan yang baik (good governance). Kajian yang mendalam terhadap aspek reformasi sosial politik ini berujung kepada tuntutan yang lebih besar terhadap peran dan kinerja institusi pengawasan sebagai bagian dari sebuah organisasi Pemerintah Daerah. Manifestasi pemikiran ini diarahkan pada penciptaan institusi pengawasan yang profesional dan berwibawa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seharihari. Asumsinya adalah semakin membaiknya kinerja pengawasan akan diikuti pula dengan semakin membaiknya kinerja birokrasi pada umumnya. Meskipun demikian, secara normatif penekanan akan peningkatan peran dan kinerja institusi pengawasan bukan merupakan sebuah tuntutan yang muncul akibat pengaruh reformasi sosial politik secara langsung. Sebagai bagian dari sebuah organisasi birokrasi, institusi pengawasan sudah selayaknya secara kontinyu melakukan pembenahan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi induk organisasi seiring dengan semakin kompleks dan dinamisnya peran organisasi birokrasi dimaksud secara keseluruhan. Maka lebih tepat dikatakan jika reformasi merupakan agen yang bertindak sebagai stimulan untuk melakukan pembenahan dalam rangka peningkatan kinerja institusi pengawasan menjadi lebih profesional dan berwibawa menuju ke arah pengembangan kapasitas, akuntabilitas dan transparansi dimaksud.
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015
1
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
Isu-isu penting yang diemban institusi pengawasan Dalam hal ini Inspektorat Provinsi Jambi dalam rangka reformasi adalah : 1) Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam penyelenggaraan negara; 2) Efektivitas
pengawasan
internal
dan
fungsional
serta
pengawasan
masyarakat; 3) Masalah etika dan moral pejabat pemerintah dan aparatur pengawasan; 4) Fungsi keprofesionalan birokrasi dalam melayani masyarakat; dan 5) Akuntabilitasnya dalam mengelola kekayaan Negara secara transparan dan bersih. Oleh karena itu diperlukan revitalisasi organisasi pengawasan secara menyeluruh.
Ini
berkenaan
dengan
perumusan
kembali
uraian
tugas,
penambahan kewenangan kepada unit-unit strategis, peningkatan alokasi anggaran operasional, dan penambahan atau penggantian berbagai instrumen pendukung kegiatan. Revitalisasi diharapkan dapat terjadi pada semua lini dalam organisasi pengawasan, baik Sumber Daya Manusia, tugas pokok dan fungsi, maupun sarana dan prasarana. Proses ini harus dilakukan secara terus menerus dan pada akhirnya diharapkan bermuara pada peningkatan kinerja institusi pengawasan. Secara materil, proses revitalisasi pengawasan ini akan melibatkan peranan lembaga dan Aparat Pengawasan secara keseluruhan. Dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jambi yang melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pembinaan sosial politik, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat dilingkungan daerah, maka perlu penjabaran dalam suatu rencana strategis dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang pengawasan umum. Oleh karena itu diharapkan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2015 Inspektorat Provinsi Jambi ini dapat dijadikan sebagai acuan oleh semua pihak terkait dalam bekerja secara sungguhsungguh atas dasar konsepsi yang jelas dan berkesinambungan, sesuai dengan visi, misi dan program pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015
2
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh BAPPEDA Provinsi Jambi. Dengan demikian kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum dan pedoman penyusunan ini : 1. Undang- undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75). Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015
3
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 15); 14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6); 15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 17. Peraturan Daerah Nomor. 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015.
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015
4
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
1.3
Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra ini secara umum dimaksudkan untuk
mengikuti ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang RPJPD Jambi, Dimana setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi diwajibkan menyusun Rencana Strategis ( Renstra ) Satuan Kerja Perangkat Daerah serta memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi Inspektorat
Provinsi Jambi
dalam mewujudkan Pengawas Fungsional yang Profesional dan Berintegritas yang sesuai dengan visi - misi dan arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA Inspektorat Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2015 adalah : 1. Penyelenggaraan Negara yang bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme; 2. Peningkatan
efektivitas
pengawasan
internal
dan
fungsional
serta
pengawasan masyarakat, dan peningkatan etika dan moral pengawasan; 3. Peningkatan profesionalisme, efektivitas dan efisiensi SDM pengawasan; 4. Pelaksanaan pemeriksaan dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan
hak azasi manusia; 5. Peningkatan fungsi keprofesionalan birokrasi dalam melayani masyarakat dan
akuntabilitasnya dalam mengelola kekayaan Negara secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan; dan 6. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pendukung
kegiatan pengawasan. 1.4
Sistematika Penulisan Rencana Strategis Didalam penulisan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jambi Tahun
2010-2015 ini terdiri dari 8 Bab, sebagai berikut : BAB BAB BAB BAB BAB
I II III IV V
BAB VI BAB VII
: : : : :
PENDAHULUAN GAMBARAN PELAYANAN ISU STRATEGIS BERKAITAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD : PENUTUP
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015
5
