Bab 5. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Bab 5 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Untuk menetapkan rencana program dan prioritas daerah maka dilakukan sebuah proses panjang mulai dari pelaksanaan musyawarah tingkat dusun yang kemudian

dilanjutkan

dengan

musyawarah

tingkat

desa/kelurahan

yang

kemudian hasilnya dibawa dalam bentuk usulan prioritas desa/kelurahan ke musyawarah tingkat kecamatan. Dalam upaya mewujudkan visi misi tujuan dan sasaran pembangunan, maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhatikan lingkungan strategis. Upaya

tersebut

antara

lain

dengan

melakukan

evaluasi

terhadap

program/kegiatan tahun sebelumnya maupun program/kegiatan yang sementara berjalan dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui sejauh mana capaian target dari sasaran indikator yang ada di dalam dokumen perencanaan. Disamping itu juga memperhatikan usulan dari pemangku kepentingan dan pokok-pokok pikiran DPRD untuk menetapkan program dan kegiatan yang prioritas untuk diakomodir di dalam RKPD Tahun Anggaran 2016. Rencana program dan kegiatan yang diusulkan pendanaannya melalui sumber dana APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten telah dilaksanakan melalui

mekanisme

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang).

Berdasarkan hasil verifikasi dan kesepakatan atas berbagai usulan prioritas program kegiatan Tahun 2016, melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, atas bawah (top down) dan bawah atas (bottom up), telah ditetapkan program dan kegiatan prioritas serta target kinerja dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2016, sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2014-2018. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 memberikan gambaran tentang jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai program dan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Anggaran belanja langsung, program dan kegiatan pembangunan daerah tersebut bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) Kab. Jeneponto Tahun 2016

V-1

Oleh karena itu penetapan program dan kegiatan prioritas pada RKPD Tahun 2016 ini, disamping disebutkan di atas juga memperhatikan

dinamika

lingkungan strategis yang mempengaruhi capaian kinerja dari program kegiatan yang telah dilaksanakan dan memiliki dampak strategis bagi daerah serta kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi yang tertuang dalam RKP dan RKPD Provinsi. Rumusan Tahapan Pencapaian Tahunan Sasaran dapat dilihat pada Gambar 5.1 dan Fokus dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2016 berdasarkan RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 20142018 disajikan pada pada Tabel 5.1 berikut.


V-2

Rumusan Tahapan Pencapaian Tahunan sasaran berdasarkan fokus/ arah kebijakan Pembagunan

Gambar 5.1 Arah Kebijakan Pembangunan dan Indikasi Tema Perencanaan Pembangunan Tahunan dalam kerangka RPJMD 2014-2018


V-3

Tabel 5.1 Fokus dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 NO 1.

FOKUS

ARAH KEBIJAKAN

Penyelenggaraan Tata Pemerintahan  yang baik 

2.

3.

Peningkatan Manusia

Peningkatan Publik

Kualitas

Kualitas

Sumberdaya  

Pemberian Beasiswa pendidikan bagi siswa dan mahasiswa berprestasi



Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan pekerja sektor informal



Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah Daerah



Pengentasan buta aksara



Pembebasan biaya ujian Paket A, B dan C

Pelayanan 

Pengembangan layanan kesehatan respon cepat (health care rapid response) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan perwujudan PHBS Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gratis terpadu

 

4.

Pengembangan sistem SIPAKADA (Reformasi dan Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah) Peningkatan kapasitas dan peran Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa Peningkatan kualitas pendidikan formal umum dan kejuruan

Penguatan Ekonomi Kerakyatan



Peningkatan akses, kualitas kuantitas pelayanan pendidikan



Peningkatan kualitas layanan dan jasa publik :  Penyusunan dan Penerapan SPM pada setiap unit pelayanan  Pemberian reward dan punishment kepada unit pelayanan  Pengawasan mutu produk layanan dan jasa publik Peningkatan produksi, kualitas dan produktivitas sektor ekonomi produktif melalui intesifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi usaha sektor produktif




dan

V-4

NO

FOKUS

ARAH KEBIJAKAN 

Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana produksi



Peningkatan pengelolaan pasca panen dan pemasaran



Mengembangkan komoditas dengan menjadikan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan Mengoptimalkan pengembangan komoditas unggulan secara terpadu melalui sinergitas hulu, tengah dan hilir Mengoptimalkan pengembangan komoditas kelautan dan perikanan, melalui:  Peningkatan kapasitas produksi perikanan dan kelautan  Pemberdayaan masyarakat pesisir  Pengembangan sarana dan prasarana produksi kelautan dan perikanan  Peningkatan produksi dan kualitas rumput laut  Pengembangan Kawasan Industri Perikanan dan Pariwisata Terpadu (KIPPT) Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan berwawasan lingkungan melalui pengendalian, pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil hutan. Pengembangan dunia usaha, investsi dan lapangan kerja, melalui  Perluasan dan kemudahan investasi  Pembinaan dan pemberian permodalan bagi koperasi dan UMKM  Perluasan kesempatan kerja  Perluasan kesempatan berusaha Pengembangan ekonomi kreatif dan produktif







5.

Penciptaan kondusif

iklim

investasi

yang 

 

Pengembangan Bangkala

kawasan



Peningkatan pengelolaan sumberdaya mineral dan bahan galian lainnya



Peningkatan pengelolaan pariwisata unggulan


industri

kawasan

V-5

NO 6.

FOKUS

ARAH KEBIJAKAN

Penguatan Kapasitas dan  Pemberdayaan kelembagaan pemerintah, masyarakat dan swasta 

  7.

8.

Peningkatan sumber-sumber  pendanaan, pengelolaan anggaran dan ketepatan alokasi investasi  pembangunan 

Peningkatan penerimaan daerah

Peningkatan Pengelolaan sumberdaya  air

Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi Peningkatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif 9PPSIP)

 

9.

Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan kelembagaan pemerintah daerah Peningkatan dan pemberdayaan kapasitas kelembagaan sosialekonomi masyarakat, termasuk mengupayakan pengembangan BUMDES Peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan sosial, budaya, politik dan keamanan Peningkatan Peran Pemuda dan Pembinaan kelembagaan olah raga Merevitalisasi Perusda membangun BUMD Merevitalisasi sudah ada

aset

dan

investasi

yang



Peningkatan Pembangunan embun yang strategis



Peningkatan Pengelolaan air minum



Pembangunan strategis

irigasi

embun-

pompa

yang

Peningkatan pembangunan  infrastruktur dan fasilitas publik

Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan dan pelabuhan



Peningkatan penerangan jalan umum perdesaan



Peningkatan sarana dan prasarana permukiman



Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan dan industri



Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan Peningakatan prasarana dan sarana olah raga




V-6

NO

10.

11.

12.

FOKUS

Peningkatan perbaikan rakyat miskin

ARAH KEBIJAKAN 

Zonasi dan pengadaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran

kehidupan 

Pembangunan atau perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)



Pemberdayaan masyarakat miskin



Bantuan dan perlindungan sosial

Penataan Ibu kota Kabupaten dan  Kecamatan

Penataan ibukota kabupaten menuju kabupaten adipura



Penataan pemukiman ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan



Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)



Peningkatan Pembinaan dan pendidikan agama pada instansi formal dan non formal (TKA/TPA, PSI) Pengentasan buta baca Al Qur’an

Pembinaan kehidupan beragama

    

Pembinaan toleransi hidup beragam Peningkatan kesejahteraan bagi Imam Desa/Kelurahan, Imam Mesjid, Guru Mengaji, dan Guru Sara’ Peningkatan pembinaan mental spritual generasi muda Peningkatan kulaitas saran ibadah

Berdasarkan analisis hasil capaian, kondisi keuangan/ekonomi daerah serta program prioritas daerah yang disesuaikan dengan prioritas pemerintah pusat dan provinsi, maka telah disusun rencana program dan kegiatan prioritas 2016 seperti yang tercantum pada buku II dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016.


V-7

Bab 5. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Recommend Documents