BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Sekretariat DPRD Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Urusan Wajib Dan Pilihan merupakan salah satu SKPD yang bersifat supporting staf, yaitu dalam hal memberikan dukungan administrasi teknis kepada DPRD Kabupaten Malang atau dengan kata lain
Sekretariat DPRD
Kabupaten Malang bukan lembaga politik melainkan institusi tersendiri yang secara organisatoris merupakan organisasi Pemerintah Kabupaten Malang yang menjalankan fungsi pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Malang. Sebagai langkah awal dari pengukuran kinerja Sekretariat DPRD diperlukan suatu rencana jangka menengah 5 (lima) tahun yang bersifat strategis, yaitu agar dapat menjawab pertanyaan dasar tentang siapakah kita? Kemana kita akan pergi ? Bagaimana kita pergi ? Apa makna keberadaan kita ? Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka disusun Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Malang tahun 2011-2015 yang proses penyusunannya diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan,
perumusan
rancangan,
pengolahan
data/informasi,
analisis
gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi-misi-tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5(lima) tahun, melaksanakan FGD antar bagian, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati serta penetapan oleh Sekretaris DPRD untuk dapat dilaksanakan dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD. Keterkaitan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Malang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
1
Gambar 1.1 Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan
RKP Nasional
RPJM Nasional
Diperhatikan
RPJ PD & RTRW
Diacu
RPJM Daerah
Pedoman
Dijabarkan
Pedoman
RKP Daerah
Bahan
RAPBD
APBD
RKA SKPD
DPA SKPD
Bahan
Pedoman
Diacu
RENSTRA
Pedoman
Renja SKPD
SKPD
RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. RTRW Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 membagi wilayah pengembangan menjadi 6 WP. Dokumen rencana tata ruang wilayah ini memuat strategi dan kebijakan penataan ruang wilayah yang meliputi: 1) kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah. RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka panjang
tahap
kedua,
yang
memiliki
8
(delapan)
strategi
mengimplementasikan agenda pembangunan selama 5(lima) tahun
untuk sebagai
berikut: 1) Peningkatan akhlak mulia dan kesholehan sosial, 2) peningkatan kelembagaan SKPD dan profesionalisme aparatur, informasi hukum
3) peningkatan sistem
dan komunikasi publik, 4) peningkatan keamanan dan
ketertiban masyarakat, 5) peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, 6) peningkatan mutu dan daya saing SDM,
7)
peningkatan
koalitas
pertumbuhan ekonomi, 8) Optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Alam dan
2
pelestarian fungsi lingkungan. RPJMD Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD. RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang tahun 2011-2015 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Malang tahun 2010- 2015 yang pelaksanaannya akan
dijabarkan didalam Rencana Kerja Sekretariat
DPRD setiap tahun mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran SKPD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. Critical pointnya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcome.
1.2 Landasan Hukum Dalam menyusun Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Malang mengacu
pada
a) landasan
peraturan
per-Undang-Undangan
idiil Pancasila,
b) landasan
yang
berlaku
yaitu
konstitusional UUD’45,
:
serta
c) landasan operasional sebagai berikut: 1)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4)
Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah ke dua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pngelolaan Keuangan Daerah;
7)
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
3
8)
Peraturan
Daerah
Nomor
6
Tahun
2008
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 -2025; 9)
Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Malang;
10) Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015.
1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Malang tahun 20112015 adalah : a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Sekretariat DPRD pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ; b. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun ke depan ; c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar
dokumen
perencanaan ; d. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan; e. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
Sedangkan tujuan adalah : a. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah
yang merupakan
penjabaran visi-misi Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang, b. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan pada Sekretariat DPRD.
4
1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dibagi per bab sebagai berikut :
Bab I
:
Pendahuluan 1) Latar Belakang, 2) Landasan Hukum, 3) Maksud dan Tujuan, 4) Sistematika penulisan
Bab II
:
Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD 1) Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi 2) Sumber daya 3) Kinerja Pelayanan 4) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Bab III
:
Isu-isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi 1) Identifikasi Permasalahan 2) Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah 20102015 3) Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 4) Isu-isu Strategis
Bab IV
:
Visi,Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 1) Visi dan Misi 2) Tujuan dan sasaran Tahun 2011-2015 3) Strategi dan Kebijakan
Bab V
:
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif
Bab VI
:
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD
Bab VII
:
Penutup
Kinerja,
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD 2.1 Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Malang berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Sekretariat DPRD Kabupaten Malang
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dan menjalankan fungsi: 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 3) Penyelenggaraan rapatrapat DPRD; 4) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Untuk kelancaran tugasnya Sekretaris Adapun pendukung Sekretaris DPRD Kabupaten Malang dibantu 4 (empat) Bagian yaitu : 1) Bagian Umum, 2) Bagian Rapat, 3) Bagian Keuangan, dan 4) Bagian Perundang-Undangan. a. Kepala Bagian PerUU didalam menjalankan pekerjaannya dibantu 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian: 1) Data & Dokumentasi, 2) PerUU, 3) Evaluasi dan Pelaporan. b. Kepala Bagian Rapat didalam menjalankan pekerjaannya dibantu 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian: 1) Rapat, 2) Risalah, 3) Hubungan Lembaga. c. Kepala Bagian Umum didalam menjalankan pekerjaannya dibantu 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian: 1) Tata Usaha & Kepegawaian, 2) Rumah Tangga & Perlengkapan, 3) Protokol & Publikasi. d. Kepala bagian Keuangan didalam menjalankan pekerjaannya dibantu 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian: Anggaran, Perbendaharaan, Verifikasi dan Pembukuan.
Secara lengkap struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Sesuai Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2008 dapat dilihat gambar dibawah ini.
6
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Malang
SEKRETARIS DPRD
Kepala Bagian Per-UU
Kepala Bagian Rapat
Kepala Bagian Umum
Kepala Bagian Keuangan
KASUBAG Data & Dokumentasi
KASUBAG Rapat
KASUBAG Tata Usaha & Kepegawaian
KASUBAG Anggaran
KASUBAG Per-UU
KASUBAG Risalah
KASUBAG Rumah Tangga & Perlengkapan
KASUBAG Perbendaharaan
KASUBAG Evaluasi & Pelaporan
KASUBAG Hubungan Lembaga
KASUBAG Protokol & Publikasi
KASUBAG Verifikasi & Pembukuan
2.2 Sumber Daya a. Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Memiliki 84 orang tenaga pegawai PNS maupun tenaga honorer, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2. 2 Kondisi SDM Aparatur Sekretariat DPRD No.
Jabatan
Pendidikan S2
S1
D3
SMA
SMP
SD
Jumlah
1.
Sekretaris
1
-
-
-
-
-
1
2.
Kepala Bagian
3
1
-
-
-
-
4
3.
Kasubag
3
7
2
-
-
-
12
4.
Staf Gol. III
4
16
1
-
-
-
21
5.
Staf Gol II
-
1
-
11
2
-
14
6.
Staf Gol I
-
-
-
-
4
3
7
7.
Tenaga Kontrak Pemda
-
1
-
3
1
-
5
8.
Tenaga Honor SKPD
-
3
-
8
6
2
19
11
29
3
22
13
5
84
Jumlah
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Sekrtetariat DPRD Kabupaten Malang terdapat 1 (satu) Eselon II/b, 4 (empat) Eselon III/a, 12 (Dua Belas) Eselon IV/a sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
7
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Malang. Dalam upaya melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Malang, maka juga di dukung dengan sarana dan prasarana.
b. Sarana prasarana Gedung Sekretariat DPRD Kabupeten Malang terletak di Jalan Panji nomor 119 Kepanjen Malang Telpon (0341) 398400 Faksimile (0341)398402, Luas tanah 5.360 m2, luas gedung 1.216 m2 milik Pemerintah Kabupaten Malang. Sedangkan untuk kelancaran tugas tersedia sarana dan prasarana secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.3 Sarana prasarana
Toyota Sedan 2003- 2006
Toyota Fortuner 4 buah
2003- 2006
Toyota/innova
1 buah
2003- 2006
1
2007
-
2007
-
2007
11
2008
-
2008
3 buah
2008
-
2009
-
2009
-
2009
-
2010
-
2010
-
2010
2
-
2003- 2006
10
2003- 2006
2 1
Toyota Avanza 2003- 2006
Sepeda Motor
Foto copy
2007
35
2007
2
2007
2008
2
2008
-
2008
-
2009
-
2009
4
2009
1
-
2010
-
2010
2010 Komputer
Notebook
2003- 2006
1
2006
2006
2006
2007
1
2007
2007
2007
2008
1
2008
2008
2008
2009
-
2009
2009
2009
1
2010
2010
2010
2010 scanner
1 AC
handycam
2 1 1 LCD
2003- 2006
1
2006
1
2006
1
2007
1
2007
-
2007
-
2008
1
2008
2
2008
2
2009
-
2009
-
2009
1
2010
-
2010
-
2010
CCTV
Faxsimile
1 Dispenser
2006
-
2006
1
2006
1
2007
-
2007
-
2007
3
2008
-
2008
-
2008
-
2009
-
2009
1
2009
-
2010
1
2010
1
2010
-
8
kamera
UPS
radio
2003- 2006
3
2003- 2006
1
2003- 2006
3
2007
-
2007
-
2007
3
2008
3
2008
-
2008
-
2009
1
2009
-
2009
-
2010
1
2010
-
2010
-
Mesin penghancur kertas
Sound system/Wireless
TV
2003- 2006
-
2003-2006
6
2003- 2006
6
2007
-
2007
-
2007
-
2008
1
2008
-
2008
-
2009
-
2009
-
2009
-
2010
-
2010
-
2010
Meja kursi eselon II
-
Meja kursi eselon III
2003- 2006
1
2003- 2006
3
Meja Kursi eselon IV 2003- 2006
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
Meja siding/tanda tangan 2003- 2006
1
12
Kursi sidang
Meja Kursi staf
2003- 2006
2003- 2006
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
Lain-lain: perlengkapan kantor
c. Anggaran Untuk kelancaran tugasnya Sekretariat DPRD sejak tahun 2006-2010 dari APBD Kabupaten Malang mendapat alokasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.4 Perkembangan Anggaran tahun 2006-2010 serta Proyeksi Anggaran Tahun 2011-2015 Tahun Anggaran
2006
2007
2008
2009
2010
4.750.735.200
12.114.211.800
8.295.579.000
9.031.963.800
9.382.929.600
-
155%
-32%
9%
4%
Pertumbuhan rata-rata
-
-
-
-
34%
2011
2012
2013
2014
2015
10.039.734.672
10.742.516.099
11.494.492.226
12.299.106.682
13.160.044.150
Tahun Proyeksi
Rata-rata pertumbuhan
7%
Dari tabel diatas dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran tahun 2006-2010 adalah sebesar 34%, namun demikian dengan asumsi pertumbuhan APBD Kabupaten Malang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 adalah sebesar 7,4 %, maka anggaran Sekretariat DPRD diproyeksikan akan meningkat pada tahun 20112015 rata-rata sebesar 7%.
9
2.3 Kinerja Pelayanan Kinerja
pelayanan secretariat DPRD secara umum tercermin dalam
program kegiatannya, secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
10
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Tahun 2006-2010
Target Renstra Indikator
Realisasi capaian
Rasio Capaian
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
4.750.735.200
12.114.211.800
8.295.579.000
9.031.963.800
9.382.929.600
4.750.735.200
12.114.211.800
8.295.579.000
9.031.963.800
9.382.929.600
100%
100%
100%
100%
100%
Kinerja
Jumlah Perda yang dibahas Jumlah PerUU yang dikaji Jumlah informasi yang dimuat di Mas Media Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat Terlaksananya menejemen pengelolaan sarana prasarana yang mantap Tersediannya laporan kinerja
11
2.4 Tantangan dan Peluang a. Peluang, adalah situasi dan faktor -faktor luar organisasi yang bersifat positif yang membantu organisasi mencapai Visi dan Misi sebagai berikut: -
Adanya
peluang
perubahan
tupoksi
selaras
dengan
perubahan
peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah; -
Banyaknya penawaran diklat fungsional;
-
Adanya program kemitraan dalam peningkatan SDM bagi Anggota DPRD;
-
Adanya kebijakan
penyediaan sumberdaya manusia aparatur yang
memiliki kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh Sekretariat DPRD; -
Adanya pihak ke tiga atau rekanan yang memenuhi kualifikasi kebutuhan;
-
Tersedianya tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan DPRD.
b. Tantangan, adalah faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif yang dapat menyebabkan organisasi gagal mencapai Visi dan Misi antara lain: -
Perubahan
peraturan
perundangan secara
makro dan
cepat
sehingga mengibatkan kurang konsistennya sistem birokrasi SKPD ; -
Kurangnya dukungan instansi terkait ;
-
Adanya perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan.
12
BAB III ISU-ISU STRATEGIS
3.1 Identifikasi Permasalahan. a. Masih rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat b. Belum tertibnya penataan PerUU c. Belum mantapnya koordinasi dan komunikasi d. Belum tertibnya sistem administrasi kearsipan e. Masih rendahnya kapasitas Sumberdaya Aparatur 3.2 Telaah Visi dan Misi 2010 - 2015 Renstra merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Malang, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui Visi RPJMD Kabupaten Malang tahun 2010 – 2015 : Terwujudnya masyarakat kabupaten Malang yang mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing (MADEP MANTEB) yang disahkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 ini menjadi dasar penyusunan rencana stategis (jangka menengah) Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Urusan Wajib Dan Pilihan merupakan salah satu SKPD yang bersifat supporting staf, yaitu dalam hal memberikan dukungan administrasi teknis kepada DPRD Kabupaten Malang atau dengan kata lain
Sekretariat DPRD
Kabupaten Malang bukan lembaga politik melainkan institusi tersendiri yang secara organisatoris merupakan organisasi Pemerintah Kabupaten Malang yang menjalankan fungsi pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Malang.ilayani oleh secretariat adalah Sebagai obyek yang harus dilayani secretariat DPRD adalah anggota DPRD sebanyak 51 orang yang terbagi dalam kelompok-kelompok/fraksi, secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
13
Tabel 3.1 Jumlah Orang Dalam Fraksi No
Fraksi
Jumlah
1.
Partai Demokrasi Indonesia
13 orang
2.
Partai Demokrat
8 orang
3.
Partai Golongan Karya (termasuk 1 0rang dari PPP
8 orang
4.
Partai Kebangkitan Bangsa
8 orang
5.
Partai Keadilan Sejahtera
4 orang
6.
Gerakan nasional (4 orang partai Gerindra, 4 orang
9 orang
partai Hanura, 1 orang Partai Kebangkitan NU) Jumlah
50 orang
Mengingat luas wilayah Kabupaten Malang yang memiliki 33 Kecamatan , maka pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009 dibagi menjadi 7 wilayah daerah pemilihan (DAPIL) , secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 3.2 DAPIL
KECAMATAN
Dapil I
Kec. Kepanjen, Kec. Gondanglegi, Kec. Pagelaran, Kec. Bululawang, Kec. Tajinan.
Dapil II
Kec. Pakis, Kec. Lawang, Kec. Singosari
Dapil III
Kec. Poncokusumo, Kec. Wajak, Kec. Tumpang, Kec. Jabung
Dapil IV
Kec. Dampit, Kec. Ampelgading, Kec. Tirtoyudo.
Dapil V
Kec. Donomulyo, Kec. Pagak, Kec. Bantur, Kec. Gedangan, Kec. Sumbermanjing Wetan.
Dapil VI
Kec. Kalipare, Kec. Sumberpucung, Kec. Kromengan, Kec. Ngajum, Kec. Wonosari, Kec. Pakisaji.
Dapil VII
Kec. Wagir, Kec. Karangploso, Kec. Dau, Kec. Pujon, Kec. Ngantang, Kec. Kasembon.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas Sekretariat DPRD melalui visi misi Sekretariat DPRD tahun 2011-2015 akan mendukung terwujudnya salah satu Visi RPJMD Kabupaten Malang
yaitu terwujudnya masyarakat kabupaten
malang yang demokratis serta misi Mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintahan yang bersih), berkeadilan, dan demokratis;
3.3 Isu Strategis Pembangunan -
Masih diperlukannya pendidikan politik masyarakat.
-
Belum mantapnya koordinasi dan komunikasi antara eksekutif dan legislative.
-
Belum optimalnya kualitas SDM Aparat Sekretariat DPRD
14
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi a. V i s i Visi merupakan gambaran masa depan yang dipilih dan hendak diwujudkan pada suatu saat yang ditentukan. Terkait dengan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Malang 2011 – 2015 . Adapun Sekretariat DPRD Kabupaten Malang sebagai berikut : “ Memberikan dukungan administrative teknis kepada DPRD Kabupaten Malang melalui pelayanan yang professional “
b. M i s i : Untuk mewujudkan Visi Sekretariat DPRD dilaksanakan melalui misi : “Mengoptimalkan pelayanan administratif dan teknis kepada DPRD melalui peningkatan kualitas Aparatur SDM dan ketersediaan sarana prasarana” 4.2 Tujuan dan Sasaran. a. Tujuan 1) Meningkatkan pelayanan administrasi dan teknis kepada DPRD Kabupaten Malang ; 2) Mewujudkan, mengembangkan SDM Aparatur dan sistem administrasi internal Sekretariat DPRD Kabupaten Malang secara menyeluruh ; 3) Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana penunjang kerja ; 4) Mengoptimalkan koordinasi antar lembaga di Kabupaten Malang.
b. Sasaran 1) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepada DPRD Kabupaten Malang ; 2) Terwujudnya
peningkatan
kualitas
SDM
Aparatur
dan
sistem
administrasi internal Sekretariat DPRD Kabupaten Malang ; 3) Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana penunjang kerja.
15
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Meningkatkan sistem pendidikan politik masyarakat Meningkatkan pemahaman terhadap substansi PerUU Meningkatkan pola koordinasi, komunikasi Kerjasama dengan mas media Mengoptimalkan dukungan pelayanan administrative teknis kepada DPRD
Terwujudnya system pendidikan politik masyarakat yang mantap Terwujudnya pemahaman terhadap substansi PerUU
Jumlah Perda yang
Terlaksananya penyebarluasan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan - Tersedianya SDM aparatur yang berkualitas - Tersedianya sarana prasarana yang memadai - Tertib penyusunan laporan kinerja
Jumlah informasi yang
Target kinerja sasaran tahun 2011
2012
20%
20%
20%
2013
2014 20%
20%
2015
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
dibahas Jumlah PerUU yang dikaji
dimuat di Mas Media -
-
-
Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat Terlaksananya menejemen pengelolaan sarana prasarana yang mantap Tersediannya laporan kinerja
4.3 Strategi dan Kebijakan a. Strategi 1) Meningkatkan koordinasi disegala bidang. 2) Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya yang ada. 3) Meningkatkan kualitas dan ketrampilan SDM aparatur yang ada.
b. Kebijakan 1) Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan DPRD 2) Mengoptimalkan penataan PerUU 3) Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara eksekutif dan legislative 4) Mengoptimalkan penataan dan administrasi kearsipan 5) Mengikutsertakan SDM Aparutur pada diklat2 yang ada 6) Mengoptimalkan pola pembinaan aparatur 7) Melaksanakan tertib administrasi perkantoran 8) Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana 9) Menyusun laporan capaian kinerja
16
Tabel 4.2 Matrik Keterkaitan Visi-Misi Dan Strategi VISI
MISI
Memberikan dukungan administratif teknis kepada DPRD Kabupaten Malang melalui pelayanan yang professional
Mengoptimalkan pelayanan administratif dan teknis kepada DPRD melalui peningkatan kualitas Aparatur SDM dan ketersediaan sarana prasarana
ISU STRATEGIS Belum optimalnya kapasitas kelembagaan DPRD
TUJUAN Meningkatkan sistem pendidikan politik masyarakat
SASARAN Terwujudnya system pendidikan politik masyarakat yang mantap
KEBIJAKAN Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan DPRD
STRATEGI PROGRAM 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD
-
Diperlukan pemahaman terhadap substansi PerUU
Meningkatkan pemahaman terhadap substansi PerUU
Belum mantapnya koordinasi dan komunikasi
Meningkatkan pola koordinasi, komunikasi Kerjasama dengan mas media
Belum optimalnya dukungan pelayanan administratifteknis kepada DPRD
Mengoptimalkan dukungan pelayanan administrative teknis kepada DPRD
2. Penataan Peraturan PerUU
-
KEGIATAN Pembahasan rancangan peraturan daerah Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan Rapat-rapat paripurna Kegiatan reses Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah Peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD Sosialisasi peraturan PerUU Penyusunan rencana kerja Rancangan Peraturan PerUU Kajian Peraturan PerUU terhadap Peraturan PerUU yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan PerUU Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah
Terwujudnya pemahaman terhadap substansi PerUU
Mengoptimalkan penataan PerUU
Terlaksananya penyebarluasan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan Tersedianya SDM aparatur yang berkualitas
Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara eksekutif dan legislatif
3. Kerjasama informasi dengan Mas media
-
Meningkatkan kualitas SDM Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Peningkatan Disiplin Aparatur 6. Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
Pendidikan dan pelatihan formal
-
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Penyediaan jasa Kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis kantor Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan
-
Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
-
-
17
-
Tersedianya sarana prasarana yang memadai
Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana
7. Peningkatan sarana dan Prasarana
-
Tertib/tersedianya laporan kinerja
Menyusun laporan capaian kinerja
8. Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja
-
-
peraturan perUU Penyediaan makanan minuman Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah
dan dan
Pengadaan Peralatan Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan Keuangan Semesteran Penyusunan laporan Keuangan Semesteran
18
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KODE
PROGRAM DAN
KINERJA
KONDISI
KEGIATAN
PROGRAM &
AWAL
KEGIATAN Meningkatk an sistem pendidikan politik masyarakat
Terwujudnya system pendidikan politik masyarakat yang mantap
Jumlah Perda
Meningkatk an pemahama n terhadap substansi PerUU
Terwujudnya pemahaman terhadap substansi PerUU
Jumlah PerUU
Program Peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD : - Pembahasan rancangan peraturan daerah - Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan - Rapat-rapat paripurna - Kegiatan reses - Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah - Peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD - Sosialisasi peraturan PerUU Program Penataan
yang dikaji
Peraturan PerUU :
Meningkatk an pola koordinasi,
Terlaksananya penyebarluasan informasi yang
Jumlah informasi yang dimuat di Mas Media
yang dibahas
Penyusunan rencana kerja Rancangan Peraturan PerUU - Kajian Peraturan PerUU terhadap Peraturan PerUU yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan PerUU Program Kerjasama informasi dengan Mas media :
2011
2012
2013
2014
2015 Kondisi
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
akhir
Meningkatnya kapasitas kelembagaan DPRD
0%
20%
20%
20%
20%
20%
100%
Meningkatnya kajian Per UU
0%
20%
20%
20%
20%
20%
100%
Meningkatnya kerjasama informasi
0%
20%
20%
20%
20%
20%
100%
-
19
komunikasi Kerjasama dengan mas media Mengoptim alkan dukungan pelayanan administrati ve teknis kepada DPRD
akurat dan dapat dipertanggungja wabkan -
-
Tersedianya SDM aparatur yang berkualitas
Terwujudnya dukungan pelayanan administrative teknis kepada DPRD
-
Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat
-
Terlaksanany a sistem administrasi perkantoran yang mantap
-
Tersedianya
-
Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : - Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Disiplin Aparatur : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS - Penyediaan jasa Kebersihan kantor - Penyediaan Alat Tulis kantor - Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perUU - Penyediaan makanan dan minuman - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan
Meningkatnya kualitas SDM Aparatur
0%
20%
20%
20%
20%
20%
100%
Meningkatnya disiplin aparatur
0%
20%
20%
20%
20%
20%
100%
Meningkatnya pelayananan administrasi
0%
20%
20%
20%
20%
20%
100%
Meningkatnya
0%
20%
20%
20%
20%
20%
100%
20
sarana prasarana yang memadai
-
sarana dan Prasarana : - Pengadaan Peralatan Gedung kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja : - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan laporan Keuangan Semesteran - Penyusunan laporan Keuangan Semesteran
Tertib penyusunan laporan kinerja
Jumlah
pengelolaan sarana prasarana
Meningkatnya
0%
20%
20%
20%
20%
20%
100%
ketertiban laporan kinerja
*)
a)
b)
c) 10.039.734.672
d) 10.742.516.099
e) 11.494.492.226
Keterangan : *) Jumlah : 2011 a) Rp. 10.039.734.672
2012 b) Rp. 10.742.516.099
2013 c) Rp. 11.494.492.226
2014 d) Rp. 12.299.106.682
2015 e) Rp. 13.160.044.150
21
12.29
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD
Indikator
Jumlah Perda yang
Kondisi kinerja
Target capaian Tahun
KONDISI
awal
2011
2012
2013
2014
2015
0%
20%
20%
20%
20%
20%
0%
20%
20%
20%
20%
20%
0%
20%
20%
20%
20%
20%
0%
20%
20%
20%
20%
20%
AKHIR 2015
dibahas Jumlah PerUU yang dikaji Jumlah informasi yang dimuat di Mas Media -
-
-
Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat Terlaksananya menejemen pengelolaan sarana prasarana yang mantap Tersediannya laporan kinerja
22
BAB VII Penutup
Rencana Strategis Sekretariat DPRD
merupakan dokumen perencanaan
untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, dan dengan memperhitungkan potensi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Renstra SKPD diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi. Rencana Strategis Sekretariat DPRD
Tahun 2011-2015 merupakan
penjabaran dari RPJMD Kabupaten Malang tahun 2010 - 2015 dan sebagai pelaksanaan tahap kedua dari RPJPD Kab. Malang tahun 2005-2025. Renstra Sekretariat DPRD nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja Sekretariat DPRD dan mengacu pada RKPD Kabupaten Malang, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra Sekretariat DPRD setelah disahkan Bupati Malang akan ditetapkan oleh Sekretaris DPRD untuk dapat dilaksanakan.
Kepanjen,
Agustus 2011
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG
Drs. IRIANTORO, M. Si Pembina NIP. 19620113 198603 1 014
23