BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Human Development Indeks (HDI) terukur dari beberapa komponen antara lain: tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesehatan dan daya beli atau pendapatan perkapita. Komponen yang ada sekaligus menjadi indikator utama dan terkait langsung dengan Sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia indonesia digerakkan melalui berbagai program aksi di setiap lingkup institusi termasuk keluarga. Keluarga merupakan tempat tumbuhkembangnya segenap potensi bangsa indonesia sehingga kelurga dijadikan target utama pengembangan sumber daya manusia indonesia, bahkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 menetapkan bahwa kebijakan pembangunan keluarga berencana diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan keluarga kecil berkualitas melalui pengendalian tingkat kelahiran, peningkatan kualitas kesehatan reproduksi remaja,peningkatan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dan memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan keluarga berencana. Sasaran nasional yang ingin dicapai antara lain: TFR (total fertility rate) sebesar 2,2 per wanita, Contraceptive prevalence rate (CPR) sebesar 67%, unmet need sebesar 6 persen dan laju pertumbuhan penduduk 1,14 persen. Angka-angka yang ada menjadi tanggung jawab daerah untuk mewujudkannya melalui terlaksananya berbagai program pengembangan keluarga berencana. Ketakutan terhadap ledakan penduduk dan berbagai masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Lombok Barat jika program KB dan PP tidak terlaksana akan benar-benar terjadi dan ini diyakini dapat mematikan segenap potensi sumber daya manusia Lombok Barat karena berbagai alasan yaitu: 1. Menyempitnya Lapangan Kerja dan terjadinya pengangguran yang cukup tinggi akan meningkatkan angka kriminalitas 2. Menyempitnya lahan pertanian akibat berdirinya sarana-sarana pendukung penduduk 3. Meningkatnya angka penduduk miskin karena ketahanan keluarga menurun 4. Meningkatnya angka putus sekolah karena faktor ekonomi keluarga 5. dan kondisi-kondisi lainnya yang disinyalir sebagai akibat dari ketidakmampuan keluarga dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas/sejahtera . Koordinasi dan perencanaan program untuk antisipasi berbagai kemungkinan buruk akibat dari paparan diatas sangatlah dibutuhkan. Dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan kesinambungan proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah khususnya Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan PerempuanKabupaten Lombok Barat dan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan serta sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Keluarga Berencana dan Renstra BKBPP Kab. LOBAR 2010-2014
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Barat pada masa mendatang maka diperlukan Renstra Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan PerempuanKabupaten Lombok Barat Tahun 2010-2014. Penyusunan Renstra Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan PerempuanKabupaten Lombok Barat Tahun 2010-2014 juga diharapkan mampu memberikan arahan, kontribusi dan mewujudkan pencapaian pembangunan Kabupaten Lombok Barat sebagaimana yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010-2014. Perubahan mendasar terhadap paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan sesuai pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yaitu pada ayat (1) dijelaskan bahwa SKPD menyusun Renstra SKPD dan pada ayat (2) dijelaskan juga bahwa Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada akhirnya, Renstra Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Barat 2010-2014 diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Rencana Pembangunan Tahunan) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Barat serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. 1.2. LANDASAN HUKUM Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut : 1.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
3.
4.
Renstra BKBPP Kab. LOBAR 2010-2014
5.
6. 7. 8.
9.
10.
11.
12. 13.
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 15. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
1.3. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Renstra BKBPP Kab. LOBAR 2010-2014
Maksud penyusunan Renstra Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 – 2014 yaitu untuk memberikan arah bagi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan PerempuanKabupaten Lombok Barat dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan periode tahun 2010 – 2014 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta guna mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 – 2014 sesuai dengan visi, misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Barat. Secara umum Tujuan Penyusunan Renstra Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 – 2014 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan dokumen perencanaan lainnya. Sedangkan tujuan khusus penyusunan Renstra adalah sebagai berikut : a. Menyesuaikan dengan perubahan situasi lingkungan operasional b. Mengelola keberhasilan secara sistematis c. Memberikan arah program dan kegiatan organisasi d. Mengembangkan pemikiran dan sikap yang berorientasi pada masa depan e. Memudahkan koordinasi dengan instansi/institusi terkait f. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat g. Mempermudah evaluasi kinerja. Sasaran penyusunan Renstra Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan PerempuanKabupaten Lombok Barat Tahun 2010 – 2014 adalah sebagai berikut: 1. Teridentifikasinya potret Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Lombok Barat
2. Teridentifikasinya
kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 – 2014 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Barat;
3. Teridentifikasinya kondisi dan prospek perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 – 2014 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan PerempuanKabupaten Lombok Barat;
4. Terumuskannya visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Lombok Barat tahun 2010 – 2014 ;
5. Terumuskannya strategi dan kebijakan Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 – 2014 ;
Renstra BKBPP Kab. LOBAR 2010-2014
6. Terumuskannya
program dan indikasi kegiatan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 – 2014 ;
7. Terumuskannya program Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 – 2014.
1.4. KEDUDUKAN DAN PERANAN RENSTRA SKPD BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PERENCANAAN DAERAH 1.5.
SISTIMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Renstra BKBPP Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 – 2014 adalah sebagai berikut : Bab I
: Pendahuluan
Bab II
: Gambaran Pelayanan SKPD
Bab III
: Isu-isu Strategis SKPD
Bab IV
: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Bab V
: Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif
Bab VI
: Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Kepada Tujuan Dan Sasaran RPJMD
Bab VII
: Penutup
Renstra BKBPP Kab. LOBAR 2010-2014
Berdasarkan Tugas Pokok
dan Fungsi