BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Berkembangnya
berbagai
sistem
informasi
pada
instansi-instansi
pemerintah merupakan implikasi positif dari pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk meningkatkan pelayanan publik seperti yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 [1]. Pada awal perkembangannya, masing-masing instansi pemerintah memiliki kerangka SI yang berdiri sendiri sehingga menimbulkan pulau-pulau sistem informasi [2]. Namun seiring meningkatnya kebutuhan untuk dapat saling berbagi sumber daya antar instansi, penggunaan jaringan komputer menjadi aspek fundamental yang harus dipenuhi untuk mengintegrasikan pulau-pulau sistem informasi tersebut sehingga informasi yang disajikan tetap valid dan dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan [2] [3]. Selain digunakan untuk membantu proses integrasi berbagai sistem informasi pemerintahan, jaringan komputer juga dapat digunakan oleh para pegawai pada suatu instansi pemerintah untuk dapat saling bekerja sama dan dapat menghubungkan instansi tersebut dengan masyarakat pada lokasi yang berjauhan, serta dengan stakeholder yang lain di manapun mereka berada. Dengan kata lain, jika instansi-instansi pemerintah telah saling terkoneksi dalam jaringan maka sudah tidak ada jarak yang jauh antara satu dengan yang lainnya [4]. Dengan jaringan, penyelesaian pekerjaan yang biasanya memerlukan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan dapat dilakukan dalam hitungan detik [5]. Kompleksitas jaringan telah tumbuh dengan cepat seiring dengan terhubungnya setiap pegawai dengan jaringan intranet instansi dan Internet. Hal ini dapat dilihat dari semakin besarnya lalu lintas data dan banyaknya variasi data dari berbagai macam sistem informasi yang beroperasi di jaringan tersebut
1
sehingga kebutuhan untuk mengelola jaringan juga meningkat [4]. Bersamaan dengan perkembangan jaringan dan kompleksitas aplikasi-aplikasi yang tersedia di dalamnya, ketersediaan bandwidth menjadi persyaratan untuk menyediakan jaminan kualitas koneksi jaringan yang handal. Ketidakhandalan koneksi jaringan mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan komunikasi dan pengaksesan informasi [6]. Permasalahan kompleksitas jaringan yang disebabkan oleh semakin banyaknya intermediary devices dan end devices yang terhubung ke dalam jaringan juga terjadi di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinas Dikpora DIY). Selain pengguna jaringan komputer semakin banyak, layanan-layanan yang membutuhkan akses jaringan komputer juga semakin beragam. Secara umum, layanan-layanan berbasis jaringan komputer di Dinas Dikpora DIY dapat dibagi ke dalam tiga kategori yaitu, layanan utama, layanan penunjang, dan layanan umum. Layanan utama merupakan layanan-layanan yang berkaitan dengan tugas kedinasan sehari-hari, seperti Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Informasi Kepegawaian beserta layanan presensi sidik jarinya, dan Sistem Administrasi Perangkat Daerah. Layanan penunjang merupakan layanan-layanan yang menunjang tugas-tugas kedinasan dan memiliki prioritas di bawah layanan utama, seperti SmartOffice, Voice over Internet Protocol (VoIP), dan kiosk. Layanan umum merupakan layanan-layanan yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti layanan Internet, Closed-circuit Television (CCTV), dan TV kabel. Penggunaan berbagai macam layanan yang berbasis jaringan tersebut mengakibatkan lalu lintas data di jaringan meningkat sehingga mempengaruhi performa layanan TI itu sendiri. Hal ini dapat berimbas pada menurunnya kualitas pelayanan publik sehingga tingkat kepuasan dan kepercayaan publik pun memudar. Sebagai contoh, SIPKD yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, memerlukan proses komunikasi data yang realtime dan handal. Namun
2
tantangannya, aplikasi ini ternyata menyita banyak bandwidth untuk proses komunikasi datanya. Padahal terdapat banyak transaksi yang harus dimasukkan ke dalam sistem mengingat anggaran untuk bidang pendidikan saja sebesar 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Hal ini menyebabkan kepadatan lalu lintas data dalam jaringan yang dapat mengganggu kelancaran proses pencatatan transaksi sehingga dapat menimbulkan keterlambatan pelaporan transaksi. Bahkan karena banyaknya keterlambatan tersebut, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY membangun sistem informasi baru yang khusus digunakan untuk pencatatan pendapatan daerah yang memiliki fungsi yang sama dengan salah satu modul di dalam SIPKD, yaitu modul pendapatan. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan, keterlambatan pencatatan tersebut terjadi pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang tidak berada di dalam Local Area Network (LAN) yang sama dengan server SIPKD yang ditempatkan di Kepatihan. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas layanan (quality of service/QoS) jaringan komputer pada masing-masing SKPD tersebut (termasuk Dinas Dikpora DIY) perlu ditingkatkan dengan pengelolaan jaringan komputer baik. QoS merupakan kemampuan untuk menyediakan prioritas yang berbeda untuk berbagai macam aplikasi, pengguna, atau aliran data, atau untuk menjamin tingkat kinerja aliran data yang handal [4]. Dalam [7], dijelaskan bahwa QoS terdiri dari mekanisme dan protokol yang dirancang untuk memfasilitasi pengiriman data/aplikasi yang sensitif terhadap delay dan bandwidth melalui jaringan komputer. QoS yang tidak handal tersebut diperparah dengan belum adanya dokumentasi mengenai konfigurasi jaringan komputer sehingga menyulitkan penambahan end device baru ke dalam jaringan dan menimbulkan topologi yang tidak teratur. Hampir semua end devices yang terkoneksi pada jaringan komputer di Dinas Dikpora DIY berada pada alamat jaringan yang sama. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya perebutan bandwidth yang tidak terkendali sehingga
3
layanan-layanan yang memiliki prioritas utama menjadi terganggu oleh layananlayanan lainnya yang tidak berhubungan dengan tugas kedinasan. Oleh karena itu dibutuhkan analisis yang lebih mendalam tentang QoS jaringan komputer di Dinas Dikpora DIY sehingga dapat menemukan solusi manajemen jaringan yang tepat untuk meningkatkan kinerja jaringan komputer. 1.2
Perumusan Masalah Dari pemaparan tersebut terdapat permasalahan yang mengemuka yaitu
diperlukan analisis yang lebih mendalam tentang QoS jaringan komputer di Dinas Dikpora DIY sehingga dapat menemukan solusi manajemen jaringan yang tepat untuk meningkatkan kinerja jaringan komputer. Dari pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan beberapa hal, yaitu : a. Apakah QoS jaringan komputer di Dinas Dikpora DIY saat ini masih dapat ditingkatkan? b. Bagaimana pengaruh pembatasan akses terhadap peningkatan QoS jaringan di Dinas Dikpora DIY? c. Bagaimana pengaruh pemanfaatan VLAN, penggunaan konsep subnetting, dan pembatasan akses terhadap peningkatan QoS jaringan di Dinas Dikpora DIY? 1.3
Keaslian Penelitian Penelitian yang berkaitan dengan analisis dan perancangan jaringan
komputer di pemerintahan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti penelitian [3] yang menganalisis dan mendesain rencana induk infrastruktur jaringan komputer untuk dukungan pengembangan e-government di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian [8] melakukan penelitian tentang rancang bangun infrastruktur jaringan komputer di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian [9] melakukan penelitian tentang analisis dan desain infrastruktur jaringan komputer di Pemerintah Kabupaten Kudus. Penelitian [10] melakukan penelitian tentang rencana pengembangan infrastruktur
4
jaringan komputer dalam rangka percepatan penerapan e-government di Kabupaten Pasaman. Penelitian-penelitian tersebut berorientasi pada desain infrastruktur secara hardware (perangkat keras). Terdapat juga penelitian yang membahas tentang optimalisasi jaringan komputer, seperti penelitian [11] yang melakukan optimalisasi jaringan komputer Pemerintah Provinsi DIY dengan memanfaatkan Virtual Local Area Network (VLAN) dalam rangka mendukung program Digital Government Services (DGS). Penelitian [12] melakukan penelitian tentang Virtual Local Area Network (VLAN) dalam meningkatkan performa jaringan di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen. Penelitian-penelitian tersebut memanfaatkan VLAN untuk rancangan topologi secara fisik dan menggunakan subnetting untuk desain logika. Penelitian yang membahas tentang audit jaringan komputer dilakukan oleh [13] dengan studi kasus di Badan Informasi Daerah (BID) DIY. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan dan penggunaan serta kelayakan dari jaringan komputer yang ada. Di samping itu, terdapat penelitian yang berkaitan dengan analisis dan optimalisasi kinerja serta perancangan jaringan komputer di lingkungan universitas seperti penelitian yang dilakukan oleh [14] yang menganalisis kinerja infrastruktur jaringan komputer Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada. Penelitian [15] melakukan penelitian tentang optimalisasi infrastruktur jaringan komputer di Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada. Penelitian [16] mengembangkan infrastruktur jaringan komputer di Politeknik Negeri Bandung. Masing-masing peneliti menggunakan metodologi penelitian dan struktur pemerintahan atau organisasi yang berbeda sehingga proses analisis dan cara yang digunakan untuk merancang dan meningkatkan kinerja jaringan komputer juga berbeda. Fokus pada penelitian ini yaitu pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi QoS jaringan komputer dengan parameter-parameter seperti delay dan throughput dan memberikan alternatif solusi untuk meningkatkan QoS tersebut. Dengan demikian, penelitian tentang analisis QoS jaringan di Dinas
5
Dikpora DIY belum pernah dilakukan sebelumnya. 1.4
Batasan Masalah Batasan-batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini antara lain : a. analisis QoS jaringan komputer dilakukan dengan metode simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer sehingga belum dilakukan implementasi secara langsung di lokasi penelitian. b. parameter-parameter QoS yang digunakan hanya latency dan throughput. c. analisis QoS hanya dilakukan pada jaringan komputer di lingkungan kantor induk Dinas Dikpora DIY yang beralamat di Jalan Cendana 9 Yogyakarta.
1.5
Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis QoS jaringan komputer di
Dinas Dikpora DIY sehingga dapat menemukan solusi manajemen jaringan yang tepat untuk meningkatkan kinerja jaringan komputer. 1.6
Manfaat Penelitian Penelitian ini memiliki manfaat-manfaat antara lain : a. bagi administrator jaringan dapat memudahkan manajemen jaringan dengan adanya dokumentasi mengenai konfigurasi jaringan sehingga dapat mengoptimalkan bandwidth yang tersedia. b. bagi pengguna layanan-layanan TI dapat memperoleh kehandalan layanan-layanan TI tersebut. c. bagi peneliti dapat menjadi acuan untuk pengembangan prototipe QoS jaringan komputer pada penelitian selanjutnya.
6
