BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diera sekarang ini telah menuntut kepada pemerintah Daerah untuk mengurus, mengatur, menyelenggarakan serta membiayai rumah tangganya sendiri, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan Aturan tersebut telah mendorong terjadinya berbagai perubahan terhadap tatanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Serang sebagai Daerah Otonom berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2000 memiliki kewenangan yang sangat luas untuk mengatur, mengurus kepentingan daerah dan masyarakatnya sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan potensi wilayah yang dimiliki demi terciptanya tujuan nasional yang berkesinambungan, berkelanjutan serta tepat sasaran di segala aspek kehidupan masyarakat, oleh karenanya berbagai terobosan telah dilakukan Pemerintah Daerah kabupaten Serang untuk mewujudkan Pembangunan Daerahnya. Dinas Pendapatan Daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Penggalian Potensi Pendapatan Daerah
dan fungsi pengkoordinator Pendapatan Daerah
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pada Dinas Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah yang merupakan SKPD Daerah Kabupaten serang harus bersinergi dengan Kebijakan Daerah serta Kebijakan Nasional, oleh karena nya perlu menyusun Rencana Strategis Dinas yang merupakan formula untuk mencapai
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
1
tujuan dan sasaran organisasi secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan berbagai
potensi yang diaktualisasikan dalam bentuk program operasional dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan secara sistematis dan berkelanjutan, namun karena Dinas Pendapatan Daerah
dibentuk tahun 2011, maka Renstra Dinas
menyesuaikan dengan Renstra Pemerintah Daerah kabupaten Serang yang substansinya menyatu dan tidak terlepas dari RPJMD Kabupaten Serang dan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati Serang Masa Jabatan Tahun 2011-2015 yaitu :
Visi : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS MENUJU KABUPATEN SERANG YANG ISLAMI, ADIL DAN SEJAHTERA”
Misi : 1.
Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spritual dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara.
2.
Meningkatkan
kualitas
sumber
daya
manusia
yang
sehat,
cerdas,
berakhlaqul karimah dan berbudaya. 3.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan dasar disemua wilayah.
4.
Meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi
berbasis
potensi
lokal
serta
memperkuat struktur perekonomian daerah. 5.
Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.
6.
Mengembangkan kawasan strategis, cepat tumbuh, pesisir dan pulau-pulau kecil.
7.
Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta di dukung kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif dan demokratis.
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
2
Dengan berpedoman kepada Visi dan Misi di atas diharapkan Renstra yang disusun dapat terarah dan semakin mempertegas tujuan yang harus diwujudkan oleh setiap aparatur pemerintah yang bertugas di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.
1.2.
MAKSUD DAN TUJUAN
1.2.1. Maksud Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk memberikan arah dan kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang dalam melaksanakan tugas dan fungsi agar terkoordinasi, sinergis, berkelanjutan, dan tepat sasaran sesuai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 1.2.2. Tujuan Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas adalah sebagai berikut: 1. Untuk menjamin adanya perencanaan dalam program dan kegiatan yang menjadi skala prioritas. 2. Untuk menjadikan indikator keberhasilan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang dalam melaksanakan program kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun atau waktu yang telah ditentukan. 3. Untuk menjadi bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.
1.3.
LANDASAN HUKUM Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang adalah: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
3
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 20062026; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang; 9. Peraturan Bupati Serang Nomor.......... Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang. 10. Peraturan Bupati Serang Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang. 11. Peraturan Bupati Serang Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.
1.4. HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Renstra Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Serang disusun dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2015-2019, sedangkan dalam skala Satuan Kerja
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
4
Perangkat Daerah, Renstra merupakan acuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan. Dokumen perencanaan yang berorientasi jangka panjang, pada hakekatnya identik dengan upaya mendesain masa depan bagi daerah. Desain masa depan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 harus memberikan kejelasan dan kepastian arah atau rumusan masa depan daerah yang diformalkan dalam visi pembangunan jangka panjang daerah. Arah masa depan daerah disebut sebagai Visi Pembangunan Daerah, yang setidaknya terdiri dari: visi, misi dan agenda pembangunan yang terdiri dari 5 (lima) tahunan. Rumusan visi harus tertuang dalam dokumen :
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Rencana Strategis Satuan Kerja Pengangkat Daerah (Renstra SKPD) Yang masing-masing memiliki fungsi dan makna yakni :
Visi RPJPD sebagai kompas untuk menggerakan perekonomian daerah agar daerah tumbuh berkembang;
Visi RPJMD memberikan arah yang nyata untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai konsekwensi dari sasaran 5 (lima) tahunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPJPD;
Visi Renstra SKPD merupakan rumusan visi yang berorientasi untuk mengatasi target yang tertuang dalam RPJMD, terkait tupoksi SKPD. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disampaikan bahwa RPJPD
harus mempunyai keterkaitan nyata dengan dokumen RPJMD yakni harus ada indikator sasaran 5 (lima) tahun dari tiap misi atau penjabaran dari misi RPJPD. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan RPJPD yang berorientasi mengatasi target program yang tertuang dalam RPJMD, SKPD yang bertanggungjawab terhadap misi
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
5
pembangunan kabupaten menindaklanjuti dengan menyusun Renstra dan Rencana Kerja Tahunan SKPD.
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN Perencanaan strategis
Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Serang ini
disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan Hukum, Hubungan Renstra dengan dokumen lainnya dan Sistematika Penulisan.
BAB II PROFIL DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERANG Bab ini menggambarkan secara umum kondisi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang. BAB III ANALISIS LINGKUNGAN DAN ISU STRATEGIS Bab ini
mengulas analisis lingkungan internal dan eksternal yang
mempengaruhi pencapaian kinerja yang ditetapkan, serta isu strategis yang berkembang dan antisipasinya. BAB IV VISI, MISI, RENCANA STRATEGIS DAN KEBIJAKAN Bab ini menjelaskan visi, misi dan strategi serta kebijakan yang akan diambil oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang selama 5 tahun atau waktu yang telah ditentukan. BAB V PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN Bab ini berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun dengan dilengkapi matriks serta pengukuran kinerja lima tahunan dan tahunan. BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA RPJMD KABUPATEN SERANG TAHUN 2011-2015
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
6
Bab ini menyajikan tentang indikator kinerja Dipenda Kabupaten
Serang
yang mengacu pada .tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Serang 20112015.
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
2.1. GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN
SERANG Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang adalah Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam rangka penggalian Potensi Pendapatan Daerah. Adapun yang menjadi dasar dibentuknya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang adalah peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2014, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang. 2.1.1. Kedudukan Struktur dan Organisasi Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Serang
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang, di pimpin seorang Kepala Dinas, Seorang Sekretaris, 4 Kepala Bidang dan 3 Kepala Sub Bagian, 12 Kepala Seksi, 1 Kepala UPT Pelayanan dan 8 Kepala UPTPD Kecamatan dengan SOTK terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Bidang Penagihan dan Pembukuan 4. Bidang Pajak Daerah Lainnya 5. Bidang PBB dan BPHTB 6. Bidang Penggalian Potensi dan Pengendalian 7. Kelompok Jabatan Fungsional 8. UPT Pajak Daerah UPT Pelayanan 9. UPT Pajak Daerah
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
8
Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai Tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan Daerah. Secara jelasnya, Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang dapat dilihat pada bagian lampiran.
2.1.2. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor.........Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, Kepala Dinas
dibantu oleh 1 orang Sekretaris, 4
orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Sub Bagian, 12 orang Kepala Seksi, 1 orang Kepala UPT Pelayanan dan 6 orang Kepala UPTPD Kecamatan yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1. Kepala Dinas * Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan Daerah. * Fungsi : 1. Perumusan
kebijakan
teknis
penyelenggaraan
sebagian
tugas
Pemerintahan Daerah di Bidang Pendapatan Daerah. 2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pendapatan Daerah. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pendapatan Daerah
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
9
4. Pengawasan Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pendapatan Daerah; dan 5. Pelaksanaan tugas tambahan. 2. Sekretaris * Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Kesekretariatan Dinas. * Fungsi : 1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan operasional tugas Kesekretarian Dinas. 2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Kesekretariatan Dinas. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Kesekretariatan Dinas. 4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Kesekretariatan Dinas; dan 5. Pelaksanaan tugas tambahan. Sekretariat, membawahi : a.
Sub Bagian Umum * Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas. * Fungsi : 1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas. 2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas.
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
10
4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas; dan 5. Pelaksanaan tugas tambahan. b.
Sub Bagian Program dan Evaluasi * Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Program dan Evaluasi Dinas. * Fungsi : 1.
Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan program dan Evaluasi Dinas.
c.
2.
Pengaturan penyelenggraan urusan Program dan Evaluasi Dinas.
3.
Pelaksanaan penyelenggraan urusan Program dan Evaluasi Dinas;
4.
Pengawasan penyelenggaraan urusan Program dan Evaluasi.
Sub Bagian Keuangan * Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan Dinas. * Fungsi : 1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan Dinas. 2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan Dinas. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan Dinas. 4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan Dinas; dan 5. Pelaksanaan tugas tambahan.
3. Bidang Penggalian Potensi dan Pengendalian RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
11
* Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Penggalian Potensi dan Pengendalian. * Fungsi : 1.
Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Penggalian Potensi dan Pengendalian.
2.
Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Penggalian Potensi dan Pengendalian.
3.
Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Penggalian Potensi dan Pengendalian.
4.
Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Penggalian Potensi dan Pengendalian.
5.
Pelaksanaan tugas tambahan.
Bidang Penggalian Potensi dan Pengendalian Daerah, membawahi: a.
Seksi Pemeriksaan dan Konsultasi Pajak Daerah * Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Pemeriksaan dan Konsultasi Pajak Daerah. * Fungsi : 1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Penggalian Potensi Pajak Daerah. 2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Penggalian Potensi Pajak Daerah. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Penggalian Potensi Pajak Daerah. 4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Penggalian Potensi Pajak Daerah; dan RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
12
5. Pelaksanaan tugas tambahan. b.
Seksi Pengendalian Pendapatan Daerah * Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Pengendalian Pendapatan Daerah. * Fungsi : 1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Pengendalian Pendapatan Daerah. 2. Pengaturan
penyelenggaraan
urusan
Pengendalian
Pendapatan
Daerah. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pengendalian Pendapatan Daerah. 4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Pengendalian Pendapatan Daerah. 5. Pelaksanaan tugas tambahan. c.
Seksi Pemeriksaan dan Konsultasi Pajak Daerah * Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Pemeriksaan dan Konsultasi Pajak Daerah. * Fungsi : 1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan pemeriksaan dan konsultasi Pajak daerah. 2. Pengaturan penyelenggaraan urusan pemeriksaan dan konsultasi Pajak daerah. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemeriksaan dan konsultasi Pajak daerah.
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
13
4. Pengawasan penyelenggaraan urusan pemeriksaan dan konsultasi Pajak daerah; dan 5. Pelaksanaan tugas tambahan.
4. Bidang Pajak Daerah Lainnya * Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pajak Daerah Lainnya. * Fungsi : 1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pajak Daerah Lainnya. 2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pajak Daerah Lainnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pajak Daerah Lainnya. 4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pajak Daerah Lainnya; dan 5. Pelaksanaan tugas tambahan. Bidang Pajak Daerah Lainnya, membawahi: a.
Seksi Pendaftaran dan Pendataan * Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Pendaftaran dan Pendataan. * Fungsi : 1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Pendaftaran dan Pendataan. RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
14
2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Pendaftaran dan Pendataan. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pendaftaran dan Pendataan. 4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Pendaftaran dan Pendataan, dan 5. Pelaksanaan tugas tambahan. b.
Seksi Perhitungan dan Penetapan * Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Perhitungan dan Penetapan. * Fungsi : 1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan perhitungan dan penetapan. 2. Pengaturan penyelenggaraan urusan perhitungan dan penetapan. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan perhitungan dan penetapan. 4. Pengawasan penyelenggaraan urusan perhitungan dan penetapan; dan 5. Pelaksanaan tugas tambahan.
c.
Seksi Keberatan dan Banding Pajak Daerah Lainnya * Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan urusan Keberatan dan Banding Pajak Daerah Lainnya. * Fungsi : 1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan keberatan dan banding Pajak Daerah Lainnya. 2. Pengaturan penyelenggaraan urusan keberatan dan banding Pajak Daerah Lainnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan keberatan dan banding Pajak Daerah Lainnya.
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
15
4. Pengawasan penyelenggaraan urusan keberatan dan banding Pajak Daerah Lainnya; dan 5. Pelaksanaan tugas tambahan.
5. Bidang BPHTB dan PBB * Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang BPHTB dan PBB. * Fungsi : 1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang BPHTB dan PBB. 2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang BPHTB dan PBB. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang BPHTB dan PBB. 4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang BPHTB dan PBB; dan 5. Pelaksanaan tugas tambahan. Bidang BPHTB dan PBB, membawahi: a.
Seksi Intensifikasi dan Ektensifikasi * Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Intensifikasi dan Ekstensifikasi * Fungsi : 1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Intensifikasi dan Ekstensifikasi. 2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Intensifikasi dan Ekstensifikasi. RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
16
3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Intensifikasi dan Ekstensifikasi. 4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Intensifikasi dan Ekstensifikasi; dan 5. Pelaksanaan tugas tambahan. b.
Seksi Keberatan dan Banding BPHTB dan PBB * Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan keberatan dan banding BPHTB dan PBB * Fungsi : 1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan keberatan dan banding BPHTB dan PBB. 2. Pengaturan penyelenggaraan urusan keberatan dan banding BPHTB dan PBB. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan keberatan dan banding BPHTB dan PBB. 4. Pengawasan penyelenggaraan urusan keberatan dan banding BPHTB dan PBB. 5. Pelaksanaan tugas tambahan.
c.
Seksi Pengolahan data dan Informasi * Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan urusan Pengolahan data dan Informasi. * Fungsi : 1.
Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Pengolahan data dan Informasi.
2.
Pengaturan penyelenggaraan urusan Pengolahan data dan Informasi.
3.
Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pengolahan data dan Informasi. RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
17
4.
Pengawasan penyelenggaraan urusan Pengolahan data dan Informasi; dan
5.
Pelaksanaan tugas tambahan.
6. Bidang Penagihan dan Pembukuan * Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Penagihan dan Pembukuan. * Fungsi : 1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Penagihan dan Pembukuan. 2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Penagihan dan Pembukuan. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Penagihan dan Pembukuan. 4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Penagihan dan Pembukuan. 5. Pelaksanaan tugas tambahan. a. Seksi Penagihan BPHTB dan PBB * Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan urusan Penagihan BPHTB dan PBB. * Fungsi : 1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Penagihan BPHTB dan PBB. 2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Penagihan BPHTB dan PBB. RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
18
3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Penagihan BPHTB dan PBB. 4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Penagihan BPHTB dan PBB; dan 5. Pelaksanaan tugas tamabahan. b. Seksi Penagihan Pajak Daerah Lainnya * Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan urusan Penagihan Pajak daerah Lainnya. * Fungsi : 1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Penagihan Pajak Daerah Lainnya. 2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Penagihan Pajak Daerah Lainnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Penagihan Pajak Daerah Lainnya. 4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Penagihan Pajak Daerah Lainnya; dan 5. Pelaksanaan tugas tambahan c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah * Tugas Pokok : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan urusan Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah. * Fungsi : 1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah. 2. Pengaturan penyelenggaraan urusan pemeriksaan. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah.
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
19
4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah. 5. Pelaksanaan tugas tambahan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan * Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyelenggaraan pelayanan pendapatan. * Fungsi : a. Perencanaan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan pendapatan. b. Pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan pendapatan. c. Pelaksanaan administrasi dan ketatalaksanaan pelayanan pendapatan. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah * Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyelenggaraan pelayanan pendataan potensi pajak, pendaftaran wajib pajak, penelitian objek pajak, penyetoran, penagihan dan pembukuan pelaporan konsolidasi. * Fungsi a. Perencanaan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan pendataan potensi pajak, pendaftaran wajib pajak, penelitian objek pajak, penyetoran, penagihan dan pembukuan pelaporan konsolidasi. b. Pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan pendataan potensi pajak,
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
20
pendaftaran wajib pajak, penelitian objek pajak, penyetoran, penagihan dan pembukuan pelaporan konsolidasi. c. Pelaksanaan administrasi dan ketatalaksanaan pelayanan pendataan potensi pajak, pendaftaran wajib pajak, penelitian objek pajak, penyetoran, penagihan dan pembukuan pelaporan konsolidasi. d. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kepada wajib pajak. e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.
9. Kasubag TU Pada UPTPD Kecamatan a. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, rumah tangga dan perjalanan dinas. b. Mengelola administrasi kepegawaian. c. Memelihara, dan melakukan kegiatan administrasi barang daerah yang menjadi tanggung jawabnya. d. mengelola administrasi keuangan e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
2.1.3. Kondisi Sumber Daya Manusia Kondisi sumber daya manusia Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang saat ini didukung aparatur sebanyak 75 orang. Berdasarkan statusnya aparatur terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 72 orang, Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sebanyak 3 orang. Secara kuantitas jumlah aparatur tersebut belum memadai. Bila dikomposisikan ke dalam grafik, maka jumlah aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang dapat digambarkan sebagai berikut :
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
21
JUMLAH PEGAWAI 72
75
3 PNS
Grafik 2.2
TKS
JUMLAH
Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang berdasarkan Status Kepegawaian
Berdasarkan golongan dan ruang kepangkatan pegawai yang berstatus PNS, dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut : GOLONGAN RUANG DAN STATUS
KEPANGKATAN I
II
III
Kepala Dinas
JUMLAH IV 1
1
Sekretaris
-
-
-
1
1
Kepala Bidang
-
-
2
2
4
Kepala Seksi/Kasubag
-
-
15
-
15
Kepala UPT Pelayanan
-
-
1
-
1
Kepala UPTPD
-
-
6
-
6
Kasubag UPTPD
-
-
-
-
-
Pelaksana
1
20
23
-
44
Jumlah
1
20
47
4
72
Tabel. 2.1
Komposisi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah
berdasarkan Golongan dan
Kepangkatan
Sedangkan untuk komposisi pendidikan aparatur di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang dapat digambarkan sebagai berikut :
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
22
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Jabatan Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala Seksi / Kasubag Kepala UPT Pelayanan Kepala UPTPD Kasubag UPTPD Staf Gol. III Staf Gol. II Staf Gol. I TKS
S2 1 1 4 8 6 1 -
S1 7 1 6 12 1 -
Jumlah
17
31
Pendidikan D3 SMA SMP 5 11 7 3 11
15
-
SD 1 -
Jumlah
1
1 1 4 15 1 6 23 20 1 3 75
Tabel. 2.2 Komposisi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Pendidikan
Dilihat dari komposisi pendidikan, untuk jabatan struktural telah ditempati oleh aparatur yang memiliki tingkat pendidikan pasca sarjana dan sarjana, namun kompetensi pejabat belum sesuai dengan apa yang diharapkan, oleh karenanya perlu adanya dukungan diklat yang bersifat teknis perpajakan. Sedangkan untuk tingkat aparatur pelaksana secara kuantitas dan kualitas belum memadai. 2.1.4. Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang didukung dengan sarana dan prasarana. 1. Gedung dan Fasilitas Gedung Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang terletak di Jl. P. Diponegoro No. 5 Serang Telp. (0254) 201651, 202993; Fax (0254) 215712. Gedung Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang berdiri di atas lahan seluas 1.528,74 m2 terdiri dari 2 (dua) lokal bangunan permanen konstruksi beton. Gedung I merupakan bangunan gedung bersejarah, dan digunakan sebagai ruangan Bidang BPHTB dan PBB, serta Ruang Pelayanan, Sedangkan Gedung II merupakan bangunan bertingkat (2 lantai), Dinas Pendapatan RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
23
menggunakan lantai II sebagai ruangan Kepala Dinas, Sekretariat, bidang Pengalian Potensi dan Pengendalian Pendapatan Daerah dan ruangan Bidang Penagihan dan Pembukuan serta lantai 1 Ruang untuk Gudang dan Bidang Pajak Daerah Lainnya. 2. Peralatan dan Kendaraan Operasional Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah
merupakan bagian dari
aset daerah Kabupaten Serang yang berada dalam penguasaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam lampiran Sarana dan Prasarana yang berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang sudah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang dan ditatausahakan dalam Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah ( lampiran).
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
24
BAB III ANALISIS LINGKUNGAN DAN ISU STRATEGIS
3.1. ANALISIS LINGKUNGAN Analisis lingkungan dalam penyusunan Renstra Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015-2019, dilakukan dengan menggunakan Metode Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT). Metode Analisis SWOT ini memerlukan adanya masukan berupa Faktor Lingkungan Internal dan Faktor Lingkungan Eksternal. Faktor-faktor ini bersifat subjektif, oleh sebab itu penentuannya didasarkan pada analisis yang tidak memihak dan mempunyai eksistensi dengan kondisi yang berkembang.
3.1.1. Analisis Internal 1. Kekuatan Kekuatan yang dapat diidentifikasi dalam menguatkan landasan dalam memanfaatkan yang terdapat pada sisi kelembagaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang adalah : a. Adanya Perda dan perbup tentang Pembentukan SOTK Dan Tupoksi b. Komitmen Kepala Dinas c. kualitas aparatur yang berpendidikan sarjana dan Pasca sarjana. d. Tersedianya anggaran. 2. Kelemahan Adapun kelemahan Dinas Pendapatan Daerah adalah :
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
25
a. Belum Efektifnya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati b. Masih Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang perpajakan c. Penguasaan dan Pemanfaatan teknologi belum optimal d. Belum tersusunnya data base Pendapatan Daerah.
3.1.2. Analisis Eksternal Dalam analisis ini digunakan analisis SWOT yang mengkaji aspek eksternal yaitu Peluang dan Ancaman. 1. Peluang a. Adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No 19 tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa b. Perkembangan teknologi. c. Banyaknya potensi pendapatan daerah d. Dukungan Lembaga Legislatif 2. Ancaman a. Karakteristik pendidikan aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang. b. Penerapan Sanksi Hukum yang belum berjalan c. Peraturan Perundang-undangan yang sering berganti. d. Kesadaran Wajib Pajak masih Rendah.
3.2. ISU STRATEGIS Berdasarkan identifikasi dari analisis internal dan eksternal yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, maka issue Strategis ini dapat dijadikan
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
26
entry point atas kebutuhan dan antisipasi yang menjadi tantangan selama kurun waktu lima tahun. Dan untuk mengkaji Peluang dan Ancaman dari isu strategis tersebut maka digunakan analisis SWOT dengan mengedepankan dari sisi kekuatan dan kelemahan. 1. Analisis Kekuatan a.
Adanya Perda dan Perbup tentang SOTK dan Tupoksi. Dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah, terutama dalam rangka melayani masyarakat wajib Pajak telah ada kepastian Hukum dengan Berlandaskan kepada Perda dan Perbup yang ada.
b.
Komitmen Kepala Dinas Komitmen Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Serang untuk
meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, hanya akan terwujud dengan dukungan data base potensi pendapatan daerah yang. Komitmen ini terlihat dalam hal pengalokasian dana untuk kegiatan - kegiatan peningkatan pendapatan daerah. c.
Dukungan kualitas aparatur yang berpendidikan sarjana dan pasca sarjana Adanya Dukungan Aparatur yang berpendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan tanpa didukung dengan pendidikan teknis bidang perpajakan.
d.
Tersedianya anggaran Dengan dukungan anggaran seluruh program dan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Analisis Kelemahan a.
Belum Efektifnya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Dalam Pelaksanaan Pelayanan, khususnya menyangkut Pajak Daerah, masih ada beberapa Subtansi yang tersurat dalam Perda dan Perbup yang belum RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
27
berjalan dikarenakan secara sosiologis kurang dukungan dari Masyarakat Wajib Pajak, oleh karenanya perlu ada penyesuaian dengan melakukan perubahan Perda dan Perbup, demikian pula masih ada beberapa objek pajak yang belum optimal, oleh karenanya diperlukan sosialisasi secara berkelanjutan. b.
Masih Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang perpajakan Masih terbatasnya kompetensi pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang di bidang Perpajakan, akan menyulitkan organisasi untuk mengoptimalkan kinerjanya, oleh karenanya perlu dilakukan peningkatan SDM melalui diklat teknis Perpajakan.
c. Penguasaan dan Pemanfaatan teknologi belum optimal Teknologi merupakan sarana penunjang dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat wajib Pajak, dan tidak akan optimal pelayanan tanpa dukungan teknologi Informasi, oleh karenanya perlu dilakukan pengenalan dan penguasaan Teknologi kepada Aparatur Dipenda. d.
Belum adanya data base pendapatan daerah. Pemungutan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain yang sah tidak akan berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang optimal, tanpa membangun data base pendapatan daerah, baik untuk kegiatan cakupan pemungutan maupun strategi penyususnan target pendapatan daerah.
Matrik Faktor Strategi Internal (Internal Strategic Factors Analysis Summary/IFAS) Dinas Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut : No.
Faktor Strategi
Bobot
Rating
Skor
0,30
2
0,60
0,25
4
1,00
Kekuatan 1. 2.
Adanya Perda dan Perbup tentang Pajak Daerah Komitmen kepala SKPD
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
28
3.
4.
Dukungan kualitas aparatur yang berpendidikan sarjana dan pasca sarjana
0,10
3
0,30
Tersedianya anggaran
0,05
2
0,10
0,10
3
0,30
Masih kurangnya SDM yang memilki Kompetensi dalam Bidang Perpajakan
0,08
3
0,24
Penguasaan dan Pemanfaatan Teknologi yang belum optimal
0,05
2
0,10
Belum tersusunnya data base Pendapatan
0,07
2
0,14
Kelemahan 1. 2. 3. 4.
Belum Efektifnya Perda dan Perbup
Daerah. 1,00
2,78
3. ANALISIS PELUANG a. Adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No 19 tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Kepastian hukum yang mengatur pemungutan pajak daerah baik obyek maupun ketentuan umum perpajakan sangat jelas. b. Perkembangan teknologi. Banyaknya program aplikasi yang ada tentang mekanisme pemungutan sudah ada. c. Banyaknya Potensi Pendapatan Daerah Banyaknya Potensi pendapatan daerah yang belum tergali yang disebabkan pertumbuhan ekonomi dengan adanya pembangunan di daerah secara merata sehingga berdampak adanya cakupan pemungutan yang optimal. d. Dukungan Lembaga Legislatif
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
29
Komitmen bersama dalam rangka peningkatan pendapatan Asli daerah oleh legislative merupakan suatu peluang bagi dinas pendapatan daerah dalam menggali PAD 4. ANALISIS ANCAMAN a. Karakteristik pendidikan aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang. Pendidikan aparatur Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Serang yang
beraneka ragam latar belakang menyebabkan perbedaan pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku serta timbulnya persepsi yang berbedabeda dalam satu permasalahan yang sama. b. Penerapan Sanksi Hukum yang belum berjalan Regulasi yang mengatur tentang sanksi sudah sangat jelas dengan berlakunya UU No 19 Tahun 2000. c. Peraturan Perundang-undangan yang sering berganti. Dalam usaha pencapaian kinerja Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten
Serang sering kali terjadi penggantian peraturan. Akibat adanya peraturan yang cepat berganti belum sepenuhnya dipahami sudah berganti peraturan yang baru sehingga pemahaman dan penerapannya tidak maksimal. d. Kesadaran Wajib Pajak masih Rendah. Sangat mempengaruhi sektor penerimaan pajak daerah dikarenakan kepatuhan wajib pajak yang sangat tinggi akan mempengaruhi terhadap penerimaan tinggi juga
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
30
Matrik Faktor Strategi Eksternal (Eksternal Strategic Factors Analysis Summary/EFAS) Dinas Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut : No.
Faktor Strategi
Bobot
Rating
Skor
0,12
3
0,36
0,11
2
0,22
0,25
4
1,00
0,08
2
0,16
0,13
3
0,39
0,10
3
0,30
0,12
3
0,36
0,09
3
0,27
Peluang 1.
Adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No 19 tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
2. 3. 4.
Perkembangan teknologi. Banyaknya potensi pendapatan daerah Dukungan Lembaga Legislatif
Ancaman 1.
Karakteristik
pendidikan aparatur Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Serang. 2. 3.
Penerapan Sanksi Hukum yang belum berjalan Peraturan Perundang-undangan yang sering berganti.
4.
Kesadaran Wajib Pajak masih Rendah.
1,00
3,06
Dari hasil analisis yang disajikan dalam tabel diatas terlihat bahwa skor internal pada posisi kekuatan 2,78 dan skor eksternal pada posisi kekuatan 3.06 untuk menentukan perpotongan faktor yang dapat digunakan untuk RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
31
menentukan posisi organisasi, nilai tertinggi dari faktor internal dan eksternal ditentukan resultannya, sehingga diketahui posisi kuadran kondisi organsisasi. Dari hasil pembahasan terhadap keterkaitan faktor internal dan eksternal pada Dinas Pendapatan
Daerah maka terlihat gambar kondisi
organisasi gambar berikut ini menyajikan peta kekuatan organisasi. GAMBAR PETA POSISI KEKUATAN ORGANISASI S …….
II
I
2,78
T …….
3,06
IV
III
O …….
W ……..
Hasil pembahasan pada analisa faktor internal dan eksternal kemudian pada analisis kekuatan eksternal dan internal sampai pada penentuan kuadran posisi organisasi merupakan dasar dalam menentukan strategi organisasi. Dengan menggunakan matrik SWOT dapat dilakukan analisis yang menghasilkan strategi alternatif dalam penentuan strategi keberhasilan kinerja pemungutan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang. Dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal, disamping juga hasil analisis kekuatan internal dan eksternal serta kuadran posisi organisasi, strategi organisasi dengan metode SWOT disajikan pada Tabel 11 berikut ini
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
32
Internal Strategic Factors Kekuatan/Strength Analysis Summary 1. Adanya Perda dan IFAS Perbup tentang Pajak Daerah 2. Komitmen kepala Dinas 3. Dukungan kualitas aparatur yang berpendidikan sarjana dan pasca sarjana 4. Tersedianya anggaran. EFAS External Strategic Factor Analysis Summary EFAS Peluang/Opportunities 1. Adanya UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No 19 tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 2. Perkembangan teknologi. 3. Banyaknya potensi pendapatan daerah 4. Dukungan Lembaga Legislatif Ancaman/Threats a. Karakteristik Pendidikan aparatur yang beraneka ragam b. Penerapan Sanksi Hukum yang belum berjalan c. Peraturan yang sering berganti d. Kesadaran Wajib Pajak masih Rendah.
Kelemahan/Weaknesses 1. Belum Efektifnya Perda dan Perbup 2. Masih kurangnya SDM yang memilki Kompetensi dalam Bidang Perpajakan 3. Penguasaan dan Pemanfaatan Teknologi yang belum optimal 4. Belum tersusunnya data base Pendapatan Daerah.
Strategi SO Memanfaatkan Komitmen Kepala Dinas dengan Banyaknya potensi pendapatan daerah
Strategi WO
Strategi ST
Strategi WT
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
33
Tabel
3.1.
Matrik
SWOT
Pencapaian
kinerja
Dinas
Pendapatan
Daerah
Kabupaten Serang
Berdasarkan tabel IFAS dan EFAS di atas, dapat diketahui posisi Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Serang dalam pencapaian program dan kegiatan sebagaimana
tergambar dari Matrik Internal Eksternal berikut :
Kuat
Menengah
Tinggi
4,0
Rendah
Total Skor Faktor Strategis Eksternal
Total Skor Faktor Strategis Internal Rata-rata 3,0 posisi saat ini I Pertumbuhan
Lemah 2,0
1,0
II Pertumbuhan (2,78 : 3,06)
III Penciutan
IV Stabilitas
V Pertumbuhan Stabilitas
VI Penciutan
VII Pertumbuhan
VII Pertumbuhan
IX Likuidasi
3,0
2,0
1,0
Dengan demikian posisi pencapaian kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang adalah pada sel II, dengan Strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal. Pada kondisi ini menghendaki Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang melakukan ekspansi dari kebijakan yang ada dalam mencapai program dan kegiatan yang optimal. Kebijakan yang ada selama ini telah cukup baik, namun perlu ditingkatkan lagi untuk lebih berkualitas. Berdasarkan Matrik SWOT tersebut, dapat dijelaskan strategi sebagai berikut: Strength dengan Opportunities Data-data yang ada dapat dijadikan pedoman dalam setiap pengambilan keputusan untuk melaksanakan suatu kegiatan sehingga hasil dari kegiatan tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Kekuatan yang ada dapat digunakan untuk
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
34
memanfaatkan peluang yang muncul, berkaitan dengan keadaan tersebut maka strateginya adalah memanfaatkan komitmen kepala Dinas. Potensi Pendapatan daerah yang terjadi saat ini sangat besar kondisi ini disebabkan adanya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kabupaten serang sehingga berdampak terhadasp daya beli masyarakat, maka strateginya adalah menggali potensi pendapatan daerah se maksimal mungkin dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Weaknesses dengan Opportunities Peningkatan kualitas pemungutan pendapatan daerah tidak terlepas adanya regulasi dan dasar hukum yang jelas merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan dalam menghadapi arus perubahan yang semakin cepat dan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pemungutan . Salah satu tuntutan agar PNS lebih meningkatkan profesionalismenya perlu respon yang baik dari DINAS PENDAPATAN DAERAH dengan suatu perencanaan mekanisme pemungutan yang efektif dan terarah sebagai upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada SKPD dan masyarakat, maka strateginya adalah meningkatkan efektifitas peraturan daerah dan peraturan bupati berkaitan dengan pemungutan pendapatan daerah. Dalam pemungutan ini perlu adanya ukuran yang objektif, pasti dan transparan, untuk menciptakan kinerja pemungutan yang baik dan untuk memperoleh penerimaan yang maksimal. Melihat begitu pentingnya suatu regulasi dasar hukum pemungutan, maka strateginya adalah menerapkan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan UU No 19 Tahun 1997 Jo. UU No. 19 Tahun 2000. Strength dengan Threats Dinas Pendapatan Daerah
pada saat ini memiliki komitmen dalam rangka
penggalian potensi pendapatan daerah guna maksimalnya realisasi penerimaan sesuai dengan potensi yang ada, Keadaan yang demikian perlu ditanggapi secara baik dan responsif, dari penggunaan kekuatan dan pemanfaatan peluang tersebut maka strateginya adalah memanfaatkan Komitmen Kepala Dinas. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kegiatan pemungutan harus seimbang atau berbanding lurus dengan potensi pendapatan daerah yang ada, begitu juga dalam RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
35
pencapaian kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang dalam merealisasikan target pendapatan daerah melalui pemungutan yang efektif. Melihat besarnya kekuatan tersebut maka strateginya adalah menempatkan pegawai berdasarkan krakteristik pendidikan aparatur. Weaknesses dengan Threats Krakteristik pendidikan aparatur merupakan bagian awal dari suatu kegiatan sehingga menjadi hal yang sangat vital dalam menunjang keberhasilan pemungutan, maka
strateginya
adalah
menempatkan
pegawai
berdasarkan
krakteristik
pendidikan aparatur. Pelaksanaan pemungutan yang baik akan meminimalkan ancaman-ancaman yang mungkin timbul. pemungutan yang tidak jalan akan mengacaukan perencanaan yang dibuat dan akhirnya akan memberikan hasil yang tidak sesuai dengan tujuan, maka strateginya adalah meningkatkan efektifitas peraturan daerah dan peraturan bupati berkaitan dengan pemungutan pendapatan daerah. .
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
36
BAB IV VISI, MISI, RENCANA STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
4.1. VISI Dalam upaya pelaksanaan kegiatan dan Program Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada, dan tujuan yang realistis yang dapat dicapai. RENSTRA Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Serang diharapkan
mampu memberikan kontribusi nyata dalam keberhasilan pencapaian harapan terhadap terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah, karena hal tersebut merupakan janji Kepala Daerah terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan dalam penyelenggaraan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Serang 2011-2015. Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten
Serang dituntut untuk mampu megimplementasikan visi pembangunan Kabupaten Serang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Serang 2011-2015 yang ingin mewujudkan visi nya yaitu: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS MENUJU KABUPATEN SERANG YANG AGAMIS DAN SEJAHTERA”
Dengan penetapan visi pembangunan Kabupaten Serang tersebut, sebagai ukuran keberhasilan yang diinginkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, sejalan dengan issu strategis tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang menetapkan Visi 2013-2015 sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu : “TERWUJUDNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN KABUPATEN SERANG”
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
37
Berdasarkan pernyataan visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang 2013-2015,
puncak
keberhasilan
yang
dicita-citakan
difokuskan
kepada
“TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA“ karena hal tersebut mempunyai filosofi terhadap bentuk pelayanan yang mengarah kepada definisi “ Standing First and Quality” atau Dukungan yang Profesional dan Berkualitas. Karena pelayanan yang didasari dengan prinsip-prinsip organisasi keprofesian akan membawa secara menyeluruh kepada muara kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Karena output dan outcome diarahkan untuk memberi dukungan maksimal terhdap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah. Dengan demikian secara keseluruhan mampu memberikan dampak secara signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. 4.2. MISI Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Serang
2016-2020, maka perlu menetapkan misi sebagai upaya umum yang akan di laksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, sebagai berikut : 1.
Mewujudkan masyarakat yang taat membayar Pajak
2.
Mengembangkan Sistem Administrasi Perpajakan Daerah yang terukur
3.
Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
4.
Mendorong peningkatan mutu pelayanan publik melalui peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas sumber daya manusia (SDM)
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
38
4.3. TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka Tujuan, Sasaran dan Strategi yang akan dijadikan landasan dalam merespon isu strategis dapat diuraikan Sebagai berikut : Misi 1
:
Mewujudkan Masyarakat yang Taat membayar Pajak Tujuan : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor pajak Daerah secara Optimal Sasaran : Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Strategi :
Memberikan sosialisasi, Hukuman dan Penghargaan kepada Wajib Pajak
Misi 2
:
Mengembangkan Sistem Administrasi Perpajakan Daerah yang terukur Tujuan : Membangun sistem Perpajakan Daerah yang terintegrasi dengan menggunakan Teknologi Informasi Sasaran : Tersedianya Sistem Perpajakan Daerah yang Berbasis Teknologi Informasi Stategi : Melaksanakan Sistem Perpajakan Daerah yang berbasis Teknologi Informasi Misi 3
:
Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah Tujuan : Meningkatkan Potensi Sumber Pendapatan daerah yang belum tergali
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
39
Sasaran : Tersedianya Data Base Potensi Pajak Daerah Strategi : Melaksanakan Penyusunan Data Potensi Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Daerah Misi 4
:
Mendorong peningkatan mutu pelayanan publik melalui peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Tujuan : Meningkatkan Kualitas Disiplin Aparatur dalam Pengelolaan Pajak Daerah yang berbasis Teknologi Informasi Sasaran : Tersedianya SDM yang disiplin dan menguasai Teknologi Informasi. Strategi : Menyiapkan Kemampuan SDM yang mampu memberikan Pelayanan Prima yang berbasis Teknologi Informasi
4.4. KEBIJAKAN Berdasarkan strategik yang ditetapkan, maka kebijakan yang akan ditempuh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang adalah : 1.
Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
Kepala Daerah dalam
mewujudkan visi pembangunan daerah 2016-2020. 2.
Meningkatkan pelayanan administratif dalam aplikasi pelayanan kepada masyarakat di Bidang Perpajakan Daerah
3.
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pengelolaan Perpajakan Daerah
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
40
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, agar Misi RPJMD dan Renstra Dinas Pendapatan Daerah terlaksana secara optimal, maka perlu didukung oleh program dan Kegiatan sebagai berikut : 1) Sekretariat akan melaksanakan: (1)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(2)
Program Peningkatan Prasarana Sarana Aparatur
(3)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(4)
Program peningkatan disiplin aparatur
(5)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
(6)
Program Perencanaan Kegiatan SKPD
(7)
Program Penyelenggaraan Hari-hari Besar.
2) Bidang Pengalian Potensi Pajak Daerah akan melaksanakan: (1)
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah : Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber –sumber Pendapatan Daerah
3) Bidang Pajak Daerah akan melaksanakan: (1)
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah : Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah
4) Bidang Penagihan dan Pelaporan akan melaksanakan: (1)
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah : Pengawasan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaporan Keuangan Pendapatan
5) Bidang PBB dan BPHTB akan melaksanakan: RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
41
(1)
Program Pengembangan data/informasi
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT).
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Peta Blok Tanah Dengan Pemetaan Digital
(2)
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah : Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pengelolaan Pajak BPHTB
Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang diarahkan dalam rangka merealisasikan Misi ke-7 dari RPJMD Kabupaten Serang 2011-2015, yaitu : MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK SERTA DIDUKUNG KONDISI SOSIAL, POLITIK DAN KEAMANAN YANG KONDUSIF DAN DEMOKRATIS. Tujuan dan Sasaran Pokok dari Misi tersebut di atas adalah : TUJUAN 7.1 Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintahan daerah
SASARAN POKOK 7.1.1 Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah 7.1.2 Meningkatnya kualitas SDM aparatur
7.1.3 Tertata dan meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD 7.2 Meningkatkan 7.2.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah pelaksanaan 7.2.2 Meningkatnya kualitas pengawasan pembangunan daerah pelaksanaan pembangunan daerah 7.3 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah
7.3.1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
42
7.4 Meningkatkan kapasitas 7.4.1 Meningkatnya pendapatan dan kualitas keuangan daerah pengelolaan keuangan daerah 7.5 Meningkatkan pengelolaan 7.5.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah kearsipan daerah Adapun kebijakan dan program misi ke-7 dari RPJMD Kabupaten Serang 20162020 yang terkait dengan tugas DINAS PENDAPATAN DAERAH dapat dilihat pada tabel berikut ini : KEBIJAKAN 7. 3. 1. 1. 1
7. 4. 1. 1. 1
PROGRAM
Menata dan 23 Program Peningkatan memantapkan kapasitas Pelayanan Kedinasan Kepala penyelenggaraan Daerah/Wakil Kepala Daerah pemerintahan daerah dan otonomi daerah
Meningkatkan Pendapatan dan Penataan Administrasi Pemungutan Pendapatan Daerah yang Transparan dan Akuntabel
SKPD SETDA
24 Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Umum
SETDA
25 Program Peningkatan dan Pembinaan Kecamatan
SETDA
26 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
SET DPRD
27 Program Pembinaan dan Pengelolaan Barang Daerah
SETDA, Dinas Pendidikan
28 Program Peningkatan dan Penggalian Pendapatan Daerah
DIPENDA
29 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
BMPD, SETDA
Berdasarkan tujuan, sasaran pokok, kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Serang 2011-2015 tersebut di atas, maka indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang dalam kurun waktu 2013-2015, dapat dilihat berikut ini : RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
43
1.
Mewujudkan masyarakat yang taat membayar Pajak
2.
Mengembangkan Sistem Administrasi Perpajakan Daerah yang terukur
3.
Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
4.
Mendorong peningkatan mutu pelayanan publik melalui peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas sumber daya manusia (SDM)
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH NO. PROGRAM 1. Peningkatan pendapatan Asli Daerah
2.
INDIKASI KEGIATAN Penyusunan Kebijakan Perpajakan Daerah dalam Regulasi Tingkat Daerah baik dalam bentuk Perda maupun Peraturan Bupati Penyusunan sistem dan prosedur pemungutan Pajak Daerah Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemungutan Pajak Daerah Penyusunan Standar Pelayanan (SP) Penyempurnaan Regulasi yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada
Pengembangan Sistem Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perpajakan Pendapatan Daerah (simpatda), Daerah Penyusunan Aplikasi BPHTB Penyusunan Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Penyusunan Sistem Informasi Geografis (SIG) Penyusunan Sistem Pembayaran Online
3.
Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Peningkatan Koordinasi dan Pengawasan Penyusunan Data Base Wajib Pajak, baik WP Lama maupun WP baru Pemutahiran Data Base Wajib Pajak Penigkatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Peningkatan Kompetensi aparatur
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
44
Adapun rencana kegiatan Dipenda Kabupaten Serang pada tahun 2012-2015, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel V.1 Realisasi dan Rencana Program Kegiatan Tahun 2012-2015 Dipenda Kabupaten Serang No.
Program/ Kegiatan
Unit Kerja
Kelompok Sasaran
Pendanaan Indikatif (juta) dan Waktu Pelaksanaan 2012 2013 2014 2015
SEKRETARIAT I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Sekretariat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, Sekretariat sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi Sekretariat keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman
2.50
0
172.5
241,2
356,8
748,8
6,9
9,1
14,9
16,09
84,5
192,1
200,7
400,7
Sekretariat
131,7
255,9
176,7
400,0
Sekretariat
13,5
13,5
13,5
30,0
Sekretariat
7,8
14,33
19,46
28,0
Sekretariat
125,4
107,8
100,6
312,1
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
45
No. 9. 10.
Program/ Kegiatan
Unit Kerja
Kelompok Sasaran
Rapat-rapat koordinasi dan Sekretariat konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan Sekretariat konsultasi ke dalam daerah
II
Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
1.
Pengadaan kendaraan dinas Sekretariat dan operasional Pengadaan peralatan gedung Sekretariat kantor Pengadaan meubelair Sekretariat
2. 3. 4. 5. 6.
Pemeliharaan rutin/berkala Sekretariat gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Sekretariat kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/berkala Sekretariat peralatan gedung kantor
III
Program Peningkatan disiplin Aparatur
1
Pengadaan pakaian hari-hari tertentu
IV
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
khusus Sekretariat
Pendanaan Indikatif (juta) dan Waktu Pelaksanaan 2012 2013 2014 2015 182 507,1 432,4 905,0 108,1
81,9
119,3
250,0
650,0 177,5
5.187,8
224,9
628,08
193,7
148,3
250,0
348,5
204,08
630,7
750,0
262,6
413,14
419,8
650,0
73,05
73,05
63,05
150,0
21,00
15,0
25,0
45,0
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
46
No. 1. 2.
Program/ Kegiatan
Unit Kerja
Kelompok Sasaran
Sosialisasi peraturan Penggalian perundang-undangan Potensi Bimbingan teknis implementasi Sekretariat peraturan perundangundangan
V
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.
Penyusunan laporan capaian Sekretariat kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Sekretariat Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Akhir Tahun Program perencanaan kegiatan SKPD
2. 3. VI 1. VII 1.
2.
Pendanaan Indikatif (juta) dan Waktu Pelaksanaan 2012 2013 2014 2015 785,2 30,00
783,47
390,0
420,0
168,6
31,1
17,07
41,2
3,35
3,8
2,1
2,3
28,1 2,58
6,9
Penyusunan renstra dan renja Sekretariat SKPD Program Pengembangan data/informasi
100,0
143,5
Penyusunan dan pengumpulan Data Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT) Penyusunan dan pengumpulan Data Informasi Peta Blok Tanah dengan Pemetaan Digital
PBB dan BPHTB
687,5
687,5
PBB dan BPHTB
693,0
693,0
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
47
No.
VIII 1.
2.
3. 4 5. 6.
1 2
Program/ Kegiatan
Unit Kerja
Kelompok Sasaran
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah Penyusunan system informasi Penggalian keuangan daerah dan Pengendalia n potensi Intensifikasi dan ekstensifikasi Penggalian sumber-sumber pendapatan dan daerah Pengendalia n potensi Optimalisasi Penerimaan Pajak Pajak Daerah Daerah Pengawasan terhadap wajib Penagihan pajak dan Pembukuan Pengelolaan pajak Bumi dan PBB dan Bangunan BPHTB Pengelolaan pajak BPHTB PBB dan BPHTB Program penyelenggaraan hari-hari besar
Pendanaan Indikatif (juta) dan Waktu Pelaksanaan 2012 2013 2014 2015
109,6
3.042,9
Penyelenggaraan hari besar Sekretariat islam Penyelenggaraan hari ulang Sekretariat tahun Kabupaten Serang
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
48
983,09
528,5
1,750,0
697,9
591,5
709,8
360,03
317,9
491,5
2.671,7
1.438,2
1.688,2
355,8
355,8
10,0
10,0
19,6
14.5
14.5
24,0
5.2
Indikator Kerja Secara teoritis indikator kinerja yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan
pekerjaan pada Dipenda Kabupaten Serang secara rinci dapat diurai sebagai berikut : 5.2.1 Indikator kinerja outcome: Indikator Kinerja outcome Pajak Daerah lainnya :
Melaksanakan
pemungutan
dan
penatausahaan
pendaftaran,pendataan,penetapan dan keberatan serta banding Pajak Daerah
Pembentukan Data base Potensi Pajak
Penetapan surat ketetapan Pajak Daerah
Indikator Kinerja outcome PBB dan BPHTB:
Pemungutan dan penatausahaan PBB dan BPHTB
Pendaftaran,pendataan,penilaian,pembentukan dan pemutahiran data PBB dan BPHTB
Indikator Kinerja outcome Penagihan dan Pembukuan:
Penagihan Pajak Daerah baik secara aktif maupun pasif
Penatausahaan Penagihan Pajak Daerah
Pembukuan piutang Pajak Daerah
Indikator Kinerja outcome Penggalian Potensi dan Pengendalian:
Menyusun rencana target Pendapatan Daerah
Menyusun Kebijakan pemungutan Pendapatan Daerah
Melaksanakan penggalian potensi Pajak Daerah
Melaksanakan
pemantauan
pemungutan
Pajak
Daerah
dan
pengendalianPendapatan Indikator Kinerja outcome Kesekretariatan:
Meningkatnya kompetensi aparatur Dipenda
Mengelola administrasi keuangan dan kepegawaian
Penggunaan data bagi kepentingan pembangunan
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bidang-bidang
5.2.2 Indikator kinerja output: RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
49
5.2.2.1 Indikator kinerja output Bidang Pajak Daerah Lainnya : A. Seksi Pendaftaran dan Pendataan : 1. Jumlah penatausahaan dan pendaftaran induk wajib pajak Jumlah kartu NPWPD yang terdistribusikan dan membuat surat teguran yang tidak menyampaian SPTPD 2. Pendataan objek Pajak Daerah B. Seksi Perhitungan dan Penetapan : 1. Menerbitkan nota perhitungan dan penetapan wajib Pajak 2. Menerbitkan SKPD Pajak Daerah Lainnya 3. Melaksanakan perhitungan dan penetapan Pajak
Daerah baik secara self
assesment maupun official assesment 4. Melaksanakan kegiatan penatausahaan perhitungan dan penetapan pajak daerah c. Seksi Keberatan dan Banding : 1. Melaksanakan pembentukan ketetapan dan usulan pengurangan pajak daerah 2. Melaksanakan Penatausahaan keberatan dan banding Pajak Daerah
5.2.2.2 Indikator kinerja output Bidang PBB dan BPHTB : A. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi : 1. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan objek pajak PBB dan BPHTB 2. Melaksanakan pemantauan dan penyusunan potensi pajak PBB dan BPHTB
3. Melaksanakan penilaian objek pajak PBB dan BPHTB 4. Pemuktahiran data nilai objek Pajak PBB dan BPHTB B. Seksi Pengolahan Data dan Informasi : 1. Pengumpulan dan pengolahan basis data wajib pajak dan objek pajak PBB dan BPHTB 2. Penyajian informasi pajak PBB dan BPHTB
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
50
3. Pemanfaatan penggunaan sistem informasi dan manajemen Pajak PBB dan BPHTB 4. Pengolahan basis data nilai objek pajak PBB dan BPHTB c. Seksi Keberatan dan Banding PBB dan BPHTB : 1. Melaksanakan pembetulan ketetapan Pajak PBB dan BPHTB 2. Melaksanakan usulan pengurangan PBB dan BPHTB 3. Melaksanakan penatausahaan dan evaluasi hasil keberatan dan banding PBB dan BPHTB
5.2.2.3 Indikator kinerja output Bidang Penagihan dan Pembukuan : A. Seksi Penagihan PBB dan BPHTB : 1. Melakukan penagihan Pajak PBB dan BPHTB melampaui batas jatuh tempo 2. Menyiapkan daftar tunggakan wajib pajak PBB dan BPHTB 3. Menerbitkan surat tagihan pajak daerah PBB dan BPHTB 4. Membuat daftar piutang dan penghapusan piutang serta penyegelan ( penutupan) tunggakan pajak PBB dan BPHTB B. Seksi Penagihan Pajak Daerah Lainnya : 1. Melakukan penagihan Pajak Daerah melampaui batas jatuh tempo 2. Menyiapkan daftar tunggakan wajib pajak Daerah lainnya 3. Menerbitkan surat tagihan Pajak Daerah lainnya 4. Membuat daftar piutang dan penghapusan piutang serta penyegelan ( penutupan) tunggakan Pajak Daerah c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah : 1. Melaksanakan pencatatan, pembukuan dan penerimaan Pendapatan Daerah 2. Menyusun laporan pendapatan bulanan,triwulanan,semesteran dan tahunan 3. Melaksanakan verifikasi penerimaan Pendapatan Daerah
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
51
5.2.2.4 Indikator kinerja output Bidang Penggalian Potensi dan Pengendalian : A. Seksi Penggalian Potensi Pajak Daerah : 1. Menyusun kebijakan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah 2. Melaksanakan penggalian potensi, pengkajian dan penyuluhan perpajakan Daerah 3. Pemantauan pemungutan Pajak Daerah 4. Melakukan kajian dan analisa serta menghimpun data potensi Pajak Daerah B. Seksi Pemeriksaan dan Konsultasi Pajak Daerah : 1. Melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan Daerah 2. Menyusun laporan hasil pemeriksaan Pajak Daerah 3. Memberikan layanan konsultasi dan konseling bagi wajib Pajak C. Seksi Pengendalian Pendapatan daerah : 1. Menyusun rencana target Pendapatan 2. Menyusun kebijakan pelaksanaan pemungutan jenis PAD 3. Melakukan pengendalian operasional pemungutan Pajak Daerah 4, Menyusun administrasi Pendapatan Daerah
5.2.2.5 Indikator Kinerja Output Sekretariat:
A. Seksi Program dan Evaluasi 1. Tersusunnya dokumen Renstra 2. Tersusunnya dokumen Renja 3. Jumlah dokumen pemantauan dan pengukuran kinerja bidang sesuai indikator kinerja dan Renstra 4. Tersusunnya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati bidang Pendapatan Daerah 5. Jumlah dokumen kompilasi data tiap bidang
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
52
B. Seksi Umum dan Kepegawaian 1. Jumlah pelatihan yang diikuti atau diselenggarakan 2. Terinventarisasinya data kepegawaian 3. Terinventarisasinya data barang inventaris Dinas 4. Jumlah efisiensi barang inventaris Dinas (barang yang mencapai usia pakai) 5. Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana penunjang perkantoran 6. Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana penunjang aparatur C. Seksi Keuangan 1. Tingkat penyerapan dana kegiatan 2. Persentase laporan keuangan yang terselesaikan
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
53
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SERANG TAHUN 2011-2015 Indikator kinerja yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Serang 2012-2015, yang wajib dipenuhi oleh Dipenda dalam kurun waktu 2012-2015 sesuai masa berlakunya Renstra ini, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 6.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Perubahan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2012-2015
NO
1
SASARAN RPJMD PERUBAHAN
Meningkatnya Pendapatan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
INDIKATOR SASARAN
Tertata dan meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD
TARGET 2012
TARGET 2013
TARGET 2014
Jumlah pendapatan daerah
Rp. Milyar
2
Jmlah pendapatan asli daerah (PAD) Rasio PAD terhadap pendapatan daerah Tingkat pemenuhan ketersediaan dokumen rencana lima tahunan dan tahunan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan SKPD
Rp. Milyar
256,58
257,05
375,26
381,01
%
17,38
14,94
21,76
22,02
4
%
1.476,37 1.720,72 1.724,38
TARGET 2015
1
3 2
SATUAN
100,00 100,00
1.730,14
100,00
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
100,00
54
BAB VII PENUTUP Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang menyusun Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Serang
Tahun 2016-2020 yang menguraikan mengenai visi, misi, dan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun (Tahun 2016-2020), yang dalam penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangungan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Serang tahun 2011-2015. Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Serang ini
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang yang disusun setiap tahunnya untuk dijadikan acuan dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang akan sangat bergantung kepada tekad, semangat, dan hubungan yang sinergis dari unsur pejabat dan pelaksana. Dalam kaitan dengan hal tersebut, program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang perlu secara sungguh-sungguh dan konsisten serta profesional dalam rangka mewujudkan visi, misi dan kebijakan serta program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang 20162020. Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang tahun 20162020 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang dan sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Kabupaten Serang 20162020. Rencana Strategis ini memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi, dan tujuan, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada
dengan mendasar pada
kerangka regulasi yang berlaku dan mewujudkan sistem perencanaan pembangunan
RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
55
yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel. Berkaitan dengan Renstra tersebut, maka implementasi yang perlu diperhatikan: 1. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian visi, misi, tujuan, strategik, program, kegiatan dan indikatif kegiatan. 2. Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Serang berkewajiban untuk menyusun
Rencana Kerja Tahunan. 3. Agar Renstra berjalan dengan baik, maka diperlukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan baik program tahunan maupun lima tahun. Dengan prinsip-prinsip capaian tersebut, maka tujuan dari Renstra dapat tercapai, karena kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang dapat diwujudkan apabila : 1. Kemantapan struktur organisasi dan standar operasional prosedur dilaksanakan sesuai fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang. 2. Kedisiplinan, keahlian, kreatifitas SDM yang dimiliki. 3. Harmonisasi antara Sekretariat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang dan Bidang-bidang bisa sinergis. 4. Dukungan ketersediaan dan kelancaran anggaran yang memadai. 5. Motivasi dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Akhirnya,
Rancangan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Serang ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel. Semoga bermanfaat. Serang,
Maret 2014
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERANG,
H. BUSTOMI, SH, MH. NIP. 19650915 199601 1 001 RANCANGAN RENSTRA DIPENDA KABUPATEN SERANG
56