BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya
saing,
melalui
prinsip
demokrasi,
pemerataan,
keadilan
dalam
pembangunan, meningkatkan daya guna potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah. Amandemen tersebut sejalan dengan pembentukan Kabupaten Kubu Raya, yang dibentuk melalui Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2007, yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Tujuan utama pemekaran kabupaten ini adalah agar kesejahteraan masyarakat dapat cepat terwujud dengan memperlancar dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dengan mendekatkan pusat pemerintahan pada wilayah-wilayah yang melingkupi kabupaten
ini,
serta
memusatkan
Pembangunan
yang
berorientasi
pada
Pembangunan Desa. Berbagai masalah yang muncul karena luasnya cakupan wilayah pemerintahan kabupaten induk (Kabupaten Pontianak), diharapkan dapat diatasi setelah Kabupaten Kubu Raya terbentuk yang sebelumnya merupakan bagian wilayah Kabupaten Pontianak. Berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk mengatur dan melaksanakan otonomi daerah, maka dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya memperhatikan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
Propinsi
dan
antar
Pemerintah Daerah, sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat R P J M DK a b up a t n K ub u R aya
-
I -
mendukung pencapaian tujuan nasional. Kepaduserasian kewenangan tersebut berkaitan dengan perencanaan pengelolaan sumber daya alam, sumberdaya manusia, dan sumber daya lainnya, pelayanan umum serta keuangan daerah. Sejalan
dengan
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan
yang
dapat
digunakan
sebagai
acuan/pedoman
mengukur
pencapaian indikator kinerja tahunan dan lima tahunan, maupun dapat digunakan sebagai bahan masukan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Berkenaan hal tersebut, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009–2014 ini adalah
dokumen perencanaan daerah lima tahunan
pertama. 1.2
Maksud dan Tujuan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009–2014 dimaksudkan sebagai
dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah serta sasaran dan tujuan strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Kubu Raya menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya. Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2009–2014 adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program kerja Bupati Kubu Raya sesuai dengan janji poliik pada masa kampanye yang harus diakomodir dalam RPJMD tersebut. Selain itu RPJMD merupakan sarana untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat dan membangun komitment dan konsistensi antar para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menentukan arah pembangunan Kabupaten Kubu Raya ke depan dengan tetap mengacu pada RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat.
R P J M DK a b up a t n K ub u R aya
-
I -
1.3
Landasan Hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kubu
Raya Tahun 2009–2014 dilandasi oleh peraturan perundang–undangan sebagai berikut : 1. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 2; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Perpu Nomor 3 Tahun 2005 Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah, Bab VII Pasal 150; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional; 8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya; 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 20 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah; 14. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Propinsi
Kalimantan Barat Tahun 2008–2013. R P J M DK a b up a t n K ub u R aya
-
I -
1.4
Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana
yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kabupaten Kubu Raya maupun dalam RTRW Kabupaten Kubu Raya. Dokumen Perencanaan Lima Tahunan ini selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Renstra SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan
akan dijabarkan dalam
bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya dijadikan acuan bagi setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Gambaran tentang hubungan antara RPJM Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan dapat dilihat pada Gambar 1-1 berikut ini. Gambar 1.1 Hubungan RPJM Kabupaten Kubu Raya Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
RPJM NASIONAL
RPJM NASIONAL
Dijabarkan
Pedoman
RKP
Diperhatikan RPJP DAERAH
Pedoman
RKA K/L
RINCIAN APBN
RAPBN
APBN
Diserasikan melalui Musrenbang
RPJM DAERAH
Dijabarkan
RKPD
RAPBD
APBD
Diacu
Pedoman RENSTRA SKPD
Pedoman
Pedoman
RENJA SKPD
UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
R P J M DK a b up a t n K ub u R aya
Pedoman
RKA SKPD
RINCIAN APBD
UU No17/2003 tentang Keuangan Negara
-
I -
PEMERINTAH DAERAH
Diacu
Pedoman
Pedoman
RENJA K/L
Diacu
Pedoman
Pedoman
PEMERINTAH PUSAT
RENSTRA K/L
Berdasarkan Gambar 1.1 tersebut diatas dan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas hubungan dokumen RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2009-2014 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada diagram alur berikut:
PARADIGMA NASIONAL
RPJP PROP. KALBAR THN 2007-2027 (Tahap I 2007-2012) & RPJM NASIONAL TAHUN 2004-2009, RPJMD PROPINSI (2008-2013)
KONDISI SAAT INI
VISI, MISI BUPATI
KONDISI YANG DIHARAPKAN
RPJMD Kab. Kubu Raya Tahun 2009-2014 • Kebijakan • Strategi • Program
• EVALUASI HASIL YANG TELAH DICAPAI, MASIH MENGACU PADA RPJMD KAB. PONTIANAK 20042009 (KAB. INDUK) • INDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI PERMASALAHAN • FOKUS MASALAH DITINJAU DARI IPOLEKSOSBUD HANKAM
RKPD • Kebijakan • Strategi • Program
KABUPATEN KUBU RAYA TERDEPAN DAN BERKUALITAS
RAPBD • Kebijakan • Strategi • Program
LINGKUNGAN STRATEGIS • Lokal • Regional • Nasional • Global / Internasional
R P J M DK a b up a t n K ub u R aya
-
I -
Secara khusus, penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Kubu Raya ini mengacu pada kebijakan, rencana, dan arahan program yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kubu Raya 2008-2028 yang telah disusun sebelumnya, dan telah mendapatkan masukan-masukan tentang pertimbangan-pertimbangan kepentingan lingkungan hidup untuk masa waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Pertimbangan-pertimbangan lingkungan hidup terkait dengan RTRW Kabupaten Kubu Raya tersebut telah diintegrasikan dalam document RPJMD ini. Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Kubu Raya ini juga sangat memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat, dan RPJMD Kabupaten Pontianak dan Kota Pontianak. Hal demikian dilakukan agar tercapai keterpaduan dan sinergi antar kebijakan, rencana, dan program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horisontal. 1.5
Sistematika Penulisan BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang. 1.2 Maksud dan Tujuan. 1.3 Landasan Hukum. 1.4 Hubungan
RPJMD
Kabupaten
Kubu
Raya
dengan
Dokumen Perencanaan lainnya. 1.5 Sistematika Penulisan. BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Kondisi Geografis. 2.2 Topografi dan Iklim. 2.3 Perekonomian Daerah. 2.4 Sosial Budaya Daerah. 2.5 Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup. 2.6 Sarana Dan Prasarana Daerah. 2.7 Pemerintahan Umum.
R P J M DK a b up a t n K ub u R aya
-
I -
BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah. 3.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah.
BAB IV
ANALISIS ISU–ISU STRATEGIS 4.1 Isu di Bidang Sumber Daya Manusia 4.2 Isu di Bidang Ekonomi 4.3 Isu di Bidang Infrastruktur 4.4 Isu di Bidang Pemerintahan 4.5 Isu di Bidang Lingkungan Hidup 4.6 Isu di Bidang Sosial Budaya
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1 Visi Kabupaten Kubu Raya. 5.2 Misi Kabupaten Kubu Raya. 5.3 Tujuan Pembangunan Kabupaten Kubu Raya. 5.4 Sasaran Pembangunan Kabupaten Kubu Raya.
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Wilayah Pembangunan. 6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kubu Raya.
BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1 Kebijakan Umum Pengelolaan Pendapatan Daerah. 7.2 Kebijakan Umum Pengelolaan Belanja Daerah.
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
R P J M DK a b up a t n K ub u R aya
-
I -