BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pada era reformasi, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan di pemerintahan. Perubahan – perubahan penting dan mendasar telah dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengakomodasi berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Ketersediaan anggaran pemerintah yang sangat terbatas dan masih harus diprioritaskan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang harus segera diselesaikan, maka pengalokasian anggaran harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggungjawab agar anggaran yang terbatas itu dapat dimanfaatkan secara efisien dan dapat menghasilkan daya ungkit yang kuat bagi pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian diperlukan siklus perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan, dan pengevaluasian anggaran pengembangan pemerintahan yang baik sehingga pelaksanaan strategi untuk pencapaian tujuan dapat berjalan secara efektif. Dalam praktik penyusunan anggaran, masih sering terjadi tidak disediakannya dana bagi suatu kegiatan yang semestinya dilaksanakan. Salah
satu
contoh
sederhana
dapat
dikemukakan
adalah
tidak
dialokasikannya biaya yang cukup untuk pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, yang dalam kenyataan bahwa biaya perawatan merupakan hal yang
1
2
sangat diperlukan agar sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah daerah dapat berfungsi dengan baik. Hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa masih lemahnya perencanaan anggaran, yang ironisnya lagi, kondisi seperti itu terus terjadi pada setiap tahun anggaran. Lemahnya perencanaan dalam pengalokasian anggaran belanja menyebabkan lemahnya kinerja pemerintah, sehingga ada unit kerja yang kelebihan pembiayaan dan ada pula unit kerja yang kekurangan pembiayaan. Unit kerja yang kelebihan pembiayaan mengakibatkan efisiensi menjadi rendah, sedangkan ada unit kerja yang kekurangan pembiayaan mengakibatkan efektifitas menjadi rendah untuk mencapai tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI). Kesenjangan yang lebar antara kebutuhan anggaran dengan keterbatasan anggaran yang dapat disediakan
akan menimbulkan
pengalokasian anggaran yang buruk apabila arah dan prioritas penggunaan anggaran tidak terdefinisi dengan baik, proses pengalokasian anggaran tidak sistematik, dan praktik penganggaran yang tidak transparan karena lemahnya persyaratan kelayakan pembiayaan. Untuk menghindarkan pemborosan anggaran, perlu dikembangkan kerangka perencanaan dan pengalokasian anggaran. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah (Medium Term Expenditure Framework), penerapan penganggaran secara terpadu
3
(Unified
Budget)
dan
penerapan
penganggaran
berbasis
kinerja
(Performance Budget). Kinerja pengelolaan anggaran di beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan dan di Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tabanan, sangat menentukan tercapainya sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem evaluasi dan pelaporan
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Pemilihan SKPD di atas berdasarkan pertimbangan, yaitu:
Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendapatan merupakan SKPD yang mengelola Dana APBD Kabupaten Tabanan yang cukup besar dibandingkan dengan SKPD lainnya. Sedangkan Bagian Keuangan
Setda Kabupaten Tabanan merupakan Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK) Kabupaten dan sekaligus sebagai Bank Umum Daerah (BUD) Kabupaten Tabanan, sehingga keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya sangat menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah kabupaten secara keseluruhan. Pada tahun anggaran 2008, anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan berupa Pendapatan sebesar Rp 663.598.183.868,62 dan Belanja sebesar Rp. 645.177.786.946,13 Sedangkan anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan dan Bagian Keuangan adalah seperti terlihat dalam Tabel 1.1.
4
Tabel 1.1. Anggaran Yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan dan bagian Keuangan Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2008 (dalam ribuan rupiah) Anggaran Pendapatan : Target Realisasi
Dinas PU
Dinas Perhubungan
Dinas Pendapatan
Bagian Keuangan
21.155,20.440,(96,62 %)
2.544.936,2.656.124,(104,37 %)
44.899.052,50.438.818,(112,34 %)
552.119.720,561.451.668,(101,51 %)
Belanja : Target Realisasi
56.574.863 3.893.957,13.298.677,- 128.802.533,54.525.469 3.709.322 12.972.529,- 124.273.164,(96,38 %) (95,26 %) (97,55 %) (96,48 %) Sumber : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Dari Tabel 1.1. terlihat bahwa realisasi pendapatan hanya Dinas Pekerjaan Umum yang tidak mencapai target yang ditetapkan, sementara Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan dan Bagian Keuangan dapat melampaui target yang ditetapkan. Sedangkan untuk Anggaran Belanja keempat SKPD tersebut realisasinya di bawah target yang ditetapkan atau terdapat sisa anggaran. Pegawai sebagai salah satu sumber daya yang ada, dimana pegawai tersebut memegang peranan penting dalam penyelenggaraan suatu organisasi, termasuk pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan, Dinas Perhubungan, dan Bagian Keuangan Setda
Kabupaten Tabanan sudah
sewajarnya memanfaatkan secara maksimal para pegawai yang berada dibawah koordinasinya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.
5
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut sangat dibutuhkan aparatur pegawai yang cakap, setia, punya jiwa pengabdian dan disiplin yang tinggi. Para pegawai pengelolaan anggaran tersebut diharapkan memiliki disiplin tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sumber daya manusia yang berdisiplin tinggi akan dapat digunakan untuk mencapai kesuksesan organisasi. Prestasi yang baik dari para pegawai merupakan suatu indikasi akan tercapainya sasaran yang diinginkan, maka dengan demikian syarat awal tercapainya prestasi kerja adalah kinerja yang baik. Pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah memberikan kerangka yang menyeluruh, meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan penggangaran, mengembangkan disiplin fiskal, mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat pada kegiatan pemerintah dengan memberikan pelayanan yang optimal dan lebih efisien. Ruang
lingkup
sistem
akuntansi
keuangan
pemerintah
dilaksanakan atas semua kegiatan utama instansi pemerintah yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Kegiatan yang menjadi perhatian utama mencakup: 1)
Tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah.
2)
Program kerja yang menjadi isu nasional.
3)
Aktifitas yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi
instansi pemerintah.
6
Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban di bidang keuangan maka kinerja pengelolaan anggaran sangat penting untuk diperhatikan berkaitan langsung dengan kebijakan pengelolaan APBN, maka dengan itu perlu adanya kompensasi,
pelatihan, kepemimpinan, dan
lingkungan kerja yang mendukung pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan anggaran sehingga dapat menghasilkan suatu kegiatan yang optimal, efektif dan efisien serta ekonomis. Kompensasi adalah balas jasa yang diterima oleh pegawai yang dapat dihitung dengan uang, yang diukur dari persepsi atau penilaian pegawai tentang kelayakan gaji, kesesuaian gaji yang diterima dengan tingkat pendidikan, masa kerja serta tanggung jawab dan kesesuaian tunjangan yang diterima dengan pencapaian kinerja serta balas jasa dalam bentuk imbalan karir yaitu rasa aman, pengembangan diri, kejelasan sistem karir, dan imbalan sosial (pujian dan penghargaan). Pelatihan merupakan suatu kegiatan sebagai upaya guna peningkatan pengetahuan dan kemampuan pegawai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, yang dapat berupa pendidikan dan pelatihan (diklat) penjenjangan, diklat teknis serta diklat fungsional. Faktor kepemimpinan juga merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kinerja, yaitu pimpinan; (a) sebagai teladan bawahan; (b)
kemampuan pimpinan membagi tugas, mengatasi
masalah dengan cepat, memberi kesempatan pada karyawan mengukapkan pendapat atau masukan, menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan dan menciptakan kondisi kerja yang
7
nyaman; (c) kemampuan pimpinan dalam menggerakan, membimbing dan memberi petunjuk dalam pekerjaan; dan (d) kemampuan pimpinan dalam melakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berkala, sehingga apa yang dilaksanakan
sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Demikian juga dalam upaya peningkatan kinerja faktor lingkungan kerja merupakan hal yang perlu diperhatikan. Lingkungan kerja berupa; (a) hubungan kerja, yaitu kondisi hubungan antara pimpinan dengan bawahannya dan sesama rekan sekantor; (b) kondisi fisik, yaitu keadaan tempat kerja dimana karyawan sehari–hari melakukan aktifitasnya yang diukur dari kebersihan, kebisingan, suhu, dan pencahayaan; (c) fasilitas kerja, yaitu kertersediaan alat–alat kerja yang digunakan untuk mendukung jalannya tugas; dan (d) pola komunikasi, yaitu terciptanya pola komunikasi yang efektif antara pimpinan dengan bawahan dan antara rekan kerja yang diukur dari persepsi pegawai terhadap pola komunikasi antara pimpinan dengan bawahan serta antara sesama staf. Dalam praktik di lapangan faktor kompensasi, kepemimpinan dan lingkungan kerja belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya dari Pemerintah Kabupaten Tabanan. Kompensasi bagi para pegawai merupakan faktor yang dapat meningkatkan semangat kerja, tetapi dalam kenyataan para pegawai secara umum memang sudah memperoleh gaji, sedangkan bentuk balas jasa lainnya belum memadai sesuai dengan ketentuan yang ada. Diklat merupakan kebutuhan yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai agar mampu dan terampil dalam
8
pelaksanaan tugas, namun dalam kenyataan belum seluruh pegawai memperoleh kesempatan mengikuti diklat sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya., terutama diklat teknis (diklat pengelolaan keuangan, diklat pengelolaan barang) dan diklat fungsional (diklat auditor, diklat bendaharawan). Faktor kepemimpinan sebagai faktor yang pasti ada dalam setiap instansi pemerintah yang secara umum sudah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, hanya saja dalam hal penempatan orang pada tempat yang tepat masih sering menjadi sorotan berbagai pihak. Demikian juga halnya lingkungan kerja
setiap instansi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tabanan belum memadai, baik ditinjau dari jumlah bangunan maupun kualitasnya masih perlu mendapat perhatian untuk peningkatannya, sehingga dapat memberikan kenyamanan dan ketenangan dalam bekerja. Fasilitas kerja seperti peralatan kantor, sarana komunikasi juga belum memadai.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni: 1) Apakah kompensasi, pelatihan, kepemimpinan, dan lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh pada kinerja pengelolaan anggaran ? 2) Apakah kompensasi, pelatihan, kepemimpinan, dan lingkungan kerja secara individual berpengaruh pada kinerja pengelolaan anggaran ?
9
1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah di rumuskan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh kompensasi, pelatihan, kepemimpinan, dan lingkungan kerja secara bersama-sama pada kinerja pengelolaan anggaran. 2) Untuk mengetahui pengaruh kompensasi, pelatihan, kepemimpinan, dan lingkungan kerja secara individual pada kinerja pengelolaan anggaran.
1.4
Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah : 1)
Secara teorititis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan kinerja pengelolaan anggaran. 2)
Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan
sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) atau pun dinas dinas yang ada di Kabupaten Tabanan dalam pengelolaan keuangan daerah.
