BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 1.
Instansi Pembina jabatan Fungsional Dosen adalah Departemen Pendidikan Nasional.
2.
Perguruan
tinggi
adalah
satuan
pendidikan
yang
menyelenggarakan
pendidikan tinggi berbentuk Universitas. 3.
Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
4.
Pendidikan adalah pengembangan kemampuan dan jati diri peserta didik sebagai wujud kepribadian yang utuh, melalui program pengajaran yang diarahkan melalui kurikulum program studi.
5.
Pendidikan akademik adalah pendidikan yang mengutamakan peningkatan penguasaan dan perluasan ilmu pengetahuan.
6.
Pendidikan profesional adalah pendidikan yang mengutamakan peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan.
7.
Pengajaran adalah pengembangan penalaran peserta didik untuk mendalami kaidah-kaidah keilmuan sebagai pelaksanaan tugas fungsional Dosen yang terdiri atas pemilihan dan pengorganisasian materi, pelaksanaan kegiatan pembelajaran,
penilaian proses serta hasil pembelajaran, dan penilaian
proses serta hasil pembelajaran sesuai dengan sasaran kurikulum yang telah ditentukan. 8.
Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Universitas dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan, dan berkewajiban melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
9.
Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diberikan/ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang dosen dan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam rangka pembinaan karier dalam jabatan fungsional/kepangkatan dosen.
10.
Tim Penilai Angka Kredit adalah Tim yang terdiri atas Dosen dan atau Pegawai Negeri Sipil yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi dosen dalam rangka penetapan angka kredit Dosen.
1
11.
Tim Penilai Pusat adalah Tim yang mempunyai tugas membantu Menteri Pendidikan Nasional dalam melakukan penilaian terhadap usul penetapan angka
12.
kredit Dosen dari Lektor Kepala sampai dengan Guru Besar.
Tim Penilai Angka Kredit Perguruan Tinggi Negeri adalah Tim yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam melakukan penilaian angka kredit Dosen dari Asisten Ahli sampai dengan Lektor Kepala pada Perguruan Tinggi Negeri. Tim ini
disebut dengan
Tim
Komisi
Pertimbangan
Jabatan
dan Pangkat
(Komperjakat) 13.
Diktat adalah buku ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pengajar
matakuliah
tersebut,
mengikuti
kaidah
tulisan
ilmiah,
dan
disebarluaskan kepada peserta kuliah. 14.
Modul adalah satuan pembelajaran yang mandiri dan merupakan bagian dari suatu kuliah secara keseluruhan.
15.
Petunjuk praktikum adalah pedoman pelaksanaan praktikum yang berisi tata cara persiapan, pelaksanaan, analisis data, dan pelaporan. Pedoman tersebut disusun dan ditulis oleh kelompok staf pengajar yang menangani praktikum tersebut serta mengikuti kaidah penulisan ilmiah.
16.
Model adalah alat peraga atau simulasi komputer yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terkandung dalam penyajian suatu matakuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta kuliah.
17.
Alat bantu adalah perangkat keras ataupun perangkat lunak yang digunakan untuk membantu pelaksanaan perkuliahan dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta kuliah tentang suatu fenomena.
18.
Audio visual adalah alat bantu perkuliahan berupa kombinasi
gambar dan
suara yang digunakan dalam kuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang suatu fenomena. 19.
Naskah tutorial adalah bahan rujukan untuk kegiatan tutorial suatu mata kuliah disusun dan ditulis mengikuti kaidah ilmiah oleh pengajar atau oleh pelaksana kegiatan tutorial tersebut.
20.
Karya ilmiah adalah karya yang mengikuti kaidah, peraturan dan jalan pikiran yang berlaku dalam ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan kepada khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu atau cabang ilmu, teknologi, dan seni masing-masing, yang dapat berupa Hasil Penelitian atau Sumbangan Pemikiran
21.
Karya ilmiah monumental adalah karya yang menimbulkan kesan pada sesuatu yang agung dan dimanfaatkan secara luas di kalangan masyarakat akademis
2
dan digunakan sebagai referensi, yang dapat berupa karya ilmiah, ataupun karya seni yang berkualitas tinggi 22.
Penulis utama suatu karya ilmiah adalah penanggung jawab utama yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal yang akan ditulis, pembuat kerangka, penyusun konsep, serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut.
23.
Penulis pembantu adalah penulis lainnya di luar penulis utama.
24.
Penulis tunggal adalah penanggung jawab tunggal yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal yang akan ditulis, pembuat kerangka, penyusun konsep, serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut. Karya ilmiah dengan penulis tunggal disebut Karya ilmiah mandiri.
25.
Seminar internasional adalah seminar yang disampaikan dalam bahasa internasional yang peserta dan pembicaranya dari berbagai negara, minimal dari 2 negara.
26.
Seminar nasional adalah seminar yang menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa
Indonesia, mempunyai tema yang jelas, peserta dan pembicaranya
minimal berasal dari dua propinsi. 27.
Lokakarya
adalah
Pertemuan
yang
dihadiri
sekelompok
orang
untuk
membahas dan bertukar pikiran mengenai sesuatu bidang tertentu. Lokakarya mempunyai pengertian lebih sempit daripada Seminar. 28.
Majalah (jurnal) ilmiah internasional adalah majalah yang ditulis dalam bahasa internasional, didistribusi di berbagai negara, dikenal (well recognized), terbit secara berkala dan dewan redaksi/mitra bestarinya bertaraf internasional.
29.
Bahasa internasional adalah bahasa Inggris atau bahasa internasional lainnya namun tetap harus menyertakan summary atau abstract dalam bahasa Inggris.
30.
Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian.
31.
Majalah (jurnal) ilmiah nasional tidak terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a
bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu;
b
ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplindisiplin
c
keilmuan yang relevan;
diterbitkan oleh Badan ilmiah/organisasi/perguruan tinggi dengan unitunitnya;
3
32.
d
mempunyai dewan redaksi yang terdiri atas para ahli dalam bidangnya;
e
mempunyai International Standard of Serial Number (ISSN); dan
f
ciedarkan secara nasional.
Majalah (jurnal) ilmiah nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang di samping memenuhi kriteria sebagai majalah ilmiah nasional (angka 31), juga mendapat akreditasi dari Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi yang daya lakunya 3 (tiga) tahun. Suatu majalah ilmiah yang terakreditasi pada suatu tahun tertentu dapat saja tidak terakreditasi pada tahun berikutnya.
33.
Hasil penelitian atau sumbangan pemikiran dalam bentuk monograf adalah suatu
tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya
hanya pada satu 34.
hal dalam suatu bidang ilmu.
Hasil penelitian atau sumbangan pemikiran dalam bentuk buku referensi adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu.
35.
Buku referensi adalah buku yang memenuhi syarat sebagai berikut. a
jumlah halaman minimal 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO);
b
ukuran: 15,5 x 23 cm;
c
harus memiliki International Standard of Book Numbering System (ISBN), dan
d 36.
diterbitkan oleh Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi
Poster adalah rancangan atau desain yang difungsikan untuk mempublikasikan sebuah kegiatan tertentu dan atau mempromosikan suatu hasil karya dengan sentuhan audio visual yang menarik dan original.
37.
Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan dan tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi adalah hasil karya yang apabila akan digunakan harus mendapatkan rekomendasi dari seorang Guru Besar atau pakar di bidangnya.
38.
Menterjemahkan/menyadur buku ilmiah adalah mengalih-bahasakan/menyadur buku ilmiah dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan dan diedarkan dalam bentuk buku.
39.
Mengedit/menyunting
buku
ilmiah
adalah
melakukan
suntingan/editing
terhadap isi buku ilmiah orang lain untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dan diterbitkan serta diedarkan dalam bentuk buku.
4
BAB II UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT Pasal 2 (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Pendidikan, meliputi: 1. mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan; 2. mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan tambahan yang setingkat atau lebih tinggi di luar bidang ilmunya ; dan atau 3. memberikan pendidikan dan pelatihan fungsional Dosen dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) termasuk yang berbentuk kegiatan magang Dosen yunior. b. Tridarma Perguruan Tinggi, meliputi : 1. melaksanakan pendidikan dan pengajaran, meliputi : a. melaksanakan
perkuliahan/tutorial
dan
menguji
serta
menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium,
praktik
bengkel/studio/ kebun percobaan/teknologi pengajaran; b. membimbing seminar mahasiswa; c. membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja nyata (PKN), dan praktik kerja lapangan (PKL); d. membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan hasil penelitian tugas akhir; e. penguji pada ujian akhir; f.
membina
kegiatan
mahasiswa
di
bidang
akademik
dan
kemahasiswaan; g. mengembangkan program perkuliahan; h. mengembangkan bahan pengajaran; i.
menyampaikan orasi ilmiah;
j.
membimbing Dosen yang lebih rendah jabatannya; dan atau
k. melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan Dosen 2. melaksanakan penelitian dan pengembangan serta menghasilkan karya ilmiah, karya teknologi, karya seni monumental/seni pertunjukan, dan karya sastra meliputi: a
menghasilkan karya penelitian, karya ilmiah;
5
b
menterjemahkan/menyadur buku ilmiah;
c
mengedit/menyunting karya ilmiah;
d
membuat rancangan dan karya teknologi; dan atau
e
membuat rancangan dan karya seni.
Karya ilmiah yang tidak atau kurang berbobot tidak begitu saja dapat dialihkan ke butir Pendidikan dan Pengajaran atau Pengabdian kepada Masyarakat.
Pengalihan
harus
mempertimbangkan
substansi
dan
manfaatnya. 3. melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi: a. menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/pejabat negara sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya; b. melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; c. memberi latihan/penyuluhan/penataran/pada masyarakat; d. memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang
pelaksanaan
tugas
umum
pemerintahan
dan
pembangunan; dan atau e. membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat. (3) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Dosen, meliputi: a. menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi; b. menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah; c. menjadi anggota organisasi profesi; d. mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga; e. menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional; f.
berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
g. mendapat tanda jasa/penghargaan; h. menulis buku pelajaran SLTA ke bawah; dan atau i.
mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/sosial. BAB III TIM PENILAI DAN TATA KERJA Pasal 3
(1) Tim Penilai Angka Kredit Pusat bertugas membantu Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dalam melakukan penilaian terhadap usul penetapan angka kredit Dosen Perguruan Tinggi dari Lektor Kepala sampai dengan Guru Besar serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
6
Menteri Pendidikan Nasional yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Dosen Perguruan Tinggi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Penilai Angka Kredit Pusat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. meneliti persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan bagi setiap usul penetapan angka kredit yang diajukan; b. melakukan penilaian terhadap angka-angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit dosen yang menjadi wewenangnya; c. menyampaikan hasil penilaiannya kepada Menteri Pendidikan Nasional selaku yang berwenang menetapkan angka kredit; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit. (3) Tim Penilai Angka Kredit Pusat dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. (4) Dalam melaksanakan tugasnya, tim Penilai Angka Kredit Pusat bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
Pasal 4 (1) Tim Penilai Angka Kredit Perguruan Tinggi Negeri, bertugas membantu Rektor terhadap usul penetapan angka kredit dosen perguruan tinggi dari Asisen Ahli sampai dengan Lektor pada perguruan tinggi negeri serta melaksanakan tugastugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit. (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud tim Penilai Angka Kredit Perguruan Tinggi Negeri mempunyai fungsi: a. meneliti persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan bagi setiap usul penetapan angka kredit yang diajukan; b. melaksanakan penilaian terhadap angka-angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan
angka
kredit
Dosen
Perguruan
Tinggi
yang
menjadi
wewenangnya; c. menyampaikan hasil penilaiannya kepada Rektor selaku pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit. (3) Tim Penilai Angka Kredit Perguruan Tinggi Negeri untuk kenaikan jabatan sampai dengan Lektor Kepala ditangani oleh Komisi Pertimbangan Jabatan dan Pangkat yang surat keputusannya dari Rektor, sedangkan kenaikan Pangkat dan
7
Jabatan ke Guru Besar ditangani oleh Komisi Kenaikan Pangkat dan Jabatan Guru Besar yang surat keputusannya dari Ketua Majelis Guru Besar. (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Angka Kredit Perguruan Tinggi Negeri bertanggung jawab kepada Rektor. Pasal 5 Masing-masing Tim Penilai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh seorang Sekretaris yang memimpin Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit. Pasal 6 (1) Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit bertugas memberikan bantuan teknis dan administratif untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai dan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. (2) Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit mempunyai fungsi sebagai berikut : a. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penilaian angka kredit ; b. memeriksa kelengkapan dan kebenaran bahan-bahan usul penetapan angka kredit yang diajukan; c. mempersiapkan undangan rapat dan penyelenggaraan rapat Tim Penilai; d. menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada ketua Tim Penilai; e. menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan untuk digunakan sebagai salah satu bahan pengusulan serta penetapan pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan dosen perguruan tinggi; f.
mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Penilai; dan
g. hal-hal lain yang dipandang perlu oleh ketua Tim. (3) Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit diangkat dari pejabat di bidang kepegawaian. (4) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris tim penilai bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Angka kredit masing-masing. (5) Pembentukan Sekretariat dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil untuk ditugaskan pada Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit ditetapkan masing-masing dengan keputusan : a. Sekretaris Jenderal Depertemen Pendidikan Nasional untuk Tim Penilai Pusat; dan b. Rektor Universitas untuk Perguruan Tinggi Negeri.
8
BAB IV TIM TEKNIS PENILAI Pasal 7 (1) Apabila dipandang perlu Tim Penilai Angka Kredit dapat membentuk Tim Teknis Penilai Angka Kredit, untuk masing-masing tingkat. (2) Pembentukan dan pengangkatan anggota Tim Teknis Penilai Angka Kredit ditetapkan
masing-masing
dengan
keputusan
pejabat
yang
berwenang
mengangkat Tim Penilai Angka Kredit. (3) Anggota Tim Teknis Penilai Angka Kredit terdiri atas para ahli yang berasal baik dari dosen negeri maupun dosen yang bukan Pegawai Negeri Sipil untuk membantu melakukan penilaian terhadap usul penetapan angka kredit dalam bidang ilmu yang bersifat khusus. (4) Tim Teknis Penilai Angka Kredit menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Tim Penilai.
BAB V TATA CARA PENILAIAN Pasal 8 (1) Setiap Dosen Perguruan Tinggi yang akan dinilai, terlebih dahulu mengumpulkan data dan selanjutnya melakukan penilaian terhadap prestasi kerjanya sendiri sesuai dengan butir kegiatan. (2) Hasil penilaian tersebut diisikan ke dalam formulir Daftar Usul Penetapan Angka Kredit dan formulir Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, formulir Daftar Kegiatan Penelitian, formulir Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat, dan formulir Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridarma Perguruan Tinggi. (3) Angka kredit yang sudah diisikan ke dalam formulir-formulir tersebut beserta bukti-buktinya disampaikan kepada Ketua Jurusan atau Ketua Bagian (4) Proses selanjutnya, untuk lingkungan: a. Ketua Jurusan atau Ketua Bagian: 1. meneliti kelengkapan dan kebenaran usul; 2. mengesahkan/menandatangani
surat
pernyataan
melaksanakan
pendidikan dan pengajaran, daftar kegiatan penelitian, surat pernyataan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan surat pernyataan melaksanakan kegiatan penunjang Tridarma Perguruan Tinggi; dan 3. meneruskan usul kepada Dekan.
9
b. Dekan: 1. meneliti kelengkapan dan kebenaran usul; 2. mengesahkan/menandatangani Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) bagi usul kenaikan jabatan Asisten Ahli dan Lektor serta kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut khusus bagi dekan universitas/institut negeri; dan 3. mengusulkan penetapan angka kredit berikut pengangkatan ke dalam jabatan bagi jabatan Asisten Ahli dan Lektor serta usul kenaikan pengkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Rektor, dan meneruskan usul penetapan angka kredit bagi kenaikan angka jabatan ke Lektor Kepala dan Guru Besar serta kenaikan pangkat dalam lingkup jabatanjabatan tersebut kepada Rektor, setelah terlebih dahulu dinilai oleh Tim Penilai Fakultas dan disahkan oleh Senat Fakultas. c. Rektor: 1. menetapkan angka kredit dan pengangkatan ke dalam jabatan bagi jabatan Asisten Ahli dan Lektor setelah terlebih dahulu dinilai oleh Tim Penilai Perguruan Tinggi Negeri; 2. menetapkan angka kredit kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan Asisten Ahli dan Lektor serta mengusulkan kenaikannya kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional; 3. mengesahkan/menandatangani DUPAK bagi kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Guru Besar serta kenaikan pangkat dalam lingkup jabatanjabatan tersebut; 4. mengusulkan penetapan angka kredit berikut pengangkatan ke dalam jabatan bagi jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar serta kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional; 5. mengusulkan penetapan angka kredit kenaikan pangkat bagi yang teleh meloncat jabatan ke Lektor Kepala dan Guru Besar kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional; 6. proses selanjutnya yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional: a) menyampaikan seluruh berkas usul kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Guru Besar kepada Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Dosen Pusat Departemen Pendidikan Nasional yang diketuai oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk diadakan penilaian melalui rapat penilaian angka kredit jabatan dosen di tingkat pusat;
10
b) pelaksanaan rapat tim penilai angka kredit jabatan dosen di tingkat pusat ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai Ketua
Tim
Penilai
Departemen
Pendidikan
Nasional
Pusat
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan usul yang masuk; c) hasil penilaian dari anggota tim penilai, baru dinyatakan sah apabila telah mendapat penilaian terakhir dari Ketua Tim Penilai; d) hasil penilaian terakhir, dapat berupa: 1) disetujui; atau 2) belum disetujui. e) Bagi
hasil
penilaian
yang
disetujui
mendapat
pengesahan/
penandatanganan daftar usul penetapan angka kredit dari Ketua Tim Penilai, sedangkan bagi yang belum disetujui diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan unit kerja/instansi yang bersangkutan dengan menjelaskan alasan-alasannya untuk diketahui dan ditindak lanjuti oleh unit kerja/instansi yang bersangkutan; f)
Hasil penilaian yang disetujui disampaikan kembali kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional untuk diproses: 1) penetapan angka kreditnya; 2) pengangkatan ke dalam jabatan Lektor Kepala di lingkungan perguruan tinggi; 3) pengusulan penetapan angka kredit dan pengangkatan ke dalam jabatan Guru Besar bagi dosen perguruan tinggi negeri, kepada Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Pusat; dan 4) menyampaikan penetapan angka kredit jabatan Lektor Kepala dan SK jabatan Guru Besar bagi dosen perguruan tinggi negeri.
Pasal 9 (1) Prosedur pengusulan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan dosen disajikan pada bagan Lampiran Ia, Ib, dan II. (2) Pada dasarnya
proses pengusulan merupakan tanggung jawab Dosen yang
bersangkutan. (3) Dalam hal Dosen enggan untuk mengusulkan dirinya sendiri, Jurusan atau Bagian harus membantu pengusulan tersebut.
11
BAB VI HAKEKAT KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN Pasal 10 Pada hakikatnya, kenaikan jabatan fungsional Dosen merupakan : a
Kepercayaan atas kemampuan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi;
b
Penghargaan atas prestasi akademik yang telah dicapai;
c
Pengakuan atas kemampuan akademik dan keteladanan dalam kehidupan akademik; dan
d
Harapan dan peluang pengembangan jati diri keilmuan dan profesi demi pencapaian jabatan tertinggi sesuai kemampuan.
BAB VII SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL Pasal 11 Untuk dapat diangkat dalam jabatan Fungsional Dosen, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.
Pasal 12 (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional Dosen harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) untuk program pendidikan akademik atau yang mempunyai ekuivalensi kesarjanaan dalam bidangnya yang ditetapkan oleh Tim Ahli/Tim Penilai Ijazah, dan mempunyai kemampuan/keahlian/ ketrampilan dalam bidangnya; b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurangkurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan c. memenuhi syarat lain sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Untuk menetapkan jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan angka kredit kumulatif sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 13 (1) Pengangkatan pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional dosen, selain harus memenuhi ketentuan yang berlaku, diharuskan pula memenuhi syarat sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Lektor atau
12
setelah dinilai oleh pejabat yang berwenag yang bersangkutan memiliki jumlah angka kredit untuk jabatan sekurang-kurangnya Lektor. (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan fungsional Dosen ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
BAB VIII JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPERLUKAN Pasal 14 (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional Dosen sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama. (2) Persentase yang harus dipenuhi oleh Dosen yang mengajar pada program pendidikan akademik untuk masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurangkurangnya 30%; b. melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 25%; c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 15%; d. melaksanakan kegiatan penunjang Tridarma Perguruan Tinggi sebanyakbanyaknya 20%. (3) Persentase yang harus dipenuhi oleh Dosen yang mengajar pada program pendidikan profesi untuk masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a
memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurangkurangnya 40%;
b
melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 10%;
c
melaksanakan
pengabdian
kepada
masyarakat
sebanyak-banyaknya
15%;dan d
melaksanakan kegiatan penunjang Tridarma Perguruan Tinggi sebanyakbanyaknya 20%.
(4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Dosen yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang membantu Dosen yang lebih junior (B),
ditugasi
dengan
pengawasan
Dosen
yang
lebih
senior
(D)
dan
13
melaksanakan secara mandiri (M), masing-masing diberikan angka kredit 100% sesuai dengan prestasinya. (5) Angka kredit merupakan syarat yang diperlukan, tetapi belum cukup bagi kenaikan jabatan fungsional Dosen, karena harus dilihat pula syarat lain seperti integritas, kinerja, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tatakrama dalam kehidupan akademis. (6) Kenaikan jabatan fungsional Dosen dapat dilakukan, apabila yang bersangkutan telah menduduki jabatan fungsional terakhir sekurang-kurangnya satu tahun dan telah memenuhi semua persyaratan kenaikan jabatan fungsional yang berlaku. (7) Untuk kenaikan pangkat/jabatan ke Lektor Kepala/Guru Besar harus dalam bidang/cabang ilmu yang diusulkan, dan minimal 75% dari total karya ilmiah yang dibutuhkannya (baik hasil penelitian maupun sumbangan pemikiran), adalah dari bidang ilmu/cabang ilmu dari Dosen yang diusulkan. Hal ini berlaku pula baik bagi usul kenaikan yang meloncat maupun tidak..
Pasal 15 (1) Kelebihan angka kredit yang diperoleh pada jabatan terakhir dapat digunakan untuk kenaikan jabatan/ pangkat berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut : a. 100% untuk pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan maksimum 80% persyaratan unsur utama kenaikan jabatan berikutnya dengan komposisi untuk : 1. Program pendidikan akademik : a) memperoleh
dan
melaksanakan
pendidikan
dan
pengajaran
dan
pengajaran
sekurang-kurangnya 30%; dan b) melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 25%. 2. Program pendidikan profesional: a) memperoleh
dan
melaksanakan
pendidikan
sekurang-kurangnya 40%; dan b) melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 10%. b. 0% untuk kegiatan penunjang. (2) Dosen
yang
menduduki
jabatan
Asisten
Ahli
yang
memiliki
ijazah
Doktor/Spesialis II, dapat diangkat atau dinaikkan langsung ke tingkat jenjang jabatan yang lebih tinggi setinggi-tingginya dalam jabatan Lektor Kepala dan pangkatnya dinaikkan setingkat lebih tinggi, apabila telah memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lain yang ditentukan.
14
(3) Dosen yang menduduki jabatan Lektor yang berijazah Doktor/Spesialis II, dapat diangkat atau dinaikkan langsung ke tingkat jenjang jabatan yang lebih tinggi setinggi-tingginya dalam jabatan Guru Besar dan pangkatnya dinaikkan setingkat lebih tinggi, apabila telah memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lain yang ditentukan. (4) Kenaikan jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), untuk kenaikan pangkat berikutnya setingkat lebih tinggi diwajibkan mengumpulkan angka kredit 30% (tiga puluh persen) yang berasal dari unsur utama dari jumlah angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat selanjutnya. (5) Dosen mempunyai hak untuk mendapat kenaikan jabatan apabila yang bersangkutan telah menduduki jabatan terakhir sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan telah memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lain yang ditentukan seperti integritas, kinerja, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tatakrama dalam kehidupan akademis. (6) Dosen dapat memperoleh kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), apabila telah menduduki jabatan terakhir sekurang-kurangnya satu tahun dan telah memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lain yang ditentukan.
Pasal 16 (1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang Dosen bersama-sama membuat suatu karya ilmiah/rancangan
dan
karya
monumental/seni
teknologi/rancangan
pertunjukan/
dan
menyadur
karya
seni buku
ilmiah/mengedit/menyunting/melakukan ulasan/kritik karya ilmiah, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut : b. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan c. 40 % (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu. (2) Apabila 1 (satu) mata kuliah diberikan oleh beberapa orang Dosen, maka setiap Dosen mendapat angka kredit sebanding dengan beban tugasnya. (3) Angka kredit untuk kuliah dan menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik bengkel/studio dan praktik lapangan dihitung berdasarkan satuan kredit semester (sks).
15
BAB IX SYARAT PERPINDAHAN JABATAN FUNGSIONAL ANTAR JALUR PENDIDIKAN Pasal 18 (1)
Dosen pada jalur profesional dapat melanjutkan jenjang kariernya ke jalur akademik, dan sebaliknya.
(2)
Perpindahan Dosen sampai dengan jabatan Lektor Kepala dari jenis pendidikan profesional menjadi Dosen pada jenis pendidikan akademik atau sebaliknya, harus memenuhi syarat sesuai dengan jenis pendidikan masingmasing.
(3)
Perpindahan Dosen dengan jabatan Lektor Kepala dari jenis pendidikan profesional menjadi Guru Besar pada jenis pendidikan akademik harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun melaksanakan tugas sebagai Dosen luar biasa dalam jabatan Lektor Kepala pada jenis pendidikan akademik; b. memenuhi syarat bagi pengangkatan menjadi Guru Besar; dan c. memperoleh persetujuan tertulis dari Senat penyelenggara jenis pendidikan akdemik.
BAB X SYARAT, PERTIMBANGAN DAN PERSETUJUAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL Pasal 19 Syarat-syarat (1) Seorang Dosen dapat dinaikkan jabatannya apabila memenuhi syarat : a. jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan; dan b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurangkurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Kenaikan jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan kenaikan jabatan fungsional Dosen setingkat lebih tinggi dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) tahun, diharuskan pula memenuhi syarat adanya publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi untuk 25% dari persyaratan angka kredit minimum untuk kegiatan penelitian.
16
(3) Kenaikan jabatan fungsional Dosen menjadi Lektor Kepala, di samping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diharuskan pula mendapat pertimbangan dari Senat Akademik. (4) Kenaikan jabatan fungsional Dosen menjadi Guru Besar, di samping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus bergelar Doktor (S3) dalam bidang yang sesuai dengan bidang ilmu/cabang ilmu dengan penugasannya. (5) Tata cara dan prosedur untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional. Pasal 20 Pertimbangan dan Persetujuan Senat (1) Pengangkatan/kenaikan jabatan ke Asisten Ahli dan Lektor harus mendapat pertimbangan Senat Fakultas. (2) Pengangkatan/kenaikan jabatan ke Lektor Kepala harus mendapat pertimbangan Senat Fakultas, dan Senat Akademik sedangkan kenaikan jabatan ke Guru Besar harus mendapat persetujuan Senat Fakultas, Senat Akademik dan Majelis Guru Besar. (3) Aspek yang harus dinilai dalam rangka pemberian pertimbangan atau persetujuan adalah integritas, kinerja, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus dengan penjabaran sebagai berikut: a. integritas adalah kepribadian yang utuh yang memiliki moralitas yang tinggi sebagai manusia yang beradab dalam kehidupan secara umum; b. kinerja
adalah
prestasi
yang
diperoleh
yang
ditunjukkan
melalui
keberhasilannya dalam proses belajar mengajar yang berimplikasi kepada keberhasilan mahasiswa dalam mutu dan ketepatan menyelesaikan studi untuk mata kuliah yang bersangkutan; c. tanggung jawab adalah kedisiplinan yang tinggi baik dari aspek waktu maupun kerja dalam melaksanakan tugas tridarma yang diemban; dan d. tata krama kehidupan kampus adalah kesopan-santunan dalam berperilaku dan bertingkah laku sebagai manusia yang berbudaya/beretika dalam kehidupan kampus. (5) Pertimbangan atau persetujuan Senat Fakultas, Senat Akademik, diberikan melalui rapat senat yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Senat Fakultas/Senat Akademik. (6) Tata cara rapat senat mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Satuta Universitas Gadjah Mada dan Anggaran Rumah Tangga UGM.
17
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21 (1)
Sebelum diberlakukan peraturan lain yang mempersyaratkan bahwa seorang Guru Besar harus bergelar Doktor (S3), diberlakukan keputusan ini paling lama 3 (tiga) tahun.
(2)
Selama masa peralihan, kenaikan jabatan fungsional Dosen menjadi Guru Besar, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan mendapat persetujuan Majelis Guru Besar dan Senat Akademik, diharuskan pula mempunyai kemampuan
membimbing calon Doktor yang
dapat dibuktikan dengan memenuhi salah satu syarat: a. bergelar Doktor (S3)
dalam bidang yang sesuai dengan bidang
ilmu/cabang ilmu dengan penugasan; b. menjadi penulis utama karya ilmiah di bidang ilmunya yang diterbitkan dalam jurnal, sekurang-kurangnya 1 (satu) pada tingkat internasional ditambah dengan 2 (dua) pada tingkat nasional; atau c. mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) karya monumental yang mendapat pengakuan nasional dan internasional. BAB XII PENUTUP Pasal 22 (1)
Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
(2)
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Senat Akademik Universitas Gadjah Mada Ketua,
Prof. Dr. Ahmad Mursyidi, Apt. M.Sc.
18
